Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Industri Lebih Takut Relaksasi Impor dari PPN 12 Persen

    Industri Lebih Takut Relaksasi Impor dari PPN 12 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap pelaku industri lebih takut terhadap kebijakan relaksasi impor ketimbang kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mulanya menyatakan pelaku industri manufaktur Indonesia berpandangan bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen bisa diterima di industri.

    Terlebih, ada paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah berupa berbagai insentif, di antaranya menggratiskan pajak penghasilan (PPh) pekerja industri padat karya di bawah Rp10 juta.

    “Kami baca dari hasil penilaian optimisme pelaku usaha industri, namun demikian kami masih menerima laporan bahwa yang lebih ditakutkan oleh industri adalah kebijakan relaksasi impor dan pembatasan impor yang mengakibatkan pasar domestik banjir produk impor murah,” ujar Febri dalam konferensi pers di Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (30/12).

    “Ini lebih ditakutkan oleh industri dibandingkan dengan kenaikan PPN 12 persen,” imbuhnya.

    Febri mengatakan meski kenaikan tarif PPN itu bisa menaikkan harga bahan baku, industri bisa menyesuaikan tarif dengan cara menurunkan utilisasi dan menaikkan harga jual produk manufakturnya.

    Ia tak menampik kenaikan tarif PPN bakal berdampak pada penurunan utilisasi sekitar 2 persen-3 persen. Namun, menurutnya, dampak tersebut tak seberat imbas yang diterima industri akibat kebijakan relaksasi impor.

    “Kalau kita bandingkan dengan kebijakan relaksasi impor atau pembatasan impor yang berakibat pada banjirnya pasar domestik karena produk impor, dampaknya itu lebih berat dibandingkan dengan kebijakan kenaikan PPN 12 persen,” tuturnya.

    Ia mencontohkan misalnya ada produk manufaktur yang diproduksi dengan harga pokok penjualan (HPP) Rp50 ribu. Jika dikenakan PPN 12 persen dengan harga naik menjadi Rp56 ribu, hal itu diklaim masih bisa diantisipasi oleh pelaku industri.

    Sementara, dengan minimnya kebijakan pembatasan impor, misalnya dengan harga produk yang hanya Rp30 ribu, industri akan kesulitan menurunkan harga untuk menjual produknya.

    “Jadi kami melihat bahwa penurunan IKI (Indeks Kepercayaan Industri) pada bulan Desember masih disebabkan oleh adanya pemberlakuan kebijakan relaksasi impor, dan ini masih membayangi kinerja industri ke depan,” kata Febri.

    “Jadi intinya bagi industri, lebih menakutkan kebijakan relaksasi impor dibandingkan dengan kenaikan PPN 12 persen. Apalagi kenaikan PPN 12 persen sudah ada paket kebijakan ekonomi yang mengantisipasi,” tegasnya lebih lanjut.

    Lebih lanjut, Febri pun mengungkap revisi kebijakan relaksasi impor sedang dalam proses pembahasan.

    “Sedang dalam proses, kebijakan relaksasi impor lagi dalam proses pembahasan,” ucapnya.

    Adapun relaksasi kebijakan impor diatur pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024. Aturan ini awalnya bertujuan untuk memperlancar arus barang di pelabuhan dan mengatasi penumpukan kontainer.

    Namun, implementasinya menimbulkan berbagai dampak signifikan bagi industri tekstil nasional. Data menunjukkan adanya lonjakan impor produk tekstil usai regulasi ini diberlakukan. Hal ini menyebabkan persaingan yang semakin ketat bagi produsen lokal.

    (del/sfr)

  • Prabowo Setuju Harga Jual Jagung dan Gabah di Petani Naik Rp500 per Kg

    Prabowo Setuju Harga Jual Jagung dan Gabah di Petani Naik Rp500 per Kg

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pemerintah akan mendongkrak harga jual gabah dan jagung di tingkat petani. 

    Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa kenaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) bakal mencapai Rp 500 per kilogram menjadi Rp 6.500 per kilogram. 

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Terbatas (ratas) di Istana Negara dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Direktur Perum Bulog Wahyu Suparyono terkait dengan swasembada pangan, Senin (30/12/2024).

    “Nah, tadi melalui perdebatan panjang, kami tadi sudah putuskan, Presiden membawa kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik dari Rp 6.000 [per kilogram] menjadi Rp 6.500 [per kilogram],” katanya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, kata Zulhas, produksi gabah pada Januari 2025 diprediksi bakal meningkat menjadi 1,3 juta ton dari 0,35 juta ton pada Januari 2024 (year-on-year/yoy).

