Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • 4 Prabowo "Reshuffle" Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi Nasional

    4 Prabowo "Reshuffle" Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi Nasional

    Prabowo “Reshuffle” Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi
    Penulis
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Rabu (19/2/2025), bertepatan pada hari ke-122 pemerintahan Prabowo-Gibran yang dimulai pada 20 Oktober 2024.
    Reshuffle pertama yang dilakukan Prabowo ini lebih cepat dibandingkan perombakan perdana kabinet yang dilakukan Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo.
    Untuk diketahui, Jokowi baru melakukan
    reshuffle Kabinet
    Kerja pada 12 Agustus 2015 atau hari ke-296 sejak ia dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014.
    Ketika itu, Jokowi mencopot tujuh pejabat sekaligus yakni Darmin Nasution yang diangkat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, menggantikan Sofyan Djalil.
    Kemudian, Sofyan Djalil diangkat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, menggantikan Andrinof Chaniago; Rizal Ramli diangkat sebagai Menko Bidang Kemaritiman, menggantikan Indroyono Susilo.
    Lalu, Luhut Binsar Pandjaitan diangkat sebagai Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno; Thomas Lembong diangkat sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Rachmat Gobel.
    Kemudian, Pramono Anung diangkat sebagai Sekretaris Kabinet, menggantikan Andi Widjajanto; serta Teten Masduki diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.
    Pada periode kedua pemerintahannya, 2019-2024, Jokowi juga baru merombak susunan kabinetnya di hari ke-429, tepatnya pada 22 Desember 2020.
    Ketika itu, Jokowi melantik enam orang menteri, yakni Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang jadi tersangka korupsi.
    Kemudian, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio.
    Lalu, Yaqut Cholil Quomas atau alias Gus Yaqut sebagai Menteri Agama mengganti Fachrul Razi, Wahyu Sakti Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung korupsi, serta M Lutfi menggantikan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan.
    Berbeda dengan Jokowi, Prabowo hannya mencopot satu orang menteri yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.
    Posisi Satryo digantikan Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Brian Yuliarto.
    Selain mencopot Mendikti Saintek, Prabowo juga melantik empat orang kepala lembaga pada reshuffle perdananya.
    Para pejabat itu adalah Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP,
    Kemudian, Amalia Adininggar Arumsari sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS, dan Letjen Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendag Ciduk SPBU di Sukabumi Rugikan Konsumen Rp 1,4 Miliar – Page 3

    Kemendag Ciduk SPBU di Sukabumi Rugikan Konsumen Rp 1,4 Miliar – Page 3

    Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, berencana menghapus sistem barcode (QR code) dalam pengisian BBM subsidi seperti Pertalite di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Aceh.

    Mualem menilai kebijakan ini tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai gubernur, prioritas utama adalah meningkatkan kesejahteraan serta kenyamanan warga Aceh.

    Sebagai langkah awal, ia berencana menghapus sistem barcode agar masyarakat dapat membeli BBM secara langsung tanpa harus melalui proses pemindaian QR code.

    “Saya tegaskan, siapa pun yang ingin mengisi BBM bisa langsung melakukannya tanpa hambatan barcode. Masyarakat tidak perlu khawatir lagi soal aturan ini,” kata Mualem di waktu terpisah. 

    Menurut dia, penerapan barcode dalam pengisian BBM justru memicu ketidakpuasan masyarakat Aceh dan menimbulkan potensi konflik di lapangan. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk segera menghapus regulasi tersebut.

    “Saya sudah melihat langsung di lapangan dan menilai bahwa kebijakan barcode ini tidak memiliki manfaat nyata. Bahkan, ada warga yang kesal sampai berniat membakar SPBU karena merasa kesulitan dengan sistem ini,” ungkapnya.

