Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Omzet Bisnis Ritel RI Diproyeksi Tembus Rp440,3 Triliun pada 2024

    Omzet Bisnis Ritel RI Diproyeksi Tembus Rp440,3 Triliun pada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memproyeksikan bisnis ritel akan tetap tumbuh dengan mengantongi omzet senilai Rp440,3 triliun pada 2024. Program Every Price is Cheap (EPIC) Sale jadi salah satu pendorong. 

    Solihin menjelaskan total omzet senilai Rp440,3 triliun ini diperoleh dari perkiraan tahunan yang bisa mencapai Rp426 triliun. Ini artinya, omzet yang dikantongi peritel adalah Rp1,2 triliun per hari, dengan estimasi 354 hari.

    Adapun, jika ditambah dengan periode EPIC Sale, maka omzet yang dikantongi diproyeksi tumbuh 8% sehingga akan mencapai Rp14,3 triliun. Dengan begitu, total omzet yang diraup di bisnis ritel sepanjang 2024 adalah Rp440,3 triliun.

    “Totalnya [omzet Rp426 triliun], dikalikan 8% [target pertumbuhan] saya bulatkan Rp14,3 triliun, [total] kurang lebih sekitar Rp440,3 triliun,” jelas Solihin di Alfamart Drive Thru Alam Sutera, Kota Tangerang, Banten, Minggu (22/12/2024). 

    Solihin menuturkan bahwa program EPIC Sale diharapkan mampu meningkatkan penjualan di gerai peritel yang tergabung ke dalam Aprindo di Tanah Air. “Asumsi program ini mengundang masyarakat untuk belanja lebih diperkirakan setidaknya naik sampai dengan 8%,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia juga berharap program yang digelar mulai dari 22-31 Desember ini mampu mendongkrak daya beli masyarakat.

    “Kita harapkan daya beli masyarakat dengan program ini semakin terangsang untuk bisa membeli sebanyak-banyaknya, dan kita tutup nanti tahun ini dengan ketumbuhan ekonomi yang lebih baik,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong pertumbuhan perdagangan dalam negeri pada 2024. Dia pun berharap program EPIC Sale mampu mendongkrak daya beli masyarakat.

    “Mudah-mudahan dengan rangkaian kegiatan ini daya beli kita bisa terdongkrak. Apalagi kalau ibu-ibu dikasih diskon, pasti menarik,” tutur Airlangga.

    Airlangga menjelaskan, setidaknya ada tiga rangkaian kegiatan yang digelar pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perdagangan pada 2024.

    Rinciannya, Harbolnas dengan target yang diperkirakan Rp40 triliun, BINA (Belanja di Indonesia Aja) Diskon dengan target Rp25 triliun, serta EPIC Sale sekitar Rp14 triliun.

    Dengan demikian, lanjut Airlangga, Indonesia akan mengantongi transaksi sekitar Rp80 untuk satu bulan ini di Desember tahun ini.

    “Kalau didolarkan itu sekitar US$5 miliar. Berarti US$5 miliar ini adalah penghematan devisa belanja di Indonesia saja. Jadi ini program Pak Menteri Perdagangan [Budi Santoso] yang harus kita dukung,” pungkasnya.

  • Airlangga Tegaskan Tidak Ada PPN untuk E-Tol dan QRIS

    Airlangga Tegaskan Tidak Ada PPN untuk E-Tol dan QRIS

    Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah tidak akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk transaksi elektronik, seperti e-tol atau Quick Response Indonesian Standard (QRIS).

    Hal ini disampaikan Airlangga Hartarto saat menghadiri peluncuran “Every Price is Cheap Sale (EPIC Sale)” yang diadakan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan di Tangerang.

    “Jadi transportasi itu tanpa PPN. Jadi yang namanya (transaksi) e-tol dan kawan-kawannya tidak ada PPN, jadi jangan diolah-olah (goreng),” kata Airlangga Hartarto di lokasi acara, Minggu (22/12/2024).

    Dia menipis isu yang berkembang transaksi pembiayaan dengan sistem elektronik, seperti QRIS akan ikut terkena penyesuain PPN pada awal Januari 2025. “Hari ini ramai QRIS. Itu juga tidak dikenakan PPN. Jadi QRIS tidak ada PPN, sama seperti debit card transaksi yang lain,” kata dia.

