Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Bappebti Yakin Peralihan Pengawasan Aset Kripto Berjalan Sesuai Target

    Bappebti Yakin Peralihan Pengawasan Aset Kripto Berjalan Sesuai Target

    Jakarta, Beritasatu.com– Proses peralihan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi salah satu isu strategis dalam industri keuangan digital Indonesia. 

    Dengan tenggat waktu yang diamanatkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 12 Januari 2025, optimisme terhadap kelancaran transisi ini tetap menjadi sorotan utama.

    Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya menyampaikan keyakinannya bahwa proses peralihan akan berjalan sesuai rencana. 

    “Secara hukum, peralihan ini harus selesai pada tenggat waktu yang diatur UU P2SK, yakni 12 Januari 2025. Namun, proses ini juga melibatkan ketentuan turunan melalui peraturan pemerintah (PP) dan nota kesepahaman antara kedua pihak, sehingga ada timeline spesifik untuk setiap item yang dialihkan hingga selesai sepenuhnya,” jelas dia kepada Investor Daily, Jumat (3/1/2025).

    Soal pernyataan sebelumnya yang menyebutkan transisi akan selesai pada kuartal I 2025 atau melewati batas waktu yang ditetapkan UU P2SK, Tirta mengklarifikasi, peralihan secara hukum tetap sesuai tenggat waktu. Namun, implementasi penuh setiap komponen pengawasan membutuhkan proses bertahap.

    Dalam mempersiapkan peralihan, Bappebti telah membentuk tim transisi yang bertugas memastikan proses berjalan lancar. Tim ini memiliki peran dalam proses transisi pengawasan. Selain itu, kedua belah pihak menyusun nota kesepahaman bersama-sama.

    Sayangnya, Tirta belum bisa memerinci hal yang akan menjadi topik diskusi kedua belah pihak, lantaran masih menunggu pertemuan dengan OJK. “Ya, tunggu ketemu OJK dahulu,” jawabnya.

    Sebagai informasi, Ketua OJK Mahendra Siregar mengakui, secara prinsip sejauh ini tidak ada kendala maupun tantangan dalam proses penerbitan PP terkait pengawasan dan pengaturan aset kripto dari Bappebti ke OJK. PP tersebut sudah dibahas dan dipersiapkan dalam format yang resmi.  

    “Kalau kendala yang prinsip saya rasa tidak ada, karena lebih ke proses pemindahan otoritas penanggung jawabnya dari Bappebti kepada OJK. Kalau hal-hal yang prinsip saya rasa tidak ada,” ujar Mahendra.

  • Prabowo Setujui Setop Impor Beras Cs, Kemendag: Kita Dukung Swasembada Pangan

    Prabowo Setujui Setop Impor Beras Cs, Kemendag: Kita Dukung Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdangan (Kemendag) menyampaikan penutupan keran impor beras konsumsi, gula, garam, dan jagung untuk pakan ternak pada 2025 merupakan langkah Indonesia menuju swasembada pangan.

    Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah harus didukung penuh, termasuk memperkuat produk dalam negeri.

    “Program pemerintah untuk melakukan swasembada pangan harus kita dukung penuh, dimulai dari pemenuhan kebutuhan pangan untuk konsumsi yang berasal dari produk dalam negeri,” kata Dewi kepada Bisnis, Kamis (2/1/2024) malam.

    Dalam hal kebutuhan industri, Dewi menjelaskan bahwa penghitungan kebutuhan untuk pemenuhan industri dilakukan berdasarkan neraca komoditas yang dilakukan antar kementerian.

    Seperti diketahui, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pemerintah akan menghentikan impor empat komoditas pangan pada 2025. Keempat komoditas tersebut, di antaranya beras, jagung, gula, dan garam.

    Zulhas menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui agar tak ada lagi kegiatan impor beras, jagung, gula, hingga garam pada tahun ini.

