Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Mendagri Minta Pemda Optimalkan Tujuh Kanal Penyaluran Beras SPHP

    Mendagri Minta Pemda Optimalkan Tujuh Kanal Penyaluran Beras SPHP

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan tujuh kanal penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan potensi kenaikan harga beras di daerah.

    Tito menjelaskan tujuh kanal penyaluran beras SPHP tersebut meliputi pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, outlet pangan binaan dan Gerakan Pasar Murah (GPM) Pemda, outlet Badan Usaha Milik Negara (BUMN), outlet instansi pemerintahan, Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, serta swalayan atau toko modern.

    Menurut Tito, Pemda berperan dalam menjaga suplai dan harga beras di lapangan melalui jalur distribusi yang sudah disiapkan.

    “(Pemda) operasi rutinlah. Operasi yang dikerjakan tetap mengeluarkan beras SPHP melalui tujuh jalur yang sudah ditetapkan oleh Bapak Mentan, Pak Menko Pangan, Pak [Dirut] Bulog, pengecer pasar rakyat,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

    “Dan tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan salah satu usulan kepada Pemda untuk menggiatkan kepala pasar-kepala pasarnya,” sambungnya.

    Tito juga menekankan pentingnya sinergi dengan BUMN pangan seperti ID Food dan instansi pemerintah yang memiliki jaringan distribusi kuat, seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan. Selain itu, promosi beras SPHP oleh Perum Bulog serta jalur distribusi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan ritel modern juga harus dimaksimalkan untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke masyarakat.

    “Nah, kemudian juga dilakukan operasi khusus. Operasi khusus ini dilakukan dengan prioritas di daerah yang katakanlah di atas 1% kenaikannya,” ujar Tito.

    Selain membahas stabilisasi beras, Tito juga menyinggung perkembangan inflasi nasional. Ia menyampaikan bahwa inflasi Indonesia secara year-on-year (YoY) September 2025 dibanding September 2024 tercatat sebesar 2,65%.

    Angka ini dinilai cukup baik dari sisi produsen maupun konsumen. Dua penyumbang utama inflasi adalah sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta sektor makanan, minuman, dan tembakau. Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di antaranya emas perhiasan.

    “Harga emas naik 40% saat ini, tertinggi dalam sejarah, sehingga akhirnya mendongkrak semua, seluruh negara juga karena harganya naik, otomatis banyak yang beli emas, termasuk di Indonesia,” kata Tito.

    Untuk kelompok makanan, Tito menyoroti beberapa komoditas yang perlu diwaspadai, seperti cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Adapun harga beras secara umum masih terkendali, namun tetap membutuhkan perhatian khusus di daerah-daerah yang mencatat kenaikan di atas 2%.

    “Yang perlu kita waspadai adalah harga-harga (beras)-nya mungkin di atas 2% lah. Nah, kalau di atas 2%, jadi hanya 8 kabupaten, (terdiri dari) Intan Jaya, Barito Timur, Pulang Pisau, Bima, Puncak Jaya, Tangerang, Sukabumi, Sumba Tengah,” ungkap Tito.

    Sebagai informasi, Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman.

    Hadir secara langsung antara lain Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan serta para kepala daerah di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan ini secara daring.

    (akd/ega)

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: Daftar 10 Kasus Korupsi Ditangani Kejagung-Polri

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: Daftar 10 Kasus Korupsi Ditangani Kejagung-Polri

    Bisnis.com, JAKARTA — Prabowo Subianto resmi satu setahun dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) sejak Minggu (20/10/2025).

    Sepanjang menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia, para penegak hukum baik itu Kejagung, KPK hingga Polri telah banyak mengungkap kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).

    Salah satu penindakan korupsi yang paling disorot itu saat menetapkan saudagar minyak tersohor di Indonesia, yakni Riza Chalid dalam kasus tata kelola minyak dan produk kilang periode 2018-2023.

    Berikut daftar 10 kasus korupsi yang ditindak parat penegak hukum sepanjang satu tahun pemerintahan Prabowo

    1. Kasus Ronald Tannur dan Zarof Ricar

    Pasca tiga hari Prabowo jadi Presiden, Kejagung telah menetapkan tiga hakim PN Surabaya atas vonis bebas yang dijatuhkan dalam perkara penganiayaan hingga tewas Ronald Tannur terhadap kekasihnya Dini Sera.

    Tiga hakim yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Erintuah Damanik, dan Mangapul, dan Heru Hanindyo. Perkara ini berkembang hingga menetapkan tiga tersangka lainnya mulai dari Ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja.

    Selanjutnya, pengacara Ronald Tannur Lisa Rachmat; mantan Hakim Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono, dan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar.

    Dalam perkara ini, pihak Ronald Tannur telah ‘kong kalikong’ dengan Rudi dalam mengatur majelis hakim dengan menunjuk Erintuah Cs. Singkatnya, usai adanya praktik suap ini majelis hakim menetapkan vonis bebas terhadap terdakwa Ronald Tannur.

    Hal itu terbukti usai mereka resmi divonis tujuh tahun untuk Erintuah dan Mangapul, serta Heru dihukum 10 tahun pidana. Sementara itu, Lisa Rachmat 11 tahun dan kini diperberat menjadi 14 tahun di PT DKI.

    Selanjutnya, Meirizka tiga tahun pidana dan Zarof Ricar divonis 16 tahun penjara dan diperberat menjadi 18 tahun penjara di PT DKI dalam sidang banding.

    Selain itu, saat proses penegakan hukum perkara ini, korps Adhyaksa telah menyita aset sebesar Rp920 miliar hingga emas 51 kg di kediaman Zarof di kawasan Senayan, Jakarta.

    Uang itu diduga dikumpulkan Zarof lantaran terkait kasus gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung selama 2012-2022.

    2. Tom Lembong di Kasus Gula

    Masih di bulan yang sama saat Prabowo dilantik, eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara importasi gula di Kemendag pada periode 2015-2016.

    Dalam perkara ini Tom disebut telah melakukan praktik korupsi yang menguntungkan korporasi melalui kebijakannya untuk mengimpor gula saat menjadi Mendag. Total ada 11 tersangka termasuk dari sembilan bos swasta dan Mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) Charles Sitorus.

    Kemudian, Tom dinyatakan bersalah dan divonis 4,5 tahun pidana dalam perkara ini. Namun, bak tersambar petir di siang bolong, Tom telah mendapatkan pengampunan melalui abolisi yang diberikan Prabowo.

    Tom pun telah dibebaskan dari penjara menjelang HUT ke-80 RI atau tepatnya pada Jumat (1/8/2025). Dalam pernyataan perdananya usai keluar penjara, Tom menyampaikan apresiasi kepada Prabowo dan seluruh pihak yang terlibat dalam memberikan abolisi tersebut.

    “Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemberian abolisi serta pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya,” kata Tom Lembong di Lapas Cipinang, Jakarta Timur.

    3. Kasus Eks Dirjen Kemenkeu Isa

    Kejagung telah menetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata (IR) dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya pada Jumat (7/2/2025).

    Isa ditetapkan sebagai tersangka atas kaitannya sebagai Kepala Biro Asuransi pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) 2006-2012.

    Dalam dakwaannya, Isa terseret kasus ini lantaran telah selaku Kabiro Bapepam-LK telah memberikan persetujuan kepada Jiwasraya untuk memasarkan produk asuransi JS Saving Plan.

    Padahal, Isa mengetahui kala itu Jiwasraya tengah mengalami insolvensi atau kondisi perusahaan tidak sehat. Perbuatannya itu kemudian dinilai telah merugikan keuangan negara.

    Adapun, Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa eks Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata telah merugikan keuangan negara sebesar Rp90 miliar dalam kasus korupsi Jiwasraya.

    Kerugian keuangan negara itu dihitung berdasarkan reinsurance fund yang dibayarkan ke Provident Capital Indemnity sejumlah Rp50 miliar pada 12 Mei 2010.

    Kemudian, reinsurance fund ke Best Meridian Insurance Company sejumlah Rp 24 miliar pada 12 September 2012; dan reinsurance fund II ke Best Meridian Insurance Company sebesar Rp 16 miliar pada 25 Januari 2013.

    4. Tata Kelola Minyak dan Produk Kilang

    Pada awal tahun, publik dihebohkan oleh kasus tata kelola minyak pada Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) tahun 2018-2023.

    Bukan tanpa sebab, kasus ini disorot lantaran sempat ada isu bahwa praktik dugaan korupsi ini ada kegiatan mengoplos BBM. Namun, isu tersebut telah terbantahkan dalam dakwaan eks Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

    Total, ada 18 tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini mulai dari dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker, kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.

    Adapun, akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp285,1 triliun.

    5. Riza Chalid jadi Tersangka

    Masih di kasus tata kelola minyak, pengusaha minyak kesohor Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (10/7/2025). Riza termasuk pada 18 tersangka yang ditetapkan sebelumnya.

    Dia ditetapkan sebagai tersangka atas statusnya sebagai beneficiary owner PT Orbit Terminal Merak.

    Dalam kasus ini, Riza diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak.

    Dalam dakwaan anaknya, Kerry Adrianto. Riza Chalid juga diduga telah diuntungkan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 sebanyak Rp2,9 triliun bersama anak dan koleganya. Keuntungan itu diperoleh dari penyewaan terminal BBM.

    Adapun, korps Adhyaksa menyatakan bahwa pihaknya bersama Hubinter Polri telah berkoordinasi dengan Interpol pusat untuk menetapkan status red notice terhadap Riza. Proses red notice itu dilakukan setelah Riza Chalid ditetapkan sebagai buron dalam kasus ini.

    6. Kasus Dugaan Korupsi Sritex

    Masih dalam setahun Prabowo menjabat, Kejagung juga telah mengusut kasus Sritex. Secara total telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank ke Sritex Group.

    Belasan tersangka itu mulai dari, eks Dirut Bank BJB, Yuddy Renaldi (YR); mantan Dirut Bank Jateng, Supriyatno (SP); eks Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa (ZM) hingga duo Lukminto sebagai bos Sritex yakni Iwan Setiawan Lukminto (ISL) dan Iwan Kurniawan Lukminto (IKL).

    Dalam perkara ini, bos Sritex diduga telah ber kongkalikong untuk mendapatkan kredit dari sejumlah bank termasuk bank daerah. Namun, seharusnya izin kredit itu tidak bisa diterima. Pasalnya, berdasarkan informasi dari lembaga pemeringkatan kredit, Sritex berada di bawah standar perusahaan yang bisa diberikan pinjaman dana.

    Di samping itu, uang pinjaman ini juga diduga dibelanjakan untuk aset non produktif perusahaan seperti aset tanah di Solo dan Yogyakarta.

    Penyidik korps Adhyaksa juga menyatakan kerugian negara yang timbul dari kasus dugaan korupsi ini menjadi Rp1,08 triliun.

    7. Kasus Suap Vonis CPO Korporasi 

    Dalam perkara suap ini, Kejagung telah menetapkan delapan tersangka. Mereka yakni eks Kepala PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanto dan panitera PN Jakarta Pusat, Wahyu Gunawan.

