Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Pedagang Kripto Siap Koordinasi Terkait Transisi Pengawasan dari Beppebti ke OJK

    Pedagang Kripto Siap Koordinasi Terkait Transisi Pengawasan dari Beppebti ke OJK

    Jakarta, Beritasatu.com – Pelaku usaha atau pedagang kripto siap berkoordinasi dengan regulator dan asosiasi menjelang peralihan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan (Kemendag) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 12 Januari 2025. 

    Chief Marketing Officer (CMO) Bittime, salah satu pedagang kripto, Immanuel Giras Pasopati mengatakan, perusahaan telah mengetahui rencana transisi pengawasan ke OJK sejak lama. Hal itu membuat manajemen Bittime telah mempersiapkan diri.

    “Saat ini kami terus berkoordinasi dengan regulator terkait, baik CFX atau bursa kripto (PT Bursa Komoditi Nusantara), Bappebti, dan OJK. Kami juga terbantu oleh Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) serta Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) terkait rencana peralihan tersebut,” ujar dia, Senin (30/12/2024). 

    Giras menambahkan, OJK telah melakukan serangkaian sosialisasi terkait transisi pengawasan itu.  Bittime, kata dia, akan mendukung penuh seluruh fase transisi yang disiapkan berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. 

    “Kami telah menerima dan membaca POJK tersebut dan berkomitmen untuk ikut andil dalam berbagai fase yang disiapkan,” ujarnya.

    Giras berharap, ke depannya regulasi yang akan diterapkan mengedepankan aspirasi semua pihak, baik itu industri, pemerintah, komunitas aset kripto serta Web3.

    “Kami berharap, seluruh pemangku kepentingan terus dilibatkan dalam proses penentuan kebijakan. Kami yakin, industri aset kripto dan Web3 Indonesia mampu berkembang dan bersaing secara global apabila pemerintah, industri, asosiasi, komunitas dan masyarakat terus dilibatkan,” jelasnya.

    CEO Triv Gabriel Rey menjelaskan, bagi pelaku usaha kripto, seperti TRIV, tidak ada masalah terkait transisi pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK. Apalagi, OJK telah berjanji, seluruh izin yang sebelumnya dikeluarkan Bappebti akan langsung diadopsi tanpa hambatan. 

    “Misalnya, di TRIV kami memiliki izin stacking dan izin PFHK (perdagangan fisik aset kripto), sehingga kedua izin tersebut hanya perlu dibawa ke OJK tanpa ada friksi. Itu adalah komitmen yang disampaikan oleh OJK. Berdasarkan sosialisasi yang dilakukan, eksekusinya pun seharusnya berjalan sesuai janji tersebut,” ungkap Gabriel.

    Gabriel menambahkan, berdasarkan POJK 27/2024, aset kripto tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan regulasi sebelumnya diterbitkan Bappebti. “Jika kita melihat POJK untuk aset kripto, khususnya PFHK, aturannya hampir sama. Jadi, seharusnya perpindahan pengawasan PFHK ke OJK tidak akan menimbulkan kendala,” jelasnya.

  • Satgas impor ilegal sebagai upaya pengamanan pasar dalam negeri

    Satgas impor ilegal sebagai upaya pengamanan pasar dalam negeri

    Jakarta (ANTARA) – Perdagangan barang impor ilegal yang kian merajalela masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang terus ditangani oleh pemerintah di sepanjang 2024. Caranya, selain dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau yang dikenal dengan Satgas Impor Ilegal.

    Masih segar di ingatan, pada tahun lalu pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberantas penjualan pakaian bekas asal impor yang membanjiri lapak-lapak beberapa pusat perbelanjaan dan juga loka pasar.

    Pusat belanja yang menjual barang bekas seperti Pasar Senen, Jakarta dan Pasar Gedebage, Bandung, dirazia. Tak hanya itu, lapak-lapak perdagangan digital yang menjual barang-barang thirfting juga diblokir.

    Upaya ini cukup berhasil, meski pada akhirnya para penjual seperti bermain kucing-kucingan dengan pemerintah dalam penjualannya baik secara online maupun offline.

    Setelah perdagangan pakaian bekas asal impor, pemerintah kembali dihadapkan dengan maraknya penjualan barang impor, khususnya barang-barang konsumsi dengan harga sangat murah atau predatory pricing di loka pasar. Hal ini dianggap sangat berbahaya karena dapat mematikan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan juga industri kecil menengah (IKM).

