Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Pagelaran Big Bang Festival 2024 Dorong Pertumbuhan Pariwisata

    Pagelaran Big Bang Festival 2024 Dorong Pertumbuhan Pariwisata

    loading…

    Pameran tahunan Big Bang Festival (BBF) 2024 dinilai mampu mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi masyarakat. Foto/istimewa

    JAKARTA – Pameran tahunan Big Bang Festival (BBF) 2024 berhasil melampaui jumlah pengunjung tahun sebelumnya. Pada 31 Desember 2024, festival ini sudah mencapai sekitar 80% dari target pengunjung.

    Kegiatan BBF 2024 yang berlangsung dari 21 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025 ini diharapkan dapat mencapai satu juta pengunjung pada hari terakhir acara.

    “Target kami tahun ini adalah satu juta pengunjung. Hingga malam ini, sudah tercatat sekitar 800.000 pengunjung sejak acara dimulai. Ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun lalu, yang hanya mencatatkan 825.000 pengunjung hingga akhir acara,” ungkap Novry Hetharia Direktur Operasional PT Expo Indonesia, Rabu (1/1/2025).

    Dengan suasana yang semakin meriah setiap harinya, Novry optimistis bisa mencapai target tersebut. Novry berharap acara ini akan terus berkembang, tidak hanya dari segi jumlah pengunjung, tetapi juga dari segi kepercayaan exhibitor dan tenant.

    Novry mengakui adanya beberapa kendala selama pelaksanaan acara. Namun, pihak penyelenggara terus berupaya membenahi dan melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas eksekusi Big Bang Festival.

    “Kendala pasti ada, tidak ada acara yang sempurna. Tapi kami berusaha untuk terus memperbaiki setiap hari. Untuk persiapan ke depan, kami selalu melakukan evaluasi dan koreksi agar dapat memperoleh kepercayaan lebih dari exhibitor. Dengan begitu, kami berharap bisa memperluas area dan jumlah exhibitor di tahun mendatang,” ujar Novry.

    Menurut Novry, penambahan jumlah exhibitor akan berimbas pada peningkatan jumlah pengunjung, yang pada gilirannya akan memperbanyak transaksi. Secara tidak langsung, perkembangan ini juga berpotensi meningkatkan daya serap ekonomi.

    “Kami sangat berharap ada dukungan dari pemerintah pusat maupun provinsi, agar acara ini dapat memberikan manfaat bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” tambah Novry.

    Dengan dukungan pemerintah dalam aspek ekonomi, pariwisata, dan industri kreatif, Big Bang Festival diharapkan dapat menjadi destinasi utama untuk perayaan akhir tahun. Tidak hanya bagi warga Jakarta, tetapi juga bagi wisatawan mancanegara.

    Sebelumnya, Kementerian Pariwisata, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Perdagangan turut hadir dalam pembukaan acara sebagai bentuk dukungan terhadap festival ini.

    (cip)

  • Peningkatan harga kakao disebabkan penurunan produksi di Afrika Barat

    Peningkatan harga kakao disebabkan penurunan produksi di Afrika Barat

    Sebab lainnya adalah kekhawatiran penurunan produksi akibat proyeksi cuaca kering pada semester pertama 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan peningkatan harga referensi (HR) dan harga patokan ekspor (HPE) biji kakao periode Januari 2025 dipengaruhi penurunan produksi di wilayah Afrika Barat.

    Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negari Isy Karim mengatakan, HR biji kakao periode Januari 2025 ditetapkan sebesar 10.549,59 dolar AS per MT, meningkat sebesar 2.813,63 dolar AS atau 36,37 persen dari bulan sebelumnya.

    Hal ini berdampak pada peningkatan HPE biji kakao pada Januari 2025 menjadi 10.060 dolar AS per MT, naik 2.743 dolar AS atau 37,48 persen dari periode sebelumnya.

    “Peningkatan HR dan HPE biji kakao dipengaruhi peningkatan permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi, terutama dari produsen utama di wilayah Afrika Barat, akibat curah hujan yang tinggi. Sebab lainnya adalah kekhawatiran penurunan produksi akibat proyeksi cuaca kering pada semester pertama 2025,” ujar Isy melalui keterangan di Jakarta, Rabu.

    Peningkatan harga ini tidak berdampak pada BK biji kakao yang tetap sebesar 15 persen sesuai Kolom 4 Lampiran Huruf B pada PMK Nomor 38 Tahun 2024. Di sisi lain, HPE produk kulit periode Januari 2025 tidak berubah dari bulan sebelumnya.

