Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Pemerintah Targetkan RI Punya 61 Startup Unicorn pada 2045

    Pemerintah Targetkan RI Punya 61 Startup Unicorn pada 2045

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan ada 61 startup unicorn alias perusahaan rintisan yang memiliki valuasi mencapai US$1 miliar atau lebih di Indonesia pada 2045.

    Asisten Deputi Direktur Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Danang Sri Wibowo menjelaskan pihaknya sudah menerapkan target pengembangan digital hingga 2045. Salah satu indikatornya yaitu iklim bisnis ekonomi digital.

    Pada 2030, ditarget terdapat 23 startup unicorn. Lalu, pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi mencapai 11,1%—13,4% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebagai perbandingan, pada 2022 kontribusi ekonomi digital ‘hanya’ mencapai 7,6—8,7%.

    Pada 2045, target semakin tinggi: diharapkan ada 61 startup unicorn dengan kontribusi ekonomi digital mencapai 17,4—20,2% terhadap PDB.

    Saat ini, Danang mengungkapkan Indonesia mempunyai 2.651 startup—terbanyak keenam di dunia, 15 unicorn, dan 2 decacorn (GoTo dan J&T).

    “Ini [perusahaan-perusahaan rintisan] sebetulnya ikut menjadi landasan bagaimana kita menjadi satu negara yang maju dalam mewujudkan ekonomi digital sebagai penopang perekonomian nasional,” jelas Danang dalam acara Sosialisasi Penyampaian Data dan Informasi PMSE di kawasan Jakarta Utara, Selasa (10/12/2024).

    Danang meyakini target-target tersebut bisa tercapai karena potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar. Dia mencontohkan 35% pangsa internet Asia Tenggara ada di Indonesia.

    Oleh sebab itu, Danang menekankan pentingnya ketersediaan data dan informasi yang akurat terkait perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Pemerintah pun mewajibkan para perusahaan penyelenggara PMSE memberikan data transaksi, statistik perdagangan, dan informasi relevan lainnya ke Badan Pusat Statistik (BPS) seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80/2019

    Data dan informasi tersebut, klaimnya, akan dijadikan fondasi utama dalam perumusan kebijakan ekonomi digital yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Yang sangat urgen bagi pengembangan e-commerce ini adalah bagaimana regulasi itu betul-betul dapat mendorong dan adaptif dengan berbagai perkembangan yang ada,” ujar Danang.

    Pengawas Perdagangan Ahli Madya Direktorat Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Mario Josko menambahkan bahwa pihaknya berhak memberikan sanksi kepada perusahaan penyelenggara PMSE yang tidak patuh menyampaikan datanya ke BPS.

    Hak tersebut, sambungnya, diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31/2023. Pasal 55 Permendag 31/2023 juga mengatur sanksi administrasi yang akan diberikan kepada perusahaan penyelenggara PMSE yang tidak patuh menyampaikan datanya.

    “Memang administratif sih [sanksinya]. Kalau administratif itu sifatnya dimulai dengan teguran tapi bisa berakhir dengan pemblokiran,” tegas Mario pada kesempatan yang sama.

  • Smelter Gresik Masih Diperbaiki, Bagaimana Nasib Tembaga Freeport?

    Smelter Gresik Masih Diperbaiki, Bagaimana Nasib Tembaga Freeport?

    Jakarta –

    PT Freeport Indonesia (PTFI) mengatakan sampai saat ini smelter tembaga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik masih diperbaiki setelah terjadi kebakaran pada Oktober 2024 lalu. VP Government Relation PT Freeport Indonesia (PTFI), Harry Pancasakti mengakui produksi smelter itu memang belum sepenuhnya signifikan berkembang.

    “Sedang memulai perbaikan, belum (produksi). Kita produksinya belum signifikan karena baru dimulai. Soalnya konsentrat yang dilebur menjadi anoda, menjadi tembaga, itu kan inventorinya nggak gampang seperti manufaktur. Jadi banyak produk interim yang dihasilkan tapi belum dapat diselesaikan,” kata dia ditemui di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

    Sementara itu, pihaknya masih akan berdiskusi dengan pemerintah terkait target produksi smelter tersebut ke depan. “Karena setiap assessment dilakukan, kemudian ada rencana perbaikan, itu semua kita diskusikan dengan pemerintah, kita sama-sama ingin semua cepat,” terangnya.

