Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Nilai Ekspor Ditargetkan Rp4,8 Triliun di Tengah Tantangan Global, Mendag Budi Jabarkan Tantangannya – Halaman all

    Nilai Ekspor Ditargetkan Rp4,8 Triliun di Tengah Tantangan Global, Mendag Budi Jabarkan Tantangannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut target ekspor pada tahun ini dihadapi sederet tantangan global.

    Budi mukanya menjelaskan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan perhitungan target ekspor yang harus dicapai selama periode 2025—2029.

    Ekspor nasional Indonesia ditargetkan tumbuh sebesar 7,1 persen pada 2025 atau mencapai 294,45 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

    Angka tersebut bila dikonversi ke rupiah menjadi sekitar Rp 4,801 triliun (kurs Rp 16.305 per dolar AS).

    Target tersebut telah memperhitungkan berbagai faktor seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, PDB Indonesia, nilai tukar, serta harga komoditas dunia.

    Kemendag menargetkan ekspor dari negara akreditasi atau negara yang memiliki perwakilan perdagangan di luar negeri bisa menyumbang paling banyak.

    Di 33 negara akreditasi, ekspor 2025 ditargetkan mencapai sebesar 255,69 miliar dolar AS atau meningkat sebesar 7,25 persen secara tahunan (Year-on-Year/YoY).

    Khusus untuk ekspor UMKM di negara akreditasi, pada 2025 ditargetkan tumbuh 9,63 persen atau senilai 19,33 miliar dolar AS.

    Budi menyebut seluruh angka tersebut masih bersifat sangat dinamis.

    Hal itu dikarenakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategi (Renstra) Kemendag masih dalam proses pembahasan.

    Tantangan utama dalam mencapai target ekpsor tahun ini datang dari ketidakpastian global. Budi mengatakan, banyak efek spillover yang negatif.

    “Tantangan utama tentu masih tingginya ketidakpastian global karena banyaknya efek spillover negatif, baik dari sisi ekonomi, keuangan, dan lingkungan,” kata Budi dalam jawaban wawancara tertulis bersama Tribunnews, dikutip Minggu (16/2/2025).

    Budi mencontohkan peningkatan tensi geopolitik di beberapa Kawasan, seperti di Timur Tengah.

    Hal itu memicu peningkatan penerapan proteksionisme dalam praktik perdagangan oleh berbagai negara.

    Selain itu, Donald Trump yang kembali menjadi Presiden AS juga menjadi perhatian. 

    Kebijakan-kebijakan Donald Trump seperti penerapan tarif bea masuk produk impor diperkirakan akan berdampak pada perdagangan global. 

    Tantangan lainnya adalah adanya perubahan dalam tatanan global seperti pergeseran kekuatan ekonomi serta perubahan demografi global.

    Pergeseran status negara negara-negara kurang berkembang (LDCs) menjadi negara berkembang juga disebut Budi menjadi tantangan.

    Ada juga tantangan seperti meningkatnya isu lingkungan dan adanya perubahan iklim, serta perkembangan teknologi digital.

    Strategi Ekspor

    Kemendag telah menyiapkan sejumlah strategi agar ekspor pada tahun ini bisa mencapai target.

    Kemendag memiliki tiga program utama. Pertama, pengamanan pasar dalam negeri. Kedua, perluasan pasar ekspor. Ketiga, peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor).

    “Khusus untuk menggenjot ekspor, Kementerian Perdagangan fokus pada Perluasan Pasar Ekspor dan UMKM Bisa Ekspor,” ujar Budi.

    Perluasan pasar ekspor dilakukan antara lain melalui penyelesaian tiga perundingan perdagangan bilateral Indonesia dengan tiga negara mitra, yaitu Kanada, Eurasia,
    dan Peru.

    Kemendag juga menargetkan percepatan penyelesaian perundingan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU—CEPA).

    Tujuannya, mempercepat pemanfaatan agar dapat meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia.

    Pada Program UMKM BISA Ekspor, Kemendag memiliki target seperti pengembangan ekosistem UMKM ekspor.

    Contohnya seperti pembentukan pusat ekspor baru di luar Pulau Jawa, serta tercetaknya UMKM ekspor hasil program UMKM BISA EKSPOR.

    Selain itu, Kemendag terus mengembangkan kemitraan dengan agregator.

    “Hal ini memungkinkan semakin terbuka luasnya kesempatan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha, termasuk meluaskan jangkauan usaha dengan fasilitas yang disediakan agregator mitra pemerintah,” ucap Budi.  

  • Bupati Blitar Akhiri Masa Jabatan Dengan Kinerja Memuaskan, Ini Sederet Capaiannya

    Bupati Blitar Akhiri Masa Jabatan Dengan Kinerja Memuaskan, Ini Sederet Capaiannya

    Blitar (beritajatim.com) – Masa jabatan Rini Syarifah sebagai Bupati Blitar berakhir per 20 Februari 2025. Bupati perempuan pertama di Blitar ini mengakhiri jabatannya dengan capaian kinerja yang cukup memuaskan meskipun masih ada PR yang tersisa dengan harapan pemimpin selanjutnya yakni Rijanto dan Beky Herdihansah bisa menuntaskan berbagai persoalan di Kabupaten Blitar agar semakin berdaya dan berjaya.

