Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Mendag menyegel distributor Minyakita tak sesuai aturan di Tangerang

    Mendag menyegel distributor Minyakita tak sesuai aturan di Tangerang

    Tidak memiliki izin edar Badan POM untuk Minyakita, namun masih memproduksi Minyakita.

    Tangerang (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso melakukan penyegelan terhadap PT Navyta Nabati Indonesia (NNI) atas dugaan pelanggaran terkait dengan distribusi minyak goreng rakyat atau Minyakita, di Tangerang, Banten, Jumat.

    Budi mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh satgas pangan, perusahaan tersebut telah habis masa berlakunya untuk Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI), namun masih memproduksi Minyakita.

    “Tidak memiliki izin edar Badan POM untuk Minyakita, namun masih memproduksi Minyakita. Kemudian tidak memiliki KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha) 82920 atau aktivitas pengepakan sebagai syarat wajib repacker minyak goreng,” ujar Budi.

    Lebih lanjut, perusahaan tersebut juga diduga melakukan pemalsuan surat rekomendasi izin edar yang seolah-olah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

    Selain itu, NNI yang dalam hal ini sebagai repacker atau Distributor 2 (D2) telah memproduksi Minyakita menggunakan minyak goreng non-domestic market obligation (DMO), serta memproduksi Minyakita yang diduga tidak sesuai dengan ukuran yang tertera dalam kemasan, yakni kurang dari 1 liter.

    Budi menyebut, harga jual yang ditawarkan kepada pengecer juga lebih tinggi yakni Rp15.500 per liter, padahal seharusnya Rp14.500. Hal ini disinyalir menjadi penyebab tingginya harga Minyakita di wilayah Banten.

    “Karena Banten termasuk yang tinggi harganya. Nah, ternyata kita temukan ada pelanggaran dan penyimpangan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini penyebab salah satunya kenapa Minyakita ini nggak turun-turun,” kata Budi.

    Dari hasil ekspose ini, ditemukan sebanyak 7.800 botol Minyakita dan 275 dus Minyakita, dengan satu dus berisi 12 botol minyak berukuran 1 liter.

    Atas pelanggaran tersebut, perusahaan ini untuk sementara waktu akan dicabut izin usahanya serta dilakukan penyegelan. Namun, bila didapati masih melakukan operasi serupa, maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Budi menyampaikan, pihaknya juga akan melakukan operasi serupa di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan daerah lain terdapat harga Minyakita yang masih di atas harga eceran tertinggi (HET).

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendag Minta Bantuan Erick Thohir Biar UMKM Bisa Ekspor – Page 3

    Mendag Minta Bantuan Erick Thohir Biar UMKM Bisa Ekspor – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sepakat mendukung Menteri Perdagangan Budi Santoso. Salah satunya terkait perluasan akses pasar UMKM ke kancah global.

    Dia mengatakan, kerja sama itu akan membuat UMKM bisa melakukan ekspor produknya ke berbagai negara. Hal ini juga bisa memanfaatkan atase perdagangan dari Kemendag di 33 negara.

    “Salah satunya kita akan mencoba mesinergikan beberapa program yang punya keberpihakan kepada UMKM. Kami melihat potensi daripada sinergi BUMN dengan pak Mendag, terutama bagaimana UMKM bisa go internasional, ini kita coba maksimalkan,” kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Mendag Budi Santoso mengatakan dia memiliki program bertajuk UMKM BISA Ekspor. Dia melirik banyaknya UMKM yang dibina oleh perusahaan pelat merah.

    “Nah dari UMKM BISA Ekspor ini kan bagaimana UMKM yang juga banyak dibina oleh BUMN, oleh perusahaan-perusahaan BUMN, kami juga sudah berkomunikasi. Nah kita minta support, dukungan dari Kementerian BUMN agar UMKM yang siap ekspor ini bisa berkolaborasi dengan program kami,” tutur Mendag Budi.