    Kemudian, saat ditanya apakah Freeport meminta larangan ekspor tembaga ditunda, Harry mengatakan pihaknya masih terus membahas dengan pemerintah.

    “Kita sedang berdiskusi dengan pemerintah dalam hal ini terkait itu, masih on progress,” jelasnya.

    Untuk diketahui, PT Freeport Indonesia telah buka suara soal kebakaran. Menurut VP VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati, peristiwa tersebut terjadi di KEK Gresik.

    “Telah terjadi kebakaran di pabrik asam sulfat smelter PTFI, di KEK Gresik, pada Senin, 14 Oktober 2024 pukul 17.45 WIB,” terang Katri dalam keterangan tertulis, Senin (14/10/2024).

    Menurut Katri, Tim tanggap darurat PT Freeport Indonesia bergerak cepat menangani peristiwa tersebut. Proses pemadaman juga telah dikendalikan dengan baik.

    Kemudian, pemerintah memperpanjang izin ekspor lima komoditas mentah seperti, konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda (anoda slime). Kelima komoditas itu diperbolehkan untuk diekspor sampai 31 Desember 2024, tetapi akan dilarang mulai 1 Januari 2025.

    Kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso mengatakan tujuan relaksasi ekspor pertambangan yang dilakukan pemerintah adalah agar tercipta industri pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri yang dapat mengekspor produk pertambangan bernilai tambah.

    (ada/ara)

  • Pertamina Ambil Alih 3 SPBU Nakal di Yogyakarta yang Sempat Ditutup

    Pertamina Ambil Alih 3 SPBU Nakal di Yogyakarta yang Sempat Ditutup

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Pertamina (Persero) mengambil alih tiga SPBU mitra di Yogyakarta yang sempat ditutup karena terbukti melakukan kecurangan dalam pengisian BBM ke pelanggan.

    Adapun ketiga SPBU nakal yang diambil alih termasuk SPBU 44.552.18 Janti, SPBU 44.552.09 Kentungan, Sleman, dan SPBU 44.552.15 Tugu, Yogyakarta. Sementara, SPBU 44.555.09 Kaliurang yang juga ditemukan melakukan kecurangan masih diinvestigasi.

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan langkah tersebut diambil guna mencegah pengisian BBM yang tak sesuai prosedur standar operasional (SOP) dan juga kelangkaan BBM di wilayah sekitar tiga SPBU tersebut.

    “Dengan demikian operasional diambil alih oleh Pertamina dan kita kembalikan prosedurnya agar sesuai dengan SOP yang berlaku,” ucap Simon dalam konferensi pers di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta Pusat, Senin (9/12).

    “Dan dengan demikian kami memastikan, walaupun setelah diukur itu ada sekitar pengurangan 300 ml setiap 20 liter pengisian, sekecil apapun itu, itu adalah hak rakyat yang dikurangi,” imbuhnya.

    Menurut Simon, kecurangan SPBU mitra itu terbukti berdasarkan hasil sidak internal Pertamina yang menemukan adanya pemasangan socket dan charger yang terhubung dengan dispenser BBM. Hal ini membuat perputaran BBM yang masuk ke kendaraan menjadi lebih lambat.

    “Begitu juga ada semacam charger, tapi itu terhubung dengan alat yang bisa memperlambat putaran pengisian walaupun digitalnya bertambah,” tutur dia.

    Atas kondisi itu, Simon mengatakan pihaknya bakal mencabut kemitraan dengan pengelola yang melakukan kecurangan. Selain itu, perusahaan minyak pelat merah tersebut juga bakal melakukan penyegelan di SPBU terkait.

    Ia mengatakan pihaknya telah menindak tegas secara internal pengelola SPBU yang melakukan kecurangan. Namun, ia tak menutup kemungkinan para pengelola bisa dibawa ke jalur hukum.

    “Tentunya kalau memang tidak sesuai dan menyalahi perjanjian yang kami buat di awal, langsung kita cabut. Ya, tentunya lewat prosedur hukum, nanti dari Pertamina akan mendorong sesuai langkah-langkah selanjutnya apabila memang tentunya pelanggaran hukum, ya diproses hukum,” tegas dia.