    Diakhir masa jabatannya Rini Syarifah meninggalkan pondasi yang kuat untuk bisa dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya. Pada akhir masa jabatannya sebagai Bupati Blitar, Rini Syarifah mampu merealisakikan 97,9% target pendapatan daerah.

    Untuk diketahui bahwa pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp2,7 triliun. Dari jumlah tersebut terealisasi 97,9%, yaitu RP2,6 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditarget sebesar Rp459,5 miliar terealisasi 98,49% dan Pendapatan transfer target sebesar Rp2,2 triliun terealisasi 97,78%.

    Sementara itu untuk Belanja Daerah sebesar Rp2,908 triliun terealisasi sebesar 93,29%, atau sebesar Rp.2,713 triliun. Untuk Penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya, Rp196 miliar.

    Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah berasal dari penyertaan modal sebesar Rp2,4 miliar. Sehingga pembiayaan netto pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp193 miliar.

    “Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras dan disiplin seluruh perangkat daerah dalam merealisasikan rencana anggaran,” ungkap Bupati Blitar, Minggu (16/02/2025).

    Lebih lanjut Bupati Blitar menjelaskan bahwa atas kerja keras tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil mendapatkan Penghargaan APBD Awards Tahun 2024 dalam Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2024 Kementerian Dalam Negeri untuk Kategori ‘Realisasi Belanja Daerah Tertinggi’.

    Diungkapkan pula bahwa beberapa capaian keberhasilan pembangunan Tahun 2024 secara garis besar berdasarkan 4 (empat) prioritas pembangunan Tahun 2024 sebagai berikut:

    Prioritas Pertama: Penguatan Komoditas Unggulan yang berorientasi Industri, Ekspor, dan Perluasan Pasar, dengan capaian sebagai berikut :

    a. Realisasi Investasi Tahun 2024 tercatat sebesar Rp.4,31 triliun, atau tumbuh sebesar 47,30%.

    b. Capaian nilai ekspor Kabupaten Blitar tahun 2024 tercatat sebesar Rp12 miliar

    c. Bekerjasama dengan Export Center Surabaya dan Dirjen Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Kementerian Perdagangan, melalui Program Adi Ekspor sejumlah produk telah lolos kurasi untuk ekspor, diantaranya kopi, minuman rempah, dan asesoris, serta 24 pelaku usaha telah difasilitasi mendapatkan akun INEXPORT untuk lebih mudah mempromosikan produk unggulannya.

    d. Fasilitasi Pendaftaran Merek Dagang dan Sertifikasi Halal terus dilakukan untuk memperkuat daya saing produk yang pada tahun 2024 diberikan kepada 35 pelaku usaha.

    e. Kurasi produk UMKM juga terus dilakukan untuk memastikan produk memiliki standar mutu bagi konsumen sehingga mampu bersaing di pasar.

    f. Berbagai program pelatihan dan pendampingan disediakan bagi pelaku usaha maupun kelompok usia produktif dan wajib bersifat responsif gender, diantaranya melalui program Usaha Mikro Berdaya Saing atau UM-BERDASI, Pengembangan Usaha Perempuan Mandiri atau BANG SAPRI, maupun pelatihan kewirausahaan bagi perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas;

    g. Bermitra dengan Bank Indonesia, telah dilakukan Sinergi Program Lelang Cabai di Kecamatan Wonodadi sebagai langkah penting mendukung stabilitas harga cabai sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di sektor pertanian.

    h. Sebagai upaya menjaga pasokan jagung sebagai pakan ternak dan untuk kestabilan harga, pada tahun 2024 pemerintah memfasilitasi kerja sama penyediaan pakan Jagung dengan Kabupaten Bima. Kerjasama daerah terus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan daerah maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    i. Perputaran ekonomi oleh UMKM sebagai salah satu sektor unggulan Kabupaten Blitar melalui transaksi e-katalog. Dari tahun ke tahun semakin berkembang. Tercatat, pada tahun 2024, transaksi e-katalog dilakukan oleh 7.007 UMKM dengan nilai transaksi sebesar 384,3 milyar rupiah.

    j. Di sektor pariwisata, kunjungan Wisata pada tahun 2024 di 127 destinasi wisata tercatat sejumlah 3juta 273ribu 408 kunjungan atau meningkat 15,5% dibanding tahun sebelumnya.

    Prioritas Kedua, Peningkatan SDM yang Berkualitas, Berkarakter, dan Berdaya Saing, serta Penguatan Perlindungan Sosial, dengan capaian sebagai berikut:

    Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2024 meningkat dari 72,84 menjadi 73,44. Selama 2021-2024 IPM naik 1,96 poin dan rata-rata pertumbuhannya per tahun sebesar 0,91% atau lebih tinggi dari Jawa Timur sebesar 0,84%. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan daya beli.

    Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2024 meningkat dari 56,67 menjadi 57,48 dan lebih tinggi dibanding IPP Nasional sebesar 56,33, menunjukkan peningkatan kualitas dan daya saing pemuda.

