Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Joe Biden Dikecam Habis-habisan Usai Batasi Ekspor Chip ke RI

    Joe Biden Dikecam Habis-habisan Usai Batasi Ekspor Chip ke RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden AS Joe Biden menetapkan kebijakan baru yang memperketat pembatasan ekspor chip ke berbagai negara, tak cuma China. Indonesia masuk dalam daftar negara yang dibatasi.

    Hanya negara-negara sekutu dekat AS yang masih dibebaskan untuk mengimpor chip dan alat pembuat chip dari AS.

    Proposal aturan itu memperkenalkan sistem peringkat tiga kelompok untuk mengatur ekspor perangkat keras AI.

    Negara-negara Tier 1 dapat terus melakukan bisnis seperti biasa dan bebas mengimpor hardware AI yang dikembangkan AS. Uni Eropa, Kanada, dan negara tetangga RI, Australia masuk dalam Tier 1.

    Negara Tier 2 menghadapi pembatasan dan dibatasi hingga maksimum 50.000 unit pemrosesan grafis (GPU) per negara antara tahun 2025 dan 2027. Jika dilihat dari petanya, Indonesia masuk dalam kelompok Tier 2 dalam aturan pembatasan ekspor chip AS beserta negara Asia Tenggara lain kecuali Kamboja.

    Kamboja masuk dalam Tier 3 bersama China, Rusia, Iran, dan Korea Utara, sehingga dilarang mengimpor perangkat keras dan bobot model yang berkaitan dengan AI.

    Menanggapi hal ini, sebagian pelaku industri semikonduktor dan manufaktur mengeluh. Mereka tergabung dalam Asosiasi Industri Semikonduktor yang mewakili pengusaha chip, serta SEMI yang mewakili pengusaha manufaktur chip. 

    Bersama-sama, mereka mengirimkan surat langsung ke Biden tertanggal 13 Januari 2025. Dalam suratnya, para pelaku industri mengingatkan dampak pada perusahaan AS terkait pengetatan tersebut.

    “Kami memahami aturan tambahan ini akan lebih ketat mengontrol memori bandwidth tinggi, tanpa mempertimbangkan dampaknya pada perusahaan AS. Hal ini akan menyerahkan pangsa pasar pada pesaing global,” kata surat itu, dikutip dari Reuters, Rabu (15/1/2025).

    Sebagai informasi, memori dengan bandwidth tinggi adalah bahan penting membuat chip AI canggih. Saat ini produksinya dilakukan perusahaan AS dan Korea Selatan, dan aturan terbaru akan membatasi penjualan ke China.

    Menurut asosiasi, pemerintah tidak berkonsultasi dengan industri meskipun hal itu berdampak jangka panjang.

    “Sekali lagi, aturan ini dikembangkan tanpa konsultasi industri yang tepat atau kesempatan komentar publik, meski berdampak jangka panjang dan signifikan pada ekonomi dan internasional,” tulis pelaku industri.

    Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengatakan AS sudah menjadi pemimpin industri AI dan optimistis akan terus mempertahankan posisinya. 

    “AS memimpin AI sekarang, untuk pengembangan AI atau desain chip AI. Penting untuk kita untuk mempertahankannya seperti itu,” kata dia.

    (fab/fab)

  • Presiden Prabowo dan 23 Pejabat Negara Hadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia – Halaman all

    Presiden Prabowo dan 23 Pejabat Negara Hadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta Selatan, pada Kamis (16/1/2025).

    Kedatangan Prabowo Subianto langsung disambut oleh Ketua Umum Kadin Indonesia yakni Anindya Bakrie dan Ketua Umum Kadin sebelumnya yakni Arsjad Rasyid.

    Pantauan Tribunnews di lokasi, Presiden Prabowo kompak mengenakan kemeja putih senada dengan dress code Kadin Indonesia yakni kemeja putih lengan panjang.

    Presiden Prabowo hadir didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kepala Negara itu sempat menyapa anggota Kadin yang telah menunggu di loby Hotel The Ritz Carlton Mega Kuningan.

    Adapun agenda Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia ini adalah pengukuhan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie.

    Gelaran tersebut turut dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih (KMP) mulai dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia hingga Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra.

    Selain para menteri KMP, tokoh lain yang juga hadir di acara Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia ini yakni Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Industri Kreatif Kadin Raffi Ahmad.