    “Alhamdullilah dalam ratas yang pertama kami sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras, ya pak Mentan ya? tahun depan, tida impor beras, jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” kata Zulhas usai menghadiri Rapat Terbatas (ratas) di Istana Negara, Senin (30/12/2024).

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan komitmen untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut salah satunya dengan mengurangi ketergantungan impor pangan yang dimulai pada 2025.

    Adapun, upaya penghentian impor ini guna mencapai visi swasembada pangan yang menjadi program prioritas utama pemerintah.

  • DPR Dukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi – Halaman all

    DPR Dukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mendukung penuh langkah Pemerintah yang akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani.

    “Kebijakan ini sangat revolusioner, petani selama ini sangat dirumitkan dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Selama ini penyalurannya sangat birokratis, bertele-tele aturannya, sehingga menyulitkan dan merugikan petani, karena sering kali penyalurannya menjadi lama bahkan melewati musim tanam,” papar Ahmad Yohan dalam keterangan persnya kepada wartawan, Jumat (3/1/2025).

    Politisi PAN ini berharap dengan dikeluarkannya Perpres pupuk bersubsidi, nantinya mereka tidak lagi kesulitan memperolehnya karena akan langsung diterima oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan).

    Sehingga, ketika musim tanam tiba, mereka tidak perlu lagi membeli pupuk nonsubsidi.

    “Komisi IV DPR akan mengawal kemudahan akses bagi petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi ini. Kami meminta Kementan dan Pt Pupuk Indonesia untuk memastikan pupuk bersubsidi diperoleh dengan mudah oleh petani melalui Gapoktan-gapoktan,” ucap Anggota DPR Dari Dapil NTT I ini.

    Selain itu, pihaknya juga meminta Gapoktan-gapoktan untuk benar-benar mendistribusikannya langsung ke petani. 

    “Jangan sampai Gapoktannya justru yang tidak menyalurkan. Kita akan awasi semua, mulai dari Kementan, PT Pupuk Indonesia, hingga Gapoktan, apakah pupuk bersubsidi ini benar-benar langsung diterima petani atau tidak,” tegas Yohan. 

    Mengingat, kata Yohan, penyaluran pupuk subsidi yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu tidak hanya menolong para petani, tapi juga bisa mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan pada 2027 nanti.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkap pemangkasan alur regulasi bagi pupuk subsidi. Mulai tahun depan, para petani tak perlu lagi menunggu surat keputusan kepala daerah.

    Harapannya, Peraturan Presiden (Perpres) soal pupuk subsidi bisa rampung dalam waktu dekat. Dengan begitu, aturan baru yang mempermudah petani bisa berlaku mulai 2025.

    “Kita pangkas semua. Mudah-mudahan nanti Januari Perpres-nya keluar. Maka pupuk nanti tidak perlu petani ngajukan dulu lewati persetujuan Camat, Bupati, Gubernur, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, itu rumit,” ujar Zulkifli Hasan.

    Dia menyebut Perpres tersebut nantinya akan mengatur petani cukup mengajukan permohonan pupuk subsidi melalui Gapoktan ke Kementan. Setelahnya, Kementan menetapkan jumlah kouta yang akan diterima Gapoktan, lalu Pt Pupuk akan menyalurkannya langsung ke Gapoktan.

    “(Regulasi) pupuk kita pangkas. SK dari Kementan, berapa yang diperlukan, langsung (dari) Pupuk Indonesia, langsung ke Gapoktan, insyaallah,” tegas Zulhas.

    Karena itu, kata Zulkifli, jika ada ada keterlambatan distribusi pupuk ke petani, penelusurannya tak perlu berbelit. Hanya ada dua aspek yang terlibat, yakni produsen dan Gapoktan.

    “Kalau ada yang salah, Gapoktan yang tanggung jawab ke petani. Kalau Gapoktan yang salah, tanggung jawab kepada manajer area. Kalau manajer yang salah baru Pupuk (Indonesia) yang tanggung jawab. Jadi sederhana, kita sederhanakan,” ujar Zulhas.