    Di bidang Kesehatan, Usia Harapan Hidup merupakan indikator penting dalam menilai kualitas hidup dan kondisi kesehatan masyarakat. Di tahun 2024, Usia Harapan Hidup meningkat dari 75,12 menjadi 75,32 tahun, lebih tinggi dibanding Jawa Timur sebesar 75,07 tahun.

    Mengacu data Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM), prevalensi stunting dalam kurun waktu 2022-2024 menurun dari 10,81% ke 8,58%. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah bersama stakeholder terkait, seperti Baznas, Aisyiyah, Muslimat, Fatayat, TP-PKK, kelompok masyarakat, hingga Forum CSR dalam percepatan penurunan prevalensi stunting.

    Di bidang pendidikan, mulai tahun 2022 hingga 2024, sebagai bentuk perhatian kepada generasi muda, diberikan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa. Pada tahun 2024 bantuan dimaksud telah diterima oleh 1.706 mahasiswa, terdiri dari 1.137 mahasiswa berprestasi dan 569 mahasiswa kurang mampu.

    Di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), telah diberikan Bantuan Khusus Siswa Miskin bagi 6.004 siswa SD dan 2.527 siswa SMP, serta pengadaan kain seragam bagi siswa kelas 1 SD dan 1 SMP mencakup 12.140 siswa SD dan 11.357 siswa SMP.

    Untuk mempermudah akses layanan pendidikan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, menekan angka kecelakaan pelajar, dan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar mewujudkan Kabupaten Layak Anak, pada tahun 2024 dilakukan pengadaan dua unit micro bus melalui DBH-CHT guna memperluas cakupan area pelayanan bus angkutan pelajar gratis.

    Selanjutnya, atas upaya kita bersama dalam menanggulangi kemiskinan melalui integrasi berbagai program lintas stakeholder, Syukur Alhamdulillah tingkat kemiskinan pada tahun 2024 kembali dapat ditekan dari 8,69% ke 8,16%.

    Tercatat, selama periode 2021 hingga 2024, kemiskinan dapat ditekan dari 9,65% ke 8,16%. Dengan capaian tersebut, maka tingkat kemiskinan tahun 2024 merupakan yang terendah selama 20 tahun terakhir, dan Kabupaten Blitar merupakan salah satu diantara 4 (empat) kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur.

    Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2024 dapat ditekan dari 4,91% ke level 4,77% melalui berbagai platform pelatihan dan pendampingan bagi wirausaha muda maupun pencari kerja.

    Prioritas Ketiga, Penguatan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Penunjang Sektor-Sektor Unggulan serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana, dengan capaian sebagai berikut:

    Menggunakan metode perhitungan Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS) sesuai rekomendasi Kementerian PUPR, Tingkat Kemantapan Jalan pada tahun 2024 sebesar 79,68%.

    Berkaitan dengan upaya pengurangan risiko bencana, dikarenakan nilai Indeks Risiko Bencana 2024 belum dirilis, maka kami akan laporkan capaian Indeks Ketahanan Daerah. Indeks Ketahanan Daerah digunakan untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di suatu wilayah.

    Pada tahun 2024, Indeks Ketahanan Daerah dapat ditingkatkan dari 0,62 dan menjadi 0,65 dan masuk kategori “Sedang”. Artinya, telah ada upaya dari multi-stakeholders dalam pengendalian dan pengurangan risiko bencana.

    Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 meningkat dari 64,27 menjadi 64,64 dan masuk kategori ‘Sedang”.

    Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak pada tahun 2024 meningkat dari 89,70% menjadi 90,64%.

    Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak tahun 2024 naik dari 88,55% menjadi 89,19%.

    Melalui Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan, di tahun 2024 dilaksanakan Pembangunan Pasar Nglegok, yang pada tahun sebelumnya Kabupaten Blitar juga mendapatkan alokasi Dana TP untuk Pembangunan Pasar Sidorejo Ponggok.

    Prioritas Keempat, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Menjaga Stabilitas Sosial-Politik dalam rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak, dengan capaian sebagai berikut:

    Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil meningkatkan Nilai Indeks SPBE tahun 2024 dari 3,63 menjadi 3,77 dengan predikat “Sangat Baik”. Meskipun lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Timur, namun capaian ini lebih baik dibanding Nasional sebesar 3,12, dan Indeks SPBE selama kurun waktu 2021-2024 dapat ditingkatkan dari 2,76 menjadi 3,77.

    Indeks Sistem Merit Tahun 2024 sebesar 272, berkategori BAIK, dimana manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 2021 hingga 2024 terus mengalami peningkatan kinerja terbukti dari kenaikan indeks dari 99 menjadi 272.

    Indeks Inovasi Daerah juga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 61,42 menjadi 72,59 atau berkategori “Sangat Inovatif” dan berada di peringkat ke-23 Nasional.

    Kepemilikan KTP meningkat dari 99,26% menjadi 99,74% dan kepemilikan Akta Kelahiran meningkat dari 96,95% menjadi 97,81% didukung berbagai inovasi dan sinergi Pemerintah Kabupaten Blitar dengan pemangku kepentingan terkait untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat serta mewujudkan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan.

