Kementrian Lembaga: Kemendag

Menyoroti Harga Cabai Sepekan, Makin Mahal Jelang Nataru?

Bisnis.com, JAKARTA — Harga komoditas aneka cabai cenderung meningkat menjelang periode Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Lantas, bagaimana pergerakan harga cabai dalam sepekan terakhir?

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sebelumnya menyebut bahwa kenaikan harga cabai menjelang Nataru masih berada dalam batas wajar, meski sudah melampaui harga acuan pemerintah (HAP).

Dalam rapat koordinasi bersama Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI), Budi menuturkan bahwa para pelaku usaha memastikan stok cabai secara nasional sebenarnya masih mencukupi.

Namun, proses panen tidak dapat dilakukan secara maksimal imbas hujan yang berlangsung terus-menerus. Kondisi ini disebut menjadi pola berulang yang hampir selalu terjadi setiap akhir tahun.

“Kalau cabai itu kan [HAP] Rp55.000 sama Rp57.000 yang cabai merah besar itu. Enggak dua kali lipat [naiknya]. Kemarin di Pontianak itu Rp67.000 [per kilogram], naik Rp10.000,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2025).

Menilik data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) periode 7 Desember–14 Desember 2025, harga nasional komoditas cabai merah keriting tercatat sebesar Rp62.389 per kilogram.

Nominal tersebut 13,43% di atas HAP nasional pada rentang Rp37.000–Rp55.000. Disparitas harga dengan HAP tersebut masih berada dalam kategori aman alias kurang dari 20%.

Namun, sejumlah daerah masuk dalam kategori intervensi, yakni harga yang telah melambung lebih dari 50% di atas HAP. Sejumlah daerah dengan harga cabai merah keriting tertinggi sepekan terakhir adalah Papua selatan sebesar Rp92.093 per kilogram, Kepulauan Riau sebesar Rp88.273, Kalimantan Tengah (Rp87.379), Riau (Rp85.939), dan Kepulauan Bangka Belitung (Rp84.643).

Beranjak ke komoditas cabai rawit merah, harga nasional tercatat sebesar Rp72.518 atau 27,22% di atas rentang HAP Rp40.000–Rp57.000. Nilai tersebut telah masuk dalam kategori waspada, yakni harga komoditas berada pada rentang 20%–50% di atas HAP.

Terdapat 11 provinsi dengan harga cabai rawit merah yang melambung di atas HAP dalam sepekan terakhir. Tiga provinsi yang mencatat harga cabai rawit merah tertinggi adalah Papua Tengah sebesar Rp130.833 per kilogram, Papua Selatan (Rp107.660), serta Kepulauan Bangka Belitung (Rp102.573).

Sementara itu, untuk komoditas cabai merah besar, harga nasional dalam sepekan terakhir berada di Rp55.734 per kilogram. Provinsi Kalimantan Tengah mencatatkan harga cabai merah besar tertinggi hingga mencapai Rp86.082 per kilogram.

14/12/2025 18:29
Harga Cabai Rawit Merah Setara Daging Sapi Jelang Nataru

Jakarta –

Harga cabai rawit merah terus naik menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Saat ini di sejumlah daerah harga cabai rawit merah telah menembus di atas Rp 100.000/kilogram (kg).

Berdasarkan catatan Panel Harga Pangan milik Badan Pangan Nasional, Sabtu (13/12/2025) secara rata-rata nasional, harga cabai rawit merah Rp 73.633/kg. Angka itu di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) yang diatur pemerintah Rp 40.000-57.000/kg.

Harga cabai rawit merah di Jawa Timur rata-rata Rp 71.562/kg, Jawa Tengah Rp 75.311/kg, DI Yogyakarta Rp 79.389/kg, Kalimantan Utara Rp 85.870/kg, Banten Rp 88.882/kg, DKI Jakarta 93.000/kg, Sumatera Utara Rp 64.367/kg.

