Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Ini Update dari OJK soal Pengambilalihan Pengaturan Kripo

    Ini Update dari OJK soal Pengambilalihan Pengaturan Kripo

    Jakarta: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memastikan pihaknya telah melakukan diskusi dan proses kerja sama dalam rangka menyiapkan transisi peralihan kewenangan pengawasan dan pengaturan aset kripto dari Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK.
     
    Berdasarkan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), peralihan aset kripto secara penuh harus terlaksana paling lambat 24 bulan sejak UU tersebut disahkan pada 12 Januari 2023 atau pada 12 Januari 2025.
     
    “Jadi, dalam hal itu sebenarnya kita mengharapkan proses transisinya akan berjalan mulus, seamless istilahnya. Sehingga, tidak menimbulkan hal-hal yang kurang baik dan tidak pasti,” ujar Mahendra saat doorstop di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Kamis, dikutip dari Antara, Kamis, 2 Januari 2024.
    Dalam kesempatan ini, ia menyebut telah menjalin komunikasi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk melakukan proses peralihan pengawasan dan pengaturan aset kripto dalam format resmi.
     
    “Sebenarnya, dalam kerja sama dan sinergi selama ini, walaupun belum ada Peraturan Pemerintah (PP) itu, proses untuk transisi itu sudah dibahas dan dipersiapkan,” ujar Mahendra.
     

    Masih butuh waktu

    Ia memastikan dalam peralihan pengawasan dan pengaturan aset kripto saat ini tidak ada kendala, namun masih membutuhkan waktu proses transisi saja.
     
    “Kalau kendala yang prinsip saya rasa tidak ada ya. Ini karena lebih karena proses pemindahan saja dari penanggung jawaban otoritas pengawasnya dari Bappebti kepada OJK,” ujar Mahendra.
     
    Melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK 27/2024), OJK memastikan kesiapannya dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan Aset Keuangan Digital dan menyambut peralihan pengawasan Aset Kripto.
     
    POJK 27/2024 ini merupakan tindak lanjut atas amanat UU P2SK, yang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan aset keuangan digital termasuk aset kripto.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Waspada Penipuan Investasi Catut Perusahaan Besar, Ini Modusnya

    Waspada Penipuan Investasi Catut Perusahaan Besar, Ini Modusnya

    Jakarta –

    Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta waspada penipuan investasi berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

    Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison mengatakan penipuan investasi berkedok PBK marak digunakan sebagai modus untuk melakukan penipuan, perjudian, maupun permainan uang (money game) dengan menggunakan skema ponzi.

    Selain itu, terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pencatutan nama dari lembaga kredibel untuk melakukan penipuan (impersonation).

    “Pelaku penipuan ini umumnya memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dengan menampilkan legalitas palsu milik perusahaan yang telah memiliki reputasi yang baik di Industri PBK, baik dari dalam negeri maupun luar negeri,” kata dia dalam keterangannya, dikutip Kamis (2/1/2025).

    Aldison menjelaskan, modus penipuan investasi itu adalah penawaran investasi kepada calon korban, pelaku memberikan janji keuntungan yang besar dalam jangka waktu singkat.

    Selanjutnya, korban diminta untuk menyetorkan sejumlah dana.

    “Setelah itu, pelaku menghilang dan uang korban yang disetorkan tidak kembali,” terang Aldison.

    Untuk itu, Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita dalam kesempatan yang sama mengajak masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam bertransaksi di PBK.

    Masyarakat wajib memahami terlebih dahulu terkait mekanisme transaksi, potensi keuntungan maupun kerugian, dan risiko lain yang akan dihadapi serta tidak mudah menyetorkan dana kepada siapapun.

    “Masyarakat harus melakukan cek legalitas perusahaan. Pastikan perusahaan tersebut sudah terdaftar di Bappebti. Selanjutnya, jangan mudah percaya dengan iming-iming keuntungan besar yang bisa diperoleh dalam waktu singkat,” ujar Olvy.

    Olvy mengungkapkan, untuk memastikan legalitas pelaku usaha yang telah memiliki perizinan dari Bappebti masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui tautan https://ceklegalitas.bappebti.go.id/ atau menghubungi Layanan Informasi (LINI) Bappebti dengan nomor whatsapp/SMS di 0811-1109-901.

