Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Airlangga: Harbolnas 2024 Catatkan Transaksi Rp 31,7 Triliun – Halaman all

    Airlangga: Harbolnas 2024 Catatkan Transaksi Rp 31,7 Triliun – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus memberikan dukungan nyata bagi program yang berfokus pada UMKM dan industri dalam negeri, salah satunya yakni melalui program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas).

    Untuk tahun ini, program tersebut telah diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman pada tanggal 6 Desember 2024 lalu.

    Pertumbuhan yang signifikan pada kontribusi produk lokal menjadi indikator positif terhadap potensi masa depan Harbolnas.

    Hal ini juga mencerminkan peningkatan kesadaran konsumen untuk terus mendukung produk dalam negeri melalui platform e-commerce.

    Program Harbolnas diharapkan dapat terus menunjukkan peran dalam mendorong daya beli masyarakat sekaligus mendukung produk-produk lokal agar mampu bersaing di pasar domestik dan internasional.

    “Dalam upaya menciptakan pasar yang kuat bagi produk dalam negeri, Pemerintah terus mendorong promosi dan kampanye agar masyarakat lebih memilih produk lokal.”

    “Ketika pasar untuk produk lokal sudah terbentuk, maka suplai akan mengikuti secara otomatis. Langkah ini juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada produk impor,” ujar Airlangga dikutip, Sabtu (28/12/2024).

    Menurutnya, Harbolnas sendiri telah berlangsung sejak 12 tahun lalu dan juga turut  berkontribusi bagi peningkatan ekonomi digital nasional.

    Program Harbolnas 2024 berlangsung mulai tanggal 10 hingga 16 Desember 2024.

    Dalam penyelenggaraan tahun ini, Harbolnas mampu mencetak total transaksi sebesar Rp31,2 triliun dengan average spending per orang mencapai Rp318.000,-. 

    Hal ini sekaligus mencerminkan antusiasme luar biasa dengan tidak kurang dari 98 juta pelanggan yang melakukan belanja memanfaatkan momentum Harbolnas.

    Catatan yang menggembirakan ini mengalami peningkatan sekitar 21,4 persen (yoy) dibandingkan total transaksi pada tahun 2023 yang mencetak angka Rp25,7 triliun.

    Produk-produk lokal juga mampu mendominasi keseluruhan penjualan dengan porsi sebanyak 52?n dengan nilai transaksi yang mencapai sebesar Rp16,1 triliun atau mengalami peningkatan sekitar 31% (yoy).

    Pakaian olah raga dan aksesori fashion, personal care, serta makanan dan minuman menjadi tiga kategori produk yang mendomininasi penjualan dalam Harbolnas 2024 baik secara overall maupun untuk produk lokal.

    Para pembeli dalam gelaran program ini juga menjadikan Live Shopping yang menyediakan review produk secara online sebagai fitur yang paling diminati dan 50% pembeli melakukan pembelian melalui link afiliasi yang dibagikan di media sosial.

    Di Harbolnas 2024 sebanyak 407 peserta yang berpartisipasi mulai dari pedagang (merchant), ritel daring, hingga penyedia layanan lokapasar.

    Ajang Harbolnas tahun ini juga menjadi capaian tertinggi untuk seller yang baru onboarding dibandingkan masa sebelum pandemi.

    Kehadiran Harbolnas 2024 tidak sekedar menjadi perayaan belanja online, melainkan juga langkah nyata untuk mendukung peningkatan perekonomian nasional dan penjualan produk lokal.

    Pemerintah juga memberikan dukungan bagi program belanja murah lainnya seperti program Belanja di Indonesia Aja do 20-29 Desember 2024 dan EPiC Sale (Every Purchase is Cheap) di 22-31 Desember 2024.

    “Kami optimis dengan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, target pertumbuhan ekonomi melalui sektor konsumsi dapat tercapai. Harbolnas menjadi bukti nyata bahwa aktivitas belanja masyarakat turut menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi,” kata Airlangga.

  • ESDM menyelesaikan 1.757 permohonan RKAB per 26 Desember 2024

    ESDM menyelesaikan 1.757 permohonan RKAB per 26 Desember 2024

    Seluruh tahapan evaluasi dilakukan secara cermat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

    Jakarta (ANTARA) – Per 26 Desember 2024, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyelesaikan 1.757 permohonan perizinan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Minerba.

    Adapun 1.757 permohonan perizinan tersebut terdiri atas 830 permohonan perizinan RKAB untuk komoditas mineral periode 2024-2026 dan 927 permohonan perizinan untuk komoditas batu bara.

    “Dari jumlah (komoditas mineral) tersebut, 336 izin disetujui untuk produksi, 224 izin disetujui tanpa produksi, 262 ditolak, 6 dalam tahap evaluasi, dan 2 menunggu tanggapan,” ujar Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.

    Komoditas mineral yang mendapat persetujuan meliputi nikel (207 izin), timah (107), bauksit (37), galena (130), emas dan mineral pengikut (90), besi (74), tembaga (9), dan komoditas lainnya (56).

    Untuk komoditas batu bara, Ditjen Minerba telah menyelesaikan 927 perizinan, dengan rincian 736 izin disetujui, 66 ditolak, 120 dikembalikan, dan 5 permohonan dalam proses evaluasi lebih lanjut.

    Ditjen Minerba juga terus memutakhirkan data persetujuan perubahan RKAB. Per 20 Desember 2024, dari 120 dokumen perubahan RKAB yang sebelumnya dikembalikan untuk perbaikan, 118 telah diperbaiki oleh pemohon.

    Dari jumlah tersebut, 79 dokumen disetujui, 19 ditolak, 17 dikembalikan untuk perbaikan lebih lanjut, dan 3 dokumen masih dalam proses evaluasi.

    “Seluruh tahapan evaluasi dilakukan secara cermat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata Tri.

    Ia menjelaskan bahwa Kementerian ESDM terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki tata kelola pertambangan minerba.

    Perbaikan sistem dan tata kelola yang dilakukan diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha pertambangan, tetapi juga memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta perekonomian nasional.

    Perbaikan lainnya yang telah dilakukan Kementerian ESDM adalah bersinergi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia dalam pengembangan Sistem Informasi Mineral Batu Bara (SIMBARA). SIMBARA mengintegrasikan sejumlah aplikasi pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga mineral dan batubara.

    “SIMBARA mencakup rangkaian proses tata kelola minerba dari hulu ke hilir, mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, ekspor, proses clearance di pelabuhan untuk pengangkutan atau pengapalan, termasuk pemenuhan kewajiban pembayaran pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan devisa hasil ekspor,” kata Tri pula.

    Saat ini, Kementerian ESDM juga melakukan penyelesaian tahap akhir sistem digital terpadu Minerba One, yang menyatukan sistem pendataan, evaluasi, persetujuan, pemantauan, pembinaan, hingga pengawasan secara digital tata kelola mineral dan batu bara.

