Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Amran Sulaiman Jadi Menko Pangan Ad Interim Gantikan Zulkifli Hasan – Page 3

    Amran Sulaiman Jadi Menko Pangan Ad Interim Gantikan Zulkifli Hasan – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti mahalnya harga minyak goreng kemasan sederhana, Minyakita. Dia meminta satuan tugas (Satgas) pangan mengawal harga eceran tertinggi (HET) di lapangan.

    Dia mengakui telah menemukan kenaikan harga Minyakita di beberapa daerah. Selain itu, harga gula pasir juga terpantau naik.

    “Minyak goreng, gula pasir, ini ada pergerakan harga naik,” ucap Mentan Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Amran mencatat harga rata-rata nasional Minyakita berkisar Rp 17.000-18.000 per liter. Padahal, HET telah ditetapkan sebesar Rp 15.700 per liter.

    Minta Satgas Pangan Turun Tangan

    Dia memerintahkan Satgas Pangan untuk terjun ke lapangan. Tujuannya memantau pelaksanaan HET Minyakita sesuai di pasaran hingga tingkat desa.

    “Satgas pangan masih ada. Ada satgas pangan, kita sudah komunikasi, tolong dipantau sampai tingkat desa,” tegasnya.

    Dia menegaskan kembali, HET Minyakita sudah diterapkan oleh Kementerian Perdagangan dan perlu dilaksanakan di tingkat konsumen. Mentan Amran juga mewanti-wanti para pengusaha.

    “Hari ini keputusan penting adalah, bahwa harga minyak goreng (Minyakita) HET Rp 15.700 (per liter). Kepada saudaraku, sahabatku, semua pengusaha, tolong patuhi HET yang ditentukan oleh pemerintah. Karena kami memantau ada pergerakan harga naik,” beber Amran yang kali ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan Ad Interim.

    “Kita harus patuhi. Kita ingin di bulan suci Ramadan, itu semua yang melakukan puasa, melaksanakan ibadah puasa, tersenyum karena harga stabil dan syukur-syukur di bawah dari harga tahun lalu,” imbuh Amran.

     

  • Mentan: Operasi pasar pangan besar-besaran disiapkan jelang Ramadhan

    Mentan: Operasi pasar pangan besar-besaran disiapkan jelang Ramadhan

    Kita akan melakukan operasi pasar besar-besaran, khususnya daging, gula pasir, minyak goreng, dan seterusnya.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan operasi pasar besar-besar untuk menjaga stabilitas harga pangan menghadapi bulan suci Ramadhan hingga Lebaran 2025.

    Mentan dalam jumpa pers seusai melakukan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) lintas kementerian/lembaga di bidang pangan, di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pemerintah segera melakukan operasi pasar berbagai komoditas pangan.

    “Kita akan melakukan operasi pasar besar-besaran, khususnya daging, gula pasir, minyak goreng, dan seterusnya,” kata Mentan.

    Mentan mengaku bahwa pihaknya segera melakukan operasi pasar murah dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Hal itu penting karena masih ditemukan adanya kenaikan harga pangan di pasaran.

    “Karena kami memantau ada pergerakan harga naik. Minyak goreng, gula pasir, ini ada pergerakan harga naik,” ujarnya.

    Meski begitu, Mentan tidak menyebutkan secara detail kenaikan harga yang terjadi pada sejumlah komoditas pangan.

    Selain itu, Mentan juga mengaku bahwa rencana pelaksanaan operasi pasar tersebut belum dapat diputuskan, karena pihaknya masih akan melaksanakan rapat lanjutan yang diagendakan pada Rabu (19/2).

    Pada rapat tersebut nantinya akan diputuskan jadwal pelaksanaan operasi pasar besar-besaran nantinya.

    Ia menambahkan, pemerintah berharap di bulan suci Ramadhan, masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa dapat tersenyum karena harga pangan stabil, bahkan lebih rendah dari tahun lalu.