    Kemendag pun langsung mengeluarkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, guna melindungi perdagangan dalam negeri.

    Masalah belum selesai sampai di situ. Para pemasok barang impor ilegal ini semakin lihai. Bahkan, mereka menyimpan barang-barang gelap tersebut pada gudang-gudang logistik yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Dengan gerak cepat, pemerintah lalu membentuk Satgas Impor Ilegal yang terdiri dari Kemendag, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung, Polri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

    Satgas Impor Ilegal

    Satgas ini resmi terbentuk pada 19 Juli 2024. Menteri Perdagangan (Mendag) kala itu, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa satgas akan fokus untuk melakukan pengawasan terhadap importir atau distributor.

    Pengawasan ini tidak dilakukan terhadap semua barang impor. Hanya tujuh jenis saja, yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

    Pembentukan satgas ini di antaranya dilatarbelakangi oleh beberapa industri tekstil yang tutup serta keluhan dari dunia usaha nasional terkait maraknya produk-produk impor yang dikategorikan ilegal. Harga arang itu jauh dari harga yang semestinya, serta tidak bisa dipertanggungjawabkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal itu berdampak terhadap terjadinya PHK, penutupan pabrik dan lain-lain.

    Dasar hukum atas pembentukan Satgas tersebut adalah Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

    Tujuan pembentukan satgas itu untuk menciptakan langkah strategis dan pengawasan penanganan masalah impor. Tugas dari Satgas tersebut antara lain melakukan inventarisasi permasalahan terkait dengan barang tertentu yang diperlakukan tata niaga impornya.

    Kemudian, menetapkan sasaran program dan prosedur kerja, melakukan pemeriksaan perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, termasuk standar SNI dan pajak.

    Satgas juga melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dengan dugaan pelanggaran dan tindakan hukum sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

    Pembentukan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor ditetapkan oleh Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024.

    Rugikan negara

    Peredaran barang-barang impor ilegal, jelas sangat merugikan negara. Apabila dihitung secara keseluruhan angka kerugian lebih dari Rp100 miliar.

    Selama bertugas hingga akhir Desember tahun ini, satgas impor ilegal telah mengekspos beberapa temuan di tempat yang berbeda. Pengawasan pertama dilakukan pada 26 Juli 2024 di Kawasan Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara.

    Produk-produk selundupan dari luar negeri ini diperkirakan senilai Rp40 miliar yang terdiri dari ponsel pintar dan komputer tablet senilai Rp2,7 miliar, pakaian jadi Rp20 miliar, barang elektronik Rp12,3 miliar dan mainan anak Rp5 miliar.

    Berikutnya, ekspos temuan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, pada 6 Agustus 2024. Dalam kegiatan ini ditemukan barang elektronik, tekstil, alas kaki dan lainnya, senilai Rp46 miliar

    Temuan ketiga yang diekspos di Kemendag, Jakarta, pada 19 Agustus 2024, senilai Rp20 miliar. Adapun barang-barang temuan ini terdiri dari mesin gerinda, mesin bor, ponsel dan tablet, panci presto elektrik, mesin cuci mobil, kotak kontak dan saklar, komoditi wajib SNI, produk tertentu (barang tekstil sudah jadi), produk elektronik, plastik hilir, produk kehutanan dan minuman beralkohol golongan A, B dan C.

    Selanjutnya, pada 23 September 2024, satgas impor ilegal menyita 2.939 lembar ( pieces) karpet impor senilai Rp10 miliar di Tangerang, Banten. Kemudian, pada 30 September 2024 di Jakarta, berupa kosmetik ilegal yang nilainya mencapai Rp11,4 miliar.

    Lebih lanjut, 3 Desember 2024, Mendag Budi Santoso memimpin ekspos barang impor ilegal berupa keramik senilai Rp9,8 miliar di Surabaya, Jawa Timur.

    Berdasarkan hasil pengawasan dan riset yang dilakukan oleh Satgas Impor Ilegal, para importir atau distributor ini merupakan warga negara asing (WNA). WNA tersebut mengambil barang dari luar negeri dan dijual melalui perdagangan digital serta dipasok ke distributor besar di pusat-pusat grosir seperti Pasar Tanah Abang dan Mangga Dua, Jakarta. Fakta tersebut menjadi perhatian khusus oleh pemerintah dan akan terus dilakukan pencarian terhadap distributornya.

