Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Susunan Kabinet dan Kepala Lembaga Pilihan Trump

    Susunan Kabinet dan Kepala Lembaga Pilihan Trump

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump akan segera dilantik, Senin (20/1/2025) waktu setempat. Pria penuh kontroversi itu telah menyiapkan sejumlah nama untuk membantunya di pemerintahan.

    Sejumlah loyalis Trump dipastikan akan membantunya di pemerintahan. Tak hanya itu, beberapa sosok mengejutkan pun turut ditunjuk Trump untuk memperkuat pemerintahannya.

    Berikut daftar nama yang sejauh ini telah diumumkan Trump untuk mengisi kabinet dan sejumlah lembaga tinggi AS:

    Menteri Luar Negeri: Marco Rubio

    Marco Rubio telah menjabat sebagai senator AS dari Florida sejak 2011 dan merupakan wakil ketua Komite Intelijen Senat. Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2016 tetapi kalah dalam nominasi Partai Republik dari Trump.

    Menteri Pertahanan: Pete Hegseth

    Pete Hegseth adalah pembawa acara Fox News dan perwira Garda Nasional Angkatan Darat. Ia bertugas dalam perang di Irak dan Afghanistan, serta di Teluk Guantanamo.

    Jaksa Agung: Pam Bondi (Pilihan Kedua)

    Pam Bondi adalah seorang pelobi yang menjabat sebagai jaksa agung Florida dari tahun 2011 hingga 2019. Adapun pilihan pertama untuk posisi ini adalah Matt Gaetz, namun dia mengundurkan diri.

    Menteri Dalam Negeri: Doug Burgum

    Doug Burgum telah menjabat sebagai gubernur North Dakota sejak 2016. Kekayaannya mencapai ratusan juta dolar, terutama karena ia menjual perusahaan perangkat lunaknya ke Microsoft pada 2002. Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024 dan menjadi pendukung utama Trump ketika ia mengundurkan diri.

    Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan: Robert F. Kennedy Jr.

    Robert F. Kennedy Jr. adalah aktivis antivaksin paling terkenal di Amerika. Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024 sebagai seorang Demokrat, kemudian sebagai seorang independen. Ia keluar dari pencalonan pada Agustus 2024 dan mendukung Trump, tetapi ia masih muncul dalam surat suara di beberapa negara bagian.

    Menteri Keuangan: Scott Bessent

    Scott Bessent, 62, adalah seorang miliarder pengelola dana lindung nilai yang saat ini menjabat sebagai CEO, pendiri, dan kepala investasi di Key Square Capital Management di New York. Sebelumnya, ia menjabat sebagai kepala investasi di Soros Fund Management. Bessent merupakan penggalang dana utama kampanye Trump, dan juga menjadi salah satu penasihat ekonomi utama Trump.

    Menteri Perdagangan: Howard Lutnick

    Howard Lutnick adalah CEO miliarder dari perusahaan jasa keuangan Cantor Fitzgerald, wakil ketua tim transisi Trump, pengumpul dana kampanye utama, dan teman lama, sekutu, serta penasihat setia Trump. Lutnick juga merupakan ketua perusahaan pialang BGC Group Inc. dan perusahaan real estat komersial Newmark Group.

    Menteri Transportasi: Sean Duffy

    Sean Duffy adalah mantan perwakilan AS dari Wisconsin, pembawa acara The Bottom Line di Fox Business, dan kontributor di Fox News. Ia menjadi terkenal di The Real World: Boston dan bertemu istrinya Rachel Campos-Duffy di Road Rules: All Stars. Ia juga merupakan pembawa acara Fox News.

    Menteri Energi: Chris Wright

    Chris Wright adalah kepala eksekutif Liberty Energy, sebuah perusahaan fracking yang berpusat di Denver. The New York Times menggambarkannya sebagai “seorang penginjil yang ramah media untuk bahan bakar fosil yang menyebarkan pesan yang menggembirakan bahwa minyak dan gas dapat mengangkat orang keluar dari kemiskinan, sambil meremehkan ilmu iklim.”

    Menteri Pendidikan: Linda McMahon

    Linda McMahon adalah salah satu pendiri World Wrestling Entertainment, yang membangun gulat menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar bersama suaminya kala itu Vince McMahon. Ia memimpin Small Business Administration selama masa jabatan pertama Trump, dan saat ini menjabat sebagai ketua dewan America First Policy Institute, sebuah lembaga pemikir konservatif. Ia telah menjadi pendukung finansial utama kampanye Trump.

    Menteri Tenaga Kerja: Lori Chavez-DeRemer

    Lori Chavez-DeRemer adalah anggota DPR dari Partai Republik moderat yang baru pertama kali menjabat dan mewakili Distrik Kongres Kelima Oregon, tetapi kalah tipis dalam pemilihan ulang pada Hari Pemilihan. Ia juga menjabat sebagai wali kota Happy Valley, Oregon, dari tahun 2011 hingga 2019.

