Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Impor Garam, Gula, Beras, dan Jagung Pakan Ternak Akan Disetop Tahun 2025, Kamu Percaya?

    Impor Garam, Gula, Beras, dan Jagung Pakan Ternak Akan Disetop Tahun 2025, Kamu Percaya?

    ERA.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Indonesia akan menyetop impor untuk komoditas garam konsumsi, gula konsumsi, beras dan jagung untuk pakan ternak pada 2025.

    “Jadi tidak impor jagung untuk pakan, tidak impor garam untuk konsumsi, tidak impor gula untuk konsumsi, tidak impor beras untuk konsumsi 2025,” ujar Zulkifli usai Rapat Koordinasi Terbatas Penetapan Neraca Komoditas Pangan 2025 di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin.

    Zulkifli menyampaikan, pemerintah menargetkan produksi gula dalam negeri sebesar 2,6 juta ton. Produksi gula konsumsi ini juga akan digenjot dengan melakukan pengembangan bibit baru, manajemen perkebunan hingga menjalin kerja sama dengan pelaku UKM.

    Untuk garam konsumsi, lanjut Zulkifli, Pemerintah menargetkan produksi bisa mencapai 2,25 juta ton, guna mencukupi kebutuhan dalam negeri yang sebesar 1,76 juta ton pada 2025.

    Dari sisi produksi jagung untuk pakan ternak, ditargetkan mampu mencapai 16,68 juta ton, sedangkan, kebutuhan jagung dalam negeri sekitar dari 13 juta ton.

    “Jagung itu kebutuhan 13 juta ton. Lebih (produksi jagung pakan), berarti bisa ekspor kita,” katanya.

    Mantan Menteri Perdagangan ini juga mengatakan bahwa target produksi beras pada 2025 bisa mencapai 32 juta ton, sedangkan kebutuhan dalam negeri 31 juta ton.

    Kelebihan produksi beras itu, disebut Zulkifli bisa digunakan untuk cadangan pangan apabila terjadi peristiwa luar biasa seperti bencana alam. “Insya Allah, nanti kita tidak akan impor beras lagi untuk konsumsi,” ucap Zulkifli.

  • Wamen UMKM Dorong Andalas Business Matching Jadi Katalisator Sinergi UMKM

    Wamen UMKM Dorong Andalas Business Matching Jadi Katalisator Sinergi UMKM

    Jakarta –

    Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM) Helvi Moraza menyampaikan Andalas Business Matching (ABM) ke-2 yang diselenggarakan oleh Universitas Andalas (Unand), Padang dapat menjadi katalisator penting dalam mendorong sinergi lintas sektor untuk penguatan UMKM.

    Helvi menilai kolaborasi ini sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan yang dihadapi UMKM, khususnya di Sumatera Barat.

    “Acara ini bukan sekadar forum biasa, melainkan wadah strategis yang mempertemukan akademisi, dunia usaha, pemerintah, dan investor. Melalui sinergi ini, kita dapat mempercepat pertumbuhan UMKM sekaligus memastikan mereka siap bersaing di pasar internasional,” kata Helvi dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

    Hal ini disampaikannya saat membuka ABM ke-2 dengan tema Sinergi Lokal untuk Pertumbuhan Global di Padang, Senin (9/12).

    Pada kesempatan tersebut, Helvi juga mengingatkan pentingnya peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, yang berkontribusi 60,5 persen terhadap PDB dan serapan tenaga kerja hingga 96,9 persen. Meski demikian, ia menggarisbawahi tantangan besar yang masih dihadapi UMKM, termasuk rendahnya partisipasi dalam Rantai Pasok Global (GVC).

    “UMKM kita belum cukup kompetitif untuk menembus pasar global. Di sisi lain, mayoritas UMKM juga masih belum terhubung ke rantai pasok industri,” papar Helvi.

    Lebih lanjut, Helvi menjelaskan ada dua hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan perdagangan internasional. “Pertama, rasionalisasi pajak ekspor dan impor bahan baku, lalu kedua, memfilter barang-barang impor yang membahayakan produk lokal,” ucapnya.

    Helvi mengatakan saat ini, Kementerian UMKM sedang berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan untuk merancang program “UMKM Bisa Ekspor”.