    Evaluasi Satgas

    Tugas dari Satgas Impor Ilegal akan selesai pada akhir Desember 2024, atau dua hari lagi. Namun, Mendag Budi Santoso sempat mengatakan bahwa terbuka peluang adanya perpanjangan masa kerjanya.

    Menurut Budi, penetapan masa kerja hingga akhir Desember lantaran memiliki harapan tidak ada lagi impor ilegal sebelum tahun berganti. Namun, apabila target tersebut belum tercapai maka akan ada evaluasi untuk perpanjangan.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Impor Barang untuk mengawasi dan mengatasi permasalahan banjir impor yang merugikan produksi dalam negeri.

    Melalui koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, satgas ini akan bertugas mengkaji regulasi dan menangani masalah impor yang berlebihan ini.

    Pada akhirnya, satgas apapun yang akan dibentuk pada 2025, merupakan upaya bersama dari pemerintah untuk memerangi peredaran barang impor ilegal. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi pasar dalam negeri.

    Pertumbuhan pasar dalam negeri yang positif, akan dibarengi dengan pendapatan negara yang meningkat, sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen akan tercapai.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jelang Transisi dari Bappebti, OJK Atur Pedagang Kripto Harus Punya Modal Rp 100 Miliar

    Jelang Transisi dari Bappebti, OJK Atur Pedagang Kripto Harus Punya Modal Rp 100 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur pedagang aset kripto harus memiliki modal disetor minimal Rp 100 miliar menjelang peralihan pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan (Kemendag).

    Ketentuan ini diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto yang diundangkan pada 12 Desember 2024. Namun, aturan itu mulai berlaku pada 10 Januari 2025 mendatang, seiring mandat UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur OJK sebagai pengawas aset kripto menggantikan Bappebti mulai 12 Januari 2024.

    Adapun persyaratan pedagang kripto diatur dalam bagian keempat antara Pasal 45-53 dalam POJK Nomor 27/2024 tersebut. Salah satunya menyebutkan nilai modal disetor minimal untuk pedagang kripto.

    Dalam hal ini, pedagang kripto yang mengajukan izin kepada OJK harus memenuhi persyaratan memiliki modal disetor paling sedikit Rp 100 miliar. Pedagang juga diwajibkan mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp 50 miliar.

    Nilai itu memang tak berubah dibandingkan dengan nilai modal dan ekuitas yang harus dipenuhi pedagang kripto berdasarkan aturan Bappebti. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

    Namun, Peraturan OJK 27/2024 mengatur lebih lanjut mengenai larangan sumber modal disetor dari pedagang kripto, antara lain dari kegiatan tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM), pinjaman, dankegiatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • PHK 2024 Melonjak Drastis, Masih Akan Ada Banyak Buruh Jadi Pengangguran – Halaman all

    PHK 2024 Melonjak Drastis, Masih Akan Ada Banyak Buruh Jadi Pengangguran – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM — Perekonomian Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Meski pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5 persen, pada kenyataannya pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin besar.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan sebanyak 80 ribu pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga awal bulan Desember 2024.

    Berdasarkan data Satudata Kemnaker, jumlah tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang tahun 2023 adalah 64.855 orang. 

    Artinya tahun ini terjadi kenaikan PHK lebih dari 25 persen.

    Jumlah itu berpotensi meningkat dalam waktu dekat karena ada puluhan perusahaan yang tercatat akan melakukan PHK.

    Artinya bakalan akan ada penambahan pengangguran lagi dalam waktu dekat ini.

    Berdasarkan data yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlahnya mencapai 60 perusahaan.

    “(Jumlah PHK ada) 80 ribuan lah. Belum lagi kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK. Dan ini kan mengerikan sekali gitu,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

    Pria yang akrab disapa Noel itu menerima laporan dari kalangan serikat pekerja hingga pengusaha bahwa potensi PHK di 60 perusahaan ini lantaran Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    “Memang ada beberapa kritikan-kritikan soal sumber dari masalah ini. 

    Kawan-kawan yang memberi masukan ke saya, entah itu pengusaha, entah itu kawan-kawan serikat pekerja, dia bilang bahwa sumber itu adalah Permendag 8, lalu meringankan yang namanya impor bahan jadi,” jelas Noel.