    Dia bakal mengandalkan atase perdagangan RI di 33 negara. Nantinya, UMKM yang ingin ekspor bisa mempresentasikan produknya kepada perwakilan perdagangan tadi.

    Setelah itu, perwakilan perdagangan RI akan berupaya mencari pembeli potensial. Setelah ditemukan, maka akan ada proses temu bisnis (business matching) antara UMKM dan pembeli di negara tujuan.

    “Nah ketika ada, atau sudah dapat buyer, maka dilakukan business matching secara online juga, pertemuan antara UMKM dengan buyer yang difasilitasi oleh atase perdagangan,” ungkap Budi.

    Perkuat Kualitas Produk UMKM

    Budi Santoso juga menyoroti peran BUMN dalam memperkuat produk UMKM binaannya. Menurutnya, hal ini menjadi nilai tambah bagi produk-produk UMKM yang ingin diekspor.

    “Nah ini kami lihat kan Kementerian BUMN banyak sekali men-support UMKM, ya terutama berbagai hal ya dari pelatihan, kemudian dari balancing-nya dan sebagainya,” ucap dia.

    “Nah itu yang kami perlukan sehingga akan memperkuat daya saing dari UMKM kita ini, sehingga mudah untuk masuk secara global bisa ekspor ke berbagai negara. Itu tujuan kami ke tempat pak Menteri untuk mendapatkan support-nya,” sambung Budi Santoso.

     

  • Mendag Ingin Gemini Academy Bantu UMKM Tembus Pasar Ekspor – Page 3

    Mendag Ingin Gemini Academy Bantu UMKM Tembus Pasar Ekspor – Page 3

    Sebelumnya, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai Gross Merchandise Value (GMV) sebesar USD 90 miliar atau Rp 1.430 triliun (estimasi kurs Rp 15.898 per USD) di 2024. Angka ini naik 13% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Hal ini diungkap dalam laporan e-Conomy SEA 2024 yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company. Pencapaian ini akan menjadikan Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara.

    Untuk diketahui, Gross Merchandise Value (GMV) adalah pengukuran nilai terhadap transaksi atau produk yang dijual lewat situs customer to customer dalam rentang waktu tertentu secara spesifik. Atau disederhanakan dengan sebutan yang digunakan untuk mengukur total transaksi dalam ekonomi digital.

    Sektor e-commerce tetap menjadi kontributor utama dengan GMV sebesar USD 65 miliar. Inovasi seperti fitur video commerce dapat  semakin memperkuat sektor ini.

    “Komunitas kreator video yang berkembang pesat di Indonesia menandakan potensi besar yang dimiliki negara ini,” ujar Country Director, Google Indonesia, Veronica Utami dikutip Kamis (14/11/2024).

    Selain e-commerce, sektor layanan keuangan digital (DFS) dan perjalanan online juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. Layanan keuangan digital mencatat peningkatan 19% dengan Gross Transaction Value (GTV) sebesar USD 404 miliar. Peningkatan ini dapat menjadikan Indonesia sebagai pasar terbesar untuk pembayaran digital di Asia Tenggara.

     

  • Kemen BUMN-Kemendag buka akses pasar internasional untuk UMKM

    Kemen BUMN-Kemendag buka akses pasar internasional untuk UMKM

    Total transaksinya sudah hampir Rp50 triliun. Mereka (UMKM) mengikuti pengadaan yang ada di BUMN, lalu kami kasih dukungan pendanaan dengan bank-bank himbara (himpunan bank milik negara)

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dalam membuka akses pasar internasional untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan Kementerian BUMN.

    “Kami melihat potensi daripada sinergi BUMN dengan Pak Mendag (Menteri Perdagangan), terutama bagaimana UMKM bisa go international ini,” ucap Menteri BUMN Erick Thohir dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat.

    Erick memaparkan bahwa Kementerian BUMN memiliki platform bernama PaDi UMKM yang sudah berjalan hampir lima tahun.

    PaDi UMKM merupakan platform digital yang menghubungkan UMKM dengan BUMN. PaDi UMKM diluncurkan oleh Kementerian BUMN untuk membantu UMKM beralih ke platform digital.

    “Total transaksinya sudah hampir Rp50 triliun. Mereka (UMKM) mengikuti pengadaan yang ada di BUMN, lalu kami kasih dukungan pendanaan dengan bank-bank himbara (himpunan bank milik negara),” ucap Erick.

    Melihat peluang para pelaku UMKM dapat mengakses pasar internasional melalui kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan, Erick Thohir berdialog dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Budi Santoso juga menyoroti banyaknya UMKM binaan perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah siap ekspor. Ia menyampaikan Indonesia memiliki atase perdagangan dan ITPC (Indonesian Trade Promotion Center) di 33 negara, yang dapat membukakan akses ekspor untuk UMKM di Indonesia.

    Oleh karena itu, Budi Santoso meminta dukungan dari Erick Thohir agar UMKM yang siap ekspor bisa berkolaborasi dengan program Kementerian Perdagangan. Adapun program yang ia maksud adalah program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor atau yang dikenal dengan program UMKM BISA Ekspor.

    “Pertemuan antara UMKM dengan buyer (pembeli) nanti difasilitasi oleh atase perdagangan atau ITPC kita. Kami melihat Kementerian BUMN banyak sekali mendukung UMKM, itu yang kami perlukan untuk memperkuat daya saing UMKM Indonesia,” kata Budi Santoso.

    Budi Santoso menargetkan peningkatan ekspor nasional pada 2025 mencapai 294,45 miliar dolar AS atau Rp4.769 triliun (kurs Rp16.196), dari 241,25 miliar dolar AS pada periode Januari–November 2024.

    Sementara itu, untuk ekspor dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dibidik untuk tumbuh sebesar 9,63 persen pada tahun 2025, sehingga mencapai 19,33 miliar dolar AS atau Rp312,848 triliun (kurs Rp16.196).

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Update Respons Uni Eropa Setelah Indonesia Menang Gugatan Diskriminasi Sawit di WTO

    Update Respons Uni Eropa Setelah Indonesia Menang Gugatan Diskriminasi Sawit di WTO

    Bisnis.com, JAKARTA – Uni Eropa akan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mematuhi hasil keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Dunia atau Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO). Badan itu diketahui meminta Uni Eropa menyesuaikan kebijakan sawitnya yang menguntungkan Indonesia.

    Wakil Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Stephane Mechati mengatakan pihaknya telah menerima hasil putusan WTO tersebut. Mechati pun mengatakan Uni Eropa akan melakukan langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan hasil laporan WTO.

    “Kami sepenuhnya memahami pernyataan dari panel WTO dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mematuhi hasil laporan itu sepenuhnya,” kata Mechati dalam agenda working breakfast di Kediaman Duta Besar Polandia untuk Indonesia di Jakarta, dikutip Jumat (24/1/2025).

    Mechati menuturkan, pihaknya akan menyepakati kerangka waktu untuk melakukan penyesuaian tersebut. Namun, dia tidak memperinci lebih lanjut terkait kapan penyesuaian tersebut akan mulai dilaksanakan.

    Di sisi lain, dia mengingatkan WTO dalam putusannya mengakui langkah Uni Eropa untuk memperhitungkan hubungan perdagangan yang sejauh ini belum sepenuhnya terintegrasi, seperti pada masalah keamanan atau kesehatan. 

    Mechati juga menyoroti sikap WTO yang juga menegaskan legitimasi untuk mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan dalam pengaturan hubungan perdagangan internasional

    “Kami sepenuhnya memahami pernyataan WTO dan kami akan mematuhi aturannya, itulah yang penting,” kata Mechati.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan pemerintah menyambut baik Putusan Panel WTO pada 10 Januari 2025 lalu pada sengketa dagang terkait kelapa sawit yang telah diperjuangkan beberapa tahun silam. 