    Sementara itu, HPE produk kayu meningkat pada beberapa jenis kayu, yaitu serpih kayu dalam bentuk keping atau pecahan (wood in chips or particles); serta kayu gergajian dengan luas penampang 1.000–4.000 mm2 dari jenis rimba campuran dan jenis sortimen lainnya jenis eboni, jati, dan dari hutan tanaman jenis akasia, sengon, serta balsa, eukaliptus, dan lainnya.

    HPE kayu veneer dari hutan alam dan hutan tanaman; wooden sheet for packing box; serta kayu gergajian dengan luas penampang 1.000-4.000 mm2 dari jenis meranti, merbau, dan dari jenis hutan tanaman jenis pinus, gemelina, serta sungkai turun.

    Penetapan HPE biji kakao, HPE produk kulit, dan HPE produk kayu tercantum dalam Kepmendag Nomor 1684 Tahun 2024 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penurunan harga CPO karena permintaan dan produksi tidak seimbang

    Penurunan harga CPO karena permintaan dan produksi tidak seimbang

    Petugas Pelindo Regional 2 cabang Teluk Bayur menyiapkan selang di terminal penyaluran Crude Palm Oil (CPO) pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat, Senin (11/11/2024). ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/foc.

    Penurunan harga CPO karena permintaan dan produksi tidak seimbang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 01 Januari 2025 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan bahwa penurunan harga referensi (HR) minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) periode Januari 2025 dipengaruhi oleh ketidakseimbangan produksi dengan permintaan global.

    Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan HR untuk penetapan bea keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDP-KS) atau Pungutan Ekspor (PE) sebesar 1.059,54 dolar AS per MT.

    Nilai tersebut turun 12,13 dolar AS atau turun 1,13 persen dari HR CPO periode 1-31 Desember 2024 yang tercatat sebesar 1.071,67 dolar AS per MT.

    “Penurunan HR CPO tersebut dikarenakan beberapa faktor, di antaranya adalah ketidakseimbangan produksi dengan permintaan CPO global, harga minyak nabati lainnya, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,” ujar Isy melalui keterangan di Jakarta, Rabu.

    Sementara itu, BK CPO periode 1-31 Januari 2025 merujuk pada Kolom Angka 9 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024 sebesar 178 dolar AS per MT. Kemudian, PE CPO periode 1-31 Januari 2025 merujuk pada Lampiran I PMK Nomor 62 Tahun 2024 sebesar 7,5 persen dari Harga Referensi CPO periode 1-31 Januari 2025, yaitu sebesar 79,46 dolar AS per MT.

    “Saat ini, Harga Referensi CPO turun mendekati ambang batas sebesar 680 dolar AS per MT. Untuk itu, merujuk pada PMK yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan Bea Keluar CPO sebesar 178 dolar AS per MT.

    Sumber harga untuk penetapan HR CPO diperoleh dari rata-rata harga selama periode 25 November–24 Desember 2024 pada bursa CPO di Indonesia yang sebesar 984,61 dolar AS per MT, bursa CPO di Malaysia sebesar 1.134,47 dolar AS per MT, dan pasar lelang CPO Rotterdam sebesar 1.299,10 dolar AS per MT.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 46 Tahun 2022, bila terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga lebih dari 40 dolar AS, maka perhitungan HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median.

    Selain itu, minyak goreng (Refined, Bleached, and Deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25 kilogram dikenakan BK sebesar 48 dolar AS per MT. Hal ini tercantum dalam Kepmendag Nomor 1686 Tahun 2024 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 kilogram.

    Sumber : Antara

  • Didatangi 800.000 Pengunjung, Big Bang Festival 2024 Dorong Pertumbuhan Pariwisata dan Ekonomi

    Didatangi 800.000 Pengunjung, Big Bang Festival 2024 Dorong Pertumbuhan Pariwisata dan Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Perhelatan tahunan Big Bang Festival (BBF) 2024 berhasil mendatangkan pengunjung lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 31 Desember 2024, festival ini sudah mencapai sekitar 80% dari target pengunjung, dengan harapan dapat mencapai 1 juta hingga hari terakhir acara. BBF 2024 berlangsung dari tanggal 21 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025.

    “Target kami tahun ini adalah satu juta pengunjung dan hingga malam ini, sudah tercatat sekitar 800.000 pengunjung sejak acara dimulai. Ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun lalu, yang hanya mencatatkan 825.000 pengunjung hingga akhir acara,” ungkap Direktur Operasional PT Expo Indonesia Novry Hetharia  pada Selasa (31/12/2024).

    Dengan suasana yang semakin meriah setiap harinya, Novry optimistis bisa mencapai target tersebut. Ia berharap acara ini akan terus berkembang, tidak hanya dari segi jumlah pengunjung, tetapi juga dari segi kepercayaan exhibitor dan tenant.

    Novry dan tim penyelenggara mengakui adanya beberapa kendala selama pelaksanaan acara. Namun, pihak penyelenggara terus berupaya membenahi dan melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas eksekusi Big Bang Festival.

    “Kendala pasti ada, tidak ada acara yang sempurna tetapi kami berusaha untuk terus memperbaiki setiap hari. Untuk persiapan ke depan, kami selalu melakukan evaluasi dan koreksi agar dapat memperoleh kepercayaan lebih dari exhibitor. Dengan begitu, kami berharap bisa memperluas area dan jumlah exhibitor pada tahun mendatang,” ujar Novry.

    Menurutnya, penambahan jumlah exhibitor akan berimbas pada peningkatan jumlah pengunjung Big Bang Festival, yang pada gilirannya akan memperbanyak transaksi. Secara tidak langsung, perkembangan ini juga berpotensi meningkatkan daya serap ekonomi.

    “Kami sangat berharap ada dukungan dari pemerintah pusat maupun provinsi, agar acara ini dapat memberikan manfaat bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” tambah Novry.

    Dengan dukungan pemerintah dalam aspek ekonomi, pariwisata, dan industri kreatif, Big Bang Festival diharapkan dapat menjadi destinasi utama untuk perayaan akhir tahun. Tidak hanya bagi warga Jakarta, tetapi juga bagi wisatawan mancanegara.

    Sebelumnya, Kementerian Pariwisata, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Perdagangan turut hadir dalam pembukaan acara sebagai bentuk dukungan terhadap acara ini hingga jumlah pengunjung Big Bang Festival melampaui tahun lalu.

  • Swasembada Pangan, Kemendag Siapkan Gudang SRG Berkapasitas 13.500 Ton di Jateng

    Swasembada Pangan, Kemendag Siapkan Gudang SRG Berkapasitas 13.500 Ton di Jateng

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengumumkan persiapan gudang-gudang dengan sistem resi gudang (SRG) di Jawa Tengah untuk mendukung ketahanan pangan dan menyimpan hasil panen petani. Langkah ini merupakan bagian dari strategi menuju swasembada pangan nasional pada 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024), Mendag Budi Santoso menyampaikan sembilan gudang SRG dan satu gudang Controlled Atmosphere Storage (CAS) di Jawa Tengah yang dimiliki Kemendag akan dioptimalkan.

    “Total kapasitas gudang SRG di Jawa Tengah mencapai 13.500 ton. Meski tidak terlalu besar, ini dapat membantu Bulog menyimpan beras hasil panen petani,” ujar Budi Santoso.

    Budi menjelaskan gudang SRG yang tersebar di Kudus, Demak, Pekalongan, Banjarnegara, Blora, Wonogiri, Cilacap, dan Brebes akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan saat Idul Fitri 2025 serta mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

    “Menko Pangan menyampaikan kebutuhan pangan tahun depan meningkat, terutama untuk Lebaran pada Maret dan program MBG. Kita harus memastikan suplai tetap aman,” tambahnya.

    Secara nasional, total kapasitas gudang SRG mencapai 145.000 ton, yang diharapkan dapat memperkuat cadangan pangan pemerintah guna mendukung swasembada pangan.

    Mendag Budi Santoso meminta pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk mendukung optimalisasi gudang SRG yang masih berstatus idle. Beberapa gudang memerlukan pembersihan dan persiapan sebelum dapat digunakan sebagai penyimpanan sementara oleh Bulog.

    “Kami berharap bupati dan wali kota di Jawa Tengah membantu membersihkan gudang-gudang ini agar siap digunakan untuk musim panen,” ujar Budi.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, sebelumnya menyampaikan pemerintah menargetkan peningkatan cadangan beras pemerintah menjadi 2,5 juta ton sebagai bagian dari strategi swasembada pangan.

    “Saat ini stok beras kita 2 juta ton. Kami akan mengajukan rencana ke presiden untuk meningkatkan cadangan menjadi minimal 2,5 juta ton. Ini memastikan daya serap petani lokal meningkat dan publik merasa aman dengan stok Bulog yang besar,” jelas Zulkifli Hasan.

    Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat memperkuat ketahanan pangan di Jawa Tengah sekaligus mendukung kesejahteraan petani melalui peningkatan daya serap hasil panen guna mendukung swasembada pangan.

  • Mendag Siapkan Gudang SRG sebagai Penyimpanan Sementara Beras Petani

    Mendag Siapkan Gudang SRG sebagai Penyimpanan Sementara Beras Petani

    Jakarta

    Menteri Perdagangan Budi Santoso bersinergi untuk mempersiapkan gudang-gudang Sistem Resi Gudang (SRG) di wilayah Jawa Tengah agar dapat dimanfaatkan Bulog sebagai tempat penyimpanan sementara hasil panen petani.