    Berikut daftar tokoh yang hadir dalam acara Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia: 

    1. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani

    2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia 

    3. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra

    4. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono 

    5. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara

    6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian

    7. Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Industri Kreatif Kadin Raffi Ahmad

    8. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 

    9. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 

    10. Menteri PAN-RB Rini Widyantini

    11. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 

    12. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi 

    13. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri

    14. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi 

    15. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding

    16. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli 

    17. Kepala Bappenas Rachmat Pambudy 

    18. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya

    19. Menteri Pariwisata Widiyanti Wardhana

    20. Menteri ATR Nusron Wahid

    21. Menteri Luar Negeri Sugiono

    22. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

    23. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo

     

  • Kemendag Tegaskan Ekspor Minyak Jelantah Diperketat – Page 3

    Kemendag Tegaskan Ekspor Minyak Jelantah Diperketat – Page 3

    Sebelumnya, pemerintah memperketat ekspor limbah pabrik kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent/POME), residu minyak sawit asam tinggi (High Acid Palm Oil Residue/HAPOR), dan minyak jelantah (Used Cooking Oil/UCO).

    Kebijakan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit. Permendag Nomor 2 Tahun 2025 mulai berlaku pada 8 Januari 2025.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso, atau Mendag Busan mengatakan, kebijakan ini ditempuh untuk menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri minyak goreng dalam pelaksanaan program minyak goreng rakyat. Selain itu juga, untuk mendukung implementasi penerapan biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen (B40).

    “Menindaklanjuti arahan Presiden, kami menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan bahan baku minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) bagi industri minyak goreng dan mendukung implementasi B40. Tentu akan ada dampak dari kebijakan ini. Namun, sekali lagi kami tegaskan, kepentingan industri dalam negeri adalah yang paling utama,” tutur Mendag Busan seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (10/1/2025).

    Mendag Busan menjelaskan, Permendag Nomor 2 Tahun 2025 mengatur mengenai Kebijakan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit residu, yaitu POME dan HAPOR, dan UCO, termasuk syarat untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor (PE).

    Berdasarkan Permendag 2 Tahun 2025 Pasal 3A, kebijakan ekspor produk turunan kelapa sawit berupa minyak jelantah dan Residu dibahas dan disepakati dalam rapat koordinasi antarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintah di bidang pangan.

     

  • Indonesia siap hadapi dampak perang dagang AS-China

    Indonesia siap hadapi dampak perang dagang AS-China

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendag: Indonesia siap hadapi dampak perang dagang AS-China
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 22:43 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan, Indonesia siap menghadapi dampak dari potensi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

    “Itu kan udah isu dari dulu, kita siap saja ya,” kata Budi di Jakarta, Rabu.

    Potensi perang dagang antara Amerika Serikat dan China diprediksi akan muncul setelah Donald Trump resmi menjadi presiden. Trump diketahui mengusulkan kebijakan tarif 100 persen untuk negara anggota BRICS dan kenaikan tarif sebesar 60 persen pada produk China, yang berpotensi meningkatkan ketegangan geopolitik dan disrupsi rantai pasok global.

    Budi menyampaikan, salah satu kunci mempertahankan perekonomian di tengah ketegangan tersebut adalah dengan meningkatkan daya saing.

    Menurut dia, daya saing yang kuat akan membuat Indonesia dilirik oleh negara-negara lain karena unggul untuk perdagangan barang dan jasa.

    “Dulu juga hampir sama (kepemimpinan Trump), jadi kita harus siap. Yang penting itu kita punya daya saing, jadi kalau misalnya kita punya daya saing, terus kita bersaing dengan negara lain, daya saing kita bagus, yang penting itu nggak akan kalah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Budi menyampaikan, pemerintah akan mencoba pendekatan baru untuk menjalin kerja sama ekonomi bilateral dengan AS.

    “Nanti kita coba lakukan pendekatan lagi, jadi seperti apa formulasi hubungan yang bagus sehingga kita bisa menembus pasar,” kata Budi.

    SSebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Indonesia bakal berupaya mengajukan penurunan tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS) melalui kerja sama bilateral antarkedua negara.

    Upaya ini dilakukan sebagai langkah mitigasi terhadap kebijakan tarif impor di masa pemerintahan Donald Trump mendatang.

