Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Indonesia Ancam ‘Mengadu’ ke Trump jika Eropa Tak Buka Perdagangan Sawit dengan RI

    Indonesia Ancam ‘Mengadu’ ke Trump jika Eropa Tak Buka Perdagangan Sawit dengan RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berharap ekspor sawit ke Uni Eropa akan kembali lancar usai kemenangan Indonesia di Organisasi Dagang Dunia atau World Trade Organization/WTO yang membuktikan bahwa Uni Eropa melakukan diskriminasi terhadap sawit Tanah Air.

    Kemenangan tersebut kembali memuluskan ekspor produk minyak sawit dan biodiesel Indonesia ke Eropa.

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah masih menunggu Uni Eropa membuka keran perdagangannya terhadap produk kelapa sawit Indonesia.

    “[Untuk memperlancar ekspor sawit ke Uni Eropa] dia harus membuka,” ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (17/1/2025).

    Adapun Uni Eropa memiliki waktu sampai dengan 60 hari—apabila tidak keberatan atas keputusan Panel WTO—untuk membuka keran perdagangannya dengan Indonesia.

    Pada dasarnya, keputusan panel WTO tersebut baru dapat diadopsi setelah dalam kurun waktu 20—60 hari tidak ada keberatan dari para pihak yang besengketa dalam hal ini UE.

    Apabila sepanjang periode tersebut tak ada banding, peluang produk sawit dan biodiesel Indonesia ke UE semakin terbuka lebar.

    Airlangga bahkan menuturkan akan mengadukan Eropa kepada presiden terpilih AS Donald Trump yang akan resmi menjabat pada 20 Januari 2025, jika Benua Biru tersebut tidak membuka jalur perdagangannya dengan RI.

    “Kalau tidak membuka ya… Kita kasih tahu Pak Trump,” ungkapnya yang diakhiri dengan senyuman sambil tertawa.

    Lebih lanjut, Airlangga menuturkan memang tidak menutup kemungkinan Uni Eropa mengajukan banding terhadap keputusan WTO. Meski demikian, pada intinya WTO telah memutuskan bahwa benar adanya Uni Eropa mendiskriminasi produk sawit Indonesia.

    “Potensi [banding] tetap ada, tetapi ini sudah membuktikan bahwa Indonesia punya kekuatan dan mereka melakukan diskriminasi. Ini kan sudah keputusan, kalau banding, kan, panjang lagi ceritanya,” ujar Airlangga.

    Untuk diketahui, pada 10 Januari 2025 WTO mensirkulasikan keputsan Panel bahwa Indonesia memenangkan sengketa dagang akan diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit RI di di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Dunia atau Dispute Settlement Body World Trade Organization/DSB WTO.

    Panel WTO menyatakan, Uni Eropa melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit dari Indonesia dibandingkan dengan produk serupa yang berasal dari Uni Eropa seperti rapeseed dan bunga matahari.

    Uni Eropa juga membedakan perlakuan dan memberikan keuntungan lebih kepada produk sejenis yang diimpor dari negara lain seperti kedelai.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan pemerintah menyambut baik Putusan Panel WTO pada 10 Januari 2025 lalu pada sengketa dagang terkait kelapa sawit yang telah diperjuangkan sejak 2019.

    “Pemerintah Indonesia menyambut baik Putusan Panel WTO pada sengketa dagang sawit dengan Uni Eropa yang dikaitkan dengan isu perubahan iklim, sebagai dasar agar Uni Eropa tidak sewenang-wenang dalam memberlakukan kebijakan yang diskriminatif,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (17/1/2025).

    Budi berharap negara mitra dagang lainnya tidak memberlakukan kebijakan serupa yang berpotensi menghambat arus perdagangan global, utamanya sawit.

  • Tinjau Pasar di Makassar, Menko Zulhas Pastikan Harga Bahan Pokok Masih Stabil – Halaman all

    Tinjau Pasar di Makassar, Menko Zulhas Pastikan Harga Bahan Pokok Masih Stabil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan harga bahan pokok (Bapok) di Makassar stabil.  

    Bahkan, sejumlah komoditas harganya justru lebih murah dibandingkan di Pulau Jawa. 

    “Tadi teman-teman udah ngecek bareng-bareng harga-harga di sini, ternyata di Makassar lebih rendah daripada kota-kota lain bahkan di Jawa,” kata Zulhas, sapaan karibnya, saat kunjungan kerja di Pasar Pabaeng-baeng Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/1/2025). 