    “Karena nanti kita masih rapat, keputusan terakhir itu pada tanggal 19 Februari 2025, insya Allah kita putuskan nanti di tanggal di tanggal 19 Februari 2025,” ujar Mentan.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kanan) menyalami tamu undangan Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementan Jakarta, Senin (17/2/2025). ANTARA/Harianto

    Diketahui, Mentan melakukan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.

    Rapat tersebut juga diikuti oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Badan Pusat Statistik, hingga BUMN di bidang pangan seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN), ID Food, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Berdikari dan pihak terkait lainnya.

    Mentan mengaku bahwa rapat tersebut diselenggarakan untuk bersinergi dengan lintas sektor agar harga pangan saat Ramadhan relatif dapat terkendali.

    “Hari ini kita rapat untuk persiapan harga bahan pokok di bulan suci Ramadhan. Kita harapkan harganya stabil, bila perlu harganya lebih rendah dari pada tahun sebelumnya,” kata Mentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • 40 Perusahaan Baja Ilegal dari China, Said Didu: Hasil Kerja Jokowi 10 Tahun

    40 Perusahaan Baja Ilegal dari China, Said Didu: Hasil Kerja Jokowi 10 Tahun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali menyuarakan kritik terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi.

    Melalui akun media sosialnya, ia mengomentari kondisi industri baja nasional yang disebut-sebut terdampak masuknya perusahaan asing secara ilegal.

    Said Didu membagikan cuitan dari akun @Boediantar4 yang menyebutkan bahwa 40 perusahaan China telah memproduksi baja ilegal di Indonesia.

    Menyebabkan Krakatau Steel, salah satu produsen baja terbesar di tanah air, mengalami kesulitan ekonomi.

    “Hasil kerja Jokowi selama 10 tahun,” ujar Said Didu dibX @msaid_didu, menyindir dampak kebijakan pemerintahan sebelumnya.

    Akun yang dikutipnya juga menyebut bahwa kondisi ini terjadi di era kepemimpinan Presiden Jokowi, yang menurutnya melemahkan industri dalam negeri.

    Ironisnya, dalam cuitan tersebut juga terselip sindiran kepada Prabowo Subianto yang kini menjadi suksesor Jokowi.

    Terkuaknya pabrik asal China yang memproduksi baja tidak sesuai dtandar mulanya diungkap Zulkifli Hasan saat masih menjabat Menteri Perdagangan (Mendag).

    Ia bahkan memusnahkan produk baja tulangan beton yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) seberat 27.078 ton atau senilai Rp257.237.836.978 yang diproduksi oleh PT Hwa Hok Steel, di Cikande, Serang, Banten.

    Ia mengatakan pemusnahan itu dilakukan pihaknya terhadap 3,6 juta batang baja tulang, karena menurutnya, produk yang tak sesuai standar mutu nasional itu sangat membahayakan konsumen bila sampai dipakai untuk konstruksi.

  • RI Masih Impor Beras dari Thailand-Vietnam di 2025, Ini Datanya

    RI Masih Impor Beras dari Thailand-Vietnam di 2025, Ini Datanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia masih impor beras dengan nilai mencapai US$43,2 juta atau setara Rp700,66 miliar (asumsi kurs Rp16.220 per dolar AS) pada Januari 2025.

    Namun, nilai impornya lebih rendah dibandingkan periode yang sama 2024 yang pernah mencapai US$278,03 juta, atau turun 84,46% secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Adapun, BPS mengungkap volume impor beras mencapai 79.361 ton pada Januari 2025. Kendati demikian, volumenya turun 82,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 442.112 ton.

    Berdasarkan data BPS, impor beras pada Januari 2025 yang diterima Indonesia mayoritas berasal dari negara tetangga, seperti Thailand, Vietnam, dan Myanmar.

    Untuk Thailand, misalnya, impor beras yang diterima Indonesia sebanyak 13.984 ton beras dengan nilai US$8,06 juta pada Januari 2025. Jika dibandingkan dengan periode yang sama 2024, volumenya mencapai 235.840 ton dengan nilai US$151,88 juta.

