Kementrian Lembaga: Kemendag

  • BPS Laporkan Impor Susu RI Turun 6,19% di Januari-November 2024

    BPS Laporkan Impor Susu RI Turun 6,19% di Januari-November 2024

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan impor susu selama periode Januari hingga November 2024. Hal ini diungkapkan oleh Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers Neraca Perdagangan November 2024, pada Senin (16/12/2024).

    Amalia menyampaikan nilai impor susu sepanjang Januari-November 2024 mencapai US$ 834 juta, mengalami penurunan sebesar 6,19% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023.

    Adapun komoditas susu yang diimpor mayoritas berupa susu bubuk atau skim milk, yang menjadi bahan baku penting dalam industri pengolahan susu di Indonesia.

    “Mayoritas yang diimpor adalah dalam bentuk susu bubuk atau skim milk,” kata Amelia, Senin (16/12/2024).

    Dia mengungkapkan, Selandia Baru menjadi pemasok utama susu impor ke Indonesia, menyumbang sekitar 53,28% dari total impor susu Indonesia. Posisi kedua diisi oleh Amerika Serikat (AS) dengan kontribusi 17,44%, kemudian diikuti oleh Australia sebesar 14,84% dari total impor.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, kebijakan impor susu, khususnya dari negara-negara mitra seperti Australia dan Selandia Baru (New Zealand) sudah diatur dengan instrumen yang ada.

    Budi Santoso mengatakan, kebijakan impor susu diatur dalam Permendag 36/2023 juncto Permendag 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang mewajibkan adanya rekomendasi teknis dari kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Pertanian sebelum impor dilakukan.

    “Kami sudah komunikasi dengan Kementan, apakah nanti persyaratan rekomendasi itu harus ada penyerapan susu lokal dulu oleh industri misalnya, ini akan dibicarakan atau seperti apa mekanisme, itu mungkin yang paling tepat,” kata Budi Santoso saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menekankan, susu impor dari Selandia Baru dan Australia umumnya adalah susu bubuk skim (skim milk powder), bukan susu segar. Hal ini menurutnya tidak langsung bersaing dengan susu segar yang dihasilkan oleh para peternak lokal.

    “Skim milk itu bahan baku yang digunakan oleh industri susu di Indonesia. Kita nggak bisa bikin itu, makanya kita impor. Kita nggak punya (skim milk),” jelas Djatmiko.

    Ia pun menyoroti kondisi permintaan susu nasional yang terus meningkat, namun produksi susu segar lokal belum mencukupi dan tidak seluruhnya memenuhi standar industri. “Nah itu harus ada peningkatan kualitas dari produksi peternak, yang jumlahnya juga sebenarnya nggak lebih banyak. Justru peningkatan demand itu lebih tinggi,” lanjut dia.

    (haa/haa)

  • Kemendag dukung peningkatan daya beli masyarakat dengan program diskon

    Kemendag dukung peningkatan daya beli masyarakat dengan program diskon

    Harapannya konsumen di dalam negeri dengan semangat untuk mendukung industri dalam negeri juga, industri UMKM, para pengusaha UMKM itu bisa kita berdayakan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) turut mendukung upaya peningkatan daya beli masyarakat melalui program yang digagas oleh dunia usaha melalui Program Belanja di Indonesia dan Diskon (Bina Diskon).

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menyampaikan momen-momen belanja memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Menurutnya, kesempatan ini harus dioptimalkan oleh dunia usaha.

    “Program ini sangat penting menurut saya, karena kita menyadari ada momen-momen di mana ketertarikan untuk berbelanja mungkin semakin meningkat, agar tercipta multiplier effect, mulai dari peningkatan daya beli masyarakat hingga peningkatan perekonomian bangsa,” ujar Roro dalam konferensi pers Bina Diskon di Kantor Kemendag Jakarta, Senin.

    Roro mengatakan Kemendag berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan pasar dalam negeri. Hal ini juga menjadi program prioritas dari kementerian dalam hal pengamanan pasar.