    Kemudian, tiga hakim non-aktif di pengadilan PN Jakarta Pusat mulai dari dari Djuyamto, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharuddin juga turut dilimpahkan hari ini.

    Selain itu, advokat Ariyanto Bakri (AR) dan Marcella Santoso (MS), serta Head of Social Security and License Wilmar Group Muhammad Syafei (MSY) turut menjadi tersangka.

    Kasus ini bermula saat majelis hakim yang dipimpin Djuyamto memberikan vonis bebas terhadap tiga grup korporasi di kasus minyak goreng. Djuyamto dijadikan tersangka atas perannya yang diduga menerima uang suap bersama dua hakim lainnya sebesar Rp22,5 miliar.

    Adapun, uang itu disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, penyerahannya dilakukan melalui pengacara Ariyanto dan Panitera PN Jakut, Wahyu Gunawan.

    Sejatinya, Syafei telah menyiapkan Rp20 miliar untuk meminta para “wakil tuhan” itu bisa memberikan vonis lepas terhadap tiga terdakwa group korporasi, mulai dari Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.

    Namun, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta meminta uang itu digandakan menjadi Rp60 miliar. Singkatnya, permintaan itu disanggupi Syafei dan vonis lepas diketok oleh Djuyamto Cs.

    8. Kasus Obstruction of Justice

    Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam perkara perintangan ini. Empat tersangka, yakni advokat Marcella Santoso (MS); dosen sekaligus advokat Junaidi Saibih (JS); eks Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar (TB); dan Ketua Cyber Army, M Adhiya Muzakki (MAM).

    Dalam catatan Bisnis, terdapat tiga kasus yang baru diduga dirintangi oleh para tersangka. Mulai dari, kasus tata niaga timah dan kasus importasi gula Tom Lembong.

    Pada intinya, keempat tersangka itu bekerja sama dalam membuat narasi negatif untuk menyudutkan kinerja penyidik khususnya pada perkara korupsi timah, importasi gula dan fasilitas impor crude palm oil alias CPO.

    9. Nadiem Makarim di Kasus Chromebook

    Nadiem Makarim telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (9/10/2025) dalam kasus pengadaan terkait Chromebook periode 2019-2022.

    Nadiem ditetapkan sebagai tersangka karena perannya saat menjadi Mendikbudristek. Dia memiliki peran penting dalam dugaan korupsi. Pasalnya, pendiri Go-Jek tersebut diduga memerintahkan pemilihan Chromebook untuk mendukung program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.

    Secara terperinci perannya dalam kasus ini mulai dari melakukan pertemuan dengan pihak Google hingga akhirnya sepakat untuk menggunakan Chrome OS dalam proyek pengadaan TIK di Kemendikbudristek.

    Padahal, pada era Mendikbud Muhadjir Effendy, pengajuan produk Chromebook dari Google sudah ditolak karena tidak efektif jika digunakan untuk daerah 3T.

    Nadiem juga diduga telah mengunci Chrome OS melalui lampiran pada Permendikbud No.5/2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan TA.2021.

    Adapun, Nadiem juga telah melakukan upaya hukum untuk melepaskan status tersangkanya melalui gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Selasa (23/9/2025).

    Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan untuk menolak permohonan gugatan praperadilan dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

    Sebab, penetapan tersangka Nadiem oleh penyidik Kejagung telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku, artinya status tersangka Nadiem tetap sah dan tidak digugurkan.

    Selain Nadiem, Kejagung juga telah menetapkan tersangka lainnya yakni, Jurist Tan selaku Stafsus Mendikbudristek tahun 2020–2024 dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek.

    Kemudian, Sri Wahyuningsih (SW) selaku eks Direktur SD di Kemendikbudristek dan Mulyatsyah selaku eks Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kemendikbudristek.
    Sri dan Mulyatsyah merupakan KPA dalam proyek pengadaan pendidikan ini.

    Adapun, Kejagung juga telah menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1,9 triliun. Kerugian negara itu timbul dari perhitungan selisih kontrak dengan harga penyedia dengan metode ilegal gain. Perinciannya, item software Rp480 miliar, dan Mark up dari selisih harga kontrak diluar CDM senilai Rp1,5 triliun.

    10. Kasus PLTU Halim Kalla

    Polri melalui Kortastipidkor tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU 1 di Mempawah, Kalimantan Barat pada 2008-2018. Total ada empat tersangka dalam perkara ini mulai dari eks Dirut PLN Fahmi Mochtar.

    Kemudian, adik dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 sekaligus Direktur PT BRN Halim Kalla (HK), Dirut PT BRN berinisial RR dan Dirut PT Praba berinisial HYL.

    Kasus ini bermula saat PT PLN mengadakan lelang ulang untuk pekerjaan pembangunan PLTU 1 di Kalimantan Barat. PLTU itu nantinya akan memiliki output sebesar 2×50 MegaWatt.

    Dalam proyek itu, tersangka Fahmi Mochtar (FM) diduga melakukan pemufakatan jahat dengan pihak swasta untuk memenangkan salah satu penyedia.

    Modusnya, mulai dari panitia pengadaan PLN meloloskan KSO BRN-Alton-OJSEC meskipun tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis pembangunan PLTU tersebut.

    Pada 2009, KSO BRN justru mengalihkan pekerjaan kepada pihak ketiga yakni PT Praba Indopersada dengan kesepakatan pemberian imbalan. Hal itu dilakukan sebelum adanya tandatangan kontrak.