Harga Cabai Setara Daging Sapi

Beberapa daerah telah menembus angka Rp 100.000/kg, seperti Kalimantan Tengah, kemudian Kepulauan Bangka Belitung Rp 110.968/kg, Papua Selatan Rp 115.000/kg. Tertinggi harga cabai rawit merah Rp 145.000/kg, dan Papua Tengah Rp 150.000/kg atau setara harga daging sapi.

Dalam data Panel Harga Pangan, harga rata-rata daging sapi secara nasional berada di level Rp 135.473/kg. Masih berada di bawah HAP Rp 140.000/kg.

Sementara harga cabai berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia (BI), harga rata-rata cabai rawit merah naik Rp 7.650/kg menjadi Rp 80.350/kg.

Dalam data tersebut, harga cabai rawit merah di DKI Jakarta telah menembus Rp 100.000/kg. Seperti harga cabai rawit merah di Pasar Kramatjati Rp 116.900/kg, Pasar Minggu Rp 102.500/kg, sementara di Pasar Jatinegara Rp 97.500/kg.

Penyebab Harga Cabai Naik

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui telah terjadi kenaikan harga cabai, salah satunya karena panen yang tidak maksimal akibat cuaca hujan ekstrem. Namun, dia meyakini berdasarkan asosiasi petani cabai stok untuk Nataru mencukupi.

“Nah kemarin kan waktu rakor asosiasi champion cabai itu bilang stoknya ada banyak semua. Cuman memanennya itu tidak bisa maksimal karena hujan terus. Dia bilang produksinya cukup,” kata dia di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2025).

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Jumat (12/12) kemarin, harga semua jenis cabai mengalami kenaikan atau berada di atas HAP, cabai merah keriting Rp 60.500/kg, cabai rawit merah Rp 73.900/kg, dan cabai merah besar Rp 58.500/kg.

(ada/ara)

13/12/2025 18:50
Pengusaha Kritik Kebijakan RI Bikin Goyah Perundingan Tarif AS

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) mengkritisi kebijakan teknis yang tak kunjung dibenahi pemerintah sehingga muncul sinyal pembatalan hasil perundingan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS).

Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, mengatakan pihaknya menyoroti larangan transshipment oleh AS terhadap barang-barang impor. Alhasil, surat keterangan asal (SKA) produk harus jelas dan dapat diverifikasi kebenarannya.

Larangan transshipment yang dimaksud yaitu upaya importasi produk dari China melalui Indonesia atau negara lainnya untuk dikirim ke AS.

“Salah satu concern pemerintah AS kan terkait transshipment, dan Kemendag belum memperlihatkan adanya perbaikan tata cara penerbitan SKA yang dapat menghindari terjadinya transshipment,” kata Redma kepada Bisnis, Sabtu (13/12/2025).

Kebijakan ini juga penting untuk menjaga laju importasi ke pasar domestik. Terlebih, saat ini industri tertekan lantaran produk impor yang membanjiri pasar dengan harga murah sehingga daya saing produk lokal turun.

Dukungan serupa juga dibutuhkan terkait rekomendasi impor dari Kementerian Perindustrian berupa pertimbangan teknis (Pertek) yang menjadi salah satu syarat dikeluarkannya perizinan impor oleh Kemendag.

“Sama hal nya dengan Pertek yang diminta agar transparan, tapi belum juga ada perbaikan dari Kemenperin,” jelasnya.

Dalam hal ini, pihaknya menilai bahwa penguatan pasar domestik menjadi hal utama di tengah isu negosiasi perjanjian tarif dagang Amerika Serikat (AS) dan Indonesia yang dikabarkan terancam batal.

Redma menyebut pihaknya masih meyakini pemerintah masih berupaya mencari titik temu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

“Kami percaya pemerintah, dalam hal ini tim negosiasi, masih bekerja agar tidak terjadi pembatalan,” kata Redma.

Namun, apabila terjadi pembatalan, maka kondisi industri tekstil disebut akan semakin berat. Apalagi, kondisi saat ini saja sudah banyak pabrik yang terdampak hingga gulung tikar.

Dalam situasi ini, pihaknya menekankan bahwa Indonesia memiliki pasar domestik yang dapat menjadi jaminan bagi produk lokal, terutama bagi yang selama ini mengandalkan ekspor ke AS.