    Atas pengawasan dan pengamatan (wasmat) terhadap kegiatan di bidang PBK ilegal, Bappebti telah memblokir 1.046 domain situs web entitas ilegal di bidang PBK.

    Hasil wasmat Bappebti, situs web, media sosial, dan aplikasi merupakan saluran promosi yang paling sering digunakan oleh entitas PBK ilegal. Untuk itu, upaya pemblokiran yang dilakukan Bappebti diharapkan dapat memberikan peringatan kepada pelaku usaha ilegal.

    (ada/hns)

  • Menghadapi jerat paylater di era e-commerce

    Menghadapi jerat paylater di era e-commerce

    Nasabah mengakses aplikasi penunda pembayaran (paylater) di Bogor, Jawa Barat. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom)

    Menghadapi jerat paylater di era e-commerce
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 17:07 WIB

    Elshinta.com – Dalam beberapa tahun terakhir, layanan paylater atau beli sekarang bayar nanti (buy now pay later) semakin marak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Oktober 2024, outstanding pembiayaan paylater yang disalurkan perusahaan pembiayaan mencapai Rp8,41 triliun, meningkat sebesar 63,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Sayangnya, lonjakan ini diiringi dengan memburuknya kualitas kredit. Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) gross pada layanan ini naik dari 2,60 persen pada September menjadi 2,76 persen di Oktober 2024.

    Di sisi lain, sektor e-commerce mencatat pertumbuhan pesat. Data dari Kementerian Perdagangan memperkirakan nilai transaksi e-commerce pada 2024 akan mencapai Rp487 triliun, meningkat 7,3 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar Rp453,8 triliun.

    Jumlah pengguna e-commerce juga diproyeksikan mencapai 65,65 juta orang pada 2024, naik 12 persen dari tahun lalu. Momentum seperti Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) berkontribusi besar, dengan total transaksi mencapai Rp25,7 triliun pada 2023, melonjak 182 persen dibandingkan penyelenggaraan pertama pada 2019.

    Lonjakan transaksi e-commerce dan penggunaan paylater mencerminkan transformasi digital yang pesat di Indonesia.

    Berdasarkan survei terbaru oleh Jakpat di Oktober tahun 2022, sebuah penyedia layanan survei daring yang memiliki lebih dari 1,1 juta responden terdaftar. Lebih dari 90 persen pengguna layanan paylater pada masing-masing generasi X, milenial, hingga generasi Z, memanfaatkan layanan ini untuk belanja di platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada.

    Survei ini melibatkan 1.506 responden berusia 15 hingga 71 tahun. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang dominasi e-commerce dalam penggunaan layanan paylater di semua generasi.

    Namun, kombinasi pertumbuhan ini dengan memburuknya kualitas kredit menjadi tanda bahaya bagi keuangan pribadi masyarakat. Fenomena ini memunculkan dugaan kuat bahwa konsumsi masyarakat kian terdorong oleh impulsive buying, yaitu jika seseorang pernah berencana membeli sesuatu di mall atau tempat pembelanjaan lainnya, namun begitu masuk ke lokasi tiba-tiba daftar barang belanjaan yang telah ada di alam pikir menjadi buyar seketika. Boleh jadi hal ini disebabkan oleh strategi pemasaran agresif seperti diskon, cashback, atau kemudahan pembayaran cicilan.

    Peningkatan kualitas kredit bermasalah menunjukkan bahwa banyak konsumen tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk mengelola utang mereka.

    Dampak negatif dari penggunaan paylater yang tidak terkontrol dapat dirasakan dalam berbagai aspek, baik finansial maupun psikologis. Dari sisi finansial, keterlambatan pembayaran sering kali menyebabkan akumulasi bunga dan denda, yang memperburuk kondisi keuangan individu. Bahkan, riwayat kredit yang buruk akibat gagal bayar dapat menyulitkan akses ke fasilitas kredit lain di masa depan, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

    Sementara itu, dampak psikologisnya tak kalah serius. Beban utang yang menumpuk kerap menimbulkan stres dan kecemasan, yang berakibat pula pada menurunnya produktivitas kerja. Karena dengan meningkatnya stres dan kecemasan, seseorang akan kesulitan berkonsentrasi dalam menjalankan pekerjaannya. Padahal seseorang akan dapat berpenghasilan yang baik ketika ia dalam kondisi jasmani yang sehat, pikiran yang penuh konsentrasi, serta hati yang tenang.