    Zulhas pun memastikan bahwa dirinya tidak segan untuk memberikan teguran hingga hukuman berat apabila distribusi pupuk mengalami keterlambatan.

    “Dihukum itu nanti yang penanggung jawab kabupaten. Satu kali salah, dua kali salah, tiga kali salah ganti,” perintahnya.

    Zulhas mengatakan langkah tegas ini dibutuhkan untuk memastikan petani bisa mendapatkan pupuk sebelum masa tanam, sehingga hasil panen pun bisa maksimal. Serta sebagai upaya keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

    “Taruhannya swasembada pangan dan nama baik Bangsa Indonesia, tidak main-main,” ungkap Zulhas.

  • 10 Ribu Buruh Sritex Akan ‘Serbu’ Istana Hingga Kemenkeu 14-15 Januari

    10 Ribu Buruh Sritex Akan ‘Serbu’ Istana Hingga Kemenkeu 14-15 Januari

    Jakarta, CNN Indonesia

    Serikat pekerja PT Sri Isman Rejeki Tbk atau Sritex berencana menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada 14-15 Januari 2025.

    Diperkirakan ada 10 ribu pekerja yang ikut aksi tersebut.

    Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto mengatakan keputusan ini berdasarkan pada hasil rapat koordinasi (Rakor) terkait rencana aksi buruh Sritex ke Jakarta.

    “Hari Selasa sampai dengan Rabu, 14-15 Januari 2025. Estimasi massa 10 ribu. Estimasi armada 200 bus,” kata Slamet dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1) seperti dikutip dari detik.com.

    Slamet menjelaskan pihaknya telah menetapkan sejumlah titik lokasi aksi. Adapun tiga lokasi utamanya yakni Istana Presiden, Gedung DPR RI, Gedung Mahkamah Agung (MA).

    Secara keseluruhan, akan ada 9 titik lokasi demo. Selain tiga lokasi yang telah disebutkan di atas, antara lain ada Kantor Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian BUMN.

    “Tuntutan keberlangsungan kerja dan kelangsungan usaha Sritex,” ujarnya.

    Slamet mengatakan rencana demonstrasi ini buntut inkrahnya putusan pailit perusahaan usai Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi.

    MA memutuskan menolak kasasi dengan Nomor Perkara 1345 K/PDTSUS-PAILIT/2024. Adapun kasasi diajukan Sritex atas putusan pailit dari PN Semarang pada Oktober 2024 karena tak mampu melunasi utang.

    “Kami selaku pekerja Sritex Group yang terdampak langsung atas putusan kasasi MA, merasakan tidak adanya keadilan bagi kami, para pekerja yang merupakan golongan masyarakat kelas bawah di negeri ini,” kata Slamet.

    “Alih-alih bermimpi bisa naik kelas, kami justru dihadapkan pada ancaman PHK dan ketidakpastian, yang pasti akan membuat nasib kami semakin terpuruk jika pemerintah tidak segera turun tangan,” sambungnya.

    Slamet mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Namun pihaknya merasa perlu dilakukan langkah lanjutan demi menggerakkan hati pemerintah dalam mendorong upaya penyelamatan Sritex.

    Oleh karena itu, para pekerja Sritex memutuskan untuk melakukan aksi demonstrasi.

    “Kami bermaksud menggugah hati para pemimpin dan penegak hukum negeri ini, khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto agar mendengarkan jerit tangis kami. Kami berencana melakukan Aksi Damai ke kantor Presiden Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta,” kata Slamet.

    Ia juga menegaskan, para pekerja ingin tetap dapat bekerja dengan tenang seperti dulu dan melihat kelangsungan usaha tetap terjaga.