    “Kami sedang upayakan melalui program tersebut, memberikan peluang agar UMKM bisa memperluas pasar dan bisa bertahan di pasar global,” sambungnya.

    Menurutnya, kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk membuka peluang yang lebih luas, termasuk akses pasar, pendampingan, pelatihan, dan adopsi teknologi.

    “Kementerian UMKM terus berupaya untuk mendukung kemitraan dan membantu UMKM naik kelas dengan program Inabuyer untuk menghubungkan UMKM dengan korporasi besar dan BUMN, serta program kampus UMKM guna mendorong UMKM untuk go digital, go export, dan go standard,” katanya.

    Tak lupa, Helvi mengapresiasi Unand atas perannya sebagai penggerak ekosistem inovasi di Sumatera Barat. Ia berharap melalui acara seperti ABM, UMKM dapat semakin terhubung dengan ekosistem global, memperluas jaringan pasar, serta menghadirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan ekonomi global.

    “Unand memiliki peran strategis sebagai jembatan antara akademisi, dunia usaha, dan pemerintah. Kami sangat mengapresiasi inisiatif Unand dalam mendorong kolaborasi lintas sektor, yang tidak hanya meningkatkan daya saing UMKM di pasar lokal, tetapi juga membuka peluang besar untuk menembus pasar global,” paparnya.

    Sementara itu Rektor Unand Efa Yonnedi mengungkapkan perguruan tinggi sebagai pusat inovasi dapat menjadi lokomotif penciptaan wirausaha berbasis teknologi dan inovasi sebagai alat untuk persaingan pasar.

    “Melalui hal tersebut, ini akan bisa memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sekaligus memaksimalkan potensi daerah, membuka lapangan kerja, serta membuat UMKM berkelanjutan, naik kelas, dan masyarakat sejahtera,” urainya.

    Efa pun berharap agenda ABM ke-2 bisa mengajak seluruh pelaku bisnis untuk membangun sinergi dan kolaborasi.

    “Ini diharapkan bisa membangun networking yang dapat menghasilkan kesepakatan bisnis yang mampu mengakselerasi perkembangan UMKM di Sumatera Barat,” pungkas Efa.

    (akn/ega)

  • Meteri PANRB perkenalkan 15 aksi pencegahan korupsi periode 2025-2026

    Meteri PANRB perkenalkan 15 aksi pencegahan korupsi periode 2025-2026

    “Dalam aksi digitalisasi dan standardisasi layanan publik, Stranas PK mendukung Asta Cita yang ketiga, terutama pada poin 8 terkait penghapusan birokrasi dan regulasi yang menghambat pertumbuhan usaha, serta poin 11 yang menekankan pentingnya konekti

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memperkenalkan 15 aksi pencegahan korupsi yang akan dilakukan pada periode 2025-2026.

    Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026 yang bertepatan dengan Pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2024 di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan penyusunan aksi pencegahan korupsi 2025-2026 didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu pemanfaatan instrumen digital dan sasaran Astacita Presiden dan Wakil Presiden.

    Prinsip pertama, memanfaatkan instrumen digital dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik, sehingga pengawasan menjadi lebih terukur dan transparan.

    Kedua, memastikan bahwa sasaran-sasaran yang terdapat dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terintegrasi ke dalam aksi ini.

    “Dalam aksi digitalisasi dan standardisasi layanan publik, Stranas PK mendukung Asta Cita yang ketiga, terutama pada poin 8 terkait penghapusan birokrasi dan regulasi yang menghambat pertumbuhan usaha, serta poin 11 yang menekankan pentingnya konektivitas digital di seluruh wilayah untuk menjangkau semua kelompok masyarakat,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, mantan Sekretaris Kementerian PANRB ini juga menyampaikan capaian 6 tahun Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

    Menurutnya, Timnas Stranas PK telah membawa capaian perubahan luar biasa dan seluruh progres capaian telah dilaporkan secara berkala kepada Presiden setiap 6 bulan sekali.

    Rini menjabarkan pemerintah telah menerbitkan kebijakan Manifes Domestik melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Antarpulau yang mewajibkan pelaku usaha untuk menyatakan daftar muatannya.