    Chavez-DeRemer adalah anggota Partai Republik pro-serikat pekerja yang langka dan merupakan salah satu dari sedikit anggota DPR dari Partai Republik yang mendukung UU PRO (Protecting the Right to Organize), yang akan memberlakukan perluasan hak-hak buruh yang bersejarah. Ia juga ikut mensponsori undang-undang untuk melindungi tunjangan Jaminan Sosial bagi pekerja sektor publik. Serikat pekerja Teamsters, termasuk presiden Teamsters Sean O’Brien, dilaporkan melobi Trump untuk memilihnya.

    Menteri Pertanian: Brooke Rollins

    Brooke Rollins mengepalai Dewan Kebijakan Dalam Negeri Gedung Putih selama pemerintahan Trump pertama, kemudian mendirikan dan mengepalai lembaga pemikir pro-Trump, America First Policy Institute, yang seperti Project 2025 milik Heritage Foundation, telah berupaya mengembangkan cetak biru untuk pemerintahan Trump kedua.

    Menteri Keamanan Dalam Negeri: Kristi Noem

    Kristi Noem telah menjabat sebagai gubernur South Dakota sejak 2019. Sebelum menjadi gubernur perempuan pertama di South Dakota, ia merupakan satu-satunya wakil negara bagian tersebut di DPR AS selama delapan tahun.

    Menteri Urusan Veteran: Doug Collins

    Doug Collins adalah mantan anggota Kongres AS dari Georgia yang bertugas di DPR dari tahun 2013 hingga 2021. Ia adalah seorang pengacara dan veteran yang bertugas dalam perang Irak dan saat ini menjadi pendeta Angkatan Udara Cadangan.

    Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan: Scott Turner

    Scott Turner bermain selama sembilan musim di NFL, dan terlibat dalam politik selama jeda musim. Setelah pensiun, ia akhirnya menjabat dua periode di DPR Texas, lalu bergabung dengan pemerintahan Trump pertama sebagai kepala White House Opportunity and Revitalization Council. Ia sekarang menjadi ketua Center for Education Opportunity di lembaga pemikir pro-Trump America First Policy Institute. Ia juga pernah menjadi pembicara motivasi, dan menjadi pendeta asosiasi di gereja besar Baptis di Plano, Texas.

    Direktur CIA: John Ratcliffe

    John Ratcliffe adalah mantan anggota kongres Texas yang menjabat sebagai direktur intelijen nasional selama tahun terakhir masa jabatan pertama Trump.

    Komisioner FDA: Martin Makary

    Martin Makary adalah seorang dokter bedah di Universitas Johns Hopkins yang, menurut Stat News, adalah seorang selebritas terkenal di dunia medis, sekaligus pengkritik sistem perawatan kesehatan AS. Ia juga merupakan kepala staf medis di firma telehealth Sesame, tamu tetap di Fox News, dan penasihat pemerintahan Trump pertama.

    Direktur CDC: Dave Weldon

    Dave Weldon adalah seorang dokter dan mantan anggota kongres Florida selama tujuh periode. Di Kongres, Weldon merupakan sekutu setia gerakan anti-vaksin dan anti-aborsi.

    Surgeon General: Janette Nesheiwat

    Janette Nesheiwat adalah dokter keluarga dan gawat darurat, kontributor Fox News, dan direktur medis di CityMD, yang mengoperasikan pusat perawatan darurat di New York dan New Jersey. Ia juga memiliki lini suplemen makanan sendiri dan merupakan penulis buku yang akan segera terbit Beyond the Stethoscope: Miracles in Medicine. Julia Nesheiwat, menjabat sebagai penasihat Keamanan Dalam Negeri dalam pemerintahan Trump yang pertama, dan Trump telah menunjuk suami saudara perempuannya, anggota kongres Florida Mike Waltz, sebagai penasihat keamanan nasional untuk pemerintahan keduanya.

    Administrator Medicare dan Medicaid: Mehmet Oz

    Mehmet Oz adalah seorang ahli bedah jantung, tokoh televisi kawakan, dan penggemar berat crudités yang menerima dukungan Trump dalam pemilihan Senat Pennsylvania tahun 2022 tetapi kalah dari John Fetterman. Ia juga dikenal karena mempromosikan klaim kesehatan yang meragukan, dan bertugas di Dewan Kepresidenan Trump untuk Olahraga, Kebugaran, dan Nutrisi selama pemerintahan Trump yang pertama.

    Administrator EPA: Lee Zeldin

    Lee Zeldin menjabat sebagai perwakilan AS dari New York dari tahun 2015 hingga 2023. Ia mencalonkan diri sebagai gubernur New York pada tahun 2022 tetapi dikalahkan oleh Demokrat Kathy Hochul.