    “Kita sedang meminta supaya akan ada kerja sama ekonomi secara bilateral, supaya tarifnya kita turunkan,” kata Airlangga usai acara IBC Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, Senin (13/1).

    Airlangga mengatakan, kerja sama perdagangan Indonesia-AS dapat ditempuh melalui beragam mekanisme, salah satunya lewat perjanjian perdagangan bebas (free trade aggrement/FTA).

    Trump akan dilantik sebagai Presiden AS ke-47 pada 20 Januari 2025. Merespons hal ini, Airlangga menjelaskan bahwa sebenarnya selama ini AS sudah mengenakan tarif bagi produk-produk impor asal Indonesia seperti apparel maupun komoditas.

    Sumber : Antara

  • APPBI syukuri PPN tak jadi naik di tengah low season panjang 2025

    APPBI syukuri PPN tak jadi naik di tengah low season panjang 2025

    Ketua Umum APPBI Alphonzus Wijaja jelaskan dampak jika ada PPN 12 persen saat periode penurunan permintaan barang di Badung, Bali, Rabu (15/1/2025) (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari)

    APPBI syukuri PPN tak jadi naik di tengah low season panjang 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 16 Januari 2025 – 06:45 WIB

    Elshinta.com – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) di hadapan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan syukur karena penerapan PPN 12 persen ditunda.

    Ketua Umum APPBI Alphonzus Wijaja di Kabupaten Badung, Bali, Rabu, mengatakan rasa syukur ini karena tahun 2025 akan terjadi periode penurunan permintaan barang atau low season yang panjang beda dari sebelum-sebelumnya.

    “Beruntung bersyukur low season tahun ini hanya panjang tidak dalam karena pemerintah menunda kenaikan tarif PPN, kami sudah khawatir kalau diberlakukan nanti low season-nya bisa panjang dan dalam,” kata dia.

    APPBI melihat terdapat pola belanja masyarakat Indonesia yang cenderung menurun setelah hari besar, dimana umumnya terjadi setelah Idul Fitri.

    Setelah permintaan barang menurun asosiasi pengusaha mal itu melihat mulai ada kenaikan lagi menjelang libur sekolah, Natal, dan tahun baru.

    Pada tahun lalu, Alphonzus mencatat terjadi penurunan transaksi yang dalam saat periode usai Lebaran Idul Fitri ke Natal dan tahun baru akibat daya beli masyarakat yang rendah.

    Tahun ini, momentum Idul Fitri datang lebih awal yang diperkirakan pada akhir Maret, sehingga untuk menuju Natal dan tahun baru terjadi akan periode penurunan permintaan yang panjang.

    “Tahun 2025 ini low season-nya panjang karena Ramadan dan Idul Fitri-nya datang lebih awal, inilah yang kita harus antisipasi, kalau panjang dan dalam berat buat para pelaku usaha khususnya di industri retail,” ujarnya.

    Jika Bali yang dijadikan contoh maka menurut Alphonzus dampak dari PPN 12 persen di periode penurunan permintaan barang yang panjang ini tidak terlalu berpengaruh, sebab ada pariwisata yang mendongkrak daya beli, sementara bagi daerah lain akan berat.

    “Apresiasi Bu Wamendag, pemerintah telah mendengarkan masukan dan aspirasi pelaku usaha perihal penundaan kenaikan tarif PPN 12 persen itu, sangat kami apresiasi sekali karena kami khawatir,” kata dia.

    Dengan tidak adanya kenaikan PPN 12 persen maka saat ini APPBI hanya perlu memikirkan strategi menekan dampak dari periode penurunan permintaan yang panjang.

    Hingga saat ini yang mereka susun di mal-mal seluruh Indonesia adalah kegiatan-kegiatan menarik yang bisa menggaet pelanggan seperti melalui program Belanja di Indonesia Aja (Bina).

    Wamendag Dyah Roro Esti Widya Putri mengapresiasi langkah cepat pelaku usaha dalam memperpendek periode penurunan permintaan dengan menyelipkan kegiatan yang memantik semangat berbelanja.

    Kegiatan pesta belanja Bina sendiri dilakukan kementeriannya bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan nilai transaksi yang berhasil dikumpulkan terakhir Rp25,4 triliun.