    Dalam beberapa kasus ekstrem, individu yang merasa terjebak dalam jeratan utang dapat mengalami depresi yang mendalam, bahkan sampai mengambil tindakan nekat. Fenomena ini menunjukkan bahwa paylater, meski menawarkan kemudahan, namun justru membawa risiko besar yang acapkali tak disadari oleh penggunanya.

    Kajian dari jurnal el Barka: Journal of Islamic Economics and Business yang terbit pada 2024 berfokus pada integrasi literasi keuangan dan nilai etika untuk mengontrol perilaku impulsif. Literasi keuangan yang dipadukan dengan nilai etika dapat membantu seseorang membangun kesadaran finansial dan memiliki nilai etis yang kuat.

    Dengan pola pikir “sadari, terima, dan perbaiki,” seseorang dapat mengembangkan kebiasaan belanja yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

    Refleksi pribadi dan membangun kebiasaan baru dapat membantu menghindari perilaku konsumtif. Ini termasuk memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan dan menjadikan pengalaman sebelumnya sebagai pelajaran untuk meningkatkan pengelolaan keuangan.

    Untuk mencegah dampak buruk dari lonjakan penggunaan paylater dan transaksi e-commerce, diperlukan solusi yakni dengan menanamkan karakter hidup sederhana. Keluarga memegang peranan penting dalam membentuk karakter hidup sederhana pada anak. Nilai-nilai ini dapat ditanamkan melalui ajaran agama yang mengajarkan prinsip qana’ah (merasa cukup) dan tabayyun (memastikan kebutuhan sebelum bertindak).

    Selain itu, budaya hidup sederhana juga dapat menjadi teladan melalui pengelolaan keuangan keluarga, seperti membuat anggaran harian atau memprioritaskan kebutuhan esensial. Pola pikir “sadari, terima, dan perbaiki” merupakan langkah sederhana namun efektif untuk membantu individu mengubah kebiasaan konsumtif menjadi lebih bertanggung jawab.

    Langkah pertama adalah menyadari kebiasaan belanja yang berlebihan atau tidak perlu. Selanjutnya, individu perlu menerima fakta bahwa kebiasaan tersebut memengaruhi kondisi keuangan dan memerlukan perbaikan. Langkah terakhir adalah membuat rencana aksi, seperti menyusun anggaran atau membatasi pembelian hanya pada barang yang benar-benar dibutuhkan.

    Pola pikir ini tidak hanya mendorong refleksi pribadi, tetapi juga membantu membangun kebiasaan baru yang lebih sehat. Metode Eisenhower Matrix dapat digunakan untuk membantu individu membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

    Matriks ini membagi keputusan belanja ke dalam empat kategori: Do (penting dan mendesak), seperti belanja kebutuhan pokok; Schedule (penting tapi tidak mendesak), seperti pembelian barang elektronik yang direncanakan; Delegate (tidak penting tapi mendesak), yakni aktivitas belanja yang dapat diabaikan atau diserahkan kepada orang lain; dan Delete (tidak penting dan tidak mendesak), seperti membeli barang karena tren atau diskon besar.

    Sikap pertengahan, yakni tidak boros namun juga tidak pelit, menjadi penting untuk ditanamkan dengan memahami keutamaan prioritas. Belanja kebutuhan harus selalu menjadi prioritas dibandingkan keinginan.

    Untuk membedakan keduanya, masyarakat dapat bertanya pada dirinya sendiri: apakah barang ini jika tidak dibelanjakan akan menimbulkan konsekuensi negatif dalam keberlangsungan hidup? Jika jawabannya iya, maka hal itu adalah kebutuhan.

    Kecenderungan menggunakan paylater di tengah sindrom impulsive buying terbukti menjerumuskan masyarakat ke dalam siklus utang yang sulit dikendalikan. Dengan menanamkan nilai hidup sederhana melalui ajaran agama, budaya, dan literasi keuangan, masyarakat dapat mengelola keuangannya dengan lebih bijak.

    Bagi mereka yang tidak mendapatkan pendidikan tersebut sejak kecil, refleksi pribadi dan pembentukan kebiasaan baru dapat menjadi jalan keluar. Penerapan metode seperti Eisenhower Matrix dapat menjadi solusi praktis untuk membantu individu membedakan kebutuhan dan keinginan.