    Sebelumnya, sebanyak empat SPBU di Yogyakarta ditutup oleh Pertamina karena terindikasi nakal mencurangi pelanggan.

    Keempat SPBU itu sedang dalam investigasi terkait pelanggaran aturan yang merugikan konsumen. Salah satu SPBU bahkan terbukti curang. Temuan itu didapat pada sidak yang dilakukan tim dari PT Pertamina Patra Niaga pada Selasa lalu (12/11).

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyatakan pihaknya tidak dapat mentolerir SPBU-SPBU yang melanggar ketentuan dan melakukan kecurangan dalam pelayanan kepada konsumen.

    “Di Yogyakarta ada satu SPBU yang sudah kami kenakan sanksi penghentian operasi dan terus kami evaluasi sanksinya karena terbukti melakukan kecurangan. Paralel ada tiga SPBU di wilayah Yogyakarta yang juga sedang dilakukan investigasi,” kata Heppy dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (11/20).

    Menurutnya, pada sidak tersebut tim Pertamina Patra Niaga didampingi oleh tim dari Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan atau dinas setempat. Mereka melakukan berbagai uji dan pemeriksaan, seperti uji tera dan uji density untuk melihat kualitas dan kuantitas produk BBM telah sesuai dengan standar Pertamina Patra Niaga.

    Heppy menuturkan upaya penertiban ini merupakan inisiasi Pertamina Patra Niaga dan menjadi bagian dari persiapan Satuan Tugas (Satgas) Nataru. Karena itu, Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi SPBU di seluruh wilayah.

    “Sidak telah dilakukan di Yogyakarta dan akan diperluas ke seluruh wilayah di Indonesia khususnya yang berpotensi mengalami peningkatan kebutuhan pada Nataru nanti,” imbuhnya.

    (del/pta)

  • Rapat Koordinasi Nasional: Presiden Prabowo Soroti Daya Beli dan Penetapan UMP 2025 – Halaman all

    Rapat Koordinasi Nasional: Presiden Prabowo Soroti Daya Beli dan Penetapan UMP 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025, Senin (9/12/2024). Acara yang berlangsung secara hybrid ini digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

    Rakornas tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta para Penjabat Gubernur dari seluruh Indonesia.

    Selain membahas upaya pengendalian inflasi, pertemuan ini juga fokus pada sosialisasi kebijakan upah minimum tahun 2025 yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong produktivitas nasional.

    Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan inflasi serta menjaga daya beli masyarakat.

    “Kolaborasi yang solid antara seluruh pihak sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi rakyat,” ujar Presiden Prabowo.

    Terkait kebijakan upah minimum tahun 2025, Presiden menyampaikan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong produktivitas nasional.

    “Penetapan upah minimum ini telah mempertimbangkan berbagai faktor, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak, guna menciptakan keadilan sosial,” jelasnya.

    Senada dengan Presiden, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya upah minimum sektoral yang lebih tinggi daripada Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk sektor-sektor dengan karakteristik khusus.

    “Upah minimum sektoral wajib lebih tinggi dari UMP dan UMK untuk menjamin perlindungan bagi pekerja di sektor-sektor dengan risiko tinggi atau tuntutan spesialisasi,” ujar Menaker.

    Menaker juga mengingatkan pemerintah daerah dan dewan pengupahan untuk aktif dalam proses penghitungan, rekomendasi, dan penetapan nilai upah minimum sesuai ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024.

    “Saya meminta para gubernur menetapkan UMP dan UMSP paling lambat 11 Desember 2024, dan UMK serta UMSK paling lambat 18 Desember 2024,” tegasnya.

    Menaker berharap kebijakan ini dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan serta diikuti dengan sosialisasi yang efektif di tingkat daerah. “Segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diharapkan menjadi langkah strategis untuk menciptakan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi nasional,” tutup Menaker.\

     

  • Prabowo Minta Bulog Ikut Turun Gunung Distribusikan Minyakita

    Prabowo Minta Bulog Ikut Turun Gunung Distribusikan Minyakita

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan Perum Bulog ikut andil dalam mendistribusikan minyak goreng rakyat alias Minyakita ke konsumen menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag, Moga Simatupang mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong produsen, termasuk BUMN Pangan seperti ID Food dan Perum Bulog untuk memasok Minyakita.

