Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • 22 Ribu Produk UMKM Senilai Rp961 Juta Diekspor ke Filipina – Halaman all

    22 Ribu Produk UMKM Senilai Rp961 Juta Diekspor ke Filipina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menyampaikan, pihaknya melepas ekspor perdana 22 ribu produk UMKM ke Filipina dengan nilai transaksi Rp961 juta.

    “Ini produk makanan, fesyen, hingga kerajinan,” ujar Helvi di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Menurut Helvi, pihaknya berkolaborasi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk melepas ekspor perdana hari ini. Terutama dalam pembiayaan pengiriman ekspor perdana hari ini.

    “Total nilai transaksi sebesar Rp 961 juta atau mendekati Rp 1 miliar,” ujar Helvi.

    Helvi berujar, selain melepas ekspor, Kementerian UMKM juga turut menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sampai saat ini, nilainya telah mencapai Rp300 triliun. Pemerintah saling berkolaborasi lintas kementerian.

    “Program UMKM ini, misalnya di Kementerian Perdagangan lewat UMKM Go Export,” tutur Helvi.

    Helvi memaparkan, kontainer ekspor akan berangkatkan pada tanggal 22 Februari dengan durasi perjalanan selama 19 hari menuju Filipina.

    “Dukungan pembiayaan pengiriman kontainer difasilitasi oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI),” terang Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana.

    Temmy melanjutkan, potensi sektor fesyen di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan banyaknya UKM yang aktif di sektor ini. Berdasarkan data BPS pada 2024 menunjukkan bahwa ekspor tekstil dan produk tekstil selama ini mengalami peningkatan, dengan nilai mencapai 9,85 miliar dolar AS dengan volume 1,6 juta ton.

    “Kinerja ekspor di sektor ini mulai dari kategori sutera, serta tekstil, karpet, rajutan hingga pakaian dan aksesoris berkontribusi terhadap peningkatan ekspor dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,89 persen,” terang Temmy.

    Temmy menuturkan, keunggulan dari UMKM Indonesia tidak hanya menampilkan kreativitas, tetapi juga menunjukkan keunggulan kualitas produk lokal yang dapat masuk ke pasar dunia.

    Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjadi pintu bagi para pengusaha UMKM yang tergabung di platformnya agar bisa berdaya saing global.

    Upaya juga dilakukan melalui pemberian pendampingan dan pelatihan yang relevan dengan perkembangan saat ini. Selain itu, ada juga Kampus UMKM Shopee yang mencakup pelatihan UMKM gratis dengan kurikulum terlengkap, serta ada dukungan Rp2 juta untuk tiap UMKM baru di Shopee.

    “Seperti program ekspor Shopee yang sudah mengantarkan lebih dari 50 juta produk UMKM ekspor ke Asia Timur, Asia Tenggara, dan Amerika Latin. Lalu sudah ada lebih dari satu miliar produk UMKM yang terjual melalui fitur Shopee Live di tahun 2024,” ujar Radynal.

  • Jangan Kabur Aja Dulu! P2MI Ingatkan 5 Syarat Kerja di Luar Negeri

    Jangan Kabur Aja Dulu! P2MI Ingatkan 5 Syarat Kerja di Luar Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Tagar #KaburAjaDulu belakangan ini menarik perhatian publik, mencerminkan kekhawatiran sebagian anak muda terhadap terbatasnya peluang kerja di dalam negeri, dan sekaligus ketertarikan mereka untuk mencari penghidupan di luar negeri.

    Namun, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla menegaskan, warga Indonesia tidak seharusnya pergi begitu saja tanpa persiapan yang matang. 

    Kementerian P2MI mengusung konsep “5 Siap”, yaitu siap fisik, siap mental, siap dokumen, siap kompetensi, dan siap visi, untuk memastikan keberhasilan mereka yang ingin bekerja di luar negeri.

    Dzulfikar juga menyampaikan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian, seperti Kemendikbudristek, Kemendikti dan Saintek, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenperin, serta Kementerian Perdagangan, serta stakeholder lainnya yang memiliki kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur, untuk meningkatkan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (CPMI).