    Direktur National Intelligence: Tulsi Gabbard

    Tulsi Gabbard mewakili Hawaii di DPR AS dari tahun 2013 hingga 2021. Ia adalah veteran Garda Nasional yang bertugas di Irak. Gabbard mencalonkan diri sebagai presiden sebagai seorang Demokrat pada tahun 2020 dan mendukung Joe Biden ketika ia mengakhiri kampanyenya. Dua tahun kemudian, ia meninggalkan Partai Demokrat dan menjadi anggota tetap di tempat-tempat sayap kanan seperti Fox News dan CPAC. Ia mendukung Trump sebagai presiden pada tahun 2024.

    Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran: Russell Vought

    Russell Vought menjabat posisi yang sama selama pemerintahan Trump pertama, dan sebelumnya bekerja sebagai Wakil Presiden di kelompok lobi Heritage Action milik Heritage Foundation. Vought, yang menyebut dirinya sebagai nasionalis Kristen, adalah pendiri Center for Renewing America, salah satu lembaga pemikir yang mempersiapkan pemerintahan Trump kedua, dan ia adalah salah satu penulis cetak biru Project 2025 milik Heritage Foundation.

    Duta Besar NATO: Matthew Whitaker

    Matt Whitaker pernah menjabat sebagai penjabat jaksa agung selama pemerintahan Trump pertama, dan sebelumnya, menjadi Jaksa AS untuk Distrik Selatan Iowa.

    Duta Besar PBB: Elise Stefanik

    Elise Stefanik adalah perwakilan AS dari New York dan anggota peringkat keempat dalam kepemimpinan Partai Republik DPR.

    Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah: Elon Musk dan Vivek Ramaswamy

    Elon Musk adalah orang terkaya di dunia; kepala eksekutif Tesla dan SpaceX; pemilik X dan yang menyatakan dirinya sebagai “Chief Troll Officer.” Dia adalah perwakilan Trump yang paling terkenal dalam pemilihan 2024 dan menggelontorkan US$118 juta ke dalam super-PAC pro-Trump. Vivek Ramaswamy adalah pengusaha bioteknologi yang gagal mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024 dan mendukung Trump ketika dia mengundurkan diri

    (luc/luc)

  • Kemendag Targetkan Peningkatan Ekspor Tahun Ini Capai 7,1 Persen – Halaman all

    Kemendag Targetkan Peningkatan Ekspor Tahun Ini Capai 7,1 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan adanya peningkatan nilai ekspor produk Indonesia mencapai 7,1 persen pada tahun 2025.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Fajarini Puntodewi menyampaikan, target tersebut diharapkan bisa turut berkontribusi pada peningkatan ekonomi yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto, yakni 8 persen.

    “Target peningkatan ekspor untuk tahun ini 7,1 persen,” kata Fajarini di Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Fajarini berujar, Kemendag juga sudah memasang target ekspor di tiap-tiap negara. Nantinya, ada beberapa negara yang targetnya ditingkatkan. Namun, secara keseluruhan target pemerintah di angka 7,1 persen.

    “Kita ekspansi pasar dengan membuka akses pasar sebanyak-banyaknya, saat ini sedang melakukan beberapa perundingan tentu ini meningkatkan kerja sama di dalam negeri supaya produk-produk kita bisa lebih maksimal lagi di dalam peningkatan ekspor,” tutur Fajarini.

    Fajarini menjelaskan, Kemendag turut menargetkan Australia sebagai negara tujuan perluasan ekspor produk Indonesia hingga Afrika Selatan.

    Sebelumnya, Kemendag melaporkan total nilai ekspor Indonesia mencapai 264,70 milliar dolar AS atau sekitar Rp4.335 triliun (asumsi kurs Rp16.380 per dolar AS) sepanjang 2024.

    Nilainya naik 2,29 persen dibandingkan 2023. Mendag Budi Santoso memaparkan nilai ekspor nonmigas mencapai 248,83 miliar dolar AS atau naik 2,46 persen dibanding 2023.

    Diketahui, kenaikan ekspor nonmigas secara tahunan terjadi pada sektor pertanian dan industri. Sementara itu, ekspor sektor pertambangan menurun.

    “Sektor dengan peningkatan ekspor paling signifikan dibanding tahun sebelumnya terjadi pada sektor pertanian sebesar 29,81 persen, diikuti industri 5,33 persen. Sedangkan, ekspor sektor pertambangan turun 10,2 persen,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (18/1/2025).

  • Kemendag Bidik Ekspor Indonesia Melesat 7,1% di 2025 – Page 3

    Kemendag Bidik Ekspor Indonesia Melesat 7,1% di 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan kenaikan ekspor sebesar 7,1% di tahun 2025. Target tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi 8%.

    “Di kemendag kita usah membuat target peningkatan ekspor tahun ini 7,1%. Kemudian juga sudah kita turunkan masing-masing negara itu juga nanti akan ada target yang akan kita naikkan. Over all harapannya 7,1% bertahap kita bisa mendukung pertumbuhan ekonomi 8%,” kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Fajarini Puntodewi, dalam Forum Bisnis dan Bisnis Matching Indonesia-Korea Selatan di Hotel Pullman Jakarta Thamrin, Senin (20/1/2025).