    Adapun kebijakan yang didorong Stranas PK ini mampu melacak peredaran komoditas-komoditas penting di berbagai lokasi sehingga mencegah pelaku usaha melakukan penimbunan barang yang berakibat pada kelangkaan barang.

    Sejalan dengan prioritas nasional untuk melakukan transformasi digital, pada tahun 2024 Stranas PK telah mendorong digitalisasi layanan di 246 pelabuhan.

    Terdapat peningkatan drastis dibandingkan tahun 2022, yang mana hanya 14 pelabuhan yang menerapkan digitalisasi layanan.

    “Digitalisasi ini membawa dampak nyata, termasuk mempersingkat waktu layanan barang yang awalnya memakan waktu rata-rata 2 minggu kini hanya menjadi 1 hari, serta mengurangi dwelling time (waktu tinggal kapal) dari 710 hari menjadi kurang dari 3 hari,” ujarnya.

    Rini juga berharap agar Stranas PK melalui pelaksanaan aksi-aksi pencegahan korupsi dapat menjadi instrumen paling ampuh dalam upaya pemerintah melakukan pencegahan korupsi untuk Indonesia yang lebih maju.

    Untuk itu, dirinya mengharapkan dukungan semua pihak agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan maksimal.

    “Korupsi adalah musuh yang harus kita lawan bersama. Ayo kita jadikan peringatan Hakordia ini sebagai langkah awal menuju perubahan mewujudkan Indonesia bersih dan bebas dari segala bentuk korupsi menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Rini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Panglima TNI ikuti rapat virtual bahas pengendalian inflasi bersama Presiden RI

    Panglima TNI ikuti rapat virtual bahas pengendalian inflasi bersama Presiden RI

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Panglima TNI ikuti rapat virtual bahas pengendalian inflasi bersama Presiden RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 09 Desember 2024 – 19:08 WIB

    Elshinta.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 dan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025 secara virtual, yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, bertempat di Wisma A. Yani, Jakarta Pusat, Senin (9/12).

    Rapat tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, dengan fokus utama pada pengendalian inflasi di daerah. Langkah ini dianggap krusial karena inflasi yang terkendali di tingkat daerah dapat memberikan dampak positif terhadap pengendalian inflasi secara nasional.

    Selain itu, rapat juga membahas penetapan kebijakan upah minimum yang akan diterapkan pada tahun 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara peningkatan daya beli masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, serta memberikan perlindungan kepada pekerja di tengah tantangan ekonomi global yang terus berubah.

    Hadir secara virtual, sejumlah pejabat penting antara lain Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Ketenagakerjaan RI, Menteri Pertanian RI, Menteri Perdagangan RI, Kepala Staf Kepresidenan, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, Kabareskrim Polri, Jamdatun, serta para Gubernur dan unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia. Tampak hadir juga mendampingi Panglima TNI pada rapat virtual tersebut diantaranya Koorsahli Panglima TNI, Asintel Panglima TNI, Aslog Panglima TNI dan Aster Panglima TNI, serta para Pejabat TNI lainnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Harga Minyakita di Papua Melambung, Kemendag Ungkap Sebabnya

    Harga Minyakita di Papua Melambung, Kemendag Ungkap Sebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait masih melambungnya harga minyak goreng rakyat alias Minyakita di wilayah Indonesia timur, terutama Papua.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Moga Simatupang menyampaikan, melambungnya harga Minyakita di atas HET dipicu masalah pendistribusian serta menjelang momentum perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Moga menerangkan masalah distribusi ini terjadi akibat penundaan pengapalan imbas cuaca ekstrem.

    “Biasalah kalau siklusnya menjelang HBKN [Hari Besar Keagamaan Nasional] seperti itu, masalah distribusi saja. Tadi ada beberapa masukan karena memang tertunda pengapalannya, karena gelombang yang tinggi gelombang lautnya. Masalah distribusi saja,” ungkap Moga saat dihubungi Bisnis, Senin (9/12/2024).

    Kendati demikian, Moga menyampaikan bahwa Kemendag akan terus mempercepat pendistribusian Minyakita ke tangan konsumen.

    “Untuk beberapa daerah timur, Kalimantan, NTT, Papua karena memang distribusinya agak terlambat, itu saja. Kita dorong untuk percepat,” ujarnya.