    “Seluruh stakeholder yang memiliki infrastruktur dan SDM yang dapat kami manfaatkan, kami ajak untuk berkolaborasi guna menghasilkan calon pekerja migran yang memiliki kompetensi yang kuat,” ujar Dzulfikar seusai audiensi dengan influencer media sosial di kantor KemenP2MI pada Selasa (19/2/2025).

    Selain itu, dalam tiga bulan terakhir, KemenP2MI telah melakukan penataan serius terhadap 6.000 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), termasuk 60 LPK yang khusus untuk pekerja migran, agar lebih terarah dan berkualitas.

    “Kami sedang melakukan penataan secara serius, dan kami berharap hasilnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya menanggapi tagar #KaburAjaDulu.

    Dengan persiapan yang matang dan fasilitas yang disediakan oleh KemenP2MI, tagar #KaburAjaDulu dapat menjadi langkah positif bagi individu yang mencari pekerjaan. 

    Lebih lanjut, menanggapi tagar #KaburAjaDulu, selain menjaga faktor keamanan bagi CPMI, langkah tersebut juga dinilai berpotensi menambah devisa negara dan memberikan keuntungan ekonomi, mengingat pekerja migran indonesia (PMI) merupakan penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia.

  • Truk Over Dimensi dan Over Loading akan Ditindak Tegas, Pengusaha Truk Buka Suara

    Truk Over Dimensi dan Over Loading akan Ditindak Tegas, Pengusaha Truk Buka Suara

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Rencana implementasi zero ODOL mendapat respon berbagai pihak, satu diantaranya keluar dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah. Kebijakan tersebut dinilai sangat baik dan harus dilaksanakan secepatnya tanpa kecuali serta toleransi. 

    Ketua Aptrindo Jateng, Bambang Widjanarko mengungkapkan, sejak dulu pengusaha truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) selalu mendukung upaya penerapan program zero ODOL. Bagi pengusaha truk muatan yang normal ( tidak ODOL ) lebih baik, karena truk akan menjadi lebih awet dan kemungkinan dapat menurunkan resiko kecelakaan.

    “Jadi sebaiknya program zero ODOL harus dilaksanakan secepatnya tanpa kecuali & tanpa toleransi. Peraturan harus berlaku untuk semua orang, equality before the law. Jangan ada jenis muatan yang dikecualikan agar tidak ada iri irian. Babat habis saja semua truk bermuatan ODOL,” ujarnya, Kamis (20/2). 

    Menurutnya, jika tidak ada yang dikecualikan, maka semua orang akan tunduk kepada peraturan. Tapi selama masih ada kata “kecuali” ia memperkirakan sampai kapan pun tidak akan terlaksana  zero   ODOL Justru nantinya “kecuali” itu akan menjadi celah hukum & berdampak pada suburnya pungli di lapangan.

    Bambang Widjanarko menambahkan, selama ini pengusaha truk hanya mengikuti apa maunya pemilik barang.Jika ada perusahaan truk yang tidak mau muat ODOL, maka muatan akan diberikan kepada perusahaan truk yang masih mau, selalu dilelang begitu.

    Sehingga jika   zero   ODOL diterapkan secara rigid & tegas lalu pemilik barang juga dilibatkan agar ikut menanggung hukuman, ia memperkirakan pemilik barang juga akan berpikir 1000 kali untuk menyuruh perusahaan truk muat ODOL.

    “Jika yang menyuruh sudah tidak berani, maka yang disuruh pun akan berhenti. Selama pemilik barang tidak dilibatkan dalam pemberian sanksi, rasanya mereka akan terus memaksa perusahaan truk agar muat ODOL. Jadi kalau mau memadamkan api ya harus dari bara apinya, jangan hanya dari lidah apinya saja,” imbuhnya. 

    Selama ini truk kerap menjadi kambing hitam kerusakan jalan maupun tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Menanggapi hal tersebut,Bambang Widjanarko mengatakan, jalanan yang tidak boleh dilalui truk juga selalu rusak ketika musim hujan tiba. Berdasarkan data, kondisi jalan rusak di Jawa Tengah mencapai 33,26 persen atau 5,108,77 kilometer. Kerusakan paling banyak terjadi justru di status jalan Kabupaten/Kota dengan menyumbang 16,76 persen.

