Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Pemerintah Targetkan Swasembada Pangan, Emiten Baru Gencarkan Ekspansi – Halaman all

    Pemerintah Targetkan Swasembada Pangan, Emiten Baru Gencarkan Ekspansi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Emiten  PT Delta Giri Wacana Tbk (DGWG) belum lama ini mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Pada sesi perdagangan hari pertama pada Senin (13/1/2025), saham DGWG naik 24,4 persen dan sempat menyentuh auto reject atas (ARA) pada level Rp 286 per saham, dari harga penawaran perdana di Rp230 per saham. 

    Tren positif ini terus berlanjut hingga Selasa (14/1/2025), saham DGWG bahkan sempat menyentuh level tertinggi Rp 328 sebelum akhirnya ditutup di Rp 314 per saham pada akhir perdagangan.

    Mengutip Kontan, perusahaan perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia ini menawarkan sebanyak 882,35 juta saham. Jumlah tersebut setara dengan 15 persen dari modal ditempatkan dan disetor pasca IPO. 

    Harga penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) senilai Rp 230 setiap sahamnya. Sehingga, memperoleh dana segar sebanyak Rp 202,94 miliar saham lewat hajatan IPO ini. 

    Sekitar 53,2?na IPO akan digunakan untuk pemenuhan modal kerja DGWG berupa pembelian bahan baku pembuatan pestisida. Pembelian ini akan melibatkan banyak pihak pemasok dan merupakan pihak ketiga. 

    Kemudian sisanya sekitar 46,8% akan disetorkan oleh Delta Giri kepada anak usahanya PT Fertilizer Inti Technology dalam bentuk penyertaan modal. Nantinya dana ini bakal dipakai Fertilizer Inti Technology sebagai modal kerja.

    Presiden Direktur DGWG, David Yaory, mengatakan perseroan akan menggunakan dana hasil IPO untuk penyertaan modal kerja, fokus utamanya adalah untuk pembelian bahan baku produk.

    Hal ini sejalan dengan langkah pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan.

    Ia menyebut, pemerintah melalui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, yang mana Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah memperkuat komitmen target swasembada dan menambah anggaran ketahanan pangan hingga Rp 159 triliun.

    “Di tengah upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong swasembada pangan, kami ingin memastikan bahwa visi bisnis kami selaras dengan tujuan besar ini,” ujar David di Jakarta, Rabu (15/1/2025). 

    Ia menyatakan, DGWG berkomitmen memperluas distribusi produk ke semua wilayah pertanian di Indonesia, dengan tujuan menjadi pemimpin di negeri sendiri dalam bisnis penyediaan suplai pertanian yang terintegrasi. 

    Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi DGWG sebagai pemimpin di industri agro-input, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.

    Untuk mewujudkan komitmen tersebut dan sebagai bagian dari langkah ekspansi, kata David, DGWG akan melakukan penambahan sarana produksi produk-produk agro-chemicalnya sampai dengan tahun 2027 melalui penambahan lini produksi pabrik bahan baku serta membangun beberapa pabrik pupuk premium di beberapa daerah di Sumatera. 

     

     

  • Mendag lepas ekspor baja ke Selandia Baru senilai 1,5 juta dolar AS

    Mendag lepas ekspor baja ke Selandia Baru senilai 1,5 juta dolar AS

    Kita ke New Zealand juga memanfaatkan ASEAN Australia New Zealand FTA, sehingga baja kita tidak dikenakan bea masuk

    Bekasi, Jabar (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso melepas ekspor produk baja welded beam produksi PT Gunung Raja Paksi sebesar 1.200 metrik ton atau senilai 1,5 juta dolar AS ke Selandia Baru.

    Budi mengatakan peluang ekspor ini dapat terjadi lantaran Indonesia memanfaatkan kerja sama ekonomi ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) sehingga bea masuknya menjadi 0 persen.