    Selain itu, dia menyampaikan untuk pembelian kendaraan listrik, tidak ada kenaikan PPN dan masih tetap sebesar 11%. Bahkan, bagi masyarakat yang menggunakan daya listrik di bawah 2.200 watt akan diberikan subsidi atau diskon oleh pemerintah sebesar 50% pada Januari sampai Februari 2025.

    Kemudian untuk pembelian perumahan seharga Rp 2 milar, PPN ditanggung pemerintah. Sedangkan untuk pembelian rumah seharga Rp 5 milar, mendapat potongan Rp 1 miliar. “Itu bukti pemerintah memperhatikan apa yang dibeli masyarakat,” tandas Airlangga.

    Sebelumnya beredar kabar transaksi uang elektronik menjadi objek pajak yang dikenakan tarif PPN 12% mulai 1 Januari 2025. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun memberikan klarifikasi. 

    “Perlu kami tegaskan bahwa pengenaan PPN atas jasa layanan uang elektronik sudah dilakukan sejak berlakunya UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 yang berlaku sejak 1 Juli 1984, artinya bukan objek pajak baru,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dikutip dari Antara, Jumat (20/12/2024).

    UU PPN telah diperbarui dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam UU HPP, layanan uang elektronik tidak termasuk objek yang dibebaskan dari PPN. Artinya, ketika PPN naik menjadi 12% nanti, tarif tersebut juga berlaku untuk transaksi uang elektronik.

  • Daftar Barang yang Bebas PPN pada 2025

    Daftar Barang yang Bebas PPN pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengungkap terdapat sejumlah barang dan jasa yang diberikan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) alias PPN dengan tarif 0% pada awal Januari 2025.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menjelaskan bahwa pembebasan PPN atau PPN dengan tarif 0% itu diperuntukkan untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

    Dwi menyampaikan bahwa barang dan jasa yang terkena bebas PPN di antaranya merupakan barang kebutuhan pokok. Rinciannya, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

    Sementara itu, untuk jasa dengan tarif PPN 0% adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, dan jasa keuangan.

    Kemudian, juga termasuk jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa tenaga kerja, serta jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum.

    “Barang lainnya [yang dibebaskan PPN] misalnya buku, kitab suci, vaksin polio, rumah sederhana, rusunami [rumah susun sederhana milik], listrik, dan air minum dan berbagai insentif PPN lainnya yang secara keseluruhan diperkirakan sebesar Rp265,6 triliun untuk 2025,” jelas Dwi dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024).

    Di sisi lain, Dwi menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada awal 2025 berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenai tarif 11%. Kecuali, beberapa jenis barang yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak, yaitu minyak goreng curah Minyakita, tepung terigu, dan gula industri.

    Adapun untuk ketiga jenis barang tersebut, tambahan PPN sebesar 1% akan ditanggung oleh pemerintah (DTP). “Sehingga penyesuaian tarif PPN ini tidak mempengaruhi harga ketiga barang tersebut,” tutupnya.

    Terkait minyak goreng Minyakita, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebelumnya memastikan minyak goreng rakyat alias Minyakita tidak terkena kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada 2025.

    Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa PPN untuk Minyakita tidak mengalami perubahan, atau masih dipatok 11% pada tahun depan. Begitu pula dengan pengenaan PPN untuk tepung terigu.

    Dewi menjelaskan hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan dan ketersediaan bahan pokok, sehingga bahan pokok yang sebelumnya tidak terkena PPN, ke depan juga tidak terkena PPN.

    “Bahan pokok yang sebelumnya terkena PPN seperti minyak goreng Minyakita dan tepung terigu, ke depan tidak akan terkena kenaikan PPN. Kedua komoditi ini dikenakan PPN seperti saat ini sebesar 11%,” kata Dewi kepada Bisnis, Kamis (19/12/2024).

    Dewi menjelaskan bahwa pengaturan lebih lanjut masih dalam proses. “Tentunya memperhatikan asas kehati-hatian dan kepentingan yang lebih luas agar tepat sasaran dan manfaat,” tandasnya.

  • Baru 2 Bulan Prabowo Jadi Presiden, Profesional di Kabinet Merah Putih Terus Menyusut

    Baru 2 Bulan Prabowo Jadi Presiden, Profesional di Kabinet Merah Putih Terus Menyusut

    Jakarta: Tepat dua bulan setelah dilantik oleh Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, kini terdapat dinamika baru dalam komposisi Kabinet Merah Putih. Pada awal pelantikan, dari 48 nama menteri yang diangkat, sebanyak 25 orang atau lebih dari 50 persen berasal dari kalangan profesional non-partai politik.