“Tapi lagi-lagi agenda perlindungan pasar domestik selalu terkendala oleh birokrasi proimpor yang selalu ingin memberikan kemudahan impor bagi para importir dengan alasan kebutuhan bahan baku, padahal kapasitas bahan baku kita sangat cukup,” tegasnya.

Sebelumnya, Reuters melaporkan kesepakatan dagang antara RI-AS yang diumumkan pada Juli 2025 terancam batal setelah Pemerintah Indonesia disebut menarik kembali sejumlah komitmen yang sebelumnya telah disepakati.

Informasi tersebut disampaikan seorang pejabat AS pada Selasa (9/12/2025) yang berbicara kepada Reuters dengan syarat anonim.

“Mereka [Indonesia] menarik kembali apa yang kami sepakati pada Juli,” kata pejabat tersebut, tanpa memberikan rincian mengenai komitmen spesifik mana yang kini dipersoalkan dari Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama tim delegasi Indonesia akan bertolak ke Amerika Serikat (AS) di tengah terancam batalnya kesepakatan dagang antara Indonesia dengan AS. Dia akan terbang pada pekan depan guna memfinalisasi dokumen kerja sama tersebut.

Airlangga menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menyelesaikan proses legal drafting yang ditargetkan rampung pada Desember ini, sesuai dengan joint statement yang telah disepakati kedua negara pada 22 Juli lalu.

“Nama dokumennya [dokumen kesepakatannya] ART, Agreement on Reciprocal Tariff,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

13/12/2025 18:45
Bappebti Ungkap Peran Vital SRG dalam Tingkatkan Sistem Logistik Nasional

Jakarta –

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) turut meningkatkan efektivitas sistem logistik nasional melalui Sistem Resi Gudang (SRG).

Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya menjelaskan SRG dapat memberikan informasi stok secara akurat dan real time melalui Information System Warehouse Receipt (ISWARE) yang dikelola oleh Pusat Registrasi SRG. Hadirnya SRG menjadi solusi atas kebutuhan sinkronisasi manajemen dan pemantauan stok di lapangan agar dapat meningkatkan daya saing nasional.

Resi Gudang adalah dokumen atau surat bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. SRG berkaitan dengan kegiatan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.

Adapun SRG yang tersebar di berbagai sentra produksi di Indonesia lantas menjadi pilihan strategis bagi petani dan pelaku usaha untuk menunda penjualan pada saat harga sedang turun. Mereka nantinya dapat menjual komoditas tersebut pada saat harga telah membaik.

Tirta menambahkan, Resi Gudang juga dapat digunakan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, sehingga kegiatan produksi dapat terus berjalan.

“Dengan mekanisme tersebut, SRG memiliki peran penting dalam perdagangan komoditas di Indonesia sebagai mekanisme tunda jual (manajemen stok), alternatif pembiayaan bagi pemilik komoditas, efisiensi rantai pasok, serta instrumen pengendalian harga komoditas dan persediaan nasional,” ungkap Tirta dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).

Tirta menegaskan saat ini, komoditas yang dapat disimpan dalam gudang SRG diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga, atas Permendag Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang dapat Disimpan dalam SRG.

Terdapat 27 komoditas SRG, antara lain beras, gabah, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah dan, ikan. Kemudian, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, kedelai, tembakau, kayu manis, agar, karagenan, mocaf, pinang, dan tapioka.

Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang SRG sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, SRG menjadi strategi yang efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Melalui SRG, pemberian kredit bagi pelaku usaha dapat difasilitasi dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang.

Tirta berharap implementasi SRG yang optimal dan berkelanjutan mampu mendukung stabilisasi harga dan ketersediaan barang dengan memfasilitasi penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Selain itu, SRG berperan dalam upaya pengendalian harga dan persediaan nasional yang dilakukan oleh pemerintah.

Adapun saat ini, Bappebti telah membangun 123 gudang SRG di 105 kabupaten/kota yang tersebar pada 25 provinsi di Indonesia. Implementasi ini kian intensif melalui pemanfaatan gudang-gudang swasta.