    Singkatnya, hingga berakhirnya kontrak KSO BRN maupun PT PI tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dan hanya bisa menyelesaikan 57% pembangunan. Oleh karena itu, diberikan perpanjangan kontrak hingga 10 kali hingga Desember 2018.

    Namun, lagi-lagi KSO BRN dan perusahaan pihak ketiga tidak mampu menyelesaikan pekerjaan itu dan hanya bisa mengeluarkan sampai 85,56%. Alasan mangkraknya proyek itu lantaran KSO BRN memiliki keterbatasan keuangan.

    Padahal, KSO BRN telah menerima pembayaran dari PT PLN sebesar Rp323 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Atas perbuatan tersangka itu telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,35 triliun (jika pengeluaran dollar PLN dihitung dengan kurs saat ini).

    Perinciannya, kerugian negara itu dihitung dengan pengeluaran dana PT PLN (Persero) sebesar Rp323 miliar dan US$62,4 (Rp1,03 triliun) yang tidak sesuai ketentuan dan tidak memberikan manfaat atas pembangunan PLTU 1 Kalbar yang mangkrak.

  • Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    “Dari data di lembaga survei RILIS yang kami temukan, untuk sementara, Pak Andi Amran Sulaiman dan Pak Purbaya Sadewa masuk dalam divisi I yang memperoleh tingkat kepuasan tertinggi atas kinerjanya. Mereka adalah sebagai menteri pertanian dan menteri keuangan,” katanya.

    Sementara itu, kata Arman, para menteri yang masuk dalam kategori divisi II sebanyak 6 orang. Mereka adalah Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 78,8%, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono 72,4%, Menteri Agama Nasarudin Umar 72,1%, Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsoedin 70,6%, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 70,2% dan Agus Gumiwang Kartasasmita 70,1%.

    Direktur Riset Lingkaran Strategis (RILIS) Arman Salam

    Dibawahnya, ada divisi III. Yaitu para menteri yang memiliki tingkat kepuasan publik atas kinerjanya dibawah 70%. Mereka antara lain, Menlu Sugiono 69,5%, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 68,1%, Menko Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 63,4%, Menteri Pendidikan Tinggi dan IPTEK Brian Yuliarto 61,4%, Mendagri Tito Karnavian 61,3%, Menhub Dudy Purwagandhi 61,3%, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan 61,2%, Menpora Erick Thohir 61,2 dan Menkes Budi Gunadi Sadikin 60,2%.

    Selanjutnya, Arman menyebutkan sejumlah menteri yang masuk kategori divisi IV dengan tingkat kepuasan dibawah 60%. Mereka antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 57,8%, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq 57,4%, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choirul Fauzi dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini masing-masing di angka 56,8%.

  • RI Punya Cita Rasa Unggul, Kemendag Ungkap Peluang Ekspor Mamin ke AS

    RI Punya Cita Rasa Unggul, Kemendag Ungkap Peluang Ekspor Mamin ke AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan, Fajarini Puntodewi, meyakinkan pelaku usaha Indonesia di bidang makanan dan minuman (mamin) untuk pantang menyerah menembus pasar Amerika Serikat (AS). Pasalnya, mamin Indonesia memiliki keunggulan cita rasa dan diversifikasi produk bernilai tambah.

    Namun, tantangan yang harus dihadapi adalah realitas saat memenuhi persyaratan ekspor produk mamin ke AS. Hal tersebut disampaikan Puntodewi saat membuka Forum “Navigasi Tantangan Regulasi dan Optimalisasi Peluang Bisnis untuk Produk Makanan dan Minuman Indonesia Menembus Pasar AS” di sela Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Sabtu (18/10).

    “Industri mamin Indonesia merupakan salah satu sektor unggulan yang terus tumbuh pesat. Kekayaan sumber daya alam, kearifan lokal, serta warisan makanan nusantara menjadikan produk kita memiliki daya tarik tersendiri di mata dunia. Namun, ketika berbicara ekspor ke pasar AS, kita dihadapkan pada realitas yang cukup menantang, seperti berbagai regulasi ketat, standar keamanan pangan, serta dinamika persaingan global yang sangat tinggi,” ujar Puntodewi dikutip Minggu (19/10/2025).

    Dia melanjutkan, pasar AS dikenal sebagai pasar yang memberi perhatian lebih terhadap kesehatan konsumen. Regulasi yang diterapkan lembaga seperti Food and Drug Administration (FDA) menuntut kepatuhan tinggi terhadap aspek label, kandungan gizi, bahan baku, hingga proses produksi.

    Oleh karena itu, memahami regulasi bukan hanya soal kepatuhan administratif, melainkan juga langkah strategis untuk membangun kepercayaan dan reputasi produk Indonesia di mata konsumen AS.

    “Banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki produk luar biasa, tapi belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikat seperti FDA registration, nutrition facts labelling, hingga standar keamanan pangan seperti Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) dan ISO 22000. Hal-hal ini yang perlu didorong melalui forum bisnis seperti ini agar pelaku usaha mamin Indonesia mendapat informasi dan wawasan mengenai peluang menembus pasar AS berikut dengan regulasi yang berlaku di sana,” kata dia.

    “Mari kita jadikan tantangan regulasi sebagai batu loncatan menuju profesionalisme yang lebih tinggi, dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya bagi produk Indonesia untuk berdiri sejajar dengan merek dunia. Dengan kolaborasi, ketekunan, dan semangat pantang menyerah, saya yakin cita rasa Indonesia akan terus menginspirasi dan dinikmati masyarakat dunia,” lanjut Puntodewi.

    Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Los Angeles Kumara Jati memaparkan peluang bisnis mamin Indonesia, khususnya di pasar pantai barat AS.

    “Konsumen AS banyak melakukan transaksi melalui platform niaga elektronik. Untuk itu, salah satu cara mencari peluang produk mamin yang diminati pasar AS bisa dengan mengamati platform niaga elektronik yang populer di AS. Dinamika ekonomi global saat ini juga memberi peluang bagi perluasan pasar ekspor produk Indonesia di AS karena banyak perusahaan melakukan strategi ulang untuk menemukan sumber alternatif bahan baku maupun produk ke negara-negara pemasok, termasuk Indonesia,” papar Kumara.

    Sementara Kepala ITPC Chicago Dhonny Yudho Kusuma memaparkan mengenai karakteristik pasar di pantai timur AS sehingga dapat memberi gambaran kepada eksportir dan calon eksportir untuk menentukan produk mamin yang tepat untuk diekspor ke AS. Dia menjelaskan bahwa karakteristik produk mamin yang semakin diminati adalah produk yang memenuhi aspek berkelanjutan dan mamin sehat.

    Konsumen AS, menurut Dhonny, lebih memilih produk-produk organik, sehat, dan tersertifikasi ramah lingkungan untuk meningkatkan nilai jual. Adapun Regulatory Advisor USA Food and Drug Administration (FDA) Registrar Corp Agus Setiawan memberikan pemaparan mengenai persyaratan ekspor produk mamin yang perlu diperhatikan, yaitu registrasi FDA, prior notice untuk keperluan izin pengapalan, persyaratan lanjutan untuk produk mamin olahan dalam kaleng dan difermentasi, label nutrisi, bahan baku yang diperbolehkan, dan aspek keamanan pangan.

    Agus juga menekankan pentingnya eksportir untuk terhubung dengan agen FDA yang berkedudukan di AS untuk bisa memenuhi persyaratan ekspor. Salah satu peserta asal Tegal, Jawa Tengah, Diana Sucahyo yang memiliki produk kopi dan olahan kopi menyatakan bahwa fasilitasi pemerintah sangat dibutuhkan agar produk UMKM mendapat akses pasar yang lebih luas di AS setelah dokumen persyaratan telah dipenuhi.

    “Manfaat forum seperti ini sangat banyak, tapi intinya adalah bagaimana kami mengharapkan pemerintah dapat membantu UMKM seperti saya, untuk bisa menembus pasar AS. Lewat forum ini saya bertemu dengan buyer dan tadi langsung banyak diskusi agar produk kami dapat memenuhi kebutuhan pasar AS. Kami ingin produk kami juga bisa masuk ke supermarket atau kafe di AS,” ungkapnya.

    AS merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia termasuk untuk produk mamin olahan. Pada 2024, ekspor produk makanan dan minuman Indonesia ke AS mencapai US$ 1,02 miliar atau 18,06% dari total ekspor mamin olahan Indonesia ke dunia.

    Nilai tersebut meningkat sebesar 4,18% dibandingkan pada 2023. Sementara itu, ekspor produk mamin pada semester I-2025 sebesar US$ 512,63 juta atau meningkat sebesar 1,71% dibandingkan semester I-2024 yang mencapai US$ 504 juta. Produk mamin Indonesia yang sudah banyak diekspor ke AS adalah udang kemasan (29,88%), nanas kemasan (7,42%), tuna kemasan (3,67%), biskuit manis (2,67%), gula-gula (1,78%) dan pasta (1,51%).

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemendag Dorong Peningkatan Ekspor ke Timur Tengah

    Kemendag Dorong Peningkatan Ekspor ke Timur Tengah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perdagangan terus berupaya meningkatkan kinerja ekspor melalui pembukaan akses pasar serta memberi dorongan pelaku usaha untuk aktif memanfaatkan perjanjian dagang di Kawasan Timur Tengah. Upaya ini ditempuh melalui skema Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) danIndonesia-Iran Preferential Trade Agreement (PTA).

    Kedua perjanjian ini memberikan peluang besar bagi peningkatan ekspor produk unggulan Indonesia di tengah dinamika global. Hal tersebut dikemukakan Direktur Perundingan Bilateral Kemendag Danang Prasta Danial saat membuka seminar bertajuk “Potensi Bisnis Indonesia di Timur Tengah (UAE, Iran) melalui UAE CEPA dan Iran PTA”, Sabtu, (18/10). Seminar ini bagian dari rangkaian acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten.

    “Hal paling penting adalah memanfaatkan perjanjian dagang yang ada secara maksimal. Jangan sampai perjanjian dagang yang sudah ada hanya berhenti pada kesepakatan di atas kertas, kita harus bisa mengoptimalkan pemanfaatannya. Dengan perjanjian dagang tersebut, kita memperoleh akses pasar yang jauh lebih mudah,” ujar Danang dikutip Minggu (19/10/2025).

    Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Dubai Widy Haryono menyampaikan, pasar Uni Emirat Arab (UEA) terus menunjukkan tren positif. Namun, pelaku usaha Indonesia perlu memahami karakteristik pasar dan konsumen di kawasan itu untuk bisa masuk pasar tersebut.

    “Mayoritas penduduk UEA merupakan ekspatriat dari berbagai negara. Setiap kelompok memiliki preferensi budaya dan perilaku konsumsi berbeda. Produk Indonesia memiliki peluang besar untuk masuk dan diterima asalkan mampu menyesuaikan dengan selera dan kebutuhan dari berbagai komunitas tersebut,” ujar Widy.