    Sementara itu, dia melanjutkan pada Februari akan naik menjadi 2,08 juta ton dari 0,8 juta ton (yoy).

    Selain itu Zulhas juga mengatakan dalam rapat juga diputuskan bahwa harga jual jagung ditingkat petani juga naik menjadi Rp 5.500  per kilogram pada tahun mendatang dari Harga Acuan Pembelian (HAP) saat ini yang berada di angka Rp5.000.

    Tak hanya itu, Zulhas juga mengungkapkan bahwa Kepala Negara juga menyetujui pemerintah akan menyerap berapa pun hasil produksi dari petani. Namun dengan nilai harga yang sudah ditetapkan pemerintah.

    “Dan poin penting, ya tadi menjadi keputusan bersejarah, saya kira dalam rapat-rapat kabinet yang saya ikuti ini, hari ini kita mengambil keputusan bersejarah. Berapapun produksi beras, gabah, petani, akan ditampung. Dengan harga berapapun, produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” pungkas Zulhas.

  • LPEI Salurkan Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor Rp7 T Sepanjang 2024

    LPEI Salurkan Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor Rp7 T Sepanjang 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mencatat penyaluran pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) mencapai lebih dari Rp7 triliun sepanjang 2024.

    Capaian ini mencerminkan komitmen LPEI dalam meningkatkan daya saing ekspor nasional dan berkontribusi pada developmental impact sebesar Rp18,3 triliun dalam ekosistem ekspor.

    Angka developmental impact tercermin dari setiap rupiah pembiayaan yang disalurkan oleh LPEI menghasilkan efek pengganda (multiplier) penciptaan devisa sebesar 2,59 kali.

    Sejak 2020 hingga Desember 2024, LPEI menyalurkan pembiayaan PKE senilai lebih dari Rp20 triliun, menjangkau lebih dari 90 negara tujuan ekspor.

    Plt Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI Maqin U Norhadi menjelaskan PKE merupakan wujud kehadiran negara melalui Kementerian Keuangan RI yang disalurkan oleh LPEI, agar mendorong industri strategis sehingga dapat meningkatkan ekspor Indonesia.

    “Capaian ini diharapkan dapat meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara produsen berkualitas global, mendorong penerimaan devisa negara, dan menggerakkan ekosistem ekspor yang mampu menciptakan dampak pembangunan dan bisnis yang berkelanjutan,” ujar Maqin dalam keterangan resmi, Senin (30/12).

    PKE merupakan inisiatif pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Komite PKE bersama Kementerian perdagangan serta Kementerian Perindustrian yang bertujuan untuk mendorong ekspor barang, jasa, dan kegiatan pendukung lainnya.

    Program ini menyediakan fasilitas pembiayaan untuk proyek atau transaksi yang sulit dilaksanakan secara komersial tetapi penting untuk mendukung ekspor nasional sehingga dapat bersaing di pasar global.

    Saat ini, terdapat delapan program PKE yang dikelola oleh LPEI. Rinciannya, PKE untuk mendukung ekspor ke Kawasan Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Amerika Latin, PKE Industri Farmasi serta Alat Kesehatan, PKE Trade Finance.

    Berikutnya, PKE Usaha Kecil Menengah, PKE Alat Transportasi, PKE Industri Penerbangan, PKE Destinasi Pariwisata Super Prioritas, dan PKE Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

    Sebagai pelaksana Program PKE, LPEI ditugaskan oleh Kementerian Keuangan untuk terus mendorong industri strategis Indonesia agar mampu bersaing di pasar internasional.

    Beberapa pencapaian ekspor yang didukung oleh PKE meliputi ekspor pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) ke Filipina, Nepal, dan Senegal, ekspor gerbong penumpang dan gerbong datar buatan INKA ke Bangladesh dan Selandia Baru, serta dukungan ekspor vaksin Bio Farma ke lebih dari 160 negara.

    (sfr/sfr)

  • Mendag Mau Evaluasi Peraturan yang Dianggap Menyiksa Industri Tekstil

    Mendag Mau Evaluasi Peraturan yang Dianggap Menyiksa Industri Tekstil

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan bakal melakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan ini tengah disorot karena kasus impor tekstil ilegal.