    Kita patut berbangga, persentase Desa Mandiri di Kabupaten Blitar pada tahun 2024 meningkat dari 29,09% menjadi 50,45% atau bertambah dari 64 menjadi 111 desa mandiri, dan hanya tersisa satu desa berstatus “Berkembang”. Tercatat sejak tahun 2021, sudah tidak ada lagi desa yang berstatus “Tertinggal” di Kabupaten Blitar.

    Kinerja BUMD di Kabupaten Blitar terus menunjukkan progress ke arah yang lebih baik. Non Performing Loan (NPL) PT BPR Penataran tahun 2022 tercatat sebesar 67,60%. Berkat komitmen restrukturisasi dan perbaikan manajemen BUMD secara berkelanjutan sejak tahun 2021, NPL berhasil diturunkan menjadi 11,58% di tahun 2024 dan tercatat berhasil mencetak laba sebesar 996 juta Rupiah.

    BUMD lainnya, Perumda Air Minum Tirta Penataran pada Tahun 2024 telah mampu memberikan sumbangan PAD serta melakukan perluasan usaha dengan peluncuran produk Air Minum Dalam Kemasan “BLIT”, yang eksistensinya harus kita dukung sebagai salah satu produk kebanggaan Kabupaten Blitar.

    Berkaitan dengan penataan ruang, setelah melalui penyusunan materi teknis pada tahun sebelumnya dan pembahasan lintas sektoral di Kementerian ATR, per Desember 2024 telah ditetapkan 3 (tiga) peraturan bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu RDTR Wlingi, Srengat, dan Garum, melengkapi dua RDTR yang telah ditetapkan sebelumnya, RDTR Kanigoro dan Sutojayan.

    Dalam upaya mewujudkan keamanan transportasi dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di perlintasan kereta api, pada tahun 2024 telah dibangun 16 pos dan telah beroperasi sejumlah 13 pos, sedangkan 3 pos akan mulai beroperasi di tahun 2025, dengan rincian sepuluh unit dibangun melalui APBD Kabupaten Blitar, satu unit merupakan CSR PT.

    Wantech Indonesia, dan lima unit bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, telah terbangun 18 pos perlintasan kereta api sebidang selama tahun 2023 dan 2024.

    Dalam upaya pencegahan aksi korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK pada tahun 2024, indeks MCP KPK Kabupaten Blitar berhasil ditingkatkan dari nilai 92 ke 97 menempatkan Kabupaten Blitar di peringkat 6 besar Jawa Timur dan peringat ke-24 Nasional.

    Sedangkan skor hasil Survei Penilaian Integritas berhasil naik dari 72,04 ke 76,62 atau berada di peringkat 7 (tujuh) Jawa Timur, meskipun masih berada pada kategori “Waspada”.

    Hasil Evaluasi Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi oleh KPK tahun 2024 Kabupaten Blitar mendapatkan skor 98 dan berada di peringkat ke-2 Nasional. Hasil ini membuktikan komitmen pemerintah menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

    Atas kerja keras perangkat daerah unit pelayanan publik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar atas Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, predikat Zona Hijau, Kualitas Tertinggi dengan nilai 94,24.

    Pada tahun 2024, dua Perangkat Daerah berhasil memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi.

    Sebuah pencapaian penting yang tentu tidak mudah dalam prosesnya menjadi unit berpredikat Zona Integritas sebagai komitmen nyata dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.

    Mendukung percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan hal strategis berupa penataan batas areal persetujuan pelepasan kawasan hutan (PPTPKH) dengan pemasangan PAL batas di 43 desa di 16 kecamatan yang mencakup 4.271 penerima manfaat.

    Hasil tata batas akan menjadi bahan penerbitan SK Penetapan Perubahan Batas Kawasan Hutan (SK Biru) oleh Menteri LHK, yang selanjutnya digunakan untuk legalisasi aset dan redistribusi tanah.

    Selanjutnya, Redistribusi Tanah di Kabupaten Blitar sendiri di tahun 2024 sejumlah 250 bidang dengan penerima manfaat sebanyak 236 kepala keluarga, mencakup redistribusi Eks Perkebunan Sonogunting dan pelepasan tanah oleh PT. Harta Mulia di Desa Modangan.

    “Selain itu kita juga berkomitmen mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Blitar Kembali mendapatkan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan, pada kategori Kinerja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri,” ujar Rini Syarifah.

    Dalam kesempatan tersebut, Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini menjelaskan evaluasi atas capaian indikator RPJMD diperoleh Nilai Capaian Kinerja sebesar 98,19 yang masuk kriteria Sangat Baik.

    “Capaian kinerja pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai prestasi yang diperoleh sepanjang tahun 2024 ini patut kita syukuri bersama. Raihan tersebut tidak terlepas dari kerja sama dan sinergi seluruh perangkat daerah dengan stakeholder terkait, partisipasi aktif masyarakat, serta DPRD sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan,” tegas Mak Rini.

    Untuk itu Bupati Blitar menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blitar, unsur forum komunikasi pimpinan daerah, jajaran perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, dan jajaran pemerintah desa, atas sinergi, kerja sama dan kerja kerasnya membangun Kabupaten Blitar. [owi/suf]

  • Top 3: Prabowo Ubah Aturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bikin Penasaran – Page 3

    Top 3: Prabowo Ubah Aturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bikin Penasaran – Page 3

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melakukan langkah persiapan guna menghadapi masa angkutan mudik Lebaran 2025. Termasuk melakukan koordinasi lintas kementerian untuk mempersiapkan diskon tiket pesawat saat mudik Lebaran tahun ini.