    Kemendag mempunyai sembilan gudang SRG dan satu gudang bersistem Controlled Atmosphere Storage (CAS) di Jawa Tengah yang saat ini berstatus belum terpakai (idle). Total kapasitas mencapai 13,5 ribu ton. Di seluruh Indonesia, Kemendag mempunyai gudang SRG yang saat ini idle dan berpotensi mendukung ketahanan pangan berkapasitas 145 ribu ton.

    Hal tersebut disampaikan Mendag Busan dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Selasa, (31/12) di Semarang, Jawa Tengah. Rapat membahas sinergi pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mempersiapkan target swasembada pangan pada 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “(Kapasitas gudang SRG) tidak terlalu besar, namun bisa membantu Bulog dalam menyimpan beras di Jawa Tengah. Menko Pangan telah menyampaikan kebutuhan tahun depan yang semakin meningkat, seperti untuk Lebaran sekitar bulan Maret dan Program Makan Bergizi. Kita harus bekerja keras agar suplai tidak kekurangan,” papar Mendag Busan dalam rakor seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (31/12/2024).

    Beberapa daerah di Jawa Tengah yang mempunyai gudang SRG adalah Kudus, Demak, Pekalongan, Banjarnegara, Blora, Wonogiri, Cilacap, serta Brebes. Mendag Busan berharap, Pemerintah Daerah Jawa Tengah dapat mempersiapkan gudang-gudang tersebut untuk dimanfaatkan Bulog menjadi penyimpanan beras sementara.

    “Terdapat beberapa gudang yang kosong. Kami mohon bupati dan walikota bisa membantu membersihkannya untuk persiapan musim panen, sehingga dapat dipakai Bulog untuk penyimpanan sementara komoditas beras hasil panen petani,” lanjut Mendag Busan.

    Harga Bapok Stabil

    Dalam rakor, Mendag Busan juga mengapresiasi Pemerintah Daerah Jawa Tengah yang turut menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) menghadapi Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Meskipun Ia mengamati, secara umum, memang ada beberapa komoditas yang naik harga, kenaikan harga tersebut masih di bawah harga eceran tertinggi (HET) maupun harga acuan (HA) yang ditetapkan. Misalnya, cabai merah keriting sempat naik menjadi Rp46.200/kg dari Rp33.500/kg pada bulan sebelumnya.

    “Kami mengucapkan terima kasih karena harga bapok saat menghadapi Natal relatif stabil. Memang ada beberapa yang naik, namun sebagian masih di bawah HET. Misalnya, cabai merah keriting yang sempat naik tetapi masih di bawah harga acuan Rp55.000/kg,”jelas Mendag Busan.

    Untuk Jawa Tengah, lanjutnya, harga cabai juga masih di bawah harga acuan. Harga tertinggi untuk komoditas hortikultura ini tercatat sebesar Rp50.094/kg. Sementara itu, telur ayam juga masih di kisaran harga acuan yaitu Rp30.000/kg.”Khusus Jawa tengah, harga bapok relatif sama dengan secara nasional. Namun, minyak goreng MINYAKITA perlu diwaspadai karena mengalami kenaikan di atas HET,”imbuh Mendag Busan.

    Rakor dihadiri semua Kepala Daerah tingkat II di Jawa Tengah. Turut hadir dalam rapat, yaitu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Pelaksana Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi, serta Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

    (akd/ega)

  • Ini 6 Perkara Besar yang Ditangani Kejaksaan Agung, Nilai Kerugian Negara Capai Rp 310,6 T

    Ini 6 Perkara Besar yang Ditangani Kejaksaan Agung, Nilai Kerugian Negara Capai Rp 310,6 T

    Jakarta (beritajatim.com) – Kejaksaan Agung menyampaikan Kilas Balik Capaian Kinerja Kejaksaan RI Sepanjang Tahun 2024. Pada bidang Pidana Khusus (Pidsus) setidaknya ada enam perkara yang ditangani dan menarik perhatian masyarakat.

    “Total kerugian negara dari keenam perkara tersebut yaitu Rp310.608.424.224.032 atau Rp 310,6 triliun, USD7,885,857.36 dan 58,135 kg emas,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar, Selasa (31/12/2024).

    Dia menjelaskan, perkara pertama adalah dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk Tahun 2015 s.d Tahun 2022, dengan jumlah kerugian negara senilai Rp300.003.263.938.131 atau lebih Rp 300 triliun. Kedua, dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan Tahun 2017 s.d Tahun 2023, dengan jumlah kerugian negara senilai kurang lebih Rp1.000.000.000.000 atau Rp 1 triliun.