    Budi Santoso mengatakan akan terus melakukan koordinasi dengan para Menteri lainnya, terkait aturan yang sudah dibuat. “Permendag itu bisa saja setiap saat dievaluasi. Nanti kita lihat,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (30/12/2024).

    Namun ia membantah jika aturan itu dianggap menjadi penyebab adanya importasi ilegal yang menjadi beban industri tekstil. 

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta Menteri Perdagangan Budi Santoso mengkaji ulang Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Yassierli mengungkapkan bahwa banyak industri tekstil di dalam negeri tertekan dengan adanya aturan tersebut. Salah satu penyebab utamanya adalah gempuran produk tekstil impor yang disinyalir terjadi karena adanya celah dari Permendag 8.

    “Jadi tekstil banyak ilegal impor, penyelundupan macam-macam sehingga kemudian yang beredar di pasar Indonesia itu tekstil dengan murah sekali dan dampaknya perusahaan kita yang kesulitan itu akibatnya mereka sulit survive,” bebernya.

    Dia bilang bahwa hal ini sudah diangkat di rapat tingkat Menko. Nantinya yang menentukan akan diubah atau tidak adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    “Itu sudah sempat diangkat di rapat Menko jadi follow upnya di Menko, jadi Menko yang waktu itu akan mereview dan menelaah kembali,” sebutnya.

    (hsy/hsy)

  • Kemendag Beri Sinyal Pangkas Distribusi Minyakita, Harga Bisa Lebih Murah?

    Kemendag Beri Sinyal Pangkas Distribusi Minyakita, Harga Bisa Lebih Murah?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuka peluang untuk memangkas distribusi minyak goreng kemasan Minyakita, sama seperti pendistribusian tata kelola pupuk subsidi. Di sisi lain, pemerintah mengaku tidak ingin mengubah regulasi yang sudah ditetapkan.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Moga Simatupang menyatakan bahwa pemerintah tidak ingin dianggap inkonsisten terhadap regulasi.

    “Sebenarnya kami tidak ingin merubah regulasi yang sudah ada, kami tidak ingin pemerintah dianggap inkonsisten terhadap regulasi,” kata Moga dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2024, di kanal YouTube Kemendagri, Senin (30/12/2024).

    Untuk itu, Kemendag meminta agar produsen untuk dapat menyalurkan dan menjual harga minyak goreng Minyakita dari D1, D2, pengecer, hingga ke tangan konsumen sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

    Hal itu sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Rakyat, Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation), dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) Minyak Goreng.

    “Bisa saja kami lakukan seperti halnya pupuk, kita simplifikasi distribusi minyak goreng seperti yang sudah direvisi Perpres [Peraturan Presiden] mengenai pupuk dan bisa juga kami revisi Permedag,” ujarnya.

    Namun, lanjut Moga, Kemendag masih mempertimbangkan peran dari distributor 1 atau D1 dan D2 yang dimiliki oleh produsen. Terlebih, Kemendag tidak ingin terjadi idle capacity di tengah ketidakpastian ekonomi, terutama dalam hal penggunaan gudang, logistik, maupun pengurangan pegawai.

    “Kalau memang terpaksa pemerintah akan merevisi kembali sebagaimana terjadi pada regulasi yang mengatur tentang pupuk, di mana kita simplifikasi terkait dengan distribusi pupuk sampai dengan ke petani. Hal ini juga bisa kita lakukan, kita simplifikasi distribusi Minyakita sampai dengan ke konsumen,” tuturnya.

    Apalagi, Moga mengungkap realita yang terjadi lapangan adalah saat Kemendag melakukan pemantauan dan kunjungan di pasar, semua harga pangan berada di level stabil, termasuk Minyakita di harga Rp15.700 per liter.

    “Pada saat kami kunjungi pasar, harga [pangan] semua stabil, [harga] Minyakita Rp15.700 [per liter]. Begitu kita ke luar dari pasar, harga bisa Rp18.000 lagi,” ungkapnya.

    Moga menyebut perlu adanya peran dari semua pihak, mulai dari Satuan Tugas (Satgas) Pangan maupun pemerintah daerah yang menangani perdagangan maupun pangan untuk memantau pasokan dan harga di pasar.

    “Sehingga tidak ada permainan harga oleh distributor maupun pengecer di lapangan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Moga mengaku Kemendag telah melakukan pengawasan terhadap 247 pelaku usaha, baik distributor maupun pengecer. Kemendag, sambung dia, juga telah mengenakan sanksi kepada 41 pelaku usaha dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    “Saya mohon peran aktif pemda dan satgas pangan unutk memonitor terkait dengan ketersediaan pasokan dan harga di daerah., kami juga memohon kepada produsen, distributor, D1, D2, dan juga pengecer untuk menjual sesuai ketentuan,” tandasnya.