    Minerba One direncanakan dapat diluncurkan pada awal tahun 2025.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pro Kontra Thrifting, Solusi Berhemat dan Peluang Bisnis hingga Kendala Regulasi – Page 3

    Pro Kontra Thrifting, Solusi Berhemat dan Peluang Bisnis hingga Kendala Regulasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Di Indonesia, praktik thrifting sering menghadapi tantangan hukum karena adanya regulasi yang melarang impor barang bekas. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi industri tekstil lokal serta kesehatan dan keselamatan konsumen.

    Beberapa regulasi yang mengatur thrifting adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah melarang impor barang bekas, termasuk pakaian, yang dapat mengganggu kesehatan, keamanan, dan lingkungan.

    Kemudian ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 mengenai larangan khusus pada impor pakaian bekas untuk melindungi industri dalam negeri dan mencegah penyebaran penyakit melalui pakaian bekas.

    Ketentuan Jual Barang Bekas

    Pada dasarnya, bisnis thrifting atau menjual barang bekas tidak dilarang oleh Pemerintah Indonesia, sepanjang barang bekas yang dijual bukan barang-barang yang dilarang oleh pemerintah seperti pakaian impor bekas.

    Hal ini dapat dilihat dengan adanya kode KBLI 47742 tentang perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas.

    Kelompok KBLI nomor 47742 mencakup usaha perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas, seperti baju bekas, celana bekas, mantel bekas,selendang bekas dan topi bekas. Oleh karena itu, yang dilarang bukan bisnis thrifting dari dalam negeri, melainkan kegiatan impor pakaian bekas atau thrifting dari luar negeri.

    Meski ada larangan impor, thrifting tetap berkembang dengan cara-cara yang legal. Hal itu tak mengherankan, mengingat pergeseran thrifting yang kini menjadi tren fashion.

    Seorang karyawan swasta, Arista (28), mengaku telah lama memanfaatkan barang thrifting mulai dari pakaian hingga pernak-pernik. Mulanya, dia gemar thrifting saat kuliah. Dia merasa perlu untuk menjaga penampilan namun dengan ongkos yang minim. Maka berburu barang bekas menjadi solusi.

    “Saat SMA pakai seragam. Pas kuliah setiap hari pakai baju bebas, jadi mix and match. Pengennya beda dari yang lain. Tapi boncos juga kalau selalu belanja di mall. Belum lagi barangnya sejuta umat,” kata Arista kepada Liputan6.com, Jumat (27/12/2024).

    Meski begitu, Arista mengaku tidak lantas menjadi impulsif untuk berburu barang bekas dengan harga miring. Menurut dia, membeli pakaian bekas tidak hanya hemat, tetapi juga membantu mengurangi limbah tekstil dan jejak karbon.

     

  • Eks PM Pendongkrak Ekonomi India Manmohan Singh Meninggal Dunia

    Eks PM Pendongkrak Ekonomi India Manmohan Singh Meninggal Dunia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mantan Perdana Menteri India Manmohan Singh meninggal dunia di usia 92 tahun.

    Singh dilarikan ke rumah sakit usai “kehilangan kesadaran” ketika berada di rumahnya pada Kamis (26/12).

    Ia dibawa ke All India Institute of Medical Sciences di New Delhi, tempat dirinya menjalani perawatan untuk kondisi medis terkait usia.

    Dokter telah berupaya melakukan upaya darurat namun ia akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Kamis (26/12) malam.

    Perdana Menteri India Narendra Modi telah menyampaikan belasungkawa atas kepulangan Singh. Dia menyebut sang mantan PM merupakan salah satu “pemimpin paling terkemuka” di negara itu.

    “Sebagai seorang Perdana Menteri, dia telah melakukan upaya ekstensif untuk meningkatkan kehidupan masyarakat,” kata Modi di X, Kamis.

    Manmohan Singh adalah perdana menteri pertama India dari minoritas Sikh. Ia memimpin negara itu dari 2004 hingga 2014 dalam dua masa jabatan penuh yang jarang terjadi di negara demokrasi terbesar dan seringkali penuh gejolak tersebut.

    Singh merupakan ekonom lulusan Oxford. Ia dikenal sebagai arsitek reformasi besar-besaran yang membuka perekonomian India, mendorong pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya selama bertahun-tahun, dan mengentaskan kemiskinan bagi puluhan juta masyarakat negara itu.

    Di masa pemerintahan Singh, India dan Amerika Serikat menjalin hubungan yang hangat karena penandatanganan kesepakatan energi nuklir bersejarah antara kedua negara pada 2008.

    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah menyampaikan belasungkawa atas kepergian Singh. Dalam pernyataannya, Blinken menyebut Singh “salah satu pendukung terbesar kemitraan strategis AS-India.”

    “Kami berduka atas meninggalnya Dr. Singh dan akan selalu mengingat dedikasinya untuk mendekatkan Amerika Serikat dan India,” kata Blinken, seperti dikutip CNN.

    Singh merupakan pemimpin yang dikenal berintegritas dan rendah hati. Namun, serangkaian skandal korupsi di antara menteri-menteri kabinetnya telah menodai citra dia.

    Kendati begitu, tak ada satupun skandal korupsi yang menimpanya.

    Singh tidak pernah berniat mencalonkan diri untuk berada di pucuk kekuasaan. Ia ditunjuk menjadi perdana menteri oleh pemimpin Partai Kongres Sonia Gandhi, yang memutuskan menolak jabatan tersebut setelah memimpin partainya meraih kemenangan mengejutkan dalam pemilu pada 2004.

    Singh lahir pada 1932 di sebuah desa pertanian tanpa listrik yang saat itu dikuasai Inggris. Ia tumbuh dalam kemiskinan dengan sembilan saudara kandung.

    Dia belajar keras hingga akhirnya bisa berkuliah di universitas India, sebelum menuju Inggris untuk mendapatkan gelar master dari University of Cambridge dan PhD di bidang ekonomi dari Oxford.

    Setelah lulus, ia kembali ke India untuk mengajar ekonomi di kampusnya. Dia kemudian bergabung dengan Kementerian Perdagangan sebagai penasihat ekonomi pada 1971, awal mula kariernya di pemerintahan.

    Dua dekade kemudian, Singh naik pangkat menjadi menteri keuangan ketika India berada di ambang keruntuhan ekonomi, dengan cadangan devisa saat itu hanya cukup untuk beberapa pekan impor penting.

    Dengan gesit dia berupaya mengubah ekonomi India yang berorientasi ke dalam negeri, memprivatisasi perusahaan milik negara yang membengkak, dan menarik investasi asing.

    Reformasi tersebut memacu pertumbuhan ekonomi India dan mendorongnya menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia saat ini.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Karut-Marut Penyelenggaraan Angkutan Barang Berujung Kecelakaan Maut

    Karut-Marut Penyelenggaraan Angkutan Barang Berujung Kecelakaan Maut

    Jakarta –

    Kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan barang terus terulang. Kecelakaan itu sampai menewaskan beberapa korban.