    “Harapannya tiap tahun kita adakan kegiatan seperti ini (pesta belanja), kalau kemarin ditujukan untuk Nataru kita harus ingat setelah harus besar harus mengisi kekosongan, takutnya masyarakat merasa enggan berbelanja,“ ujar Dyah Roro.

    Sumber : Antara

  • Trik Pedagang Warteg Siasati Pedasnya Harga Cabai: Campur Lada dengan Sambal Instan – Halaman all

    Trik Pedagang Warteg Siasati Pedasnya Harga Cabai: Campur Lada dengan Sambal Instan – Halaman all

    Trik Pedagang Warteg dan UMKM Kuliner Siasati Pedasnya Harga Cabai, Campurkan Sambal Instan dan Lada 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Semakin pedasnya harga cabai di berbagai daerah membuat pelaku usaha kuliner berputar otak agar tak rugi. Sambal instan jadi pilihan.

    Harga cabai kini melonjak tajam di pedagang sayur.

    Pantauan di berbagai daerah, harga cabai tidak ada yang di bawah Rp100 ribu, bahkan ada daerah yang harganya tembus Rp120 ribu hingga Rp150 ribu per kilogram.

    Kenaikan ini berlipat-lipat, dari harga normal cabai rawit merah biasanya sekitar Rp 40.000-Rp 60.000 per kg.

    Kenaikan harga cabai rawit sudah berlangsung sebelum Tahun Baru 2025. 

    Umar, salah seorang pedagang di Pasar Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, mengatakan bahkan pembelian ecer Rp 5 ribu hanya bisa dapat 5 sampai 8 biji saja, tergantung dari timbangan ukuran ons.

    Harga cabai cabai rawit merah di Pasar Cileungsi, Bogor, saat ini dibanderol Rp 130 ribu per gram.

    Ia menduga, kenaikan harga cabai ini karena stok menipis imbas petani gagal panen. Sementara, daya beli masyarakat akan cabai tinggi. 

    “Faktor panen gagal sepertinya, belum panen raya juga, kalau sudah panen raya mudah-mudahan ada penurunan harga,” kata Umar, baru-baru ini.

    Trik Pedagang Makanan Siasa Pedasnya Harga Cabai, Campurkan Sambal Instan dan Lada

    Suasana di Warteg Warmo Tebet Jakarta Selatan yang mulai melayani makan di tempat, Senin (26/7/2021). Aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 yang berlaku dari tanggal 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 membolehkan warteg untuk melayani makan di tempat selama 20 menit untuk setiap pembeli. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

    Cabai bagi pelaku usaha kecil menengah (UMKM) yang bergerak di bidang perdagangan makanan bak komoditas pokok yang sangat penting, layaknya beras dan minyak.

    Tak heran jika kenaikan harga cabai cukup membuat pusing dan dompet pedagang rasakan ‘pedasnya’ harga cabai.

    Taks sedikit yang berpikir keras memutar otak, bagaimana menjaga kualitas pedas pada rasa makanan yang mereka jual tanpa menguras modal. 

    “Ya harus berpikir kreatif biar makanannya tetap pedas, tapi modal gak kepedasan,” kata Inah seorang pedagang Warung Tegal (warteg) di Ciputat Tangerang Selatan.

    Bagaimana caranya?

    Ilustrasi sambal. (Istimewa)

    Pedagang menghemat belanjaan dengan membeli cabai dengan porsi secukupnya modal. 

    Dari cabai segar ini, pedagang kemudian mencampurkannya dengan sambal instan yang banyak dijual pabrikan.

    “Ya, gimana caranya biar seblak yang saya buat tetap hot, terasa pedasnya. Ada sambal instan kan, campurkan saja,” tutur Mpok Lina, pelaku usaha UMKM kuliner. 

    Tak hanya sambal instan,bubuk cabai dan lada dari pabrikan pun masuk dalam belanjaan pelaku usaha kuliner saat cabai segar harganya mencekik. 

     

    Harga Cabai di Berbagai Daerah, Tertinggi di Kabupaten Nduga Papua

    Pedagang cabai di Pasar Induk Pare di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kediri. (Tribunnews/Choirul Arifin)

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap harga cabai rawit telah naik 42 persen sejak Desember 2024 hingga pekan kedua Januari 2025.

