Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Istri Tom Lembong Minta Komnas HAM Bela Hak Asasi Suaminya – Page 3

    Istri Tom Lembong Minta Komnas HAM Bela Hak Asasi Suaminya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Franciska Wihardja, istri dari Tom Lembong mencurahkan isi hatinya perihal kondisi sang suami yang saat ini mendekam dipenjara.

    Menurut dia, penetapan status tersangka hingga penahanan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dilakukan dengan kesewenangan yang menciderai hak asasi Tom Lembong sebagai manusia.

    “Dia (Tom) datang empat kali dipanggil semua panggilan dia patuhi datang sebagai saksi. Jadi sewaktu tiba-tiba dia jadi tersangka itu kami semua shock! karena tidak ada indikasi, tidak pernah dikasih tahu kenapa dia jadi tersangka. Makanya kami merasa bahwa tiba-tiba dia langsung ditahan diborgol, sebagai keluarga itu sangat menyakitkan,” ungkap Franciska kepada awak media saat ditemui di Kantor Komnas HAM Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).

    Franciska meyakini, sang suami selalu memiliki itikad baik bagi bangsa dan negara. Khususnya, bagi rakyat Indonesia. Dia percaya, hal itu dilakukan secara naluriah dalam setiap kebijakannya saat menjadi menteri perdagangan.

    “Setaunya saya itikad baiknya Pak Tom itu selalu untuk berbuat baik kepada masyarakat banyak. Untuk membantu. Itu hati nuraninya dia itu tidak bisa dipungkiri. Jadi apapun yang dia lakukan saya percaya itu untuk kebaikan masyarakat Indonesia,” yakin dia. 

    Namun sayangnya, Franciska harus menerima kenyataan bahwa ketulusan sang suami bagi bangsa harus dikecewakan oleh tindakan hukum yang sewenang-sewenang.

    “Ternyata kami kecewa dan yang ada hak-hak asasi Pak Tom, tadi dilanggar. Jadi saya merasa itu benar hak asasi Pak Tom dan tidak sedikit yang dilanggar, Jadi makanya kami mengadakan pengaduan mengenai hal itu ke Komnasham,” tegas dia.

     

       

  • Mendag Pengin Produk UMKM RI Bisa Mejeng di Luar Negeri

    Mendag Pengin Produk UMKM RI Bisa Mejeng di Luar Negeri

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan tengah menyusun Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mengatur pameran produk UMKM Indonesia di luar negeri. Budi menuturkan perlu standarisasi penyelanggaraan pameran di luar negeri.

    Alasannya, karena kerap kali pameran yang diadakan di luar negeri untuk UMKM Indonesia di tempat yang kecil. Jadi dia ingin pameran produk UMKM di luar negeri memiliki standarisasi sendiri agar daya tarik dan nama baik Indonesia terjaga.

    “Kita sedang menyusun Peraturan Menteri Perdagangan mengenai standar pameran ekspor. Jadi setiap pameran ekspor ke luar negeri nanti harus ada standarnya. Misalnya minimal harus sekian luasannya. Karena pengalaman selama ini banyak pameran-pameran kita yang sangat standar, sangat kecil, tapi itu membawa nama Indonesia,” kata dia dalam agenda UMKM Bisa Ekspor di Kementerian Perdagangan, Jumat (6/12/2024).

    Dalam Permendag itu akan dituangkan standar operasional prosedur (SOP) untuk pameran di luar negeri. Adapun isi SOP itu di antaranya kejelasan dari pameran, tempat, hingga harus dipastikan terdapat buyer untuk pelaku UMKM.

    Karena dia ingin UMKM yang melakukan pameran bisa membawa kontrak dagang dengan buyer dari luar negeri. Ia tidak ingin pelaku usaha Indonesia hanya menunggu ketidakpastian pembeli saat pameran.

    “Kalau bisa langsung taken contract. Jangan sampai di sana bengong, cuma nunggu orang mampir ke booth. Belum tentu juga ada. Itu tidak mudah. Jangan sampai berkali-kali baru dapat. Kalau bisa sekali pameran langsung dapat (buyer),” tegasnya.