    “Kita dorong terus produsen dan ID Food dan Bulog untuk men-supply [Minyakita], kan sudah mau Nataru. Minta perhatian mereka untuk men-supply, terutama untuk wilayah-wilayah yang jauh,” kata Moga saat dihubungi Bisnis, Senin (9/12/2024).

    Moga menjelaskan hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat (Permendag 18/2024).

    “Iya [Bulog ikut mendistribusikan Minyakita], kan Permendag 18 amanatnya selain dengan D1 [distributor lini 1], D2 [distributor lini 2]. Juga dengan BUMN Pangan untuk distribusinya,” jelasnya.

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebelumnya menyampaikan pendistribusian Minyakita akan dibantu oleh Perum Bulog. Langkah ini dilakukan agar pemerintah bisa mengontrol pendistribusian Minyakita.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, hal itu sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (9/12/2024).

    Dalam rakor tersebut, Presiden Prabowo menyinggung harga Minyakita yang masih jauh berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Rp15.700 per liter.

    “Arahannya, Minyakita, beliau [Prabowo Subianto] menyampaikan secara tegas, Minyakita dibantu oleh BUMN Bidang Pangan, khususnya Bulog. Selama ini kan Bulog, RNI, dapat [kuota],” kata Arief saat ditemui seusai Rapat Koordinasi Terbatas Penetapan Neraca Komoditas Pangan 2025 di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Arief menyampaikan bahwa pendistribusian Minyakita oleh BUMN Pangan agar bisa mengontrol harga seperti yang sudah ditetapkan, yakni Rp15.700 per liter. Dia menjelaskan, nantinya pendistribusian Minyakita akan dikelola oleh Bulog dan pihak swasta.

    Lebih lanjut, Arief menyampaikan jika swasta tidak mampu menyesuaikan harga sesuai HET MinyaKita, maka akan dialihkan ke Bulog.

    “Kalau Pak Presiden, kalau perintahnya begini, kalau emang nggak bisa dibagi ke swasta harga segitu terus [tidak sesuai HET Rp15.700], ya sudah [dialihkan ke] Bulog,” ujarnya.

    Jika menengok laman SP2KP Kementerian Perdagangan, Senin (9/12/2024), harga Minyakita secara nasional dibanderol Rp17.100 per liter per hari ini. Harganya masih jauh di atas HET yang semestinya dipatok Rp15.700 per liter.

    Adapun, data tersebut juga menunjukkan harga Minyakita di wilayah Indonesia timur masih melonjak. Salah satunya harga Minyakita di Papua Tengah yang dipatok seharga Rp19.000 per liter.

  • Dari Beras hingga Minyakita, Sanggupkah Badan Otonom Bulog Urus Semua?

    Dari Beras hingga Minyakita, Sanggupkah Badan Otonom Bulog Urus Semua?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Perum Bulog yang saat ini bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan tengah disiapkan untuk menjadi sebuah badan otonom yang langsung di bawah presiden.

    Presiden Prabowo Subianto pun sudah membentuk tim untuk mempercepat persiapan peralihan Perum Bulog dari BUMN menjadi badan otonom.

    “Pak presiden sudah ndawuhi (menginstruksikan) tim untuk melakukan transformasi kelembagaan, dan di dalam tim itu ada duduk beberapa menteri,” ujar Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono ditemui di Yogyakarta, Rabu (4/12).

    Tim yang dibentuk terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    “Ada di situ menteri koordinator pangan, menteri perencanaan pembangunan, menteri pertahanan juga tim terkait. Saat ini susunan tim masih menunggu keputusan presiden,” jelasnya.

    Selain direncanakan menjadi sebuah badan, Perum Bulog juga bakal diberi tugas tambahan khusus selain mengurus beras, yakni menangani soal jagung, gula hingga ikut menyalurkan minyak goreng kemasan Minyakita. Tujuannya agar peredaran minyak yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan tersebut bisa dikontrol.

    Pasalnya, selama ini distribusi Minyakita sulit untuk diawasi karena disalurkan oleh swasta, sehingga banyak produk yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

    Lantas sanggupkah Perum Bulog menjalankan segudang tugas tambahan jika jadi badan otonom?

    Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan sangat tepat jika Bulog ikut menyalurkan Minyakita. Ia pun sepakat dengan tujuan pemerintah agar harganya lebih terkendali.

    “Berkaca dari skema pendistribusian Minyakita yang hampir sepenuhnya dikelola swasta ini kan harganya sulit terkendali meski ada HET sekalipun. Masyarakat mengeluhkan harganya yang jauh di atas HET,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

    Selain itu, keikutsertaan Bulog menyalurkan Minyakita dinilai akan sangat mengurangi kecurangan ataupun akal bulus yang kerap digunakan pedagang.

    “Belum lagi ada kebijakan beli Minyakita harus sepaket beli produk lain. Lebih baik Bulog pun menyalurkan Minyakita dengan demikian pendistribusian Minyakita dapat terawasi dengan baik,” imbuhnya.

    Menurut Eliza, apabila Bulog ingin dijadikan sebagai badan, maka tugasnya harus ditambah lagi dengan mengurus semua pangan strategis yang masuk dalam kategori volatile food. Sebab, sejauh ini fokus Bulog masih seputar beras saja, padahal komoditas lain pun sama krusialnya.

    Memang Bulog juga sudah menyerap minyak, gula dan jagung, tapi ia menilai porsinya sangat kecil. Sehingga ia berharap ke depannya bisa difokuskan untuk mengamankan komoditas lainnya.

    “Dengan adanya penugasan Bulog menyerap komoditas lain selain beras, ini akan memberi opsi kepada petani karena setidaknya ada pangsa pasar yang relatif lebih jelas bagi petani untuk menjual hasil panennya. Karena petani ini butuh kepastian pasar dan harga,” jelasnya.

    Ia menilai transformasi di Bulog memang harus dilakukan terutama di tengah prediksi akan terjadi krisis pangan di masa depan. Kelembagaan Bulog perlu diperkuat dengan reformulasi kebijakan dan strategi agar lebih optimal dalam menyediakan pangan nasional dan stabilitas harga.

    “Alangkah baiknya jika bisa menyerap komoditas beras, jagung, telur, ayam, gula, minyak goreng, cabai dan bawang merah. Meski kapasitas gudang Bulog ini relatif terbatas, namun Bulog bisa bekerja sama dengan swasta atau BUMN yang gudang-gudang nya sudah tidak terpakai lagi. Dalam merancang kebijakan yang win-win solution membutuhkan kreativitas dan pendekatan baru yang tidak mengulang kesalahan yang sama,” terang Eliza.

    Selain itu, Eliza juga berharap pemerintah bisa mereformulasi pembiayaan untuk Bulog dalam menyerap hasil panen petani, terutama gabah. Sebab, selama ini dalam pengadaan cadangan pangan pemerintah, pembiayaan Bulog berasal dari bank bank negara ataupun bank daerah.

    Sedangkan, pemerintah hanya memberikan subsidi bunga pinjaman sekitar 3-4,5 persen agar tidak memberatkan Bulog. Namun, meski diberikan subsidi bunga, itu tetap menjadi cost bagi perseroan dalam penyediaan pangan.

    Maka, ia menyarankan agar pemerintah agar membebaskan bunga pinjaman kepada Bulog agar bisa lebih banyak menyerap gabah petani. Pasalnya, bunga pinjaman menjadi penyebab perusahaan sulit mengoptimalkan penyerapan karena membeli gabah petani atau impor beras dilakukan dengan uang hasil pinjaman.

    “Pemerintah lebih baik mereformulasi pembiayaan untuk Bulog dalam menyerap gabah petani. Daripada banyak diberikan bantuan-bantuan seperti benih, alsintan yang rentan mark up dan belum tentu sampai ke tangan petani, lebih baik anggarannya di realokasikan untuk membeli hasil panen petani. Sudah pasti uang tersebut diterima petani,” tegasnya.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori pun sangat setuju jika tugas Bulog ditambah sebagai penyalur Minyakita. Ia pun menilai perusahaan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

    “Ya (Bulog mampu). Toh Bulog sebetulnya juga sudah menyalurkan Minyakita dalam jumlah terbatas selama ini lewat outlet-outlet yang dimiliki,” jelasnya.