    Berdasarkan data SP2KP Kemendag yang diolah BPS, harga rata-rata nasionalnya telah mencapai Rp 67.816 per kilogram (kg). 

    Harga Rp 67.816 per kg tersebut sudah di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) bawah sebesar Rp 40 ribu dan HAP atas sebesar Rp 57 ribu. 

     

    “Harga cabai rawit tertinggi terjadi di Pulau Jawa untuk rata-rata. Harga tertinggi ada di Kabupaten Nduga,” kata Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025, Senin (13/1/2025). 

    Harga rata-rata cabai rawit di Pulau Jawa sebesar Rp 74.262 per kg, di mana paling tinggi ada di Kota Jakarta Utara yang dibanderol Rp 110 ribu per kg. 

    Rata-rata harga cabai rawit di Pulau Sumatera sebesar Rp 56.573 per kg, di mana paling tinggi ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, sebesar Rp 113.333. 

    Untuk di luar pulau Jawa dan Sumatera, rata-ratanya sebesar Rp 69.378, di mana harga cabai rawit tertinggi ada di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, yaitu sebesar Rp 180 ribu. 

    Sementara itu, untuk harga cabai merah, sejak Desember 2024 hingga pekan kedua Januari 2025 telah naik 34,55 persen. 

    “Kita bisa lihat rata-rata harga cabai pada minggu kedua Januari 2025 masih berada di dalam rentang harga acuan penjualan,” ujar Pudji. 

    Harga rata-rata cabai merah di Pulau Jawa sebesar Rp 52.421 per kg, di mana paling tinggi ada di Kota Jakarta Utara yang dibanderol Rp 78.333 ribu per kg. 

    Rata-rata harga cabai merah di Pulau Sumatera sebesar Rp 48.148 per kg, di mana paling tinggi ada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp 103.333. 

    Untuk di luar pulau Jawa dan Sumatera, rata-ratanya sebesar Rp 53.457, di mana harga cabai rawit tertinggi ada di Kabupaten Nduga, yaitu sebesar Rp 180 ribu. 

     

    Harga Cabai Diprediksi Turun Februari

    Petani memanen cabai rawit di lahan garapan kawasan Sawah Lega, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (13/1/2025). Petani cabai rawit asal Lembang ini beruntung bisa panen di saat harga cabai naik di tingkat petani Rp 90.000 per kg, dari harga normal Rp 40.000 – Rp 50.000 per kg. Namun, tidak sedikit yang gagal panen di saat harga naik akibat tanaman mereka terserang hama patek dan thrips di saat musim hujan. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

    Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memprediksi harga cabai akan turun pada Februari mendatang.

    Menurut Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, kenaikan harga cabai pada awal tahun ini sama seperti yang terjadi pada 2024.

    “Memang di Januari tahun ini sama dengan periode sebelumnya. Rerata harganya di atas harga acuan kita,” katanya saat rapat koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) cabai, dikutip dari siaran pers pada Jumat (10/1/2025).

    “Nanti Februari mulai akan turun dan Maret akan masuk lagi ke range batas bawah dan batas atas,” lanjutnya.

     

    Ketut mengatakan, sebelum kenaikan pada saat ini, harga cabai sempat mengalami depresiasi.

    Ia menyebut harga cabai merah keriting di tingkat produsen di 2024 mulai menurun sejak September. Oktober kembali turun, lalu November harganya Rp 14.000 per kilo di petani.

    “Ini sebenarnya para sedulur petani cabai kita sedih,” ujar Ketut.

    Adapun guna mengatasi mahalnya harga cabai pada awal tahun ini, Bapanas tengah memetakan daerah mana saja yang mengalami kenaikan harga.

    Daerah dengan harga cabai tinggi itu akan didorong suplai cabai dari daerah yang surplus melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).

    Ketut yakin FDP dapat mendorong kestabilan harga cabai, utamanya menjelang bulan Ramadan pada Maret mendatang.

    Untuk diketahui, sepanjang 2024, pemerintah bersama pemangku kepentingan pangan telah melaksanakan FDP yang realisasinya mencapai 750 ribu kilogram (kg).

    FDP cabai total terlaksana sebanyak 250 ribu kg. Ini terdiri dari cabai merah besar 206,4 kg, cabai merah keriting 38,7 ribu kg, dan cabai rawit merah 4,9 ribu kg.