    Rinciannya adalah , untuk jalan nasional, kondisi mantap 1.381,72 km (91,01 persen) dan tidak mantap 136,36 km (8,99 % ). Sedangkan jalan provinsi, kondisi mantap 2.224,16 km ( % ) dan tidak mantap 73 km (7,51 % ). Sedangkan jalan di Kab/kota, kondisi mantap 22.294,39 km (83,24 % ) dan tidak mantap 4.899,41 km (16,76 % ).

    “Dalam kasus kecelakaan itu apakah dilihat secara detail truk sebagai penyebab atau sebagai penerima akibat. Misal ada orang naik sepeda motor yang tiba-tiba terjatuh di depan truk yang sedang melintas & terlindas, ini kan namanya bukan truk penyebabnya. Kalau truk rem blong atau sopir ngantuk itu truk sebagai penyebabnya. Tapi kami siap kok untuk penindakan yang tegas tanpa kecuali dan dilakukan sampai ke akarnya yaitu pemilik barang yang suka memaksa pengusaha truk muat ODOL,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kemenhub dan Kemenperin sepakati Implementasi Zero ODOL. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Rabu (19/2). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta ini, membahas isu strategis implementasi penuh kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL).

    Pada pertemuan ini, kedua menteri menyepakati untuk segera melaksanakan penerapan Zero ODOL di lapangan tanpa tahapan tambahan. Adapun tujuannya untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi logistik nasional.Menhub juga menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait kendaraan ODOL telah didengar oleh pemerintah, dan langkah konkret segera diambil untuk mengatasinya.

    “Apa yang menjadi keluhan masyarakat, kami dari pemerintah sangat mendengar. Ini adalah wujud dari komitmen kami untuk memastikan keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat. Oleh karena itu, kami sepakat bahwa penerapan Zero ODOL akan segera kita laksanakan tanpa tahapan lagi,” tegasnya.

    Lebih lanjut Menhub juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini. “Kami juga akan bekerja sama dengan stakeholder lain yang berkaitan dengan penerapan Zero ODOL, termasuk Kepolisian RI, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah. Sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan dengan efektif di seluruh Indonesia,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan ini sebagai bagian dari tanggung jawab sektor industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

    “Kami selalu mendukung penerapan Peraturan Zero ODOL. Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan juga termasuk di sektor industri,” jelas Menperin.

    Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap kebijakan Zero ODOL dapat segera diterapkan secara efektif, sehingga meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi dampak buruk terhadap infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia. (*)

  • Gudang Ribuan Botol Oli Palsu Terbongkar, Begini Cara Bedakan Oli Palsu dan Asli Menurut Pertamina Lubricants Medan 20 Februari 2025

    Gudang Ribuan Botol Oli Palsu Terbongkar, Begini Cara Bedakan Oli Palsu dan Asli Menurut Pertamina Lubricants Medan 20 Februari 2025