  •  Bareskrim Polri Tindak Praktik Curang di SPBU Sukabumi, Segera Tetapkan Tersangka – Halaman all

     Bareskrim Polri Tindak Praktik Curang di SPBU Sukabumi, Segera Tetapkan Tersangka – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap praktik kecurangan yang dilakukan oleh pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Sukabumi, Jawa Barat.

    Hal ini berdasarkan laporan masyarakat ditemukan indikasi bahwa sebuah SPBU di wilayah Kecamatan Baros, Sukabumi.

    Pengelola SPBU tersebut telah memasang alat tambahan pada dispenser pompa BBM.

    “Ini sengaja dirancang untuk mengurangi takaran BBM meskipun indikator menunjukkan angka yang sesuai dengan takaran yang dibeli konsumen,” kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, dalam keterangan Rabu (19/2/2025).

    Penindakan terhadap kasus ini bermula pada 9 Januari 2025, saat tim dari Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Tertentu bersama Direktorat Metrologi Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan dan PT Pertamina Patra Niaga melakukan pengecekan di SPBU 34-43111. 

    Hasil pengujian menunjukkan adanya deviasi pengurangan BBM pada empat dispenser dengan merk pompa Tatsuno produksi 2005, untuk jenis Bio Solar, Pertalite, dan Pertamax. 

    Pengukuran menggunakan Bejana Ukur Standar 20 liter memperlihatkan pengurangan BBM yang bervariasi antara 400 ml hingga 600 ml per 20 liter.

    Hasilnya jauh melebihi batas toleransi yang diperbolehkan sebesar 100 ml per 20 liter.

    “Kami menemukan bahwa alat tambahan berupa PCB yang dipasang secara ilegal pada dispenser ini menyebabkan berkurangnya jumlah BBM yang diterima konsumen. Praktik ini jelas melanggar hukum dan merugikan masyarakat,” ujar  Nunung.

    Pengelola SPBU yang terletak di bawah naungan PT PBM (Prima Berkah Mandiri) tersebut, yang telah beroperasi sejak 2005, diduga sengaja menyembunyikan alat tambahan berupa unit PCB (Printed Circuit Board) yang berisi komponen elektronik dan trafo pengatur arus listrik di dalam kompartemen pompa. 

    Alat ini berfungsi untuk mengurangi jumlah BBM yang disalurkan kepada konsumen tanpa terdeteksi oleh petugas yang melakukan tera ulang.

    Akibat praktik curang ini, diperkirakan kerugian yang diderita oleh masyarakat pengguna BBM mencapai sekitar Rp1,4 miliar per tahun. 

    Dia memastikan kasus ini telah naik ke tahap penyidikan.

    “Menetapkan Direktur PT PBM, RUD, sebagai terlapor yang berpotensi menjadi tersangka,” urainya.

    Berdasarkan temuan ini, pelaku dapat dikenakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yaitu Pasal 27 yang mengatur tentang larangan memasang alat tambahan pada alat ukur yang sudah ditera, dan Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 juta. 

    “Kami akan terus melakukan penyelidikan dan menindak tegas segala bentuk kecurangan yang merugikan masyarakat, terutama dalam sektor yang sangat penting seperti distribusi bahan bakar,” tambah Dirtipidter Bareskrim Polri.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso yang memberikan apresiasi atas pengungkapan kasus ini.

    “Kecurangan seperti ini merugikan konsumen dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan praktik serupa tidak terjadi lagi,” ujar Budi. (Tribunnews.com/Reynas Abdila)

     

  • Kemendag Bakal Gelar Operasi Pasar, Turunkan Harga Minyakita Sebelum Ramadan

    Kemendag Bakal Gelar Operasi Pasar, Turunkan Harga Minyakita Sebelum Ramadan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap strategi dalam menstabilkan minyak goreng Minyakita sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter saat momentum puasa dan lebaran 2025. Salah satunya dengan menggelar operasi pasar. 

    Menengok data SP2KP milik Kemendag, Rabu (19/2/2025), harga rata-rata Minyakita secara nasional masih di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah Rp15.700 per liter. Per 18 Februari 2025, harga Minyakita secara nasional dibanderol Rp17.200 per liter.