    Menhub mengatakan, dirinya tengah berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk membahas kemungkinan ada penurunan harga tiket pesawat serta penyelenggaraan Mudik Gratis pada masa Lebaran 2025. 

    “Mengenai diskon tarif pesawat, Kemenhub masih akan membahasnya lingkup antar kementerian guna memastikan kemampuan masyarakat serta kesinambungan usaha bidang penerbangan,” ujar Menhub dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/2/2025).

    Sejak bulan lalu, ia bercerita telah mendatangi sejumlah kementerian terkait untuk melakukan koordinasi menghadapi angkutan Lebaran. 

    Ia telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Perdagangan, dan Menteri Dalam Negeri.

    Berita selengkapnya baca di sini

  • Bertemu Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Airlangga Tegaskan Penyelesaian Perundingan I-EU CEPA – Halaman all

    Bertemu Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Airlangga Tegaskan Penyelesaian Perundingan I-EU CEPA – Halaman all

    Bertemu Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Airlangga Tegaskan Dorong Selesaikan Perundingan I-EU CEPA

    Wahyu Aji/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan virtual dengan Komisioner Perdagangan Uni Eropa (UE) Maros Sefcovic, pada hari Kamis (13/2/2025).

    Pertemuan ini membahas upaya mempercepat penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) serta memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa.

    Perundingan I-EU CEPA telah dilakukan sebanyak 19 putaran dalam sembilan tahun terakhir.

    I-EU CEPA merupakan perjanjian dagang bilateral komprehensif yang dilakukan Indonesia dengan negara mitra.

    Secara umum, I-EU CEPA mencakup tiga pilar utama yaitu akses pasar perdagangan barang dan jasa, investasi dan pengadaan publik, harmonisasi regulasi perdagangan, serta kerja sama dan peningkatan kapasitas.

    Dalam pertemuan kali ini, Komisioner Sefcovic menekankan pentingnya momentum dalam membahas kerangka waktu penyelesaian perundingan I-EU CEPA yang realistis dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

    Kondisi perdagangan global yang diwarnai perang tarif membutuhkan strategi mitigasi yang tepat guna memastikan kelancaran arus perdagangan dan investasi antara Indonesia dan UE.

    Menanggapi hal tersebut, Airlangga kembali menegaskan komitmen Indonesia dalam menyelesaikan proses perundingan.

    “Terdapat urgensi bagi Indonesia dan UE untuk segera menyelesaikan proses negosiasi yang akan menjadi peluang baru bagi Indonesia dan negara-negara anggota UE untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi,” kata Airlangga.

    Sementara itu, Komisioner Sefcovic juga menyampaikan komitmen serta harapan pihak UE untuk dapat segera menuntaskan perundingan IEU CEPA pada semester pertama 2025.

    “Struktur pasar dan ekonomi yang berbeda antara UE dan Indonesia dapat membuka lebih banyak peluang pasar,” ujar Sefcovic.

    Meskipun terdapat beberapa isu tersisa pada proses negosiasi, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia tidak membatasi peluang untuk masuknya investasi.

    “Dengan diselesaikannya I-EU CEPA, Indonesia berharap dapat mengundang investor asal UE untuk dapat menjajaki pasar di Indonesia,” kata Airlangga.

    Menurutnya, pemerintah Indonesia dan UE berkomitmen untuk terus mencari solusi terhadap tantangan yang ada demi memperkuat hubungan perdagangan bilateral yang saling menguntungkan.

    Dengan ditandatanganinya I-EU CEPA, diharapkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa dapat semakin erat serta memberikan manfaat bagi kedua pihak dalam menghadapi tantangan global yang semakin dinamis.

    Turut hadir bersama Menko Airlangga pada pertemuan tersebut yakni Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno, Sesmenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono, Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan Johni Martha, dan Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa Andri Hadi.

     

  • Kemendag dan Bakamla amankan pakaian bekas ilegal dan produk kulit sintetis senilai Rp7,4 miliar

    Kemendag dan Bakamla amankan pakaian bekas ilegal dan produk kulit sintetis senilai Rp7,4 miliar

    Rabu, 5 Februari 2025 18:38 WIB

    Dua petugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) berjaga di depan barang bukti truk pembawa pakaian bekas saat ekspose hasil pengawasan oleh Kementerian Perdagangan dan Bakamla di Jakarta, Rabu (5/2/2025). Kementerian Perdagangan bersama Bakamla mengungkap dan mengamankan sebanyak 463 koli pakaian bekas ilegal (Ballpress) dan 896 roll produk kulit sintetis senilai total Rp7,4 miliar dari dua gudang yaitu Gudang Expedisi Kalimas dan Gudang Penjualanan Barang Margomulyo. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/Spt.

    Petugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) berjaga di depan barang bukti truk pembawa pakaian bekas saat ekspose hasil pengawasan oleh Kementerian Perdagangan dan Bakamla di Jakarta, Rabu (5/2/2025). Kementerian Perdagangan bersama Bakamla mengungkap dan mengamankan sebanyak 463 koli pakaian bekas ilegal (Ballpress) dan 896 roll produk kulit sintetis senilai total Rp7,4 miliar dari dua gudang yaitu Gudang Expedisi Kalimas dan Gudang Penjualanan Barang Margomulyo. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/Spt.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) bersama Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Irvansyah (kiri) melihat barang bukti produk pakaian bekas ilegal saat ekspose hasil pengawasan oleh Kementerian Perdagangan dan Bakamla di Jakarta, Rabu (5/2/2025). Kementerian Perdagangan bersama Bakamla mengungkap dan mengamankan sebanyak 463 koli pakaian bekas ilegal (Ballpress) dan 896 roll produk kulit sintetis senilai total Rp7,4 miliar dari dua gudang yaitu Gudang Expedisi Kalimas dan Gudang Penjualanan Barang Margomulyo. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/Spt.

  • Bakamla Tangkap Kapal Kayu Berisi 200 Bal Rokok Ilegal Vietnam di Perairan Riau

    Bakamla Tangkap Kapal Kayu Berisi 200 Bal Rokok Ilegal Vietnam di Perairan Riau

    Jakarta, Beritasatu.com – Bakamla RI melalui unsur KN Pulau Dana-323 yang dipimpin Letkol Bakamla Umar Dani berhasil berhasil melakukan penangkapan terhadap kapal kayu tanpa nama yang membawa sekitar 200 bal rokok ilegal asal Vietnam Luffman di perairan Pulau Busung, Indragiri Hilir, Riau.

    “Penangkapan ini merupakan hasil operasi gabungan antara Tim Satgas Bakamla RI dan Tim Satgas Cendana Bais TNI yang menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Kepulauan Riau,” kata Pranata Humas Ahli Muda Kapten Bakamla Yuhanes Antara, Sabtu (15/2/2025).

    Berdasarkan laporan tersebut, lanjut Yuhanes, tim gabungan melakukan pendalaman dan patroli di perairan Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau. Operasi dimulai pada Jumat (14/2/2025) pukul 17.00 WIB, ketika RHIB KN Pulau Dana-323 bergerak menuju Teluk Cenaku untuk patroli. 

    “Pukul 20.34 WIB, tim gabungan mendeteksi keberadaan sebuah kapal kargo kayu yang mencurigakan, sehingga dilakukan pengejaran. Pukul 20.50 WIB, kapal kargo kayu tersebut kandas di sekitar Pulau Busung. Tim gabungan berhasil mengamankan kapal pada pukul 02.05 WIB,” ujarnya.

    Saat pemeriksaan, tidak ditemukan awak kapal, namun tim menemukan muatan sekitar 200 bal rokok Luffan yang tidak memiliki cukai.

    “Pada pukul 02.39 WIB, mesin kapal berhasil dihidupkan kembali, dan kapal dibawa menuju KN Pulau Dana-323 untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Yuhanes.

    Komandan KN Pulau Dana-323, lanjut dia, segera melaporkan penangkapan tersebut kepada Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Irvansyah melalui Direktur Operasi Laut Laksma Bakamla Octavianus Budi Santoso. 

    Sementara itu, Tim Bakamla RI berkoordinasi dengan BPTN Batam Kemendag terkait penanganan barang bukti penangkapan rokok ilegal itu secara lebih lanjut.

  • Transparansi dan Perlindungan Usaha Milik Mitra, Isu Utama di Bisnis Waralaba  – Halaman all

    Transparansi dan Perlindungan Usaha Milik Mitra, Isu Utama di Bisnis Waralaba  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan, kepastian hukum menjadi salah satu isu utama di industri waralaba.

    Ia mencontohkan banyak pihak yang mengklaim bisnis mereka menguntungkan tanpa bukti konkret sehingga calon mitra yang berminat sering mengalami kerugian. 

    “Pemerintah terus mendorong regulasi yang memastikan transparansi dan perlindungan bagi pelaku usaha waralaba,” katanya saat membuka Pameran Info Franchise and Business Concept (IFBC) 2025 yang ke-170 di Hall 1, ICE BSD, Tangerang, 14-16 Februari 2025.

    Iqbal juga mengatakan, penggunaan produk dalam negeri juga menjadi fokus penting dalam ekosistem wirausaha nasional. 

    “Ketika kita semakin banyak menggunakan produk lokal, roda ekonomi nasional akan berputar lebih cepat.

    Tantangan utama kita saat ini adalah meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia, baik dari segi kualitas maupun harga,” katanya.

    Terkait waralaba asing, Iqbal mengatakan, meskipun pertumbuhan waralaba asing di Indonesia sudah berlangsung sejak era 1970-an seperti McDonald’s dan KFC yang mendominasi pasar, waralaba lokal juga memiliki potensi besar untuk berkembang.

    “Kita tidak anti terhadap waralaba asing, tetapi kita juga perlu melindungi dan mendukung pertumbuhan waralaba lokal agar mereka bisa berkembang dan bersaing,” tegasnya.

    Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan pertumbuhan industri waralaba nasional mencapai 5 persen per tahun. 