    Wakil Ketua Komite Bilateral Iran dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Broto Probohascaryo, menyampaikan, Iran menawarkan berbagai peluang strategis bagi pelaku usaha Indonesia. Salah satunya melalui pemanfaatan perjanjian Indonesia-Iran PTA yang memberikan keuntungan tarif bagi produk-produk ekspor Indonesia.

    “Indonesia juga telah menandatangani perjanjian dagang dengan Iran pada 23 Mei 2023. Meskipun demikian, perjanjian ini masih dalam proses ratifikasi Pemerintah Indonesia. Melalui perjanjian ini, banyak tarif produk ekspor Indonesia yang diturunkan, bahkan ada yang menjadi nol persen. Perjanjian ini memberi keunggulan kompetitif besar bagi produk kita,” ujar Broto.

    Broto menambahkan, Iran juga berperan sebagai hub kawasan sehingga dapat memperluas akses pasar bagi produk ekspor Indonesia.

    “Selain itu, Iran memiliki sejumlah zona bebas yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha Indonesia sebagai pintu masuk produk ke kawasan sekitarnya,” jelas Broto.

    Co-Founder Jatra Design Studio Dina Istova turut menyampaikan pengalamannya dalam menembus pasar Timur Tengah, khususnya UEA dan Iran. Dina menuturkan, kunci sukses memasuki pasar tersebut bukan hanya terletak pada produk, tetapi juga pada kemampuan membaca budaya dan membangun relasi jangka panjang.

    “Orang Timur Tengah suka suasana kekeluargaan. Jadi, ketika mereka datang ke sini, kami sambut seperti keluarga sendiri. Hal kecil tapi bagi mereka sangat berarti. Mereka merasa dihargai dengan tulus, bukan sekadar transaksi. Ketika rasa percaya itu tumbuh, mereka tidak akan mudah berpindah ke penyedia lain meskipun mungkin ada yang lebih murah,” urai Dina.

    Selanjutnya, perwakilan dari PT Bin Auf Exindo Indonesia Aswin Dwi Ramadhan yang juga menjadi peserta di seminar tersebut menyampaikan antusiasmenya mengikuti seminar ini. Menurutnya, seminar ini sangat berdampak positif bagi pelaku usaha yang ingin merambah pasar internasional.

    “Kesan saya luar biasa. Acara ini sangat bagus dan mendukung pelaku usaha Indonesia yang ingin memperluas pasar ke luar negeri. Harapannya, acara seperti ini bisa rutin diadakan agar banyak pelaku usaha bisa merasakan manfaatnya,” pungkas Aswin.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Transaksi Pangan Nusa Expo Dilirik Buyer Internasional

    Transaksi Pangan Nusa Expo Dilirik Buyer Internasional

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perdagangan mendorong produk kuliner untuk mendunia melalui Pangan Nusa Expo 2025. Pangan Nusa Expo 2025 menjadi ajang bagi para pelaku usaha kuliner lokal untuk memperkenalkan kuliner Nusantara ke kancah dunia.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap Pangan Nusa Expo 2025 menarik minat buyers internasional, yaitu Belanda, Malaysia, Italia, Australia, dan Singapura

    “Dan menghasilkan kerja sama ekspansi kuliner ke luar negeri dengan potensi sendiri Rp 121,2 miliar,” kata dia dalam Closing Ceremony Trade Expo Indonesia 2025 ke-40, Minggu (19/10/2025).

    Selain itu, Pangan Nusa Expo 2025 mencatat potensi transaksi atau business matching senilai Rp 37,6 miliar dan transaksi on the spot senilai Rp 2,4 miliar.

    “Hasil ini akan memperkuat ekspor jasa Indonesia, khususnya kuliner dan retail,” kata Busan.

    Busan merinci potensi transaksi sebesar Rp 37,6 miliar merupakan transaksi dengan retail modern, PT KAI (Persero), dan Perwakilan Perdagangan.

    “Jadi kita memberikan memfasilitasi para UMKM pangan ini untuk melakukan business matching dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) dan KAI,” terang dia.

    Pangan Nusa Expo 2025 digelar pada 15-18 Oktober 2025 di ICE BSD. Mengusung tema “Taste the Diversity of Indonesian Delicacy”, Pangan Nusa Expo 2025 menjadi panggung bagi ratusan pengusaha kuliner dan pangan lokal pilihan untuk memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia ke dunia.

    Sebagai informasi, Pangan Nusa Expo 2025 menghadirkan 186 produk kuliner siap santap dan produk makanan berkualitas dari seluruh provinsi di Indonesia. Digelar bersamaan dengan Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, cita rasa kuliner Nusantara juga mendapat kesempatan dilirik pengunjung mancanegara.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • TEI 2025 ‘Diserbu’ 34.550 Pengunjung, Transaksi Capai Rp 376,2 T

    TEI 2025 ‘Diserbu’ 34.550 Pengunjung, Transaksi Capai Rp 376,2 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perdagangan Budi Santoso resmi menutup perhelatan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 Tahun 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Minggu (19/10). Hingga jelang penutupan, hari ini pukul 13.00 WIB pameran ekspor terbesar di Indonesia ini mencatatkan capaian membanggakan dengan nilai transaksi total mencapai US$ 22,80 miliar atau setara dengan Rp 376,20 triliun, melampaui target awal sebesar US$ 16,5 miliar.

    “Hingga pukul 13.00 WIB hari ini, capaian transaksi tercatat USD 22,80 miliar dan masih akan terus bertambah melebihi US$ 23 miliar. Capaian ini menunjukkan bahwa produk-produk Indonesia tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga menjadi primadona di pasar global. TEI ke-40 membuktikan kekuatan sumber daya alam dan manusia Indonesia dalam menghasilkan produk ekspor unggul dan berkelanjutan,” ujar Mendag Busan, Minggu (19/10/2025).