    Menurutnya kesejahteraan pekerja hanya bisa diperoleh kalau pekerja memiliki pekerjaan, bekerja dan menerima upah, bukan berapa besar pesangon jika pailit ini dilakukan dan pemberesan aset dilakukan oleh Kurator.

    (agt/agt)

  • Harga Minyakita Tembus Rp 17 Ribu, Mendag: Distributor Belum Jalan – Page 3

    Harga Minyakita Tembus Rp 17 Ribu, Mendag: Distributor Belum Jalan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Harga minyak goreng untuk rakyat atau Minyakita masih tinggi di sejumlah daerah belakangan ini. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membocorkan penyebab harga Minyakita masih tinggi ini.

    Menurutnya, harga Minyakita masih tinggi disebabkan oleh keterlambatan dari distributor akibat libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Minyakita kan rata-rata masih Rp 17 ribu, jadi itu kebanyakan memang di daerah timur (Indonesia timur). Tadi teman-teman PKTN (Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) datang ke pasar Banten, jadi gini, masalahnya ini kan libur natal-tahun baru masih banyak distributor yang belum jalan,” ujar Mendag Budi dikutip dari Antara, Jumat (3/1/2025).

    Budi memastikan bahwa stok Minyakita di pihak distributor masih tersedia. Hanya saja, keterlambatan pendistribusian membuat harga minyak goreng tersebut menjadi mahal.

    Lebih lanjut, kata Budi, pekan depan Kemendag akan berkoordinasi dengan produsen untuk memastikan stok terbaru.

    “Kita usahakan harga harus terjangkau, harus sesuai HET, harus gimana caranya kita harus lakukan. Mudah-mudahan tanggal 6 kita cek di SP2KP, kita hubungi teman-teman di daerah, di timur juga ngecek lapangan karena salah satu faktornya memang karena liburan itu,” katanya pula.

    Mendag juga menegaskan bahwa Kemendag akan memberikan sanksi kepada pedagang yang menjual Minyakita dengan cara bundling atau mengombinasikan dengan produk lain.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar minyak goreng kemasan rakyat atau Minyakita dapat didistribusikan oleh BUMN pangan, terutama Perum Bulog.

    Arief menjelaskan, keterlibatan Bulog ini bertujuan untuk mengontrol harga Minyakita agar sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.

    Tingginya harga Minyakita, terutama di wilayah Indonesia bagian timur dikarenakan rantai distribusi. Dengan keterlibatan Bulog di bagian distribusi, diharapkan HET Minyakita bisa seragam.

  • Izin Ekspor Konsentrat Freeport Habis, ESDM Belum Beri Perpanjangan

    Izin Ekspor Konsentrat Freeport Habis, ESDM Belum Beri Perpanjangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum mengeluarkan persetujuan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk PT Freeport Indonesia menyusul insiden kebakaran di smelter baru perusahaan di Gresik, Jawa Timur.

    Adapun, izin ekspor konsentrat Freeport telah berakhir pada 1 Januari 2025 setelah mendapat relaksasi kebijakan larangan ekspor bahan mentah hingga 31 Desember 2024.

    Relaksasi izin ekspor tersebut diberikan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 10/2024.

    Belakangan, Freeport melobi pemerintah untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat seiring terbakarnya fasilitas smelter barunya di Gresik pada Oktober 2024. Insiden ini menyebabkan operasi smelter terhenti dan diperkirakan kegiatan perbaikan selesai 6 bulan mendatang.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum memberikan persetujuan perpanjangan izin ekspor kepada Freeport.

    “Belum. Kalau habis, ya habis. Ya per regulasi sekarang kan habis [izin ekspornya],” ujar Dadan ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (3/1/2025).

    Lebih lanjut, Dadan menyampaikan bahwa perpanjangan izin sejumlah produk tambang termasuk konstentrat tembaga memang menjadi kewenangan Kementerian Pergadangan. Namun, dirinya menyebut izin ekspor konsentrat tetap harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian ESDM.