    Namun, kini angka tersebut terus menyusut seiring pergeseran arah politik sejumlah menteri yang bergabung ke partai politik.

    Dalam perkembangan terbaru, tiga menteri yang sebelumnya dikenal sebagai profesional, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, resmi bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). 

    Baca juga: Prabowo Tepis Anggapan Banyak ‘Orang Jokowi’ di Kabinet: Pilih yang Merah Putih, Contohkan Budi Gunawan

    Ketiganya bahkan telah diberikan posisi strategis di partai. Sakti Wahyu Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum PAN, sementara Budi Santoso dan Dudy Purwagandhi masing-masing menjadi Ketua DPP PAN.

    “Saudara-saudara malam ini, saya umumkan secara resmi ketiganya telah bergabung menjadi bagian keluarga besar PAN,” ujar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Jumat 20 Desember 2024.

    Sebelum  itu, kalangan profesional di kabinet sudah tergerus dengan bergabungnya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo ke Partai Demokrat. Dalam sebuah acara resmi, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperkenalkan Dody sebagai kader baru partai berlambang Mercy tersebut.

    “Malam ini, kita menyambut keluarga baru Demokrat, Menteri Dody Hanggodo, yang kini resmi menjadi bagian dari keluarga besar kami,” kata AHY dalam kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) di Jakarta, Senin 16 Desember 2024.

    Dengan perubahan ini, posisi profesional di kabinet yang semula mendominasi mulai terpinggirkan oleh kader partai. Saat ini, PAN memiliki sembilan orang di Kabinet Merah Putih, termasuk para menteri, wakil menteri, dan utusan khusus presiden. 

    Demokrat, yang sebelumnya menjadi oposisi, kini menempatkan lima kadernya dalam posisi strategis di kabinet, termasuk AHY yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    “Dahulu Demokrat adalah oposisi, tetapi sekarang kami dipercaya untuk berada di dalam pemerintahan dan membantu Presiden Prabowo,” tegas AHY.

    Fenomena ini memunculkan pertanyaan di kalangan publik terkait arah kabinet yang sebelumnya mengedepankan profesionalisme. Apakah langkah ini merupakan bagian dari strategi politik atau justru kompromi demi stabilitas koalisi pemerintahan? 

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan ini.

    Jakarta: Tepat dua bulan setelah dilantik oleh Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, kini terdapat dinamika baru dalam komposisi Kabinet Merah Putih. Pada awal pelantikan, dari 48 nama menteri yang diangkat, sebanyak 25 orang atau lebih dari 50 persen berasal dari kalangan profesional non-partai politik.
     
    Namun, kini angka tersebut terus menyusut seiring pergeseran arah politik sejumlah menteri yang bergabung ke partai politik.
     
    Dalam perkembangan terbaru, tiga menteri yang sebelumnya dikenal sebagai profesional, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, resmi bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). 
    Baca juga: Prabowo Tepis Anggapan Banyak ‘Orang Jokowi’ di Kabinet: Pilih yang Merah Putih, Contohkan Budi Gunawan
     
    Ketiganya bahkan telah diberikan posisi strategis di partai. Sakti Wahyu Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum PAN, sementara Budi Santoso dan Dudy Purwagandhi masing-masing menjadi Ketua DPP PAN.
     
    “Saudara-saudara malam ini, saya umumkan secara resmi ketiganya telah bergabung menjadi bagian keluarga besar PAN,” ujar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Jumat 20 Desember 2024.
     
    Sebelum  itu, kalangan profesional di kabinet sudah tergerus dengan bergabungnya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo ke Partai Demokrat. Dalam sebuah acara resmi, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperkenalkan Dody sebagai kader baru partai berlambang Mercy tersebut.
     
    “Malam ini, kita menyambut keluarga baru Demokrat, Menteri Dody Hanggodo, yang kini resmi menjadi bagian dari keluarga besar kami,” kata AHY dalam kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) di Jakarta, Senin 16 Desember 2024.
     