    Gudang Ribuan Botol Oli Palsu Terbongkar, Begini Cara Bedakan Oli Palsu dan Asli Menurut Pertamina Lubricants
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ribuan botol oli palsu disita setelah tim gabungan dari Kodam I Bukit Barisan, Satgas Bais TNI, Kementerian Perdagangan, Pertamina, dan pihak terkait lainnya menggerebek tiga gudang penyimpanan oli palsu di Kabupaten
    Deli Serdang
    , Sumatera Utara, pada Rabu (19/2/2025).
    Keberadaan gudang ini terungkap setelah adanya informasi keterlibatan oknum TNI dalam kegiatan terlarang tersebut.
    Tiga lokasi yang menjadi sasaran penggerebekan berada di Kompleks Harmoni Blok 8K, Kompleks Intan No 88F, dan Kompleks Intan No 8A.
    Dari hasil penggerebekan tiga gudang ditemukan sekitar 259.466 botol pelumas dengan total volume 223.658 liter oli palsu, serta 112 drum pelumas dengan total volume 23.408 liter dari berbagai merek.
    Sales Region Manager I
    Pertamina Lubricants
    Wahyu Ismail mengatakan, pihaknya menyesalkan adanya dugaan peredaran oli palsu di wilayah Deli Serdang.
    “Karena hal ini sangat merugikan konsumen,” ujar Wahyu dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (20/2/2025).
    Adapun Pertamina Lubricants ikut dalam pengungkapan dan penggerebekan gudang tersebut.
    “Kami mengapresiasi tindakan Kodam I Bukit Barisan dan berkomitmen untuk terus mendukung investigasi serta penanganan kasus-kasus pemalsuan pelumas di masyarakat,” lanjut Wahyu.
    Pertamina Lubricants selanjutnya menguji sampel produk yang diduga oli Pertamina yang dipalsukan dan akan segera menginformasikan hasilnya kepada masyarakat.
    Dalam kesempatan itu, Wahyu mengungkap cara membedakan oli produksi Pertamina yang asli dan palsu.
    Produk oli Pertamina asli dilengkapi dengan QR Code pada stiker botol. QR itu mengandung kode unik 9-10 karakter (angka & huruf acak). Setiap botol memiliki QR Code berbeda. Jika ada yang sama, produk tersebut dipastikan palsu.
    Saat dipindai, QR Code mengarah ke situs LUBES ID, yang menampilkan informasi produk, nomor QR, kode batch, jumlah scan, dan lokasi scan. Konsumen harus memastikan data tersebut benar dan sesuai.
    Ciri berikutnya, pada produk asli terdapat hologram original halus dengan karakter titik (dot) yang terlihat saat kemiringan 45 derajat.
    Kemudian, terdapat 8 digit nomor batch dengan posisi lurus, tegak, dan sejajar.
    Pada produk asli saat tutup dibuka, warna bagian dalam botol berbeda dengan bagian luar. Itu disebut dengan teknologi triple layer botol
    Selain mengenali ciri-ciri keaslian produk, Pertamina Lubricants mengimbau pelanggan untuk membeli oli hanya di distributor dan sales channel resmi, seperti SPBU Pertamina, Bengkel Fastron Auto Service, Enduro Motor Service serta bengkel resmi dan terpercaya lainnya.
    Di kota Medan, pelanggan dapat mengunjungi bengkel jaringan resmi Pertamina Fastron Auto Service (PFAS) dan Pertamina Enduro Motor Service (PEMS) seperti Barus Central Motor. Kings Auto Indo dan Katamso Jaya Motor untuk mendapatkan produk pelumas Pertamina yang terjamin keasliannya.
    Pelanggan juga dapat mengecek lokasi bengkel mitra resmi di berbagai kota lainnya melalui laman www.pertaminalubricants.com/bengkel.
    “Dengan langkah ini, Pertamina Lubricants berharap dapat terus melindungi konsumen dari peredaran oli palsu dan memastikan hanya produk berkualitas terbaik yang digunakan untuk kendaraan masyarakat Indonesia,” kata Wahyu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Stok sembilan pangan pokok aman untuk operasi pasar Ramadhan

    Stok sembilan pangan pokok aman untuk operasi pasar Ramadhan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan: Stok sembilan pangan pokok aman untuk operasi pasar Ramadhan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 18:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa saat ini stok sembilan bahan pangan pokok dalam keadaan aman untuk memasok operasi pasar menjelang bulan suci Ramadhan hingga Lebaran Idul Fitri 2025.

    “Kita simpulkan, stok bahan pangan sembilan bahan pokok cukup, bahkan lebih dari cukup,” kata Mentan seusai Rapat Koordinasi Terbatas Ketersediaan Bahan Pangan Pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2025 di Jakarta, Rabu.

    Mentan menyampaikan bahwa ketersediaan atau stok bahan pangan pokok seperti komoditas beras saat ini dalam kondisi yang aman dan siap digunakan untuk mendukung operasi pasar.

    Selain itu, Mentan mengaku bahwa saat ini kondisi harga beras dalam kondisi yang relatif stabil di seluruh Indonesia. Meski begitu, dia tidak menyebutkan secara detail harga beras di pasaran saat ini.

    “Khusus beras, stok kita ada di Bulog, ini termasuk sangat tinggi 2 juta ton. Dan harga masih stabil sehingga kita belum operasi pasar,” ujar Mentan.

    Mentan menyebutkan sejumlah bahan pangan pokok selain beras yang dalam kondisi aman di antaranya gula, minyak goreng, bawang merah telur ayam ras, dan daging ayam. Kendati demikian, Amran tidak menyebutkan secara rinci jumlah stok pangan tersebut.

    “Sembilan pangan pokok itu di antaranya daging, gula, minyak goreng, beras, bawang merah, bawang putih, telur ayam, dan seterusnya,” tutur Mentan.

    Dalam kesempatan itu, Mentan juga menegaskan, apabila ada pengusaha yang melakukan penjualan pangan pokok di atas ketetapan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, makan akan segera dilakukan penyegelan.

    Amran mengatakan bahwa apabila ditemukan pengusaha menjual pangan pokok di atas HET, maka ditindak oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main, perusahaan yang melanggar terancam disegel dan dibekukan izinnya.

    Diketahui, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi hingga sejumlah asosiasi pangan melakukan rapat koordinasi persiapan operasi pasar jelang Ramadhan 2025.

    Rapat itu juga diikuti Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya, Badan Pusat Statistik, PT Pos Indonesia, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

    Selain itu, BUMN bidang pangan lainnya seperti ID FOOD, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Kemudian asosiasi di bidang pangan seperti Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Jaringan Pemotongan dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI), Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) dan asosiasi lainnya.

    Kemudian, rapat itu juga diikuti dinas yang membidangi pangan dan perdagangan di tingkat pemerintah kabupaten/kota hingga provinsi di seluruh Indonesia secara daring.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Pecahkan Rekor Jokowi, Ini Sejarah Reshuffle Sejak Era Reformasi

    Prabowo Pecahkan Rekor Jokowi, Ini Sejarah Reshuffle Sejak Era Reformasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya me-reshuffle Kabinet Merah Putih sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

    Prabowo me-reshuffle kabinet, pergantian terjadi pada posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) yang sebelumnya dijabat Satryo Soemantri Brodjonegoro digantikan oleh Brian Yuliarto.

    Reshuffle tersebut dilakukan pada Rabu (19/2/2025) yang artinya terjadi pada 4 bulan kurang 1 hari sejak 20 Oktober 2024. Catatan itu telah melampaui rekor pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

    Pasalnya, Presiden Jokowi untuk kali pertama mereshuffle Kabinet Indonesia Maju pada 12 Agustus 2015 atau 10 bulan kurang 8 hari sejak dibentuknya kabinet kerja tersebut.

    Jokowi pada saat itu untuk pertama kalinya merombak kabinet dengan langsung mengganti 6 menteri sekaligus. Presiden asal Surakarta tersebut melakukan perombakan pada Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Perdagangan, dan Sekretaris Kabinet.

    Memang, sejak era reformasi para presiden di republik ini kerap membongkar pasang jajaran kabinet kerjanya. Sejarah mencatat rekor perombakan tercepat masih dilakukan oleh Presiden Abddurahman Wahid.

    Abdurrahmad Wahid atau Gus Dur, masih memegang rekor reshuffle tercepat. Dia melakukan pergantian posisi menteri hanya 1 bulan 6 hari sejak dilantik 20 Oktober 1999.

    Pergantian yang dilakukan oleh Gus Dur tertuju pada Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan yang sebelumnya dijabat oleh Hamzah Has digantikan oleh Basri Hasanuddin.

    Selain dari rekor reshuffle tercepat, Gus Dur tercatat masih memegang rekor melakukan bongkar pasang pejabat terbanyak dalam satu masa jabatannya. Dia melakukan sebanyak 12 kali pergantian hanya dalam 9 bulan masa jabatannya sebagai presiden.

    Sementara itu, Megawati tercatat tidak terlalu banyak melakukan bongkar pasang posisi pejabat selama menjabat sebagai presiden pada periode 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004.