    Perkara ketiga adalah dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Penjualan Emas oleh Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 Antam (BELM Surabaya 01 Antam) tahun 2018, dengan jumlah kerugian negara senilai Rp1.073.786.839.584 atau lebih Rp 1 triliuan dan 58,135 kg emas. Kemudian, perkara keempat, dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Kegiatan Usaha Komoditi Emas Tahun 2010 s.d. 2022, dengan jumlah kerugian negara senilai Rp. 24.587.229.549,53 atau lebih Rp 24,5 miliar.

    Perkara kelima yakni, dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan jumlah kerugian negara senilai Rp4.798.706.951.640 atau lebih Rp 4,7 triliun, dan USD7,885,857.36.

    “Terakhir, Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Importasi Gula di Kementerian Perdagangan Tahun 2015 s.d. 2023, dengan jumlah kerugian negara senilai kurang lebih Rp.400.000.000.000 atau Rp 400 miliar,” katanya. [kun]

  • Agar Tak Ada Lagi Truk ‘Pencabut Nyawa’ di Jalan Raya

    Agar Tak Ada Lagi Truk ‘Pencabut Nyawa’ di Jalan Raya

    Jakarta

    Kecelakaan maut yang melibatkan truk masih sering terjadi di Indonesia. Bahkan, pengamat transportasi menilai angkutan barang itu menjadi ‘pencabut nyawa’ di jalan.

    Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, ada beberapa penyebab mengapa truk masih menjadi ‘pembunuh’ di jalan, Mulai dari kendaraan yang tak laik jalan, masih maraknya angkutan barang berdimensi dan bermuatan lebih (overdimension overload/ODOL), hingga sopir truk yang tidak kompeten.

    “Rekomendasi dari Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan sudah dilayangkan ke Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Kita tunggu kebijakan selanjutnya dari Menteri Perhubungan, supaya angka kecelakaan menurun. Juga selalu dinanti ketegasan Presiden Prabowo Subianto mengatasi angkutan barang berdimensi dan bermuatan lebih (overdimension overload/ODOL). Jika masih diabaikan, truk akan tetap menjadi pencabut nyawa di jalan. Bermobilitas di negeri yang tidak berkeselamatan akan menghambat cita-cita pemerintah mewujudkan menuju Indonesia Emas 2045,” kata Djoko dalam keterangan tertulis yang diterima detikOto.

    Untuk itu, menurut Djoko, beberapa langkah ini perlu diambil agar kendaraan angkutan barang ini tidak lagi menjadi pembunuh di jalan raya.

    Berantas Truk ODOL

    Menurut Djoko, armada truk menduduki peringkat kedua penyebab kecelakaan lalu lintas meski jumlah armada truk lebih sedikit ketimbang kendaraan roda empat. Pengawasan terhadap operasional angkutan barang dinilai belum maksimal.

    Menurut Djoko, sejak 2017 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah mulai membenahi persoalan ODOL. Namun, upaya itu gagal karena penolakan Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta tidak didukung Kementerian Perdagangan lantaran kekhawatiran pemerinah akan naiknya setelah ditakut-takuti oleh pihak penolak.

    “Namun tidak ada upaya dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Apindo untuk mengusulkan program membenahi masalah ODOL, selain menolak dan menakut-nakuti dengan isu inflasi,” katanya.

    “Saatnya pemerintah tidak bertindak secara reaktif saja, ketika ada masalah teriak-teriak, tetapi setelah lewat masalahnya lupa, dan nanti teriak lagi saat muncul masalah lagi. Saatnya pemerintah bertindak secara cerdas dan terencana. Kalau sudah bertindak cerdas dan terencana tapi kecelakaan lalu lintas masih tetap terjadi, baru kita bisa bilang itu nasib. Tetapi kalau kondisi pembiaran itu terjadi terus-menerus, tidak bisa dikatakan itu nasib dan tidak bisa pula kesalahannya dibebankan pada masyarakat. Pemerintah harus bertanggung jawab,” ujar Djoko.

    Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT kerap menemukan adanya operasional truk pada proyek pemerintah yang melebihi dimensi dan kapasitas. Kondisi ini ironis mengingat pemerintah gencar menertibkan kendaraan kelebihan muatan yang kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas hingga kerusakan jalan.

    “Masih terdapat sejumlah proyek negara yang kedapatan menggunakan truk yang melebihi dimensi dan kapasitas (overdimension overload/ODOL),” sebut Djoko.

    Kompetensi Sopir Truk

    Menurut Djoko, faktor penyebab kecelakaan bus dan truk yang terkait dengan kecakapan pengemudi ternyata tidak tertangkap pada mekanisme pengambilan SIM B1/B2, serta mekanisme pelatihan defensive driving training (DDT) yang selama ini dijadikan persyaratan wajib oleh Kementerian Perhubungan untuk memberi izin.