    “Pemerintah Indonesia menyambut baik Putusan Panel WTO pada sengketa dagang sawit dengan Uni Eropa yang dikaitkan dengan isu perubahan iklim, sebagai dasar agar Uni Eropa tidak sewenang-wenang dalam memberlakukan kebijakan yang diskriminatif,” ujarnya.

    Secara umum, Panel WTO menyatakan bahwa Uni Eropa (UE) melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit dari Indonesia dibandingkan dengan produk serupa yang berasal dari UE seperti rapeseed dan bunga matahari.  

    Uni Eropa juga terbukti membedakan perlakuan dan memberikan keuntungan lebih kepada produk sejenis yang diimpor dari negara lain seperti kedelai.

    Selain itu, Panel WTO menilai UE gagal meninjau data yang digunakan untuk menentukan biofuel dengan kategori alih fungsi lahan kelapa sawit berisiko tinggi (high ILUC-risk) serta ada kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi low ILUC-risk dalam Renewable Energy Directive (RED) II.  

    Oleh karena itu, UE diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakan di dalam Delegated Regulation yang dipandang Panel melanggar aturan WTO.

    Selanjutnya, berdasarkan peraturan WTO, jika tidak ada keberatan dari para pihak yang bersengketa, panel report akan diadopsi dalam kurun waktu 20—60 hari setelah disirkulasikan kepada Anggota WTO.

  • Mendag bahas peningkatan daya saing produk halal RI di pasar Australia

    Mendag bahas peningkatan daya saing produk halal RI di pasar Australia

    Kemendag terus berkomitmen meningkatkan daya saing produk halal ke pasar Australia sebagai bagian dari upaya mendorong ekspor

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Global Australian Halal Certification (GAHC) membahas peluang kerja sama dalam meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar Australia.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pasar produk halal di Australia tumbuh menjanjikan dan produk halal Indonesia harus mampu bersaing di pasar yang terus berkembang.

    “Kemendag membahas peluang kerja sama dengan GAHC untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di Australia. Selain itu, Kemendag terus berkomitmen meningkatkan daya saing produk halal ke pasar Australia sebagai bagian dari upaya mendorong ekspor,” ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dalam pertemuan tersebut, mengemuka upaya peningkatan daya saing produk halal Indonesia ke
    pasar Australia, melalui tiga cara, yakni menyediakan sertifikasi halal berstandar global. Tujuannya, untuk memperluas akses pasar ekspor.

    Kedua, meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memenuhi standar halal internasional. Ketiga, mendukung pemasaran produk halal UMKM di Indonesia dan luar negeri.

    Budi menyampaikan Australia merupakan negara tujuan ekspor produk halal Indonesia ke-18. Selama lima tahun terakhir (2019-2023), tren ekspor produk halal Indonesia ke Australia tumbuh 7,15 persen dan nilai ekspornya mencapai 515,27 juta dolar AS pada 2023.

    “Kami perkirakan, pasar produk halal Australia akan terus meningkat sebesar 6,1 persen untuk sepuluh tahun ke depan (2025-2034) dengan proyeksi nilai mencapai 26 miliar dolar AS pada 2034,” katanya.

    Sementara itu, peluang ekspor produk halal di pasar global masih cukup menjanjikan. Tren permintaan dunia untuk produk halal menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 9,13 persen dengan nilai proyeksi impor dunia mencapai 591,96 miliar dolar AS pada 2034.

    Untuk mendorong ekspor produk halal Indonesia, beberapa upaya yang telah dijalankan Kemendag adalah memberikan sertifikasi halal produk kosmetik dan bahan penyusun kosmetik untuk usaha kecil dan menengah.