    Turut hadir dalam kunjungan tersebut Menteri Perdagangan Budi Santoso, Pj Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Zudan, Kepala Bapanas Arief Prasetyo, dan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. 

    Zulhas menyebutkan secara angka ayam potong berada di harga Rp 32 ribu, telur Rp 28 ribu, dan beras cenderung stabil. 

    “Tadi ayam Rp 32 ribu per kilo, terus telur Rp 28 ribu, kalua beras stabil tidak turun tidak naik. (Beras) medium Rp 12,500 hingga Rp 12,900,” ujar dia. 

    Sementara untuk harga cabe cenderung mengalami penurunan. Sebab, Zulhas menyebut saat ini sudah memasuki masa panen cabe. 

    “Yang turun cabe. Cabe merah keriting sudah Rp 35 ribu masih agak tinggi sedikit. Tapi masih sesuai harga acuan pemerintah itu cabe rawit Rp 50 ribu dan Rp 60 ribu harganya. Bawang merah turun Rp 30 ribu terus bawang putih harga stabil Rp 38-40 ribu,” jelasnya. 

    Terakhir, Zulhas memastikan bahwa harga bahan pokok tidak dikenakan pajak apapun. 

    “Seluruh makanan pokok tidak ada kenaikan pajak apapun,” katanya. 

    Sebelumnya, dalam kunjungan kerja ke Sidoarjo, Jawa Timur,  Zulhas juga memastikan harga bahan-bahan pokok cenderung lebih murah, bahkan di bawah standar. 

    “Harga di sini termasuk di bawah standar, kecuali cabe rawit,” kata Zulhas dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025). 

    Ketua Umum PAN itu mengatakan meskipun harga cabe rawit sedang naik, harga kebutuhan pokok seperti ayam, beras, daging sapi, hingga telur cenderung lebih murah. 

    “Cabe rawit tadi ada yang Rp 80 ribu, Rp 75 ribu, dan Rp  90 ribu. Cabe rawit emang mahal tapi ayam di bawah harga eceran Rp 34 ribu dan Rp 38 ribu. Tapi yang paling murah saya heran di sini daging sapi biasanya Rp 140 ribu (Di Pasar Tradisional Tourism Market Sedati) ini Rp 115 ribu,” kata dia. 

    Dia menjelaskan bahwa harga telur di pasar tersebut cenderung di bawah harga eceran yang telah ditetapkan pemerintah. 

    “Kalau beras aman stabil tadi telur Rp 27 ribu padahal HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp 29 ribu di bawah rata-rata harga eceran nasional. Pendek kata di Jawa Timur harga bagus,” ungkapnya. 

    Eks Menteri Perdagangan menjelaskan masa panen yang belum mulai menjadi salah satu penyebab harga cabe rawit mengalami kenaikan.  

    Meskipun begitu, dia optimistis harga cabe rawit bakal turun dalam 2 minggu lagi karena sudah memasuki masa panen. 

    “Cabe iya (mahal), cabe rawit tapi nggak lama 2 minggu lagi cabe rawit turun. Mahal karena belum panen. 2 minggu lagi panen, insyaallah turun,” ujarnya.
    Meskipun harga cabe rawit cenderung tinggi, Zulhas memastikan harga secara nasional cenderung stabil. 

    “Di sejumlah daerah stabil hanya cabe,” tandasnya.

  • Malaysia Revisi UU Antidumping untuk Lawan Barang Murah dari China

    Malaysia Revisi UU Antidumping untuk Lawan Barang Murah dari China

    Bisnis.com, JAKARTA — Malaysia berencana memperkuat undang-undang antidumping yang telah berlaku selama tiga dekade dalam beberapa minggu mendatang untuk menekan membanjirnya barang-barang murah dari luar negeri terutama dari China.

    Mengutip Bloomberg pada Jumat (17/1/2025), Wakil Menteri Perdagangan Liew Chin Tong mengatakan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ingin menyederhanakan undang-undang antidumping tahun 1993 dalam satu hingga dua bulan ke depan. Dia menuturkan, setelah diberlakukan, aturan baru tersebut juga akan memudahkan perusahaan untuk mengajukan keluhan.

    “Kami hanya mencoba untuk memperkuat aturan. Permintaan lemah di China, jadi pengusaha China mencari peluang di tempat lain,” katanya.