    Kendati terdapat sejumlah menteri yang mundur, Megawati memilih untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut hanya dengan pelaksana tugas hingga akhir masa jabatannya.

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah salah satu yang melakukan reshuffle tercepat setelah Jokowi. Dia tercatat melakukan reshuffle menteri pada 9 bulan masa jabatannya.

    SBY tercatat merombak kabinet pada 7 Mei 2005 dengan mengganti Jusuf Anwar sebagai Menteri Keuangan dengan Sri Mulyani. Secara total, selama 2 periode menjabat sebagai presiden, SBY melakukan sebanyak 14 kali reshuffle.

  • Omon-omon Setop Impor Pangan Prabowo

    Omon-omon Setop Impor Pangan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto tidak menghentikan impor pangan secara menyeluruh. Beberapa komoditas seperti gula, daging kerbau, dan daging sapi tetap dilakukan.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa sebelumnya pemerintah sudah memutuskan untuk menutup keran impor pangan pada 2025. Namun tak lama, pemerintah mengumumkan untuk mengimpor raw sugar atau Gula Kristal Mentah (GKM) sebanyak 200.000 ton secara bertahap.

    “Tadinya nggak ada yang direncanakan impor [gula], orang kita nggak mau impor kok,” kata Arief saat ditemui di Kantor Bapanas, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Arief menjelaskan alasan kembali dibukanya keran impor gula adalah untuk penguatan stok cadangan pangan pemerintah (CPP) di BUMN Pangan.

    “Jadi ini [gula] masuk stok ke BUMN, digiling, simpan jadi cadangan. Yang stok yang ada, gula kristal putihnya sekarang lepas karena mau lebaran. Ini stok, kita punya 200.000 ton, kalau ini kita keluarin, ya ini masuk, simpan,” jelasnya.

    Untuk itu, dia memastikan pemerintah tidak mengimpor pangan lainnya di tahun ini, kecuali gula, daging kerbau, dan daging sapi. Sebab, produksi daging sapi dan daging kerbau tidak mencukupi stok di dalam negeri.

    “Nggak [impor lagi], cuma gula, kerbau, sapi. Sapi dan kerbau karena produksi dalam negeri, sapi hidupnya hanya sekitar 60% sapi bakalan yang bisa dipotong. Sapi bakalan itu sapi datang, kecil, terus digemukin,” ujarnya.

    Dalam catatan Bisnis, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan persetujuan impor daging sapi dan kerbau untuk mempercepat impor komoditas tersebut sekaligus memenuhi stok daging dalam negeri.

    Pedagang daging sapiPerbesar

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shofan Shofwan menyampaikan bahwa persetujuan impor yang dikeluarkan yakni untuk daging sapi dan daging kerbau sebanyak 117.000 ton. 

    Sepakat, Ketua Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Ahmad Fahmi mengatakan bahwa persetujuan impor untuk pengusaha swasta juga sudah terbit. “Jadi pelaku usaha yang sekitar 80.000 ton hari ini keluar,” ungkap Fahmi.

    Kakao dan Kurma

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat secara khusus adanya peningkatan impor yang signifikan terhadap komoditas kakao sebesar 119% secara bulanan pada Januari 2025.

    Pada Senin (17/2/2025), Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan total impor komoditas Kakao dan Olahannya (HS 18) senilai US$304,41 juta, naik dari Desember 2024 yang senilai US$140 juta.

    Impor bahan baku kakao yang meningkat ini tercatat dilakukan dengan tujuan mendukung produksi olahan kakao Indonesia dalam kegiatan ekspor. 

    “Sebagian besar impor adalah bijih kakao, utuh/pecah, mentah/sangrai, difermentasi [HS 18010010] total US$266,51 juta,” ujarnya.

    Melihat dari sisi negara pemasok, Indonesia terpantau melakukan impor komoditas tersebut, utamanya dari Ekuador senilai US$136,79 juta. Akibatnya, lonjakan impor ini membuat Ekuador menjadi negara ketiga yang menyumbangkan defisit terbesar, yakni US$133,6 juta, terhadap neraca perdagangan Indonesia periode Januari 2025.