    “Harapannya konsumen di dalam negeri dengan semangat untuk mendukung industri dalam negeri juga, industri UMKM, para pengusaha UMKM itu bisa kita berdayakan, dengan konsumen memilih dan memprioritaskan good enterprises dari Indonesia,” katanya.

    Sementara itu Wakil Ketua Umum Bidang UMKM Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) sekaligus Ketua Pelaksana Program Bina Diskon Fetty Kwartati mengatakan momen akhir tahun bisa dimanfaatkan untuk mendorong daya beli masyarakat yang belakangan dianggap mengalami penurunan.

    Program ini dibuat khusus untuk mendukung ritel dan semua pusat belanja agar penyerapan produk lokal semakin meningkat.

    “Kita memanfaatkan momentum akhir tahun ini karena ini akan menjadi program yang ikonik yang setiap tahun akan diulang,” ujar Fetty.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Inggris Resmi Gabung di Pakta Perdagangan Indo-Pasifik

    Inggris Resmi Gabung di Pakta Perdagangan Indo-Pasifik

    Jakarta

    Inggris menjadi anggota ke-12 Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik, atau CPTPP, pada hari Minggu (15/12).

    Tahun lalu, pemerintah Inggris periode sebelumnya menandatangani perjanjian aksesi, dengan sebagian besar anggota blok tersebut telah meratifikasi masuknya Inggris.

    Para pejabat Inggris berharap keanggotaan ini dapat meningkatkan ekonomi negaranya sebanyak $2,5 miliar per tahun.

    Negara tersebut mencoba untuk mencapai kesepakatan perdagangan baru di luar negeri setelah meninggalkan Uni Eropa setelah referendum Brexit tahun 2016.

    Hingga kini, perdagangan Inggris dengan negara-negara anggota Uni Eropa (UE) masih menyumbang lebih dari 40% ekspor Inggris dan lebih dari 50% impor.

    Apa itu CPTPP?

    Sebelum Inggris bergabung, Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik ini punya 11 anggota, yakni Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam.

    CPTPP dibentuk dari sisa-sisa blok Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang sebelumnya direncanakan. Kemitraan TPP seharusnya juga mencakup AS, tapi Washington menarik diri segera setelah pemilihan Donald Trump tahun 2016.

    CPTPP mempertahankan sebagian besar ketentuan kesepakatan itu, dan menurunkan hambatan perdagangan sejumlah barang di antara negara-negara anggota.

    Namun, pakta tersebut menawarkan perdagangan bebas yang jauh lebih terbatas jika dibandingkan dengan pergerakan barang dan jasa tanpa hambatan dengan negara-negara anggota UE.

    Blok tersebut dipandang sebagai semacam penyeimbang ekonomi bagi Cina di kawasan Pasifik. Cina saat ini juga adalah salah satu dari beberapa pelamar yang ingin bergabung. Secara gabungan, para anggotanya saat ini menyumbang sekitar 15% dari PDB global dan populasi sekitar setengah miliar.

    CPTPP disebut sebagai kesepakatan terbesar sejak Brexit

    CPTPP tidak memiliki pasar tunggal untuk barang atau jasa, sehingga harmonisasi regulasi tidak diperlukan, tidak seperti halnya di Uni Eropa,

    Pemerintah Inggris sebelumnya yang berhaluan konservatif menandatangani perjanjian dengan Inggris pada bulan Juli 2023. Menteri Perdagangan dan Bisnis saat itu Kemi Badenoch, yang sekarang pemimpin oposisi dengan Partai Buruh yang berkuasa, menyebutnya sebagai “kesepakatan perdagangan terbesar” sejak Inggris meninggalkan Uni Eropa, atau Brexit.

    Inggris telah mengamankan sejumlah kesepakatan perdagangan, termasuk dengan Australia, Selandia Baru, dan Singapura sejak meninggalkan pasar tunggal UE pada awal 2021.

    Menteri Bisnis Partai Buruh Jonathan Reynolds mengatakan Inggris “diposisikan secara unik untuk memanfaatkan pasar-pasar baru yang menarik, sambil memperkuat hubungan yang sudah ada.”