    Dengan perubahan ini, posisi profesional di kabinet yang semula mendominasi mulai terpinggirkan oleh kader partai. Saat ini, PAN memiliki sembilan orang di Kabinet Merah Putih, termasuk para menteri, wakil menteri, dan utusan khusus presiden. 
     
    Demokrat, yang sebelumnya menjadi oposisi, kini menempatkan lima kadernya dalam posisi strategis di kabinet, termasuk AHY yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
     
    “Dahulu Demokrat adalah oposisi, tetapi sekarang kami dipercaya untuk berada di dalam pemerintahan dan membantu Presiden Prabowo,” tegas AHY.
     
    Fenomena ini memunculkan pertanyaan di kalangan publik terkait arah kabinet yang sebelumnya mengedepankan profesionalisme. Apakah langkah ini merupakan bagian dari strategi politik atau justru kompromi demi stabilitas koalisi pemerintahan? 
     
    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan ini.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • RI Prioritaskan Ekspor Produk Halal ke 5 Negara, Mana Saja?

    RI Prioritaskan Ekspor Produk Halal ke 5 Negara, Mana Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap terdapat lima negara tujuan ekspor prioritas yang bisa menjadi rekomendasi bagi produk halal Indonesia.

    Analis Perdagangan Ahli Muda Kemendag Septika Tri Ardianti mengatakan kelima negara tersebut di antaranya Malaysia, Turki, Uni Emirat Arab (UEA), Thailand, dan Arab Saudi.

    “Pasar Turki dan UEA menjadi hub perdagangan kawasan, sedangkan pasar Arab Saudi digerakkan melalui optimalisasi produk halal dalam ekosistem haji dan umrah terintegrasi,” kata Septika dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024).

    Sementara itu, Septika menyebut bahwa Malaysia dan Thailand merupakan pasar Asean yang perlu dijaga sebagai mitra perdagangan yang saling menguntungkan.

    Terlebih, ekspor produk halal ke negara-negara mayoritas muslim dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berpotensi menjadi pasar alternatif bagi ekspor Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi negara tujuan ekspor prioritas yang dikeluarkan Kemendag.

    Adapun, pertumbuhan pasar produk halal global diproyeksikan mampu tumbuh 7,6% secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan nilai mencapai USD$492 miliar pada 2027.

    Kemendag juga menyampaikan bahwa sebagian besar negara yang menyediakan produk halal di negara-negara OKI adalah China, Amerika Serikat (AS), dan Prancis.

    Sementara itu, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KNEKS Putu Rahwidhiyasa menilai, Indonesia harus menjadi penyedia produk ekspor yang terjamin kualitas dan kehalalannya.

    Saat ini, kata Putu, kebutuhan produk halal di negara OKI lebih banyak disediakan oleh negara-negara China, Uni Eropa, dan Amerika.

    “Di tengah kelesuan pasar domestik negara negara tersebut, Indonesia harus menjadi penyedia produk ekspor yang terjamin kualitas dan kehalalannya,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Komite Tetap Timur Tengah dan OKI Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Mohammad Bawazeer menuturkan, Indonesia perlu mengoptimalkan posisi sebagai anggota OKI untuk memudahkan perdagangan produk halal Indonesia di tingkat global.

    Menurutnya, salah satu pasar yang menjadi prioritas adalah Arab Saudi, terutama terkait dalam hal ekosistem haji dan umrah.

    “Pasar Timur Tengah seperti Arab Saudi, Oman, Bahrain, Kuwait, Qatar, UEA, Lebanon, Yaman, dan Iran harus kita maksimalkan. Tantangan kita adalah regulasi dan penggunaan standar produk internasional, karakteristik, serta budaya bisnis yang unik,” tuturnya.

    Adapun, Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyatakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

    Dalam hal ini, BPJPH bertugas untuk menyelenggarakan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Nilai Ekspor Produk Halal RI Tembus Rp673,9 Triliun hingga Oktober 2024

    Nilai Ekspor Produk Halal RI Tembus Rp673,9 Triliun hingga Oktober 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat nilai ekspor produk halal Indonesia mencapai US$41,42 miliar atau setara Rp673,9 triliun sepanjang Januari–Oktober 2024.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Mardyana Listyowati mengatakan pada periode yang sama, surplus neraca perdagangan produk halal Indonesia mencapai US$29,09 miliar.

    Bahkan, Mardyana menyebut ekspor produk halal dapat mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.