     

    (Tribunnews.com/Anita K Wardhani/Galuh Widya Wardani)

     

  • Kebijakan Wajib Pungut akan Dievaluasi untuk Turunkan Harga Minyakita – Halaman all

    Kebijakan Wajib Pungut akan Dievaluasi untuk Turunkan Harga Minyakita – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memangkas rantai distribusi minyak goreng Minyakita untuk menurunkan harga di pasaran.

    Namun, ia menyebut kebijakan wajib pungut perlu dievaluasi guna menjaga harga Minyakita tetap stabil sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700 per liter.

    Menurut Budi, distribusi Minyakita yang dilakukan melalui BUMN Pangan seperti Bulog dan ID Food dari produsen minyak goreng terkendala oleh kebijakan wajib pungut.

    Padahal, apabila distribusi dilakukan melalui BUMN Pangan, penyalurannya ke konsumen bisa lebih cepat.

    Kebijakan wajib pungut mengharuskan produsen minyak goreng untuk membayar sejumlah pungutan terlebih dahulu ke BUMN Pangan, yang kemudian dapat diklaim kembali ke pemerintah di kemudian hari.

    Podusen sebenarnya sudah diberikan insentif bila menyalurkan minyak goreng melalui BUMN Pangan, tetapi mereka enggan melakukannya karena wajib pungut ini.

    “Di Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024) itu, untuk Minyakita yang menyalurkan melalui BUMN Pangan seperti Bulog, ID Food, itu kan si produsen mendapat insetif, tapi ini kan ada proses bisnis antara BUMN dengan produsen yang namanya wajib pungut,” kata Budi di Jakarta Barat, Rabu (15/1/2025).

    “Wajib pungut itu langsung dipungut oleh BUMN, sehingga perusahaannya kan harus bayar dulu, baru nanti bisa ditagih lagi ke pemerintah. Agak ribet, sehingga kadang-kadang produsen enggan walaupun dikasih insetif,” lanjutnya.

    Budi menegaskan rantai distribusi yang ada akan tetap dipertahankan, tetapi yang akan dievaluasi adalah mekanisme wajib pungut.

    Adapun mekanisme distribusi Minyakita sebenarnya memungkinkan produsen menyalurkan minyak goreng melalui pihak swasta yang berperan sebagai distributor pertama/D1. 

    Namun, jika melalui distributor swasta, produsen baru bisa mendapatkan hak untuk mengekspor minyak goreng pada saat penyaluran sudah sampai di distributor kedua/D2. Walhasil, untuk sampai ke pengecer, membutuhkan rantai distribusi yang panjang. 

    Berbeda lagi jika disalurkan melalui distributor BUMN Pangan, yang mana perusahaan plat merah di sini berperan sebagai D1. 

    Apabila produsen menyalurkan minyak goreng langsung ke BUMN Pangan, dapat langsung disalurkan ke pengecer. Dengan cara ini pula produsen bisa langsung mendapatkan hak ekspor.

    Namun, yang menjadi kendala menyalurkan melalui BUMN Pangan adalah adanya kebijakan wajib pungut ini. 

    “Kalau BUMN itu kan distributor satu, sehingga si produsen langsung mendapat hak ekspor kan, tapi kalau swasta kan harus [melalui] distributor dua baru dapat hak ekspor,” ucap Budi.

    Ia mengatakan, kendala wajib pungut ini akan dibicarakan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani karena kewajiban wajib pungut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021.

    Dalam peraturan itu, diatur mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atau PPnBM oleh BUMN dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN sebagai pemungut PPN.

    Aturan itu telah diperbarui dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024. 

    Budi juga mengungkapkan bahwa ia sudah mengirimkan surat kepada Sri Mulyani untuk membahas soal wajib pungut. Ia yakin masalah ini dapat diselesaikan secara cepat. 

  • Harga MinyaKita Jadi Mahal Imbas PPN? Begini Respon Menko Zulhas

    Harga MinyaKita Jadi Mahal Imbas PPN? Begini Respon Menko Zulhas

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas, merespon terkait kabar Minyakita yang tembus harga eceran tertinggi (HET) imbas terkena PPN. Diketahui, HET Minyakita saat ini dipatok Rp 15.700 per liter. Menurutnya, komoditas bahan pokok termasuk minyak goreng Minyakita tidak terkena biaya wajib pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    Zulhas mengungkapkan, berdasarkan kunjungannya di berbagai pasar, harga Minyakita cenderung stabil dan tidak menembus HET.