    Budi menargetkan Permendag tentang pelaksanaan pameran akan terbit secepatnya, mengingat dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan bisnis antar pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri.

    “Secepatnya ya, karena Januari kita sudah mulai business matching dengan perwakilan-perwakilan kita,” tutur dia saat ditemui usai acara.

    (kil/kil)

  • Mendag Buka Suara soal Dugaan Minyakita Dijual Curah

    Mendag Buka Suara soal Dugaan Minyakita Dijual Curah

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan Budi Santoso buka suara soal dugaan Minyakita dijual menjadi minyak goreng curah. Dugaan ini datang dari Kantor Staf Presiden (KSP) yang mengungkap hal itu salah satu dugaan penyebab harga Minyakita tak kunjung turun.

    Saat ditanya apakah ada temuan Minyakita dijual menjadi minyak goreng curah, Budi membantah. Dia mempertanyakan dari mana asal dugaan itu muncul.

    “Nggak ada, kata siapa?” kata dia ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Kemudian saat dipertegas kembali, apakah Kemendag telah mendapatkan laporan terkait tersebut, Budi pun mengatakan tidak ada.

    “Nggak, nggak ada,” ucap dia singkat.

    Sebagai informasi, harga Minyakita sampai saat ini rata-rata nasional di kisaran Rp 17.000/liter. Padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita Rp 15.700/liter.

    Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

    Sebelumnya, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag, Bambang Wisnubroto telah angkat bicara soal dugaan tersebut. Dia mengakui memang adanya indikasi tindakan curang tersebut. Pihaknya mengatakan akan mempelajari lebih lanjut dugaan itu.

    “Ada indikasi seperti itu. Tapi kalau seperti itu kan, ada ranah hukum, ya. Ada penindakan. Kita ada dari direktorat tertibnya, ada yang sudah mengawasi hal itu biar sampai nggak ada kejadian,” kata dia ditemui di Kantor Bapanas, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Dia menegaskan, biang kerok harga Minyakita tak kunjung turun, karena rantai distribusi yang panjang. Apalagi ada transaksi antar pengecer, sehingga membuat harga ke konsumen naik.

    Untuk diketahui, dugaan penyebab Minyakita mahal karena dijual menjadi minyak goreng curah diungkapkan oleh Deputi III Kepala Staf Presiden Bidang Perekonomian Edy Priyono.

    “Terjadi rembesan Minyakita ke minyak curah. Kami mencari sumber informasi, tahun 2023 KPPU menemukan ada kasus Minyakita kemasannya dibuka dan dijual (menjadi) minyak curah karena harga minyak curah tinggi. Jadi kasusnya dibuka kemasannya (Minyakita) dijual minyak curah karena harga minyak curah mahal, apalagi minyak curah tidak dikendalikan,” kata Edy dalam rapat koordinasi inflasi dikutip dari YouTube Kemendagri, Selasa (3/12/2024).

    (ada/kil)

  • Mendag Bakal Geber Produk UMKM RI Terbang ke Luar Negeri

    Mendag Bakal Geber Produk UMKM RI Terbang ke Luar Negeri

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menargetkan pertumbuhan ekspor nasional mencapai 9,6% pada 2029 untuk menggenjot perekonomian capai 8%. Sementara tahun ini targetnya mencapai 7,1%.

    “Kementerian Perdagangan tahun depan meningkatkan target ekspor 7,1 persen, tahun 2025. Kemudian sampai tahun 2029 menjadi 9,6%. Nah untuk itu kita perlu sinkronisasi kegiatan,” kata dia dalam agenda UMKM Bisa Ekspor di Kementerian Perdagangan, Jumat (6/12/2024).

    Untuk itu, Budi ingin ekspor produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) akan lebih digenjot. Selain berkontribusi pada perekonomian Indonesia, hal tersebut dapat meningkatkan daya saing UMKM.

    Budi menyebut, Kemendag memiliki berbagai program untuk UMKM bisa ekspor. Pertama, pelatihan ekspor yang memberikan pendampingan dari desain hingga membuka akses ke pameran.

    “Jadi setiap tahun kita ada produk yang dipamerkan di dalam trade expo. Nanti akan kita siapkan pavilion khusus untuk UMKM yang sudah mempunyai desain khusus berdasarkan pembinaan kementerian,” tuturnya.

    Kedua, pembinaan untuk mendapatkan pembeli dari luar negeri. Hal ini dilakukan bekerja sama dengan Atase Perdagangan yang ada di sejumlah negara. Dia meyakini, cara ini dapat mempermudah UMKM mendapatkan pembeli dari luar negeri.

    Ketiga, untuk meningkatkan daya saing UMKM Indonesia, Budi tidak ingin pameran di luar negeri dibuat asal-asalan. Untuk itu dia tengah membuat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mengatur pameran di luar negeri.

    “Jadi setiap pameran ekspor ke luar negeri nanti harus ada standarnya. Misalnya minimal harus sekian luasnya. Karena pengalaman selama ini banyak pameran-pameran kita yang sangat standar, sangat kecil, dan itu bawa nama Indonesia, sehingga image kita juga harus dibangun. Kemudian SOP pameran juga harus jelas,” terangnya.

    Selain berkolaborasi dengan Kementerian UMKM, Budi menyebut diperlukan sinergi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, agar dapat menggaet mahasiswa atau anak muda yang mau dan memiliki bisnis. Budi menjamin, dengan kolaborasi, UMKM dapat ekspor dengan mudah.

    “Kita ingin berkolaborasi mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan ini ada yang mau ekspor atau mempunyai potensi untuk ekspor. Maka kami siap bekerjasama, berkolaborasi sehingga bisnis binaan Bapak-Ibu sekalian dari kampus, dari universitas ini bisa go global,” ujar dia.

    (ada/kil)

  • Luncurkan Harbolnas, Mendag Ikut Jualan Produk Artis di Live TikTok

    Luncurkan Harbolnas, Mendag Ikut Jualan Produk Artis di Live TikTok

    Jakarta –

    Mendag Budi Bantu Promosikan Produk ZM Zaskia Adimeca lewat Live TikTok di Acara Peluncuran Harbolnas

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menghadiri acara peluncuran Hari Belanja Online di The Park Pejaten, Jakarta Selatan pada Jumat (6/12/2024). Adapun acara ini dilakukan untuk mendorong pembelian produk dalam negeri.

    Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Mendag Budi tiba pukul 16.11 WIB. Ia kemudian lanjut mampir ke sejumlah booth bazar yang berada di lokasi. Salah satunya booth yang dikunjungi ialah brand ZM Zaskia Adimeca.

    Pada kunjungan tersebut, brand ZM Zaskia Adimeca sedang melakukan live di Tiktok. Adapun host tersebut yakni Haykal Kamil. Ia kaget ketika Mendag mampir untuk membantu mempromosikan jualanya.

    “Waduh, jarang-jarang nih bisa ngerjain pak Menteri untuk bantu jualan,” kata Haykal.

    Mendag Budi pun menanyakan berapa harga pakaian yang dijual di kios tersebut. “Itu harganya berapa?” kata Mendag.

    “Ini harganya dari Rp 379.00. Cuma karena lagi mau Harbolnas, tebak jadi berapa pak harganya?” ujar Haykal.

    Mendag Budi menebak harga pakaian yang ditawarkan tersebut seharga Rp 800.000. Akan tetapi harga pakaian tersebut ketika sudah diskon menjadi Rp 169.000.

    “Enggak pak. Ini harganya cuma Rp 169.000 saja pak,” katanya.

    Mendag Budi pun kemudian mempromosikan produk tersebut di live TikTok yang disiarkan oleh brand ZM Zaskia Adimeca.