    “Kami lihat hal ini sebagai suatu pencapaian dan menunjukkan potensi produk halal untuk semakin dikembangkan,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024).

    Jika menengok kinerja ekspor produk halal per sektor pada periode Januari—Oktober 2024, sektor makanan olahan mendominasi nilai ekspor, yakni mencapai US$33,61 miliar.

    Kemudia, ada pakaian muslim dengan nilai ekspor mencapai US$6,83 miliar. Diikuti dengan nilai ekspor farmasi senilai US$612,1 juta dan kosmetik US$362,83 juta.

    “Kami apresiasi kolaborasi para pemangku kepentingan dalam mendorong kinerja ekspor produk halal Indonesia,” ujarnya.

    Pada periode yang sama, Mardyana mengungkap negara tujuan ekspor produk halal Indonesia di antaranya mencakup Amerika Serikat (AS), China, India, Pakistan, dan Malaysia.

    Dia juga menambahkan bahwa neraca perdagangan produk halal Indonesia menunjukkan peningkatan tren surplus sebesar 10,86% pada periode 2019—2023.

    Bukan hanya itu, Mardyana menuturkan bahwa rekor surplus tertinggi dicatatkan pada 2022 yang mencapai US$47,7 miliar. “Hal ini menunjukkan momentum yang telah terbangun bagi perdagangan produk halal Indonesia, terutama dari sisi ekspor,” imbuhnya.

    Adapun, dari sisi ekspor, terdapat tren peningkatan nilai produk halal Indonesia hingga 10,95% per tahun pada periode lima tahun terakhir, atau dari 2019–2023. Pada 2023, nilainya mencapai US$50,54 miliar, sedangkan pada 2019 nilainya sebesar US$37,29 miliar.

    Lebih lanjut, Mardyana menyampaikan metode penghitungan ekspor produk halal akan terus dikembangkan dengan mengadopsi kode HS halal di sektor fesyen, tekstil, farmasi, dan kosmetik.

    Upaya ini dijalankan sesuai penahapan pemberlakuan sertifikasi halal produk melalui Kelompok Kerja Kodifikasi Produk Halal di bawah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

    Perlu diketahui, saat ini pemerintah juga telah memiliki Kelompok Kerja Percepatan Ekspor Produk Halal Indonesia, yakni Indonesia Halal Export Incorporated.

    Kelompok kerja ini memiliki empat fokus yang dikembangkan, yaitu akses pasar, inkubasi dan produksi, pembiayaan syariah, serta perjanjian dan MRA sertifikasi halal.

    Mardyana menjelaskan kelompok kerja ini dibentuk oleh KNEKS dengan melibatkan 12 kementerian dan lembaga untuk bersinergi mempercepat ekspor produk halal.

  • Profil Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP yang Jadi Waketum PAN 2024-2029

    Profil Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP yang Jadi Waketum PAN 2024-2029

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mengumumkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono sebagai Wakil Ketua Umum PAN untuk periode 2024-2029.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas dalam acara Workshop Partai Amanat Nasional bertajuk “Terdepan Mewujudkan Kedaulatan Pangan” di Surabaya, pada kamis (19/12/2024).

    Tak hanya mengumumkan Sakti Wahyu Trenggono sebagai salah satu petinggi PAN, Zulhas juga mengangkat Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN.

    “Malam ini hanya pengumuman, Pak Sakti Wahyu Trenggono sebagai Wakil Ketua Umum PAN, Budi Santoso sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN, Dudy Purwagandhi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,” kata Zulhas dalam acara tersebut.

    Sementara itu, Sakti Wahyu Trenggono juga turut menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah pergi dari partai berlogo matahari putih tersebut.

    “Saya tidak pernah pergi [dari PAN] saya Wakil Bendahara Umum PAN di tahun 2012,” pungkas dia.

    Profil Sakti Wahyu Trenggono

    Sakti Wahyu Trenggono lahir di Semarang pada 3 November 1962. Dia merupakan sarjana (S1) Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB), dan S1 School of Information System Universitas Bina Nusantara (Binus University). 

    Pendidikannya dilanjutkan ke jenjang S2 dalam program Magister Manajemen di Institut Teknologi Bandung (ITB). Setelah lulus dari ITB, Trenggono memulai karirnya di PT Astra Honda Motor dan bekerja di perusahaan itu selama 11 tahun. 

    Dia kemudian memiliki perusahaan PT Solusindo Kreasi Pratama (SKP) dan PT Tower Bersama Infrastruktur, dua perusahaan yang bergerak di sektor menara telekomunikasi. Kedua perusahaan tersebut tumbuh menjadi penyedia menara telekomunikasi terbesar di Indonesia. 

    Lalu dia mendirikan PT Teknologi Riset Global (TRG) Investama, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, teknologi, properti, media, dan e-commerce. 

    Selanjutnya, karier politik Sakti Wahyu Trenggono dimulai saat dia bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Dia tercatat sebagai salah satu tokoh dalam tim kampanye pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin, pada Pilpres 2019. 

    Selain itu, Sakti Wahyu Trenggono juga sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) mendampingi Menteri Pertahanan (Menhan) RI saat itu Prabowo Subianto. 

    Diketahui juga, jabatan menteri yang diembannya saat ini bukanlah hal yang baru bagi Trenggono, pasalnya dia sudah pernah dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) periode 2019–2024. 

  • Mendag Lepas Ekspor Kacang dan Perikanan ke Belanda, Nilai Rp2,5 Miliar

    Mendag Lepas Ekspor Kacang dan Perikanan ke Belanda, Nilai Rp2,5 Miliar

    Bisnis.com, MALANG – Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas ekspor produk kacang tunggak dan produk perikanan berupa ikan nila dan ikan lele asap/asin senilai Rp2,5 miliar perdana ke Belanda pada hari ini, Kamis (19/12) di Betek, Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Produk yang diekspor merupakan produksi Desa Sejahtera Astra Insan Madani Sukses di bawah binaan Astra.

    “Pelepasan ekspor produk kacang tunggak dan produk perikanan ke Belanda ini merupakan bukti nyata bahwa produk-produk UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar global. Kami mengapresiasi Astra yang terus berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Desa Sejahtera Astra. Desa Sejahtera Astra Insan Madani Sukses adalah contoh nyata bahwa UMKM Indonesia bisa memperluas jangkauan pasar ke pasar global,” ucap Mendag Budi Santoso.

    Dalam sambutannya, Mendag Budi Santoso menyampaikan tiga program utama Kemendag, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor).

    Mendag Budi Santoso juga menekankan pentingnya perluasan pasar ekspor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Sebagai salah satu upaya untuk memperluas pasar ekspor serta mempertahankan surplus neraca perdagangan, Pemerintah Indonesia telah membuka akses ke sejumlah pasar internasional melalui perjanjian dagang dengan berbagai negara.

    “Dengan adanya perjanjian perdagangan ini, produk-produk Indonesia berkesempatan untuk memasuki pasar yang lebih luas, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional dan daerah,” tambah Mendag Budi Santoso.

    Selain itu, Mendag Budi Santoso menjelaskan, Kementerian Perdagangan memiliki 46 perwakilan dagang di luar negeri yang berperan penting dalam peningkatan ekspor. “Kemendag memiliki program business matching. Pada program ini, para perwakilan perdagangan akan membantu untuk mempertemukan eksportir dengan buyer. Para pelaku UMKM ekspor dapat memanfaatkan kehadiran perwakilan perdagangan di luar negeri untuk menembus pasar mancanegara,” ujar Mendag Budi Santoso.

    Mendag Budi Santoso juga mengungkapkan keinginannya untuk memperbanyak desa-desa berpotensi ekspor atau Desa Ekspor, dimulai dari Malang. “Kami akan mengembangkan desa ekspor, yang sudah dimulai di Malang ini, agar masyarakat di desa tidak tertinggal dalam hal kesejahteraan dibandingkan dengan yang ada di kota. Kami ingin memastikan desa-desa ini juga dapat terhubung dengan pasar global dan dikenal di negara lain,” ujar Mendag Budi Santoso.

    Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah mengungkapkan, pelepasan ekspor kacang tunggak dan produk perikanan yang secara total nilainya mencapai Rp63,2 miliar akan dikirim secara bertahap dalam kurun waktu satu tahun.

    Riza juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dalam mendorong perkembangan bangsa melalui empat pilar program tanggung jawab sosial Astra, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan. “Dengan pendekatan bantuan yang tepat sasaran dan sinergi bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Astra berharap produk- produk unggulan Desa Sejahtera Astra dapat berkembang secara signifikan hingga menjadi kebanggaan bangsa untuk hari ini dan masa depan Indonesia,” ujar Riza.

    Mendag Budi Santoso juga meresmikan pabrik Desa Sejahtera Astra Insan Madani Sukses yang akan digunakan untuk produksi kacang tunggak dan produk perikanan. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti. Selain itu, Mendag Budi Santoso juga meninjau pameran produk UMKM yang digelar di lokasi acara pelepasan ekspor.

    Program Desa Sejahtera Astra (DSA) adalah kontribusi sosial Astra yang dimulai sejak 2018. Program ini fokus pada pengembangan produk unggulan desa (prukades) dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan, pelatihan dan pendampingan, serta fasilitasi modal dan pemasaran. Sejak 2018, terdapat 401 Desa Sejahtera Astra yang telah berhasil melakukan ekspor dengan total valuasi ekspor sebesar Rp343 miliar pada 2020–2024.

    Turut mendampingi Mendag Budi Santoso dalam pelepasan ekspor, yaitu Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Mardyana Listyowati. Turut hadir dalam acara ini, yaitu Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah, Komisi VII DPR RI Dapil Jawa Timur V Ma’ruf Mubarok, Bupati Malang M. Sanusi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Iwan, serta Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi.

  • Isu Politik Terkini: Jokowi Dinilai Cocok Gabung Gerindra hingga Zulhas Umumkan Pengurus PAN

    Isu Politik Terkini: Jokowi Dinilai Cocok Gabung Gerindra hingga Zulhas Umumkan Pengurus PAN

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Jumat (13/12/2024). Berita mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai cocok gabung Gerindra menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait optimisme publik terhadap Prabowo-Gibran untuk menjalankan program prioritasnya, Zulkifli hasan yang mengumumkan susunan pengurus PAN, Efendi Simbolon yang mengajak Megawati dan Jokowi berdamai, hingga survei LPI terkait kinerja menteri Kabinet Merah Putih.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Publik Nilai Jokowi Cocok Gabung dengan Partai Gerindra
    Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) cocok bergabung dengan Partai Gerindra seusai keluar dari PDIP. Kehadiran Jokowi di Gerindra akan saling menguntungkan dan faktor kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pengikat.

    Hal ini disampaikan Wakil Direktur LPI Ali Ramadhan dalam acara peluncuran hasil survei bertajuk “Evaluasi Kabinet Merah Putih Akhir Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025” di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

    Berdasarkan data hasil survei tentang partai Jokowi, kata Ali, sebanyak 37,84% responden menginginkan dia bergabung dengan Partai Gerindra. Lalu disusul dengan Partai Golkar sebanyak 23,48%, PKB sebanyak 8,15%, PAN sebanyak 6,58%, Partai Demokrat 5,53% dan terakhir PKS sebanyak 2,52%. Sisanya responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

    2. Mayoritas Publik Optimistis Prabowo-Gibran Bakal Sukses Wujudkan Program Prioritas
    Survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik optimistis pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa memujudkan visi misi dan program prioritas, seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, energi dan hilirisasi. Dengan komposisi kabinet saat ini, publik menilai Prabowo-Gibran bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan program-program prioritasnya.

    Sebanyak 63,1% responden menilai cukup yakin dan 16,5% menilai sangat yakin bahwa Prabowo-Gibran mampu meneruskan dan mengembangkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Sementara publik yang tidak yakin Prabowo-Gibran mampu mewujudkan programnya sebanyak 2,2% dan kurang yakin sebanyak 13,5%. Sisanya menjawab tidak tahu dan tidak menjawab.

    3. Zulhas Umumkan Pengurus PAN, Menteri Sakti Wahyu jadi Waketum
    Selain berita publik yang menilai Jokowi cocok masuk Gerindra, isu politik lainnya yang juga menjadi perbincangan hangat yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumumkan jajaran pengurus PAN yang menjadi menteri dan utusan presiden di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Zulhas menyebut ada sembilan pengurus PAN yang masuk dalam Kabinet Merah Putih.

    Selain Zulhas yang menjabat menteri koordinator bidang pangan, delapan pengurus PAN yang berada di jajaran kabinet Prabowo-Gibran adalah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Wakil Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani.

    4. Effendi Simbolon Ajak Megawati Berdamai dengan Jokowi
    Mantan politisi PDIP Effendi MS Simbolon menyampaikan pesan Natal agar Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bisa berdamai dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pesan ini disampaikan Effendi Simbolon saat menggelar Simbolon Mar Natal 2024 di Gedung Smesco, Jakarta pada Kamis (19/12/2024) malam.

    Effendi Simbolon menilai hingga saat ini masih banyak yang mencintai sosok Jokowi. Menurutnya, jasa Jokowi bagi partai maupun bangsa ini begitu besar.

    Dalam kesempatan tersebut Effendi Simbolon juga berharap pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membawa Indonesia kepada keadaan yang lebih baik.

    5. Daftar 10 Menteri Terbaik Kabinet Merah Putih, Budi Gunawan Tempati Posisi Teratas
    Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan Menko Polkam Budi Gunawan menjadi menteri terbaik Kabinet Merah Putih atau kabinet Prabowo-Gibran.

    Berdasarkan hasil survei LPI tersebut menunjukkan mayoritas responden menilai kinerja Budi Gunawan terbaik di antara 10 menteri kabinet yang terjaring, meskipun selisih dengan menteri yang lain tidak terlalu berbeda jauh.

    Dari berbagai aspek yang diukur LPI, Budi Gunawan unggul dibandingkan menteri yang lainnya, yakni di aspek kinerja, dimensi progam kerja, dan kapasitasnya bekerja sesuai dengan visi-misi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Ali mengatakan sebanyak 92,36% responden menilai Budi Gunawan mempunyai kecakapan, well communicated terhadap awak media serta mempunyai kapasitas dan pengalaman yang lebih dari cukup untuk memimpin institusinya.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya Jokowi yang dinilai cocok gabung Gerindra.

  • Bangkitkan Industri Susu Lokal, Menko Pangan Resmikan Kandang Sapi Perah Rakyat di Pasuruan – Halaman all

    Bangkitkan Industri Susu Lokal, Menko Pangan Resmikan Kandang Sapi Perah Rakyat di Pasuruan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meresmikan kandang sapi perah rakyat di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (18/12/2024).

    Langkah ini dilakukan sebagai bentuk perhatian ekstra pemerintah terhadap industri susu lokal.

    Kehadiran event ini juga disertai aksi minum susu bersama Menko Pangan dengan masyarakat Pasuruan dan anak sekolah yang berjumlah 2.000 orang, dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis bagi anak Indonesia.

    Lebih lanjut soal perkembangan industri susu lokal, Zulhas mengatakan kandang sapi perah rakyat nantinya bisa dimanfaatkan oleh peternak dengan kapasitas sebesar 500 ekor.

    Menko Zulhas juga menyebutkan tentang keinginannya dalam mewujudkan swasembada susu untuk mencapai kemandirian pangan di Indonesia dengan menjanjikan impor 100.000 ekor sapi perah dari Amerika dan Australia untuk gabungan koperasi susu Indonesia.

    Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan populasi susu perah agar ketergantungan impor susu dapat dikurangi.

    Selain itu Zulkifli Hasan bahwa pemerintah telah siap mengatur kuota susu impor.

    “Komoditi susu memang tetap diberikan kuota, tapi akan diatur dengan baik, sistemnya akan diatur,” ujarnya.

    Ketua Umum PAN ini menjelaskan, bahwa produksi susu lokal nantinya dapat terserap maksimal dan hal ini tengah diusahakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan melalui Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

    “Kementan akan memberikan rekomendasi kepada importir susu dengan sejumlah syarat, seperti keharusan dalam membeli dan menyerap susu dari peternak lokal,” kata Zulhas.

    Apabila tidak dipatuhi, maka izin rekomendasi impor susu tidak akan dikeluarkan oleh Kementan.

    Dengan begitu, langkah ini pun berdampak baik untuk melindungi para peternak susu lokal Tanah Air.

    “Kalau mau impor susu itu harus ada izin rekomendasi dari Kementan. Kementan tidak akan memberikan rekomendasi jika importir tidak mau membeli dari susu lokal,” ucapnya.

    Menurutnya, faktor utama permintaan susu lokal adalah program makan bergizi gratis untuk anak anak sekolah dan ibu hamil.

    Presiden Prabowo juga dikabarkan segera menerbitkan Perpres untuk Peternak Sapi untuk mendukung kesuksesan program unggulan ini.

    “Jika produksi susu dalam negeri meningkat, kita tidak hanya akan mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi peternak lokal,” kata Zulhas.