    Namun, ia tak memungkiri apabila di beberapa daerah ada yang kedapatan menjual di atas HET. Hal ini dikarenakan, beberapa wilayah tersebut memiliki biaya logistik yang tinggi, sehingga berdampak terhadap harga jual.

    “Saya sudah cek ke pasar-pasar, stabil harganya. Kalau yang jauh sekali memang ada (mahal),” ungkap Zulhas kepada awak media di kawasan Setiabudi, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    “Kalau yang mungkin memerlukan ongkos yang jauh bisa Rp 16.000 lebih. Namun, rata-rata Rp 15.700 sampai Rp  16.000,” sambungnya.

    Zulhas merespons kabar yang menyebutkan bahwa Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso telah mengirimkan surat perihal relaksasi PPN untuk Minyakita agar harganya tidak terlampau mahal kepada Kementerian Keuangan.

    Ia mengungkapkan, pihaknya dalam hal ini Kemenko Pangan, akan menelusuri kabar tersebut.

    “Nanti saya cek. Namun, seluruh makanan dalam negeri mau beras premium, medium, minyak goreng, apapun yang dalam negeri produknya tidak ada kenaikan,” ucap Zulhas terkait harga Minyakita mendapat imbas dari kenaikan PPN.

  • Antisipasi Kebijakan Tarif Donald Trump, Mendag Budi Siapkan Perjanjian Dagang dengan AS – Halaman all

    Antisipasi Kebijakan Tarif Donald Trump, Mendag Budi Siapkan Perjanjian Dagang dengan AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan pihaknya sedang mempersiapkan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

    Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kemungkinan kebijakan tarif yang lebih agresif dari Presiden AS Terpilih Donald Trump pada periode jabatan keduanya.

    Menurut Budi, jika mengacu pada kebijakan perdagangan Trump pada periode pertamanya di tahun 2017-2021, ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam tidak terlalu terpengaruh.

    Namun, ia memilih bermain aman dan mempersiapkan perjanjian dagang demi menjaga hubungan perdagangan dengan AS.

    “Ya, nanti kita coba lakukan pendekatan seperti apa formulasi hubungan yang bagus, sehingga kita bisa menembus pasar [AS]. Ini kita siapkan dulu,” katanya ketika ditemui di Gedung Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP), Grogol, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2025).

    Selain itu, Budi juga menekankan pentingnya meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

    Ia menilai, meskipun menghadapi tantangan tarif, jika produk Indonesia memiliki daya saing yang kuat, maka produk tersebut akan tetap dapat bersaing dengan negara lain dan tidak kalah di pasar global.

    “Yang penting itu kita punya daya saing. Jadi kalau misalnya kita punya daya saing terus kita bersaing dengan negara lain, daya saing kita bagus, enggak akan kalah,” ujarnya.

    Saat ini, agar mempermudah barang lokal RI masuk ke AS, Indonesia memiliki Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif dengan Kanada atau ICA-CEPA.

    ICA-CEPA dimanfaatkan untuk menembus pasar AS lebih mudah karena Indonesia belum memiliki perjanjian Free Trade Agreement (FTA) alias perdagangan bebas dengan AS.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak masalah jika Presiden Terpilih AS Donald Trump mengenakan kebijakan tarif yang lebih agresif ke banyak negara di periode jabatan keduanya.

    Menurut Airlangga, selama ini AS sudah mengenakan tarif untuk beberapa produk Indonesia seperti sepatu, baju, dan beberapa komoditas lain.

    “Amerika itu mengenakan tarif untuk sepatu, baju, dan berbagai komoditas kita, sedangkan yang tidak dikenakan tarif adalah Vietnam,” katanua ketika ditemui di sela-sela acara Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, Senin (13/1/2025).

    “Jadi kita sudah agak imun dengan tarif yang dikenakan Amerika terhadap Indonesia,” lanjutnya.

    Ia mengatakan, pemerintah akan mencoba untuk mengatasi ancaman tarif tersebut dengan cara mendorong terciptanya berbagai kerja sama ekonomi dengan AS.

    Dari berbagai kerja sama ekonomi yang tercipta, ia berharap tarif yang dikenakan AS terhadap produk Indonesia bisa diturunkan.