    Maka itu Noel berharap Kementerian Perdagangan dapat segera mengevaluasi dampak regulasi tersebut terhadap sektor ketenagakerjaan. 

    “Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa didengar ke kementerian yang mengeluarkan Permendag itu,” ujarnya lebih lanjut.

    Berdasarkan Satudata Kemnaker, jumlah PHK periode Januari-November 2024 mencapai 67.870 orang. Provinsi DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan jumlah PHK tertinggi mencapai 14.501 atau 21,37 persen. Kemudian di Jawa Tengah 13.012 orang.

    Banten ada 10.727 orang pekerja, Jawa Barat 9.510 pekerja, Jawa Timur 3.757 orang pekerja, DI Yogyakarta sebanyak 2.295 orang.

    Kemudian berdasarkan data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia, (APSyFI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), dari 60 perusahaan yang tercatat tutup atau bakal melakukan PHK paling banyak merupakan perusahaan tekstil.

    Berdasarkan catatannya, 14 perusahaan tekstil telah melakukan PHK pada 13.061 tenaga kerja sejak tahun lalu sampai awal bulan ini.  

    Kemnaker juga menemukan ada 34 pabrik tekstil gulung tikar meski tak memiliki data lengkap PHK akibat penutupan pabrik tersebut.

    “Perusahaan tekstil yang statusnya kritis saat ini banyak, bukan hanya PT Sri Rejeki Isman Tbk saja. Kami akan melakukan diskusi dengan pemangku kepentingan untuk menciptakan mitigasi,” kata Noel.

    Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Heru Widianto menjelaskan, tenaga kerja yang terkena PHK pada tahun ini berasal dari berbagai sektor.

    Meski demikian, ia menduga, sebagian buruh yang ter-PHK tahun ini telah kembali terserap di pasar kerja. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan data kebutuhan tenaga kerja yang diterbitkan Kementerian Investasi.

    Namun, ia memperkirakan, pekerja yang ter-PHK umumnya tidak kembali bekerja di sektor yang sama.

    “Jadi, mereka terkena PHK pada tahun ini, tapi kembali bekerja di tempat yang baru,” kata Heru. 

    Versi Pengusaha, PHK Lebih Besar

    Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo sebelumnya mengatakan sebanyak 108 ribu karyawan terkena PHK sepanjang 2024. Kondisi ini terjadi karena ekonomi global yang melemah, dampak pandemi Covid-19 yang mematikan industri, dan derasnya produk asing yang masuk ke Indonesia. 

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azzam mengatakan, tenaga kerja yang ter-PHK pada tahun ini umumnya berasal dari industri padat karya, seperti industri alas kaki. 

    Selain PHK, data Apindo juga menunjukkan ada tiga juta orang tahun ini yang berhenti membayar BPJS Kesehatan. Bob juga mengutip penelitian Litbang Universitas Indonesia yang menunjukkan dari 17 sektor industri unggulan, hanya enam sektor saja mengalami pertumbuhan positif. Sisanya mengalami tekanan. 

    Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) sebelumnya mengatakan terdapat 60 perusahaan di sektor hilir dan tengah industri tekstil tutup sepanjang 2022 hingga 2024. 

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, kondisi ini menyebabkan ratusan ribu orang terkena PHK. “Sekitar 250 ribu karyawan mengalami PHK,” kata Redma Gita dalam siaran persnya beberapa hari lalu.

    Penutupan perusahaan-perusahaan tekstil ini dipicu oleh meningkatnya impor ilegal ke pasar domestik tanpa kontrol yang ketat dari pemerintah. Hal ini memperburuk kondisi industri tekstil di Indonesia, yang sebenarnya sudah mengalami deindustrialisasi selama 10 tahun terakhir. 

    “Masalahnya adalah impor yang tidak terkendali. Hal ini menurunkan utilisasi industri kita dan berdampak pada sektor lain, seperti listrik dan logistik,” ujarnya.

    Tahun Depan PHK Diprediksi Lebih Parah Karena PPN 12 Persen

    Timboel Siregar pengamat ketenagakerjaan, mengatakan, meningkatnya PHK karena regulasi Peraturan pemerintah no 35 tahun 2021 yang mengatur perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahan dan PHK

    Perusahaan bisa melakukan PHK dengan 26 alasan yang tercantum dalam pasal 36, salah satu alas an tersebut adalah erusahaan bisa mem-PHK karena alasan efisiensi.