    “Ya pasti, kalau itu pasti ada urusannya ke sana [Kemendag]. Tapi di hulunya kan harus ada regulasinya dulu,” ucapnya.

    Di sisi lain, Dadan menuturkan bahwa pemerintah akan mencari solusi terbaik bagi Freeport terkait potensi penumpukan stok konsentrat akibat terhentinya operasi smelter.

    “Kami cari cara terbaik ya, dari sisi regulasi, dari sisi keekonomian,” kata Dadan.

    Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengungkapkan fasilitas pengolahan asam sulfat pada smelter barunya di Gresik, Jawa Timur yang terbakar, baru akan pulih dalam 6 bulan ke depan.

    Oleh karena itu, Tony menyebut, smelter yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate atau KEK JIIPE, Manyar, Gresik, Jawa Timur baru akan berproduksi lagi pada pertengahan 2025.

    “Ini kami lagi hitung, tapi mungkin diperkirakan sekitar 6 bulan lah [perbaikannya]. Mudah-mudahan [selesai pada pertengahan 2025],” kata Tony usai menghadiri acara Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Fasilitas pengolahan asam sulfat di smelter Freeport terbakar pada Senin (14/10/2024). Induk Freeport Indonesia, Freeport-McMoran Inc. (FCX) melaporkan insiden kebakaran tersebut mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur produksi asam sulfat yang diperlukan untuk proses peleburan tembaga. Akibatnya, operasi smelter dihentikan sementara sambil menunggu kegiatan perbaikan.

    “Kami melakukan diskusi dengan pemerintah. Semua pihak berkepentingan agar konsentrat dapat terus berlanjut. Kami memiliki fleksibilitas dalam kuota [ekspor] yang ada saat ini mengenai apa yang dapat kami kirimkan hingga tahun 2024. Namun, kami akan meminta fleksibilitas tambahan untuk memastikan bahwa kami dapat mengirimkan semua yang kami produksi pada tahun 2024,” ujar President & Chief Executive Officer Freeport-McMoran Inc. Kathleen Quirk dalam Earnings Conference Call Q3 2024, Selasa (22/10/2024) waktu New York, AS.

  • Pemerintah dukung pengembangan-penguatan pasar modal Indonesia

    Pemerintah dukung pengembangan-penguatan pasar modal Indonesia

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025, Jakarta, Kamis (2/1/2025). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

    Menkeu: Pemerintah dukung pengembangan-penguatan pasar modal Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 18:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah mendukung upaya pengembangan dan penguatan pasar modal Indonesia, yakni terkait dengan program untuk pendalaman pasar lewat edukasi dan peningkatan literasi masyarakat.

    “Permintaan Pak Mahendra (Ketua DK OJK) poin terakhir, dukungan kementerian/lembaga dan seluruh pemangku kepentingan dalam program pendalaman pasar. Ini juga kami lakukan,” kata Sri Mulyani dalam Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025 di Jakarta, Kamis (2/1).

    Ia sepakat bahwa edukasi dan literasi kepada masyarakat luas perlu untuk terus ditingkatkan mengingat masyarakat yang berpartisipasi di pasar saham atau bursa efek masih relatif sedikit.

    Di sisi lain, Bendahara Negara itu juga mendorong adanya instrumen-instrumen investasi yang jauh lebih terjangkau atau affordable untuk masyarakat kecil sehingga mereka bisa ikut berpartisipasi.

    “Kami di Surat Berharga Negara (SBN) sudah membuat pecahan yang sangat kecil. Sehingga sekarang di dalam basis investor SBN itu, kita banyak menemukan pelajar dan mahasiswa sudah memulai beli SBN. Itu positif untuk kita semuanya. Saya berharap demikian juga dengan saham,” kata dia.