    Kembali terulang, bus pariwisata Tirto Agung bernomor polisi S 7607 UW yang mengangkut rombongan pelajar SMP IT Darul Qur’an Mulia Putri Bogor, Jawa Barat, menabrak truk pengangkut pakan ternak bernomor polisi S 9126 UU di KM 77 Tol Pandaan-Malang di Malang, Jawa Timur, Senin (23/12/2024). Sebanyak empat orang meninggal dunia.

    “Hal ini menunjukkan masih buruknya penyelenggaraan angkutan logsitik yang karut marut berujung pada kecelakaan yang kerap terjadi,” kata Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.

    Menurut Djoko, armada truk menduduki peringkat kedua penyebab kecelakaan lalu lintas meski jumlah armada truk lebih sedikit ketimbang kendaraan roda empat. Pengawasan terhadap operasional angkutan barang dinilai belum maksimal.

    “Rangkaian kecelakaan yang melibatkan truk akibat rendahnya kompetensi para pengemudi, kondisi kendaraan yang kurang terawat terus terjadi. Seolah tidak belajar dari berbagai insiden sebelumnya, kejadian-kejadian ini mencerminkan lemahnya tata kelola serta kurangnya upaya perbaikan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah,” sebut Djoko.

    Selain persoalan kelebihan muatan, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) juga mencatat masalah kegagalan pengereman moda kendaraan pengangkut barang masih kerap terjadi akibat tidak adanya regulasi wajib untuk perawatan rem sebagai upaya preventif.

    Menurut Djoko, truk memang besar berperan penting dalam logistik guna mengangkut barang lebih eifisien. Namun, ukuran yang besar kerap menjadi bumerang dalam operasionalnya jika tidak dikendalikan oleh pengemudi yang handal dan perawatan kendaraan yang rutin.

    “Untuk menyelenggarakan perawatan rutin pasti memerlukan biaya yang tinggi. Juga mendapat pengemudi yang handal perlu upah yang standar demi kesejahteraannya. Biaya perawatan minim dampak dari liberalisasi angkutan barang,” katanya.

    “Di sisi lain, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT kerap menemukan adanya operasional truk pada proyek pemerintah yang melebihi dimensi dan kapasitas. Kondisi ini ironis mengingat pemerintah gencar menertibkan kendaraan kelebihan muatan yang kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas hingga kerusakan jalan. Masih terdapat sejumlah proyek negara yang kedapatan menggunakan truk yang melebihi dimensi dan kapasitas (overdimension overload/ODOL),” sebut Djoko.

    Djoko menilai, Kementerian Perhubungan seharusnya tidak hanya mengandalkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk mengatasi truk ODOL. Masih perlu bersinergi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

    “Penggunaan angkutan barang di jalan akan efektif jika perjalanan tidak lebih dari 500 km. Jarak lebih dari itu harus memanfaatkan jalur KA dan perairan. Tidak mengherankan jika kendaraan barang melintas dari Jawa Timur ke Jawa Barat atau sebaliknya yang berjarak lebih dari 500 km pasti bermuatan lebih. Demikian pula kapal yang memuat truk barang, karena tidak ada koordinasi dengan Ditjenhubla untuk membatasinya,” ucap Djoko.

    Kata dia, memanfaatkan jalur KA dan perairan dapat dilakukan untuk mengalihkan beban jalan raya. Agar lebih murah menggunakan moda KA (jarak lebih 500 km), tarif yang dikenakan bebas PPN 11 persen, tidak dikenakan track access charge (TAC) dan menggunakan BBM subsidi.

    “Sejak 2017, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah mulai membenahi persoalan ODOL, tetapi gagal karena penolakan Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta tidak didukung Kementerian Perdagangan lantaran kekhawatiran pemerintah akan naiknya setelah ditakut-takuti oleh pihak penolak. Namun tidak ada upaya dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Apindo untuk mengusulkan program membenahi masalah ODOL, selain menolak dan menakut-nakuti dengan isu inflasi,” katanya.

    “Saatnya pemerintah tidak bertindak secara reaktif saja, ketika ada masalah teriak-teriak, tetapi setelah lewat masalahnya lupa, dan nanti teriak lagi saat muncul masalah lagi. Saatnya pemerintah bertindak secara cerdas dan terencana. Kalau sudah bertindak cerdas dan terencana tapi kecelakaan lalu lintas masih tetap terjadi, baru kita bisa bilang itu nasib. Tetapi kalau kondisi pembiaran itu terjadi terus menerus, tidak bisa dikatakan itu nasib dan tidak bisa pula kesalahannya dibebankan pada masyarakat. Pemerintah harus bertanggung jawab,” pungkas Djoko.

    (rgr/lth)

  • Prabowo Perintahkan Menteri-Wamen Turun Langsung ke Lapangan Cek Kelancaran Natal dan Tahun Baru – Halaman all

    Prabowo Perintahkan Menteri-Wamen Turun Langsung ke Lapangan Cek Kelancaran Natal dan Tahun Baru – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto ternyata memerintahkan langsung anak buahnya, para menteri dan wakil menteri (wamen) di Kabinet Merah Putih, untuk memeriksa langsung di lapangan terkait dengan kelancaran Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

    Hal itu diungkap Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf usai meninjau layanan operasi Jasa Marga pada periode Nataru ini di Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC), Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/12/2024).

    Dalam tinjauannya bersama Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur, ia berkomunikasi langsung dengan petugas di pintu tol Cikarang Utama.

    Selain itu, ia bersama Subakti juga memeriksa kelancaran lalu lintas tol di JMTC melalui berbagai data yang dimiliki oleh Jasa Marga.

    Pantauan Tribunnews di JMTC, Aminuddin juga menghampiri para petugas call center Jasa Marga yang tengah bertugas. Ia sempat berdialog dengan salah satu dari mereka.

    Usai tinjauan, ia mengatakan bahwa peninjauan saat Nataru ini dilakukan sesuai arahan langsung dari Prabowo kepada para menteri dan wakil menteri.

    “Kami di Kabinet Merah Putih memang mendapatkan perintah khusus dari Bapak Presiden Pak Prabowo untuk semua menteri dan wakil menteri yang terkait dengan fasilitas publik untuk mengecek langsung ke lapangan,” kata Aminuddin.

    Ia mengatakan tinjauan ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat yang merayakan natal dan melakukan perjalanan liburan tahun baru terlayani dengan baik dan optimal. 

    “Keselamatan dan kenyamanan menjadi dua indikator penting yang harus kita pastikan berjalan dengan baik,” ujar Aminuddin.

    Untuk tinjauannya pada hari ini, ia mengatakan kondisi lalu lintas jalan tol sejak 18 Desember hingga 26 Desember pukul 06.00 WIB sangat layak dan lancar.

    Ia menyebut jumlah kendaraan yang keluar dari Jakarta sebanyak 1,3 juta pada periode 18-26 Desember pukul 06.00 WIB lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

    “Secara kumulatif jumlah ini turun dibanding tahun yang lalu. Karena jumlahnya turun, maka kecepatan rata-rata dan waktu tempuh perjalanan juga jadi lebih baik,” ucap Aminuddin.