    Khudori pun sepakat bahwa problem utama Minyakita adalah harganya yang melampaui HET karena masalah distribusi. Bahkan ia menduga, Minyakita dijadikan diekspor sebagai minyak jelantah yang harganya lebih mahal.

    [Gambas:Photo CNN]

    “Pemerintah relatif tidak mampu mengawasi penyelewengan distribusi dari produsen Minyakita ke konsumen. Karena distributor, sub distributornya banyak dan berlapis-lapis,” jelasnya.

    Karena kondisi ini, maka masuknya Bulog sebagai lembaga pemerintah akan sangat tepat. Lagipula Bulog mempunyai jaringan yang luas sehingga tak akan sulit menjalankan penugasan ini.

    “Jangan lupa jejaring Bulog, baik gudang maupun ritel dalam bentuk rumah pangan kita, relatif luas. Ini memudahkan dalam distribusi dan menjangkau konsumen,” tegasnya.

    Sementara itu, terkait dengan rencana Bulog diubah menjadi badan otonom, Khudori mengatakan masih membutuhkan waktu. Setidaknya persiapan perlu setahun.

    “Kalkulasi saya, paling cepat setidaknya perlu setahun. Karena bentuk kelembagaannya, lembaga pemerintah lainnya atau lembaga sui Generis seperti BPJS, perlu waktu untuk menyiapkan segala sesuatunya,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, ia yakin tugas Bulog menyalurkan Minyakita akan dilakukan sebelum berubah menjadi badan.

    “Yang agak rumit ya regulasi, harmonisasi peraturan, pembuatan peraturan baru, juga mitigasi overlap tugas dan fungsi ketika Bulog jadi regulator selain operator. Jadi, konteks penugasan Minyakita itu masih dalam kondisi Bulog saat ini,” pungkasnya.

  • Tom Lembong Kembali Tulis Surat, Kali Ini soal Pemberantasan Korupsi

    Tom Lembong Kembali Tulis Surat, Kali Ini soal Pemberantasan Korupsi

    Tom Lembong Kembali Tulis Surat, Kali Ini soal Pemberantasan Korupsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau
    Tom Lembong
    yang kini tengah berada di balik jeruji tahanan kembali menulis surat tepat di
    Hari Anti Korupsi
    Sedunia, Senin (9/12/2024).
    Tom yang saat ini tengah terjerat masalah hukum karena dituduh melakukan
    korupsi
    importasi gula di masa kepemimpinannya, menuliskan pesan bahwa membebaskan Indonesia dari korupsi bukan hal yang mustahil.
    “Kerja keras, keyakinan dan keteguhan saya untuk ikut dan terus berkontribusi dalam membangun sebuah Indonesia yang bebas dari korupsi, sedang diuji dengan situasi yang saya hadapi sekarang di dalam tahanan,” kata Tom mengutip Instagram resminya.
    “Namun saya tetap percaya bahwa aspirasi kita untuk membangun Indonesia yang bebas korupsi bukan sekedar mimpi,” ujarnya.
    Tom mengatakan, sejauh ini ada banyak cara dan langkah yang ditempuh oleh berbagai pihak dalam upaya menekan angka korupsi di Indonesia.
    “Banyak langkah konkret dan sederhana yang dapat ditempuh untuk mengurangi korupsi, asal kita bisa galang kemauan politik dan keberanian politik,” katanya. 
    Dia juga mengatakan bahwa tidak sedikit yang menilainya sebagai seorang yang polos, naif, dan terlalu percaya dengan orang lain.
     