    Jika menengok laman Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, Senin (9/12/2024), harga Minyakita secara nasional dibanderol Rp17.100 per liter per 9 Desember 2024. Harganya masih jauh di atas HET yang semestinya dipatok Rp15.700 per liter.

    Data tersebut juga menunjukkan harga Minyakita di wilayah Indonesia timur masih melambung, seperti harga Minyakita di Papua Tengah yang tembus Rp19.000 per liter.

    Selain itu, harga Minyakita di Papua dan Papua Selatan juga terpantau masih di atas HET, yakni seharga Rp18.000 per liter. Kemudian, Papua Barat Daya dan Papua Barat masing-masing Rp17.800 per liter dan Rp17.500 per liter.

    Sementara itu, harga Minyakita di Nusa Tenggara Timur (NTT) tembus Rp18.000 per liter. Harga Minyakita di Maluku Utara Rp18.500 per liter, di Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur mencapai Rp17.800 per liter.

  • Prabowo Tunjuk Bapanas Urus Distribusi Minyakita – Halaman all

    Prabowo Tunjuk Bapanas Urus Distribusi Minyakita – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan, Bulog akan berperan dalam pendistribusian Minyakita ke seluruh Indonesia sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Menurut Arief, peran Bulog terhadap pendistribusian Minyakita ini tak lain adalah untuk mengontrol sesuai ketentuan dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp 15.700 per liter. Sebab saat ini harga Minyakita jauh diatas HET.

    “Arahan Presiden Prabowo, Minyakita beliau menyampaikan secara tegas Minyakita dibantu oleh BUMN Bidang Pangan khususnya Bulog,” kata Arief saat ditemui usai acara Penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2025 di Graha Mandiri Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

    Arief mengatakan, arahan Presiden Prabowo soal peran Bulog dalam distribusi Minyakita ini bakal ditindaklanjuti dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Sebab selama ini, pendistribusian Minyakita turut dilakukan oleh pihak swasta.

    “Nah pokoknya tadi perintahnya minyak kita kita urusin sama-sama. Supaya harga di konsumen Rp 15.700,” tegasnya.

    Arief juga menekankan, harga Minyakita harus diintervensi utamanya pada wilayah Papua Pegunungan.

    Berdasarkan data Panel Harga Pangan Bapanas, harga Minyakita di Papua Pegunungan mencapai Rp 36.150 per liter.

    “Suplai-suplai sampai utamanya Indonesia di bagian timur. Tadi salah satu fokusnya adalah Papua Tengah ya Papua Pegunungan dan lain-lain Karena disitu yang perlu intervensi dari kita semua,” ucap dia.

    “Nah ini nanti jadi PR kita sama-sama termasuk badan pangan, pemerintah daerah,” imbuhnya menegaskan.

     

  • MenPAN-RB Perkenalkan 15 Jurus Pencegahan Korupsi Periode 2025-2026

    MenPAN-RB Perkenalkan 15 Jurus Pencegahan Korupsi Periode 2025-2026

    Jakarta –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memperkenalkan 15 aksi pencegahan korupsi yang akan dilakukan pada periode 2025-2026. Penyusunan aksi pencegahan korupsi 2025-2026 didasarkan pada dua prinsip utama yaitu pemanfaatan instrumen digital serta sasaran Asta Cita presiden dan wakil presiden.

    Dia menjelaskan prinsip pertama, memanfaatkan instrumen digital dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik sehingga pengawasan menjadi lebih terukur dan transparan.

    Kedua, memastikan bahwa sasaran-sasaran yang terdapat dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terintegrasi ke dalam aksi ini. Hal itu diungkapkan oleh Rini saat memberikan sambutan pada Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026 yang bertepatan dengan Pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2024 di Jakarta, hari ini.

    “Dalam aksi digitalisasi dan standardisasi layanan publik, Stranas PK mendukung Asta Cita yang ketiga, terutama pada poin 8 terkait penghapusan birokrasi dan regulasi yang menghambat pertumbuhan usaha, serta poin 11 yang menekankan pentingnya konektivitas digital di seluruh wilayah untuk menjangkau semua kelompok masyarakat,” kata Rini dalam keterangan tertulis, Senin (09/12/2024).