    Untuk mencapai target tersebut, Kemendag melakukan ekspansi pasar dengan membuka akses ke pasar internasional sebanyak mungkin. Fajarini mengungkapkan bahwa saat ini tengah dilakukan beberapa perundingan untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara mitra. Langkah ini diharapkan dapat mendorong produk-produk Indonesia agar lebih kompetitif dan maksimal dalam pasar global.

    “Kita ekspansi pasar dengan membuka akses pasar sebanyak-banyaknya, saat ini teman-teman sedang melakukan beberapa perundingan tentu ini meningkatkan kerja sama di dalam negeri supaya produk-produk kita bisa lebih maksimal lagi di dalam peningkatan ekspor. karena kolaborasi ini penting,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Fajarini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung upaya peningkatan ekspor.

    Menurutnya, kolaborasi yang solid akan memberikan dampak positif, baik bagi pertumbuhan ekspor maupun bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dengan kerja sama yang kuat, Indonesia dapat memanfaatkan peluang ekspor yang ada dan mewujudkan target ekonomi yang ambisius.

     

  • Kemendag Targetkan Peningkatan Ekspor Tahun Ini Capai 7,1 Persen – Halaman all

    Kemendag: Januari- November 2024, Nilai Perdagangan Indonesia dan Korea Selatan Rp 299,3 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Fajarini Puntodewi menyampaikan volume nilai perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan tembus 18,3 juta dolar AS atau setara Rp 299,3 miliar (kurs Rp 16.355).

    Angka tersebut, menurut Fajarini, merupakan volume perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan pada Januari hingga November 2024.

    Menurutnya, Korea Selatan merupakan salah satu mitra perdagangan terpenting bagi Indonesia.

    “Total volume perdagangan bilateral mencapai 18,3 juta dolar AS pada bulan Januari hingga November tahun lalu,” ucap Fajarini saat Forum Bisnis dan Bisnis Matching Indonesia-Korea Selatan di Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Fajarini menyampaikan, pada 2023 Kemendag mencatat proyek investasi Korea Selatan di Indonesia meliputi sektor manufaktur, ekonomi digital, dan energi terbarukan.

    Selain itu, kerja sama diharapkan  dapat meningkat pada tahun ini dan meliputi sejumlah sektor yang lebih luas.

    “Di antaranya bidang pembangunan infrastruktur, pangan, kendaraan listrik, pertanian dan peningkatan kapasitas SDM untuk pembangunan berkelanjutan,” tambahnya.

    Sebab, implementasi perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Korea Selatan, menjadi alat yang ampuh untuk membuka dan memperluas peluang kerja sama.

    Hal tersebut turut memperkuat komitmen bilateral dan menghadirkan solusi bagi Indonesia untuk menjadi mitra strategis Korea Selatan terutama di berbagai sektor.

    “Melalui acara ini akan membuka jalan bagi hubungan yang lebih erat dan kemitraan yang saling menguntungkan,” tambahnya.

  • 4 Cara Cek Nama Perseroan untuk Legalitasnya

    4 Cara Cek Nama Perseroan untuk Legalitasnya

    Mengecek nama perusahaan merupakan langkah penting untuk meminimalisir risiko penipuan atau tindak kejahatan lainnya. Pasalnya, tidak sedikit oknum yang mengatasnamakan perusahaan tertentu untuk mengelabui korbannya.

    Modus penipuan investasi jadi aksi yang telah lama memakan banyak korban. Maka dari itu, penting untuk mengecek Legalitas Perusahaan sebelum mengambil langkah investasi.

    Selain meminimalisir risiko penipuan, mengecek nama Perseroan juga berguna bagi pemilik usaha untuk melihat nama badan usaha yang ingin didaftarkan sudah dipakai atau belum.

    Lantas, bagaimana cara cek nama perseroan secara online? Berikut beberapa cara yang bisa diikuti dengan mudah.

    Cek nama perseroan di ahu.go.id

    ahu.go.id merupakan situs yang dirancang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Ditjen Administrasi Hukum Umum. Situs tersebut kerap dipakai untuk mengecek nama perseroan yang sudah dipakai atau belum.

    Tidak jarang, platform tersebut dipakai untuk mengecek legalitas suatu perusahaan. Berikut langkah-langkah mengecek nama perseroan melalui situs tersebut.

    Datangi laman https://ahu.go.id/ lewat browser. Pada halaman beranda, klik menu AHU Perseroan Terbatas. Pilih opsi Cek Nama perseroan Terbatas. Silahkan isi nama perusahaan yang ingin dicek. Masukan kode CAPTCHA untuk mengkonfirmasi Anda bukan robot. Tunggu beberapa saat, layar akan menampilkan hasil pencarian Anda.

    Cek nama perseroan lewat OJK

    Selain melalui situs Kemenkumham, pengecekan nama perseroan juga bisa dilakukan di situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tidak perusahaan yang berizin resmi, OJK juga menyediakan daftar perusahaan yang perlu diwaspadai karena ilegal atau tidak terdaftar.