    Selama lima hari penyelenggaraan, TEI 2025 dikunjungi 34.550 orang dari 131 negara, melampaui target 30.000 pengunjung. Khusus buyer luar negeri, tercatat sebanyak 8.045 orang dari 130 negara dengan jumlah terbanyak berasal Malaysia dengan 769 buyer, Tiongkok 605 buyer, India 594 buyer, Nigeria 509 buyer, dan Mesir 406 buyer.

    Sementara untuk jumlah peserta pameran mencapai 1.619 perusahaan, lebih tinggi dari target 1.500 peserta. Adapun rincian peserta untuk Zona Makanan, Minuman dan Produk Pertanian, Perizinan dan Waralaba sebanyak 623 perusahaan; Zona Fesyen Gaya Hidup sebanyak 603 perusahaan, dan Zona Manufaktur dan Jasa sebanyak 393 perusahaan.

    Dari sisi transaksi, perdagangan barang mencatat USD 17,90 miliar, perdagangan jasa US$ 443,70 juta, dan investasi US$ 4,37 miliar. Transaksi ini terdiri atas nota kesepakatan (MoU) senilai US$ 22,70 miliar, transaksi di area pameran (fairground) sebesar US$ 71,60 juta, dan penjajakan kerja sama bisnis (business matching) senilai US$ 63,40 juta atau naik 88% dibandingkan 2024. Khusus produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), gelaran ini mencatatkan transaksi sebesar US$ 474,70 juta atau sekitar Rp 7,80 triliun.

    Di TEI ke-40, negara dengan transaksi tertinggi adalah India dengan nilai US$ 4,30 miliar, Belanda (US$ 3,90 miliar), Vietnam (US$ 3,30 miliar), Filipina (US$ 3,10 miliar), dan Tiongkok (US$ 2,40 miliar). Sementara produk paling diminati meliputi produk pertambangan senilai US$ 5,50 miliar, logam mulia (US$ 2,70 miliar), minyak kelapa sawit dan turunannya (US$ 2,30 miliar), arang dan briket (US$ 1,60 miliar), serta suku cadang (US$ 1,40 miliar).

    Selain pameran utama, kegiatan Pangan Nusa Expo 2025 juga mencatat keberhasilan dengan potensi kerja sama ekspansi kuliner ke luar negeri senilai US$ 7,30 juta, serta potensi transaksi business matching Rp 37,60 miliar dan transaksi langsung (on the spot) mencapai Rp 2,40 miliar. Kegiatan ini membuka akses pasar bagi 12 UMKM kuliner, termasuk di antaranya pemenang UKM Pangan Award ke jaringan ritel modern dan transportasi publik nasional seperti PT KAI.

    Busan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi, termasuk perwakilan perdagangan di luar negeri, baik Atase Perdagangan(Atdag), Indonesia Trade Promotion Center (ITPC), Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), Konsul Perdagangan, serta para Duta Besar di negara mitra. Apresiasi juga diberikan kepada kementerian dan lembaga terkait, PT Bank Mandiri (Persero), PT Debindo Multi Adhiswasti sebagai penyelenggara, serta PT Pertamina dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagai mitra utama.

    “Keberhasilan TEI ke-40 ini merupakan hasil kerja sama solid antara pemerintah, pelaku usaha, perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan mitra strategis lainnya. Mari kita lanjutkan semangat ini untuk mendorong ekspor nonmigas yang semakin berkualitas dan berdaya saing,” ujar Busan.

    Dia juga mengumumkan, TEI ke-41 akan kembali digelar pada 14-18 Oktober 2026, dan mengajak seluruh pihak untuk terus melakukan inovasi, meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi digital, dan menjaga praktik bisnis yang berkelanjutan.

    “Teruslah berinovasi, tingkatkan kualitas produk, dan memanfaatkan teknologi digital. Teruslah bersemangat, karena dunia menunggu produk-produk terbaik dari Indonesia,” tutur Busan.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemendag Pacu Peningkatan Ekspor RI ke Timur Tengah, Begini Skemanya

    Kemendag Pacu Peningkatan Ekspor RI ke Timur Tengah, Begini Skemanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pemerintah terus memacu kinerja ekspor Indonesia melalui pembukaan akses pasar dan mendorong pelaku usaha untuk aktif memanfaatkan perjanjian dagang di kawasan Timur Tengah.

    Direktur Perundingan Bilateral Kemendag Danang Prasta Danial mengatakan bahwa peningkatan ekspor Indonesia ke Timur Tengah bisa ditempuh melalui skema Indonesia—United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Indonesia—Iran Preferential Trade Agreement (PTA).

    Danang menuturkan bahwa kedua perjanjian ini memberikan peluang besar bagi peningkatan ekspor produk unggulan Indonesia di tengah dinamika global. Untuk itu, dia meminta agar dunia usaha harus memanfaatkan perjanjian dagang secara maksimal.

    “Jangan sampai perjanjian dagang yang sudah ada hanya berhenti pada kesepakatan di atas kertas, kita harus bisa mengoptimalkan pemanfaatannya. Dengan perjanjian dagang tersebut, kita memperoleh akses pasar yang jauh lebih mudah,” ujar Danang dalam keterangan tertulis, Minggu (19/10/2025).

    Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Dubai Widy Haryono menuturkan bahwa pasar Uni Emirat Arab (UEA) terus menunjukkan tren positif. Meski begitu, dia meminta agar pelaku usaha Indonesia memahami karakteristik pasar dan konsumen di kawasan UEA untuk bisa masuk pasar tersebut.

    “Produk Indonesia memiliki peluang besar untuk masuk dan diterima asalkan mampu menyesuaikan dengan selera dan kebutuhan dari berbagai komunitas tersebut,” ucap Widy.

    Sama seperti UEA, Wakil Ketua Komite Bilateral Iran dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Broto Probohascaryo mengatakan bahwa Iran juga menawarkan berbagai peluang strategis bagi pelaku usaha Indonesia melalui pemanfaatan perjanjian Indonesia—Iran PTA yang memberikan keuntungan tarif bagi produk-produk ekspor Indonesia.

    “Indonesia juga telah menandatangani perjanjian dagang dengan Iran pada 23 Mei 2023. Meskipun demikian, perjanjian ini masih dalam proses ratifikasi pemerintah Indonesia,” ujar Broto.

    Melalui perjanjian ini, kata Broto, banyak tarif produk ekspor Indonesia yang diturunkan, bahkan ada yang menjadi 0%. Dia juga menyebut perjanjian ini memberi keunggulan kompetitif besar bagi produk Indonesia.

    Broto menambahkan, Iran juga berperan sebagai hub kawasan sehingga dapat memperluas akses pasar bagi produk ekspor Indonesia.

    Di samping itu, Broto memandang bahwa Iran memiliki sejumlah zona bebas yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha Indonesia sebagai pintu masuk produk ke kawasan sekitarnya.

  • Trade Expo Indonesia Catat 34.550 Pengunjung dari 131 Negara

    Trade Expo Indonesia Catat 34.550 Pengunjung dari 131 Negara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 ke-40 pada 15-19 Oktober 2025 mencatat jumlah pengunjung sebanyak 34.550 orang dari 131 negara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan jumlah tersebut lebih tinggi dari yang ditargetkan, yaitu 30.000 orang.

    “Hari ini kita semua merasa berbahagia karena Trade Expo ke-40 tahun 2025 menurut kami sangat berhasil,” ungkap dia dalam Busan dalam Closing Ceremony Trade Expo Indonesia 2025 ke-40, Minggu (19/10/2025).

    Sementara itu jumlah eksibitor yang mengikuti TEI 2025 tercatat sebanyak 1.619. Jumlah ini juga lebih tinggi dari yang ditargetkan yakni sebanyak 1.500 peserta.

    “Adapun rinciannya untuk zona food, beverages and agriculture products licensing and franchise sebanyak 623 perusahaan mencakup kelapa sawit, makanan dan minuman ulahan, kopi, hasil perkebunan lainnya, dan produk bersertifikat halal,” terang dia.

    Kemudian zona fashion, lifestyle, dan lainnya sebanyak 603 perusahaan. Lalu zona manufacture, products, and services sejumlah 393 perusahaan yang terdiri dari tekstil, alas kaki, otomotif, spareparts, produk kayu yaitu plywood dan furniture, produk karet, jasa farmasi dan kimia, jasa surveyor, serta jasa logistik.

    Sementara itu jumlah buyer dari luar negeri tercatat sebanyak 8.045 dari 130 negara. Dengan jumlah terbanyak dari Malaysia sebanyak 769 buyer.

    “Dari China sebanyak 605 buyer, dari India 594 buyer, Nigeria 509 buyer, dan Mesir 406 buyer,” tutur Busan.

    Diketahui ajang yang digelar di Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, ini menjadi tempat bertemu para eksportir dan importir untuk dapat bertransaksi hingga menarik investasi. TEI 2025 mengusung tema “Discover Indonesia’s Excellence: Trade Beyond Boundaries”.

    “Sebagaimana kami sampaikan bahwa TEI memiliki makna untuk menunjukkan kemampuan sumber daya alam dan manusia Indonesia untuk menghasilkan produk-produk yang unggul, berkelanjutan dan mampu bersaing di pasar global,” terang Busan.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemendag Dorong Peningkatan Ekspor Makanan dan Minuman Indonesia ke AS – Page 3

    Kemendag Dorong Peningkatan Ekspor Makanan dan Minuman Indonesia ke AS – Page 3

    Banyak pelaku UMKM di sektor mamin sebenarnya memiliki produk unggulan, namun belum memahami pentingnya sertifikasi seperti FDA registration, nutrition facts labelling, serta standar keamanan pangan seperti HACCP dan ISO 22000. Forum bisnis seperti ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi menyeluruh agar pelaku usaha mampu menembus pasar AS.

    “Mari kita jadikan tantangan regulasi sebagai batu loncatan menuju profesionalisme yang lebih tinggi, dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya bagi produk Indonesia untuk berdiri sejajar dengan merek dunia. Dengan kolaborasi, ketekunan, dan semangat pantang menyerah, saya yakin cita rasa Indonesia akan terus menginspirasi dan dinikmati masyarakat dunia,” lanjut Puntodewi.

    Acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kepala ITPC Los Angeles Kumara Jati, Kepala ITPC Chicago Dhonny Yudho Kusuma, Regulatory Advisor USA FDA Registrar Corp Agus Setiawan, serta Co-Owner 17.000 Flavors of Indonesia Abe Moiz, dengan Atase Perdagangan Washington DC Ranitya Kusumadewi sebagai moderator.

    Kumara Jati memaparkan peluang bisnis produk mamin Indonesia di wilayah pantai barat AS, sementara Dhonny menjelaskan karakteristik pasar pantai timur AS agar eksportir dapat menyesuaikan jenis produk yang potensial untuk dipasarkan di sana.