    Selain dari Thailand, Indonesia juga mengimpor 15.050 ton beras Vietnam atau nilainya mencapai US$8,27 juta pada Januari 2025. Sementara itu, pada Januari 2024, volume impor beras dari negara ini adalah 32.342 ton atau senilai US$21,04 juta.

    Ada pula impor beras dari Myanmar sebanyak 6.680 ton atau bernilai US$3,64 juta pada Januari 2025. Sedangkan pada periode yang sama di tahun lalu nilai impornya mencapai US$23,96 juta atau 41.640 ton beras.

    Di samping itu, pemerintah juga mengimpor sebanyak 16.876 ton beras dari Pakistan atau senilai US$8,98 juta pada Januari 2025. Pada Januari 2024, Indonesia menerima 129.781 ton beras asal Pakistan dengan nilai US$79,33 juta.

    Namun yang menarik, Indonesia tidak menerima keran impor beras dari India pada Januari 2024. Sedangkan di awal tahun ini, pemerintah membuka keran impor sebanyak 26.763 ton beras dari India dengan nilai US$14,07 juta.

    Janji Tidak Impor

    Dalam catatan Bisnis, Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pemerintah tidak akan mengimpor beras konsumsi pada 2025. Namun, impor beras untuk kebutuhan hotel, restoran, dan kafe (horeka) tetap berjalan dengan volume yang sedikit.

    Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, Jakarta. 

    Zulhas menuturkan bahwa pemerintah telah memutuskan bahwa Indonesia tidak akan impor beras konsumsi pada tahun depan.

    “Apakah tidak ada [impor beras] yang lainnya? Ada itu beras yang dimakan Pak Wamen biasanya kalau ke restoran Jepang itu masih dikit-dikit impornya masih ada. Pembicara-pembicara biasanya kalau suka beras basmati, kita tidak bisa bikin itu, ada [impor] tapi sedikit,” ungkap Zulhas.

    Untuk itu, Eks Menteri Perdagangan 2022–2024 itu menjelaskan bahwa pemerintah tetap mengimpor beras untuk keperluan horeka, meski tidak akan membuka keran impor beras untuk konsumsi.

    “Jadi beras-beras restoran biasanya Itu masih ada sedikit [impor]. Tapi untuk konsumsi, kita tidak akan, konsumsi secara umum tidak ada impor lagi,” terangnya.

    Pasalnya, Zulhas menerangkan bahwa jika pemerintah menolak beras dari luar negeri, maka Indonesia akan mendapatkan sanksi. “Karena kalau restoran Jepang mau masukkan beras dari Jepang tidak boleh, kita bisa disanksi, Jadi itu masih kita perkenankan,” jelasnya.

    Sama halnya dengan beras jenis lainnya, seperti beras briyani dan basmati dengan jumlah impor yang mini.

    “Jadi kalau nanti restoran-restoran, briyani dan sebagainya perlu beras basmati, kalau kita tidak kasih Itu nanti Pakistan, India, Bangladesh bisa marah sama kita, tapi volumenya kecil,” tuturnya.

    Namun, dia kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengimpor beras konsumsi. “Tapi beras yang biasa kita impor, yang tahun lalu hampir 3 juta lebih, tahun ini kita tidak akan impor lagi,” tandasnya.

  • Harga Minyakita Mahal, Mentan Minta Satgas Pangan Kawal HET – Page 3

    Harga Minyakita Mahal, Mentan Minta Satgas Pangan Kawal HET – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti mahalnya harga minyak goreng kemasan sederhana, Minyakita. Dia meminta satuan tugas (Satgas) pangan mengawal harga eceran tertinggi (HET) di lapangan.

    Dia mengakui telah menemukan kenaikan harga Minyakita di beberapa daerah. Selain itu, harga gula pasir juga terpantau naik.

    “Minyak goreng, gula pasir, ini ada pergerakan harga naik,” ucap Mentan Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga rata-rata nasional Minyakita berkisar Rp 17.000-18.000 per liter. Padahal, HET telah ditetapkan sebesar Rp 15.700 per liter.

    Dia memerintahkan Satgas Pangan untuk terjun ke lapangan. Tujuannya memantau pelaksanaan HET Minyakita sesuai di pasaran hingga tingkat desa.