    “Sebagai pengemudi tidak hanya cukup berbekal keahlian dalam berkendara, namun juga mendalami teori dan praktik dengan menitikberatkan pada keselamatan, maka akan menjadikan pengemudi lebih percaya diri. Waktu kerja, waktu istirahat, waktu libur, dan tempat istirahat pengemudi bus dan truk di Indonesia sangat buruk. Tidak ada regulasi yang melindungi mereka, sehingga performance mereka berisiko tinggi terhadap kelelahan dan bisa berujung pada microsleep,” ungkap Djoko.

    Menurut KNKT, sebanyak 84 persen penyebab kecelakaan terjadi akibat kegagalan sistem pengereman dan kelelahan pengemudi. Kegagalan sistem pengereman dapat disebabkan oleh kondisi pengemudi yang tidak siap dan tidak menguasai kendaraan, ataupun kondisi dari kendaraan itu sendiri.

    “Adapun penyebab kelelahan pengemudi adalah kurangnya waktu untuk beristirahat,” kata Djoko.

    Pengemudi bukan hanya harus memiliki kemampuan teknik mengendarai yang baik dan pengetahuan berlalu lintas yang baik. Pengemudi juga harus memiliki kepribadian dan kompetensi yang baik, meliputi skill, knowledge, dan attitude, sehingga dapat melayani dan menghargai penumpang dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan.

    Selama tahun 2024, pemetaan di lapangan dan diskusi dengan beberapa pihak berkepentingan sudah dilakukan Pusat Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Hasil pengamatan dan wawancara dengan pengemudi angkutan umum mendapatkan usia pengemudi rata-rata 40-55 tahun. Surat izin mengemudi (SIM) yang dimiliki pengemudi belum sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikannya, pengemudi memperoleh SIM tanpa melalui Pendidikan dan Pelatihan/Diklat (tanpa Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).

    “Kurang sosialisasi bahwa pengemudi wajib kompetensi pengemudi melalui diklat dan uji kompetensi, sehingga tidak diperoleh pengemudi yang telah mengikuti uji kompetensi. Kurang pahamnya pengemudi terhadap pentingnya kompetensi pengemudi. Penghasilan pengemudi sebulan rata-rata Rp 1 juta sampai dengan Rp 4 juta, masih di bawah upah minimal di daerah,” ungkap Djoko.

    Selanjutnya, perusahaan angkutan umum kesulitan untuk mendapatkan pengemudi yang kompeten apalagi tersertifikasi, sehingga saat ini jumlah pengemudi angkutan umum mengalami penurunan dibanding dengan jumlah kendaraan yang beroperasi. Rekrutmen pengemudi belum didasarkan pada kompetensi pengemudi.

    Memastikan Truk Siap Beroperasi

    Ada enam langkah untuk memastikan kendaraan truk siap dioperasikan. Pertama, menyiapkan kendaraan dengan benar. Kendaraan di parkir di tempat yang sesuai dan memastikan roda terganjal. Menurunkan rem tangan dan memutar kunci kontak ke posisi “on”. Memastikan semua fungsi kendaraan berjalan normal (tidak ada lampu indikator yang menyala), tabung angin terisi penuh.

    Kedua, mengecek kebocoran pneumatic. Menginjak pedal rem selama kurang lebih dua menit. Tekanan angin tidak boleh turun lebih dari 0,5 bar. Jika tekanan angin lebih 0,5 bar, kampas rem mungkin bermasalah, maka segera menghubungi mekanik untuk pemeriksaan. Jika tekanan angin terus menurn, kemungkinan ada kebocoran. Maka matikan mesin, periksa desain di sekitar kendaraan, dan laporkan ke mekanik jika ditemukan kebocoran.

    Ketiga, memeriksa kondisi tabung angin. Menarik tuas atau cincin tabung angin. Jika keluar air atau oli, maka dihentikan operasi dan minta mekanik memeriksa filter air dryer atau kompresor.

    Keempat, memastikan rem berfungsi optimal. Menguji exhaust brake (skep/brake/rem angin) dan rem tangan untuk memastikan keudanya bekerja dengan baik.

    Kelima, mengecek sistem hidrolik. Memastkan tidak ada kebocoran minyak rem. Memeriksa persediaan minyak rem agar dalam kondisi cukup. K

    Keenam, pemeriksa ban. Memastikan tekanan angin dan kondisi fisik ban dalam keadaan baik.

    Kendalikan Kendaraan di Jalan turunan

    Sementara jika kendaraan melewati jalan menurun, KNKT telah memberikan prosedur. Pertama sebelum memasuki jalan menurun, pindahkan posisi transmisi ke gigi rendah. Kedua, ketika jalan mulai menurun aktifkan exhaust brake dan pertahankan exhaust brake tetap aktif (jangan matikan dan hidupkan berulang-ulang). Ketiga, jika jarum RPM masih naik dan menuju ke zona merah (zona bahaya), injak pedal rem secukupnya untuk mengembalikan posisi jarum RPM ke zona putih (torsi maksimal) dan lepaskan kembali pedal rem jika jarum RPM sudah berada di zona putih (aman).