    Data tersebut juga menunjukkan harga Minyakita masih melambung tinggi di wilayah Indonesia Timur, seperti Papua Barat yang mencapai Rp20.000 per liter.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan bahwa pihaknya akan kegiatan operasi pasar di pasar pantauan seluruh wilayah Indonesia.

    Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya stabilisasi harga Minyakita dalam menghadapi momentum puasa dan lebaran 2025.

    Iqbal menyampaikan bahwa Kemendag meminta dukungan dari pelaku usaha produsen minyak goreng untuk dapat mengalokasikan pendistribusian Domestic Market Obligation (DMO) kepada BUMN Pangan.

    “Diharapkan dengan kombinasi beberapa kebijakan dapat menurunkan harga agar sesuai dengan HET [Minyakita],” kata Iqbal kepada Bisnis, Rabu (19/2/2025).

    Selain itu, Iqbal menambahkan ada pula beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga Minyakita.

    Salah satunya dengan meminta dinas yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia untuk melakukan pemantauan kesesuaian data di sistem dan di lapangan serta turut melakukan pemantauan ketersediaan.

    Kemendag juga akan mendorong untuk distributor 1 (D1) dan D2 untuk langsung memasok Minyakita ke pedagang pengecer di pasar pantauan SP2KP dan melakukan dropping pasokan MINYAKITA di pasar pantauan dengan melibatkan D1 dan D2.

    Lebih lanjut, Iqbal menyampaikan bahwa Kemendag juga meminta produsen untuk menyalurkan minyak goreng melalui jaringan distribusinya, terutama ke pasar-pasar pantauan SP2KP dan memasang spanduk informasi HET Minyakita di pasar-pasar pantauan.

    “Serta, mengirimkan surat kepada produsen untuk mendistribusikan MinyaKita melalui BUMN Pangan,” pungkasnya.

  • Soal Minyakita Dijual Curah, Warga Diminta Lapor ke Kemendag

    Soal Minyakita Dijual Curah, Warga Diminta Lapor ke Kemendag

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta agar masyarakat melaporkan pelaku usaha atau pengecer yang menjual minyak goreng rakyat Minyakita dalam bentuk curah.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan bahwa laporan terkait adanya pengecer yang menjual Minyakita dalam bentuk curah nantinya akan ditindaklanjuti.

    “Apabila ada laporan atau temuan di lapangan terkait pelanggaran dimaksud silakan dapat laporkan ke kami dan akan ditindaklanjuti,” kata Iqbal kepada Bisnis, Rabu (19/2/2025).

    Iqbal menekankan bahwa pelaku usaha yang menjual Minyakita dalam bentu curah akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

    “Bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Staf Ahli Kemendag Tommy Andana menemukan adanya oknum pengecer yang membeli Minyakita dan menjualnya kembali dalam bentuk minyak curah. Imbasnya, harga Minyakita melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang semestinya dibanderol Rp15.700 per liter.

    Awalnya, Tommy mengungkap bahwa banyak ditemukan pengecer yang menjual Minyakita ke pengecer lain sehingga harga minyak goreng rakyat melambung, imbas rantai distribusinya yang panjang.

    “Ternyata banyak juga yang pengecer menjual [Minyakita] kepada pengecernya, sehingga rantainya menjadi panjang dan harganya menjadi naik,” ujar Tommy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di YouTube Kemendagri, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Tommy menyebut, fenomena ini terjadi saat harga minyak goreng curah dan minyak premium merangkak naik. 

    “Tren ini ternyata juga sedikit banyak ini dipengaruhi oleh misalnya pada saat terjadi kenaikan harga minyak goreng curah, harga minyak premium. Minyakita terbawa imbasnya karena ada juga yang sedikit “mereka” [penjual] membeli Minyakita lalu dia jual secara curah,” bebernya.