Hingga November 2025, nilai SRG telah mencapai Rp1,89 triliun dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp928,6 miliar. Adapun komoditas yang paling banyak tersimpan di gudang SRG antara lain bawang merah, beras, gabah, gula, ikan, kedelai, kopi, rumput laut, tembakau, dan tapioka.

Dengan sebaran gudang yang luas tersebut, SRG memberikan dampak signifikan sebagai instrumen manajemen stok komoditas nasional.SRG juga menjadi pusat logistik yang mendukung rantai pasok mulai dari tingkat desa kota/kabupaten, nasional, hingga pasar internasional.

Plt. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan Pasar Lelang Komoditas (PLK), Matheus Hendro Purnomo menegaskan SRG amat tepat untuk dijadikan salah satu jawaban terhadap tantangan sistem logistik nasional.

“Visi sistem logistik nasional yaitu terwujudnya sistem yang terintegrasi. Dari sini, SRG menjadi instrumen yang dapat menjawab tantangan tersebut. Gudang-gudang yang tersebar dari wilayah timur hingga barat Indonesia terintegrasi melalui ISWARE dan dari sana dapat diketahui stok komoditas pangan nasional hingga potensi ekspornya,” jelas Hendro.

Meskipun demikian, penerapan SRG masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Pelaksanaan SRG harus didukung berbagai lembaga, antara lain pengelola gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Uji Mutu, serta lembaga pembiayaan dan asuransi yang belum tersedia di setiap daerah.

Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat tentang SRG yang kurang optimal, sulitnya menciptakan pengelola gudang SRG yang kompeten, mandiri, dan profesional juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan SRG.

“Tantangan lainnya terkait kelengkapan fasilitas penunjang gudang SRG, seperti pengering, RMU, dan sarana angkut. Sementara itu, di beberapa gudang SRG yang telah memiliki fasilitas penunjang tersebut, kondisinya telah rusak dan perlu segera diperbaiki. Dukungan pemerintah daerah juga perlu terus didorong demi optimalisasi peran SRG di Indonesia,” imbuh Hendro.

Di sisi lain, Sekretaris Bappebti, Ivan Fithriyanto menyampaikan adanya beberapa faktor kunci dalam memastikan implementasi SRG berjalan optimal dan berkelanjutan, salah satunya dukungan infrastruktur. Hal ini menyangkut aspek budi daya, panen, pascapanen hingga pemasaran seperti sarana pengolahan, gudang, dan transportasi.

“Potensi SRG yang sangat besar harus dioptimalkan melalui berbagai langkah. Sinergi pemerintah pusat dan daerah serta keterlibatan aktif kelembagaan terkait SRG menjadi kunci utama dalam optimalisasi SRG. Selain itu, baik pemilik komoditas maupun Pengelola Gudang SRG harus memiliki kepastian jaringan pemasaran, termasuk dengan kehadiran off taker atau stand by buyer,” ungkap Ivan.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengelola Gudang SRG Indonesia (SINNERGI), Nana Sukatna menjelaskan SRG di Indonesia memiliki manfaat bagi petani maupun pelaku usaha komoditas yang terlibat di dalamnya.

Ia menilai SRG merupakan salah satu wujud pemberdayaan ekonomi rakyat karena didukung oleh ekosistem yang lengkap. SRG juga mampu menjadi alternatif skema perdagangan komoditas di samping sistem jual beli konvensional yang telah lama dikenal masyarakat.

“Penguatan literasi kepada masyarakat termasuk kepada pengelola gudang SRG harus terus dilakukan. Pengelola gudang perlu memiliki tekad untuk mengembangkan SRG melalui pengelolaan yang profesional dan mandiri. Jenis komoditas yang dapat disimpan di SRG serta kapasitas gudang juga perlu ditingkatkan agar peran dan manfaat SRG di Indonesia makin optimal,” pungkas Nana

(akn/ega)

12/12/2025 23:07
RI Bidik Ekspor ke Rusia Cs Naik Dua Kali Lipat, Incar Potensi CPO dan Tekstil

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan peningkatan ekspor ke Uni Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic Union/EAEU) hingga dua kali lipat, dengan komoditas unggulan minyak sawit (crude palm oil/CPO) dan tekstil sebagai primadona.