    Bahkan, meski dirinya ditetempatkan di balik sel tahanan-pun, Tom tetap percaya dan mencintai Indonesia.
    “Banyak yang bilang saya terlalu polos, naif, terlalu percaya sama orang. Dari dulu saya selalu menaruh kepercayaan saya pada bangsa Indonesia,” ujarnya.
    “Hari ini pun, saya tetap percaya pada bangsa Indonesia, saya tetap cinta Indonesia. Selamat Hari Anti-
    Korupsi
    Se-Dunia,” kata Tom.
    Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 29 Oktober 2024, terkait pemberian izin impor gula kepada swasta saat kondisi dalam negeri sedang surplus.
    Tom Lembong dituduh telah merugikan negara hingga Rp 400 miliar karena mengizinkan impor gula ketika stok gula di dalam negeri sedang surplus.
    Selain Tom, Kejagung menetapkan eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 Charles Sitorus sebagai tersangka dalam kasus ini.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Tito ingatkan pemda jaga laju inflasi

    Menteri Tito ingatkan pemda jaga laju inflasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menteri Tito ingatkan pemda jaga laju inflasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 09 Desember 2024 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan seluruh pihak terkait termasuk pemerintah daerah (pemda) agar terus menjaga laju inflasi.

    Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang Dirangkaikan dengan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin .

    Dia mengatakan langkah ini penting meski secara year on year pada November 2024, inflasi nasional terkendali di angka 1,55 persen yang merupakan terendah sejak kemerdekaan Indonesia.

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan pemerintah menargetkan angka inflasi berada di angka 1,5 hingga 3,5 persen. Dirinya menegaskan agar inflasi tidak di bawah target karena produsen akan kesulitan menutupi ongkos produksi lantaran harga terlalu rendah.

    “Kalau harga terlalu rendah, mereka (produsen) yang kesulitan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Namun, angka tersebut juga jangan sampai di atas 3,5 persen karena akan menyulitkan masyarakat lantaran harganya terlalu tinggi. Ini sangat berdampak terutama bagi masyarakat dengan ekonomi rendah.

    “Oleh karena itulah kita masih terjaga di angka yang menjadi target pemerintah pusat,” jelasnya.

    Selain itu, Tito juga mengingatkan perlunya mengantisipasi lonjakan harga menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Pada momen ini, pola konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa diperkirakan meningkat sehingga berdampak terhadap kenaikan harga.

    “Tapi ingat bahwa sebentar lagi kita menghadapi Natal Tahun Baru, ada pesta, makan-makan, transportasi, mobilitas masyarakat bergerak tinggi, ini juga bisa meningkatkan permintaan atau demand,” ujar Tito.

    Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sepanjang tahun 2024 inflasi secara year on year mulai Januari hingga November selalu terkendali dan sesuai target.

    Namun, dirinya juga membeberkan sejumlah komoditas yang perlu diwaspadai harganya pada Desember 2024. Hal itu seperti bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan daging ayam ras.

    Sebagai informasi, rakor ini juga dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, hadir pula Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Prutanto, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Wahyu Suparyono, dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada.

    Kemudian hadir secara daring Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto serta Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna. Adapun kegiatan ini diikuti secara virtual oleh kepala daerah atau yang mewakili, serta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).

    Sumber : Antara

  • Bulog Bertransformasi Jadi Pembeli Siaga Produksi Petani, Dorong Swasembada

    Bulog Bertransformasi Jadi Pembeli Siaga Produksi Petani, Dorong Swasembada

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap Perum Bulog akan bertransformasi menjadi pembeli siaga (standby buyer) komoditas yang diproduksi petani. Hal ini dilakukan untuk mendorong swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan Bulog memiliki gudang dan sistem operasional yang jelas. 

    Transformasi kelembagaan Bulog baru dirumuskan dan pembagian tugas antara Bulog dan Bapanas juga sedang diformulasikan.

    “Intinya, kita mau dorong swasembada. Swasembada itu kan urutannya banyak, kalau Bulog diposisikan sebagai standby buyer, itu kan keren, standby buyer,” jelas Arief saat ditemui seusai Rapat Koordinasi Terbatas Penetapan Neraca Komoditas Pangan 2025 di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Dia menjelaskan, dengan transformasi ini, maka Bulog akan siap siaga menyerap hasil produksi para petani.

    “Jadi kalau petani itu produksi, Bulog itu standby buyer. Jadi harga nggak akan jatuh tingkat petani. Jangan sampai Pak Mentan [Andi Amran Sulaiman] produksinya meningkat, kemudian berlimpah, nggak ada yang serap,” terangnya.

    Lebih lanjut, Arief menyampaikan bahwa tugas pokok dan fungsi Bapanas masih mengacu Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Perpres 66/2021).