    Liew menyebutkan reformasi di parlemen pada bulan Juli, saat pemerintah mencari cara untuk melindungi perusahaan kecil dan menengah dari dampak perdagangan yang tidak adil setelah masuknya barang impor murah. Malaysia juga baru-baru ini mengenakan bea masuk antidumping sementara pada beberapa produk besi dan baja yang diekspor dari China, India, Jepang, dan Korea Selatan.

    Langkah-langkah tersebut menggarisbawahi kekhawatiran di antara pemerintah Asia Tenggara, saat mereka mempertimbangkan apakah akan menaikkan tarif atau mengenakan batasan pada beberapa impor untuk mencegah barang-barang luar negeri melemahkan produk lokal. Industri garmen Indonesia, misalnya, mungkin akan mengalami PHK ratusan ribu pekerja tahun ini jika dumping China terus berlanjut.

    Liew mengusulkan agar perusahaan-perusahaan China menjalin kemitraan jangka panjang dengan Malaysia dan mendirikan kantor pusat regional di sana.

    “Mereka dapat melokalisasi rantai pasokan dengan kami sehingga sebanyak mungkin warga Malaysia berpartisipasi dalam investasi mereka,” katanya.

    Beijing sejauh ini merupakan mitra dagang terbesar Kuala Lumpur, dengan perdagangan dua arah mencapai 450,84 miliar ringgit ($100 miliar) pada 2023, menurut data pemerintah. China juga menyumbang 21,3% dari total impor Malaysia.

    Para ahli memperingatkan bahwa dumping dari China dapat memburuk jika Donald Trump, yang kembali menjabat sebagai presiden AS pada hari Senin, melanjutkan rencana untuk menaikkan tarif pada ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut. Perusahaan-perusahaan China mungkin berusaha menjual barang ke negara lain untuk menghindari tarif AS.

    Untuk saat ini, Liew mengatakan bahwa Malaysia tidak memiliki rencana untuk mengambil tindakan pencegahan atau menanggapinya dengan tarifnya sendiri.

    “Saya kira 100 hari pertama akan kacau. Kita harus melihat apa yang akan keluar dari pemerintahan baru, dan kemudian saya kira pada suatu saat pasar akan menentukan harganya dan air akan menemukan levelnya. Ini akan sulit,” kata Liew.

  • Indonesia Menang di WTO Atas Kebijakan Sawit Uni Eropa

    Indonesia Menang di WTO Atas Kebijakan Sawit Uni Eropa

    Jakarta, FORTUNE – Indonesia mengapresiasi putusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memenangkan RI atas sengketa aturan biodiesel berbasis minyak kelapa sawit  olehUni Eropa. Pemerintah berharap Uni Eropa segera menyesuaikan kebijakannya agar sesuai dengan rekomendasi WTO.

    Langkah hukum ini diajukan Indonesia, produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, ke badan penyelesaian sengketa WTO pada 2019. Gugatan tersebut awalnya dipicu oleh  kebijakan Uni Eropa yang memutuskan biodiesel berbasis sawit tidak lagi diklasifikasikan sebagai biofuel.

    Uni Eropa mengaitkan kebijakan tersebut dengan isu Deforestasi, dan berencana menghapus penggunaannya sebagai bahan bakar transportasi pada 2023 hingga 2030.

    Indonesia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk proteksionisme perdagangan yang berlindung di balik alasan lingkungan. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, berharap tidak ada lagi kebijakan serupa di masa depan agar tidak menghambat perdagangan global.

    “Pemerintah Indonesia menyambut baik keputusan panel WTO. Kami berharap kebijakan serupa tidak akan diterapkan oleh mitra dagang lain karena berpotensi mengganggu arus perdagangan dunia,” ungkap Budi dalam pernyataannya pada Kamis (16/1), mengutip Reuters.

    Dalam putusannya, panel WTO mengakui bahwa langkah Uni Eropa untuk mengurangi emisi gas rumah kaca memiliki dasar logis. Uni Eropa juga dinilai beralasan menetapkan biodiesel berbasis minyak kelapa sawit sebagai produk dengan risiko tinggi terhadap deforestasi.

    Namun, panel tersebut mengidentifikasi sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Uni Eropa dinilai gagal melakukan peninjauan data secara tepat waktu untuk menentukan risiko, serta tidak memenuhi sejumlah kewajiban transparansi yang telah diatur.