  • Tok! Prabowo Setujui RI Setop Impor Beras, Jagung, Gula & Garam di 2025

    Tok! Prabowo Setujui RI Setop Impor Beras, Jagung, Gula & Garam di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pemerintah bakal menghentikan impor empat komoditas pangan pada 2025. Keempat komoditas tersebut yakni beras, jagung, gula dan garam.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui agar tak ada lagi kegiatan impor beras, jagung, gula, hingga garam pada 2025.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Terbatas (ratas) di Istana Negara dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Direktur Perum Bulog Wahyu Suparyono terkait dengan swasembada pangan, Senin (30/12/2024).

    “Alhamdullilah dalam ratas yang pertama kami sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras, ya pak Mentan ya? tahun depan, tida impor beras, jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” kata Zulhas, Senin (30/12/2024).

    Zulhas mengatakan komitmen untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut salah satunya dengan mengurangi ketergantungan impor pangan yang dimulai pada 2025 ini. 

    Upaya penghentian impor ini guna mencapai visi swasembada pangan yang menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target pada 2029 tapi ini dimajukan ke 2027.

    Diberitakan sebelumnya, Menko Pangan Zulhas menyatakan pemerintah tidak akan melakukan impor beras hingga jagung pada 2025. Hal ini dilakukan untuk mendukung swasembada beras nasional.

    “Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target di 2029 tapi ini dimajukan ke 2027. Sehingga semua harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan ini,” kata Zulkifli Hasan saat pelaksanaan rapat koordinasi pangan di Bandar Lampung seperti dikutip dari Antara, Sabtu (28/12/2024).

    Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis stok beras dalam negeri aman meski pemerintah memutuskan tidak melakukan impor beras pada 2025.

    Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono menyampaikan, saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai pemerintah dalam hal ini Perum Bulog sekitar 2 juta ton.

    “Insyaallah sangat aman untuk jaga harga dan pasokan sampai nanti masuk panen raya sekitar Maret-Mei 2025,” kata Maino kepada Bisnis, Minggu (29/12/2024).

  • Dorong Ekspor Nasional, LPEI Salurkan Pembiayaan PKE Lebih dari Rp7 Triliun pada 2024

    Dorong Ekspor Nasional, LPEI Salurkan Pembiayaan PKE Lebih dari Rp7 Triliun pada 2024

    Jakarta: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mencatat penyaluran pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) sepanjang tahun 2024 lebih dari Rp7 triliun. Capaian ini mencerminkan komitmen LPEI dalam meningkatkan daya saing ekspor nasional dan berkontribusi terhadap developmental impact sebesar Rp18,3 triliun dalam ekosistem ekspor.
     
    Angka developmental impact tercermin dari setiap Rupiah pembiayaan yang disalurkan oleh LPEI menghasilkan multiplier penciptaan devisa sebesar 2,59 kali. Sejak 2020 hingga Desember 2024, LPEI telah menyalurkan pembiayaan PKE senilai lebih dari Rp20 triliun, menjangkau lebih dari 90 negara tujuan ekspor.
     
    PKE merupakan inisiatif pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Komite PKE bersama Kementerian perdagangan, serta Kementerian Perindustrian yang bertujuan mendorong ekspor barang, jasa, dan kegiatan pendukung lainnya. Program ini menyediakan fasilitas pembiayaan untuk proyek atau transaksi yang sulit dilaksanakan secara komersial, namun penting untuk mendukung ekspor nasional sehingga dapat bersaing di pasar global.
     

    Saat ini, terdapat delapan program PKE yang dikelola oleh LPEI, yaitu PKE untuk mendukung ekspor ke Kawasan Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Amerika Latin, PKE Industri Farmasi serta Alat Kesehatan, PKE Trade Finance, PKE Usaha Kecil Menengah, PKE Alat Transportasi, PKE Industri Penerbangan, PKE Destinasi Pariwisata Super Prioritas, dan PKE Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
    Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U. Norhadi, menjelaskan PKE merupakan wujud kehadiran negara melalui Kementerian Keuangan RI yang disalurkan oleh LPEI, agar mendorong industri strategis sehingga dapat meningkatkan ekspor Indonesia.
     