    Adapun cara mengeceknya, yaitu sebagai berikut.

    Kunjungi situs https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx. Klik opsi Fungsi Utama. Setelah itu, pilih menu Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon. Klik Informasi Pasar Modal lalu Daftar Perusahaan Efek. Layar akan menampilkan data perusahaan per bulan yang telah terdaftar di database OJK. Jika Anda ingin mencari perusahaan tertentu, silahkan masukan nama perseroan di bagian Pencarian. Klik Cari. Anda bisa melihat status legalitas perusahaan.

    Cek nama perseroan melalui PSE Kominfo

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ternyata melayani pemeriksaan legalitas perusahaan, terutama yang bergerak di bidang penyelenggara sistem elektronik (PSE). 

    Melalui Direktorat Tata Kelola Aptika, Anda bisa melihat daftar perusahaan dalam negeri hingga luar negeri di platform PSE Kominfo. berikut langkah-langkah pengecekan yang bisa diikuti dengan mudah.

    Buka website https://pse.kominfo.go.id/home. Di halaman beranda, klik Lihat PSE domestik untuk melihat perusahaan dalam negeri atau Lihat Daftar PSE Asing untuk badan usaha luar negeri. Anda bisa melihat daftar perusahaan yang terdaftar. Untuk pencarian perusahaan spesifik, Anda bisa menggunakan fitur pencarian. Masukan nama perusahaan yang ingin dicek di kolom pencarian. Tunggu beberapa saat hingga layar memproses permintaan tersebut. Informasi status perusahaan, mulai dari terdaftar, diberhentikan sementara, hingga dicabut akan tampil di layar.

    Cek nama perseroan via Bappebti

    Alternatif platform lainnya untuk mengecek nama perseroan adalah situs ceklegalitas.bapptebti.go.id. Platform tersebut dikelola oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) lewat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti).

    Berikut cara pengecekannya.

    Kunjungi https://ceklegalitas.bappebti.go.id/ laman lewat browser. Di halaman utama, tersedia kolom pencarian yang bisa diakses dengan mudah. Silahkan isi nama perseroan yang ingin dicek. Setelah itu, klik Cek Sekarang. Tunggu beberapa saat hingga layar menampilkan perseroan terdaftar atau tidak.

    Pengecekan nama perseroan menjadi bagian penting untuk memastikan legalitas perusahaan. Pasalnya, penipuan investasi marak terjadi dengan memakai entitas perusahaan palsu.

    Pemerintah juga sudah mengimbau masyarakat untuk berhati-hati pada perseroan mencurigakan dan tidak memiliki izin resmi sejak tahun 2021. Saat itu, M. Syits meminta masyarakat untuk tidak terbujuk penawaran yang terlalu menggiurkan. 

    “Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di PBK, masyarakat diharapkan selalu melakukan pengecekan legalitas pialang berjangka dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan. Selain itu, masyarakat diharapkan untuk tidak tergiur dengan janji keuntungan di luar kewajaran serta mempelajari terlebih dahulu mengenai mekanisme transaksi, untung, dan ruginya,” jelas Syist, dikutip Senin (13/1).

    Demikian beberapa cara cek nama perseroan sebelum mengajukan legalitas usaha. Dengan melakukan pengecekan, Anda bisa memastikan nama tersebut belum dipakai oleh badan usaha lainnya hingga mengecek legalitasnya untuk menghindari penipuan. 

  • APMJI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Permendag 2/2025 Soal Ekspor Minyak Jelantah – Halaman all

    APMJI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Permendag 2/2025 Soal Ekspor Minyak Jelantah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Pengepul Minyak Jelantah Indonesia (APMJI) meminta Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk mengkaji ulang Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.2 Tahun 2025 tentang Penghentikan Pengajuan Permohonan Persetujuan Ekspor Used Cooking Oil (UCO) sampai dengan dilaksanakannya rapat koordinasi.

    APMJI menilai kebijakan ini akan merugikan masyarakat Indonesia karena berpotensi akan berkurangnya stok minyak goreng rakyat (minyakita) di pasar, terlebih menjelang bulan Ramadan kebutuhan minyak goreng khususnya minyak goreng rakyat akan meningkat.

    “Kebijakan ini kami nilai sangat merugikan masyarakat Indonesia, salah satunya berpotensi akan berkurangnya minyak goreng kemasan rakyat merek Minyakita di pasar yang telah jadi solusi kelangkaan minyak goreng,” ujar Wakil Ketua APMJI Rano Rusdiana dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

    Seperti diketahui adanya minyakita di pasar merupakan bagian pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO). Setiap UCO yang akan diekspor wajib melakukan DMO berupa minyakita.

    “Adapun isu yang berkembang adanya dugaan pencampuran minyak baru atau minyakita ke dalam minyak jelantah adalah isu tidak benar, karena secara logika bisnis harga minyak baru kita jauh lebih mahal dari minyak jelantah. Kalau pun ada, maka demi keadilan sepatutnya oknum tersebut yang ditindak bukan usahanya yang dibatasi,” katanya.