    “Artinya apa? Artinya dari mulai tanggal 18 sampai tanggal 26 per jam 6 pagi tadi kondisi lalu lintas dinyatakan sangat layak dan sangat lancar. Alhamdulillah,” pungkasnya.

    Sebagaimana diketahui, sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo, turun ke lapangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tercukupi saat periode libur Natal dan Tahun Baru 2025.

    Kebutuhan tersebut seperti ketersediaan bahan pokok pangan yang harganya stabil, bahan bakar minyak (BBM), transportasi umum, hingga kelayakan jalan tol di berbagai daerah.

    Contohnya seperti Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso yang menjamin ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga selama periode Nataru setelah melakukan peninjauan ke lapangan,

    Menurutnya, Kementerian Perdagangan secara rutin memantau harga dan pasokan bahan pokok baik ke pasar maupun ke distributor di berbagai wilayah.

    “Kami di Kemendag berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bapok menjelang Nataru agar masyarakat Indonesia dapat merayakannya dengan nyaman,” kata Budi, dikutip Rabu (25/12/2024).

    Menjelang Nataru, Ia mengaku telah memantau harga ke pasar di sejumlah wilayah di Indonesia antara lain, Manado, Medan, Surabaya, Malang, Yogyakarta, dan Bandung. 

    Pada saat yang sama, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag turut memantau distributor Minyakita dan mengawasi Harga Eceran Tertinggi (HET)-nya ke berbagai wilayah.

    Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Kemendag untuk memastikan dan menjamin ketersediaan pasokan dan kestabilan harga bapok bagi masyarakat.

    “Sebagai sistem peringatan dini, kami secara rutin juga memantau SP2KP, termasuk poda momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), seperti Natal ini. Kemendag dapat mengambil langkah intervensi yang diperlukan apabila ditemukan fluktuasi di lapangan sehingga masyarakat Indonesia dapat merayakannya dengan nyaman,” tutur dia.

    Selain itu, Kemendag bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan pemerintah daerah untuk rutin menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM). 

    Program tersebut menyediakan bapok dengan harga terjangkau, khususnya di wilayah yang mayoritas penduduknya merayakan Nataru.

    Upaya lain yang dilakukan Mendag Busan dalam menjaga stabilitas harga dan stok bapok adalah memantau rutin harga bapok secara real-time melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikelola Kemendag.

    Pastikan Ketersediaan BBM

    Aminuddin Ma’ruf turut mengunjungi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Serambi MyPertamina Rest Area KM 43A yang ada di ruas tol Jakarta – Merak.

    Pada kunjungan tersebut, Aminuddin memastikan tidak ada kendala dalam ketersediaan BBM di SPBU-SPBU saat periode Nataru, terutama kepadatan kendaraan jelang libur akhir tahun ini tetap harus diantisipasi oleh Pertamina.

    “Tadi kita sudah meninjau ketersediaan pasokan BBM insha Allah aman, baik Pertamax, Pertalite, dan semuanya insha Allah dalam keadaan aman dan cukup, serta kami pastikan pelayanan Pertamina selama Nataru ini sudah disiapkan dengan semaksimal-maksimalnya,” Kata Aminuddin.

    Aminuddin juga meninjau layanan tambahan Pertamina Patra Niaga yang disediakan di berbagai ruas tol, bandara dan pelabuhan yaitu Serambi MyPertamina.

    “Saya juga tadi cek tensi darah dan gula darah yang difasilitas oleh Pertamina secara free charge alias gratis. Terus layani masyarakat kita dengan sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin,” ungkap Aminuddin.

    Selama masa satgas Nataru, Pertamina Patra Niaga menyiapkan 22 titik layanan serambi mypertamina di berbagai titik keramaian untuk menambah kenyamanan perjalanan masyarakat aman dan juga menyiapkan layanan tambahan pengisian BBM di jalur potensial meliputi jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama, berupa 1.820 SPBU Siaga, 4.442 Agen Siaga & 342.304 Outlet Pangkalan LPG Siaga, 56 Unit Kiosk Pertamina Siaga, 245 Unit Motorist, dan 207 Unit Mobil Tangki standby (Mobile Storage).

    Pantau Jalan Tol

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meninjau empat gerbang tol utama keluar Jakarta yakni Tol Cikupa, Tol Ciawi, Tol Cikampek Utara dan Tol Kalihurip Utama pada Selasa (24/12/2024) malam.

    Menhub Dudy didampingi Korlantas Polri Aan Suhanan untuk mengecek kondisi arus kendaraan yang diprediksi mencapai puncak arus pergi pertama pada hari ini. 

    Kendati masih berada pada kondisi ramai lancar, Menhub berpesan kepada pengguna jalan untuk mengatur waktu perjalanan, mengantisipasi kepadatan, serta menjaga kondisi badan. 

    “Istirahat jika lelah, gunakan waktu secukupnya untuk berhenti di rest area yang telah disediakan,” ujar Menhub Dudy.

    Jamin Kelancaran Telekomunikasi

    Memperlancar layanan telekomunikasi sepanjang libur Nataru, Kementerian Komunikasi dan Digital mengoperasikan mobil Stasiun Monitoring Frekuensi Radio (SMFR).

    SMFR merupakan perangkat penerima sinyal frekuensi radio dan digunakan untuk monitoring, pengukuran parameter teknis, pendeteksian sumber pancaran frekuensi radio dan mengidentifikasi pengguna frekuensi radio.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, mengatakan Kemkomdigi menyiapkan 10 SMFR selama masa liburan akhir tahun ini.

    “Ada 10 saat ini, kita operasikan di 10 kota besar,” tutur Menkomdigi saat meninjau operasional SMFR di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (24/12/2024).

    Meski saat ini ditetapkan beroperasi di wilayah kota besar, Menkomdigi memastikan operasional SMFR akan fleksibel untuk membantu memperlancar komunikasi.

    “Karena sifatnya mobile, kalau ada lonjakan misalnya di pelabuhan tertentu ini bisa kita geser,” jelas Meutya Hafid.

    Untuk memperlancar arus komunikasi selama liburan ini, Kemkomdigi juga akan dibantu oleh operator telekomunikasi di Tanah Air.

    “Operator seluler juga telah berkomitmen kepada Kementerian Komunikasi dan Digital mereka menaikkan sampai 2 kali lipat dari kapasitasnya, serta menaruh BTS-BTS mobile di wilayah-wilayah pariwisata Yang dianggap cukup ramai,” ungkapnya.

     

  • Kaleidoskop 2024: Sia-sia Mengontrol HET Minyakita, Harga di Pasaran Tetap Melambung – Halaman all

    Kaleidoskop 2024: Sia-sia Mengontrol HET Minyakita, Harga di Pasaran Tetap Melambung – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perdagangan sudah menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng Minyakita dari Rp 14 ribu per liter ke Rp 15.700 per liter.