    Selain itu, panel WTO menyatakan bahwa Uni Eropa memperlakukan biodiesel berbasis minyak kelapa sawit dari Indonesia dengan perlakuan yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan produk serupa yang berasal dari Uni Eropa sendiri atau negara ketiga lainnya.

    Dampak putusan ke perdagangan global

    Kementerian Perdagangan Indonesia optimistis Uni Eropa akan menyesuaikan kebijakan mereka untuk mematuhi keputusan WTO tersebut. Di sisi lain, Indonesia  akan terus memantau perkembangan perubahan aturan di Uni Eropa untuk memastikan rekomendasi WTO diimplementasikan dengan baik.

    Melalui putusan ini, Indonesia menegaskan posisinya dalam memperjuangkan keadilan dalam perdagangan global, khususnya untuk komoditas minyak kelapa sawit yang menjadi andalan ekonomi nasional. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi preseden positif, mencegah diskriminasi terhadap produk serupa di masa depan.

    Di samping itu, putusan ini juga diharapkan memberi dampak signifikan dalam menjaga kelancaran arus perdagangan biodiesel berbasis minyak sawit Indonesia dengan berbagai mitra dagang di seluruh dunia.

  • WTO Putuskan Uni Eropa Diskriminasi Kelapa Sawit Indonesia

    WTO Putuskan Uni Eropa Diskriminasi Kelapa Sawit Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia berhasil membuktikan adanya diskriminasi oleh Uni Eropa (UE) dalam sengketa dagang kelapa sawit di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia atau Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO). Hal ini menegaskan bahwa sebelumnya UE telah bersikap tidak adil terhadap Indonesia.

    “Keputusan ini membuktikan bahwa dalam kasus kelapa sawit dan biodiesel, Uni Eropa telah diakui melakukan diskriminasi terhadap Indonesia. Kemenangan ini adalah bukti bahwa negara kita bisa berjuang dan menang,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kepada media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat (17/1/2025).

    Keputusan sengketa diskriminasi kelapa sawit Indonesia ini tertuang dalam laporan hasil putusan panel WTO (panel report) yang dipublikasikan pada 10 Januari 2025.

    Panel WTO menyatakan bahwa UE mendiskriminasi Indonesia dengan memberikan perlakuan kurang menguntungkan terhadap biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dibandingkan dengan produk serupa dari UE, seperti rapeseed dan bunga matahari. Selain itu, UE memberikan perlakuan istimewa terhadap produk sejenis yang diimpor dari negara lain, seperti kedelai.

    “Dunia harus menerima bahwa tidak hanya biodiesel berbasis rapeseed dan soybean yang diakui, tetapi juga biodiesel berbasis CPO,” jelas Airlangga.

    Kemenangan dari sengketa diskriminasi kelapa sawit Indonesia ini juga diperkirakan akan memengaruhi pelaksanaan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Sebelumnya, Parlemen Eropa telah memperpanjang tenggat waktu implementasinya selama satu tahun. Menurut Airlangga, hal ini secara tidak langsung menunjukkan pengakuan UE atas tindak diskriminasi yang telah dilakukan.

    “Ini memberi peluang bagi Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat strategi agar sawit tidak lagi didiskriminasi,” kata Airlangga.

    Airlangga juga berharap kemenangan ini dapat mempercepat proses perundingan European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA).

    “Dengan kemenangan ini, saya berharap kendala yang selama ini menghantui perundingan EU-CEPA bisa teratasi, sehingga kita dapat segera menyelesaikan kesepakatan tersebut,” tuturnya.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso, juga menyambut baik putusan panel WTO dalam sengketa dagang kelapa sawit ini. Menurutnya, keputusan tersebut menjadi dasar agar Uni Eropa tidak lagi memberlakukan kebijakan diskriminatif yang menghambat perdagangan global dengan dalih isu perubahan iklim.

    “Kami berharap di masa depan, negara mitra dagang lainnya tidak memberlakukan kebijakan serupa yang berpotensi menghambat arus perdagangan global,” ujar Budi.

    Panel WTO menilai bahwa UE gagal meninjau data yang digunakan untuk mengategorikan biofuel dari kelapa sawit sebagai bahan bakar berisiko tinggi alih fungsi lahan (high ILUC-risk).

    Selain itu, terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi low ILUC-risk dalam Renewable Energy Directive (RED) II. Karena itu, UE diwajibkan menyesuaikan kebijakan dalam Delegated Regulation yang dianggap melanggar aturan WTO.