    “Badan Pangan masih menggunakan Perpres 66/2021, nanti kalau ada Perpres berikutnya kita info, ya,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, pemerintah tengah bekerja dalam memformulasikan skema penguatan Perum Bulog melalui transformasi kelembagaan.

    Dalam rapat di Kantor Pusat Bulog, Jakarta pada Jumat (29/11/2024), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah menginginkan agar Bulog memiliki tubuh yang kokoh.

    “Karena kita ingin Bulog itu betul-betul kuat, tetapi juga bisa jalan. Jangan nanti kuat tapi nggak bisa jalan,” ujar Zulhas dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (9/12/2024).

    Zulhas menyebut langkah ini dilakukan untuk mencapai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni mencapai swasembada pangan. “Sebagai negara besar harus mampu berdaulat di bidang pangan. Mudah-mudahan kita di 2027 bisa sukses,” tuturnya.

    Eks Menteri Perdagangan itu mendorong agar Bulog ke depannya dapat fokus mengelola komoditas pangan pokok strategis, sehingga dapat berperan sebagai stabilisator serta penyangga.

    “Yang paling penting, menurut saya, kalau Bulog sudah bisa urus beras dengan jagung, itu luar biasa. Kalau ditambah bonus lagi sama gula, aduh, itu juara dunia. Tidak ada yang bisa mampu [kelola] 3 [komoditas] itu,” ungkapnya.

  • Geledah Rumah hingga Kantor, Kepala DCC dan Mantan Mendag Korea Selatan Diperiksa Polisi

    Geledah Rumah hingga Kantor, Kepala DCC dan Mantan Mendag Korea Selatan Diperiksa Polisi

    ERA.id – Kepolisian Korea Selatan akan memanggil kepala kontra intelijen pertahanan (DCC) dan mantan Menteri Dalam Negeri terkait penyelidikan deklarasi darurat militer.

    “Polisi memberi tahu Kepala Komando Kontra Intelijen Pertahanan (DCC), Letjen Jenderal Yeo In-hyung, dan mantan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min tentang rencana tersebut,” kata pejabat kepolisian, dikutip Yonhap News, Senin (9/12/2024).

    Meski demikian, belum ada tanggal pasti terkait pemanggilan mereka.

    Diketahui Yeo diskors dari tugasnya pekan lalu, sedangkan mantan Menteri Dalam Negeri Lee mengajukan surat pengunduran diri pada Minggu (8/12). Keputusan itu terkait dengan deklarasi darurat militer yang hanya bertahan selama enam jam.

    Sebelum melakukan pemanggilan, jaksa penuntut melakukan penggerebekan di markas besar DCC di Gawcheon, selatan Seoul. Penggerebekan itu dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan terpisah atas dugaan makar sehubungan dengan kegagalan darurat militer.

    Jaksa militer disebut turut berpartisipasi dalam penggerebekan tersebut. Begitu juga dengan surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan dari pengadilan militer.

    Selain itu, kantor dan tempat tinggal Yeo dan pejabat komando lainnya, serta kantor cabang DCC di Seoul dan wilayah lain di seluruh negeri juga turut digerebek.

    Tindakan ini dilakukan setelah Presiden Yoon Suk Yeol tiba-tiba mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) lalu. Namun mencabutnya beberapa jam kemudian setelah Majelis Nasional memutuskan untuk menyerukan diakhirinya darurat militer.

    DCC sendiri dikenal sebagai lembaga kunci dalam deklarasi darurat militer, dan dilaporkan mengirimkan pasukan dan personel ke Majelis Nasional dan Komisi Pemilihan Umum Nasional.

    Pihak oposisi juga menimbulkan kecurigaan bahwa DCC telah menyusun keputusan darurat militer bulan lalu di bawah instruksi Yeo dan mengatur dugaan infiltrasi drone ke Pyongyang atas arahan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun.

    Namun Yeo membantah klaim tersebut. Ia mengatakan DCC tidak mengetahui adanya rencana deklarasi darurat militer sebelumnya dan akan bertanggung jawab penuh atas semua tindakan.

    “Saya akan bertanggung jawab penuh atas semua tindakan yang saya ambil sebagai komandan,” kata Yeo dalam pernyataannya.

    Lebih lanjut, Yeo berjanji untuk bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan yang sedang berlangsung.