    Dukungan pemerintah pada pasar modal Indonesia juga di antaranya termasuk penyempurnaan kerangka pengaturan di sektor keuangan dan penyelesaian produk turunan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)

    “Kita selesaikan bersama-sama. Dan kami akan bekerja sama dengan para menteri terkait untuk bisa menyelesaikan produk turunan P2SK dan pengaturan sektor keuangan yang makin baik, makin memberikan ruang untuk berinovasi dan berkreasi, namun juga bertanggung jawab, tetap menjaga governance basic dari principle pengelolaan korporasi dan bursa yang baik,” kata Sri Mulyani.

    Selain itu, ia menambahkan bahwa pemerintah juga mendukung implementasi pajak karbon serta regulasi batas emisi sektoral untuk mendorong pengembangan bursa karbon.

    “Kami akan terus berkoordinasi dengan para menteri dan lembaga terkait, terutama dengan Kementerian Perdagangan, juga dalam hal ini kita akan terus memperkuat termasuk berbagai instansi seperti Kementerian ESDM dan bahkan transportasi,” kata Sri Mulyani.

    Terkait dengan dukungan paket kebijakan insentif dan stimulus, termasuk kebijakan perpajakan untuk pengembangan sektor prioritas, Sri Mulyani memastikan tetap berlakunya stimulus dalam paket kebijakan ekonomi yang semula disiapkan untuk memitigasi dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen.

    Kepada seluruh pelaku pasar dan pemangku kepentingan lainnya, Sri Mulyani pun mengajak untuk secara bersama-sama mengawali tahun 2025 dengan keinginan untuk terus bekerja sama. Ini juga mengingat tahun 2025 masih dihadapkan dengan adanya ketidakpastian geopolitik yang akan berimbas pada perekonomian.

    “Kita juga sudah melihat banyak negara, terutama G7. Hampir semua negara-negara G7, sekarang menghadapi situasi politik dan ekonominya tidak baik. Jadi ini pasti memberikan imbas kepada seluruh dunia,” kata Sri Mulyani.

    Sumber : Antara

  • Geruduk Istana Naik 200 Bus, 10.000 Buruh Sritex Gelar Aksi Damai 14-15 Januari di Jakarta – Halaman all

    Geruduk Istana Naik 200 Bus, 10.000 Buruh Sritex Gelar Aksi Damai 14-15 Januari di Jakarta – Halaman all

    Para buruh Sritex mengajukan dua tuntutan, yakni keberlangsungan kerja karyawan di perusahaan itu dan kelangsungan usaha Sritex sebagai badan usaha.

    Tayang: Jumat, 3 Januari 2025 13:23 WIB

    dok. Kompas/Labib Zamani

    Buruh Sritex membentangkan spanduk Selamatkan Kami Pak Prabowo di acara doa bersama di Lapangan Serba Guna kompleks PT Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (27/12/2024).(KOMPAS.com/Labib Zamani) 

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Status pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) telah berkekuatan hukum tetap atau Inkrah berdasarkan putusan Mahkamah Agung menolak kasasi kepailitan perusahaan tersebut.

    Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto, mengatakan pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi (rakor) mengenai rencana aksi damai tersebut.

    “Sesuai hasil rakor hari ini terkait rencana aksi buruh Sritex ke Jakarta akan kami laksanakan pada hari Selasa – Rabu, tanggal 14-15 Januari 2025,” tutur Slamet dalam keterangan, Jumat (3/12/2024).

    Massa aksi yang akan terlibat setidaknya ada 10.000 orang. Keseluruhan buruh Sritex akan menuju Jakarta menggunakan 200 bus.

    “Estimasi massa 10.000 dan estimasi menggunakan armada 200 bus menuju Jakarta,” terang Slamet.

    Rencananya aksi damai akan mendatangi Istana Presiden, DPR RI, Mahkamah Agung, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN.

    Ada dua tuntutan yang akan disampaikan para buruh Sritex, yakni keberlangsungan kerja karyawan di perusahaan itu dan kelangsungan usaha Sritex sebagai badan usaha.