    “Satgas pangan masih ada. Ada satgas pangan, kita sudah komunikasi, tolong dipantau sampai tingkat desa,” tegasnya.

    Dia menegaskan kembali, HET Minyakita sudah diterapkan oleh Kementerian Perdagangan dan perlu dilaksanakan di tingkat konsumen. Mentan Amran juga mewanti-wanti para pengusaha.

    “Hari ini keputusan penting adalah, bahwa harga minyak goreng (Minyakita) HET Rp 15.700 (per liter). Kepada saudaraku, sahabatku, semua pengusaha, tolong patuhi HET yang ditentukan oleh pemerintah. Karena kami memantau ada pergerakan harga naik,” beber Amran yang kali ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan Ad Interim.

    “Kita harus patuhi. Kita ingin di bulan suci Ramadan, itu semua yang melakukan puasa, melaksanakan ibadah puasa, tersenyum karena harga stabil dan syukur-syukur di bawah dari harga tahun lalu,” imbuh Amran.

     

  • Master Bagasi dan Kemendag bersinergi perkuat ekspor

    Master Bagasi dan Kemendag bersinergi perkuat ekspor

    Jakarta (ANTARA) – Master Bagasi mendapat dukungan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam upaya memperkuat ekspor produk asli Indonesia ke pasar global.

    Sebagai loka pasar lintas negara pertama karya anak bangsa, Master Bagasi membangun kesepakatan bersama Kementerian Perdagangan untuk berkolaborasi guna memperluas akses produk lokal ke dalam mata rantai perdagangan internasional.

    Chief Creative Officer Master Bagasi Dzulqurnain Ali Sahab menyebut pertemuan dengan Kementerian Perdagangan menunjukkan Master Bagasi dapat mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk naik kelas dan berdaya saing. ⁠

    “Dukungan dari Kemendag sangat berarti bagi kami. Dengan adanya sinergi ini, kami semakin optimis bahwa produk asli Indonesia bisa bersaing di kancah global,” ujar Dzulqurnain dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Kolaborasi ini menjadi bukti nyata bahwa produk Indonesia memiliki daya saing tinggi dan mampu mendunia. Dengan strategi promosi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, Master Bagasi mendorong agar produk lokal dapat menjadi kebanggaan global, serta pelaku UMKM dapat naik kelas dengan masuk mata rantai perdagangan dunia.

    Pendiri dan CEO Master Bagasi Amir Hamzah mengatakan platform ini dapat memudahkan produk lokal untuk diakses dan dikenal luas. Menurut Hamzah, ekspor berbasis business to consumer (B2C) memiliki peran penting dalam memperkenalkan produk Indonesia ke konsumen global.

    Konsep ini dapat membantu UMKM menembus pasar internasional tanpa harus memenuhi persyaratan kompleks yang biasanya ada dalam skema B2B (business to business).

    Dengan digitalisasi yang semakin berkembang, ekspor berbasis loka pasar menjadi solusi yang lebih inklusif dan efisien. Diaspora Indonesia pun dapat berbelanja berbagai produk nusantara melalui aplikasi platform tersebut.

    “Kami membayangkan diaspora Indonesia adalah sebagai ambassador (duta) produk-produk lokal di luar negeri. Melalui Master Bagasi, kami berharap produk indonesia jangan sampai tergantikan dengan produk luar hanya karena aksesnya yang sulit,” jelas Hamzah.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mentan: Presiden ingin harga sembilan bahan pokok stabil

    Mentan: Presiden ingin harga sembilan bahan pokok stabil

    Sembilan bahan pokok harus turun harganya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin harga sembilan bahan pokok stabil untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mencegah lonjakan harga yang dapat merugikan rakyat.

    Mentan mengatakan bahwa Presiden mengarahkan agar semua harga pangan terutama sembilan bahan pokok harus dalam keadaan stabil terutama menjelang bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

    “Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau menginginkan sembilan bahan pokok kita stabilkan,” kata Mentan saat membuka Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya di Jakarta, Senin.