    “Indonesia melihat kebijakan ini sebagai bentuk proteksionisme dengan alasan kelestarian lingkungan, yang sering dijadikan dalih oleh Uni Eropa,” tutup Budi dalam menanggapi hasil sengketa dari diskriminasi kelapa sawit Indonesia oleh UE.

  • Peruri dan Kementerian Perdagangan Jajaki Kerja Sama Layanan Digital – Halaman all

    Peruri dan Kementerian Perdagangan Jajaki Kerja Sama Layanan Digital – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peruri dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjajaki kerjasama pengembangan layanan digital milik Peruri untuk diimplementasikan di lingkungan Kemendag.

    Dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso, Plt. Sekretaris Jenderal Kemendag, Isy Karim, dan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Mardyana Listyowati beserta jajaran batu-baru ini di Jakarta, Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya menegaskan komitmen perusahaan untuk menyediakan teknologi digital inovatif, seperti sertifikat elektronik, tanda tangan digital, serta layanan digital berbasis keamanan data.

    “Peruri siap menjadi mitra strategis dalam mewujudkan ekosistem pemerintahan yang lebih transparan, modern, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ungkapnya dikutip Jumat, 16 Januari 2025.

    Kementerian Perdagangan menyampaikan apresiasi kepada Peruri atas inisiatifnya dalam mendorong transformasi digital, khususnya di sektor perdagangan. Diyakini, digitalisasi merupakan salah satu elemen penting dalam pengembangan perdagangan nasional dan ekspor. Perurimenyatakan, teknologi yang dihadirkan dapat menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing Indonesia di kancah global.

    Dalam diskusi ini, kedua pihak juga mengeksplorasi pemanfaatan teknologi Peruri untuk mendukung sistem perdagangan digital, pengamanan dokumen elektronik perdagangan, serta pengembangan sistem ekspor berbasis digital.

    Direktur Digital Business Peruri Farah Fitria Rahmayanti, memaparkan berbagai inovasi teknologi yang dapat diadopsi oleh Kementerian Perdagangan untuk mempercepat transformasi digital di sektor perdagangan.

    Pihainya terus mendorong kolaborasi dengan berbagai instansi untuk mengimplementasikan teknologi digital yang inovatif demi menciptakan ekosistem pemerintahan yang lebih transparan, modern, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. “Komitmen ini sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola digital yang unggul serta mendukung agenda transformasi digital nasional,” kata Farah.

    Sebagai perusahaan teknologi high security yang memiliki kompetensi di bidang percetakan sekuriti dan layanan digital, serta ditunjuk oleh pemerintah sebagai GovTech Indonesia, pihaknya berkomitmen menciptakan solusi digital yang dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan di berbagai sektor pemerintahan.

  • Tak Perlu Khawatir, Menko Zulhas Pastikan Harga Bapok di Makassar Tetap Terjangkau – Page 3

    Tak Perlu Khawatir, Menko Zulhas Pastikan Harga Bapok di Makassar Tetap Terjangkau – Page 3

    Liputan6.com, Makassar  Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) kembali turun langsung ke pasar-pasar untuk mengecek harga bahan pokok (Bapok) dan sejumlah komoditas. Hasil dari tinjauan di Pasar Pabaeng-baeng Makassar, Sulawesi Selatan, Zulhas menemukan bahwa harga bapok Makassar stabil dansejumlah komoditas harganya justru lebih murah dibandingkan di Pulau Jawa.

    “Tadi temen-teman udah ngecek bareng-bareng harga-harga di sini, ternyata di Makassar lebih rendah daripada kota-kota lain bahkan di Jawa,” kata Zulhas saat melakukan kunjungan di Pasar Pabaeng-baeng Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/1/2025).

    Perbesar

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat melakukan kunjungan di Pasar Pabaeng-baeng Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/1/2025)… Selengkapnya

    Dalam kunjungan tersebut, Menko Zulhas turut didampingi Menteri Perdagangan Budi Santoso, Pj Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Zudan, Kepala Bapanas Arief Prasetyo, dan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

    Zulhas yang juga Ketua Umum PAN ini menyebutkan secara angka ayam potong berada di harga Rp 32 ribu, telur Rp 28 ribu, dan beras cenderung stabil

    “Tadi ayam Rp 32 ribu per kilo, terus telur Rp 28 ribu, kalua beras stabil tidak turun tidak naik. (Beras) medium Rp 12,500 hingga Rp 12,900,” ungkapnya.