    Rano mengungkapkan, saat ini di Indonesia juga belum ada industri yang melakukan pengolahan bersumber bahan baku UCO menjadi produk biodiesel/B40 dan Sustainable Aviation Fuel (SAF).

    “Sehingga patut dipertanyakan urgensi pemerintah menghentikan sementara ekspor UCO sampai dengan rapat koordinasi sebagaimana Permendag Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit yang berlaku pada 8 Januari 2025,” katanya.

    Diketahui Kemendag resmi memperketat ekspor limbah pabrik kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent/POME), residu minyak sawit asam tinggi (High Acid Palm Oil Residue/HAPOR) dan minyak jelantah (Used Cooking Oil/UCO).

    Kebijakan itu diatur dalam Peermendag Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit. Kebijakan mulai berlaku pada Rabu (8/1/2025).

    Mendag Budi Santoso, mengatakan kebijakan ini dibuat untuk menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri minyak goreng dalam pelaksanaan program minyak goreng rakyat. Selain itu, pengamanan pasokan juga diperlukan seiring dengan telah dimulai program pengembangan biodiesel berbasis sawit sebesar 40 persen (B40).

  • RI Menang Gugatan Sawit Lawan Eropa di WTO, Percepat Negosiasi IEU-CEPA?

    RI Menang Gugatan Sawit Lawan Eropa di WTO, Percepat Negosiasi IEU-CEPA?

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai kemenangan Indonesia dalam gugatan sengketa dagang kelapa sawit (crude palm oil/CPO) melawan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) tidak serta-merta mempercepat penyelesaian perundingan perdagangan Indonesia-Uni Eropa (Indonesia—EU CEPA).

    Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa masih perlu duduk bersama sebelum merampungkan perjanjian IEU—CEPA.

    “Sebaiknya duduk bersama lagi dengan EU [Uni Eropa], termasuk hasil WTO ini,” kata Eddy kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (19/1/2025).

    Eddy menyebut, sejatinya Uni Eropa juga mengeklaim hal yang sama, di mana WTO menyampaikan bahwa semestinya Uni Eropa di setiap membuat kebijakan harus membicarakan terlebih dahulu dengan negara yang terkena dampaknya.

    “Selanjutnya langkah kita bagaimana apakah seperti dilakukan Malaysia melakukan pembicaraan lagi dengan EU untuk menindak lanjut,” tuturnya.

    Kecuali, sambung dia, jika laporan panel WTO diajukan banding. Laporan tersebut harus diadopsi oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO dalam waktu 2 bulan ke depan atau 60 hari.

    Jika diadopsi, ungkap dia, laporan tersebut akan mengikat antara Indonesia dan Uni Eropa. Nantinya, Uni Eropa akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghormati kewajiban WTO.

    “Para pihak biasanya mencoba menyepakati jangka waktu yang wajar bagi anggota WTO yang membela untuk mematuhinya. Jika ini tidak dapat disepakati, hal ini akan diputuskan oleh seorang arbitrator,” jelasnya.

    Adapun, Panel WTO memutuskan bahwa Uni Eropa terbukti melakukan diskriminasi terhadap bahan bakar nabati (biofuel) berbahan baku minyak sawit asal Indonesia. Keputusan ini tertuang dalam laporan hasil putusan panel WTO (panel report) yang disirkulasikan pada 10 Januari 2025.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kemenangan Indonesia di WTO membawa titik terang terhadap penyelesaian perjanjian dagang IEU CEPA.

    “Dengan kemenangan ini, hambatan yang selama ini menghantui perundingan IEU CEPA ini bisa hilang dan kita dapat segera selesaikan EU CEPA,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (17/1/2025).

    Perundingan IEU-CEPA mencakup berbagai aspek, antara lain seperti tarif bea cukai, menghilangkan hambatan non-tarif, dan menyederhanakan prosedur kepabeanan untuk memudahkan aliran barang antara kedua wilayah dan lain sebagainya.

    Selain itu, perjanjian ini juga mengatur perlindungan yang lebih kuat bagi investor, memfasilitasi masuknya investasi asing langsung, dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

    Dalam catatan Bisnis, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan empat perundingan perdagangan internasional akan rampung pada 2025. Salah satunya adalah IEU-CEPA.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa perundingan perdagangan Indonesia-EU CEPA ditargetkan bakal rampung pada semester I/2025.

    ”Pada 2025 kami targetkan Indonesia-EU CEPA yang secara substansi perjanjian sudah selesai 85%, dan ditargetkan selesai pada semester I/2025,” kata Budi dalam konferensi Capaian 2024 dan Program Kerja Kementerian Perdagangan di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (6/1/2025).