     

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • BSI Prediksi Tren Investasi ini Cuan Besar pada 2025

    BSI Prediksi Tren Investasi ini Cuan Besar pada 2025

    PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memperkirakan bahwa di tengah ketidakpastian dan fluktuasi perekonomian global, emas yang dikenal sebagai aset investasi yang aman akan menjadi pilihan menarik untuk investasi pada 2025.

    Emiten berkode BRIS ini menilai sifat emas yang dapat menjaga nilai kekayaan membuatnya menjadi pilihan investasi yang sangat diminati. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, harga emas telah mengalami kenaikan yang signifikan.

    Catatan BSI hingga 27 Desember 2024, harga emas Antam logam mulia telah mencapai Rp1.528.000 per gram, mengalami kenaikan sekitar 35 persen dibandingkan dengan harga pada akhir Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp1.130.000 per gram.

    Kenaikan ini diperkirakan akan berlanjut, terutama di tengah kondisi makroekonomi yang volatil dan ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

    “Hal ini tentu menjadi daya tarik untuk berinvestasi terlebih investasi emas karena sifatnya yang safe haven dan likuid serta memberikan pertumbuhan nilai investasi yang terus naik,” tulis BSI dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (31/12).

    Investasi emas menjadi pilihan yang menarik sebagai alternatif investasi yang aman, likuid, dan menguntungkan untuk jangka menengah hingga panjang. Dengan skema yang tepat, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat, hal ini dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan.

    Rekomendasi aplikasi investasi emas

    Jika Anda tertarik untuk berinvestasi emas, pastikan Anda memilih platform yang terlisensi dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Berikut beberapa rekomendasi aplikasi investasi emas:

    1. IndoGold

    IndoGold beroperasi di bawah PT Indogold Makmur Sejahtera. IndoGold merupakan perusahaan perdagangan emas logam mulia dengan transaksi yang dijamin keamanannya oleh BAPPEBTI.

    Indogold menawarkan tiga jenis layanan transaksi emas:

    Emas Digital: Memudahkan pembelian dan penjualan emas secara digital yang bisa ditukarkan dengan emas fisik mulai dari 1 gram. Emas Batangan: Menyediakan berbagai jenis emas dan logam mulia dengan harga kompetitif. Emas Perhiasan: Menawarkan emas dalam bentuk perhiasan.

    2. Pluang

    Pluang adalah aplikasi investasi multiaset yang menyediakan fitur investasi emas. Emas yang dibeli melalui Pluang disimpan dalam bentuk Saldo Emas, dan Anda dapat menarik emas fisik sesuai petunjuk yang tersedia.

    Semua produk di Pluang memiliki izin resmi dari BAPPEBTI dan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK).

    3. Treasury

    Treasury adalah platform online untuk jual beli dan penyimpanan aset komoditas seperti emas, perhiasan, dan koin nusantara. Platform ini dapat diakses melalui situs web dan aplikasi mobile.

    Anda dapat mulai bertransaksi emas dengan nominal minimal Rp5.000. Anda juga dapat mencetak simpanan emas saat jumlahnya mencapai 0,1 gram. Treasury telah memperoleh izin dari BAPPEBTI dan Kementerian Perdagangan.

    4. Bareksa

    Bareksa Emas adalah fitur transaksi jual beli emas fisik secara online dengan fasilitas penitipan di aplikasi Bareksa. Aplikasi ini memungkinkan Anda membeli emas mulai dari Rp50.000 dengan penyimpanan emas dilakukan di beberapa mitra seperti PT Pegadaian (Persero), PT Indonesia Logam Pratama, dan PT Indogold Solusi Gadai.

    5. Tabungan Emas Shopee

    Shopee telah menjalin kerja sama dengan Pegadaian dan menyediakan fitur Tabungan Emas. Dengan fitur ini, Anda bisa mulai menabung emas dengan jumlah minimal Rp5.000.