    Perbesar

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat melakukan kunjungan di Pasar Pabaeng-baeng Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/1/2025)… Selengkapnya

    Sementara untuk harga cabe cenderung mengalami penurunan. Sebab saat ini sudah memasuki masa panen cabe.

    “Yang turun cabe. Cabe merah keriting sudah Rp 35 ribu masih agak tinggi sedikit. Tapi masih sesuai harga acuan pemerintah itu cabe rawit Rp 50 ribu dan Rp 60 ribu harganya. Bawang merah turun Rp 30 ribu terus bawang putih harga stabil Rp 38-40 ribu,” jelasnya.

    Perbesar

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat melakukan kunjungan di Pasar Pabaeng-baeng Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/1/2025)… Selengkapnya

    Terakhir, Zulhas juga memastikan bahwa harga bahan-bahan pokok tidak dikenakan pajak apapun. Sehingga masyarakat bisa berbelanja dengan lebih tenang dan tak perlu khawatir.

     

    (*)

  • Sudah Tiga Bulan Ditahan Tanpa Audit Resmi, Tom Lembong Heran atas Status Tersangkanya

    Sudah Tiga Bulan Ditahan Tanpa Audit Resmi, Tom Lembong Heran atas Status Tersangkanya

    Kejaksaan Agung menyebut Tom terlibat dalam praktik penunjukan perusahaan importir non-BUMN untuk mengimpor gula, yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh BUMN sesuai peraturan Kementerian Perdagangan.

    Hal tersebut diungkapkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan.

    “Sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 Tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN,” kata Qohar.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menilai tidak ada pelanggaran atau unsur perbuatan yang melawan hukum dalam kasus yang menjerat mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi impor gula.

    Hal ini diungkapkan Sari Yuliati dalam Rapat Kerja dengan Jaksa Agung RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11/2024) lalu.

    Sari Yuliati bahkan memberikan penjelasan panjang lebar terkait proses penerbitan izin impor gula yang diterbitkan pada 2015 dan 2016.

    “Tadi disebutkan pak Hinca, kasus ini menimbulkan spekulasi masyarakat, kasus ini sarat dengan kepentingan politik,” ujar Sari Yuliati di hadapan Jaksa Agung, ST Burhanuddin.

    Menurutnya, izin tersebut dikeluarkan berdasarkan peraturan yang berlaku pada waktu itu. Sari menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dapat dibuktikan dalam penerbitan izin impor gula oleh Tom Lembong. (Muhsin/Fajar)

  • Gas Murah Industri, Bahlil: Jangan Sampai Negara Gak Dapat Pendapatan

    Gas Murah Industri, Bahlil: Jangan Sampai Negara Gak Dapat Pendapatan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang direncanakan akan dilanjutkan pada tahun 2025 ini jangan sampai mengorbankan potensi pendapatan negara.

    Bahlil menyebut, pemerintah telah “mengorbankan” potensi pendapatan negara hingga Rp 67 triliun selama 2021-2024 untuk program HGBT yang dinikmati oleh tujuh sektor industri.

    Kehilangan pendapatan ini berasal dari berkurangnya bagi hasil bagian negara dari produksi di hulu migas. Dengan bagi hasil negara yang berkurang, maka harga gas ke sektor industri tertentu bisa dipatok US$ 6 per MMBTU.

    “HGBT selama 2021-2024 potensi pendapatan negara yang terkonversi menjadi HGBT itu sebesar Rp 67 triliun. Jadi jangan sampai semua gas kita kasih ke HGBT negara nggak dapat pendapatan,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Bahlil menyebut, saat ini pihaknya tengah mengkaji adanya usulan tambahan sektor industri penerima HGBT tersebut. Saat ini, ada tujuh sektor industri penikmat harga gas “murah”, antara lain industri keramik, pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet.

    “Nah sekarang kalau dari tujuh itu rasanya hampir bisa dapat dipastikan untuk dilanjutkan. Tetapi karena ada pengusulan tambahan. Nah pengusulan tambahan itu kita lagi menghitung secara ekonominya,” bebernya.

    Dengan begitu, Bahlil mengatakan, pihaknya harus menghitung ulang nilai keekonomian dari HGBT yang akan diberikan pada tujuh sektor industri saat ini, beserta usulan tambahan sektor industri baru.