    Dia menyampaikan capaian 6 tahun Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Menurut Rini, Timnas Stranas PK telah membawa capaian perubahan luar biasa dan seluruh progres capaian telah dilaporkan secara berkala kepada Presiden setiap 6 bulan sekali.

    Rini menjabarkan pemerintah telah menerbitkan kebijakan Manifes Domestik melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 27/2024 tentang Perdagangan Antarpulau yang mewajibkan pelaku usaha untuk menyatakan daftar muatannya. Kebijakan yang didorong Stranas PK ini mampu melacak peredaran komoditas-komoditas penting di berbagai lokasi sehingga mencegah pelaku usaha melakukan penimbunan barang yang berakibat pada kelangkaan barang.

    Dia mengatakan terdapat peningkatan drastis dibandingkan tahun 2022 yang mana hanya 14 pelabuhan yang menerapkan digitalisasi layanan.

    “Digitalisasi ini membawa dampak nyata, termasuk mempersingkat waktu layanan barang yang awalnya memakan waktu rata-rata 2 minggu kini hanya menjadi 1 hari, serta mengurangi dwelling time (waktu tinggal kapal) dari 710 hari menjadi kurang dari 3 hari,” tuturnya.

    “Korupsi adalah musuh yang harus kita lawan bersama. Ayo kita jadikan peringatan Hakordia ini sebagai langkah awal menuju perubahan mewujudkan Indonesia bersih dan bebas dari segala bentuk korupsi menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

    (prf/ega)

  • Mendag Ramal Transaksi Belanja Online Capai Rp 487 Triliun di Harbolnas 2024 – Page 3

    Mendag Ramal Transaksi Belanja Online Capai Rp 487 Triliun di Harbolnas 2024 – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Budi Santoso melepas ekspor produk makanan olahan berupa kerupuk dan sambal ke pasar Amerika Serikat dan Eropa pada Selasa (3/12/2024). Ekspor produk makanan olahan yang diolah PT Sekar Laut tersebut senilai USD452 ribu atau Rp7,2 miliar.

    Mendag Budi menyebut, diterimanya produk PT Sekar Laut ke berbagai negara membuktikan bahwa perusahaan tersebut konsisten berinovasi dan beradaptasi.

    “Dua hal ini menjadi kunci dalam merespons perubahan tren global dan menyesuaikan strategi agar tetap relevan dengan dinamika pasar,” sebutnya.

    Mendag Budi juga mengatakan, perjalanan PT Sekar Laut tersebut dapat menjadi contoh bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lain agar berani berinovasi dan terus membawa produk untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar global.

    Di sisi lain, dirinya pun mengungkapkan, permintaan global untuk produk kerupuk udang dan sambal terus meningkat. Menurutnya, kondisi itu disebabkan peningkatan tren konsumen yang mencari makanan autentik dan bernilai budaya dari berbagai negara.

    “Makanan khas Indonesia ini memiliki daya tarik karena keragaman cita rasanya yang kaya, di samping meningkatnya preferensi konsumen terhadap produk berbasis rempah alami,” ungkap Mendag Budi.

    “Tren ini menunjukkan peluang besar bagi perusahaan yang mampu memanfaatkan tren global dengan fokus pada inovasi produk, sertifikasi kualitas, dan distribusi yang efektif untuk berekspansi,” jelasnya.

  • Komdigi Bakal Bentuk Badan Khusus Ekosistem Digital, Ini Peluang dan Hambatannya

    Komdigi Bakal Bentuk Badan Khusus Ekosistem Digital, Ini Peluang dan Hambatannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang dalam rencana untuk membuat badan atau lembaga yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem digital di Indonesia. 

    Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) Eddi Danusaputro menilai rencana ini akan membuat digitalisasi di Indonesia membaik.

    “Peluangnya adalah usaha digitalisasi Indonesia bisa lebih terpusat atau terkoordinir,” kata Eddi kepada Bisnis dikutip, Minggu (8/12/2024).

    Namun, Eddi melihat ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum membuat lembaga ini.

    Salah satunya, kata Eddi adalah elemen dari ekosistem digital itu sangat luas. Contohnya adalah pada e-commerce yang memiliki banyak elemen didalamnya.