    Keempat, hindari penggunaan rem pedal secara berulang-ulang atau pengereman panjang karena hal ini dapat menyebabkan rem tidak berfungsi (rem blong). Kelima, maksimalkan bidang pandang di luar kendaraan, sehingga mampu mengantisipasi keadaan lalu lintas di depan dan memiliki cukup waktu.

    (rgr/din)

  • Kaleidoskop 2024: Kejagung Catat Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp310 Triliun

    Kaleidoskop 2024: Kejagung Catat Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp310 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mencatatkan kasus korupsi telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp310 triliun sepanjang 2024.

    Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan selain rugi negara Rp310 triliun, negara juga mengalami kerugian lain berupa dollar Amerika dan emas puluhan kilogram.

    “Total perhitungan kerugian negara Rp 310.608.424.224.32 [Rp310 triliun] dan US$7,8 juta serta 58,135 kg emas. Ini belum dikonversi dengan harga emas 2018,” ujarnya dalam konferensi pers akhir tahun di Kejagung, Selasa (31/12/2024).

    Dia menambahkan kerugian ratusan triliun itu didominasi oleh enam kasus menonjol yang ditangani direktorat pidana khusus (Pidsus) misalnya, kasus korupsi timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS) sebesar Rp300 triliun.

    Kemudian, kasus korupsi pembangunan KA Besitang-Langsa Rp1 triliun; kasus transaksi emas ilegal di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 Antam Rp1 triliun dan 58,135 kg emas.

    Selanjutnya, kasus korupsi pengelolaan komoditi emas periode 2010-2022 Rp24,5 miliar; kasus dugaan TPPU dengan tindak pidana asal korupsi kegiatan usaha Duta Palma Group sebesar Rp4,7 triliun dan US7,8 juta

    Terakhir, kasus dugaan korupsi importasi gula di Kemendag periode 2015-2023 yang menyeret eks Mendag Tom Lembong sebesar Rp400 miliar.

    “Mudah-mudahan di tahun 2025 tentu penegakan hukum kita akan semakin berkualitas, akan semakin bermartabat dan tentu akan semakin lebih baik,” pungkas Harli.

    Beda Hukuman Hakim untuk Harvey Moeis vs Budi Said

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menjatuhkan vonis terhadap dua orang crazy rich yang menjadi terdakwa kasus korupsi, yaitu Harvey Moeis dan Budi Said.

    Dalam catatan Bisnis, Harvey Moeis dijatuhkan hukuman 6,5 pidana di skandal korupsi PT Timah Tbk. (TINS). Selain pidana badan, hakim tipikor juga telah membebankan uang pengganti Rp210 miliar kepada suami artis Sandra Dewi itu. 

    Sementara itu, Budi Said divonis 15 tahun dalam perkara korupsi pembelian 1,1 ton emas PT Antam Tbk. (ANTM). Crazy rich Surabaya dibebankan harus membayar uang pengganti 58,841 kg emas atau setara Rp35,5 miliar.

    Namun demikian, keduannya sama-sama dijatuhi hukuman denda sebesar Rp1 miliar dengan subsidair enam bulan penjara.

    Berkaitan dengan hal ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menyatakan banding terkait dengan vonis baik itu Harvey Moeis maupun Budi Said.

    Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai tuntutan pidana penjara yang diajukan jaksa penuntut umum selama 12 tahun terhadap terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) terlalu berat.

    Hakim Ketua Pengadilan Tipikor Jakarta Eko Aryanto menyatakan Harvey tidak berperan besar dalam hubungan kerja sama peleburan timah antara PT Timah Tbk dan PT RBT maupun dengan para pengusaha smelter peleburan timah lainnya yang menjalin kerja sama dengan PT Timah.

    “Jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa sebagaimana kronologis perkara maka majelis hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang diajukan penuntut umum terlalu tinggi dan harus dikurangi,” ujar Hakim Ketua dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/12/2024) dilansir dari Antara. 

    Maka dari itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun dan 6 bulan penjara kepada Harvey, lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum.

    Berbeda dengan Harvey, terdakwa Budi Said divonis pidana 15 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dengan kasus dugaan korupsi jual beli emas PT Antam Tbk.

    Budi Said juga divonis pidana denda sejumlah Rp1 miliar subsider pidana kurungan selama 6 bulan dan dibebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 58,841 kilogram emas Antam atau Rp35,53 miliar subsider 8 tahun penjara.