    Pada akhirnya, hati yang tenang, pikiran yang mampu berkonsentrasi, dan jasmani yang sehat menjadi modal utama seseorang untuk meraih penghasilan yang cukup dan kehidupan yang seimbang. Sehingga selalu ada solusi bagi mereka yang saat ini tengah kesulitan melepaskan diri dari jerat utang.

    Setiap langkah kecil dalam mengelola keuangan dengan bijak adalah awal dari perubahan besar. Dengan disiplin, doa, dan usaha yang terus-menerus, masa depan yang lebih cerah dan bebas dari jeratan utang insya Allah akan dapat dicapai.

    Sumber : Antara

  • Ekonomi Singapura Melambat di Akhir 2024, Cuma Tumbuh 4,3% – Page 3

    Ekonomi Singapura Melambat di Akhir 2024, Cuma Tumbuh 4,3% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ekonomi negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara, Singapura tumbuh 4,3% pada akhir 2024. Menurut data awal pemerintah Singapura, angka ini menandai peningkatan dari pertumbuhan 1,1% pada periode yang sama 2023.

    Melansir CNBC International, Kamis (2/1/2025) Produk Domestik Bruto (PDB) Singapura tumbuh menjadi 4,3% pada kuartal keempat 2024 dari tahun sebelumnya, menurut perkiraan awal dari kementerian perdagangan Singapura (MTI).

    Pada basis kuartal-ke-kuartal yang disesuaikan secara musiman, PDB tumbuh 0,1% pada periode Oktober-Desember 2024, perkiraan awal menunjukkan.

    Namun, pertumbuhan ekonomi di akhir tahun lebih rendah dari yang tercatat di kuartal ketiga 2024 sebesar 5,4 persen.

    Sedangkan tingkat inflasi tahunan Singapura pada bulan November tercatat sebesar 1,9%.

    Angka ini merupakan inflasi tahunan terendah dalam hampir 3 tahun, menciptakan ruang bagi bank sentral negara itu untuk melonggarkan kebijakan moneter pada tinjauan Januari, meskipun analis percaya mungkin menunggu hingga akhir tahun 2025 untuk menilai dampak kebijakan ekonomi Presiden AS Donald Trump yang akan datang.

    Otoritas Moneter Singapura mempertahankan kebijakan tetap pada tinjauan Oktober karena data menunjukkan laju aktivitas meningkat. Tinjauan berikutnya akan dilakukan sebelum akhir bulan.

    Sementara itu, MTI tidak memberikan perkiraan baru pertumbuhan ekonomi Singapura untuk tahun 2025, tetapi pada bulan November dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan melambat ke kisaran 1 persen hingga 3 persen.

    MTI menjelaskan, perlambatan ini didorong oleh dampak dari eskalasi konflik geopolitik lebih lanjut dan ketidakpastian yang lebih tinggi atas kebijakan perdagangan AS di bawah pemerintahan Trump yang akan datang.

  • Menkeu Sri Mulyani: ‘Hari-hari Ini Kalau Ngomongin Pajak, Ada yang Sering Nyelomotin Saya’ – Halaman all

    Menkeu Sri Mulyani: ‘Hari-hari Ini Kalau Ngomongin Pajak, Ada yang Sering Nyelomotin Saya’ – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui saat ini perpajakan tengah menjadi isu yang sensitif.

    Hal itu ia sampaikan ketika memberi sambutan dalam acara Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025, Kamis (2/1/2025).

    Sri Mulyani awalnya membicarakan implementasi pajak karbon dan regulasi batas atas emisi sektoral untuk mendorong pengembangan bursa karbon.

    Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk membicarakan hal tersebut.

    “Jadi kami akan terus berkoordinasi dengan para menteri dan lembaga terkait, terutama dengan Kementerian Perdagangan, karena dalam hal ini kita terus akan memperkuat termasuk berbagai instansi seperti Kementerian ESDM dan bahkan transportasi,” ujar Sri Mulyani.

    Setelah itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menyinggung bagaimana perpajakan tengah menjadi isu yang sensitif belakangan ini.

    “Hari-hari ini kalau ngomong pajak, ada yang sering sudah nyelomotin saya, sering banget,” ujar Sri Mulyani.