Untuk diketahui, negara anggota EAEU terdiri dari Kazakhstan, Rusia, Armenia, Belarusia, dan Kyrgystan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menuturkan total ekspor Indonesia ke kawasan EAEU saat ini baru mencapai US$4,1 miliar, tetapi potensi pasar di sana sangat besar.

Pada 2024, ekspor Indonesia ke EAEU tercatat sebesar US$1,5 miliar, naik 36% dari tahun sebelumnya. Sedangkan, impor Indonesia dari Uni Ekonomi Eurasia tercatat sebesar US$2,4 miliar, turun 4% dari tahun sebelumnya.

Kemendag membidik pertumbuhan ekspor hingga 100% secara bertahap, meski sebelumnya perdagangan dengan EAEU belum signifikan.

Menurutnya, pasar tekstil di EAEU cukup luas, sehingga peluang ekspor produk tekstil Indonesia sangat besar. Pemerintah optimistis, ekspor CPO dan tekstil dapat menjadi andalan untuk meningkatkan total perdagangan dengan kawasan tersebut.

“Dia [EAEU] juga senang dan kita potensi [ekspor] CPO kemudian tekstil. Tekstil itu pasarnya besar sekali,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Selain CPO dan tekstil, Indonesia juga mengimpor beberapa barang modal dari kawasan ini, seperti gandum dan pupuk.

Lebih lanjut, Budi mengatakan proses negosiasi dengan EAEU telah selesai, dan komunikasi terus dilakukan secara intensif. Adapun, dia berharap EAEU Summit pekan depan dapat memperkuat kerja sama dan membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia.

Seperti diketahui, Indonesia siap menandatangani kesepakatan perdagangan bebas Indonesia—Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia—Eurasia Economic Union Free Trade Agreement/I—EAEU FTA) dalam waktu dekat. Saat ini, Indonesia dan EAEU tengah berkoordinasi untuk menentukan waktu penandatanganan perjanjian itu.

Pemerintah melalui Kemendag terus melakukan komunikasi intensif dengan Sekretariat EAEU terkait konfirmasi waktu dan tempat penandatanganan yang ditargetkan paling cepat pada 20—21 Desember 2025 di EAEU Summit, St. Petersburg, Rusia.

Budi menyatakan pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk menyelesaikan I—EAEU FTA. “Karena kesepakatan ini strategis untuk memperluas akses pasar dan memperkuat kerja sama ekonomi Indonesia dengan kawasan Eurasia,” ujarnya.

Adapun, seluruh negara anggota Uni Ekonomi Eurasia tengah berupaya menyelesaikan prosedur internal di tiap negara.

12/12/2025 17:33
Meksiko Getok Tarif hingga 50% untuk Produk Indonesia Mulai 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Senat Meksiko menyetujui kenaikan tarif hingga 50% atas produk-produk impor dari China dan sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia pada 2026. Langkah ini diambil untuk memperkuat industri lokal negara tersebut.

Melansir Reuters, Jumat (12/12/2025), tarif bea masuk baru tersebut akan dikenakan pada sejumlah barang seperti mobil, suku cadang mobil, tekstil, pakaian, plastik, dan baja yang berasal dari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian dagang dengan Meksiko, termasuk China, India, Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia. Sebagian besar produk akan dikenakan tarif hingga 35%.

Senat Meksiko meloloskan rancangan undang-undang (RUU) itu dengan 76 suara mendukung, 5 menolak, dan 35 abstain. RUU yang disetujui ini lebih ringan dibandingkan versi yang sempat tertahan di majelis rendah, dengan mencakup tarif untuk sekitar 1.400 jenis produk—kebanyakan tekstil, pakaian, baja, suku cadang otomotif, plastik, dan alas kaki—serta pengurangan tarif untuk sekitar dua pertiga dari jumlah tersebut dibandingkan usulan awal.