    “Kita ke New Zealand juga memanfaatkan ASEAN Australia New Zealand FTA, sehingga baja kita tidak dikenakan bea masuk atau bea masuk 0 persen dan memudahkan kita untuk bersaing dengan negara-negara lain,” ujar Budi saat pelepasan ekspor baja di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

    Budi menyampaikan Selandia Baru memiliki banyak proyek pembangunan jembatan dan bandar udara. Oleh karenanya, hal ini bisa menjadi peluang besar untuk masuk ke pasar baja negara tersebut.

    Lebih lanjut, Budi meminta para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kualitas produk agar bisa masuk pasar ekspor dan mampu bersaing secara sehat dengan negara lain.

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong UMKM bisa ekspor guna berkontribusi dalam target ekspor nasional sebesar 7,1 persen pada 2025 dengan nilai ekspor yang dibidik mencapai sebesar 294,45 miliar dolar AS.

    Selain itu, Kemendag juga siap membantu UMKM memulai dan meningkatkan ekspor. Kementerian Perdagangan bersama perwakilan perdagangan di luar negeri terus mempromosikan produk unggulan Indonesia melalui penjajakan kesepakatan bisnis (business matching), misi dagang, dan juga pameran internasional.

    “Jadi UMKM ini jangan sampai di dalam negeri kalah, bersaing, justru target kita UMKM bisa ekspor. Kalau UMKM bisa ekspor bisa itu berani inovasi siap adaptasi, kalau sudah bisa ekspor berarti untuk masuk di pasar dalam negeri lebih mudah,” kata Budi.

    Budi berharap pelepasan ekspor ke Selandia Baru ini bisa mendorong para pengusaha lainnya untuk masuk ke pasar internasional.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah dukung ekspor produk UKM Bali berkonsep ramah lingkungan

    Pemerintah dukung ekspor produk UKM Bali berkonsep ramah lingkungan

    ANTARA – Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyambangi pelaku bisnis produk perawatan tubuh, kesehatan dan keperluan spa di Pulau Dewata, Selasa, (14/1). Selain mendukung ekspansi menuju pasar global, hal itu sekaligus menunjukkan dukungan pemerintah dalam program ekonomi berkelanjutan. (Rita Laura/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

  • Diperiksa Kejagung, Tom Lembong: Ada Harapan Baru di 2025

    Diperiksa Kejagung, Tom Lembong: Ada Harapan Baru di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menyampaikan dirinya memiliki harapan baru pada 2025.

    Hanya saja, Tom tidak menjelaskan maksud dari perkataannya tersebut. Dia juga menuturkan bahwa tahun ini juga dirinya akan menghadapi banyak tantangan.

    “Ada harapan yang baru di tahun ini meskipun menghadapi banyak tantangan,” ujarnya di Kejagung, Selasa (14/1/2025) malam.

    Berdasarkan pantauan di lokasi, Tom telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Pengembangan PT PPI Charles Sitorus.

    Tom baru keluar dalam pemeriksaan Kejagung sekitar 20.00 WIB. Dia langsung dikerubungi awak media. Tom irit bicara saat keluar dari gedung Kartika Kejagung RI.

    Meskipun demikian, sosok yang sempat dekat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ini, terus melempar senyumannya hingga masuk kembali ke mobil tahanan.

    “Terima kasih,” ucap Tom.

    Sebagai informasi, dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan Tom Lembong dan Charles Sitorus pada kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016 pada (29/10/2024).

    Kasus itu diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar. Berdasarkan perannya, Tom diduga memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih pada 2015.

    Hanya saja, menurut Kejagung, kala itu Indonesia tengah mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor.

    Pada 2016, izin impor gula juga dikeluarkan Tom ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu. Namun, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan atas pemberian izin tersebut.

  • OJK bakal integrasikan pengaturan kripto dengan sektor keuangan lain

    OJK bakal integrasikan pengaturan kripto dengan sektor keuangan lain

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    OJK bakal integrasikan pengaturan kripto dengan sektor keuangan lain
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 19:24 WIB

    Elshinta.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memperluas pendekatan ke aset kripto usai mengambil alih tugas pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), termasuk mengintegrasikan kripto dengan sektor keuangan lainnya.