    Diketahui, rapat yang dilaksanakan secara terbatas itu juga diikuti oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, jajaran Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, hingga BUMN di bidang pangan seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN), ID FOOD, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Berdikari dan pihak terkait lainnya.

    Mentan mengaku bahwa Rakortas tersebut merupakan arahan dari Presiden agar masyarakat mendapatkan harga yang terjangkau dalam memenuhi kebutuhan di bulan Ramadhan hingga Lebaran. Meski begitu, Mentan tidak menyebutkan sembilan bahan pokok tersebut.

    “Sembilan bahan pokok harus turun harganya. Itu arahan beliau (Presiden),” tegas Mentan.

    Menurut Mentan, menjaga stabilitas harga pangan penting dilakukan oleh semua pihak, terutama komoditas beras yang saat ini dinilai mengalami peningkatan produksi.

    “Kita melihat produksi kita yang biasanya bergejolak adalah beras. Ini kita perhatikan, beras adalah tanggung jawab penuh. Kita serahkan Bulog sampai kita kolaborasi. Beras ini stoknya 2 juta ton. Jadi, tidak ada alasan harga beras naik,” ucap Mentan.

    Diketahui, pemerintah telah menetapkan sembilan bahan pokok di antaranya beras, jagung, gula konsumsi, telur ayam, daging/kerbau, minyak goreng, cabai rawit merah dan lainnya.

    Sebelumnya, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi memastikan ketersediaan pangan dalam kondisi yang aman menjelang Ramadhan 2025.

    “Menjelang bulan suci Ramadhan, ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (4/2).

    Dia menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis guna menjaga ketersediaan pangan, stabilitas pasokan, dan harga pangan, termasuk penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP).

    “Berdasarkan proyeksi neraca pangan periode Januari dan Desember 2025, update 21 Januari 2025, secara umum ketersediaan 12 komoditas pangan strategis diproyeksikan aman dan cukup,”ujar Arief.

    Khusus untuk beras, lanjut Arief, dengan adanya carry over stok di awal tahun 2025 sebesar 8 juta ton, bisa dipastikan kebutuhan pangan untuk masyarakat tidak akan mengalami kekurangan.

    Sementara itu, stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog sebesar 1,9 juta ton yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga memudahkan pemerintah untuk melakukan intervensi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras di berbagai daerah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini Hasil MCU Rijanto-Beky Sebelum Pelantikan Bupati dan Wabup Blitar

    Ini Hasil MCU Rijanto-Beky Sebelum Pelantikan Bupati dan Wabup Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih Rijanto dan Beky Herdihansah telah menjalani sejumlah persiapan untuk pelantikan serentak yang akan diadakan pada Rabu (20/2/2025) mendatang.

    Beberapa persiapan yang sudah dilakukan diantaranya adalah melakukan medical check up (MCU)  sebagai salah satu syarat yang diwajibkan ada untuk mengikuti kegiatan orientasi kepemimpinan yang diadakan sehari setelah pelatikan.

    Menurut Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Blitar, Mulyadi mengatakan jika ada dua tahapan pemeriksaan kesehatan yang harus dilakukan oleh kepala daerah terpilih. Sebelum menjalani tahapan pelantikan.

    “Pemeriksaan kesehatan ini terbagi menjadi dua. yakni yang diperlukan untuk orientasi kepemimpinan di Lembah Akademi Militer Magelang dan juga untuk pelantikan serentak di Istana Negara Jakarta,” kata Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Blitar, Mulyadi, Senin (17/2/2025).

    Untuk keperluan pemeriksaan kesehatan orientasi kepemimpinan di Magelang, keterangan Medical Check Up (MCU) ini paling tidak sudah dilakukan pada H-7 sebelum pelaksanaan. Rijanto-Beky pun sudah melaksanakan medical check up di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Srengat.

    “MCU kita laksanakan kemarin, Sabtu, 15 Februari 2025 di RSUD Srengat. Keduanya, baik Pak Rijanto dan Mas Beky sudah menjalani pemeriksaan ini,” tuturnya.

    Sementara terkait pemeriksaan kesehatan untuk pelatikan serentak, Mulyadi menyebut akan dilakukan di Jakarta. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan serentak di Kementerian Dalam Negeri (Kemendag).

    “Pemeriksaan kesehatan untuk pelantikan serentak akan dilakukan di Kementerian dalam negeri, harus registrasi juga. Untuk Jawa Timur ada di sesi 3 yang diadakan pada hari ini. Namun karena ada kepentingan, untuk Kabupaten Blitar dilakukan besok, Senin 17 Februari 2025,” ungkapnya.

    Dari hasil MCU yang dilakukan di RSUD Srengat Kabupaten Blitar, kondisi kesehatan Bupati dan wakil Bupati Blitar dinyatakan baik. Rijanto-Beky dinyatakan siap untuk menjalani pelantikan sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar.

    “Hasil tes kesehatan bapak Rijanto-Beky dinyatakan baik,” tandasnya.

    Sebelum menjalani pelantikan serentak pada 20 Februari 2025, kepala daerah terpilih akan menjalani kegiatan gladi kotor pada 18 Februari 2025 dan gladi bersih pada 19 Februari 2025. Untuk kegiatan orientasi kepemimpinan akan dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025. [owi/beq]

  • Produsen dan Distributor Terlibat Mafia Minyakita, Begini Modusnya

    Produsen dan Distributor Terlibat Mafia Minyakita, Begini Modusnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Belakangan, munyak goreng kemasan ‘MinyaKita’ semakin langka dan harganya meroket. Padahal, minyak goreng kemasan ini dirancang untuk khusus agar masyarakat bisa mendapat minyak dengan harga terjangkau.

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) pun menemukan adanya beberapa Minyakita yang dijual melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Staf Ahli Menteri Perdagangan, Tommy Andana menyampaikan rata-rata harga Minyakita pada Januari 2025 mencapai Rp17.389 per liter, jauh di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

    Tak hanya Minyakita, harga minyak goreng curah dan premium juga menunjukkan tren kenaikan, masing-masing mencapai Rp17.735 per liter dan Rp22.138 per liter.

    “Kenaikan harga Minyakita di atas HET ini menjadi persoalan serius, terutama karena konsumsi masyarakat terhadap produk ini sangat tinggi. Kelangkaan Minyakita di pasar modern dan tradisional menimbulkan tanda tanya besar, sementara minyak goreng jenis lain tersedia,” ujar Tommy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, dikutip Minggu (16/2/2025).

    Ironisnya, data menunjukkan ketersediaan minyak goreng sebenarnya mencukupi. Berdasarkan realisasi Domestic Market Obligation (DMO), produksi Minyakita mencapai 213.988 ton per bulan, sementara kebutuhan minyak goreng kemasan sederhana dan curah hanya 170.000 ton per bulan. Artinya, stok yang ada melebihi kebutuhan nasional hingga 125%.

    Bahkan, pada Januari 2025 saja, realisasi DMO telah mencapai 130.903 ton khusus untuk Minyakita. Sejak 12 November 2024, seluruh DMO minyak goreng difokuskan dalam bentuk Minyakita, tanpa lagi ada DMO dalam bentuk curah. Secara logika, dengan pasokan yang melimpah ini, harga Minyakita seharusnya stabil di bawah HET. Namun kenyataan di lapangan justru sebaliknya.

    Foto: Harga Minyakita di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan dipatok Rp17.000 per liter. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Harga Minyakita di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan dipatok Rp17.000 per liter. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    “Kami sangat menyayangkan, lantaran masih banyak sekali harga Minyakita di atas HET di beberapa daerah tertentu. Itu menjadi konsen dan fokus dari Kementerian Perdagangan untuk bisa menurunkan atau bisa mengendalikan agar harga kalau bisa itu di semua daerah sesuai HET. Tentu peran kita semua, pemerintah pusat dan di daerah bisa mengontrol bagaimana harga minyak kita ini benar-benar mengikuti peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

    Kemendag pun mencium adanya modus busuk operandi yang dilakukan oleh produsen dan distributor dalam rantai pasok Minyakita. Tommy mengungkapkan hasil pengawasan Kemendag bersama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) serta Satgas Pangan Mabes Polri, menemukan indikasi kuat beberapa produsen dan distributor tingkat pertama (D1) serta distributor tingkat kedua (D2) sengaja menahan distribusi Minyakita.