    Namun demikian, Tommy mengaku bahwa sederet dugaan itu sudah Kemendag dalami melalui pengawasan secara intensif dan diharapkan harga Minyakita tetap sesuai dengan HET.

    Untuk diketahui, Minyakita merupakan minyak goreng kemasan yang merupakan hasil Domestic Market Obligation (DMO) dari para produsen di dalam negeri, terutama eksportir kelapa sawit dan turunannya.

    Tommy menuturkan bahwa setiap produsen yang melakukan DMO akan mendapatkan insentif hak ekspor produk turunan kelapa sawit.

  • Bertemu Menteri PANRB, Menhub Bahas Skema Usulan WFA Jelang Lebaran

    Bertemu Menteri PANRB, Menhub Bahas Skema Usulan WFA Jelang Lebaran

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengusulkan penerapan bekerja dari manapun atau work from anywhere (WFA) menjelang puncak arus mudik Lebaran 2025. Sejalan dengan itu, Dudy bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini kemarin.

    Dudy mengatakan, usulan tersebut didasarkan pada pelaksanaan hari raya Nyepi yang berdekatan dengan Idul Fitri yang jatuh pada 29 dan 31 Maret.

    “Berangkat dari hal ini, kami mengusulkan WFA mulai 24 Maret. Asumsi kami apabila dilaksanakan begitu, para pemudik akan melaksanakan perjalanan dari 21 Maret malam. Jadi kami punya waktu untuk mengurai para pemudik selama Lebaran,” ujar Dudy dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

    Dudy menjelaskan antisipasi perlu dilakukan karena pada pelaksanaan angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 lalu, sejumlah masyarakat tidak melakukan mudik dan memilih untuk melakukannya pada momen Lebaran. Namun, untuk mengetahui potensi pergerakan masyarakat yang lebih tepat, saat ini sedang dilakukan survei secara menyeluruh.

    Adapun pertimbangan lainnya adalah musim pancaroba yang diperkirakan masih akan berlangsung pada saat Lebaran.

    “Kemudian di Pelabuhan Merak, Maret hingga April masih musim pancaroba. Jika hujan, ombak tinggi dan kapal tidak bisa bergerak. Jadi pertimbangannya bukan karena kemacetan saja. Hal-hal di luar kendali kami ini yang kami antisipasi. Jika cuaca tidak bagus, kami ada waktu mengurai pemudik,” tambah Dudy.

    Dudy juga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi terkait wacana WFA bagi pegawai. Prabowo meminta agar instruksi itu diteruskan untuk dibicarakan lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait.

    Sejak Januari 2025 Menhub Dudy telah mendatangi sejumlah kementerian untuk berkoordinasi terkait persiapan angkutan Lebaran 2025 termasuk membicarakan WFA. Beberapa kementerian yang didatangi Menhub yakni Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga Kementerian Dalam Negeri.

    Kemenhub perlu dukungan dari berbagai pihak untuk menyukseskan angkutan Lebaran 2025. Dengan koordinasi lintas instansi yang terjalin ini, Dudy mengharapkan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dan balik Lebaran dengan selamat, nyaman, serta lancar.

    Sementara itu, Menteri PANRB Rini menyambut baik usulan WFA ini. Rini mengatakan, kebijakan terkait hari libur, cuti bersama, serta hal lainnya jelang Lebaran memang perlu melibatkan Kemenhub dan kepolisian karena harus menghitung pergerakan orang.

    “Kalau memang bisa terurai, tidak apa-apa. Seandainya instansi mau WFA, diperbolehkan, karena ada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah. WFA-nya berapa persen kami akan atur. Nanti kami buat surat edaran. Tiap Lebaran selalu kami buat surat edaran untuk layanan masyarakatnya. Ada hitungan persennya,” kata Menteri Rini.