    Efisiensi ini yang menjadi alas an pengusaha mem-PHK pekerja lama yang memiliki gaji tinggi dan diganti pekerja baru yang gajinya lebih rendah.

    Selain itu alasan lain meningkatnya PHK karena regulasi terkait impor yang membuat produk local kalah bersaing. Kegagalan produk Indonesia mendapat pasar baru di pasar internasional dan dinamika geo politik  global juga memicu PHK.

    Tahun depan diperkirakan lebih parah lagi akibat pemberlakuan PPN 12 persen. Kenaikan upah minimum juga bisamenjadi alas an pengusaha mem-PHK karyawannya.

    Timbul meminta agar pemerintah melakukan intervensi. Ia mengapresiasi 3 paket kebijakan yang telah diumumkan untuk mengantisipasi dam[pak tersebut.

    “Seharusnya Ketika pemerintah memberikan insentif, dunia usaha tidak melakukan PHK,” ujar Timboel.

    10 Provinsi Korban PHK Terbanyak Januari-November 2024:

    1. DKI Jakarta sebanyak 14.501 orang
    2. Jawa Tengah sebanyak 13.012 orang
    3. Banten sebanyak 10.727 orang
    4. Jawa Barat sebanyak 9.510 orang
    5. Jawa Timur sebanyak 3.757 orang
    6. DI Yogyakarta sebanyak 2.295 orang.
    7. Sulawesi Tengah sebanyak 1.994 orang
    8. Bangka Belitung sebanyak 1.902 pekerja
    9. Sulawesi Tenggara sebanyak 1.156 pekerja
    10. Riau sebanyak 1.109 orang

    (Tribunnews.com/Kontan)

  • PP Belum Keluar, OJK Rilis Aturan Aset Kripto Jelang Transisi dari Bappebti

    PP Belum Keluar, OJK Rilis Aturan Aset Kripto Jelang Transisi dari Bappebti

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto menjelang peralihan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan (Kemenndag). 

    Sayangnya, aturan di atasnya berupa peraturan pemerintah (PPM) tak kunjung keluar. Sejatinya, aturan teknis di kementerian/lembaga baru bisa diterapan jika PP sudah dikeluar. 

    POJK 27/2024 ini merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Salah satu isinya mengatur pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK paling lambat 12 Januari 2025 atau 24 bulan sejak UU itu disahkan 12 Januari 2023 silam

    “Melalui POJK 27/2024, OJK mengatur dan mengawasi penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan aset keuangan digital termasuk aset kripto,” kata Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi dikutip Antara belum lama ini.

    Dalam menghadapi transisi tugas dan fungsi pengawasan aset kripto dari Bappebti, Ismail menyampaikan, OJK menyusun strategi menjadi tiga fase transisi. Fase pertama yaitu soft landing yang berlangsung pada awal masa peralihan. Fase kedua merupakan penguatan, serta fase ketiga yang merupakan pengembangan.

    “Untuk mendukung peralihan tugas yang lancar, baik, dan aman pada fase pertama, OJK menerbitkan POJK 27/2024 yang mengadopsi peraturan Bappebti dengan berbagai penyempurnaan yang diperlukan berdasarkan standar best practices dan pengaturan di sektor jasa keuangan,” kata Ismail.

    OJK menyampaikan, kehadiran POJK 27/2024 ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggara perdagangan aset keuangan digital melakukan perdagangan aset keuangan secara teratur, wajar, transparan, dan efisien,

    Di samping itu, untuk memastikan penerapan tata kelola, manajemen risiko, integritas pasar, keamanan sistem informasi dan siber, pencegahan pencucian uang, dengan tetap memperhatikan pelindungan konsumen.

    Sementara Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita mengatakan, Bappebti bersama OJK dan Bank Indonesia (BI) akan membentuk tim transisi untuk mengawal peralihan wewenang pengawasan perdagangan aset kripto. 

    Dia mengatakan, tim transisi ini salah satunya berfungsi untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara tiga lembaga tersebut. “Tim transisi akan mengawal pelaksanaan secara teknis sehingga peralihan tugas pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan untuk efek, pasar uang valuta asing dan pasar fisik aset kripto berjalan baik,” kata Olvy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/12/2024).