    Tapi yang terjadi di lapangan, harga Minyakita terus melambung tanpa kendali.

    Kenaikan HET Minyakita mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

    Rencana kenaikan HET Minyakita ini telah dihembuskan sejak menteri perdagangan pada periode pemerintahan sebelumnya, yaitu Zulkifli Hasan (Zulhas)

    Kala itu, Zulhas mengusulkan kenaikan HET Minyakita karena menurut dia harganya harus dievaluasi setelah 1,5 tahun berlaku.

    “Harganya bulan depan kita evaluasi karena kan sudah 1,5 tahun. Tentu kita nanti evaluasi bulan Februari akhir,” katanya ketika ditemui usai konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2024).

    Waktu itu, menurut dia, evaluasi harga Minyakita bisa di antara mempertahankan HET Rp 14.000 per liter atau menaikkannya.

    “Apakah harus tetap Rp 14 ribu atau disesuaikan menjadi Rp 15 ribu,” ujar pria yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

    Evaluasi HET sejatinya akan dilakukan setelah Pemilu 2024. Namun, prosesnya terus mundur.

    Kemendag saat itu pun menyatakan penyesuaian Minyakita masih belum akan dilakukan setidaknya hingga setelah Lebaran 2024.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag yang saat itu dijabat Isy Karim, mengatakan bahwa proses evaluasi masih berjalan, sehingga penyesuaian HET belum akan terjadi minimal setelah Lebaran.

    “Lagi dievaluasi. soal HET masih belum akan disesuaikan sampai minimal setelah Lebaran,” ujarnya ketika ditemui Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024).

    MinyaKita (Kompas/com/Xena Olivia)

    Isy menyebut, pembahas mengenai evaluasi HET Minyakita juga harus dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

    Lalu, untuk melihat perlu berapa besar kenaikan HET ini, Isy menyebut ada tim validasi yang di antaranya diisi oleh pihak dari BPKP.

    “Itu kan ada BPKP dan sebagainya. Tim validasi itu mesti ada. Tim program minyak goreng rakyat lah masih ada tim pengawas,” ujarnya.

    Zulhas pernah mengatakan bahwa penyesuaian HET Minyakita diperlukan karena adanya kenaikan biaya input bahan dasar minyak goreng, yakni minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

    Isy Karim juga pernah mengungkap sejumlah alasan pihaknya mengusulkan kenaikan HET Minyakita ini.

    Beberapa faktor di antaranya seperti inflasi dan daya masyarakat yang memutuskan Kemendag mengusulkan kenaikan HET.

    Isy Karim (Kompas.com/Elsa Catriana)

    “Justru itu yang kami pertimbangkan kan banyak. Andil inflasi, penambahan daya beli masyarakat, banyak. Banyak yang kami pertimbangkan,” ujar Isy di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (28/5/2024).

    Zulhas akhirnya memberi sinyal kuat bahwa evaluasi yang dimaksud adalah menaikkan HET Minyakita pada Mei 2024. 

    Minyakita yang saat itu memiliki HET sebesar Rp 14.000 per liter, akan dinaikkan menjadi Rp 15 ribu per liter.

    Di tengah proses diskusi penyesuaian HET ini, Zulhas, sapaan akrabnya, mengusulkan HET yang sekarang Rp 14 ribu per liter, bisa dinaikkan sebesar Rp 1.000.

    “[Kenaikan HET Minyakita] sedang didiskusikan untuk disesuaikan. Saya usulkan sih seribu [kenaikannya],” kata Zulhas ketika ditemui di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (6/5/2024).

    Satu bulan kemudian, usulan Zulhas berubah. Dari yang sebelumnya diusulkan naik Rp 1.000, menjadi Rp 1.500.

    Zulhas mengatakan bahwa pihaknya tinggal melakukan rapat bersama pemangku kepentingan terkait perihal rencana kenaikan HET Minyakita ini.

    “Kita tinggal rapat. Saya kira naik Rp 1.500 mungkin ya. Berlakunya kita rapat dulu. Begitu selesai, langsung (naik harganya, red),” katanya kepada wartawan di Jakarta, dikutip Minggu (9/6/2024).

    Tak lama setelah itu, Zulhas kembali merevisi usulannya setelah berdiskusi dengan tim kajian.

    Ia mengaku dirinya mengusulkan kenaikan HET Minyakita menjadi Rp 15.500 per liter, tapi tim kajian menemukan HET yang sesuai untuk Minyakita adalah Rp 16.000 per liter.

    “Mudah-mudahan minggu depan sudah jadi (harga HET Minyakita Rp15.700),” kata Zulkifli di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Sabtu (22/6/2024).

    “Saya usulkan Rp15.500, tapi tim kajian mengatakan Rp16.000 gitu ya, mungkin ambil jalan tengah Rp 15.700,” sambungnya.

    Satu bulan kemudian, angka Rp 15.700 dipastikan akan menjadi HET Minyakita yang baru.

    Isy Karim saat itu mengungkapkan, HET terbaru Minyakita bakal berlaku pada akhir Juli setelah kebijakan HET diundangkan.

    “Sebenarnya Rp 15.700 kan Permendag-nya sudah dibahas, sudah selesai pembahasan,” ungkap Isy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

    “Mudah-mudahan dalam minggu depan ini, tinggal nunggu pengundangan,” sambungnya.

    Akhirnya, pada Agustus 2024, melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, HET Minyakita naik menjadi Rp 15.700 per liter.

    Menurut Zulhas, harga jual Minyakita masih dibanderol di bawah minyak goreng kemasan premium.

    Dia mengatakan, kenaikan ini dalam rangka menjaga keterjangkauan di masyarakat. HET, kata dia, ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan harga bahan baku dan keberterimaan masyarakat

    “Kami sudah melakukan kajian. Semua mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan produsen minyak goreng dan keberterimaan harga beli masyarakat,” kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (18/8/2024).

    Dia meminta masyarakat menggunakan minyak goreng kemasan dibanding yang dalam bentuk curah.

    ”Hal ini karena minyak goreng kemasan lebih terjaga kualitas, kebersihan, keamanan, dan kehalalannya dibandingkan menggunakan minyak goreng curah,” ujarnya.

    Adapun Permendag Nomor 18/2024 mengatur skema domestic market obligation (DMO) Minyak Goreng Rakyat yang dulu berbentuk curah atau kemasan kini diubah menjadi hanya dalam bentuk Minyakita.

    Peraturan tersebut juga merupakan upaya meningkatkan pasokan Minyakita.

    HET Sudah Naik, Harga di Pasaran Masih Tinggi

    Sayangnya, dengan pasokan yang ditingkatkan dan HET yang dinaikkan, HET Minyakita di pasaran tetap melambung tinggi. Saat itu, harga di pasaran masih jauh di atas HET.

    Saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian Edy Priyono mengungkap harga Minyakita di pasaran jauh di atas HET.

    Menurut data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang ia paparkan, harga rata-rata nasional Minyakita per 30 Agustus 2024 sebesar Rp 16.600 per liter.

    Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian Edy Priyono.

    Harga itu telah naik 1,22 persen secara bulanan. Selain itu, persentase selisih harga aktual dan HET mencapi 5,73 persen.

    “Untuk Minyakita ini tolong perhatian teman-teman Kementerian Perdagangan. Harga Minyakita masih di atas harga eceran tertingginya. Kemarin minggu lalu kami sempat sampaikan, kami agak worry,” kata Edy, dikutip Rabu (4/9/2024).

    Ia pun menduga, karena HET yang sebesar Rp 15.700 tidak bulat angkanya, pedagang cenderung membulatkannya.

    “Kami menduga bahwa ini mungkin pedagang cenderung membulatkan gitu ya,” ujar Edy.

    Bila dilihat per provinsi, ia mengatakan masih ada daerah yang harga Minyakita berada di bawah HET.

    Meski demikian, sebagian besar provinsi masih memiliki harga Minyakita di atas HET.

    Berdasarkan paparannya, Maluku Utara, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya menjadi lima provinsi dengan harga tertinggi Minyakita, yakni berada di rentang Rp 17.750 – Rp 18.500.

    Sementara itu, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Barat menjadi lima provinsi dengan harga terendah Minyakita, yakni berada di rentang Rp 15.333 – Rp 15.666.

    Menanggapi hal tersebut, Zulhas memastikan akan mengeceknya lebih lanjut.

    “Nanti coba saya lihat,” katanya ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

    Ditemui di tempat sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Moga Simatupang mengatakan harga Minyakita yang naik ini didasari sejumlah faktor.

    Dia mengungkap bahwa para pengusaha masih dalam proses menjadikan minyak goreng curah menjadi kemasan.

    Untuk mengubah menjadi kemasan Minyakita, ada beberapa proses yang harus dilakukan seperti mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi halal.

    Selain SNI dan sertifikasi halal, para pengusaha juga memerlukan izin edar dan ada dari mereka yang belum mendapatkannya.

    Hal itu Moga ungkap usai bertemu Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

    “Ya saya sudah ketemu GIMNI. Jadi kan kemarin ada beberapa minyak curah perlu dijadiin kemasan. Mereka perlu SNI, sertifikasi halal, dan izin edar,” ujar Moga.

    Di tengah Minyakita yang mahal ini, ia mengatakan hak ekspor milik para eksportir yang belum terealisasi.

    Hak ekspor yang belum terealisasi itu mencapai 3,5 juta ton, sehingga turut mempengaruhi stok Minyakita di pasaran. “Hak Ekspornya masih banyak, masih 3,5 juta ton,” ucap Moga.

    Harga Minyakita di Pemerintahan Baru Prabowo

    Menteri Perdagangan di Pemerintahan Prabowo-Gibran kini dijabat oleh Budi Santoso. Di era Zulhas, ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kemendag.

    Di eranya saat ini, persoalan harga Minyakita yang melampaui HET masih mengintai.

    Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, rata-rata harga Minyakita secara nasional pada pekan pertama November 2024 naik 0,59 persen.

    Pada periode tersebut, tercatat selama 1-8 November, harga Minyakita naik dari Rp 16.900 ke Rp 17 ribu per liter.

    Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/205, Budi menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar.

    Menurut dia, harga Minyakita mengalami kenaikan menjelang perayaan Nataru karena kebutuhan yang meningkat.

    Meski kebutuhan mengalami kenaikan, Budi memastikan bahwa pasokan stoknya dalam kondisi yang aman.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso. (endrap)

    “(Harga naik, red) mungkin karena kebutuhan meningkat, tapi pasokan tetap aman,” katanya ketika ditemui di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Minggu (10/11/2024).

    Ia juga pernah mengatakan bahwa harga Minyakita yang tinggi umumnya berada di kawasan timur Indonesia.

    Sementara itu, jika di wilayah barat Indonesia, harganya normal. Hal ini sesuai pantauannya di beberapa daerah Tanah Air.

    “Itu (harga Minyakita naik) secara nasional, tetapi itu kebanyakan daerah timur yang harga tinggi, di barat normal semua. Kemarin saya ke Klaten, Jogja, normal semua enggak ada masalah,” kata Budi ketika ditemui di Hotel Movenpick, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

    Adapun untuk harga Minyakita di wilayah timur Indonesia senilai Rp17.100 per kemasan.

    Oleh karenanya, Pemerintah akan memperbaiki ketersediaan stok di wilayah tersebut, agar harga Minyakita kembali normal.

    “Rata-rata Rp17.100 (di Indonesia Timur). Tetapi di daerah-daerah seperti Jawa, Sumatera masih sesuai HET Rp15.700. Itu beberapa di daerah timur, makanya tadi saya sampaikan daerah-daerah tentu akan segera kirim pasokannya,” bebernya.

    Kemendag Temukan Penyebab Harga Minyakita di Pasaran Tinggi

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap penyebab harga minyak goreng Minyakita naik melewati Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700 per liter.

    Kemendag menduga salah satu penyebab kenaikan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita di tingkat konsumen langsung akibat adanya pelanggaran oleh pelaku usaha

    Atas dugaan pelanggaran itu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag memberikan sanksi administratif kepada sejumlah pelaku usaha distribusi Minyakita.

    Hal ini disampaikan Direktur Jenderal PKTN Kemendag Rusmin Amin saat memimpin pengawasan ketersediaan, distribusi dan harga jual Minyakita di tingkat konsumen langsung di Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/12/2024).

    Pengawasan dilakukan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

    Di Bandung, Rusmin menemukan harga Minyakita di tingkat konsumen langsung mencapai Rp 16 ribu per liter.

    Dari hasil penelusuran pihaknya, kenaikan ini disebabkan rantai distribusi yang panjang dan dugaan pelanggaran penjualan dari pengecer ke konsumen langsung.

    “Sanksi administratif akan segera kami berikan,” kata Rusmin dikutip dari keterangan tertulis.

    Kemendag telah melaksanakan rapat koordinasi pengawasan distribusi Minyak Goreng Rakyat (MGR) dengan pemerintah daerah yang membidangi perdagangan di 38 provinsi.

    Langkah itu kemudian dilanjutkan pengawasan terhadap distribusi, harga, dan stok komoditas barang kebutuhan pokok (bapok) di gudang produsen, distributor, pasar tradisional, dan ritel modern.

    Lebih lanjut, Kemendag telah melakukan pengawasan distribusi Minyakita pada 13 November-12 Desember 2024 di 19 provinsi.

    278 pelaku usaha yang terdiri dari 1 produsen, 3 pengemas ulang (repacker), 100 distributor (distributor pertama D1), 35 subdistributor (distributor kedua/D2), 108 pengecer, dan 31 ritel modern telah diawasi.

    Hasil pengawasan mengindikasikan konsumen membeli Minyakita di pengecer dengan harga di atas HET Rp 15.700.

    Berdasarkan hasil pengawasan, Rusmin menambahkan, terdapat rantai distribusi yang panjang pada tingkat distributor dan pengecer yang menyebabkan harga Minyakita di atas HET.

    Sesuai regulasi, jalur distribusi Minyakita adalah produsen, D1, D2, pengecer, dan konsumen akhir.

    “Selama periode pengawasan tersebut, kami menemukan dugaan pelanggaran oleh pelaku usaha yang menyebabkan harga jual Minyakita di konsumen langsung berada di atas HET, yakni pelanggaran distribusi dari pengecer ke pengecer,” ujar Rusmin.

    “Kami akan memberikan sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha, bagi 41 pelaku usaha yang melakukan pelanggaran,” lanjutnya.

    Distribusi MGR diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

    Diatur pula melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Rakyat, Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation), dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) Minyak Goreng.

    Kemendag Temukan Minyakita Dijual Secara Bundling

    Kemendag masih menemukan minyak goreng Minyakita dijual secara bundling.

    Rusmin Amin menemukannya saat pengawasan distribusi Minyakita menjelang Natal dan Tahun Baru 2024/2025.

    Pengawasan ini dilakukan secara nasional bersama 38 dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi dan empat Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN).

    “Berdasarkan hasil pengawasan, masih ditemukan praktik bundling yang dilakukan oleh pelaku usaha,” kata Rusmin dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis (19/12/2024).

    “Praktik tersebut mengindikasikan adanya upaya untuk membebankan harga ke Minyakita akibat produk bundling yang kurang laku,” lanjutnya.

    Rusmin berharap praktik bundling ini tidak membebani harga Minyakita, sehingga tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

    Selain itu, praktik bundling juga diharapkan tidak menghambat pengecer untuk memperoleh Minyakita, sehingga distribusinya dapat diperluas dan menjangkau konsumen dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

    Berkenaan dengan praktik bundling, ia telah mengirimkan surat kepada asosiasi pelaku usaha di industri kelapa sawit.

    Surat ini ditujukan kepada Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serta 40 produsen minyak goreng.

    Surat tersebut berisi evaluasi rantai distribusi dan imbauan untuk tidak melakukan bundling Minyakita.

    Adapun sejak 13 November 2024, Kemendag telah melakukan pengawasan distribusi Minyakita terhadap 295 pelaku usaha.

    295 pelaku usaha itu terdiri dari produsen, repacker (pengemas ulang), distributor (distributor pertama/D1), subdistributor (distributor kedua/D2), pengecer, dan ritel modern.

    “Terkait pengawasan tersebut, sanksi administratif telah diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan,” ucap Rusmin. 

     

  • Cara Mengurus Izin Impor Online API-U dan API-P, Cek!

    Cara Mengurus Izin Impor Online API-U dan API-P, Cek!

    Saat ini, impor barang dari luar negeri sudah menjadi hal umum yang dilakukan oleh banyak perusahaan. Namun, proses impor tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan. Terdapat sejumlah persyaratan dan prosedur yang perlu dipenuhi, salah satunya memiliki izin impor.

    Izin impor terbagi menjadi dua kategori, yakni Angka Pengenal Impor Umum (API-U) dan Angka Pengenal Impor Produsen (API-P). Izin impor API-U dan API-P ditentukan berdasarkan jenis produk yang akan diimpor.

    Bagi pengusaha atau pebisnis yang ingin melakukan impor barang, berikut cara Mengurus Izin Impor API-U dan API-P serta syarat dokumen yang harus disiapkan. Cek selengkapnya di bawah ini.

    Pengertian izin impor API-U dan API-P

    Sebelum mengetahui cara dan syaratnya, pahami dulu apa itu izin impor API-U dan API-P. Sebab keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

    Secara umum,  API-U adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang mengimpor barang untuk tujuan perdagangan umum. Artinya, perusahaan yang memiliki izin ini dapat mengimpor berbagai macam barang sesuai dengan kebutuhan pasar.

    Sedangkan API-P adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang mengimpor barang untuk digunakan dalam proses produksi. Barang-barang yang diimpor umumnya berupa bahan baku atau komponen yang akan diproses lebih lanjut dalam kegiatan produksi.

    Syarat pengurusan API-U dan API-P dalam izin impor

    Berikut daftar syarat mengurus izin impor API-U dan API-P:

    Fotokopi KTP Milik Direktur Perusahaan: Sebagai bukti identitas diri yang sah dari direktur perusahaan yang mengurus izin. Fotokopi NPWP Pribadi Direktur Perusahaan: Bukti bahwa direktur perusahaan terdaftar sebagai wajib pajak. Fotokopi NPWP Perusahaan: Sebagai bukti bahwa perusahaan telah terdaftar sebagai wajib pajak. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (jika ada): Sebagai bukti sah pendirian perusahaan yang diakui oleh hukum. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) yang Masih Berlaku: Menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tempat usaha yang sah dan diakui pemerintah setempat. Fotokopi Surat Persetujuan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP): Bukti bahwa perusahaan telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan kegiatan usaha yang dikenakan pajak. Fotokopi Izin Usaha Industri (khusus untuk API-P): Jika perusahaan bergerak di sektor industri yang memerlukan izin khusus. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP): Bukti bahwa perusahaan telah terdaftar di Kementerian Perdagangan. Fotokopi KTP dan NPWP Pihak Lain (jika ada tanda tangan selain Direktur Utama dalam API): Untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengurusan izin telah memberikan persetujuan. Pas Foto Direktur atau Pihak yang Terlibat (Ukuran 3×4, Latar Merah, 3 Lembar): Pas foto ini diperlukan untuk keperluan administrasi. Surat Keterangan Rekening Bank (khusus untuk pengurusan API-P): Sebagai bukti bahwa perusahaan memiliki rekening bank yang aktif. Fotokopi API-U dan API-P Lama (jika ada perubahan): Jika terjadi perubahan, fotocopy izin yang lama perlu dilampirkan sebagai bukti. Foto Berwarna Papan Nama Perusahaan: Foto ini harus jelas menunjukkan papan nama perusahaan dan tampak ruangan kantor perusahaan. Surat Pengajuan Permohonan Izin Impor: Surat ini menunjukkan bahwa perusahaan telah resmi mengajukan permohonan izin impor, beserta dokumen asli yang diperlukan. Bukti Kepemilikan Tempat Usaha: Fotokopi sertifikat atau perjanjian sewa kantor sebagai bukti bahwa perusahaan memiliki tempat usaha yang sah.

    Setelah semua dokumen tersebut lengkap, perusahaan dapat mengajukan permohonan API-U atau API-P sesuai dengan kebutuhan dan jenis barang yang akan diimpor.

    Cara mengurus izin impor

    Pengurusan izin impor dapat dilakukan melalui layanan Online Single Submission (OSS), yaitu aplikasi resmi dari Kementerian Perdagangan. Anda hanya perlu mengikuti petunjuk yang ada dalam menu aplikasi tersebut.