    “Jika dulu di bawah Kementerian Perdagangan fokus pengaturan kripto lebih kepada aspek perdagangan dan penyelenggaraan dari pasar berjangka, setelah di OJK, kami akan menerapkan pendekatan yang lebih luas,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa.

    Dia merinci, perluasan itu akan mencakup pengembangan produk dan layanan, aspek penawaran, pengawasan risiko dan dampak sistemik, tata kelola, hingga integrasi dengan sektor keuangan lainnya.

    Adapun sektor keuangan lain itu termasuk perbankan, pasar modal, dan lain sebagainya.

    “Dengan beralihnya pengawasan ke OJK, maka regulasi aset kripto kami harap akan lebih terintegrasi dengan sistem pengawasan dan pengaturan dari berbagai sektor keuangan yang lebih luas. OJK ingin memberikan kepastian hukum bagi industri dan memastikan kegiatan kripto dapat beroperasi dalam kerangka yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip stabilitas sistem keuangan,” kata dia.

    Tak hanya dari sisi industri, OJK juga akan mengatur tentang perlindungan konsumen dalam konteks aset kripto.

    Hasan menyatakan, OJK akan merumuskan regulasi perlindungan konsumen yang lebih komprehensif dalam sektor ini.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, peralihan tugas pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pendalaman pasar keuangan terintegrasi serta.

    Selain itu, juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip pelindungan konsumen.

    “Sehingga dapat memberikan implikasi positif bagi pengembangan industri di sektor keuangan,” ujar dia.

    Dalam mendukung peralihan tugas itu, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK AKD AK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (SEOJK AKD AK) yang memuat pokok-pokok peraturan terkait.

    Koordinasi pun terus dilakukan agar peralihan tugas pengaturan dan pengawasan dilakukan secara mulus untuk menghindari gejolak di pasar

    Sumber : Antara

  • Mendag lantik 12 pejabat Eselon I Kemendag

    Mendag lantik 12 pejabat Eselon I Kemendag

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso melantik 12 Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Perdagangan sebagai Pejabat Struktural Eselon I Kemendag di kantor Kemendag, Jakarta, Selasa, di mana terdapat unit Eselon I baru yakni Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan (BPSDM).

    Dalam pelantikan tersebut, Mendag berpesan kepada para pejabat yang dilantik agar bekerja sungguh-sungguh, ikhlas, serta penuh tanggung jawab dalam menjalankan amanah.

    “Kepada Saudara-Saudara yang hari ini dilantik, marilah kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dan dengan penuh tanggung jawab untuk menjalankan semua amanah. Sekali lagi, marilah kita bekerja memenuhi harapan rakyat yang tinggi kepada kita semua,” kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Ia juga berpesan untuk bersungguh-sungguh menjalankan tiga program Kementerian Perdagangan, yaitu pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor dan peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah berani inovasi, siap adaptasi ekspor (UMKM BISA ekspor).

    “Pejabat Eselon I Kemendag tidak diragukan lagi kemampuannya, staf dan sumber daya manusia-nya pun berpengalaman. Jadi, saya yakin tidak ada alasan ketika program itu tidak berjalan, tinggal keseriusan kita, kesungguhan kita untuk menjalankan program itu dengan baik,” ucapnya.

    Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kemendag yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 211/TPA Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 adalah Isy Karim sebagai Sekretaris Jenderal, Iqbal Shoffan Shofwan sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Moga Simatupang sebagai Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga serta Fajarini Puntodewi sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

    Selain itu, Rusmin Amin sebagai Kepala Badan Kebijakan Perdagangan, Tommy Andana sebagai Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Pengamanan Pasar, dan Mardyana Listyowati, SH, MSE, sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdaganga.