  • Transaksi Aset Kripto Melonjak 356% Tembus Rp 556 T, Ini yang Paling Laku

    Transaksi Aset Kripto Melonjak 356% Tembus Rp 556 T, Ini yang Paling Laku

    Jakarta –

    Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat nilai transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp 556,53 triliun sepanjang Januari-November 2024. Nilai tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 122 triliun.

    Plt Kepala Bappebti Tommy Andana menerangkan pertumbuhan transaksi perdagangan aset kripto yang terus meningkat tersebut merupakan salah satu wujud kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan aset kripto di Indonesia.

    “Perkembangan nilai transaksi aset kripto pada periode Januari-November 2024 mencapai Rp 556,53 triliun. Nilai tersebut meningkat 356,16% dibandingkan periode yang sama pada 2023, yaitu sebesar Rp 122 triliun. Hal ini membuktikan perdagangan aset kripto merupakan salah satu pilihan perdagangan yang diminati masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (28/12/2024).

    Tommy menjelaskan, jumlah pelanggan aset kripto hingga November 2024 mencapai 22,1 juta pelanggan. Sementara itu, pelanggan yang aktif bertransaksi melalui Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) dan PFAK pada November 2024 berjumlah 1,3 juta pelanggan.

    Jenis aset kripto dengan nilai transaksi tertinggi pada November 2024 antara lain Tether (USDT), Bitcoin (BTC), Doge Coin (DOGE), Pepe (PEPE), XRP (XRP).

    “Peningkatan jumlah pelanggan saat ini menunjukkan potensi pasar aset kripto di Indonesia yang masih sangat besar. Dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia diprediksi mampu menjadi salah satu pemimpin pasar kripto di dunio,” tegas Tommy.

    Bappebti terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi regulator mandiri (self regulatory organization/SRO), asosiasi, dan para pemangku kepentingan industri aset kripto di Indonesia.

    Hal ini dilakukan untuk mengembangkan ekosistem dan tata kelola aset kripto di samping tentunya untuk memperkuat regulasi dan literasi kepada masyarakat. Dengan demikian, Bappebti optimistis nilai transaksi aset kripto akan meningkat pada 2025.

    Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita menegaskan, selain fokus pada peningkatan transaksi, Bappebti, SRO, dan PFAK juga harus konsisten dalam memberikan literasi untuk penguatan perlindungan kepada masyarakat. Literasi ditujukan terutama untuk pelanggan perdagangan aset kripto yang didominasi generasi muda.

    “Tingginya antusiasme masyarakat terhadap aset kripto harus diimbangi dengan edukasi dan literasi yang komprehensif. Penguatan literasi diharapkan menjadi langkah efektif dalam meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, memberikan kepastian berusaha bagi pelaku industri, dan mengurangi aduan,” tegas Olvy.

    Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Tirta Karma Senjaya mengatakan, Bappebti berkomitmen untuk mewujudkan aset kripto yang berintegritas dan adaptif. Bappebti juga terus mendorong para CPFAK untuk segera menjadi PFAK.

    “Bappebti tetap konsisten melakukan pembinaan kepada PFAK dan CPFAK. Saat ini sembilan perusahaan sudah menjadi PFAK meliputi PT Pintu Kemana Saja (Pintu), PT Bumi Santosa Cemerlang (Pluang), PT Aset Digital Berkat (Tokocrypto), dan PT Kagum Teknologi Indonesia (Ajaib). Berikutnya, PT Tiga Inti Utama (Triv), PT Sentra Bitwewe Indonesia (Bitwewe), dan PT CTXG Indonesia Berkarya (Mobee), PT Rekeningku Dotcom Indonesia (Reku), dan PT Ekripsi Teknologi Handal (Usenobi). Selanjutnya, kami berharap perusahaan lain yang berstatus CPFAK dapat segera menjadi PFAK, “tutup Tirta.

    (ada/ara)

  • Zulhas Sebut Inpres Penyuluh Pertanian Tinggal Diteken Prabowo

    Zulhas Sebut Inpres Penyuluh Pertanian Tinggal Diteken Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan Instruksi Presiden (Inpres) penyuluh pertanian tinggal diteken Presiden Prabowo Subianto. Zulhas menerangkan, melalui Inpres itu, pemerintah pusat akan mengambil peran untuk mengatur peran dari penyuluh di setiap desa.