    Isu perpajakan tengah menjadi perbicangan hangat karena kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun ini.

    Kenaikan PPN menjadi 12 persen ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    PPN 12 persen menjadi polemik di kalangan masyarakat. Kebijakan ini dinilai akan mendatangkan dampak buruk. Gelombang penolakan pun datang dari berbagai kalangan.

    Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk memberlakukan PPN 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah yang selama ini sudah terkena Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

    Barang mewah itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021.

    PMK tersebut mengatur tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

    Lantas, barang apa saja yang terkena PPN 12 persen?

    1. Kelompok hunian mewah:

    Rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp 30 miliar.

    2. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.

    3. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara:

    Peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin.

    4. Helikopter

    5. Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya selain helikopter.

    6. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara:

    Senjata artileri
    Revolver dan pistol
    Senjata api (selain senjata artileri, revolver dan pistol) dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak.

    7. Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum:

    Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri, dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.
    Yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum atau usaha pariwisata.

    Sementara itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa seluruh barang dan jasa yang selama ini terkena PPN 11 persen tidak mengalami kenaikan atau tetap 11 persen.

    “Tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan biasa yang selama ini tetap 11 persen,” papar dia.

    Dia juga merincikan bahwa ada beberapa barang dan jasa mengalami pengecualian atau PPN nya hanya 0 persen meliputi barang pokok, misalnya beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar.

    Kemudian gula, ternak dan hasilnya, susu segar, unggas, hasil pemotongan hewan, kacang tanah, kacang-kacangan lain, padian-padian yang lain, kemudian ikan, udang, biota lainnya, rumput laut.

    “Kemudian juga tiket kereta api, tiket bandara, angkutan orang, jasa angkutan umum, jasa angkutan sungai dan penyeberangan, penyerahan jasa paket penggunaan besar tertentu, penyerahan pengurusan paspor, jasa biro perjalanan, kemudian jasa pendidikan, pemerintah dan swasta, buku-buku pelajaran, kitab suci,” terangnya.

    Selaim itu, jasa kesehatan dan layanan medis pemerintah maupun swasta, jasa keuangan, dana pensiun, jasa keuangan lain seperti pembiayaan piutang, kartu kredit, asuransi kerugian, asuransi jiwa serta reasuransi tetap mendapatkan fasilitas PPN 0 persen atau tidak membayar PPN.

    “Sedangkan seluruh barang jasa yang lain yang selama ini 11 persen, tetap 11 persen, tidak ada atau tidak terkena kenaikan 12 persen,” ungkap dia.

  • Pengawasan Kripto Bakal Beralih dari Bappebti ke OJK, Ini Bocorannya

    Pengawasan Kripto Bakal Beralih dari Bappebti ke OJK, Ini Bocorannya

    Jakarta –

    Transisi pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih berlangsung. Hal ini selaras dengan target agar proses transisi ini rampung 2025.

    Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Peraturan Pemerintah (PP) transisi peralihan pengawasan aset kripto telah rampung. Dengan demikian, tahap lanjutannya ialah persiapan transisinya.

    “Pemahaman saya itu (PP Transisi) sudah diterbitkan, sehingga tahap berikutnya tentu persiapan untuk transisi dari Bappebti di bawah Kemendag kepada OJK,” kata Mahendra usai Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025 di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Kamis (2/1/2025).

    PP tersebut merupakan turunan UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dalam pasal 312 ayat 1 disebutkan, peralihan secara penuh paling lambat dilaksanakan 24 bulan sejak UU tersebut disahkan pada 12 Januari 2023 atau dengan kata lain tepatnya pada 12 Januari 2025.

    Selaras dengan itu, Mahendra mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk melakukan proses transisi dalam format yang resmi. Meski demikian, menurutnya, walaupun belum ada PP itu sebelumnya, selama ini proses transisi itu sudah dibahas dan dipersiapkan.

    “Tapi dengan adanya PP itu maka secara resmi hal tadi sudah memiliki landasan hukumnya,” sambungnya.

    Di samping itu, Mahendra menambahkan, OJK sudah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) terkait pengawasan pengelolaan kripto. Aturan itu sepenuhnya dilaksanakan berbekal dari prinsip-prinsip dan pelaksanaan pengaturan pengawasan yang ada di Bappebti selama ini.