    Secara volume pun importasi kakao dari Ekuador juga mencatatkan lonjakan dari 2.000 ton pada Desember 2024 menjadi 15.800 ton pada Januari 2025.

    Pasalnya, kakao olahan merupakan salah satu produk ekspor unggulan Indonesia, utamanya untuk Amerika Serikat (AS), India, dan China berupa mentega kakao, lemak, dan minyak kakao.

    Ilustrasi kurmaPerbesar

    Indonesia juga melakukan impor kurma dengan volume mencapai 16.426 ton pada Januari 2025, dengan nilai US$20,68 juta atau sekitar Rp335,37 miliar (asumsi kurs Rp16.220 per dolar AS).

    Jika dibandingkan dengan Desember 2024, volume impor kurma hanya mencapai 10.555 ton. Ini artinya, impor kurma melonjak 55,62% secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Januari 2025.

    Amalia mengungkap kurma yang diimpor Indonesia didominasi dari Mesir dengan kontribusi sebesar 61,8% dari total impor pada Januari 2025.

    “Kalau kita lihat dari negara asalnya, impor kurma terbesar berasal dari Mesir sebanyak 10,15 ribu ton dengan kira-kira share 61,8% terhadap total impor kurma Indonesia,” kata Amalia dalam rilis BPS, Senin (17/2/2025).

    Menyusul, Arab Saudi dengan volume impor mencapai 1.880 ton kurma atau share 11,42%. Serta, Uni Emirat Arab (UEA) sekitar 1.760 ton kurma dengan share sebesar 10,71%.

  • Komisi III DPR bentuk panja awasi barang impor dan narkotika

    Komisi III DPR bentuk panja awasi barang impor dan narkotika

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja Pengawasan Penegakan Hukum Barang Impor dan Narkotika guna merespons berbagai laporan atau pengaduan masyarakat terkait dengan impor barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia.

    Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mengatakan DPR melalui Komisi III menaruh perhatian serius terhadap impor barang perdagangan, termasuk di dalamnya impor tekstil dan produk tekstil, karena selama ini banyak impor ilegal yang masuk di dalam negeri.

    “Panja Pengawasan Penegakan Hukum Barang Impor dan Narkotika yang dibentuk Komisi III DPR ini adalah wujud pelaksanaan fungsi pengawasan DPR untuk melindungi kepentingan dan kebutuhan dalam negeri, industri, dan masyarakat kita,” kata Rudianto di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan bahwa panitia kerja (panja) tersebut akan secepatnya bekerja menindaklanjuti berbagai laporan pengaduan dari masyarakat terkait impor barang-barang ilegal yang sudah masuk di Komisi III DPR.

    “Kami akan langsung ke lapangan melakukan pengecekan, termasuk kita akan memanggil pihak-pihak terkait,” katanya.

    Khusus barang impor, dia pun meminta pemerintah melakukan upaya taktis, cermat, dan tepat untuk menekan tingginya volume impor tekstil dan produk tekstil yang masuk ke Indonesia sehingga bisa melindungi industri tekstil dalam negeri dan masyarakat.

    Rudianto mengatakan tingginya volume impor tekstil dan produk tekstil punya basis data yang valid.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2024, impor tekstil dan produk tekstil kurun Januari–November 2024 mencapai 1,96 juta ton dengan nilai 8,07 miliar dolar AS, lebih tinggi 5 persen dibandingkan periode sama tahun 2023 sebanyak 1,79 juta ton dengan nilai 7,63 miliar dolar AS.

    Dia mengatakan praktik dugaan impor tekstil ilegal dan keberadaan mafia impor tekstil ilegal berserta jaringannya juga harus terus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun Polri.

    Apalagi berdasarkan data Kementerian Perdagangan terdapat tujuh komoditas impor ilegal yang paling banyak membombardir pasar domestik Indonesia, yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

    “Pemberantasan dugaan impor ilegal tekstil dan mafianya harus menjadi prioritas pemerintah dan aparat penegak. Siapa pun pelakunya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hati-Hati! Pengusaha Jual Pangan di Atas HET Akan Disegel

    Hati-Hati! Pengusaha Jual Pangan di Atas HET Akan Disegel

    Jakarta: Pemerintah tidak main-main dalam menindak pengusaha nakal yang menjual bahan pangan di atas harga eceran tertinggi (HET). 
     