Merespons rencana tersebut, Kementerian Perdagangan China menyatakan bahwa mereka akan memantau rezim tarif baru Meksiko dan menilai dampaknya. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa langkah tersebut akan secara substansial merugikan kepentingan perdagangan.

“China selalu menentang segala bentuk kenaikan tarif sepihak dan berharap Meksiko segera memperbaiki praktik unilateral dan proteksionis semacam itu,” kata Kementerian Perdagangan China.

Ketika ditanya dalam jumpa pers rutin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa melawan arus globalisasi ekonomi dengan menerapkan proteksionisme merugikan pihak lain dan tidak menguntungkan diri sendiri.

Para analis dan pelaku usaha menilai langkah Meksiko ini bertujuan meredakan tekanan dari Amerika Serikat (AS) menjelang peninjauan berikutnya atas perjanjian dagang Amerika Serikat–Meksiko–Kanada (USMCA). Langkah ini juga dinilai sebagai upaya untuk menghasilkan pendapatan tambahan sebesar US$3,76 miliar tahun depan karena Meksiko berupaya mengurangi defisit fiskal.

“Di satu sisi, ini melindungi sejumlah sektor produktif lokal yang kalah bersaing dibanding produk China. Ini juga melindungi lapangan kerja,” kata Mario Vazquez, senator dari partai oposisi PAN.

“Namun, tarif juga merupakan pajak tambahan yang dibayar warga saat membeli produk. Dan ini adalah sumber dana bagi negara. Kita perlu tahu untuk apa dana tersebut akan digunakan. Semoga rantai produksi dalam negeri akan diperkuat,” imbuhnya.

Emmanuel Reyes, senator dari partai berkuasa Morena, membela kebijakan tersebut.

“Penyesuaian ini akan meningkatkan daya saing produk Meksiko dalam rantai pasok global dan melindungi pekerjaan di sektor-sektor kunci,” kata Reyes, yang menjabat sebagai ketua Komite Ekonomi Senat.

“Ini bukan sekadar alat untuk meningkatkan pendapatan, tetapi sarana untuk mengarahkan kebijakan ekonomi dan perdagangan demi kesejahteraan umum,” lanjutnya.

Pada September 2025, Meksiko telah menyatakan bahwa mereka akan menaikkan tarif pada mobil dan barang lain dari China dan negara-negara Asia lainnya. Amerika Serikat telah mendorong negara-negara di Amerika Latin untuk membatasi keterikatan ekonomi mereka dengan China, yang menjadi pesaing utama AS dalam memperebutkan pengaruh di kawasan tersebut.

12/12/2025 07:53
Mendag Sebut FTA dengan Uni Ekonomi Eurasia Segera Disahkan

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa Indonesia–Eurasia Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) akan ditandatangani dalam waktu dekat.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (11/12/2025), Budi menyampaikan bahwa Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) tengah menyiapkan penetapan waktu penandatanganan perjanjian tersebut.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus menjalin komunikasi intensif dengan Sekretariat EAEU untuk memastikan waktu serta lokasi penandatanganan, yang ditargetkan dapat terlaksana paling cepat pada 20–21 Desember 2025 dalam EAEU Summit di St. Petersburg, Rusia.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh menuntaskan I-EAEU FTA karena kesepakatan ini memiliki nilai strategis dalam memperluas akses pasar sekaligus memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan kawasan Eurasia,” ujar Budi.

Ia menambahkan seluruh negara anggota EAEU kini sedang merampungkan prosedur internal masing-masing. Penandatanganan diharapkan dapat dilakukan pada tingkat menteri perdagangan di hadapan para kepala negara yang menghadiri EAEU Summit.

Mendag mengapresiasi kontribusi seluruh pihak yang terlibat dalam finalisasi I-EAEU FTA bersama negara anggota EAEU, yakni Kazakhstan, Rusia, Armenia, Belarusia, dan Kyrgystan.

“Kami mencatat dan mengapresiasi beberapa pimpinan EAEU. Di antaranya, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev telah mengonfirmasi kehadirannya pada EAEU Summit mendatang,” katanya.