    Kerja sama ekonomi ini bisa dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA).

    Sebagaimana diketahui, Trump mengisyaratkan bahwa ia akan menjalankan kebijakan yang lebih agresif dari proteksionisme “America First” guna mendorong kenaikannya ke tampuk kekuasaan selama masa jabatan keduanya di Gedung Putih.

    Menurut cuitan Trump yang diunggah di platform Truth Social, pada 20 Januari mendatang pemerintah AS akan mengerek pajak sebesar 20 persen pada semua produk dari Meksiko dan Kanada serta tambahan tarif 60 persen untuk barang-barang asal China.

    Terbaru, Trump awal bulan ini mengancam akan mengenakan tarif 100 persen pada negara-negara BRICS termasuk Tiongkok, Rusia, Brasil, India, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Ancaman ini diberlakukan jika mereka tidak berkomitmen untuk tidak meluncurkan mata uang baru yang dapat menyaingi dolar AS.

    Trump mengklaim pengetatan diperlukan untuk mengatasi aliran narkoba dan migran ke AS.

    Namun para ekonom mengatakan usulan Trump untuk mengenakan tarif besar-besaran akan meningkatkan biaya barang sehari-hari di AS dan mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia.

    Bahkan kenaikan tarif pajak impor yang diberlakukan Presiden terpilih AS Donald Trump diprediksi bakal memicu PHK massal, menyebabkan 400.000 pekerjaan di AS kehilangan pekerjaan.

    Meningkatkan harga kendaraan di AS hingga 3.000 dolar AS per unit, menghancurkan keuntungan produsen mobil seperti Ford, GM, dan Stellantis, hingga berpotensi memicu terjadinya PHK besar-besaran di AS.

  • Ekonom: Kebijakan Trump Berpotensi Picu Perlambatan Ekonomi Global

    Ekonom: Kebijakan Trump Berpotensi Picu Perlambatan Ekonomi Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Perekonomian global diperkirakan menghadapi tantangan berat usai Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Pasalnya, Trump dinilai memiliki hubungan yang buruk dengan China sehingga bakal berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian global.

    Ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan, kondisi ini akan membuat perekonomian China semakin tertekan dan menyebabkan ekonomi negara lain terhambat termasuk Indonesia.

    “Kebijakan Trump berupa American First, bisa menghambat arus masuk produk ke pasar domestik AS. Barang tekstil Indonesia juga bisa semakin tertekan,” kata Nailul kepada Bisnis, Rabu (15/1/2025).

    Bagi Indonesia, kinerja ekspor nasional akan terganggu, baik ke China maupun ke AS. Nailul menuturkan, permintaan barang raw materials dari Indonesia akan berkurang seiring dengan perlambatan permintaan produk China dari AS. 

    Menurutnya, kondisi ini akan menyebabkan ekspor Indonesia ke China bisa menurun. Padahal Indonesia banyak mengekspor bahan baku ke China.

    “Pada akhirnya ekonomi sulit untuk tumbuh secara optimal karena faktor ekonomi global yang memanas dan saling blokade perdagangan,” ujarnya.

    Sama seperti periode pertama Trump, Nailul menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di angka 5% secara rata-rata. Perang dagang AS vs China membuat permintaan barang dari negara lain untuk masuk ke dua negara tersebut akan terhambat. 

    “Pasti dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi dari sisi perdagangan luar negeri akan tertekan,” pungkasnya. 

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sebelumnya khawatir dengan kemenangan Trump dapat berimbas pada kebijakan pengenaan bea masuk tambahan.

    Kendati begitu, Budi menyebut bahwa selama ini produk ekspor Indonesia terus meningkat pada masa pemerintahan Trump. 

    “Ya memang kan isunya akan ada bea masuk tambahan ya, tetapi saya pikir kalau dulu kan ekspor kita juga meningkat terus waktu Donald Trump,” kata Budi di Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024). 

    Untuk itu, dia berharap tidak ada masalah dengan perdagangan ekspor maupun impor Indonesia pasca terpilihnya Trump sebagai Presiden AS.

    Budi juga mengaku efek dari kemenangan Trump belum berdampak pada neraca perdagangan Indonesia. “Tidak ada hambatan, bagi kita belum terasa. Tapi saya pikir kita optimis enggak ada masalah,” ungkapnya.