    (kil/kil)

  • PHK Massal Ancam Indonesia, Dandhy Laksono Sindir Kebijakan Pemerintah

    PHK Massal Ancam Indonesia, Dandhy Laksono Sindir Kebijakan Pemerintah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kini menjadi ancaman nyata bagi para pekerja di Indonesia.

    Sejumlah laporan menyebutkan bahwa sekitar 60 perusahaan berencana melakukan PHK dalam waktu dekat.

    Ancaman ini semakin meningkat, sebagaimana dilaporkan baik oleh kalangan pengusaha maupun serikat pekerja. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebabnya adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Jurnalis investigasi Dandhy Laksono turut menyoroti situasi ini.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia mengkritisi minimnya penciptaan lapangan kerja di tengah meningkatnya gelombang PHK.

    “Alih-alih menciptakan lapangan kerja, setelah UU ini kita lebih sering dengar kabar PHK,” tulis Dandhy Laksono, dikutip Selasa (18/2/2025).

    Selain itu, isu PHK ini juga dikaitkan dengan kehadiran Danantara yang saat ini tengah menjadi sorotan.

    Menurut Dandhy, keberadaan Danantara dapat menjadi ancaman besar dan dianggap sebagai bentuk kapitalisme terpimpin.

    “Dengan rekam jejak kasus Jamsostek, Asabri, gagasan Tapera, sampai mengincar dana haji dan wakaf,” tuturnya.

    “Danantara bukan hanya ‘kapitalisme terpimpin’, juga berpotensi jadi ‘fraud terpimpin’,” terangnya.

    (Fajar)

  • UMKM Binaan PHE Ini Bisa Raup Omzet Rp 100 Jutaan/Bulan

    UMKM Binaan PHE Ini Bisa Raup Omzet Rp 100 Jutaan/Bulan

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) terus berkontribusi meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa naik kelas. Salah satunya dengan membina Kelompok UMKM Wanita (KUW) Greenthink.

    KUW Greenthink pertama kali dibentuk PHE ONWJ pada 2017 lalu untuk membantu usaha milik istri-istri nelayan di Kecamatan Cilamaya Girang, Blanakan, Subang. UMKM ini memproduksi dan memasarkan berbagai macam olahan ikan tengkek.

    Head of Communication, Relations & CID PHE ONWJ, R. Ery Ridwan, menjelaskan ikan tengkek merupakan salah satu hasil laut yang kurang diminati masyarakat lantaran anatomi tubuhnya yang penuh duri. Belum lagi mengolah ikan tengkek juga punya tantangan tersendiri, karena kulitnya yang keras.

    Alhasil permintaan pasar terhadap ikan tengkek tidak sebesar jenis ikan lain seperti tenggiri, tongkol, kakap, dan bandeng. Hal ini tentu membuat harga jual tangkapan ini sangat rendah.

    Namun di tangan salah satu anggota KUW Greenthink, ‘si ikan kurus berduri’ yang tadinya tak diminati pasar kini menjelma menjadi produk olahan lezat dan bergizi. Sebab di tangan kreatif mereka ikan tengkek berhasil diolah menjadi berbagai produk olahan, seperti abon, dendeng, dan kerupuk.

    “Dulu, ikan tengkek tidak ada harganya. Bahkan, dianggap limbah oleh nelayan. Kalau dapat tengkek di laut, dijual murah,” kata Eka Mustika selaku pemilik UMKM Mustika Food, satu dari 22 anggota KUW Greenthink.

    Sebelum Mustika Food dan produk olahan ikan tengkeknya dikenal banyak orang, ikan tengkek hanya dijual di bawah Rp 5.000 per kilogram. Bahkan terendah sempat menyentuh Rp 2.000-3.000 per kilogram di mana tiap satu kilogram berisi 4 – 5 ekor ikan.

    Namun harga komoditas ini mulai naik seiring kebutuhan Eka tehadap bahan baku produknya. Di mana dalam satu bulan, Eka memerlukan bahan baku ikan tengkek rata-rata 1,5 – 2 kuintal.