    “Ini produk buatan lokal. Bangga, bela buatan Indonesia. Nah kita harus selalu beli itu. Biar ekonomi kita jalan. Mumpung barang murah. Cepat di beli. Checkout,” katanya.

    Selanjutnya, ia juga membantu promosikan produk dari brand Heaven Lights melalui live tiktok yang sedang dikerjakan oleh penjaga booth tersebut. Kemudian ia melanjutkan melihat-lihat sejumlah booth lainnya.

    Adapun pemerintah sendiri menggelar Harbolnas yang akan diadakan secara online hingga offline di ritel atau pusat perbelanjaan (mal). Periode waktu diskon besar-besaran akan diperpanjang dari 10-16 Desember 2024 untuk online, sementara offline sampai 29 Desember 2024.

    Untuk target nilai transaksi tahun 2024, Moga bilang nilainya naik sekitar 13-16% dari nilai transaksi pada 2023 yang mencapai Rp 25,7 triliun. Hal ini berarti, target nilai transaksi pada Harbolnas 2024 sekitar Rp 30 triliun.

    (rrd/rrd)

  • Komnas HAM Terima Aduan Tim Hukum Tom Lembong soal Kasus Impor Gula – Page 3

    Komnas HAM Terima Aduan Tim Hukum Tom Lembong soal Kasus Impor Gula – Page 3

    Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku telah memeriksa 30 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun 2015–2016 yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.

    “Sedang diperiksa saksi-saksi dan ahli. Ini kan baru sekitar 30 orang (saksi),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Sementara itu, lanjut dia, ahli yang telah diperiksa terkait kasus tersebut berjumlah tiga orang.

    Adapun pada Selasa ini, tim jaksa penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung memeriksa tujuh saksi dalam kasus dugaan korupsi Tom Lembong.

    Saksi-saksi yang diperiksa tersebut berasal dari sejumlah kementerian, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Persero, dan Sucofindo, serta pihak swasta.

    Dari kementerian, saksi yang diperiksa berinisial YW selaku anggota Tim Kerja Pengembangan Kawasan Tanaman Tebu dan Pemanis Lain Kementerian Pertanian (Kementan) dan MM selaku Deputi Koordinasi Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

    Selanjutnya, penyidik memeriksa saksi berinisial SYL selaku Sekretaris Perusahaan PT PPI tahun 2016–2021 dan IRS selaku Senior Manager Pengembangan Komoditi PT PPI tahun 2016-2017. Sementara itu, saksi dari PT Sucofindo adalah ARA selaku karyawan PT Sucofindo pada jabatan Kabag Fasilitasi Perdagangan.

    Terakhir, dari pihak swasta, penyidik memeriksa EC selaku Manajer Impor PT Sentra Usahatama Jaya, PT Medan Sugar Industry, dan PT Andalan Furnindo, serta LM selaku Manajer Accounting PT Andalan Furnindo.

    Dijelaskan Harli bahwa ketujuh saksi tersebut diperiksa untuk tersangka atas nama Tom Lembong dan kawan-kawan. “Pemeriksaan saksi ini untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut,” ucapnya.

  • Pengajuan Izin Impor Lebih Banyak Dibanding Ekspor, Ini Penyebabnya

    Pengajuan Izin Impor Lebih Banyak Dibanding Ekspor, Ini Penyebabnya

    Jakarta –

    Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Oza Olavia mengungkap perizinan impor lebih mendominasi ketimbang ekspor. Menurutnya, hal itu terjadi akibat adanya kebijakan larangan ekspor untuk beberapa komoditas tertentu.

    “Pastinya banyak impor, pastinya banyak impor karena larangan pembatasan lebih dominan ke impor, lebih dominan impor,” ungkap Oza kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Diketahui, kebijakan larangan ekspor berkaitan dengan produk tertentu yang disertai beberapa alasan, seperti melindungi kepentingan nasional, menjaga keseimbangan neraca perdagangan, dan mematuhi perjanjian perdagangan internasional.