Pada 2024, nilai perdagangan Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia tercatat sebesar US$ 4,1 miliar. Ekspor Indonesia mencapai US$ 1,5 miliar, tumbuh 36% dibanding tahun sebelumnya.

Sementara itu, impor Indonesia dari Uni Ekonomi Eurasia tercatat sebesar US$ 2,4 miliar, turun 4% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

11/12/2025 22:18
Kemendag Bantah Negosiasi Dagang RI-AS Terancam Gagal, Kapan Diumumkan?

Bisnis.com, JAKARTA — Negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang dicapai pada Juli 2025 dikabarkan terancam gagal.

Sekadar informasi, Indonesia dan AS telah mencapai kerangka kerja kesepakatan pada Juli 2025. Dalam hal ini, Negara Paman Sam menyetujui untuk menurunkan pengenaan tarif impor terhadap produk-produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

Kepala Biro Humas Kemendag Ni Made Kusuma Dewi menyatakan hingga saat ini kesepakatan tarif perdagangan Indonesia—AS masih berlangsung.

“Yang jelas ini [kesepakatan tarif dagang Indonesia—AS] masih berlangsung jika ada dinamika dalam perundingan adalah hal yang biasa,” kata Dewi singkat kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Dihubungi terpisah, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, jika kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dengan AS gagal dan berujung mendapat tarif 32% maka akan menjadi pukulan berat bagi perekonomian Indonesia.

Terlebih, lanjut dia, jika negara pesaing utama seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand mendapatkan tarif yang lebih rendah dari Indonesia alias tetap 20%.

“[Jika kesepakatan tarif dagang Indonesia—AS gagal] akan terjadi trade diversion dan investment diversion, di mana importir AS akan lebih memilih produk dari negara lain, termasuk Malaysia, Thailand, dan Vietnam,” ungkap Wijayanto kepada Bisnis.

Wijayanto menilai kondisi ini akan menggerus nilai ekspor dan surplus dagang Indonesia dengan AS. Hal ini mengingat surplus dengan AS mewakili hampir 50% total surplus perdagangan, meski ekspor ke AS hanya mewakili 10% total ekspor.

“Kehilangan surplus tersebut akan membuat neraca pembayaran kita semakin tertekan dan rupiah semakin melemah,” ujarnya.

Selain itu, Wijayanto menuturkan pengalihan investasi juga berpotensi terjadi. Dengan kata lain, investasi dari negara lain yang menyasar AS akan mengalihkan dari Indonesia ke negara lain yang memperoleh kesepakatan tarif lebih bagus.

“Potensi kehilangan perdagangan dan investasi ini akan berdampak cukup tinggi teradap pertumbuhan ekonomi kita, bisa hingga 0,1%. Dampak peningkatan tekanan terhadap rupiah juga akan sangat besar,” tutupnya.

11/12/2025 20:03
Kunker ke Semarang, Komisi VI DPR Soroti Serapan Gula Rakyat oleh Pabrik