    Mantan Menteri Perdagangan itu juga memastikan dalam penyusunan Inpres itu, Kementerian terkait pangan, telan menyepakati dan menandatangani.

    “Penyuluh akan ditarik ke pusat, Inpresnya sudah kami tandatangani semua. Mudah-mudahan Senin pak Presiden tandatangan mengenai penyuluh yang ditarik ke pusat,” kata Zulhas usai rapat koordinasi di Bandar Lampung, Sabtu (28/12/2024).

    Zulhas menuturkan nantinya tugas penyuluh dibagi, mulai dari khusus pertanian padi, hortikultura hingga perkebunan. “Nanti penyuluh di-upgrade, nanti ada penyuluh pertanian padi, hortikultura, penyuluh perkebunan,” terangnya.

    Sebagai informasi, penyuluhan pertanian adalah jabatan fungsional yang mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

    Sebelumnya, Zulhas mengatakan pemerintah akan mengatur satu penyuluh pertanian untuk setiap desa di Indonesia. Regulasi ini dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres).

    Sebagai mana visi misi pemerintah, berbagai regulasi akan digodok demi menuju swasembada pangan pada tahun 2027. Hal itu diungkapkan eks Menteri Perdagangan itu usai Rapat Koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Sekretariat Negara di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    “Pertama mengenai penyuluh pertanian, baru saja disepakati bahwa nanti penyuluh pertanian yang sekarang tersebar di berbagai daerah nanti akan diatur melalui Perpres itu akan diatur oleh pusat cq Menteri Pertanian,” ujar Zulhas dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).

    Zulhas menyebut, Perpres itu mengatur akan penambahan 1 penyuluh pertanian untuk setiap 1 desa. Penyuluh pertanian disiapkan untuk mengajari petani demi target swasembada pangan.

    “Tinggal nanti akan ada harmonisasi dan sekarang jumlahnya (penyuluh pertanian) dari 37 ribu hampir 38 ribu akan dilengkapi nanti 1 desa 1 penyuluh pertanian,” ujar Zulhas.

    (ada/ara)

  • Mendag: Tren ekspor komoditas pangan lima tahun terakhir baik

    Mendag: Tren ekspor komoditas pangan lima tahun terakhir baik

    Bandarlampung (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa tren ekspor komoditas pangan dan olahannya secara nasional dalam lima tahun terakhir cukup baik dalam mendukung swasembada pangan.

    “Sebenarnya produk pangan kita tidak semua didapat dari impor tapi ada yang diproduksi di dalam negeri juga. Dan ada juga ekspor produk pertanian keluar negeri,” ujar Budi Santoso saat melakukan rapat koordinasi pangan di Bandarlampung, Sabtu.

    Ia mengatakan ada sejumlah ekspor produk pertanian utama Indonesia, seperti Crude Palm Oil (CPO) yang pada periode Januari-Oktober 2024 memiliki nilai ekspor Rp22,92 miliar Dolar Amerika, kopi Arabika dan Robusta senilai 1,28 miliar Dolar Amerika, sarang walet 457,84 juta Dolar Amerika, lada 232,79 juta Dolar Amerika dan cengkeh senilai 222,97 juta Dolar Amerika.

    “Sedangkan produk pertanian yang memiliki potensi peningkatan ekspor karena tren dan perubahan nilai serta volume positif adalah jambu biji dengan nilai ekspor 132,3 juta Dolar Amerika Serikat, dan volume ekspor 52,68 ribu ton,” katanya.

    Kemudian tembakau dengan volume ekspor 7,80 ribu ton memiliki nilai ekspor 88,61 juta Dolar Amerika Serikat, kelapa bulat senilai 85,36 Dolar Amerika Serikat dan volume 355 ribu ton, pisang senilai 8,68 juta Dolar Amerika dengan volume ekspor 21,74 ribu ton.

    Lalu kelengkeng nilai ekspor 6,13 juta Dolar Amerika Serikat dengan volume ekspor 7,68 ribu ton, raspberry dan blackberry senilai 0,54 juta Dolar Amerika Serikat serta volume ekspor 0,03 ribu ton, jeruk senilai 0,37 juta Dolar Amerika Serikat dan volume 1,26 ribu ton, dan pepaya senilai 0,19 juta Dolar Amerika dengan volume 0,55 ribu ton.