    Meski begitu, Oza mengungkap bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjadi salah satu pihak yang paling banyak mengajukan perizinan.

    “Karena ini perdagangan internasional, yang paling banyak itu dari teman-teman (Kementerian) Perdagangan. Tapi perdagangan tidak punya izin sendiri, biasanya dia juga dititipkan oleh kementerian lain,” jelasnya.

    Kendati demikian, Oza mengungkap hal tersebut tidak berarti kementerian lainnya kurang mengajukan perizinan. Ia menyebut, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan POM, hingga Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), turut mengajukan perizinan ekspor maupun impor.

    “Makanya ada 18 kementerian dan lembaga, termasuk misalnya di KLHK, sekarang mungkin Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pecah, jadi ada beberapa perizinan baik impor maupun ekspor (ke LNSW),” tutupnya.

    Sebagai informasi, LNSW sendiri merupakan lembaga khusus yang menciptakan prosedur ekspor, impor dan logistik yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan, sebagai komitmen membangun national single window Indonesia National Single Window (INSW) dan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).

    Ditemui terpisah, Direktur Layanan, Data, dan Kemitraan Lembaga National Single Window (LNSW) Ircham Habib menyebut, komoditas dominan yang sering diajukan dalam perizinan ekspor mencakup besi/baja.

    Meski begitu menyebut besi/baja sebagai komoditas dominan yang kerap diajukan perizinan impornya, Habib tidak menyebut pasti berapa banyak perizinan yang terdata di LNSW lantaran data valid masih berada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    “Kalau perizinan itu paling banyak itu, kalau tidak salah di besi/baja. Besi/baja yang paling banyak itu kalau perizinan, ya,” kata Habib saat ditemui di Jakarta, Jum’at (6/12/2024).

    Habib menilai, besi/baja menjadi komoditas terbanyak yang diajukan perizinannya lantaran banyaknya kebutuhan dari perusahaan seperti otomotif, elektronik, hingga konstruksi.

    “Jumlah item-nya banyak. Terus kemudian perusahaannya juga yang ini kan kontribusinya bisa ke banyak sektor, ya besi/baja itu, komoditas besi/baja itu kan dari otomotif, elektronik, terus kemudian yang konstruksi dan sebagainya. Itu sebagian besar memang kalau perizinan dari sektor itu yang cukup banyak,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Sukses Efisiensi Logistik Ekspor-Impor, LNSW Bakal Kembangkan Hal Ini

    Sukses Efisiensi Logistik Ekspor-Impor, LNSW Bakal Kembangkan Hal Ini

    Jakarta –

    Berhasil Lakukan Efisiensi Logistik Impor-Ekspor, LNSW Bidik 6 Potensi Pengembangan ini

    Berdasarkan survei Prospera tahun 2023, transformasi digital perizinan yang dilakukan Lembaga National Single Window (LNSW) berhasil membuat waktu dan biaya logistik kegiatan ekspor-impor lebih efisien.

    Pada layanan Do Online misalnya, efisiensi yang berhasil dilakukan mengenai waktu sebesar 40,3% dan biaya 25,7%. SP2 Online berhasil membuat waktu lebih efisien 43% dan biaya 32,4%.

    Sedangkan SSm QC membuat waktu lebih cepat hingga 73,4% dan biaya 46,1%. SSm Pengangkut efisiensi waktu dan biaya masing-masing 21,6% dan 45%. Sedangkan SSm Perizinan, menghemat waktu 56,4% dan biaya 97,8%.

    Kepala LNSW Oza Olavia mengungkap, pihaknya juga akan melakukan berbagai pengembangan Indonesia National Single Window (INSW) dalam penguatan logistik ke depan.

    Pertama, tutur Oza, LNSW akan melakukan penguatan Maritime Single Window (MSW) melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengintegrasikan layanan ke pelabuhan.