    Jumlah itu untuk memenuhi permintaan konsumen lintas kota sampai lintas negara, mulai dari Subang, Bandung, Jabodetabek, Bali, Jambi, hingga Singapura. Sehingga harga ikan tengkek melonjak naik hingga Rp 17.000-25.000 per kilogram.

    Di bawah bimbingan PHE ONWJ produk Eka merambah dari abon ke kerupuk, cheese stick, dan ikan asin. Omzet UMKM Mustika Food berkisar Rp 100 jutaan per bulan. Dalam setahun, bisnis yang dijalankan Eka serta empat karyawannya mampu meraup omzet di atas Rp 1 miliar.

    “Mereka melihat potensi yang tersembunyi dalam ikan yang sering dianggap limbah oleh para nelayan. Di bawah bimbingan PHE ONWJ melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, Eka memulai langkah inovatif untuk mengolah ikan tengkek menjadi produk bernilai tinggi, abon,” kata Ery dalam keterangan resminya.

    Produk olahan Eka juga didukung mendapatkan izin usaha dan sertifikasi produk. Berkat itu kini Eka juga sudah mengantongi NIB (Nomor Induk Berusaha), SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga), dan sertifikasi halal.

    Legalitas ini meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing dan membuat produknya semakin laris.

    “Kami sangat bangga melihat bagaimana inovasi dan kerja keras mereka telah sukses mengubah tantangan menjadi peluang. Semoga keberhasilan ini dapat menginspirasi komunitas lain untuk melakukan hal serupa,” pungkas Ery.

    Tonton juga Video: Langkah Kemendag Dorong UMKM Tembus Pasar Internasional

    (fdl/fdl)

  • Mentan minta pengusaha patuhi HET minyak goreng Rp15.700/liter

    Mentan minta pengusaha patuhi HET minyak goreng Rp15.700/liter

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (tengah), Wakil Menteri Pertanian Sudaryono (kiri), Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi (kedua kiri), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya (kanan), Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti (kedua kanan) dalam jumpa pers seusai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementan Jakarta, Senin (17/2/2025). ANTARA/Harianto

    Mentan minta pengusaha patuhi HET minyak goreng Rp15.700/liter
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Februari 2025 – 17:28 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta pengusaha mematuhi ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

    Mentan, dalam jumpa per seusai melakukan rapat koordinasi terbatas (rakortas) lintas kementerian/lembaga di bidang pangan di Jakarta, Senin, mengatakan pemerintah telah memutuskan HET minyak goreng sebesar Rp15.700 per liter.

    “Hari ini keputusan penting adalah bahwa harga minyak goreng HET Rp15.700 per liter. Kepada saudaraku, sahabatku, semua pengusaha, tolong patuhi HET yang ditentukan oleh pemerintah,” kata Mentan.

    Mentan mengaku pihaknya telah melakukan pemantauan dan ditemukan masih adanya kenaikan harga pangan di pasaran salah satunya minyak goreng.

    Meski begitu, Mentan tidak menyebutkan secara rinci kenaikan harga yang dimaksud tersebut.

    “Kami memantau ada pergerakan harga naik. Minyak goreng, gula pasir, ini ada pergerakan harga naik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Mentan mengaku pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk memantau dan mengawal agar harga minyak goreng bisa sesuai HET yang telah ditetapkan pemerintah, hingga ke desa-desa.

    “Satgas pangan masih ada. Ada satgas pangan, kita sudah komunikasi, tolong dipantau sampai tingkat desa. Bahwa harga (HET minyak goreng) sudah ditetapkan oleh pemerintah, melalui Menteri Perdagangan, kita harus patuhi,” tegas Mentan.

    Pemerintah berharap di bulan suci Ramadhan hingga Lebaran Idul Fitri 2025, masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa dapat tersenyum karena harga pangan stabil, bahkan lebih rendah dari tahun lalu.