    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan setiap pelanggaran akan langsung ditindak, bahkan toko atau usaha bisa disegel oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan.
    Pengusaha Nakal? Bersiaplah Disegel!
    Dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Terbatas Ketersediaan Bahan Pangan Pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2025 di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025, Amran mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pengusaha yang sengaja memainkan harga.
     
    “Tidak boleh, pesannya, ini pesan penting, tidak boleh ada harga di atas HET. Kalau ada yang melakukan, Satgas Pangan bertindak, dan yang terjadi baru-baru ini adalah segel. Tokonya disegel,” kata Amran dilansir Antara.

    Bukan hanya penyegelan, perusahaan yang terbukti menaikkan harga seenaknya juga bisa kehilangan izin usahanya. 
     
    Langkah ini diambil demi memastikan stabilitas harga bahan pokok, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran, di mana kenaikan harga kerap terjadi.
     

    Harga pangan harus sesuai aturan
    Pemerintah sudah menetapkan HET untuk berbagai komoditas penting, termasuk minyak goreng. Misalnya, HET untuk Minyakita adalah Rp15.700 per liter, namun di lapangan harganya bisa mencapai Rp17.500. 
     
    Amran pun menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan.
     
    “Yang pasti sekali lagi saya katakan jangan ada yang bermain-main di wilayah HET. Ini pengawasannya sangat ketat dan tindakan yang akan diberikan juga sangat berat,” ujar dia.
    Operasi pasar 
    Sebagai upaya menjaga kestabilan harga, pemerintah menggelar operasi pasar untuk beberapa komoditas utama seperti Minyakita, bawang putih, gula pasir, dan daging kerbau. 
     
    Langkah ini diharapkan bisa membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.
     
    Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menambahkan bahwa operasi pasar adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menekan harga dan memastikan ketersediaan bahan pangan menjelang Ramadan dan Lebaran.
     
    “Kami dari Kemendag mendukung secara penuh operasi pasar sebagai wujud menurunkan harga dan menstabilkan harga sekaligus merespons keluh kesah para ibu dalam menghadapi Ramadan dan lebaran,” jelas Dyah Roro.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Menhub-Menperin Sepakat Truk ODOL Dilarang Melintas di Jalanan, Siap Koordinasi dengan Polisi – Halaman all

    Menhub-Menperin Sepakat Truk ODOL Dilarang Melintas di Jalanan, Siap Koordinasi dengan Polisi – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyepakati implementasi penuh kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL).

    Kedua menteri menyepakati untuk segera melaksanakan penerapan Zero ODOL di lapangan tanpa tahapan tambahan.

    Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi logistik nasional.

    “Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Perindustrian. Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati bahwa penerapan Zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan,” ujar Menhub Dudy dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

    Menhub Dudy menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait kendaraan ODOL telah didengar oleh pemerintah, dan langkah konkret segera diambil untuk mengatasinya.

    “Apa yang menjadi keluhan masyarakat, kami dari pemerintah sangat mendengar. Ini adalah wujud dari komitmen kami untuk memastikan keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat,” ucap dia.

    “Oleh karena itu, kami sepakat bahwa penerapan Zero ODOL akan segera kita laksanakan tanpa tahapan lagi,” sambungnya.

    Lebih lanjut Menhub juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini.

    “Kami juga akan bekerja sama dengan stakeholder lain yang berkaitan dengan penerapan Zero ODOL, termasuk Kepolisian RI, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah. Sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan dengan efektif di seluruh Indonesia,” tambahnya.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, sebagai bagian dari tanggung jawab sektor industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

    “Kami selalu mendukung penerapan Peraturan Zero ODOL. Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan juga termasuk di sektor industri,” jelas Menperin Agus Gumiwang.

    Adapun dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap kebijakan Zero ODOL dapat segera diterapkan secara efektif, sehingga meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi dampak buruk terhadap infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia.