Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Kunjungi TMII, Muhaimin Iskandar ajak pedagang UMKM untuk tingkatkan ekonomi daerah

    Kunjungi TMII, Muhaimin Iskandar ajak pedagang UMKM untuk tingkatkan ekonomi daerah

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    Kunjungi TMII, Muhaimin Iskandar ajak pedagang UMKM untuk tingkatkan ekonomi daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Rabu, 29 Januari 2025 – 15:52 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Meko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendatangi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dikawasan Jakarta Timur, Rabu (29/1/2025). Adapun dalam kunjungannya itu, Cak Imin melihat langsung beberapa UMKM yang ada di sana.

     

    Cak Imin menyebut TMII bisa menjadi sentra perdagangan produk UMKM dalam negeri, agar masyarakat yang hadir juga bisa mengenal budaya Indonesia.

     

    “Mari kita semua tumbuhkan potensi ekonomi daerah, ke depan TMII ini bisa jadi pusat transaksi perdagangan antar provinsi dan pulau,” ujar Cak Imin 

     

    Kemudian, cak Imin menambahkan jika TMII menjadi destinasi wisata masyarakat Jakarta selama libur panjang kali ini. Di hari Imlek 2576 ini, Cak Imin mengatakan bahwa hal ini menjadi momentum yang bagus untuk menumbuhkan ekonomi UMKM.

     

     

    “UMKM di Taman Mini ini potensinya sangat besar, ayo kita kembangkan, tumbuhkan ekonomi di TMII,” katanya.

     

    Dia berharap produk dalam negeri bisa diintervensi oleh seluruh pihak agar naik level di Indonesia khususnya DKI Jakarta. Dia juga ingin Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian bisa berperan aktif untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk lokal.

     

    “Agar pelaku UMKM mendapatkan satu hubungan langsung dengan industri, gunakan TMII ini sebagai pasar interaktif produk UMKM,” pungkasnya, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Arie Dwi Prasetyo.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Anindya Bakrie Sampaikan Hasil Forum CEO dan Business Matching Indonesia-India ke Prabowo – Halaman all

    Anindya Bakrie Sampaikan Hasil Forum CEO dan Business Matching Indonesia-India ke Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, bersama mitranya, Ketua The Confederation of Indian Industry (CII) Ajay Shriram, menyampaikan hasil Chief Executive Officer (CEO) Forum Indonesia-India kepada Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi.

    Dokumen Memorandum of Understading (MoU) Pernyataan Bersama hasil CEO Forum tersebut diterima Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Sugiono dan Menlu India Subrahmanyam Jaishankar.

    Penyerahan dokumen ini digelar sebelum Presiden Prabowo dan PM Modi menyampaikan pernyataan bersama seusai pertemuan bilateral di Hyderabad House, New Delhi, Sabtu (25/1/2025).

    Dokumen joint statement (pernyataan bersama) antara Kadin Indonesia dan CII itu ditandatangani Anindya Bakrie selaku Ketua Umum Kadin Indonesia dan Ajay Shriram selaku Ketua CII.

    Sebelumnya, di hari yang sama, sebanyak 25 CEO Indonesia dan 75 pengusaha nasional mengadakan pertemuan dengan para CEO dan para pengusaha India secara bersamaan di Hotel Taj Mahal, New Delhi India. 

    Kedua pertemuan itu adalah “India-Indonesia CEO’s Forum (Forum CEO India-Indonesia)” yang berlangsung di Ruang Mansingh 1 mulai pukul 09.00 waktu setempat dan “India-Indonesia Business Roundtable” yang merupakan bagian dari Business Matching, di ruang Aftab yang dibuka satu jam setelahnya.

    Sebanyak 25 CEO Indonesia yang dipimpin Anin, sapaan akrab Anindya Novyan Bakrie, bertemu dengan 25 CEO India yang tergabung dalam CII. Puluhan pengusaha itu beroperasi di lima sektor bisnis, yaitu perawatan kesehatan, pangan dan pertanian, manufaktur, energi, dan teknologi, dengan masing-masing sektor terdiri dari lima CEO India dan lima CEO Indonesia.

    Turut hadir perwakilan dari pemerintah India yaitu Menteri Perdagangan dan Perindustrian India Shri Piyush Goyal, dan dari Pemerintah Indonesia diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Ismail.

    Dalam pernyataan bersama, Forum CEO India-Indonesia menyerukan kepada kedua pemerintah untuk memprioritaskan perdagangan dan investasi dua arah dan memasukkan banyak bidang kerja sama baru yang terbuka. Forum CEO India-Indonesia juga mendesak untuk hubungan yang lebih erat dalam mengatasi masalah perdagangan bilateral dan memfasilitasi kemitraan dalam kemajuan teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan pertumbuhan inklusif. 

    Juga diputuskan bahwa Forum CEO akan diadakan secara berkala, dengan pertemuan yang diadakan secara bergantian di India dan Indonesia. Forum CEO menyampaikan penghargaannya kepada CII dan Kadin Indonesia karena telah menyelenggarakan pertemuan dengan pengaturan yang luar biasa.

    Enam MoU Ditandatangani

    Selain MoU Pernyataan Bersama antara Kadin Indonesia dan CII, di sela-sela acara Forum CEO dan Business Matching Indonesia-India itu turut dihasilkan MoU antara perusahaan Indonesia dan Perusahaan India yaitu MoU PT Indosat Tbk dan AIon OS India Private Limited untuk di bidang AI dan digital talent, MoU PT Indosat Tbk dan Wadhwani Operating Foundation untuk bidang digital talent, dan MoU PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (Mayapada Healthcare Group) dan Apollo Hospitals Enterprise Limited, India untuk bidang Operation Maintenance (Proyek Rumah Sakit di Batam), digitalization diagnostic (monitoring), dan upskilling talent. 

    Juga MoU antara Nodeflux (Indonesia) dan XDXLink (India) di bidang satelit Low Orbit Earth, AI teknologi, kerja sama untuk penanganan bencana, ketahanan pangan, pemantauan tambang, dan sustainability lingkungan hidup.

    Serta MoU Biotis (Indonesia, pembuat vaksin merah putih) dan Biological E (India) yaitu dalam bidang pembuatan vaksin, transfer teknologidari India ke Indonesia.

    Sebelumnya, pada Jumat (24/1/2025), Ketua Delegasi Pengusaha Indonesia di Forum CEO & Business Matching Indonesia-India, Rico Rustombi memimpin kunjungan kerja ke Apollo Hospitals (bidang farmasi) di New Delhi, Hiro (bidang otomotif/motor) di New Delhi, dan CoE of Agriculture (bidang agrikultur) di Gharaunda, wilayah Barat Laut New Delhi, India.

    Acara Forum CEO dan Business Matching Indonesia-India tersebut terselenggara atas kerja sama Kadin Indonesia dan CII dan difasilitasi Kedutaan Besar India di Indonesia dan KBRI di India, dan disponsori oleh GoTo, KPN Corp, First Resources, Pertamina, serta didukung oleh Indosat, Mayapada Hospital, Sinar Mas, Bukaka, PT Bina Insan Sukses Mandiri (BISM), PT Bara Prima Mandiri, dan Adani.

    Anin dan Utusan Khusus Presiden RI Bidang Perubahan Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S Djojohadikusumo, menjadi pimpinan para CEO Indonesia dalam pertemuan Forum CEO India-Indonesia. Anin menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antara Indonesia dan India dalam berbagai sektor.

    Kedua negara ingin bekerja sama di sektor ekonomi guna mendukung target menjadi negara ketiga terbesar ekonomi di dunia tahun 2030 untuk India, dan ketujuh ekonomi terbesar di dunia untuk Indonesia di tahun yang sama. Kolaborasi India-Indonesia yang dimaksud Anin, khususnya berfokus pada pangan, pertanian, energi bersih, teknologi, hingga sumber daya manusia.

    “Kita hidup di zaman cerdas, saat ada lebih banyak hal yang bisa kita lakukan dengan teknologi. Kita juga hidup dalam resesi geopolitik di mana ada banyak polarisasi di dalam wilayah, dan kita juga hidup di masa depan yang berkelanjutan,” ujar Anin.

  • Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) memastikan akan segera mempublikasikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ) milik
    Raffi Ahmad
    selaku Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto.
    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, proses verifikasi
    LHKPN Raffi Ahmad
    telah selesai dilakukan. Data-data yang diserahkan pun dinyatakan lengkap.
    “Sudah selesai verifikasi. Sudah lengkap,” ujar Tessa, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/1/2025).
    Menurut Tessa, LHKPN Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu akan dipublikasikan paling lambat Jumat (31/1/2025).
    “Kemungkinan sudah bisa diumumkan hari Kamis (30/1/2025) atau Jumat minggu ini,” pungkas dia.
    Adapun dalam beberapa waktu ini, KPK tengah melakukan verifikasi terhadap data LHKPN para pejabat Kabinet Merah Putih, termasuk milik Raffi Ahmad.
    Setelah proses verifikasi rampung, semua data LHKPN para pembantu Presiden RI akan diungkap ke publik melalui e-Announcement di situs elhkpn.
    kpk
    .go.id.
    LHKPN merupakan dokumen yang berisi rincian aset, kekayaan, penerimaan, dan pengeluaran pejabat negara. Dokumen ini dikelola oleh KPK dan wajib dilaporkan secara berkala.
    Ketentuan soal ini diatur dalam beberapa regulasi, termasuk UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016. Publik dapat mengecek LHKPN pejabat negara melalui situs
    https://elhkpn.kpk.go.id
    .
     
    Mayoritas pembantu Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah lapor LHKPN.
    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan 123 dari 124 orang menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri Kabinet Merah Putih telah menyerahkan data LHKPN.
    Hanya satu Satu pejabat yang belum menyampaikan LHKPN, yakni Tina Talisa selaku Staf Khusus (Stafsus) Wapres.
    Pahala menjelaskan Tina baru dilantik pada 6 Desember 2024 sehingga memiliki waktu hingga 6 Maret 2025 untuk melaporkan LHKPN-nya.
    “Belum lapor 1 stafsus (Tina Talisa) karena baru diangkat pada 6 Desember, batas akhir 6 Maret 2025,” ujar Pahala di Gedung Merah Putih, Jakarta, 21 Januari 2025.
    Pahala pun menyebut angka kepatuhan LHKPN di Kabinet Merah Putih sudah hampir 100 persen.
    Dari data LHKPN yang dilaporkan ke KPK, tercatat ada pejabat baru di Kabinet Merah Putih yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun.
    Dikutip dari laman resmi LHKPN, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta kekayaan terbanyak menurut LHKPN per 22 Januari 2025.
    Harta kekayaan Menteri Pariwisata itu mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.
    “Tapi (pejabat) yang baru diangkat (pejabat baru) itu (harta kekayaan) Rp 5,4 triliun,” ungkap Pahala.
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menempati peringkat kedua dengan harta kekayaan Rp 2,6 triliun.
    Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq menjadi menteri dengan harta terendah yakni sebesar Rp 4,19 miliar per 5 Desember 2024.
    Adapun Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memiliki harta lebih rendah dibandingkan Hanif, yakni Rp 1.623.362.911. Namun, LHKPN Yusril belum diperbarui sejak 2007.
     
    Berikut daftar LHKPN menteri Kabinet Merah Putih dari paling kaya hingga “termiskin”:
    1. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Rp 5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    2. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Rp 2.665.900.513.951 (26 Maret 2024)
    3. Menteri BUMN Erick Thohir Rp 2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    4. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Rp 1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    5. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani Rp 860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Rp 411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    7. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Rp 310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    8. Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo Rp 292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)
    9. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Rp 208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    10. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Rp 198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    11. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono Rp 116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    12. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara Rp 112.179.522.201 (per 21 Oktober 2024)
    13. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi Rp 102.117.900.000 (per 27 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    14. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Rp 99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    15. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait Rp 85.803.512.722 (per 31 Desember 2019, belum ada pembaruan)
    16. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Rp 82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    17. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rp 79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    18. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo Rp 75.220.471.593 (per 18 November 2024)
    19. Menteri Agama Nasaruddin Umar Rp 67.662.287.043 (per 28 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    20. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Rp 49.653.596.662 per 6 Desember 2024)
    21. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro Rp 46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    22. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar Rp 37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    23. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan Rp 36.234.868.425 (per 31 Desember 2024)
    24. Menteri Kebudayaan Fadli Zon Rp 34.933.909.613 (per 10 September 2024, belum ada pembaruan)
    25. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Rp 32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    26. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Rp 26.206.135.783 (per 31 Desember 2024)
    27. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rp 25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini Rp 25.781.746.519 (per 31 Desember 2024)
    29. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid Rp 21.875.025.024 (per 31 Desember 2024)
    30. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto Rp 20.760.411.788 (per 1 November 2024)
    31. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya Rp 20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    32. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    33. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto Rp 19.850.919.025 (per 8 Juni 2023, belum ada pembaruan)
    34. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid Rp 18.728.216.636 (per 22 Juli 2024, belum ada pembaruan)
    35. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding Rp 16.355.469.823 (per 31 Desember 2023)
    36. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman Rp 15.789.116.232 (per 3 April 2024, belum ada pembaruan)
    37. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno Rp 15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    38. Menteri Luar Negeri Sugiono Rp 12.730.976.184 (per 11 November 2024)
    39. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy Rp 12.025.292.540 (per 22 Juli 2003, belum ada pembaruan)
    40. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Rp 11.605.075.158 (per 21 Oktober 2024)
    41. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji Rp 11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    42. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Rp 11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    43. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi Rp 11.175.390.317 (per 30 Oktober 2024)
    44. Menteri Perdagangan Budi Santoso Rp 9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    45. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Rp 8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    46. Menteri HAM Natalius Pigai Rp 4.370.000.000 (per 28 Juni 2019, belum ada pembaruan)
    47. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq Rp 4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    48. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra Rp 1.623.362.911 (per 31 Mei 2007, belum ada pembaruan).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usai Prabowo Temui Anwar Ibrahim, RI-Malaysia Sepakat Perkuat Kerja Sama Industri Kelapa Sawit – Halaman all

    Usai Prabowo Temui Anwar Ibrahim, RI-Malaysia Sepakat Perkuat Kerja Sama Industri Kelapa Sawit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia dan Malaysia sepakat memperkuat kerja sama di bidang perdagangan dan investasi, salah satunya terkait dengan pengelolaan industri kelapa sawit.

    Kelapa sawit merupakan komoditas utama Indonesia dan Malaysia. Dua negara ini adalah produsen terbesar kelapa sawit dunia yang mencakup 80 persen dari produksi global. 

    Adapun kesepakatan ini tercipta ketika Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/1/2025).

    Menteri Perdagangan Budi Santoso turut hadir dalam pertemuan tersebut.

    “Pada pertemuan, Presiden Prabowo mengatakan, setiap negara yang dikunjungi selalu mengatakan perlu kelapa sawit,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (28/1/2025).

    “Presiden Prabowo pun berharap kerja sama Indonesia dan Malaysia untuk sektor ini dapat ditingkatkan,” lanjutnya. 

    Budi tak lupa mengapresiasi dukungan Malaysia dalam peningkatan kerja sama di sektor kelapa sawit. 

    Ia pun berharap kolaborasi Indonesia dan Malaysia tetap berlanjut untuk mengatasi munculnya hambatan-hambatan ekspor sawit baru di berbagai negara.

    Setelah ini, ia memastikan Kementerian Perdagangan RI siap menindaklanjuti berbagai upaya untuk memperkuat kerja sama di sektor kelapa sawit.    

    Sebagai informasi, Malaysia adalah tujuan ekspor keenam dan sumber impor kelima bagi Indonesia.

    Pada periode Januari—November 2024, total perdagangan Indonesia dan Malaysia tercatat sebesar 21,06 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

    Pada periode tersebut, ekspor Indonesia ke Malaysia tercatat sebesar 10,97 miliar dolar AS, sedangkan impor Indonesia dari Malaysia tercatat 10,09 miliar dolar AS.

    Dengan demikian, pada periode tersebut, Indonesia masih mencatatkan surplus neraca dagang sebesar 882 juta dolar AS.

    Perdagangan Indonesia-Malaysia Pada 2023

    Pada 2023, total perdagangan kedua negara mencapai 23,2 miliar dolar AS.

    Pada tahun tersebut, ekspor Indonesia ke Malaysia sebesar 12,5 miliar dolar AS, sedangkan impor Indonesia dari Malaysia sebesar 10,8 miliar dolar AS.

    Jadi, pada tahun itu, Indonesia mencatatkan surplus terhadap Malaysia sebesar 1,7 miliar dolar AS.

    Pada 2023, komoditas ekspor nonmigas utama Indonesia ke Malaysia di antaranya adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak nabati maupun hewani, kendaraan, besi dan baja, serta tembaga.

    Di sisi lain, komoditas impor nonmigas utama Indonesia dari Malaysia di antaranya adalah reaktor nuklir, ketel, mesin dan peralatan mekanis; plastik; mesin dan perlengkapan elektronik; bahan kimia organik; serta besi dan baja.

    Dari sisi investasi, pada 2023, Malaysia adalah sumber Foreign Direct Investment (FDI) ke-5 bagi Indonesia.

    Pada tahun tersebut, investasi Malaysia di Indonesia tercatat sebesar 4,06 miliar dolar AS, naik 21,4 persen dari tahun sebelumnya.

     

     

  • Jangan Lewatkan! BRI UMKM EXPO(RT) & Microfinance Outlook 2025 Digelar 30 Januari – 2 Februari di ICE BSD

    Jangan Lewatkan! BRI UMKM EXPO(RT) & Microfinance Outlook 2025 Digelar 30 Januari – 2 Februari di ICE BSD

    Lebih lanjut, pelaksanaan BRI EXPO(RT) UMKM 2025 tahun ini turut menghadirkan rangkaian acara menarik untuk diikuti, terlebih dapat mempertemukan UMKM dengan potential buyers. Acara ini memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mendapatkan pengalaman langsung melalui berbagai kegiatan, seperti UMKM Expo, Partner Gathering, Talkshow, dan Workshop.

    Bahkan, sebagai langkah konkret dalam mendukung perkembangan UMKM, Sunarso juga mengungkapkan adanya kolaborasi antara BRI dan Kementerian Perdagangan, di mana mulai tahun 2025, akan diadakan business matching terjadwal sebanyak dua kali dalam sebulan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah UMKM binaan BRI yang mendapatkan perluasan pasar ekspor.

    Selanjutnya, acara ini juga menghadirkan berbagai kegiatan hiburan, seperti kompetisi Indonesia Barista Championship dan Indonesia Brewers Cup oleh Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI), Fashion Show hingga Indonesia Culinary Festival.

    Untuk makin memeriahkan acara, BRI pun menghadirkan special performances dari sejumlah musisi papan atas seperti Juicy Luicy, Bernadya, Tulus, Lyodra, Maliq & D’essentials, Sal Priadi, Ghea Indrawari, hingga Andmesh yang dapat ditonton secara gratis oleh seluruh pengunjung.

    Tidak ketinggalan, pada 30 Januari 2025 BRI turut menggelar BRI Microfinance Outlook 2025 yang menjadi wadah diskusi penting terkait kondisi terkini serta strategi pembangunan ekonomi untuk Indonesia. Berbeda dengan Outlook lainnya, BRI Microfinance Outlook kali ini mengangkat tema “Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive & Sustainable Growth” yang fokus membahas strategi pemberdayaan masyarakat sebagai motor penggerak ekonomi berbasis rakyat. Acara ini akan menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang, termasuk para ahli, profesional, pemerintah, hingga regulator.

  • Indonesia-Malaysia Perkuat Hubungan Strategis Pengelolaan Kelapa Sawit

    Indonesia-Malaysia Perkuat Hubungan Strategis Pengelolaan Kelapa Sawit

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperkuat hubungan strategis, termasuk dalam bidang perdagangan dan investasi, khususnya terkait pengelolaan industri kelapa sawit.

    Kesepakatan ini tercapai saat Budi mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Senin (27/1/2025).

    “Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hampir semua negara yang dikunjungi menunjukkan kebutuhan akan kelapa sawit. Beliau juga berharap agar kerja sama Indonesia dan Malaysia di sektor ini dapat semakin ditingkatkan,” ujar Budi dikutip dari Antara, Selasa (28/1/2025).

    Budi pun mengapresiasi dukungan Malaysia dalam mempererat kerja sama di sektor kelapa sawit. Ia menegaskan bahwa Kementerian Perdagangan siap mendukung langkah-langkah untuk memperkuat kemitraan ini.

    “Indonesia optimistis bahwa kolaborasi dengan Malaysia akan terus berlanjut untuk mengatasi berbagai hambatan baru dalam ekspor kelapa sawit di pasar internasional,” ungkap Budi.

    Malaysia menjadi mitra dagang penting bagi Indonesia, menempati posisi keenam sebagai tujuan ekspor dan kelima sebagai sumber impor. Sepanjang Januari hingga November 2024, total perdagangan kedua negara mencapai US$ 21,06 miliar.

    Selama periode tersebut, nilai ekspor Indonesia ke Malaysia tercatat sebesar US$ 10,97. Sementara impornya mencapai US$ 10,09 miliar, sehingga Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar US$ 882 juta.

    Pada 2023, total perdagangan kedua negara mencapai US$ 23,2 miliar. Ekspor Indonesia ke Malaysia tercatat sebesar US$ 12,5 miliar, sedangkan impor dari Malaysia senilai US$ 10,8 miliar dan menghasilkan surplus perdagangan sebesar US$ 1,7 miliar.

    Komoditas ekspor nonmigas utama Indonesia ke Malaysia pada 2023 meliputi bahan bakar mineral, lemak dan minyak nabati maupun hewani, kendaraan, besi dan baja, serta tembaga. Sementara itu, komoditas impor nonmigas utama Indonesia dari Malaysia mencakup reaktor nuklir, mesin dan peralatan mekanis, plastik, mesin elektronik, bahan kimia organik, serta besi dan baja.

    Dalam hal investasi, pada 2023 Malaysia menjadi sumber investasi langsung asing (FDI) kelima terbesar bagi Indonesia, dengan nilai investasi sebesar US$ 4,06 miliar, naik 21,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Sebagai dua negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia yang menyumbang sekitar 80% dari total produksi global, Indonesia- Malaysia memiliki peran strategis di pasar internasional.

  • Petani Singkong di Lampung Beri Kabar Buruk, RI Dalam Bahaya Besar!

    Petani Singkong di Lampung Beri Kabar Buruk, RI Dalam Bahaya Besar!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Produksi singkong di Lampung terus menurun. Ada sejumlah masalah pelik yang harus segera direspons oleh pemerintah.

    Ketua Umum Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) Arifin Lambaga mengungkapkan Lampung merupakan sentra produksi singkong utama di Indonesia. Pada tahun 2022, Lampung menghasilkan 6,7 juta ton umbi singkong segar atau sekitar 40% dari total produksi singkong nasional.

    Sekitar 90% dari produksi singkong di Lampung diserap industri tapioka yang menghasilkan devisa sekitar Rp 10 triliun, belum termasuk hasil samping seperti onggok dan lain-lain.

    “Jadi, sangat disayangkan jika potensi ini tidak terkelola dengan baik yang akhirnya merugikan semua pihak,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/1/2025).

    Dia mengatakan produksi singkong di Lampung terus menurun dalam 10 tahun terakhir. Produksi tertinggi sebesar 9 juta ton pernah dicapai pada 2010 setelah itu terus menurun hingga 2022 kurang dari 7 juta ton. Bahkan, pada 2019 di bawah 5 juta ton, dengan produktivitas yang relatif rendah yaitu 22 ton/hektare.

    Dia menjelaskan ktivitas on-farm menghasilkan bahan baku industri pengolahan dalam bentuk umbi segar belum optimal sehingga produktivitas rendah (

    “Ini menjadikan hasil panen singkong petani tidak terserap seluruhnya oleh industri atau jika terserap dibeli dengan harga yang relatif murah,” bebernya.

    Harga singkong yang disepakati melalui mediasi Pemerintah Provinsi Lampung pada 23 Desember 2024 sebesar Rp 1.400/kg dengan refaksi maksimal 15% ternyata memberatkan bagi industri tapioka karena harga pasar global yang terus menurun. Sejumlah pabrik tapioka besar memilih menghentikan kegiatan produksi sehingga tidak lagi membeli singkong dari petani.

    Inilah yang akhirnya mendorong demonstrasi besar dari petani. Selain itu, telah terjadi ketidaksalingpercayaan (trust) antara pembeli (industri) dan produsen (petani) dalam penetapan rendemen dan besarnya potongan (refaksi). Penetapan kadar aci (rendemen) singkong dan besarnya refaksi ditetapkan sepihak oleh pembeli, umumnya rendemen yang diterima petani sekitar 20% dan refaksi antara 15 sampai 30%.

    Foto: Dok. Kementan
    Ilustrasi Tanaman. (Dok. Kementan)

    “Besarnya refaksi ini ditentukan dari kadar aci dan kotoran singkong termasuk bonggol, tanah dan batu. Oleh karena itu sangat beralasan jika petani menuntut transparansi dalam penetapan rendemen dan besaran refaksi tersebut,” ucapnya.

    Untuk itu, dia pun meminta pemerintah tanggap terhadap kondisi ini. Berikut rekomendasi yang diberikan Arifin untuk jangka pendek dan panjang.

    Jangka pendek:

    Perlu kebijakan menyelamatkan singkong hasil panen petani yang tidak terserap pabrik. Hal ini perlu untuk menghindari kerugian lebih besar pada petani yang menggantungkan hidupnya pada singkong.
    Memberikan dukungan dan akses kepada petani untuk mendapatkan bantuan/subisidi pembiayaan dan sarana produksi seperti bibit dan pupuk.
    Pemerintah daerah terus melakukan pendekatan dan fasilitasi agar kedua pihak (petani dan pelaku industri tapioka) dapat terus berkomunikasi mencapai kesepakatan harga yang diterima bersama. Disinilah perlu keterbukaan (transparansi) semua pihak terkait
    komponen biaya produksi di tingkat usaha tani dan pabrik tapioka.
    MSI secara khusus mengusulkan harga singkong di tingkat petani minimal Rp 1.200/kg dengan refaksi maksimal 15%. Usulan ini sudah dikaji tim MSI dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan tetap fleksibel untuk direvisi.
    Perlu segera ada koordinasi pemerintah pusat, terutama Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan instansi terkait lainnya. Koordinasi sangat penting karena solusi singkong secara komprehensif melibatkan banyak aspek yang terkait. Salah satunya, perlu transparansi kebutuhan tapioka dalam negeri sehingga ada skala prioritas untuk menyerap produksi lokal sebelum diputuskan impor.

    Jangka Panjang:

    Mewajibkan pelaku industri tapioka untuk bermitra dengan petani singkong lokal. Dengan kemitraan ini, maka pabrik terlibat dalam pembinaan petani meningkatkan produktivitas usaha dan umbi yang dihasilkan sesuai spesifikasi pabrik dengan harga yang sudah disepakati bersama. Selain itu, transaksi pembelian umbi dapat langsung dilakukan antara petani dan pabrik.
    Menyusun peta jalan (road map) pengembangan industri berbasis singkong di Lampung dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) seperti pemerintah, perbankan, pengusaha, trader, petani, peneliti, akademisi, organisasi/perkumpulan (seperti MSI) dan LSM.
    Menjadikan singkong sebagai pangan strategis nasional sehingga mempercepat kebijakan dan memudahkan pengembangannya seperti tanaman pangan lainnya. Kemudian, mendorong investasi hilirisasi berbagai produk berbahan baku singkong, disamping memperkuat industri tapioka yang sudah ada sekarang.

    (wur/wur)

  • Harga MinyaKita Naik Gila-gilaan, Masuk Status Waspada!

    Harga MinyaKita Naik Gila-gilaan, Masuk Status Waspada!

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberikan status waspada terhadap harga minyak goreng sederhana milik pemerintah, Minyakita, lantaran harganya yang jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Merujuk Panel Harga Bapanas, Selasa (28/1/2025), pukul 10.00 WIB, harga MinyaKita secara rata-rata nasional mencapai Rp17.557 per liter. Jumlah tersebut meningkat 11,83% dibanding HET yang dipatok pemerintah yakni Rp15.700 per liter.

    Berdasarkan data sementara Bapanas, harga MinyaKita terendah terjadi di Kepulauan Riau sebesar Rp15.860 per liter. Kondisi ini membuat Kepulauan Riau masuk dalam zona hijau atau aman lantaran harganya masih sedikit lebih tinggi atau 1,02% terhadap HET.

    Sementara itu, Papua Barat Daya menjadi provinsi dengan harga MinyaKita tertinggi, yakni sebesar Rp19.667 per liter. Harga yang melambung tersebut menempatkan Papua Barat Daya ke dalam zona merah atau perlu intervensi lantaran di atas HET atau lebih dari 5%.

    Adapun, disparitas harga MinyaKita di Papua Barat Daya dengan HET yakni sebesar 25,27%.

    Selain Kepulauan Riau dan Papua Barat Daya, provinsi lainnya berada pada zona kuning. Zona kuning menggambarkan status waspada di atas HET atau di atas 0%-5%.

    Gorontalo, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan belum melaporkan harga MinyaKita di provinsinya sehingga tidak diketahui apakah harga komoditas tersebut berada dalam zona hijau, kuning, atau merah.

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebelumnya sempat mengungkap biang kerok melambungnya harga MinyaKita di pasaran, bahkan melampaui HET yang ditetapkan.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag Isy Karim mengakui harga Minyakita secara rata-rata nasional masih di atas HET, yakni Rp17.000 per liter. Salah satu penyebabnya karena jalur distribusi Minyakita yang menyimpang. 

    Dia menyebut, pedagang mengambil Minyakita dari pedagang lain yang membuat harganya menjadi lebih mahal. Untuk itu, pemerintah berencana untuk memperbaiki jalur distribusi minyak goreng kemasan tersebut.

    “Yang ingin kami perbaiki itu memang jalur distribusi. Karena banyak yang di pasar itu, yang pedagang itu memperoleh dari pedagang lain. Dan itu yang sedang kami telusuri ke atas. Yang masih kita akan tindakan yang di level D2 [distributor lini 2],” kata Isy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

  • Pertemuan Hangat Prabowo dan Anwar Ibrahim di Malaysia, Diwarnai Penyambutan Adat hingga Jamuan Teh – Page 3

    Pertemuan Hangat Prabowo dan Anwar Ibrahim di Malaysia, Diwarnai Penyambutan Adat hingga Jamuan Teh – Page 3

    Sementara itu, Anwar Ibrahim memaknai kunjungan dan penghargaan yang diterima Prabowo sebagai bentuk persahabatan dan kekeluargaan yang erat dengan Malaysia. Bahkan, dia menyebut penghargaan tersebut lebih tinggi dari gelar yang dimilikinya.

    “Tentunya kita senang dengan perkembangan ini menunjukkan kestimewaan, keunikan persahabatan, dan hubungan yang tidak berlaku di antara negara-negara lain,” ujar Anwar.

    Pertemuan pun ditutup dengan agenda jamuan minum teh bersama. Suasana penuh keakraban tampak saat kedua pemimpin berbincang sambil menikmati hidangan dan diiringi alunan musik serta tarian dari kedua negara.

    Dalam pertemuan ini, turut hadir mendampingi Prabowo antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

  • DPR Desak Pemerintah Turunkan Harga Minyakita Jelang Ramadan 2025

    DPR Desak Pemerintah Turunkan Harga Minyakita Jelang Ramadan 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan mendesak pemerintah segera menurunkan harga Minyakita yang masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) menjelang Ramadan 2025. Harga Minyakita yang tinggi dinilai dapat membebani masyarakat, terutama saat kebutuhan pokok meningkat selama bulan suci.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga rata-rata nasional Minyakita per pekan ketiga Januari 2025 mencapai Rp 17.502 per liter, jauh di atas HET Rp 15.700 per liter. Kenaikan ini telah berlangsung selama kurang lebih delapan bulan.

    “Kebutuhan masyarakat biasanya meningkat selama Ramadan. Jika harga Minyakita terus naik, ini akan menjadi beban berat bagi masyarakat. Pemerintah harus segera mengambil langkah tegas,” ujar Nasim Khan, Senin (27/1/2025).

    Menurut data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (Kemendag) per 23 Januari 2025, harga rata-rata nasional Minyakita berada di angka Rp 17.400 per liter. Kenaikan harga sebesar 7,41% ini terjadi sejak Juni 2024, tidak hanya di daerah terpencil, tetapi juga di kota-kota besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    Nasim menyampaikan keluhan masyarakat yang ditemuinya saat kunjungan kerja ke Jawa Timur. “Saya melihat langsung harga Minyakita di pasar tradisional dan toko kelontong. Banyak warga mengeluh karena harga mencapai Rp 19.000 per liter,” ungkapnya.

    Nasim menyoroti pentingnya penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Regulasi ini mengatur batas eceran minyak goreng yang dijual di pasaran agar sesuai dengan HET.

    Ia juga meminta pemerintah melakukan inspeksi menyeluruh, mulai dari distributor hingga toko kelontong, untuk mencari tahu penyebab tingginya harga Minyakita.

    “Pekan depan, Komisi VI DPR akan memanggil Kementerian Perdagangan untuk rapat dengar pendapat. Kita perlu memahami apakah masalahnya ada di distribusi, regulasi, atau faktor lain. Saya harap ada solusi konkret agar harga Minyakita segera turun. Kasihan masyarakat,” tegas Nasim.