    “Artinya perluasan INSW untuk mengintegrasikan ke pelabuhan sesuai dengan mandat International Maritime Organization. Jadi IMO meminta adanya single window, teman-teman perhubungan minta kami dari LNSW untuk membantu terkait dengan single window kepelabuhanan,” ungkap Oza dalam acara Media Gathering: APBN Dorong Penguatan Logistik Guna Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Kedua, Oza juga menyebut LNSW akan mengembangkan National Tracking & Tracing yang dilakukan untuk memenuhi salah satu parameter penilaian dalam Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

    “Walaupun tidak keseluruhannya tidak di kita tapi setidaknya ada beberapa yang bisa kita lakukan. Ke depan,” jelasnya.

    Ketiga, Oza juga mengaku berharap dapat menjadi platform pada National Logistic Ecosystem (NLE) yang menyediakan fasilitas B2G dan juga G2G untuk pemrosesan dokumen kekarantinaan, larangan, dan pembatasan.

    “Kita juga berharap bisa masuk ke B2B-nya, kita bisa memfasilitasi yang business to business juga,” ungkapnya.

    Keempat, LNSW juga mendorong program digital trade yang saat ini banyak digunakan pada program internasional terkait dengan perdagangan seperti seperti e-invoice dan e-B/L. Untuk mendorong hal tersebut, Oza menilai diperlukannya portal untuk menerima data dari dokumen-dokumen tersebut.

    Kelima, LNSW juga akan berupaya mengembangkan teknologi di bidang logistik lantaran kebutuhan di era digital, di mana data menempati posisi yang sangat penting.

    “Teknologi seperti Al, analytic, machine learning, blockchain,” tegasnya.

    Di samping itu, Oza juga mengaku LNWS telah memiliki paten blockchain yang dilakukan melalui kerja sama dengan IPB dan LPDP dalam hal pendanaan.

    “Jadi kita sudah punya paten, namanya INSW blockchain. Kita berharap ini dikembangkan terus khususnya kemarin kita kembangkan di sisi Do Online dan kita juga akan kembangkan di SP2,” jelasnya.

    Terakhir, Oza menuturkan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengeluarkan peraturan perdagangan pengangkutan antar pulau. Berdasarkan peraturan tersebut, LNSW juga berupaya melakukan pengembangan layanan pengangkutan antar pulau.

    “Di sini kita mencoba untuk membantu bagaimana mendukung efisiensi dari distribusi komoditasnya melalui kesisteman yang kita buat di Lembaga National Single Window,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Kemenkeu perkuat sistem INSW guna dukung logistik nasional

    Kemenkeu perkuat sistem INSW guna dukung logistik nasional

    INSW berpotensi terus dikembangkan untuk memperkuat logistik nasional ke depan

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan terus mengembangkan potensi Indonesia National Single Window (INSW) untuk memperkuat ekosistem logistik nasional.

    INSW adalah sistem elektronik yang dirancang untuk memfasilitasi proses perdagangan dan logistik internasional di Indonesia.

    Sistem itu memungkinkan para pelaku usaha dan pemerintah untuk mengelola dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen perdagangan lainnya secara terintegrasi melalui satu pintu (single window).

    “INSW berpotensi terus dikembangkan untuk memperkuat logistik nasional ke depan,” kata Kepala LNSW Oza Olavia dalam media gathering di Jakarta, Jumat.

    Hingga sejauh ini, penyelenggaraan INSW dilakukan melalui koordinasi dengan 18 kementerian/lembaga (K/L). Upaya sinkronisasi ini mencakup integrasi dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak terkait, seperti perizinan antarlembaga.

    Sebagai contoh, jika perizinan impor memerlukan persetujuan teknis dari lembaga tertentu, proses tersebut kini telah terhubung dalam sistem INSW.

    Seluruh izin ini dapat dikelola secara terintegrasi dan by process, sehingga mempermudah pengguna jasa.

    “Pada prinsipnya, kami akan terus berkoordinasi untuk menurunkan dwelling time. Tidak hanya waktunya, tapi juga biayanya. Kita perlu melihat bagaimana profiling yang dilakukan oleh K/L lain, salah satunya juga dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC),” ujarnya.