    Sedangkan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kemendag yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 13/TPA Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025 adalah Komjen. Pol. Drs. Putu Jayan Danu Putra sebagai Inspektur Jenderal, Djatmiko Bris Witjaksono sebagai Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Tirta Karma Senjaya sebagai Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Susy Herawaty, sebagai Staf Ahli Bidang Manajemen, Tata Kelola, dan Hubungan Antar Lembaga, dan Johni Martha, sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendag dorong ekspor produk UMKM Bali tembus pasar global

    Kemendag dorong ekspor produk UMKM Bali tembus pasar global

    ANTARA – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri mengunjungi sejumlah UMKM di Kabupaten Gianyar, Selasa, (14/1). Kunjungan Wamendag untuk memastikan produk-produk para pelaku UMKM menembus pasar global, salah satunya dengan menyiapkan fasilitas Ina Export.
    (Rita Laura/Sandy Arizona/I Gusti Agung Ayu N)

  • Kami Siap Sukseskan Asta Cita Prabowo

    Kami Siap Sukseskan Asta Cita Prabowo

    Jakarta –

    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggelar Peringatan Pertama Hari Desa di Lapangan Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Subang, hari ini. Untuk pertama kalinya, peringatan Hari Desa digelar, setelah keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024, yang menetapkan tanggal 15 Januari sebagai Hari Desa.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan peringatan Hari Desa sangat penting dilakukan. Sebab, Hari Desa menjadi momentum untuk mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto yang akan memperkuat desa sebagai pusat perekonomian Indonesia.

    Oleh karena itu, Yandri berkomitmen untuk mengatasi berbagai masalah di desa seluruh Indonesia.

    “Kita yakin bahwa pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal on the track menuju kemandirian yang berkelanjutan, melalui upaya pembangunan pedesaan dan wilayah yang berdaya saing, mandiri, berimbang, berketahanan dan berkelanjutan,” kata Yandri dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).

    Pada peringatan Hari Desa, Yandri mengungkap berbagai persoalan yang ada di 75.265 desa di Indonesia, di mana 22.544 desa masih mengalami kesulitan akses internet. Selain itu, masih ada 10.463 desa tertinggal dan desa sangat tertinggal serta terdapat 36 kabupaten tertinggal.

    Tak hanya itu, lanjut Yandri, masih ada 2.919 desa tidak teraliri listrik dan dengan jumlah keluarga mencapai 1,9 juta keluarga. Untuk mengatasi berbagai persoalan itu, ia pun menegaskan diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak.

    “Jadi Menteri Desa itu tugas yang mulia, menggeser air mata kemiskinan jadi air mata kebahagiaan,” imbuh Yandri.

    Pada kesempatan ini, Yandri juga memimpin pembacaan Deklarasi Subang. Adapun deklarasi ini menjadi peringatan perdana Hari Desa di Subang.

    “Membangun dari desa dan membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan yang terbaik buat Negara Kesatuan Republik Indonesia,” sambungnya.

    Setelah itu, Yandri dan Wamendes Ariza mengunjungi stand pameran BUMDes di lokasi acara bersama Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDT. Acara ini dihadiri ribuan orang yang terdiri dari Para Kepala Desa, Pendamping Desa dan Warga Desa sekitar lokasi acara.

    Sebagai informasi, pada deklarasi tersebut, Yandri turut didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Kantor Staf Presiden ⁠Letjen TNI (Purn) AM Putranto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Hadir pula Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Ahmad Riza Patria, Kabarhakam Polri Komjen Pol Mohammad Fadil Imran, Anggota DPR RI Dessy Ratnasari, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Wakil Menteri Dalam Negeri ⁠Ribka Haluk, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo.

    Kemudian, Utusan Khusus Presiden Bidang Pemuda dan Pekerja Seni serta Pariwisata Raffi Ahmad dan Zita Anjani, Pj Bupati Subang Imran, Kapolda Jabar Irjen Akhmad Wiyagus, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, Direktur PT Adaro, perwakilan BNI, BRI, Pupuk Indonesia, Bank bjb dan Pimred detikcom.

    (anl/ega)

  • Menko Zulhas Tegaskan Harga Gabah Tidak Boleh Dibeli di Bawah Rp 6.500

    Menko Zulhas Tegaskan Harga Gabah Tidak Boleh Dibeli di Bawah Rp 6.500

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan harga gabah yang dibeli dari petani tidak boleh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500. Jika harga gabah di bawah HPP maka Bulog bakal membeli langsung gabah ke petani sebesar Rp 6.500.