    “Capaian ini diharapkan dapat meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara produsen berkualitas global, mendorong penerimaan devisa negara, dan menggerakkan ekosistem ekspor yang mampu menciptakan dampak pembangunan dan bisnis yang berkelanjutan,” kata Maqin U. Norhadi.
     

    Sebagai pelaksana Program PKE, LPEI ditugaskan oleh Kementerian Keuangan untuk terus mendorong industri strategis Indonesia agar mampu bersaing di pasar internasional. Beberapa pencapaian ekspor yang didukung oleh PKE meliputi ekspor pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) ke Filipina, Nepal, dan Senegal, ekspor gerbong penumpang dan gerbong datar buatan INKA ke Bangladesh dan Selandia Baru, serta dukungan ekspor vaksin Bio Farma ke lebih dari 160 negara.
     
    Program PKE juga telah membuka pasar baru di negara non-tradisional seperti Afrika, melalui ekspor semen ke berbagai negara di kawasan tersebut, dukungan proyek kontraktor Indonesia di Aljazair, dan ekspor jasa riset geoteknikal ke Kongo.
     
    Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Kementerian Keuangan Heri Setiawan menyatakan PKE telah menunjukkan keberhasilan di berbagai sektor strategis, termasuk pesawat terbang dan transportasi, serta membuka pasar ekspor baru di negara-negara non-tradisional seperti kawasan Afrika.
     
    “Kami berharap PKE dapat terus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, sehingga pelaku usaha dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi yang mampu bersaing di tingkat internasional dan menciptakan lebih banyak peluang ekspor,” ujar Heri Setiawan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Surveyor Indonesia pastikan produk impor penuhi ketentuan lewat VPTI

    Surveyor Indonesia pastikan produk impor penuhi ketentuan lewat VPTI

    Awalnya hanya beberapa komoditas (yang ditugaskan oleh Kementerian Perdagangan). Per tahun ini kita sudah sampai 43 komoditas (komoditas impor yang dilakukan verifikasi). Insya Allah kita sudah masuk, ada di pipeline kami di 2025 ada empat komoditas

    Jakarta (ANTARA) – PT Surveyor Indonesia bersama PT Sucofindo, anggota Holding BUMN IDSurvey, memastikan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia telah memenuhi ketentuan pemerintah melalui kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) yang dilakukan sejak 2002.

    Direktur Komersial Surveyor Indonesia Saifuddin Wijaya menjelaskan bahwa pemenuhan ketentuan yang dimaksud seperti kesesuaian spesifikasi dan persyaratan, HS Code, jumlah atau volume produk, hingga kesesuaian untuk aturan barang larangan dan/atau pembatasan (lartas).

    “Awalnya hanya beberapa komoditas (yang ditugaskan oleh Kementerian Perdagangan). Per tahun ini kita sudah sampai 43 komoditas (komoditas impor yang dilakukan verifikasi). Insya Allah kita sudah masuk, ada di pipeline kami di 2025 ada empat komoditas lagi, dan itu sudah ada diskusi dengan Kementerian Perdagangan,” kata Saifuddin dalam media gathering di Jakarta, Senin.

    Dalam Kerja Sama Operasi (KSO), Surveyor Indonesia bersama Sucofindo melakukan verifikasi terhadap barang impor di tempat lokasi sebelum masuk ke perbatasan negara. Adapun KSO Surveyor Indonesia-Sucofindo memiliki tujuh kantor cabang luar negeri dan dukungan sembilan afiliasi global, dalam rangka pemberian layanan VPTI yang optimal.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Surveyor Indonesia Sandry Pasambuna menambahkan, ke depan pihaknya akan lebih memperkuat kerja sama dengan pemerintah dalam melakukan verifikasi produk impor. Apalagi, di tengah pemberantasan produk impor ilegal yang saat ini menjadi perhatian pemerintah.

    “Seperti yang kita tahu bahwa banyak barang-barang yang masuk secara ilegal di Indonesia, seperti kain tekstil, yang ini membuat beberapa perusahaan tekstil Indonesia tidak bisa beroperasi lagi. Di sini peran Surveyor Indonesia sebagai ‘The Guardian of Assurance’ akan memastikan ke depannya tidak akan ada seperti ilegal importir yang seperti yang sudah terjadi sebelumnya,” kata Sandry.

    Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri TICCS (testing, inspection, certification, consultation), Sandry menyampaikan bahwa sepanjang tahun ini Surveyor Indonesia juga telah mendukung berbagai proyek terutama sektor minyak dan gas, transportasi dan infrastruktur, batu bara dan mineral, hingga proyek-proyek yang mendukung sustainability.

    Ia menyebutkan, saat ini Surveyor Indonesia juga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan serta Kemenko Perekonomian untuk membangun national dashboard untuk menjawab tantangan pengaturan Uni Eropa (UE) mengenai produk bebas deforestrasi atau The European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo soal Penyelundupan Tekstil Ancam Pekerja RI: Kita Tenggelamkan

    Prabowo soal Penyelundupan Tekstil Ancam Pekerja RI: Kita Tenggelamkan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Prabowo Subianto berjanji bakal tegas memberantas penyelundupan tekstil, termasuk mempertimbangkan opsi penenggelaman kapal.

    Ia menekankan sudah berulang kali memerintahkan jajarannya untuk menghentikan berbagai kebocoran. Menurutnya, aparat penegak hukum sangat menentukan eksekusi di lapangan.

    “Penyelundupan dari luar (negeri) ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia,” tegasnya dalam Pengarahan Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (30/12).

    “Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita,” ungkap Prabowo.

    Oleh karena itu, Prabowo berjanji segera mencari ahli-ahli hukum. Ia bakal bertanya terkait wewenang apa yang bisa diberikan Kepala Negara kepada aparat.

    “Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintahan saya, tolong kasih saya masukan. Nanti saya dibilang gak ngerti hukum lagi,” kata Prabowo kepada para anak buahnya.

    “Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu!” tegasnya.

    Penyelundupan tekstil ke Indonesia memang jadi perhatian banyak pihak. Banjir barang impor disebut-sebut menjadi salah satu biang kerok bangkrutnya banyak perusahaan di dalam negeri.

    Teranyar, PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex diputus pailit. Ini tertuang dalam putusan perkara pengadilan negeri nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Semarang pada Senin (21/10).

    Emiten berkode SRIL itu punya utang menggunung, yakni sekitar US$1,6 miliar atau Rp25 triliun (asumsi kurs Rp15.695 per dolar AS) kepada 28 bank.

    Namun, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Sritex. Dengan begitu, status pailit Sritex telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

    Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 juga dituding menjadi penyebab Sritex dan perusahaan tekstil lain gulung tikar. Beleid itu dianggap memberikan karpet merah impor tekstil, sehingga produsen dalam negeri kalah saing.

    (skt/sfr)

  • Prabowo Ratas Bareng Zulhas Cs soal Pangan, Bakal Setop Impor Beras?

    Prabowo Ratas Bareng Zulhas Cs soal Pangan, Bakal Setop Impor Beras?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12/2024), untuk menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai pangan. 

    Beberapa menteri yang terpantau hadir seperti Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertanian Amran Sulaiman serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. 

    Zulhas, sapaannya, mengungkap bahwa salah satu hal yang ingin dibahas Presiden hari ini bersama dengan para menteri adalah wacana penghentian impor sejumlah komoditas. Dia menyebut menteri kabinet akan melaporkan terlebih dahulu situasi terkini kepada Prabowo. 

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan bahwa pemerintah harus optimistis dan berusaha dulu untuk mewujudkan wacana tersebut. 

    “Dengan seluruh jajaran yang bekerja terus kita usaha dulu, kita putuskan kita tahun depan enggak impor beras, jagung, garam dan gula,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12/2024). 

    Selain wacana penghentian impor, ratas hari ini rencananya akan membahas soal harga gabah. Mendekati pergantian tahun ke 2025, Prabowo nantinya akan memberikan arahan soal keputusan harga gabah. 

    “Sekarang Rp6.000, ada Rp7.000, Rp6.500 masing-masing konsekuensinya nanti kita akan lapor minta arahan beliau,” ungkap Zulhas. 

    Kemudian, lanjut Zulhas, ratas bakal membahas soal harga jagung. Dia menyebut pembahasan harga gabah dan jagung dilakukan sejalan dengan naiknya produksi di tingkat petani. Pemerintah pun disebut akan membahas anggaran untuk penyerapan gabah dan jagung produksi petani. 

    “Bulog kalau serap kan mesti pake dana itu akan kita paparkan juga. Kalau sudah serap stok beras banyak kan harus dikeluarkan, nanti kita minta arahan beliau berapa banyak bantuan pangan dan SPHP,” papar mantan Menteri Perdagangan (Mendag).