    “Kita ingin di bulan suci Ramadhan, itu semua yang melakukan puasa, melaksanakan ibadah puasa, tersenyum. Karena harga stabil dan syukur-syukur di bawah dari harga tahun lalu,” kata Mentan.

    Mentan melakukan rakortas bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, dan Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.

    Rapat tersebut juga diikuti Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Badan Pusat Statistik, hingga BUMN di bidang pangan seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN), ID Food, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Berdikari dan pihak terkait lainnya.

    Mentan mengatakan rapat tersebut diselenggarakan untuk bersinergi dengan lintas sektor agar harga pangan saat Ramadhan relatif dapat terkendali.

    “Hari ini kita rapat untuk persiapan harga bahan pokok di bulan suci Ramadhan. Kita harapkan harganya stabil, bila perlu harganya lebih rendah dari pada tahun sebelumnya,” kata Mentan.

    Sementara itu, Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa saat ini harga minyak goreng di pasaran masih sekitar Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter.

    Untuk kondisi tersebut, Arief mengaku segera berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk menertibkan harga minyak goreng sehingga bisa sesuai HET Rp15.700 per lt.

    “Sudah diputuskan oleh Menteri Perdagangan Rp15.700 per liter, ya harus dieksekusi Rp15.700. Sekarang angkanya Rp17.000-Rp18.000 untuk Minyakita. Rata-rata nasional ya. Itu yang harus kita perbaiki sama-sama,” kata Arief.

    Sumber : Antara

  • Jadwal WFA PNS dan Pegawai BUMN Jelang Lebaran 2025 – Page 3

    Jadwal WFA PNS dan Pegawai BUMN Jelang Lebaran 2025 – Page 3

    Dalam upaya memastikan kelancaran angkutan Lebaran 2025, Menhub Dudy telah melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian sejak bulan lalu.

    Beberapa instansi yang telah diajak berdiskusi antara lain Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian BUMN, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Dalam Negeri.

    “Kami memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan angkutan Lebaran tahun ini berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Sinergi antara kementerian dan lembaga terkait sangat penting dalam menghadapi tantangan transportasi selama periode mudik,” ujar Menhub Dudy.

    Kolaborasi Kemenhub dan Kemendikdasmen dalam TransportasiDalam pertemuan tersebut, Menhub Dudy juga mengusulkan beberapa potensi kerja sama antara Kemenhub dan Kemendikdasmen, yang mencakup tiga aspek utama:

    Edukasi Keselamatan Transportasi

    Kemenhub berencana untuk mengintegrasikan materi keselamatan berlalu lintas ke dalam kurikulum sekolah serta menyediakan pelatihan bagi guru agar dapat mengajarkan kesadaran keselamatan transportasi kepada siswa. Pelatihan ini juga akan difasilitasi oleh dosen dari sekolah-sekolah di bawah naungan Kemenhub.

    Pengembangan Budaya Transportasi Berkelanjutan

    Kemenhub mendorong peningkatan penggunaan transportasi umum oleh pelajar melalui kampanye seperti “Bike to School”, serta sosialisasi terkait dampak lingkungan dari transportasi ramah lingkungan.

    Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan di Bidang Transportasi

    Kemenhub berencana mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berfokus pada bidang transportasi. Selain itu, program magang dan pelatihan vokasi akan diperkuat dengan kerja sama perusahaan transportasi, serta pemberian sertifikasi profesi bagi lulusan SMK guna meningkatkan daya saing tenaga kerja di sektor ini.

    Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menyambut baik usulan kerja sama ini dan berkomitmen untuk menjalin komunikasi lebih lanjut dalam rangka merealisasikan program-program tersebut.

    “Kami mengapresiasi inisiatif Menhub Dudy dan siap berkoordinasi lebih lanjut agar program-program ini dapat berjalan dengan optimal,” ungkap Abdul Mu’ti.