    “Sudah ada diskusi dan proses kerja sama untuk persiapan transisi itu. Jadi dalam hal itu sebenarnya kita mengharapkan proses transisinya akan berjalan mulus, seamless lah istilahnya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang kurang baik dan ketidakpastian,” ujar dia.

    Transisi Rampung Kuartal I-2025

    Senada, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti, Tirta Karma Senjaya mengatakan, PP transisi pengawasan kripto telah ditandatangani. Langkah selanjutnya penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan OJK.

    “Kita pun kemarin sebenarnya siap untuk peralihan, terutama kan PP-nya kemarin sudah tanda tangan katanya kan seperti itu. Nah, nanti tinggal dibuat nota kesepahaman dengan OJK, ya seperti itu peralihannya,” kata Tirta dalam kesempatan berbeda.

    Tirta menjelaskan, dalam nota kesepahaman itu nanti akan dituangkan proses untuk peralihan, utamanya terkait tahapan perizinan akan seperti apa. Kemudian juga penanggungjawab dari perizinan tersebut juga akan ditetapkan di dalamnya.

    Sedangkan menyangkut sumber daya manusia (SDM) sudah disiapkan melalui Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)OJK. Diperkirakan proses transisi ini bisa rampung kuartal I-2025.

    “Kuartal I mungkin ya bisa selesai. Terutama kan laporan pengawasan pasti harus segera beralih. Kalau proses perizinan mungkin kita nanti melihat dengan OJK,” ujar dia.

    Sebagai informasi, Desember 2024 kemarin OJK telah menerbitkan aturan terkait pengawasan aset kripto melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK 27/2024).

    (shc/ara)

  • Proses Peralihan Pengawasan Kripto ke OJK Disebut Berjalan Lancar dan Terarah

    Proses Peralihan Pengawasan Kripto ke OJK Disebut Berjalan Lancar dan Terarah

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan, transisi peralihan pengawasan perdagangan aset kripto dari Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK berjalan lancar dan terarah. Peraturan pemerintah (PP) terkait aset kripto akan segera diberlakukan pada 12 Januari 2025.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memastikan, langkah-langkah menuju peralihan ini dirancang untuk berlangsung mulus dan tanpa kendala besar.

    “Dengan pemahaman saya, regulasi yang diperlukan sudah diterbitkan. Tahap berikutnya adalah mempersiapkan transisi dari Bappebti, yang berada di bawah Kementerian Perdagangan kepada OJK. Kami juga telah berdiskusi dengan menteri perdagangan untuk memastikan proses ini berjalan dalam format yang resmi,” jelas Mahendra seusai acara Pembukaan Perdagangan 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (2/1/2025).

    Mahendra menjelaskan, meskipun regulasi seperti peraturan pemerintah (PP) belum diterbitkan, diskusi dan persiapan untuk transisi sudah lama dilakukan. Keberadaan PP memberikan landasan hukum yang kokoh untuk mendukung kelancaran peralihan pengawasan ini.

    “Sebenarnya, meskipun belum ada PP sebelumnya, proses transisi peralihan pengawasan aset kripto ke OJK sudah dibahas dan dipersiapkan. Dengan adanya PP, proses ini secara resmi memiliki legitimasi yang lebih kuat,” ungkap Mahendra.

    Ia menambahkan bahwa kendala besar dalam proses ini tidak ditemukan. “Ini lebih kepada proses administrasi pemindahan otoritas pengawasan saja. Dari sisi prinsip, saya rasa tidak ada masalah,” tegasnya.

    OJK telah mengambil langkah signifikan untuk memastikan kesiapan mereka. Peraturan OJK (POJK) tentang pengawasan dan pengelolaan aset kripto juga telah diterbitkan, mengadopsi prinsip-prinsip pengaturan yang sebelumnya digunakan oleh Bappebti.

    “Kami ingin memastikan bahwa transisi ini seamless, istilahnya berjalan tanpa hambatan, sehingga tidak ada ketidakpastian bagi pelaku industri maupun investor,” kata Mahendra.

    Koordinasi intensif antara OJK, Bappebti, dan kementerian terkait menjadi kunci sukses transisi ini. Mahendra menegaskan bahwa komunikasi yang baik telah dilakukan untuk memastikan setiap pihak memahami peran masing-masing dalam proses ini.