Kunker ke Semarang, Komisi VI DPR Soroti Serapan Gula Rakyat oleh Pabrik
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyoroti persoalan serapan gula rakyat oleh pabrik saat melaksanakan kunjungan kerja (kunker) reses ke Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (10/12/2025).
Ketua
Komisi VI DPR RI
Anggia Ermarini menegaskan bahwa Komisi VI berpihak pada petani tebu rakyat dalam menyikapi rendahnya serapan tebu rakyat dan kebocoran gula rafinasi yang kerap berulang.
“Serapan tebu rakyat harus maksimal. Informasi dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN memang sudah ada pergerakan yang lebih baik, meskipun belum maksimal. Dan kebocoran gula rafinasi itu sangat merugikan,” ujarnya, dilansir dari laman
dpr.go.id
, Kamis (11/12/2025).
Politisi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan bahwa kasus-kasus terkait
serapan gula
harus diselesaikan hingga ke akarnya. Pasalnya, masalah ini sering kali dianggap sudah sembuh, tetapi selalu kambuh lagi.
“Kami perlu adakan rapat lanjutan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), ID Food, dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN, untuk mencari solusi menyeluruh agar
tata niaga gula
lebih tertib,” tegas Anggia.
Lebih lanjut, Komisi VI juga membahas pengembangan lahan tebu di Jateng yang dinilai masih belum optimal.
Anggia menyebut, sejumlah opsi tengah dipertimbangkan, mulai dari pemanfaatan kebun rakyat, perluasan lahan oleh PTPN, hingga ekstensifikasi ke luar Jawa. Ia juga mendorong penerapan metode
bongkar ratoon
untuk meningkatkan rendemen tebu.
“Bongkar ratoon itu menarik, tetapi banyak petani menganggapnya memakan waktu. Padahal tanpa itu, rendemennya sangat rendah, sayang sekali,” ucap Anggia.
Dalam kesempatan tersebut, Anggia mengungkapkan bahwa wacana pendanaan Rp 20 triliun untuk penguatan sektor pangan, khususnya program Makan Bergizi Gratis (
MBG
), masih dalam proses kajian oleh PT Danantara Asset Management (Persero).
Ia menegaskan bahwa pendanaan tersebut bertujuan memperkuat sumber protein nasional sekaligus mendorong kesejahteraan peternak.
“Dana Rp 20 triliun itu masih dalam proses kajian untuk menentukan skemanya. Tetapi tujuannya jelas, memperkuat MBG sebagai sumber protein yang paling visibel, sekaligus mengangkat peternak rakyat,” kata Anggia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/12/2025 09:57
Mendag Ungkap Siasat Atasi Gempuran Baju Impor White Label

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa peningkatan promosi produk fesyen UMKM menjadi salah satu cara dalam mengatasi gempuran produk pakaian impor tanpa label alias white label.

Budi memandang bahwa produk fesyen lokal cenderung kalah promosi dari produk impor. Padahal, secara kualitas dan harga, produk dalam negeri dinilai memiliki daya saing.

“Kadang-kadang kita lebih bagus dari asing, tetapi karena promosi asing itu lebih besar, seolah-olah kita menjadi tidak ada,” kata Budi dalam sambutan Jakarta Modest Summit 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).

Menurutnya, promosi produk fesyen lokal dapat ditingkatkan melalui penyelenggaraan event berskala nasional. Kemendag pun berencana memperluas penyelenggaraan acara seperti Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) dengan rangkaian pengantar di daerah-daerah.

Apabila promosi UMKM lokal dapat meningkat, Budi mengatakan bahwa produk tersebut akan lebih menjangkau konsumen. Hal ini yang diyakini dapat mengurangi penetrasi produk impor.

“Jadi kalau konsumen itu memakai produk kita, gempuran-gempuran impor itu juga akan hilang. Itu salah satu cara,” ujar Budi.

Pada kesempatan yang sama, Founder Modestalk Hanna Faridl mengungkapkan bahwa produk white label juga tengah marak diproduksi oleh perusahaan konveksi dalam negeri.

Menurutnya, hal ini menjadi opsi yang dipertimbangkan oleh jenama lokal dalam memperoleh bahan baku berupa pakaian jadi.

“Jadi memang itu salah satu solusi juga untuk brand beli produk jadi dan langsung dilabelkan, tetapi dijahitnya oleh konveksi dalam negeri,” ujar Hanna.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abudurrahman mengungkapkan bahwa perusahaan ekspedisi dan barang kargo menjadi celah masuknya barang ilegal ke pasar Indonesia, termasuk pakaian white label.

Dia menyebut maraknya barang itu bisa terlihat dari platform TikTok, yang dibanjiri penjualan barang-barang white label. Oleh karena itu, pemerintah disebutnya akan mengecek gudang-gudang perusahaan yang menampung pakaian white label tanpa batasan.

“Itu semuanya mereka stok di gudang, luar biasa, barang-barang white label masuk enggak dibatasi,” kata Maman dalam acara BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

10/12/2025 21:30

Kementrian Lembaga: Kemendag

Harga Cabai Setara Daging Sapi

Penyebab Harga Cabai Naik