    “Menyatakan Budi Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi serta TPPU secara bersama-sama dan berlanjut sesuai dengan dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua primer,” ujar Hakim Ketua Tony Irfan dalam sidang putusan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. 

    Dengan demikian, Budi Said dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Dalam menjatuhkan vonis terhadap Budi Said, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan, yakni perbuatan Budi Said telah menyebabkan kerugian atas keuangan negara serta memperkaya diri sendiri dan orang lain.

    Sementara itu, hal yang meringankan, yakni Budi Said belum pernah dihukum, bersifat sopan di persidangan, dan tidak mempersulit jalannya persidangan serta memiliki tanggung jawab keluarga.

    Adapun vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Budi Said dituntut pidana penjara selama 16 tahun, pidana denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 58,13 kg emas Antam atau senilai Rp35,07 miliar dan 1.136 kilogram emas Antam atau senilai Rp1,07 triliun subsider pidana penjara 8 tahun.

    Dalam kasus dugaan korupsi jual beli logam mulia emas Antam, Crazy Rich Surabaya itu didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp1,07 triliun.

  • Kemendag Geram Harga Minyakita Tak Kunjung Turun, Buka Opsi Revisi Regulasi Lagi – Halaman all

    Kemendag Geram Harga Minyakita Tak Kunjung Turun, Buka Opsi Revisi Regulasi Lagi – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuka peluang kembali merevisi peraturan terkait dengan minyak goreng Minyakita.

    Pada 14 Agustus 2024, Kemendag telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024.

    Seiring dengan terbitnya peraturan tersebut, Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita dinaikkan dari Rp 14 ribu per liter menjadi Rp 15.700 per liter.

    Selain itu, pemerintah juga telah mengakomodasi kenaikan harga tertinggi Minyakita yang ada di rantai distribusi.

    Permintaan menaikkan harga di tingkat produsen ke distributor lini 1 (D1) dari harga awal Rp10.800 menjadi Rp13.500.

    Lalu, di distrbutor lini 2 (D2) menjadi Rp 14 ribu, dan Rp14.500 hingga Rp15.700 di tingkat pengecer hingga konsumen.

    Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa harga rata-rata Minyakita masih melebihi harga yang sudah ditetapkan. Bahkan, berdasarkan data Kemendag, harga rata-rata nasionalnya kini sebesar Rp 17.222 per liter.

    “Faktanya di lapangan saat ini harga rata-rata minyakita di atas HET,” kata Moga dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024, dikutip dari YouTube Kemendagri pada Selasa (31/12/2024).

    Menurut Moga, Kemendag sebenarnya tidak ingin mengubah regulasi yang sudah ada karena tak mau dianggap inkonsisten.

    Maka dari itu, ia mendesak produsen dan distributor untuk menyalurkan dan menjual minyak goreng sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

    Ia meminta produsen dan distributor menjual Minyakita sesuai dengan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation/DPO).

    “Untuk itu kami memohon kepada produsen dapat menyalurkan dan menjual harga minyak goreng mulai dari D1, D2, sampai dengan pengecer dan konsumen sesuai dengan DPO sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024,” ujar Moga.

    Meski demikian, Moga mengakui bahwa jika masalah harga ini terus berlarut-larut, pemerintah akan mempertimbangkan untuk merevisi kembali regulasi yang ada, seperti yang telah dilakukan pada sektor pupuk.

    Adapun pemerintah telah resmi memangkas distribusi pupuk dengan memotong sejumlah regulasi. Ini agar pupuk bersubsidi bisa sampai lebih cepat di masyarakat.

    “Bisa saja kami lakukan seperti halnya pupuk. Kami simplifikasi distribusi minyak goreng seperti yang sudah direvisi perpres mengenai pupuk dan bisa juga kita revisi permendag,” ucap Moga.

    Namun, Moga menyebut Kemendag masih ingin mempertimbangkan peran daripada D1 D2 yang dimiliki produsen.

    “Kami tidak ingin dalam situasi ekonomi seperti ini terjadi idle capacity terutama penggunaan gudang dan juga logistik dan juga pengurangan pegawai,” ucap Moga.

    Ia pun kembali meminta dukungan produsen untuk memasok kebutuhan Minyakita dan menjualnya sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan.

    “Kami tidak ingin merubah regulasi, kami tidak ingin pemerintah dianggap inkonsisten, untuk itu kami memohon dukungan,” tutur Moga.

    “Kalau memang terpaksa, pemerintah akan merevisi kembali sebagaimana terjadi pada regulasi yang mengatur tentang pupuk, di mana kita mensimplifikasi terkait dengan distribusi pupuk sampai dengan petani. Hal ini bisa kita lakukan, simplifikasi distribusi minyakita sampai dengan konsumen,” pungkasnya.