    Sertifikasi diberikan kepada 18 pelaku usaha di 2023 dan 25 pelaku usaha di 2025. Upaya lainnya meliputi fasilitasi pada berbagai pameran kosmetik serta produk makanan dan minuman (mamin).

    Selain itu, berbagai produk kosmetik halal, mamin halal, dan fesyen juga diikutsertakan dalam berbagai pameran internasional, seperti Beautyworld Middle East Dubai, Beautyworld Saudi Arabia, Malaysia International Halal Showcase, Manila Food & Beverage Expo, ISM Middle East Dubai, Foodex Jepang, dan China International Import Expo.

    GAHC merupakan salah satu Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang berbasis di Australia. GAHC berkomitmen mendukung pertumbuhan industri halal secara global dan mendukung kegiatan diaspora Indonesia di Australia.

    Sebagai badan sertifikasi halal, GAHC telah terakreditasi di Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan di Australia melalui Department of
    Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF).

    GAHC melayani berbagai industri, termasuk pemotongan hewan (abattoir), perusahaan makanan, bahan baku (raw materials), obat-obatan, kosmetik, dan proses logistik.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR Berharap Pertumbuhan Industri Kripto Harus Dibarengi Regulasi yang Memadai

    DPR Berharap Pertumbuhan Industri Kripto Harus Dibarengi Regulasi yang Memadai

    Jakarta, Beritasatu.com – Pertumbuhan positif industri kripto di Indonesia seharusnya dibarengi dengan regulasi yang memadai. Pasalnya, pertumbuhan jumlah investor kripto di Indonesia saat ini tidak main-main.

    Mengacu data Kementerian Perdagangan tercatat terdapat kenaikan signifikan transaksi aset kripto di Indonesia yang mencapai angka Rp 556,53 triliun pada 2024 dari sebelumnya Rp 149,25 triliun di 2023.

    “Tercatat ada kenaikan yang sangat signifikan (transaksi aset) dalam perdagangan di bursa kripto di antara Rp 149,25 triliun (2023) ke Rp 556, 53 triliun (2024),” ungkap anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratulah.

    Menurutnya, potensi besar tersebut mestinya dijadikan peluang oleh masyarakat dalam meningkatkan investasi atau transaksi kripto di masa yang akan datang. Namun, Najib mengingatkan, agar pertumbuhan positif industri kripto tersebut dibarengi dengan regulasi yang memadai.

    “Perlu ada regulasi dan edukasi dalam menjaga perlindungan konsumen,” ungkap Najib.

    Sebenarnya, dari semua hal tersebut melalui UU P2SK terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal tersebut secara spesifik. “Di antaranya regulasi mengenai pengaturan perdagangan kripto,”  jelas Najib.

    Najib kembali menegaskan, agar bursa kripto semakin diminati masyarakat, para stakeholder terkait harus membuat regulasi yang kredibel. 

    “Pastikan regulasi industri kripto yang efisien transparan dan menjamin perlindungan konsumen untuk menjamin kepercayaan publik,” pungkasnya.

  • Wamendag Roro dukung bandara jadi tempat promosi produk ekspor

    Wamendag Roro dukung bandara jadi tempat promosi produk ekspor

    produk-produk Indonesia diharapkan dapat lebih dikenal dunia yang akhirnya mendukung peningkatan ekspor

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri mendukung agar bandara menjadi salah satu titik promosi produk ekspor Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan Wamendag Roro dalam Rapat Koordinasi Optimasi Layanan Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Novotel Ngurah Rai Airport Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

    Menurut Roro, bandara memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Indonesia, terutama Bandara I Gusti Ngurah Rai yang dilalui banyak wisatawan dan pelaku bisnis internasional setiap tahunnya.

    “Dengan menempatkan bandara sebagai titik promosi, produk-produk Indonesia diharapkan dapat lebih dikenal dunia yang akhirnya mendukung peningkatan ekspor,” ujar Roro dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Agar dapat menjadi etalase mempromosikan produk unggulan nasional yang baik, kata Roro, maka perlu didukung pula dengan infrastruktur bandara yang optimal.

    Dengan memiliki infrastruktur yang baik, bandara di Indonesia juga dapat disandingkan dengan bandara-bandara lainnya di dunia.

    “Selain itu, dengan kerja sama yang baik, hasil yang diharapkan dapat kita petik untuk kemajuan bangsa, termasuk pertumbuhan ekspor Indonesia,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Roro menyampaikan, UMKM Bali memiliki potensi yang sangat luas dan beragam. Berbagai produk seperti keramik, perhiasan, tenun, perawatan tubuh (body care) dan aroma terapi menjadi bagian dari kekayaan produk lokal yang menjanjikan.

    Melihat potensi ini, diperlukan upaya bersama untuk mengembangkan sektor UMKM agar lebih berdaya saing, termasuk memanfaatkan bandara dalam mempromosikan produk-produk tersebut ke tingkat internasional.

    Oleh karena itu, pihaknya mendukung optimalisasi layanan bandara dan berharap dapat dimaksimalkan dengan menampilkan produk-produk UMKM di bandara.

    Selain itu, Roro mengapresiasi kerja sama dengan Inggris terkait peluncuran sebuah platform, yaitu Melaju untuk infrastruktur berkelanjutan.

    Ia juga berharap rencana penerbangan langsung dari Inggris ke Indonesia dapat segera terwujud. Dengan adanya penerbangan langsung, produk ekspor Indonesia yang dipamerkan di bandara dapat lebih diuntungkan.

    “Ini juga dapat mendukung pencapaian target Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan ekspor Indonesia sebesar 7,1 persen (YoY) atau senilai 294,45 miliar dolar AS dan ekspor UMKM sebesar 9,63 persen (YoY) atau 19,33 miliar dolar AS pada 2025,” katanya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom sarankan penguatan misi diplomatik untuk perluas pasar ekspor

    Ekonom sarankan penguatan misi diplomatik untuk perluas pasar ekspor

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan peran perwakilan diplomatik Indonesia perlu diperkuat dalam mencari alternatif pasar ekspor untuk memitigasi dampak perang dagang Amerika Serikat, Rusia, dan China.

    “Pemerintah Indonesia jangan terjebak pada perang besar antara China dan Rusia versus Amerika Serikat, tapi harus melihat negara-negara alternatif untuk tujuan ekspor,” ucap Bhima Yudhistira Adhinegara di Jakarta, Kamis.

    Ia menuturkan salah satu peranan perwakilan diplomatik yang dapat membantu memperluas pasar ekspor produk-produk Indonesia adalah melakukan market intelligence, yakni mengumpulkan dan menganalisis tren serta persaingan pasar di negara tempat mereka ditugaskan.

    Kawasan Amerika Latin dan Afrika Utara, kata Bhima, seringkali dianggap sebagai pasar ekspor alternatif bagi produk-produk Indonesia.

    Namun, ia mengatakan bahwa diseminasi informasi mengenai tren pasar serta selera konsumen di kedua kawasan tersebut ke para produsen lokal masih terbatas, sehingga mereka tidak dapat membuat produk sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar internasional.

    “Kuncinya adalah di atase perdagangan dan juga KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di wilayah-wilayah potensial ini,” ujarnya.

    Ia menyatakan bahwa kini upaya perluasan perdagangan bilateral tidak lagi cukup dilakukan dengan penyelenggaraan expo atau pameran dagang.

    Bhima mengatakan bahwa upaya dalam memfasilitasi perdagangan bilateral perlu didorong juga dengan mempertemukan calon pembeli (buyer), penyedia jasa logistik, serta lembaga keuangan yang cocok untuk mengimplementasikan kerja sama perdagangan tersebut.

    Ia juga menuturkan bahwa penting untuk menargetkan produk atau komoditas spesifik yang menjadi kebutuhan di negara tersebut.

    Upaya tersebut juga dapat menjadi nilai tambah bagi Indonesia di tengah persaingan dengan sesama negara anggota BRICS yang sebagian besar juga merupakan produsen komoditas primer, seperti Brazil dan Afrika Selatan.

    “Jadi, kami menolak anggaran Kementerian Perdagangan, khususnya untuk perjalanan dinas diplomasi, dan mungkin anggaran untuk atase perdagangan itu dipangkas. Ini yang terjadi sekarang, banyak pemangkasan di sana, padahal kita butuh diplomasi bilateral yang lebih baik,” imbuhnya.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif 10 persen terhadap barang impor dari China mulai 1 Februari, yang dikhawatirkan oleh para analis dapat memicu perang dagang.

    Trump juga mengancam akan mengenakan tarif masuk 100 persen terhadap barang-barang yang diimpor dari negara-negara BRICS jika mereka tidak mencabut rencana untuk menciptakan mata uang alternatif yang bisa menyaingi dolar AS di pasar global.

    Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin menilai terlalu dini untuk membicarakan mata uang BRICS karena hal itu bukan tujuan utama organisasi tersebut saat ini, yakni mencapai kemajuan dan kesejahteraan universal.

    BRICS adalah aliansi ekonomi yang dibentuk pada 2006 dengan Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan sebagai anggota awal. Hingga kini terdapat lima negara anggota tambahan, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden dan Menhub Didesak Segera Atasi Darurat Keselamatan Transportasi Darat

    Presiden dan Menhub Didesak Segera Atasi Darurat Keselamatan Transportasi Darat

    loading…

    Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi segera mengambil langkah nyata dan terukur guna mengatasi permasalahan keselamatan transportasi darat. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi segera mengambil langkah nyata dan terukur guna mengatasi permasalahan keselamatan transportasi darat. Hal ini lantaran kecelakaan transportasi darat, terutama yang melibatkan bus pariwisata dan truk, terus terjadi tanpa ada perbaikan sistemik yang signifikan.

    “Menteri Perhubungan tidak bisa hanya diam. Langkah konkret harus segera diambil untuk mengatasi kecelakaan transportasi darat yang terus terjadi,” ujar Agus Pambagio, Dewan Penasihat MTI dan pengamat kebijakan publik.

    Agus menegaskan, upaya perbaikan tidak cukup hanya dengan imbauan, tetapi harus berupa kebijakan dan langkah–langkah konkret yang berdampak langsung pada peningkatan keselamatan.

    Seiring pertumbuhan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih mencapai angka di bawah 5%, Indonesia sudah mengalami tingginya angka kecelakaan yang merugikan secara ekonomi, merusak infrastruktur, dan mengorbankan banyak nyawa.

    “Kalau sekarang saja sudah seperti ini, bagaimana nanti jika pertumbuhan ekonomi mencapai 8%? Mau sebesar apa lagi kerugian dan korban kematian yang kita tanggung?” tegas Ketua Umum MTI Damantoro.

    Dia menambahkan, negara lain yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% saja mampu mengatasi ODOL melalui regulasi tegas dan komitmen bersama seluruh kementerian.

    “Presiden Prabowo harus langsung memimpin upaya nasional untuk memperbaiki sistem keselamatan transportasi secara menyeluruh. Transportasi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, dan jika ekonominya tumbuh, pemerintah akan memiliki lebih banyak anggaran untuk mendanai program-program kesejahteraan seperti makanan bergizi gratis,” ujarnya.

    Menurutnya, harus segera dilakukan Rapat Kabinet Terbatas darurat antara Presiden dengan Menko Infrastruktur, Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri PU, Menteri BUMN, dan Polri.

    Kecelakaan akibat ODOL sering kali hanya menyeret sopir ke meja hijau, sementara pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, dan pemilik barang yang seharusnya turut bertanggung jawab, luput dari hukuman.