    OSS ditujukan untuk semua jenis perusahaan yang ingin mengajukan izin usaha di Indonesia, baik perorangan maupun badan usaha, baik UMKM maupun non-UMKM.

    Sebagai alternatif, perizinan impor juga bisa diurus melalui jasa pengurusan izin. Namun, pastikan terlebih dahulu bahwa jasa tersebut legal dan terpercaya.

    Dengan memahami dan memenuhi semua syarat yang disebutkan, proses pengurusan izin impor dapat berjalan lancar. Meskipun terdengar rumit, seluruh proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa impor barang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

  • Angka PHK Berpotensi Tembus 280.000 akibat Permendag 8/2024

    Angka PHK Berpotensi Tembus 280.000 akibat Permendag 8/2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperkirakan jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi terus meningkat, terutama dari sektor industri tekstil.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, setelah 80.000 pekerja terkena PHK pada 2024, angka itu berpotensi bertambah hingga mencapai 280.000 pekerja.

    “Data kami menyebut angka PHK berpotensi mencapai 280.000 kasus,” ucapnya di Jakarta, Rabu (25/12/2024).

    Tak hanya jumlah potensi angka PHK, Noel, sapaan akrab Immanuel, menyebut 60 perusahaan pada industri tekstil juga akan melakukan PHK, yang berpotensi berdampak pada 200.000 pekerja.

    Menanggapi data angka PHK di Indonesia tersebut, Kemenaker tetap optimistis langkah PHK bisa diminimalisir pada industri tersebut.

    “Kami tetap berusaha agar PHK tidak terjadi. Jadi, kami tidak ingin mengambil kesimpulan yang pesimistis. Masih ada harapan untuk menekan angka PHK,” ucapnya.

    Noel menyebutkan bahwa salah satu penyebab utama dari kondisi ini adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024. Berdasarkan laporan dari asosiasi pengusaha, aturan tersebut dinilai kurang mendukung keberlangsungan industri, khususnya tekstil.

    Karena itu, Noel mendukung revisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang merupakan revisi ketiga dari Permendag Nomor 36 Tahun 2024.

    “Saya sepakat untuk melakukan revisi. Jawaban saya jelas, setuju,” ungkap Noel.

    Ia menyebut, regulasi ini melemahkan daya saing industri dalam negeri dengan mempermudah masuknya bahan baku dan barang jadi ke pasar domestik, yang pada akhirnya memaksa industri untuk mengurangi jumlah pekerjanya.

    “Kami ingin melindungi karyawan, dan aturan ini sangat berisiko bagi industri tekstil Indonesia,” tambah Noel.

    Noel yakin bahwa revisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dapat mengurangi salah satu faktor utama yang memengaruhi lonjakan angka PHK di Indonesia.

    “Saya berharap dapat menjadi jembatan komunikasi antara sektor industri, pekerja, dan pemerintah dalam menghadapi tantangan PHK ini,” tuturnya.

  • Berbagi Kuasa lewat Kursi Wakil Menteri

    Berbagi Kuasa lewat Kursi Wakil Menteri

    JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan segera menambah jumlah wakil menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju. Langkah ini konon sengaja diambil untuk melunasi ‘utang’ politik presiden kepada para pendukung yang belum kebagian jatah.

    Kabar penambahan jumlah wakil menteri ini kali pertama disampaikan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Menurut Moeldoko, ada enam jumlah wakil menteri yang akan disisipkan ke dalam kabinet. Namun, Moeldoko mengaku belum tahu ke mana keenam wakil menteri itu akan ditempatkan.

    Pernyataan berbeda justru disampaikan oleh Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman. Meski membenarkan rencana penambahan wakil menteri, Fadjroel membantah jumlah enam orang yang disampaikan Moeldoko.

    Menurut Fadjroel, saat ini hanya ada satu wakil menteri tambahan, yakni Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bakal diangkat sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    Sedangkan satu jabatan tambahan lainnya adalah Wakil Panglima TNI yang pengangkatannya sesuai dengan Perpres 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI.

    “Jadi (Perpres) yang sudah terbit kami akan proses secepatnya (pemilihan wamen), ini masih dalam proses,” kata Fadjroel di Jakarta, Minggu, 11 September 2019.

    Komisaris Utama PT Adhi Karya Persero itu menyatakan penambahan jumlah menteri tak semata karena utang politik. Menurutnya, rencana ini didasari pada kebutuhan. “Semuanya pasti menunjuk pada tugas khusus atau prioritas,” ungkap Fadjroel.

    Membebani APBN

    Meski pihak istana mengatakan wakil menteri ini diperlukan untuk membantu kerja para menteri, tapi tidak bagi pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin.

    Menurutnya, tak perlu lagi ada penambahan wakil menteri yang menambah beban APBN untuk operasionalnya. Apalagi, beberapa waktu yang lalu sudah ada 12 wakil menteri yang dilantik.

    Lagipula, proporsi kebutuhan yang disampaikan pemerintah tak lebih dari dalih belaka. Ujang menganalisis, penambahan wakil menteri di kabinet periode 2019-2024 hanya politik balas budi.

    Jokowi bersama pimpinan parpol pendukung (Istimewa)

    Menurut Ujang, sulit memungkiri adanya upaya mengakomodir kepentingan mereka yang berjasa –namun belum mendapat jatah kekuasaan– kepada Jokowi-Ma’ruf Amin saat masa Pilpres 2019.

    Kalau kamu ingat, pascapelantikan 12 wakil menteri sebelumnya, Jokowi mendapat kritikan dari beberapa partai politik pendukungnya karena tak mendapat jatah.

    Salah satunya adalah Partai Hanura. “Nah, agar mereka diam dan tidak kritik lagi, maka akan dapat jabatan juga. Bisa saja mereka diberi posisi wamen,” kata Ujang saat dihubungi VOI.

    Katanya mau hemat anggaran

    Penambahan posisi wamen ini, menurut Ujang jadi salah satu contoh inkonsistensi pemerintah terkait penghematan anggaran. Padahal, Jokowi dan jajarannya seringkali mengingatkan agar anggaran bisa dihemat agar dinikmati rakyat.

    Tapi, di saat bersamaan, Jokowi dianggap Ujang malah menambah jabatan yang fasilitas dan operasionalnya menggunakan APBN.

    “Di saat bersamaan, demi kepentingan politik, (Jokowi) akan menambah wakil menteri dan itu membebani anggaran. Elite pendukung Jokowi untung, rakyat buntung. Elite pendukung happy, rakyat gigit jari,” tegas dia.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melantik 12 wakil menteri untuk sebelas kementerian pada Jumat 25 Oktober 2019 di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Pengumuman nama wakil menteri oleh Jokowi-Ma’ruf (setkab.go.id)

    Mereka yang dilantik saat itu adalah Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo.

    Selain itu ada juga Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra, Wakil Menteri BUMN Budi Sadikin, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.