    “Kalua pasar tidak beli, nanti bulog yang beli kerja sama dengan pabrik-pabrik padi di seluruh Indonesia. Jadi pabrik padi membeli Rp 6.500, Bulog akan membeli 12.000 lebih sedikit tambah ongkos,” kata Zulhas dalam keterangannya, Selasa (14/1/2025).

    Hal ini disampaikannya di acara Peringatan Hari Desa yang berlangsung di Lapangan Sepak Bola Cerelek di Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa (14/1/2025).

    Ketua Umum PAN ini mengatakan langkah itu dilakukan untuk mensejahterakan petani, serta menjaga gabah agar tidak anjlok saat masa panen tiba.

    “Karena pemerintah sudah memutuskan gabah harus dibeli 6.500 ini pekerjaan besar karena panen raya,” tuturnya.

    Zulhas pun meminta kepada seluruh pihak agar mengawal secara bersama-sama. Dengan begitu, petani bisa mendapatkan keuntungan di musim panen tahun ini.

    “Oleh karena itu pak bupati, kepala desa, dan pendamping desa kita kawal bareng-bareng harus dibeli Rp 6.500,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan musim panen padi tahun ini ditargetkan mencapai 32 juta ton.

    “Target beras 32 juta ton,” katanya.

    Sementara untuk jagung, dia mengatakan Bulog bakal membeli senilai Rp 5.500 sesuai dengan Harga Acuan Pembelian (HAP). Untuk itu, Zulhas meminta agar setiap daerah menyiapkan gudang-gudang agar hasil panen dari desa bisa disimpan.

    “Kalau pasar tidak menyerap maka akan Bulog yang beli Rp 5.500. Tolong Pak Gubernur dan Bupati kalua ada gudang-gudang nganggur kita pake semua karena stoknya bakal banyak,” tutupnya.

    Sebagai informasi, turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Kantor Staf Kepresidenan AM Putranto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Hadir juga Utusan Khusus Presiden Bidang Pemuda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wamendagri Ribka Haluk, Menteri Sosial Agus Jabo, Anggota DPR RI Desy Ratnasari, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian RI Komjen Pol Fadil Imran, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.

    (anl/ega)

  • Penerapan SID untuk Aset Kripto Dikaji OJK, Ini Tujuannya

    Penerapan SID untuk Aset Kripto Dikaji OJK, Ini Tujuannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengkaji penerapan single investor identification (SID) untuk para pemilik aset kripto di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, serta integritas di pasar kripto.

    Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi menyampaikan, penerapan SID di pasar kripto akan mendukung keamanan dan transparansi transaksi.

    “SID yang telah berhasil diterapkan di pasar modal adalah konsep penting untuk mendukung transparansi, integritas, dan efisiensi. Ini akan sangat bermanfaat dalam mekanisme pengenalan investor dan memfasilitasi perdagangan kripto,” jelas Hasan, Selasa (14/1/2025).

    Meski demikian, Hasan menggarisbawahi bahwa teknologi blockchain dan sifat desentralisasi aset kripto menghadirkan tantangan tersendiri.

    Menurutnya, kompleksitas kripto berbeda dari pasar modal. Oleh karena itu, kajian lebih dalam akan dilakukan agar penerapan SID dapat berjalan hati-hati, tanpa mengurangi esensi desentralisasi yang menjadi dasar teknologi kripto.

    Blockchain sebagai teknologi inti di balik aset kripto memungkinkan transaksi terjadi tanpa keterlibatan pihak ketiga. Hasan menegaskan, peran OJK tidak untuk menghilangkan sifat desentralisasi tersebut, melainkan untuk menjamin keamanan, keadilan, dan efisiensi pasar.

    Saat ini, pengawasan perdagangan aset kripto berada di bawah kendali OJK dan Bank Indonesia (BI), setelah sebelumnya dikelola oleh Bappebti. Menteri Perdagangan Budi Santoso, menyatakan, pengalihan pengawasan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum di sektor keuangan digital.