  • Kemenangan Indonesia di WTO Soal Diskriminasi Sawit Bukti Kemampuan Melindungi Kepentingan Nasional

    Kemenangan Indonesia di WTO Soal Diskriminasi Sawit Bukti Kemampuan Melindungi Kepentingan Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Kemenangan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) yang berhasil membuktikan diskriminasi oleh Uni Eropa (UE) dalam sengketa dagang kelapa sawit membawa manfaat positif untuk ekonomi, politik, hingga lingkungan.

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menilai kemenangan ini dapat berkontribusi positif terhadap nilai perdagangan Indonesia.

    “Kami mengapresiasi itu. Mengenai ekspor dan permintaan, itu biasanya lintas negara termasuk dari Eropa. Kami berharap ini justru akan bisa berkontribusi terhadap nilai perdagangan kita secara keseluruhan, otomatis dengan jumlah ekspor kita yang semakin meningkat, ketergantungan kita kepada impor juga berkurang,” ujar Dyah Roro di Jakarta, Jumat (18/1/2025) dilansir dari Antara.

    Wamendag memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah Indonesia yang berhasil membuktikan diskriminasi tersebut. 

    “Secara keseluruhan tentu kita apresiasi dengan kemenangan kita, ini menjadi sesuatu hal yang pendobrak juga,” ujarnya.

    Apresiasi juga diungkapkan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Yanto Santoso. Menurut Yanto, kemenangan Indonesia dalam sengketa sawit ini merupakan bukti bahwa Indonesia mampu melindungi kepentingan nasionalnya.

    “Kemenangan ini menjadi bukti kalau kita mampu melindungi kepentingan nasional,” papar Yanto.

    Yanto memilai kemenangan ini membawa manfaat positif untuk negara dan rakyat Indonesia. Di bidang ekonomi kemenangan ini bisa meningkatkan ekspor minyak sawit khususnya ke Uni Eropa, mengurangi berbagai hambatan perdagangan dan diskriminasi yang selama ini selalu dikenakan kepada produk-produk minyak sawit Indonesia.

    “Tentunya kemenangan ini akan membuka peluang baru bagi pasar pasar yang bisa kita dekati. Itu manfaat ekonomi,” jelas dia.

    Dampak politiknya, menurut Yanto akan meningkatkan posisi tawar Indonesia di dunia internasional. “Sawit kita sudah didiskriminasi. Dengan kemenangan ini kita akan meningkatkan posisi tawar kita di dunia internasional,” ujarnya.

    Manfaat kemenangan ini di bidang lingkungan, yang pertama yaitu akan mendorong perkembangan industri sawit Tanah Air menjadi lebih berkelanjutan. “Yang kedua, tentu saja kita akan bisa mengurangi emisi gas rumah kaca kita melalui penggunaan biofuel,” beber Yanto.

    Terakhir, Yanto menambahkan kemenangan Indonesia di WTO dalam diskriminasi sawit ini akan meningkatkan kesadaran terkait pentingnya kelestarian lingkungan.

  • Kemendag Catat Nilai Ekspor RI Tembus Rp4.335 Triliun pada 2024

    Kemendag Catat Nilai Ekspor RI Tembus Rp4.335 Triliun pada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan total nilai ekspor Indonesia mencapai US$264,70 milliar atau sekitar Rp4.335 triliun (asumsi kurs Rp16.380 per dolar AS) sepanjang 2024. Nilainya naik 2,29% dibandingkan 2023.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memaparkan nilai ekspor nonmigas mencapai US$248,83 miliar atau naik 2,46% dibanding 2023. Adapun, kenaikan ekspor nonmigas secara tahunan terjadi pada sektor pertanian dan industri. Sementara itu, ekspor sektor pertambangan menurun.

    “Sektor dengan peningkatan ekspor paling signifikan dibanding tahun sebelumnya terjadi pada sektor pertanian sebesar 29,81%, diikuti industri 5,33%. Sedangkan, ekspor sektor pertambangan turun 10,2%,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (18/1/2025).

    Beberapa produk utama ekspor nonmigas dengan kenaikan tertinggi pada tahun di antaranya kakao dan olahannya (HS 18) sebesar 118,63%, barang dari besi dan baja (HS 73) 101,10%, aluminium dan barang daripadanya (HS 76) 70,07%.

    Kemudian, kopi, teh, dan rempah-rempah (HS 09) 67,27%. Serta, tembaga dan barang daripadanya (HS 74) 51,11% (CtC).

    Dari sana, Budi menyampaikan bahwa China, Amerika Serikat (AS), dan India masih menjadi pasar utama ekspor nonmigas Indonesia pada 2024 dengan nilai mencapai US$106,86 miliar. Ketiga negara ini berkontribusi sebesar 42,94% dari total ekspor nonmigas nasional.

    Sementara itu, ekspor nonmigas Indonesia ke beberapa negara pada 2024 dengan peningkatan terbesar antara lain, ke Australia sebesar 60,58%, Rusia 44,04%, Brasil 34,84%, Turki 25,97%, dan Vietnam 25,04%.

    Lebih lanjut, dia mengungkap bahwa kawasan tujuan ekspor nonmigas yang meningkat signifikan terdiri dari Eropa Timur dengan 113,92%, Australia 60,58%, dan AS 20,37%.

    Untuk periode Desember tahun lalu, total ekspor Indonesia mencapai US$23,46 miliar, atau turun 2,24% dibanding ekspor November 2023. Namun, nilai ini naik 4,78% dibanding Desember 2023.

    Nilai ekspor nonmigas Desember 2024 tercatat sebesar US$21,92 miliar dan migas US$1,54 miliar. Di mana, terjadi peningkatan nilai ekspor nonmigas Desember 2024 sebesar 4,83% jika dibandingkan dengan Desember 2023.

    Secara keseluruhan, Mendag Budi menuturkan bahwa Indonesia mencatatkan surplus sebesar US$31,04 miliar pada 2024. Surplus tersebut dihasilkan dari surplus nonmigas sebesar US$51,44 miliar dan defisit migas sebesar US$20,4 miliar. Artinya, surplus tahunan ini melanjutkan tren surplus untuk lima tahun berturut-turut sejak 2020.

    “Surplus ini telah mencapai target surplus neraca perdagangan untuk 2024, yaitu US$30,30 miliar—US$38,80 miliar. Surplus tahun ini melanjutkan tren surplus tahunan selama lima tahun terakhir sejak 2020,” pungkasnya.

  • Kemendag Beberkan Dampak Kemenangan Trump ke Perdagangan RI

    Kemendag Beberkan Dampak Kemenangan Trump ke Perdagangan RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024 memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia. 

    Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kemendag Rusmin Amin menyampaikan Trump dalam kampanyenya mengusulkan tarif impor di kisaran 60%-100% untuk barang-barang dari China serta tambahan tarif sebesar 10%-20% terhadap semua barang yang masuk ke AS.

    “Adanya kebijakan tersebut diperkirakan akan berdampak pada perdagangan Indonesia,” kata Rusmin kepada Bisnis, dikutip Sabtu (18/1/2025).

    Rusmin menuturkan peningkatan tarif dan hambatan perdagangan antara kedua negara dapat mengurangi permintaan terhadap produk-produk yang diekspor oleh Indonesia ke China dan AS. 

    Secara langsung, tarif impor yang lebih tinggi di pasar AS dapat berdampak pada penurunan kinerja produk/eksportir Indonesia yang bergantung dengan pasar AS.

    Selain itu, kata dia, ketidakpastian global yang diakibatkan oleh potensi perang dagang antara kedua negara akan memicu menurunnya permintaan global. “Kondisi ini dapat memengaruhi ekspor Indonesia ke negara-negara lain,” ujarnya.

    Dampak lainnya, lanjut dia, impor produk China di pasar Indonesia berpotensi melonjak, utamanya produk-produk China yang tidak dapat masuk ke pasar AS. Dengan kata lain, China akan mengalihkan pasarnya ke Indonesia.

    Kendati begitu, Rusmin menilai hal tersebut juga dapat menjadi peluang bagi Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia dapat menjadi alternatif supplier dan investasi bagi perusahaan AS yang ingin mengurangi ketergantungan pada China.

    Sebagai gambaran, Rusmin menuturkan bahwa pada masa pemerintahan Trump (2017-2020), rata-rata surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS sebesar US$9,14 miliar. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dibandingkan surplus pada era pemerintahan Biden (2021-2023) yang rata-rata mencapai US$14,36 miliar.

    Pada 2024, surplus neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat mencapai US$14,34 miliar, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar US$11,97 miliar. 

    Hal yang sama juga terjadi pada kinerja ekspor. Pada pemerintahan Trump, kinerja nilai ekspor rata-rata Indonesia ke AS senilai US$18,18 miliar, lebih rendah dibandingkan ketika pemerintahan Biden dengan rata-rata nilai ekspor sebesar US$25,74 miliar. 

    Pada tahun 2024 (angka sementara), nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai US$26,31 miliar, meningkat 13,18% (Year on Year/YoY).

    Di sisi lain, Rusmin menyebut bahwa pemerintah berupaya menyiapkan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi pelemahan ekspor pasca kemenangan Trump.

    Di antaranya, diversifikasi pasar ekspor, memperkuat daya saing dan pengamanan pasar dalam negeri, meningkatkan akses pasar melalui perjanjian perdagangan, dan melakukan upaya untuk memanfaatkan peluang dari perang dagang.

    “Kemendag juga akan mencoba melakukan pendekatan melalui kerja sama bilateral agar tarif dapat diturunkan dan produk lokal Indonesia mampu menembus pasar AS,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Rusmin menyebut bahwa Indonesia juga akan meningkatkan keikutsertaan dalam Global Value Chain (GVC) dengan memberikan nilai tambah dan kemudahan dalam melakukan produksi dan berbisnis di Tanah Air. Hal ini dilakukan untuk menarik investor global brand agar dapat memindahkan basis produksinya ke Indonesia.