    Setidaknya, Bahlil menilai, seharusnya negara bisa mendapatkan pemasukan dari konversi menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari program HGBT di Indonesia yang direncanakan akan dilanjutkan untuk tahun 2025 ini.

    “Jadi kita hitung betul, dia harus kita kasih (HGBT), tapi dia harus industri yang menciptakan lapangan pekerjaan. Terus gas itu menjadi bahan baku. Terus dia harus mengkonversi ke PPN atau PPh. Ini yang kita lagi hitung ya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana pernah menyebutkan bahwa ada usulan tambahan industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dari Kementerian Perdagangan untuk tahun 2025 ini.

    Dadan menyebutkan, sejatinya ada 258 industri penerima harga gas murah dari pemerintah hingga tahun 2024. Dadan mengatakan, saat ini yang masih berlaku adalah 7 sektor penerima HGBT di Indonesia.

    Pihaknya, masih menunggu rapat dengan Presiden RI Prabowo Subianto untuk merumuskan perjanjian jual-beli gas sektor industri penerima HGBT. Seperti diketahui, HGBT ini ditetapkan US$ 6 per MMBTU.

    “Ada yang usulannya itu ada dua jenis. Satu, yang sektor industrinya sama dengan yang sekarang yang existing, yang sudah berlaku, yang tujuh (sektor industri). Terus ada juga yang di luar itu. Nah, minggu lalu kan saya bilang untuk yang di luar itu perlu ada rapat yang dipimpin oleh Presiden. Nah ini kita belum memikirkan itu, tapi basisnya adalah bahwa gasnya sudah ada. Dia kan sudah punya perjanjian jual-beli gas sekarang,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Senin (13/1/2025).

    Walaupun masih menunggu arahan lebih lanjut, Dadan menyebutkan pihaknya tetap memperhitungkan kecukupan penerimaan negara dan kecukupan dari pasokan gas untuk sektor industri penerima HGBT yang akan berlaku tahun 2025 ini.

    “Kan sudah ada (Perjanjian Jual Beli Gas), tapi nanti komposisi penerimaan negara dan komposisi penerimaan dari KKKS itu akan berubah. Begitu komposisi yang HGBT-nya misalkan naik. Kan totalnya itu menjadi berkurang,” tambahnya.

    Pihaknya saat ini tengah memperhitungkan keekonomian dari industri yang sudah menerima HGBT pada tahun 2024 lalu. Jika ada evaluasi penerima HGBT di Indonesia, maka pihaknya juga akan memperhitungkan keekonomian dari keputusan yang akan datang.

    “Itu yang menjadi tahap kedua kalau bagi ESDM untuk yang baru. Untuk yang baru ini masih kita pelajari. Yang sedang saya proses itu untuk yang existing. Existing kan lebih jelas, sudah ada basis harga dari yang kemarin. Lebih cepat lah hitung-hitungnya. Tapi kita juga lagi mengerjakan juga,” paparnya.

    (wia)

  • Kemendag Tunggu Surat Balasan Sri Mulyani soal Minyakita Mahal

    Kemendag Tunggu Surat Balasan Sri Mulyani soal Minyakita Mahal

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan telah menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menurunkan harga Minyakita yang mahal di pasar. Kemendag menilai ada skema wajib pungut yang harus direlaksasi oleh Kemenkeu agar harga Minyakita turun.

    Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu jawaban Sri Mulyani soal relaksasi wajib pungut yang diminta. Dia menilai relaksasi itu akan efektif menurunkan harga Minyakita.

    “Soal Minyakita, kita lihat progres aja, kita nunggu balasan Bu Menkeu. Intinya kita akan upayakan gimana caranya agar Minyakita harganya tidak melebihi HET,” beber Dyah Roro ditemui di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

    Setidaknya nasib relaksasi wajib pungut akan menemui kejelasan selama seminggu ke depan. “Pokoknya kita lihat progres within 1 minggu ke depan ini, surat juga kan sudah disampaikan ke bu Menteri,” ujar Dyah Roro.

    Di sisi lain, Dyah juga mengatakan harga Minyakita sempat mahal selama musim Natal dan Tahun Baru karena banyak juga distributor yang sedang tutup toko di tengah musim liburan.

    “Kalau kemarin kan (Minyakita sempat mahal) karena ada distributor yang libur saat Nataru ini juga jadi consent utama kita,” kata Dyah Roro.

    (hal/rrd)