    “Kami mengantisipasi segala kemungkinan, tetapi dengan kesiapan yang sudah ada, kami optimistis bahwa tidak akan ada gangguan signifikan,” tambahnya.

    Mahendra mengungkapkan, meskipun tidak ada tenggat waktu spesifik untuk menyelesaikan transisi ini, fokus utama adalah memastikan proses berjalan lancar. “Target utama kami adalah pengelolaan dan transisi yang mulus terlebih dahulu,” jelasnya.

    Dengan langkah-langkah strategis yang telah diambil, OJK optimistis dapat mengambil alih pengawasan aset kripto secara penuh dalam waktu dekat. Peralihan ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat ekosistem aset digital di Indonesia.

    “Dengan landasan hukum yang kokoh, sinergi antarlembaga, dan kesiapan internal OJK, kami yakin transisi ini akan menjadi tonggak penting dalam pengembangan industri aset digital yang lebih modern dan berkelanjutan,” pungkas Mahendra dalam menanggapi transisi peralihan pengawasan aset kripto ke OJK.

  • Ekonomi Singapura Melesat ke 4% di 2024

    Ekonomi Singapura Melesat ke 4% di 2024

    Jakarta –

    Perekonomian Singapura mengalami kenaikan signifikan sepanjang 2024. Singapura mencatatkan pertumbuhan ekonomi 4%.

    Dikutip dari CNBC, Kamis (2/1/2025), ekonomi Singapura meningkat pesat dari pertumbuhan yang cuma 1,1% pada 2023. Produk Domestik Bruto (PDB) Singapura naik 4,3% pada kuartal IV-2024, menurut perkiraan awal dari Kementerian Perdagangan Singapura.

    Angka ini berada di atas perkiraan median 3,3% dalam jajak pendapat para ekonom. Pada basis kuartal-ke-kuartal yang disesuaikan secara musiman, PDB tumbuh 0,1% pada periode Oktober-Desember.

    Tingkat inflasi tahunan November sebesar 1,9% adalah yang terendah dalam hampir tiga tahun, menciptakan ruang bagi bank sentral untuk melonggarkan kebijakan moneter.

    Lihat juga Video ‘Detik-detik Nelayan di Batam Diintimidasi Kapal Patroli Singapura’:

    (hal/ara)

  • Ditopang Permintaan dari China, Ekspor Korea Selatan Naik Akhir 2024

    Ditopang Permintaan dari China, Ekspor Korea Selatan Naik Akhir 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekspor Korea Selatan mempertahankan momentum pertumbuhan pada Desember 2024 seiring dengan kenaikan permintaan dari China dan angka penjualan semikonduktor yang tetap tangguh.

    Data dari Kementerian Perdagangan Korea Selatan pada Rabu (1/1/2025) menyebut, nilai pengiriman yang disesuaikan dengan perbedaan hari kerja meningkat 4,3% secara year on year (yoy) pada bulan Desember. Data tersebut meningkat dibandingkan dengan kenaikan 3,7% yang awalnya dilaporkan untuk bulan November.

    Sementara itu, ekspor yang tidak disesuaikan naik 6,6% sementara impor keseluruhan meningkat sebesar 3,3%. Catatan itu menghasilkan surplus perdagangan sebesar US$6,5 miliar.

    Ekspor chip meningkat 31,5% dari tahun sebelumnya pada Desember, sedangkan pengiriman mobil turun 5,3%. Penjualan perangkat komunikasi nirkabel naik 16,1%. Selanjutnya, ekspor ke China meningkat 8,6%, berbalik dari kontraksi sebulan sebelumnya, kata kementerian. Pengiriman ke AS naik 5,5%. Ekspor ke Uni Eropa naik 15,1%.

    “Pembuat chip tampaknya meningkatkan pengiriman chip memori pita lebar (HBM) ke China sebelum pembatasan baru AS terhadap penjualan chip memori berteknologi tinggi ke China mulai berlaku pada Januari 2025,” ujar Ekonom Bloomberg Economics Hyosung Kwon, dikutip dari Bloomberg.

    Korea Selatan, yang sangat bergantung pada ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, menghadapi serangkaian kebijakan proteksionis yang dijanjikan oleh Presiden terpilih Donald Trump saat ia bersiap untuk kembali ke Gedung Putih.

    Trump menjanjikan tarif universal selama kampanyenya dan bermaksud untuk meningkatkan bea masuk khususnya terhadap China, mitra dagang terbesar bagi Korea Selatan.