    “Mereka menunda peredaran Minyakita di pasar dengan tujuan untuk mencari keuntungan lebih besar. Ini motif yang kami temukan berdasarkan hasil pengawasan langsung di lapangan. Tindakan ini jelas melanggar ketentuan yang berlaku,” tegas dia.

    Sebagai respons, Kemendag mengambil langkah konkret untuk mengendalikan situasi ini. Selain melakukan pengawasan rutin bersama aparat penegak hukum, pemerintah juga memperketat pendataan terhadap distributor di seluruh wilayah, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Tujuannya adalah memastikan data distribusi sesuai dengan laporan resmi yang ada pada Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH), serta meminimalkan peluang manipulasi dalam rantai pasok.

    “Kalau kita temukan, kita langsung tindak dan kita langsung sampaikan untuk disebarkan atau diedarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucap Tommy.

    Lebih lanjut, berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu ketiga Januari 2025, tercatat ada 225 daerah yang mengalami kenaikan harga minyak goreng, baik untuk kategori premium, curah, maupun Minyakita. Fenomena ini menunjukkan adanya disparitas harga yang signifikan antar daerah.

    “Ada daerah yang masih menjual di bawah HET, namun banyak juga yang jauh melampaui batas. Ini berarti ada persoalan distribusi dan pengawasan yang perlu diselesaikan,” tukasnya.

    Pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara daerah, produsen, dan pelaku usaha dalam mendistribusikan minyak goreng agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemendag berkomitmen untuk terus memantau dan mengendalikan situasi ini agar minyak goreng kemasan rakyat benar-benar bisa dinikmati masyarakat luas dengan harga yang terjangkau.

    (wur)

  • Anggaran Kemendag Disunat, Ekspor Indonesia Bakal Terdampak? – Page 3

    Anggaran Kemendag Disunat, Ekspor Indonesia Bakal Terdampak? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan, Budi Santoso, memastikan pemangkasan anggaran tidak akan mempengaruhi kinerja Kementerian Perdagangan (Kemendag). Anggaran 2025 akan dipangkas sebesar 38,88 persen, dari Rp1,853 triliun menjadi Rp1,132 triliun. 

    Meski begitu, Kemendag tetap berkomitmen untuk menjalankan program-program utamanya, termasuk pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, serta mendukung UMKM agar bisa lebih inovatif dan siap bersaing di pasar global.

    Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Mendag Budi menegaskan efisiensi ini hanya dilakukan pada belanja non-esensial seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor, seminar, dan acara seremonial. 

    “Kami memastikan efisiensi anggaran tetap memenuhi operasional dasar, pelayanan publik, serta dukungan terhadap fokus program kerja Kemendag. Fokus program kerja Kemendag, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri; Perluasan Pasar Ekspor; dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor, kata Budi, dalam siaran pers, dikutip Minggu (16/2/2025).

    Budi menjelaskan anggaran yang tersedia tetap dialokasikan untuk mendukung operasional kementerian dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal. DPR pun mendukung kebijakan ini dengan catatan bahwa efisiensi harus dilakukan secara tepat sasaran dan tidak mengganggu program yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

    Tiga Perjanjian Dagang

    Selain membahas anggaran, rapat kerja ini juga menyoroti rencana pengesahan tiga perjanjian dagang internasional dengan negara mitra, yaitu ASEAN, Australia-Selandia Baru, dan Jepang. 

    Melalui Protokol Perubahan ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (AAMNP), Indonesia berpotensi meningkatkan kesejahteraan hingga USD 1,17 juta serta mempercepat penyerapan tenaga kerja profesional di ASEAN. 

    Sementara itu, Protokol Kedua ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara anggota sebesar 0,16 persen setelah implementasi, dengan nilai ekspor yang diperkirakan mencapai Rp9,41 triliun pada 2033.