    “Berita hari ini adalah bukti lebih lanjut bahwa Inggris adalah tempat yang luar biasa untuk berbisnis, dengan ekonomi yang terbuka dan berwawasan ke luar yang mendorong pertumbuhan yang dapat dirasakan masyarakat di komunitas mereka,” kata Reynolds.

    Ia mengatakan pemerintahnya pada tahun 2025 akan menerbitkan strategi perdagangan yang “akan menerapkan rencana strategis jangka panjang untuk perdagangan internasional yang membantu bisnis dan konsumen dan, pada akhirnya, menumbuhkan ekonomi.”

    ae/hp (AFP, dpa, Reuters)

    (ita/ita)

  • RI Jor-joran Impor Susu, Nilainya Tembus Rp12,86 Triliun

    RI Jor-joran Impor Susu, Nilainya Tembus Rp12,86 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor susu Indonesia sepanjang Januari-November 2024 mencapai US$803,4 juta atau sekitar Rp12,86 triliun (asumsi kurs Rp16.016 per dolar AS).

    Nilai impor susu Indonesia pada periode tersebut turun dibandingkan sepanjang periode yang sama tahun lalu. Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan impor susu Indonesia turun tipis 6,19% secara tahunan (year-on-year/yoy).

    “Impor susu Indonesia Januari-November 2024, nilainya adalah sebesar US$803,4 juta, atau turun sebesar 6,19% dibandingkan impor susu Januari—November 2023,” kata Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik, Senin (16/12/2024).

    Adapun, Amalia mengungkap susu bubuk (skim milk) merupakan jenis impor susu tertinggi sepanjang Januari—November 2024.

    “Dengan asal negara utama impor susu Indonesia dari Selandia Baru sekitar 53,28% dari total impor susu,” ujarnya.

    Adapun, negara utama impor susu yang mendominasi lainnya adalah dari Amerika Serikat 17,44% dari total impor susu. Serta, dari Australia atau sebesar 14,84% dari total impor susu.

    Terkait impor susu, dalam catatan Bisnis, Pengamat Peternakan dari Universitas Padjajaran Rochadi Tawaf setuju agar Kementerian Perdagangan (Kemendag) meninjau ulang tarif bea masuk 0% terhadap produk susu.

    Dia menyarankan agar pemerintah menetapkan bea masuk 5–10% terhadap produk susu yang masuk ke Indonesia sebagai bentuk proteksi terhadap peternak susu perah lokal. Apalagi, produktivitas susu sapi perah dalam negeri masih rendah atau hanya 10-15 liter per ekor per hari.

    Rochadi menjelaskan adanya bea masuk hingga 10% ini agar peternak sapi perah lokal mampu bersaing dengan produk susu luar negeri. Terlebih, pemerintah harus melindungi peternak rakyat.

    Menurut Rochadi, pemerintah perlu menghidupkan kembali Peraturan Presiden (Perpres) tentang Persusuan Nasional yang salah satunya memuat bea masuk atau proteksi.

    Belum lama ini, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso juga memberi sinyal untuk meninjau ulang kembali pengenaan bea masuk impor susu 0%. Dia menyampaikan bahwa setiap perjanjian harus dilakukan negosiasi, termasuk dengan perjanjian eksisting.

    Namun, Budi menyampaikan evaluasi bea masuk impor susu 0% belum dilakukan dalam waktu dekat.

    “Belum, karena kan itu kesepakatan itu pasti dulu sudah dipikirkan matang-matang. Kesepakatan kan kita tidak sendiri, tapi melibatkan kementerian/lembaga semuanya. Kenapa ini 0% dan bukan kami yang memutuskan, jadi semua ikut terlibat,” tuturnya.

    Meski begitu, jika setiap kementerian/lembaga sepakat untuk melakukan evaluasi, Budi mengaku akan mengevaluasi perjanjian tersebut.

    “Semua perjanjian yang dianggap tidak menguntungkan bisa saja dikaji ulang. Tapi kita lihat urgensinya,” pungkasnya.

  • Pemerintah Tanggung 1 Persen Kenaikan PPN untuk 3 Bahan Pokok Bagi Masyarakat Bawah

    Pemerintah Tanggung 1 Persen Kenaikan PPN untuk 3 Bahan Pokok Bagi Masyarakat Bawah

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan menanggung beban 1% dari kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025 untuk tiga bahan pokok bagi masyarakat berpendapatan rendah. Ketiga bahan pokok itu adalah minyak goreng subsidi (Minyakita), tepung terigu, dan gula industri. Dengan demikian, PPN tiga bahan tersebut tetap 11%. 

    Ketetapan itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers bertajuk “Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan” yang digelar di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    “Pemerintah akan beri stimulus atau paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga khusus berpendapatan rendah sebesar 1% untuk kebutuhan pokok dan penting, seperti Minyakita kemudian tepung terigu dan gula industri jadi tetap 11% karena yang 1% ditanggung pemerintah,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, Minyakita merupakan domestic market obligation (DMO) sehingga diharapkan tidak ada perubahan harga nantinya.

    “Untuk menjaga daya beli masyarakat berpendapatan rendah terutama untuk bahan pokok. Pemeritah menanggung PPN 12% Minyakita dengan penjelasan bahwa Minyakita merupakan minyak goreng hasil DMO yang diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan rendah sehingga tidak ada perubahan harga meski ada PPN 12%,” paparnya.

    Adapun alasan tepung terigu diberikan stimulus karena dinilai sangat diperlukan. Selain itu, gula industri juga dianggap sangat dibutuhkan untuk bahan makanan dan minuman sekaligus menggerakkan industri.

    “Tepung terigu merupakan bahan pokok yang diperlukan masyarakat umum, khususnya masyarakat berpendapatan rendah sehingga tidak ada perubahan harga. Ketiga, gula industri penting untuk bahan makanan dan minuman sehingga diperlukan insentif agar terus menggerakkan aktivitas industri,” pungkasnya.

  • Profil Han Duck Soo, Presiden Sementara Korsel Pengganti Yoon Suk Yeol

    Profil Han Duck Soo, Presiden Sementara Korsel Pengganti Yoon Suk Yeol

    Jakarta, CNN Indonesia

    Majelis Nasional Korea Selatan resmi menunjuk Perdana Menteri Han Duck Soo sebagai presiden sementara untuk menggantikan Yoon Suk Yeol yang resmi dimakzulkan pada Sabtu (14/12) lalu imbas drama darurat militer.

    Usai ditetapkan sebagai presiden sementara, Han yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Korsel itu berjanji bakal menjaga pemerintahan Korsel agar tetap stabil di tengah huru-hara yang kini sedang terjadi.

    “Saya akan mencurahkan semua kekuatan dan upaya saya untuk memastikan pemerintahan yang stabil,” kata Han, mengutip The Guardian.

    Profil Han Duck Soo

    Han Duck Soo merupakan seorang birokrat senior Korea Selatan yang sudah berkarier selama kurang lebih 40 tahun. Ia lahir di Jeonju, Provinsi Jeolla Utara, pada 18 Juni 1946.

    Han merupakan seorang birokrat dengan latar belakang pendidikan di bidang ekonomi. Han berkuliah di jurusan ekonomi di Seoul National University dan lulus pada 1971. Kemudian, ia melanjutkan studinya ke jenjang S2 di jurusan yang sama di Harvard University dan lulus pada 1979, demikian dikutip The Korea Times.

    Pria yang kini berusia 75 tahun itu kembali melanjutkan studinya ke jenjang S3 di jurusan dan universitas yang sama. Ia pun berhasil mendapatkan gelar Ph.D di bidang ekonomi dari Harvard University pada 1984.

    Sebagai seorang pakar ekonomi, Han mengawali kariernya sebagai petugas bea cukai. Pekerjaan itu ia dapatkan usai lolos seleksi pegawai negeri sipil (PNS) Korsel pada 1970 silam.

    Selama bekerja sebagai petugas bea cukai, Han dikabarkan telah menduduki sejumlah posisi penting. Ia juga cepat naik dari posisi staf ke posisi manajer dan pimpinan karena keuletannya dalam bekerja.

    Bergabung di pemerintahan

    Dikutip The Guardian, setelah puluhan tahun berkarier sebagai petugas bea cukai, Han Duck Soo bergabung di pemerintahan liberal-konservatif Korsel yang dipimpin oleh Presiden Kim Dae Ju pada 1998.

    Karena punya latar belakang dan pengalaman karier di bidang ekonomi, Han saat itu ditunjuk untuk menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Namun, di akhir masa jabatan Presiden Kim, yakni pada 2003, Han ditunjuk sebagai sekretaris senior presiden untuk urusan ekonomi.

    Selama pemerintahan Presiden Roh Moo-Hyun 2003-08, ia memainkan peran penting dalam menegosiasikan Perjanjian Perdagangan Bebas Korea-AS pada tahun 2006 dan kemudian diangkat menjadi perdana menteri pada tahun 2007.

    Pada 2022, Presiden Yoon Suk Yeol yang kala itu baru memenangkan pemilihan presiden bersama Partai Kekuatan Rakyat menunjuk Han untuk menjadi Perdana Menteri Korsel yang ke-48.

    Sebelumnya, Han juga pernah menjadi PM Korsel pada 2007 hingga 2008. Saat itu, ia menjadi PM ke-38 Korsel di bawah tampuk kepemimpinan Roo Moon Hyun.

    (gas/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pakar Hukum Pidana UII Dukung Tom Lembong: Penahanan Tidak Sah, Kabulkan Gugatan Praperadilan!

    Pakar Hukum Pidana UII Dukung Tom Lembong: Penahanan Tidak Sah, Kabulkan Gugatan Praperadilan!

    ERA.id – Center for Leadership and Law Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Yogyakarta melakukan sidang eksaminasi atas putusan praperadilan Tom Lembong, di Yogyakarta, Sabtu (14/12/2024). Penyidikan dan penahanan terhadap mantan menteri perdagangan itu dinilai tidak sah.

    Tim Eksaminasi CLDS FH UII terdiri dari para ahli hukum pidana seperti Prof. Dr. Rusli Muhammad, SH., MH. Prof. Hanafi Amrani, SH., MH., LLM., PhD., Dr. Muhammad Arif Setiawan, SH., MH. dan Wahyu Priyanka Nata Permana, SH., MH. 

    Anggota tim eksaminasi CLDS FH UII, Muhammad Arif Setiawan, mengatakan sesuai dengan hasil eksaminasi tersebut di atas, seharusnya Hakim Praperadilan memutuskan 

    mengabulkan permohonan praperadilan Tom. Tim ini menyatakan secara hukum bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI adalah tidak sah dan melawan hukum.

    “Penahanan yang dilakukan oleh termohon (Kejakgung) adalah tidak sah, karena tidak terpenuhinya alasan subyektif yang didasarkan pada pertimbangan obyektif yaitu adanya keharusan disertai dengan bukti dari adanya kekhawatiran penyidik,” ujarnya.

    Tom telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula saat menjabat Menteri Perdagangan. Saat mengajukan gugatan praperadilan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolaknya praperadilan. Hakim menyatakan penyidikan yang dilakukan Kejagung sudah sesuai prosedur.

    “Menurut eksaminator sangat tidak tepat pertimbangan hukum hakim Praperadilan yang menyatakan bahwa tidak diberikannya kesempatan menunjuk Penasihat Hukum pada saat Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa sebagai tersangka tidaklah merupakan alasan untuk menyatakan suatu penetapan Tersangka menjadi tidak sah,” papar Arif.

    Menurut tim eksaminator pula, hakim praperadilan telah salah dalam membuat pertimbangan hukum bahwa “Penetapan pemohon sebagai tersangka tipikor dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh termohon adalah sah”.

    Penetapan tersangka Tom tidak didasarkan pada bukti permulaan berupa kepastian hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 400 miliar yang didasarkan hasil audit dari lembaga audit yang berwenang. “Hakim praperadilan telah membuat pertimbangan hukum yang keliru,” kata Arif.

    Hal itu merujuk pernyataan hakim bahwa dalam penghitungan kerugian negara tidak diharuskan adanya bentuk formal terlebih dahulu berupa penghitungan kerugian negara yang final/pasti oleh lembaga tertentu” juga “penentuan besarnya kerugian negara dapat juga diketahui diujung pemeriksaan”.

    Para pakar hukum UII  juga mempersoalkan penetapan tersangka berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Keputusan Menperindag Nomor 527/Mpp/kep/9/2004, UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Menperindag No.117 tahun 2015.

    “Secara kasat mata, sangat jelas atau sangat terang benderang bahwa kedua undang-undang dan kedua peraturan Menteri yang menjadi rujukan ketika menentukan adanya perbuatan melawan hukum bukanlah perbuatan pidana korupsi, dan sejalan dengan asas legalitas maka tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum pidana,” paparnya.

    Dari sejumlah pertimbangan tersebut, tim eksaminator UII menyatakan penyidikan dan penahanan terhadap Tom tidak sah. “Hakim praperadilan seharusnya juga mengabulkan permohonan praperadilan Tom Lembong,” pungkasnya.

  • ATM Emas LAKUEMAS Hadirkan Solusi Inovatif di “Literasi dan Pameran Perdagangan Emas Digital”

    ATM Emas LAKUEMAS Hadirkan Solusi Inovatif di “Literasi dan Pameran Perdagangan Emas Digital”

    Tangerang, Beritasatu.com – LAKUEMAS turut berpartisipasi dalam acara Literasi dan Pameran Perdagangan Emas yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan Kementerian Perdagangan pada Jumat (13/12/2024) di Novotel Tangerang City. Dalam acara ini, LAKUEMAS memperkenalkan inovasi unggulannya, yaitu ATM Emas pertama di Indonesia, yang telah hadir sejak tahun 2019. ATM ini memungkinkan pengguna untuk mengonversi saldo emas digital menjadi emas fisik dengan mudah.

    Brand Manager LAKUEMAS Esther Napitupulu, mengungkapkan sebagai salah satu pedagang emas fisik digital berlisensi resmi dari BAPPEBTI, Lakuemas senantiasa menghadirkan inovasi yang mempermudah masyarakat untuk memiliki emas digital, salah satunya dengan ATM Emas pertama di Indonesia sejak tahun 2019. Kehadiran ATM emas ini membuat para pengguna LAKUEMAS bisa melakukan pembelian atau penarikan emas fisik dengan cara yang lebih aman, cepat, mudah, serta mendapatkan pengalaman bertransaksi yang inovatif. Sebab, dari 6 pedagang emas fisik digital berlisensi resmi dari BAPPEBTI, hanya LAKUEMAS yang memiliki ATM untuk menarik emas fisik hingga sekarang.

    “Kami ingin menghadirkan solusi emas yang lebih inovatif melalui rebranding ATM Emas ini. LAKUEMAS telah membangun ekosistem lengkap, mulai dari toko offline, kehadiran di marketplace, hingga platform kami sendiri, LakuShop. ATM emas ini adalah langkah terakhir untuk melengkapi lifecycle layanan kami,” ujar Esther.

    Mengubah Stigma Investasi Emas Digital

    Acara ini juga menjadi momentum penting untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai investasi emas digital. Banyak masyarakat yang masih ragu terhadap keamanan dan keberadaan fisik emas dalam investasi digital. Dalam hal ini Esther mengungkapkan bahwa emas digital bukan berarti tanpa fisik. 

    “Investasi emas digital sebenarnya adalah investasi emas fisik yang dilakukan secara digital. Dalam acara ini, kami memperlihatkan kepada masyarakat bahwa emas digital memiliki emas fisik yang nyata dan dapat diakses melalui mekanisme yang aman dan terpercaya,” jelasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan Olvy Andrianita, menyoroti pertumbuhan signifikan perdagangan emas digital di Indonesia. 

    “Perdagangan emas fisik secara digital memudahkan masyarakat untuk bertransaksi. Dengan penguatan sistem perdagangan ini, kami optimis dapat berkontribusi dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” katanya.

    Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Tirta Karma Senjaya, menambahkan bahwa acara ini adalah kolaborasi antara BAPPEBTI, pelaku usaha, dan kementerian terkait untuk meningkatkan literasi masyarakat.

    “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perdagangan emas fisik, meskipun transaksinya dilakukan secara digital. Hal ini dapat meningkatkan transaksi perdagangan berjangka komoditi dan ekspor emas Indonesia,” ungkap Tirta.

    ATM Emas Inovasi yang Mempermudah Transaksi

    Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan Olvy Andrianita saat menyambangi booth LAKUEMAS. – (Beritasatu.com/Gesa Vitara)

    Salah satu daya tarik dalam acara ini adalah demonstrasi cara menggunakan mesin ATM Emas LAKUEMAS untuk menukar emas digital menjadi fisik. Berikut langkah-langkahnya:

    1. Pilih gramasi emas sesuai keinginan.
    2. Gunakan fitur LAKUTUKAR di aplikasi LAKUEMAS.
    3. Klik gramasi dan jenis emas yang diinginkan.
    4. Scan barcode pada mesin ATM.
    5. Tunggu hingga muncul notifikasi “berhasil” dan emas fisik akan keluar dari mesin.

    Dengan teknologi ini, masyarakat dapat memiliki emas fisik mulai dari 0,25 gram hingga 100 gram, tergantung stok yang tersedia.

    Ke depan, LAKUEMAS berencana menghadirkan ATM emas yang lebih canggih dengan program baru yang memberikan kemudahan serta pengalaman bertransaksi yang lebih baik.

    “Kami optimis langkah ini akan semakin memperkuat posisi LAKUEMAS sebagai platform investasi emas terpercaya, resmi, dan tentunya memberikan keuntungan (cuan) bagi masyarakat,” tutup Esther.

    Acara ini juga menghadirkan diskusi panel dengan tema “Perdagangan Emas Dongkrak Kinerja Perdagangan Berjangka Komoditi dan Dorong Implikasi Ekspor,” yang memberikan wawasan mendalam mengenai peran emas digital dalam perekonomian Indonesia.

  • Produk Suku Cadang RI Diminati Timur Tengah-Afrika, Potensi Transaksi Capai Rp70 Miliar

    Produk Suku Cadang RI Diminati Timur Tengah-Afrika, Potensi Transaksi Capai Rp70 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan potensi transaksi suku cadang kendaraan bermotor Indonesia di pasar Timur Tengah dan Afrika mencapai US$4,4 juta atau sekitar Rp70 miliar.

    Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Dubai Widy Haryono menyebut potensi itu terlihat dari peminat di pameran otomotif terbesar di Timur Tengah dan Afrika, yaitu Automechanika Dubai 2024. Adapun, pameran berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada 10–12 Desember 2024.

    “Indonesia mampu menghasilkan produk suku cadang kendaraan bermotor berkualitas dan bersaing di pasar global. Hal ini terlihat dari capaian potensi transaksi sebesar US$4,4 juta pada Automechanika Dubai 2024,” kata Widy melalui keterangan resmi, Sabtu (14/12/2024).

    Menurutnya, keikutsertaan pada Automechanika Dubai 2024 adalah langkah strategis untuk membawa produk suku cadang Indonesia merambah pasar Timur Tengah dan Afrika.

    “Dubai telah memposisikan diri sebagai hub perdagangan dunia. Pameran Automechanika Dubai ini strategis dimanfaatkan para pelaku usaha Indonesia untuk menyasar buyer. Tidak hanya di kawasan, tetapi juga buyer dari seluruh dunia,” ujar Widy.

    Pada Automechanika Dubai 2024, kata Widy, Paviliun Indonesia menampilkan suku cadang kendaraan bermotor seperti baterai kendaraan dan kampas rem produksi PT New Indobatt Energy Nusantara, PT Indoprima Gemilang, dan PT Astra Otoparts Tbk.

    Selain itu, turut hadir enam industri otomotif Indonesia secara mandiri. Keenamnya adalah PT Amico Era Bumiindo, PT Supreme Belting Perkasa (Maxbelt), PT Elangperdana Tyre Industry, PT Industri Karet Deli (Delium), PT Selatan Jadi Jaya, dan ADR Group of Companies.

    Tercatat lebih dari seribu pengunjung di Paviliun Indonesia. Para pengunjung berasal dari UEA, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Yordania, Oman, Irak, Iran, Mesir, India, Kenya, Afghanistan, Ethiopia, Sudan, dan Yaman.

    Widy menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendukung pelaku usaha industri otomotif Indonesia. Untuk itu, pemerintah dan pelaku usaha Indonesia perlu memanfaatkan UEA sebagai gerbang untuk memperluas pasar ekspor di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya.

    “Produk suku cadang kendaraan bermotor Indonesia menghadapi persaingan yang cukup ketat di pasar UEA. Hal ini terlihat dari jumlah industri otomotif asal Tiongkok, India, Malaysia, dan Turki. Namun, kami tetap optimistis bahwa produk Indonesia mampu bersaing merebut pasar utama,” kata Widy. 

  • Kemendag Minta Pengusaha Ritel Jalankan 3 Program Ini – Page 3

    Kemendag Minta Pengusaha Ritel Jalankan 3 Program Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta pengurus Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo), untuk menjalankan tiga program kementerian. Permintaan ini guna menguatkan perdagangan dalam negeri.  

    “Hal tersebut sebenarnya sudah disampaikan Pak Menteri pada saat audiensi dengan pengurus Aprindo yang baru dan akan saya ingatkan kembali. Ada tiga program,”ujar Direktur Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan Septo Soepriyatno, Sabtu (14/12/2024).

    Program pertama adalah mengamankan pasar dalam negeri. Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan potensi pasar yang besar. Harusnya, pasar dalam negeri bukan dipenuhi produk impor, melainkan harus dipenuhi dengan barang-barang buatan dalam negeri.

    “Itu yang harus dilakukan Aprindo, sebagai tonggak dan juga ujung tombak pemasaran produk Indonesia,”tegasnya.

    Untuk saat ini, angka keseluruhan di Indonesia, produk dalam negeri masih menguasai pasar, jumlahnya pun masih 90 persen merajai retail-retail di seluruh Indonesia.

    Lalu yang harus dilakukan kedua adalah Aprindo diharapkan mampu membantu pemerintah dalam perluasan pasar ekspor. Bagaiamana mengoptimalisasi perjanjian perdagangan ataupun meningkatkan jumlah perjanjian perdagangan dengan pihak di luar negeri. 

    “Ini berguna untuk bagaimana caranya produk-produk Indonesia bisa dipasarkan keluar negeri,”ujar Septo.

    Ketiga, Aprindo diminta untuk meningkatkan kualitas UMKM, untuk berani berinovasi dan bisa beradaptasi. Sehingga bisa layak ekspor ke negara sahabat.

    Untuk diketahui, jajaran Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (DPP Aprindo) masa bakti 2024-2028 resmi dilantik. Pada pelantikan tersebut, Ketua Umum Aprindo, Solihin menegaskan visi kedepannya untuk menjadi organisasi yang menjembatani para pengusaha ritel dengan pemerintah untuk bersama-sama memperkuat dan menghadapi tantangan ekonomi global.

    “Aprindo akan memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk menghadapi tantangan industri ritel di era global. Membangun ekosistem ritel yang inklusif, kompetitif, dan proregsif dengan kemajuan zaman untuk berdaya saing terhadap tantangan ekonomi global,” terangnya usai pelantikan.

    Aprindo akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem ritel di Indonesia, memajukan UMKM dan mendorong ekonomi bangsa menuju kemandirian.