    Tabungan Emas yang Anda simpan di Shopee dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai atau emas batangan. Layanan Tabungan Emas ini juga diawasi oleh OJK.

    Tabungan Emas Shopee dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai sesuai saldo emas dalam gram atau sebagai emas batangan.

  • 1.046 Situs Diblokir, Kenali Modus Penipuan Perdagangan Berjangka Ilegal

    1.046 Situs Diblokir, Kenali Modus Penipuan Perdagangan Berjangka Ilegal

    Jakarta: Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 1.046 domain situs web entitas ilegal di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sepanjang 2024.
     
    Pemblokiran dilakukan Bappebti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Langkah tersebut guna mencegah potensi kerugian masyarakat akibat dari kegiatan ilegal bidang PBK.
     
    “Upaya pencegahan melalui pemblokiran ini cukup efektif untuk membatasi promosi, iklan, dan penawaran yang dilakukan entitas PBK ilegal,” kata Plt. Kepala Bappebti Tommy Andana dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 2 Januari 2025.
    Tommy menjelaskan, berdasarkan hasil wasmat Bappebti, situs web, media sosial, dan aplikasi merupakan saluran promosi yang paling sering digunakan oleh entitas PBK ilegal. Untuk itu, upaya pemblokiran yang dilakukan Bappebti diharapkan dapat memberikan peringatan kepada pelaku usaha ilegal.
     
    Peringatan tersebut, jelas dia, bertujuan agar mereka tidak melakukan kegiatan usaha di bidang PBK sebelum memiliki perizinan resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
     
    Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison mengimbau para pelaku usaha di bidang PBK yang belum memiliki perizinan untuk segera mengurus perizinan serta tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
     
    Adapun pelaku usaha ilegal yang telah mendapatkan perizinan dari Bappebti dapat mengajukan permohonan normalisasi terhadap situs web, media sosial, dan aplikasi mereka yang sebelumnya telah diblokir Bappebti.
     

     

    Modus penipuan

    Aldison menambahkan, selain banyaknya promosi, iklan, dan penawaran PBK ilegal, Bappebti juga menemukan penawaran investasi berkedok PBK yang marak digunakan sebagai modus untuk melakukan penipuan, perjudian, maupun permainan uang (money game) dengan menggunakan skema ponzi.
     
    Selain itu, terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pencatutan nama dari lembaga kredibel untuk melakukan penipuan (impersonation).
     
    “Pelaku penipuan ini umumnya memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dengan menampilkan legalitas palsu milik perusahaan yang telah memiliki reputasi yang baik di Industri PBK, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada penawarannya kepada calon korban, pelaku memberikan janji keuntungan yang besar dalam jangka waktu singkat,” papar dia.
     
    “Selanjutnya, korban diminta untuk menyetorkan sejumlah dana. Setelah itu, pelaku menghilang dan uang korban yang disetorkan tidak kembali,” terang Aldison menambahkan.
     
    Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita dalam kesempatan yang sama mengajak masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam bertransaksi di PBK. Masyarakat wajib memahami terlebih dahulu terkait mekanisme transaksi, potensi keuntungan maupun kerugian, dan risiko lain yang akan dihadapi serta tidak mudah menyetorkan dana kepada siapapun.
     
    “Masyarakat harus melakukan cek legalitas perusahaan. Pastikan perusahaan tersebut sudah terdaftar di Bappebti. Selanjutnya, jangan mudah percaya dengan iming-iming keuntungan besar yang bisa diperoleh dalam waktu singkat,” ujar Olvy.
     
    Olvy mengungkapkan, untuk memastikan legalitas pelaku usaha yang telah memiliki perizinan dari Bappebti masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui tautan https://ceklegalitas.bappebti.go.id/atau menghubungi Layanan Informasi (LINI) Bappebti dengan nomor WhatsApp/SMS di 0811-1109-901.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)