    “Jika tren ini terus berlanjut, sektor waralaba dalam negeri akan semakin kompetitif di pasar global,” katanya.

    Iqbal juga menyinggung soal rasio wirausaha di Indonesia saat ini mencapai 3,37?ri total populasi, masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat (12%), Singapura (8%), dan Malaysia (4,7%).

    “Pada tahun 2010, rasio entrepreneur Indonesia masih di bawah 1,5%. Dengan angka saat ini yang mencapai 3,37%, kita telah mengalami peningkatan hampir 100 persen,” katanya.

    IFBC 2025 Diikuti 200 Merek

    Sementara itu, penyelenggaraan Info Franchise and Business Concept (IFBC) 2025 di ICE BSD pada 14-16 Februari 2025 diikuti 200 merek dari berbagai sektor. 

    Pameran ini jadi ajang strategis bagi calon pengusaha untuk menemukan peluang bisnis yang sesuai dengan modal dan minat mereka. 

    “Dengan investasi mulai dari Rp2,9 juta, siapa saja bisa memulai usaha,” kata Humas Neo Expo Promosindo, Fredy Ferdianto secara terpisah.

    Industri peserta IFBC 2025 berasal dari kuliner hingga layanan digital antara lain Arah Coffee, Kopi Sejuta Jiwa, dan Nasi Goreng Lidah Mertua, Kebab Turki Baba Rafi, Istanbul Kebab, dan Roku Ramen serta bisnis franchise laundry dan pendidikan.

    Di event ini Indibiz by Telkom Indonesia dan PT Digital Mediatama Maxima Tbk. akan memperkenalkan solusi digital dan cloud bagi pengusaha ritel.

    “Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan ekosistem wirausaha Indonesia semakin kuat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya. (tribunnews/eko sutriyanto)

     

  • Siapkan Diskon Tiket Pesawat dan Mudik Gratis, Begini Langkah Menhub – Page 3

    Siapkan Diskon Tiket Pesawat dan Mudik Gratis, Begini Langkah Menhub – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melakukan langkah persiapan guna menghadapi masa angkutan mudik Lebaran 2025. Termasuk melakukan koordinasi lintas kementerian untuk mempersiapkan diskon tiket pesawat saat mudik Lebaran tahun ini.

    Menhub mengatakan, dirinya tengah berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk membahas kemungkinan ada penurunan harga tiket pesawat serta penyelenggaraan Mudik Gratis pada masa Lebaran 2025. 

    “Mengenai diskon tarif pesawat, Kemenhub masih akan membahasnya lingkup antar kementerian guna memastikan kemampuan masyarakat serta kesinambungan usaha bidang penerbangan,” ujar Menhub dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/2/2025).

    Sejak bulan lalu, ia bercerita telah mendatangi sejumlah kementerian terkait untuk melakukan koordinasi menghadapi angkutan Lebaran. 

    Ia telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Perdagangan, dan Menteri Dalam Negeri.

    “Koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci penting dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran. Kami berharap dukungan dan kolaborasi dari semua pihak,” ungkap dia. 

    Beberapa langkah antisipatif pun telah dilakukan demi menghadapi masa angkutan Lebaran 2025. Di antaranya, melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, menyiapkan survei pergerakan arus lebaran, menyiapkan dan menguji coba kebijakan yang akan ditetapkan pada masa angkutan Lebaran, serta memastikan kesiapan teknis seluruh sarana dan prasarana transportasi. 

    “Seluruh persiapan ini dilakukan agar penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 dapat berlangsung dengan aman, selamat, dan lancar,” imbuh Menhub. 

    Kemenhub juga akan segera merampungkan survei untuk mengetahui prediksi pergerakan masyarakat pada masa angkutan Lebaran 2025. Hasil survei ini perlu untuk menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan yang tepat untuk mendukung kelancaran angkutan Lebaran. 

     

  • Daftar Menteri dan Ketum Parpol yang Hadir di HUT ke-17 Gerindra, Megawati Absen

    Daftar Menteri dan Ketum Parpol yang Hadir di HUT ke-17 Gerindra, Megawati Absen

    Bisnis.com, JAKARTA – Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Sejumlah tokoh politik terlihat datang ke HUT Partai Gerindra. Mulai dari menteri, ketum parpol, hingga mantan presiden.

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan partainya dengan Gerindra merupakan mitra strategis. Oleh karenanya, Demokrat akan terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Secara khusus dengan kehadiran kami, doa dan support yang penuh karena kami ingin benar-benar menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tentu Gerindra sebagai pelopor utamanya dan kami ingin menjadi mitra strategis,” ujar Agus.

    Selain Agus, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia juga terpantau telah berada di SICC.

    Dia mengatakan Gerindra merupakan partai yang sukses di Tanah Air lantaran telah mengantarkan Prabowo menjadi orang nomor satu di Indonesia.

    Terlebih, menurutnya, Prabowo selaku Presiden telah berhasil meraup kepercayaan publik sebesar 80%.

    “Dan ini adalah sebuah langkah positif dalam rangka membangun kepercayaan publik dalam pemerintahan Prabowo dan mas Gibran,” tuturnya di lokasi.