    Menurut Oza, K/L yang paling aktif mengurus perizinan adalah Kementerian Perdagangan (Kemendag). K/L lain yang juga aktif di antaranya Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

    Adapun penguatan INSW ke depan termasuk di antaranya adalah melalui penguatan Maritime Single Window, yakni mengintegrasikan layanan kepelabuhanan sesuai dengan mandat dari International Maritime Organization (IMO).

    Oza pun menggarisbawahi perlunya pengembangan mekanisme tracking and tracing barang dan dokumen yang menjadi salah satu parameter penialaian dalam Logistics Performance Index (LPI). Demikian pula monitoring yang dilakukan melalui layanan pengangkutan antarpulau, perlu didorong agar mendukung efektivitas dan efisiensi distribusi komoditas pada lingkup nasional.

    Selanjutnya, layanan NLE juga perlu mengoptimalkan lingkup business to government (B2G), government to government (G2G), serta business to business (B2B). INSW juga bakal dikembangkan untuk mendukung program digital trade. Agar digital trade dapat berjalan, diperlukan portal untuk menerima data terkait digital trade.

    “Saat ini sudah banyak program di tingkat internasional terkait dengan perdagangan seperti e-invoice, e-B/L dan sebagainya. Masih kita koordinasikan bagaimana agar dapat data-data tersebut,” ungkap Kepala LNSW.

    LNSW juga akan mengoptimalkan sejumlah teknologi terkini, seperti AI, data analytic, machine learning, dan blockchain, yang diharapkan data yang dimiliki dapat diolah menjadi informasi yang penting bagi ekosistem logistik di Indonesia.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Vietnam Hentikan Operasional Aplikasi Temu karena Belum Tuntaskan Registrasi – Page 3

    Vietnam Hentikan Operasional Aplikasi Temu karena Belum Tuntaskan Registrasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Vietnam menghentikan operasional aplikasi Temu asal Tiongkok. Gara-garanya, aplikasi tersebut tidak melakukan registrasi sesuai yang diminta pemerintah Vietnam, jika ingin beroperasi di negara tersebut.

    Adapun tenggat waktu pendaftaran atau registrasi aplikasi Temu di Vietnam seharusnya akhir November lalu.

    Namun hingga tenggat waktu yang ditentukan berlaku, aplikasi Temu tak kunjung mendaftarkan diri. Demikian berdasarkan keterangan dari Kementerian Perdagangan Vietnam.

    Mengutip Reuters, Jumat (6/12/2024), langkah penghentian operasional aplikasi Temu ini dilakukan setelah adanya kekhawatiran dari kementerian bisnis lokal mengenai dampak dari Temu.

    Pasalnya, aplikasi e-commerce Temu ini memberikan diskon besar-besaran pada produk yang dijajakan di platformnya. Kementerian pun khawatir kalau terjadi persaingan tidak sehat karena diskon yang terlampau besar untuk produk yang dijual di aplikasi Temu.

    Selain itu, kekhawatiran akan peredaran barang-barang tiruan di aplikasi Temu juga jadi alasan aplikasi ini dihentikan operasionalnya di Vietnam.

    Bulan lalu, Vietnam meminta aplikasi toko online asal Tiongkok Shein dan Temu untuk mendaftarkan diri. Kalau tidak, Vietnam akan memblokir domain internet dan melarang penggunaan aplikasi tersebut.

    Temu sendiri adalah aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan e-commerce besar di Tiongkok, PPD Holdings. Temu mulai mengizinkan pengguna di Vietnam untuk memakai aplikasi mereka sejak Oktober lalu. Sementara, aplikasi fast fashion Shein mulai melakukan jual beli di Vietnam setidaknya sejak 2 tahun lalu.

    Berbagai penelitian menunjukkan 20 hingga 35 persen pasangan menikah di AS bertemu lewat forum daring atau aplikasi perjodohan.