    “Dengan tren ekspor yang baik lima tahun terakhir di 2019-2023, maka ini bisa menjadi bentuk kesiapan Indonesia menjalankan swasembada pangan bila produk pangan dapat dikelola dengan profesional,” ucap dia.

    Ia pun optimis bahwa Indonesia dapat melaksanakan swasembada pangan dengan baik dan maksimal.

    Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Harga Pangan Stabil Pasca Natal 2024, Mendag: Ketersediaan Terjamin

    Harga Pangan Stabil Pasca Natal 2024, Mendag: Ketersediaan Terjamin

    FAJAR.CO.ID, BANDARLAMPUNG – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan harga pangan secara nasional cenderung stabil hingga dua hari setelah Natal 2024.

    “Sampai dengan 27 Desember atau dua hari setelah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2024, harga bahan pokok cenderung stabil dibandingkan bulan lalu,” ujar Budi dalam rapat koordinasi pangan di Bandarlampung, Sabtu.

    Budi menjelaskan sejumlah komoditas pangan yang stabil meliputi beras, gula, minyak goreng, tepung, daging sapi, dan bawang putih. “Beras premium Rp16.300 per kilogram, beras medium Bulog Rp12.600 per kilogram, gula pasir Rp18.200, minyak goreng curah Rp17.600 per liter, MinyaKita Rp17.200, dan minyak kemasan premium Rp21.900,” jelasnya.

    Untuk komoditas lainnya, daging sapi berada di harga Rp138.700 per kilogram, tepung terigu Rp13.200, cabai merah keriting Rp46.700, cabai merah besar Rp48.300, rawit merah Rp57.200, bawang putih kating Rp44.400, dan bawang putih honan Rp44.200 per kilogram.

    Namun, Budi juga mencatat adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas, seperti bawang merah yang naik 5,78 persen menjadi Rp43.900 per kilogram. “Telur ayam ras naik 7,59 persen menjadi Rp32.600 per kilogram, dan daging ayam ras naik 3,12 persen menjadi Rp39.700 per kilogram,” tambahnya.

    Budi menegaskan bahwa stok bahan pangan mencukupi hingga awal tahun depan. “Ketersediaan bahan pangan di akhir tahun hingga tahun depan terjamin dan harga akan terus kami pantau secara berkala,” tutupnya.

  • Mendag: Harga pangan cenderung stabil dua hari setelah Natal

    Mendag: Harga pangan cenderung stabil dua hari setelah Natal

    Sampai 27 Desember atau dua hari setelah Natal 2024 dibandingkan bulan lalu, harga bahan pokok cenderung stabilBandarlampung (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa harga pangan secara nasional cenderung stabil pada dua hari setelah Natal 2024.

    “Sampai dengan 27 Desember atau dua hari setelah hari besar keagamaan nasional (HBKN) Natal 2024 dibandingkan bulan lalu harga bahan pokok cenderung stabil,” ujar Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat rapat koordinasi pangan di Bandarlampung, Sabtu.

    Ia mengatakan bahan pangan yang memiliki harga stabil tersebut meliputi beras, gula, minyak goreng baik curah, premium maupun MinyaKita, tepung, daging sapi, tepung terigu dan bawang putih.

    “Beras premium memiliki harga Rp16.300 per kilogram, beras medium Bulog Rp12.600 per kilogram, gula pasir Rp18.200 per kilogram, minyak goreng curah Rp17.600 per liter, MinyaKita Rp17.200, dan minyak kemasan premium Rp21.900,” katanya.

    Kemudian daging sapi Rp138.700 per kilogram, tepung terigu Rp13.200 per kilogram, cabai merah keriting Rp46.700 per kilogram, cabai merah besar Rp48.300 per kilogram, rawit merah Rp57.200 per kilogram, bawang putih kating Rp44.400 per kilogram dan bawang putih honan Rp44.200 per kilogram.

    “Sementara komoditas yang mencatatkan peningkatan harga adalah bawang merah yang mengalami kenaikan harga menjadi Rp43.900 per kilogram atau naik 5,78 persen dibanding bulan sebelumnya,” tambahnya.

    Ia melanjutkan telur ayam ras yang naik 7,59 persen menjadi Rp32.600 kilogram akibat kenaikan permintaan masyarakat di akhir tahun, kemudian daging ayam ras naik 3,12 persen menjadi Rp39.700 per kilogram, dan cabai masih dalam harga acuan dengan kenaikan 26-37 persen.

    Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024