    Bank Sentral Korea Selatan, Bank of Korea (BOK), secara tak terduga melakukan pemangkasan suku bunga acuan secara berturut-turut pada kuartal keempat untuk menopang perekonomian terhadap hambatan perdagangan. Gubernur Rhee Chang-yong memperkirakan perekonomian tumbuh tahun ini kurang dari perkiraan sebelumnya sebesar 1,9%.

    Para ekonom semakin memperkirakan bank sentral akan melanjutkan pemangkasan suku bunga lagi bulan ini karena kepercayaan konsumen dan bisnis merosot. Kecelakaan pesawat Jeju Air yang menewaskan semua kecuali dua dari 181 orang di dalamnya dapat semakin merusak sentimen konsumen setelah negara itu mengumumkan masa berkabung hingga Januari.

    Momentum ekspor yang melemah menjadi ancaman bagi won, yang sudah menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di Asia tahun lalu. Industri semikonduktor negara itu mungkin mengalami permintaan yang lebih lambat tahun ini setelah menikmati ledakan pengembangan kecerdasan buatan.

  • Sentuh Rekor, Kemendag Kerek Harga Acuan Ekspor Biji Kakao Jadi US.060/MT Januari 2025

    Sentuh Rekor, Kemendag Kerek Harga Acuan Ekspor Biji Kakao Jadi US$10.060/MT Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali mengerek naik harga patokan ekspor (HPE) komoditas biji kakao untuk Januari 2025, seiring dengan kenaikan harga komoditas tersebut di level global.

    HPE biji kakao untuk awal tahun dipatok menjadi US$10.060 per metrik ton. Harga baru ini sejalan dengan naiknya harga referensi biji kakao pada Januari 2025 yang dipatok sebesar US$10.549,59 per metrik ton, naik US$2.813,63 atau 36,37% dari posisi Desember 2024.

    “Hal ini berdampak pada peningkatan HPE biji kakao pada Januari 2025 menjadi US$10.060 per metrik ton, naik US$2.743 atau 37,48% dari periode sebelumnya,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim dalam keterangannya, dikutip Rabu (1/1/2025).

    Kendati begitu, Isy menyebut bahwa peningkatan harga ini tidak berdampak pada bea keluar biji kakao yang tetap sebesar 15% sesuai Kolom 4 Lampiran Huruf B pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.38/2024. 

    Lebih lanjut, Isy menuturkan bahwa naiknya harga referensi dan HPE biji kakao dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi. Hal ini, kata dia, terutama dari produsen utama di wilayah Afrika Barat, akibat curah hujan yang tinggi.

    “Sebab lainnya adalah kekhawatiran penurunan produksi akibat proyeksi cuaca kering pada semester I/2025,” ujarnya.

    Di sisi lain, Kemendag tidak melakukan perubahan pada HPE produk kulit periode Januari 2025. Itu artinya, HPE produk ini sama seperti periode Desember 2024. 

    Untuk produk kayu, Isy menyebut bahwa HPE meningkat pada beberapa jenis kayu, yaitu serpih kayu dalam bentuk keping atau pecahan (wood in chips or particles); serta kayu gergajian dengan luas penampang 1.000-4.000 mm2 dari jenis rimba campuran dan jenis sortimen lainnya jenis eboni, jati, dan dari hutan tanaman jenis akasia, sengon, serta balsa, eukaliptus, dan lainnya.

    “Sedangkan, HPE kayu veneer dari hutan alam dan hutan tanaman; wooden sheet for packing box; serta kayu gergajian dengan luas penampang 1.000–4.000 mm2 dari jenis meranti, merbau, dan dari jenis hutan tanaman jenis pinus, gemelina, serta sungkai turun,” tuturnya.

    Adapun penetapan HPE biji kakao, HPE produk kulit, dan HPE produk kayu tercantum dalam Kepmendag No. 1684/2024 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

    Kakao memang menjadi salah satu komoditas dengan kenaikan paling signifikan sepanjang 2024. Harga bahan baku cokelat itu sempat mencapai rekor tertinggi US$12.931 per metrik ton di New York awal bulan ini karena perkiraan pasokan yang lebih rendah untuk musim panen keempat berturut-turut di Afrika Barat setelah cuaca kering.