    “Ada elemen perdagangan [Kemendag], ada elemen teknologi [Komdigi], ada elemen keamanan data [BSSN],” ucapnya.

    Secara terpisah, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura menilai hadirnya lembaga tersebut harus dikelola baik oleh pemerintah.

    Dirinya menyampaikan, lembaga ini mirip dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang dibuat oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Selain itu, Tesar melihat nantinya lembaga ini tidak perlu berada dibawah Komdigi. Sebab masalah bisnis, lebih cocok diurus oleh Bapenas atau menteri UMKM atau industri kreatif.

    “Silahkan komdigi fokus saja untuk tatakelola aspek teknologi, keamanan data, dan pengembangan sumberdaya manusia berbasis teknologi,” ucap Tesar kepada Bisnis.

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyebut lembaga tersebut nantinya akan mensupervisi pertumbuhan startup dan memperkuat ekosistem digital di Indonesia.

    “Mungkin kita bilang semacam Indonesia Digital Entrepreneurship Council, seperti itu,” kata Nezar dalam Nex-Be Fest di Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2024).

    Nezar mengatakan, pihaknya bakal berbicara dengan sejumlah kementerian, seperi Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perdagangan guna membahas ide tersebut.

    Selain beberapa Kementerian, Nezar menuturkan pihaknya bakal berkomunikasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

    Komunikasi dengan BRIN, kata Nezar perlu dilakukan karena pihaknya melihat masih ada kekosongan atau kelemahan dalam pembangunan startup yang belum match dengan situasi yang ada saat ini.

    “Jadi kita masih agak tertinggal dan soal R&D, ini juga yang dilihat oleh lembaga-lembaga internasional terhadap kondisi yang ada di Indonesia,” ujarnya.

    Sehingga Nezar menilai, R&D memang harus diperkuat agar ke depannya Indonesia bisa mandiri dan lebih punya sovereignty dalam teknologi. Maka dari itu, perubahan tersebut harus dimulai sekarang dan tidak bisa ditunda tunda lagi. 

    “Kita mulai sekarang atau tidak sama sekali, karena ini 5 tahun ke depan sangat challenging dan kalau kita memang punya cita-cita Indonesia emas 2045, itu harus kita lakukan sekarang,” ucap Nezar.

  • Kewirausahaan jadi indikator pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

    Kewirausahaan jadi indikator pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

    Menteri Perdagangan Budi Santoso saat menghadiri Wisuda ke-51 Program Pascasarjana, Sarjana, dan Diploma Universitas Sahid di Jakarta, Sabtu (7/12/2024). ANTARA/HO-Kemendag

    Mendag: Kewirausahaan jadi indikator pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 08 Desember 2024 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut bahwa rasio kewirausahaan merupakan indikator penting dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sebuah negara bukan hanya dinilai dari naiknya pendapatan per kapita, tetapi juga dari geliat kewirausahaan yang kian kuat dan meluas, karena dari sana dapat diserap banyak tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan dapat dihadirkan.

    “Sudah bukan waktunya menjadi lulusan yang hanya fokus mencari kerja, tapi seharusnya dapat pula menangkap peluang untuk berwirausaha,” ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju tidak dapat dipisahkan dari berbagai upaya untuk mengembangkan kewirausahaan, sebab negara maju harus memiliki rasio kewirausahaan setidaknya 10 persen. Adanya bonus demografi, lanjut Budi, merupakan potensi besar bagi Indonesia yang akan didukung dengan dengan infrastruktur, sarana prasarana, dan kebijakan yang sesuai dengan arah pembangunan.

    Budi juga mengatakan instrumen pendidikan memiliki peran yang penting untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Diyakininya, pendidikan merupakan bidang yang strategis untuk meningkatkan daya saing baik berupa keterampilan maupun pengetahuan. Perguruan tinggi memiliki inkubasi bisnis untuk menyiapkan wirausaha untuk bisa ekspor.

    Ia juga menyebut Kementerian Perdagangan memiliki tiga program prioritas yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) Ekspor. Kementerian Perdagangan siap dan terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk merealisasikan secara optimal tiga program utama tersebut.

    Sumber : Antara