    Ketum NasDem Surya Paloh juga ikut hadir di HUT Gerindra ke-17. Kemudian ada Kaesang Pangarep yang jadi ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Sayangnya tak terlihat Megawati Soekarnoputri di HUT ke-17 Partai Gerindra. Hanya Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Said Abdullah yang ditemani Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey.

    Adapun sejumlah menteri yang turut menghadiri puncak HUT Gerindra ke-17 pada Sabtu (15/2) yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lhadalia dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

    Kemudian Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polkam Budi Gunawan.

    Terlihat juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    Sosok lain yang datang ke HUT Gerindra yakni Menteri Koordinator PMK Pratikno dan Menteri Koordinator Hukum HAM Imigirasi Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

  • Saat Tom Lembong Merasa Sudah Kelamaan di Tahanan

    Saat Tom Lembong Merasa Sudah Kelamaan di Tahanan

    Jakarta –

    Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong curhat karena merasa kelamaan berada di tahanan. Tersangka kasus dugaan korupsi impor gula ini berharap dirinya sedang diadili.

    “Saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi buat saya sih agak lama ya prosesnya,” kata Tom usai pelimpahan berkas di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Tom Lembong merasa penyidikan kasusnya terlalu lama. Padahal, menurutnya, kasus ini disebut-sebut sudah diusut selama 12 bulan.

    “Jadi, rasanya prosesnya agak lama ya. Sprindik terbitnya Oktober 2023, katanya penyidikan sudah berjalan 12 bulan. Tentunya kami mengharapkan profesionalisme dari Kejaksaan,” ujar Tom.

    Dia berharap proses persidangan dapat berjalan baik. Tom meyakini persidangan yang baik dapat membuka kebenaran.

    “Tentunya tetap saja, kebenaran terungkap. Supaya kebenaran terungkap,” tutur dia.

    Jaksa Sempurnakan Berkas Dakwaan

    Foto: Kajari Jakarta Pusat, Safrianto Zuriat Putra (tengah)-(Kurniawan/detikcom)

    Penyidik Kejaksaan Agung telah melimpahkan Tom Lembong ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat. Jaksa kini dalam tahap menyelesaikan berkas dakwaan Tom Lembong.

    Selain Tom Lembong, penyidik Kejagung juga melimpahkan tersangka lain, yakni mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) Charles Sitorus. Keduanya tetap ditahan selama 20 hari.

    “Oleh penuntut umum dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan, mulai tanggal 14 Februari sampai dengan 5 Maret 2025. Masing-masing untuk 20 hari ke depan sambil menunggu Jaksa Penuntut Umum menyelesaikan dan menyempurnakan surat dakwaan,” kata Kajari Jakarta Pusat, Safrianto Zuriat Putra, di kantor Kejari Jakarta Pusat.

    Dia mengatakan Tom Lembong ditahan di rutan yang berbeda dengan Charles Sitorus. Tom ditahan di Rutan Salemba cabang Kejari Jakarta Selatan, sementara Charles Sitorus ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.

    “Untuk TTL ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian untuk Charles Sitorus atau CS ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung,” kata Safrianto.

    Kasus yang Jerat Tom Lembong

    Foto: Tom Lembong. (Dwi/detikcom)

    Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa, 29 Oktober 2024. Kasus dugaan korupsi impor gula itu awalnya disebut merugikan negara hingga mencapai Rp 400 miliar.

    Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI Charles Sitorus sebagai tersangka. Tom Lembong telah mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka itu. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan praperadilan yang diajukan Tom Lembong.

    Terbaru, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka baru dalam kasus ini. Mereka ialah:

    1. Tonny Wijaya NG (TW) selaku Direktur Utama PT Angels Products (PT AP) tahun 2015-2016
    2. Wisnu Hendraningrat (WN) selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo (PT AF) tahun 2011-2024
    3. Hansen Setiawan (HS) selaku Direktur Utama PT Sentra Usahatama Jaya (PT SUJ) tahun 2016
    4. Indra Suryaningrat (IS) selaku Direktur Utama PT Medan Sugar Industry (PT MSI) tahun 2016

    5. Then Surianto Eka Prasetyo (TSEP) selaku Direktur Utama PT Makassar Tene (PT MT) tahun 2016
    6. Hendrogianto Antonio Tiwon (HAT) selaku Direktur PT Duta Sugar Internasional (PT DSI)
    7. Ali Sanjaya B (ASB) selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas (PT KTM)
    8. Hans Falita Hutama (HFH) selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur (PT BMM)
    9. Eka Sapanca (ES) selaku Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama (PT PDSU) tahun 2016

    Kejagung juga memperbarui dugaan kerugian negara dalam kasus ini. Direktur Penyidikan Jampidsus Abdul Qohar menjelaskan awalnya Kejagung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meyakini bahwa ditemukan kerugian negara sekitar Rp 400 miliar dalam risalah hasil ekspose. Kini, kerugian negara bertambah menjadi Rp 578.105.411.622,47.

    “Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP adalah Rp 578.105.411.622,47. Jadi, kami penyidik tidak mungkin menetapkan bahwa unsur tindak pidana korupsi Pasal 2 (dan) 3 terpenuhi ketika belum ada kerugian keuangan negara ya,” ujar Qohar pada Senin (20/1/2025).

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu