Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Bukan China, Ternyata dari Sini Asal Pakaian Impor Bekas di Pasar Senen

    Bukan China, Ternyata dari Sini Asal Pakaian Impor Bekas di Pasar Senen

    Jakarta –

    Pedagang pakaian impor bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat, dibuat kelimpungan oleh rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang ingin menggalakkan lagi aturan pelarangan impor bal pakaian bekas. Imbas rencana ini stok pakaian bekas kian menipis, kapal pemasok sudah disetop, dan arus pembeli terancam ikut menguap.

    Di Blok III, seorang pedagang pakaian dalam bekas yang tak ingin disebutkan namanya bercerita, kini cuma bisa menjual sisa stok yang ada. Kapal-kapal yang biasa membawa bal-bal pakaian bekas luar negeri ke Indonesia sudah tidak lagi diizinkan bongkar muatan.

    “Sudah nggak ada lagi barang, sudah nggak ada barang masuk lagi. Mulai dipersulit, dari kapalnya sudah nggak boleh masuk lagi,” ucapnya saat ditemui detikcom, Senin (27/10/2025).

    Ia mengatakan pakaian-pakaian bekas ini utamanya berasal dari Korea dan Jepang. Namun ada juga pakaian bekas dari negara lain seperti Australia. Meski saat ini kapal-kapal pembawa bal pakaian bekas itu sudah tak dapat masuk lagi, diperkirakan sejak sebulan yang lalu.

    “Barang Korea, kalau sini dibilang barang dari Korea sama Jepang. Tapi barang Australia juga ada sih. Sudah ada sebulanan inilah barang nggak boleh masuk. Sudah satu bulan ini nggak ada masuk. Ini barang datang-datang sini. Barang sisa di gudang,” terangnya kepada detikcom, Senin (27/10/2025).

    Hal serupa juga disampaikan oleh pedagang jaket impor bekas yang juga tak ingin disebutkan namanya. Ia mengatakan area thrifting merupakan pendongkrak jumlah pengunjung di pasar.

    Sebab produk-produk pakaian impor bekas ini berasal dari importir atau supplier yang sama. Biasanya bal-bal pakaian bekas ini dengan berbagai jenis produk tekstil, baru dari sana para pedagang akan mengambil barang-barang sesuai kebutuhan tokonya masing-masing.

    “Satu produk dari sana, satu kapal gitu masuknya. Dalam satu pack itu ada 300 bal banyak macam isinya. Ada jaket, ada celana jeans, ada pakaian dalam,” terangnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan soal nasib pedagang Pasar Senen seiring rencananya menggalakkan lagi larangan impor bal pakaian bekas atau balpres. Pasar Senen merupakan salah satu pusat thrifting terbesar di Jakarta.

    Purbaya mengatakan, pedagang di Pasar Senen bisa mengganti produk jualannya dengan barang-barang produksi dalam negeri. Bendahara Negara menegaskan tak ingin melegalkan aktivitas jual beli barang ilegal yang telah membunuh industri dalam negeri.

    “Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produksi dalam negeri lah. Kan masa kita melegalkan yang ilegal sementara produksi dalam negeri mati. Kan sama juga untungnya nanti dia dapetnya (jualan produk dalam negeri). Kan mereka yang penting untung, kan?” ujar Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

    Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menambahkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan melakukan razia ke Pasar Senen. Kemenkeu melalui Ditjen Bea Cukai bakal memperketat area pelabuhan tempat masuknya pakaian impor ilegal.

    “Saya nggak akan razia ke pasarnya, saya cuman di pelabuhan saja. Nanti otomatis kalau suplainya kurang kan dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan semuanya habis, kalau semuanya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri,” jelas Purbaya.

    Tonton juga Video Mendag Sita 19 Ribu Bal Baju Bekas Impor Ilegal dari Jepang-China

    (igo/fdl)

  • Purbaya Ancam Impotir Pakaian Bekas, Minta Pedagang Beli Buatan Lokal

    Purbaya Ancam Impotir Pakaian Bekas, Minta Pedagang Beli Buatan Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta para pedagang baju bekas alias thrifting supaya tidak melakukan importasi secara ilegal dan kembali membeli dari produsen dalam negeri.

    Purbaya menyampaikan keinginannya untuk kembali menghidupkan kembali industri tekstil dalam negeri. Oleh sebab itu, dia akan menindak tegas para importir balpres atau pakaian bekas yang dikemas dalam bentuk karung padat.

    Bahkan, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu mengaku akan langsung memasukkan para importir balpres ke dalam daftar hitam (blacklist) agar tidak bisa lagi melakukan aktivitas ekspor-impor.

    “Ke depan kita akan tindak, sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tertangkap ya enggak bisa kaya dulu lagi,” ujar Purbaya usai menghadiri agenda di kawasan Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

    Sejalan dengan itu, suplai pakaian bekas dari luar negeri ke pedagang dalam negeri akan terputus. Purbaya pun mendorong agar para pedagang mulai kembali menyuplai dari produsen dalam negeri sehingga industri tekstil kembali berkembang.

    “Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita melegalkan yang ilegal [impor barang bekas], sementara produksi dalam negeri mati. Kan sama juga untungnya nanti dia dapetnya. Kan mereka yang penting untung, kan?” katanya.

    Purbaya tidak menampik selama ini ada kebocoran akibat peraturan terkait importasi masih memiliki kelemahan di sana-sini. Oleh sebab itu, dia akan perketat aturan dan pengawasan.

    Lebih lanjut, dia mengancam akan menindak pihak-pihak yang coba menentang langkahnya menindak importasi ilegal itu. Menurutnya, jika ada penolakan maka yang sampaikan penolakan itu merupakan pelaku impor balpres baju bekas itu sendiri.

    “Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu, saya tangkap duluan dia, berarti kan dia pelakunya, clear [jelas]. Malah untung saya. Coba, dia kan mengaku bahwa saya pengimpor ilegal kan? Alhamdulillah,” kata Purbaya.

    Di samping itu, dia menggarisbawahi bahwa tidak akan menindak pedagang namun pelaku pelaku importir balpres baju bekas. Penindakan, sambungnya, hanya dilakukan di pelabuhan.

    Adapun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah menegaskan bahwa importasi barang bekas, termasuk baju bekas, merupakan praktik ilegal. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang menekankan bahwa baju impor bekas telah dilarang.

    Untuk itu, Moga menuturkan bahwa diperlukan kesadaran konsumen untuk tidak membeli baju impor bekas. Dalam hal penegakan hukum, lanjut dia, juga dibutuhkan sinergi seluruh aparat dan instansi sesuai dengan tugas kewenangan.

    Oleh sebab itu, Kemendag telah mengeluarkan kebijakan larangan impor pakaian bekas melalui melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 (Permendag-18/2021) jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 (Permendag-40/2022) tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor (termasuk pakaian bekas).

    Di samping itu, Moga menyampaikan bahwa Kemendag telah melakukan pengawasan dan penindakan terhadap importasi pakaian bekas di Tanah Air. Hal ini dilakukan sebagai tindakan represif.

    Melalui kebijakan larangan impor ini, Kemendag berharap semua instansi terkait dan aparat penegak hukum (APH) dapat mengawal kebijakan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, serta dapat bersinergi dengan melakukan pengawasan bersama terkait kebijakan larangan Impor pakaian bekas ini.

    “Pemerintah juga mengimbau agar masyarakat berpartisipasi menekan peredaran pakaian bekas asal impor dengan bangga menggunakan produk dalam negeri dan menjadi konsumen cerdas,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (26/3/2025).

  • Negara ASEAN Sepakati Aturan Baru Perdagangan Barang, Ini Isinya – Page 3

    Negara ASEAN Sepakati Aturan Baru Perdagangan Barang, Ini Isinya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan Budi Santoso mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan Naskah Perjanjian The Second Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA Upgrade).

    Penyerahan naskah ini dilakukan oleh Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia, Tengku Zafrul Abdul Aziz, selaku Ketua Dewan ASEAN Free Trade Area (AFTA) kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn, dalam prosesi penyerahan ATIGA Upgrade di Kuala Lumpur, Malaysia dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47.

    Selain Indonesia, penyerahan naskah ini juga disaksikan oleh para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN.

    “Penyerahan resmi naskah perjanjian ini menandai komitmen bersama negara-negara ASEAN untuk membangun sistem perdagangan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan, guna memperkuat integrasi ekonomi kawasan,” jelas Mendag Busan, Senin (27/10/2025).

    Naskah Perjanjian ATIGA Upgrade telah ditandatangani Mendag Busan di hari sebelumnya. Penandatanganan juga telah dilakukan oleh Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

    Sedangkan Kamboja dan Laos menandatangani secara ad referendum. Sementara itu, Myanmar dan Vietnam dijadwalkan melakukan penandatanganan pada November 2025.

    Setelah penandatanganan rampung, implementasi perjanjian ini dijadwalkan mulai berlaku 18 bulan setelahnya. ATIGA Upgrade ini menjadi perjanjian perdagangan barang ASEAN yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi regional dan global.

     

  • KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

    KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

    GELORA.CO –  Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengetahui dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh jauh sebelum dia koar-koar di akun YouTubenya.

    “Wong yang saya laporkan itu, KPK sudah tahu. Karena sebelum saya ngomong, sudah ramai duluan, kan? Saya cuma ngomong karena sudah ramai saja,” kata Mahfud MD di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan bahwa pihak yang seharusnya dimintai keterangan adalah mereka yang lebih dulu berbicara dan memiliki bukti kuat terkait proyek itu. Namun dia tidak menyebut siapa yang dia maksud itu.

    “Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, itu kan banyak banget, yang punya data, dan pelaku. Kalau saya tuh kan pencatat aja,” tutur Mahfud MD.

    Siap dipanggil KPK

    Mahfud MD menegaskan kesiapannya jika KPK memanggil dirinya untuk memberikan keterangan terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Whoosh warisan Joko Widodo alias Jokowi itu.

    Kendati, Mahfud menilai dirinya tidak perlu melapor secara resmi ke KPK karena, menurutnya, lembaga antirasuah tersebut telah lebih dahulu mengetahui adanya dugaan penyimpangan anggaran.

    “Iya, saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga,” tegasnya. 

    Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas seruan KPK yang meminta dirinya membuat laporan resmi terkait dugaan korupsi proyek Whoosh.

    Pun, Mahfud menegaskan tidak ada aturan hukum yang mengharuskan masyarakat untuk melapor ke KPK, begitu pula KPK tidak memiliki dasar untuk memaksa seseorang melapor. “Enggak berhak dia (KPK) mendorong. Laporan itu, enggak ada kewajiban orang melapor,” kata Mahfud.

    Orang pertama yang ungkap dugaan mark up Whoosh

    Nama Agus Pambagio dan Anthony Budiawan menjadi perbincangan seusai keduanya membongkar dugaan adanya mark up dalam proyek whoosh itu.

    Kedua tokoh tersebut juga disebut Eks Menkopolhukam Mahfud MD menjadi sosok pertama yang harus diperiksa oleh KPK dalam dugaan mark up proyek Whoosh.

    Sosok Agus Pambagio, dikenal sebagai pengamat kebijakan publik sekaligus pakar transportasi. Dia kerap memberikan pandangan tajam mengenai kebijakan pemerintah, khususnya sektor infrastruktur, transportasi dan pelayanan publik.

    Memulai kariernya di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sejak awal tahun 2000-an, Agus aktif memberi masukan dalam penyusunan kebijakan dan undang-undang. 

    Ia menempuh pendidikan di Institut Teknologi Tekstil Bandung dan lulus pada tahun 1984. Selain itu, Agus juga pernah terlibat dalam sejumlah posisi strategis di Kementerian Perdagangan serta di lembaga swasta dan BUMN.

    Dalam pengakuannya, Agus Pambagio mengaku pernah menolak usulan dari Jokowi mengenai proyek Whoosh.

    Agus Pambagio menyinggung bahwa Jokowi yakin proyek Whoosh tidak akan merugi, namun menurutnya, proyek ini tak layak dilanjutkan dan berpeluang merugi.

    Selain Agus Pambagio, sosok yang menjadi perbincangan adalah Anthony Budiawan. Dia menyinggung dugaan mark up proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.

    Anthony Budiawan adalah magister bidang ekonomi bisnis di Universitas Erasmus di Belanda.  Anthony memiliki keahlian dalam bidang pengembangan ekonomi, pengembangan bisnis, keuangan, rantai pasokan, analisis sistem, dan pendidikan.

    Pria ini memulai karier akademik awalnya di Insitut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII) pada tahun 1989 hingga 1990. Jabatan terakhirnya adalah asisten direktur urusan akademik.

    Ia juga merupakan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie hingga tahun 2015.  Adapun pada Pilpres 2024 Anthony menjadi salah satu dari tujuh ahli yang dihadirkan tim pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sengketa pilpres.

    Dalam sidang sengketa, Anthony menyebut perpanjangan pemberian bansos yang dilakukan oleh Jokowi telah melanggar konstitusi.

    Kaki Agus Pambagio diinjak Wantimpres

    Analis Senior Kebijakan Publik, Agus Pambagio menyebut mantan Presiden Jokowi sangat ngotot menjalankan megaproyek Kereta Whoosh yang belakangan bikin gaduh lantaran meninggalkan utang jumbo bagi pemerintahan Prabowo Subianto.

    Bahwa ada 2019, Agus menemui Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat (Jabar). Kala itu, Agus memaparkan bahwa proyek KCJB tidak feasible. Mendengar itu, Jokowi buru-buru membantah paparan Agus.

    “Pak Presiden (Jokowi) waktu itu memberikan penjelasan, proyek ini (KCJB) tidak akan rugi. Pasti memberikan kebaikan buat bangsa. Karena teknologinya tinggi, dan seterusnya,” kata Agus dalam sebuah wawancara.

    Masih menurut Agus, Jokowi bahkan cukup yakin bahwa operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan merugi di kemudian hari. Meski studi kelayakan dari proyek yang digarap dan diutangi China itu, menyebut tidak feasible.

    Mendengar pernyataan proyek KCJB tak feasible, kata Agus, respons Jokowi hanya tersenyum. Namun tetap keukeuh agar proyek tersebut jalan terus. 

    “Tipikal beliau (Jokowi) kan gitu, senyum. Enggak ada yang aneh-aneh sih. Pokoknya harus jalan,” kata Agus.

    Saat Agus ingin mengejar Jokowi dengan sejumlah pertanyaan yang terkait proyek KCJB, seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memberikan kode lewat injakan kaki. Intinya tak mau Agus bertanya lebih dalam kepada Jokowi.

    “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam. Mungkin teman-teman yang lain mungkin banyak yang mau bertanya,” jelasnya.

    Sayangnya Agus tak menyebut nama Wantimpres yang mencoleknya agar tak terlalu banyak bertanya soal Kereta Whoosh.  Dalam pertemuan itu, Agus mengungkap, Jokowi mengaku bahwa proyek KCJB yang semula bakal digarap Jepang, kemudian bergeser ke China, merupakan idenya.

    Artinya, sejak awal, Jokowi memang ingin menggandeng China (Tiongkok), meski belum ada feasibility study-nya.  Sementara Jepang lebih dulu mengajukan proposal penawaran dan telah menyerahkan feasibility study (FS). “Tadinya Jepang merangkul UI dan UGM melakukan FS itu.  

    Bisa jadi karena Jokowi lebih nyaman bekerja sama dengan China yang loyal menyokong pemerintahannya. Selama 2 periode Jokowi, dikenal dekat dengan China.

    Utang Whoosh

    Asal tahu saja, keputusan Jokowi menunjuk China untuk menggarap KCJB justru menimbulkan masalah baru. Karena harganya menjadi lebih tinggi. Termasuk bunga utang yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih mahal.

    Untuk proyek KCJB itu, China menetapkan biaya US$7,26 miliar atau setara Rp119,79 triliun (asumsi kurs Rp16.500/US$). Angka itu tersebut pembengkakan biaya (cost overrun) US$1,21 miliar (Rp19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar (Rp99,82 triliun).

    Masalahnya, biaya pembangunan KCJB berasal dari duit utangan dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3 persen dan tenor hingga 45 tahun. Akan beda cerita jika Jepang yang menggarap proyek tersebut. Karena biayanya lebih murah. Memang duitnya dari utang, tapi bunganya lebih ringan. 

    Untuk melunasi utang proyek KCJB warisan Jokowi ini, pemerintah harus setor Rp2 triliun. Alhasil, keuangan PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero/WIKA) Tbk, PT Jasa Marga (Persero/JSMR) Tbk dan PTPN VIII harus menanggung kerugian setiap tahunnya.

  • ESDM Beri Relaksasi Ekspor Konsentrat Amman Mineral 6 Bulan

    ESDM Beri Relaksasi Ekspor Konsentrat Amman Mineral 6 Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) selama enam bulan.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian relaksasi ekspor itu tak lepas dari proyek smelter perusahaan mengalami kondisi kahar alias force majeure. Adapun izin ekspor konsentrat tembaga anak usaha PT Amman Mineral International Tbk (AMMN) itu sejatinya telah berakhir pada 31 Desember 2024.

    Bahlil menuturkan, perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga memang bisa berlaku jika perusahaan mengalami kondisi kahar.

    Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri.

    “Nah, menyangkut Amman kami kasih waktu tertentu, memang sekarang mereka ajukan dalam keadaan kahar dan itu sudah dibuktikan dari aparat penegak hukum, dari asuransi,” ucap Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (26/10/2025).

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu pun mengatakan relaksasi izin ekspor untuk AMNT bakal berlaku selama 6 bulan. Kendati demikian, dia tak merinci kondisi kahar seperti apa yang membuat AMNT mendapat relaksasi ekspor.

    “Ya, mungkin 6 bulan ya, sampai selesai [perbaikan smelter],” ucap Bahlil.

    Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih menunggu rekomendasi dari Kementerian ESDM terkait perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga AMNT.

    Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kemendag Andri Gilang Nugraha mengatakan, pengajuan perpanjangan izin ekspor itu tak lepas dari kondisi kahar atau force majeure. Adapun, ekspor konsentrat tembaga Amman Mineral telah berakhir pada 31 Desember 2024.

    “Sejauh yang kami ketahui, Amman Mineral telah mengajukan permohonan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga dengan alasan kondisi kahar,” ucap Gilang kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

    Dia pun menyebut, permohonan tersebut saat ini masih dalam proses di Kementerian ESDM. Oleh karena itu, terkait volume ekspor dan masa berlaku izin ekspor, pihaknya masih menunggu rekomendasi resmi dari Kementerian ESDM.

    Gilang menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada izin ekspor yang diterbitkan untuk AMNT. 

    “Sesuai ketentuan yang berlaku, perusahaan dapat mengajukan izin ekspor ke Kementerian Perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari Kementerian ESDM,” tuturnya.

    Asal tahu saja, AMMN pernah mengajukan perpanjangan ekspor katoda tembaga dan konsentrat kepada pemerintah pada Mei 2025. Hal ini dilakukan lantaran proses commissioning smelter berjalan lambat sehingga kapasitas operasi maksimal.

    Presiden direktur AMMN saat itu, Alexander Ramlie (saat ini menjabat sebagai komisaris) mengatakan bahwa smelter perusahaan masih memerlukan periode stabilisasi dan penyempurnaan sebelum mencapai operasi yang optimal dan berkelanjutan. Hal ini membuat hasil produksi belum bisa diserap sepenuhnya di smelter di dalam negeri.

    Karena itu, AMMN mengajukan perpanjangan ekspor agar hasil produksi bisa dijual ke luar negeri. Dia juga menekankan bahwa fasilitas smelter perusahaan memerlukan waktu untuk stabilisasi dan kalibrasi agar mencapai operasi yang optimal dan berkelanjutan.

    “Untuk memastikan kelangsungan bisnis selama fase peningkatan kapasitas secara bertahap [ramp-up] ini, kami telah secara resmi meminta pendekatan hibrida dari pemerintah Indonesia memungkinkan ekspor katoda tembaga dan konsentrat secara paralel,” kata Alexander dalam keterangannya dikutip Senin (12/5/2025).

    Menurutnya, perpanjangan ekspor katoda tembaga dan konsentrat dapat memberikan fleksibilitas dan menjamin kelangsungan arus pendapatan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga memastikan kontribusi yang berkelanjutan bagi pemerintah selama fase awal operasi smelter. 

  • Purbaya Mau Sikat Mafia Pakaian Bekas Impor, Mendag Tegas Bilang Gini

    Purbaya Mau Sikat Mafia Pakaian Bekas Impor, Mendag Tegas Bilang Gini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan menindak tegas para pelaku penyelundupan atau mafia impor barang-barang ilegal, termasuk di sektor tekstil, baja, hingga rokok.

    Langkah itu mendapat dukungan penuh dari Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, yang menegaskan pihaknya sejalan dengan upaya pemberantasan barang ilegal di seluruh lini.

    Budi menegaskan, aturan terkait larangan impor barang ilegal sudah jelas dan akan ditegakkan tanpa kompromi. Salah satunya termasuk larangan impor pakaian bekas atau balpres.

    “Sesuai aturan, impor pakaian bekas dilarang, sebagaimana diatur dalam Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) sejak tahun 2023,” ujar Budi Santoso kepada CNBC Indonesia, Minggu (26/10/2025).

    Ia memastikan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan terus bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain untuk menutup celah masuknya barang-barang ilegal ke dalam negeri.

    Foto: Kondisi Sentra Penjualan Pakaian Bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025). (CNBC Indonesia/Chandra)
    Kondisi Sentra Penjualan Pakaian Bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025). (CNBC Indonesia/Chandra)

    “Kemendag selalu, dan pasti mendukung pemberantasan barang ilegal. Seluruh kementerian dan lembaga bergerak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bakal ada penangkapan besar-besaran terhadap pelaku penyelundupan yang selama ini bermain di berbagai komoditas. Ia mengaku sudah mengantongi daftar nama-nama pelaku yang terlibat dalam praktik under invoicing atau pelaporan nilai impor di bawah harga sebenarnya.

    “Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin. Yang banyak tekstil, baja, segala macem. Sudah ada nama-nama pemainnya, kan? Tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

    Langkah tegas ini merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, yang menugaskan Purbaya untuk memperkuat pengawasan dan mempercepat akselerasi ekonomi nasional. Sebagai bagian dari upaya itu, Purbaya juga telah membuka kanal pengaduan masyarakat “Lapor Pak Purbaya” melalui WhatsApp untuk menampung laporan terkait pajak dan bea cukai.

    Dalam dua hari setelah dibuka atau hingga 17 Oktober 2025 pukul 11.30 WIB sebanyak 15.933 laporan sudah masuk terkait keluhan layanan aparat pajak dan bea cukai.

    Dari total laporan itu, yang baru selesai tahap verifikasi WA sebanyak 2.648. Terdiri dari Kategori Aduan sebanyak 189 dan Kategori Non Aduan 2.459. Sisanya sedang proses verifikasi WA sebanyak 13.285.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Izin Ekspor Kosentrat Amman Belum Terbit, Kemendag Tunggu Restu ESDM

    Izin Ekspor Kosentrat Amman Belum Terbit, Kemendag Tunggu Restu ESDM

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait izin ekspor konsentrat tembaga PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

    Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kemendag Andri Gilang Nugraha mengatakan, pengajuan perpanjangan izin ekspor itu tak lepas dari kondisi kahar atau force majeure. Adapun, ekspor konsentrat tembaga Amman Mineral telah berakhir pada 31 Desember 2024.

    “Sejauh yang kami ketahui, Amman Mineral telah mengajukan permohonan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga dengan alasan kondisi kahar,” ucap Gilang kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

    Dia pun menyebut, permohonan tersebut saat ini masih dalam proses di Kementerian ESDM. Oleh karena itu, terkait volume ekspor dan masa berlaku izin ekspor, pihaknya masih menunggu rekomendasi resmi dari Kementerian ESDM.

    Gilang menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada izin ekspor yang diterbitkan untuk AMNT. 

    “Sesuai ketentuan yang berlaku, perusahaan dapat mengajukan izin ekspor ke Kementerian Perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari Kementerian ESDM,” tuturnya.

    Asal tahu saja, AMMN pernah mengajukan perpanjangan ekspor katoda tembaga dan konsentrat kepada pemerintah pada Mei 2025. Hal ini dilakukan lantaran proses commissioning smelter berjalan lambat sehingga kapasitas operasi maksimal.

    Presiden direktur AMMN saat itu, Alexander Ramlie (saat ini menjabat sebagai komisaris) mengatakan bahwa smelter perusahaan masih memerlukan periode stabilisasi dan penyempurnaan sebelum mencapai operasi yang optimal dan berkelanjutan. Hal ini membuat hasil produksi belum bisa diserap sepenuhnya di smelter di dalam negeri.

    Karena itu, AMMN mengajukan perpanjangan ekspor agar hasil produksi bisa dijual ke luar negeri. Dia juga menekankan bahwa fasilitas smelter perusahaan memerlukan waktu untuk stabilisasi dan kalibrasi agar mencapai operasi yang optimal dan berkelanjutan.

    “Untuk memastikan kelangsungan bisnis selama fase peningkatan kapasitas secara bertahap [ramp-up] ini, kami telah secara resmi meminta pendekatan hibrida dari pemerintah Indonesia memungkinkan ekspor katoda tembaga dan konsentrat secara paralel,” kata Alexander dalam keterangannya dikutip Senin (12/5/2025).

    Menurutnya, perpanjangan ekspor katoda tembaga dan konsentrat dapat memberikan fleksibilitas dan menjamin kelangsungan arus pendapatan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga memastikan kontribusi yang berkelanjutan bagi pemerintah selama fase awal operasi smelter. 

  • Prabowo Kebut Perjanjian Dagang RI-Amerika Latin, Segini Potensinya

    Prabowo Kebut Perjanjian Dagang RI-Amerika Latin, Segini Potensinya

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta pembentukan Indonesia-Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement (IM CEPA) dipercepat oleh Brasil. Permintaan ini diungkapkan saat dirinya menerima Presiden Brasil Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

    Mercosur sendiri adalah blok dagang yang melibatkan blok ekonomi Mercosur yang terdiri dari Brasil, Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Brasil menjadi salah satu pimpinan utama blok dagang tersebut.

    Prabowo bilang Lula nampak memberikan lampu hijau untuk mempercepat perjanjian dagang tersebut. Dukungan disebut Prabowo akan diberikan Lula usai pertemuannya di Jakarta.

    “Secara garis besar kita sepakat menuju suatu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif, CEPA. Kita sudah wujudkan di Kanada dan Eropa. Kita dapat dukungan dari Brasil, karena Brasil adalah presiden dari Mercosur. Kita harap dukungan terus,” ungkap Prabowo dalam keterangan pers bersama usai pertemuan, Kamis (23/10/2025).

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan perjanjian dagang ini memberikan potensi besar untuk tambahan ekspor Indonesia. Beberapa potensi komoditasnya adalah elektronik, tekstil, alas kaki, hingga otomotif.

    “Kita peluang ekspornya banyak, seperti elektronik, tekstil, alas kaki, besar sekali masuk ke sana. (Otomotif?) Bisa jadi juga,” ujar Budi Santoso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat usai pertemuan.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bisa jadi perjanjian dagang antara Indonesia dan Mercosur bisa kelar paling lambat tahun 2026 mendatang. Prabowo dan Lula nampak semangat untuk menyelesaikan kerja sama ini.

    “Iya (tahun 2026 selesai). Mudah-mudahan, karena masing-masing Presiden, Lula dan Prabowo semangat untuk segera menyelesaikan,” ujar Budi Santoso.

    Di sisi lain, Budi bilang Brasil saat ini sedang memimpin Mercosur. Maka dari itu negara tersebut bisa saja mempercepat kerja sama perdagangan antara Indonesia dan kawasan Mercosur.

    “Karena ini kepemipinanya di Brasil jadi ini juga tergantung Brasil, jadi presiden tadi mendorong agar cepat,” sebut Budi Santoso.

    Dalam catatan detikcom, Indonesia-Mercosur CEPA sudah diluncurkan sejak 16 Desember 2021 setelah pra-negosiasi selama dua tahun. Perundingan telah sampai tahap preliminary meeting pada Juni 2022, dengan kedua pihak sudah menunjuk negosiator utama.

    Kementerian Perdagangan sendiri menargetkan perjanjian dagang dengan negara-negara Amerika Latin ini rampung tahun ini, bersamaan dengan Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Canada CEPA, dan Indonesia-Peru CEPA.

    Perjanjian dagang ini dinilai bakal membuka pasar yang besar bagi produk Indonesia. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan, total nilai perdagangan Indonesia-Brasil periode Januari-September 2024 naik 24,3% menjadi US$ 5,07 miliar dari sebelumnya US$ 4,08 miliar di 2023.

    Sementara itu, ekspor Indonesia ke Brasil dalam periode yang sama melonjak 33% menjadi US$ 1,25 miliar dibanding tahun sebelumnya yang sebesar US$ 940 juta.

    Tonton juga video “RI-Uni Eropa Akhirnya Sepakati Perjanjian Dagang IEU-CEPA” di sini:

    (hal/kil)

  • Rebut Nexperia dari China, Belanda Nyaris Lumpuhkan Industri Otomotif Eropa

    Rebut Nexperia dari China, Belanda Nyaris Lumpuhkan Industri Otomotif Eropa

    Jakarta –

    Beberapa hari silam, asosiasi produsen otomotif Eropa ACEA melayangkan peringatan ancaman “penghentian produksi,” setelah produsen cip Belanda Nexperia mengumumkan tidak lagi bisa menjamin suplai bagi pabrik-pabrik Eropa.

    Produsen Jerman Volkswagen, misalnya, mengumumkan akan menghentikan sementara produksi VW Golf pekan ini karena kekurangan cip, lapor kantor berita Reuters. Keluhan serupa juga disuarakan pabrikan lain.

    Huru-hara terbaru dipicu larangan ekspor yang diberlakukan Beijing terhadap pabrik Nexperia di Tiongkok. Karena pada akhir September silam, perusahaan Belanda yang sudah dimiliki sepenuhnya oleh raksasa teknologi Cina Wingtech sejak 2018 itu, diambil alih paksa oleh pemerintah di Den Haag.

    Untuk itu, pemerintah mengaktifkan undang era Perang Dingin bernama Availability of Goods Act, yang belum pernah digunakan sebelumnya.

    Den Haag menyebut keputusan itu diambil karena ada kekhawatiran akan transfer teknologi sensitif dari Nexperia ke perusahaan induknya di Cina. Nexperia memproduksi cip untuk mobil dan elektronik konsumen, termasuk komponen sederhana seperti dioda dan transistor.

    Belanda tidak mengambil alih kepemilikan saham, melainkan namun memiliki kewenangan membatalkan atau memblokir keputusan manajemen jika dianggap membahayakan keamanan nasional atau ekonomi. Keputusan tersebut membuat saham Wingtech di bursa Shanghai turun 10 persen.

    Wingtech menyebut langkah Belanda sebagai “campur tangan berlebihan yang didorong oleh bias geopolitik”, dan mengatakan sedang berkonsultasi dengan pengacara serta meminta dukungan pemerintah Cina untuk “melindungi hak dan kepentingan perusahaan.”

    Ketegangan dengan Beijing

    Dalam panggilan telepon pada Selasa (21/10), Menteri Perdagangan Cina Wang Wentao menyampaikan protes langsung kepada Menteri Ekonomi Belanda Vincent Karremans.

    “Tindakan yang diambil Belanda terhadap Nexperia Semiconductor telah secara serius memengaruhi stabilitas rantai industri dan pasokan global,” kata Wang.

    Ia menambahkan, “Cina mendesak Belanda untuk bertindak dari sudut pandang menjaga keamanan dan stabilitas rantai industri serta pasokan global, dan segera menyelesaikan masalah ini dengan tepat.”

    Menurut Kementerian Perdagangan Cina, pembicaraan tersebut dilakukan atas permintaan Karremans. Dalam pernyataannya, Karremans mengatakan, “Kami membahas langkah lanjutan menuju solusi yang bisa mengakomodasi kepentingan Nexperia, ekonomi Eropa, dan ekonomi Cina. Dalam waktu ke depan, kami akan terus berkomunikasi dengan otoritas Cina untuk mencari penyelesaian yang konstruktif.”

    Namun hingga kini, kedua pihak belum mencapai kesepakatan.

    Industri otomotif Eropa terdampak

    Nexperia memproduksi cip yang dibutuhkan dalam jumlah besar dan digunakan secara luas di industri otomotif serta elektronik konsumen. Sebagian besar cip diproduksi di Eropa, tetapi dikemas di Cina, membuat kedua pihak tidak dapat segera menemukan mitra alternatif.

    Akibat blokir ekspor tersebut, industri otomotif Jerman mulai memperingatkan risiko gangguan produksi. Asosiasi industri otomotif VDA meminta pemerintah Belanda mencari solusi cepat dan praktis.

    “Situasi ini bisa menyebabkan pembatasan produksi dalam waktu dekat, bahkan hingga penghentian produksi, jika gangguan pasokan cip Nexperia tidak segera diatasi,” ujar Presiden VDA Hildegard Mueller dalam pernyataannya.

    Sengketa ini memperburuk ketegangan perdagangan global yang telah menekan industri Eropa, di tengah kenaikan tarif impor Amerika Serikat (AS) serta pembatasan ekspor logam tanah jarang oleh Cina, yang sama-sama penting bagi industri kendaraan listrik dan semikonduktor.

    Nexperia dan hubungannya dengan Wingtech

    Nexperia dulunya merupakan bagian dari Philips Semiconductors sebelum dibeli Wingtech pada tahun 2018 senilai 3,63 miliar dolar AS atau sekitar Rp58,6 triliun. Sejak Desember 2024, AS menempatkan Wingtech dalam daftar hitam (entity list), karena dituduh membantu pemerintah Cina mengakuisisi perusahaan Barat dengan kemampuan manufaktur semikonduktor sensitif

    Dalam pernyataan sebelumnya, Kementerian Ekonomi Belanda menepis keterlibatan Amerika Serikat dalam keputusan pengambilalihan Nexperia, dan menyebut waktunya “murni kebetulan.”

    Dalam putusannya pada 1 Oktober, pengadilan komersial Amsterdam beralasan penangguhan CEO Wingtech Zhang Xuezheng dari posisinya sebagai direktur eksekutif di Nexperia diputuskan, setelah menemukan “alasan kuat untuk meragukan kebijakan manajemen.”

    Wingtech menyebut keputusan itu sebagai upaya terselubung untuk mengambil alih kekuasaan di perusahaan, dan mengatakan akan menempuh jalur hukum untuk melindungi kepentingannya.

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Presiden Brasil Lula da Silva Tiba di Istana, Disambut Pelukan Hangat Prabowo

    Presiden Brasil Lula da Silva Tiba di Istana, Disambut Pelukan Hangat Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva bakal bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka kunjungan kenegaraan ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (23/10/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Presiden Lula da Silva disambut secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto, dalam Upacara Penyambutan Kenegaraan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (23/10/2025) pagi.

    Presiden Brasil itu tiba dengan diiringi formasi 17 pasukan motoris, 60 pasukan berkuda, pasukan jajar kehormatan, serta sekitar ratusan pelajar yang berdiri rapi di sepanjang jalan sambil mengibarkan bendera Merah Putih dan bendera Afrika Selatan.

    Upacara dimulai dengan lagu kebangsaan Brasil yakni Hino Nacional Brasileiro diikuti Indonesia Raya, yang diiringi dentuman meriam salvo sebanyak 21 kali sebagai tanda penghormatan tertinggi bagi kepala negara yang berkunjung. Setelah itu, kedua pemimpin melakukan pemeriksaan pasukan kehormatan.

    Dalam sesi perkenalan perkenalan delegasi, Lula da Silva mengajak sejumlah pejabatnya mulai dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Brasil Mauro Vieira, Menteri Pertanian (Mentan) Brasil Carlos Fávaro, Menteri Pertambangan dan Energi Brasil Alexandre Silveira, Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi Brasil Luciana Santos, Sekretaris Eksekutif Kementerian Pembangunan Industri Perdagangan dan Jasa Brasil Márcio Elias Rosa serta Presiden Bank Sentral Brasil Gabriel Galípolo, termasuk juga Presiden Badan Promosi Perdagangan dan Investasi Brasil Jorge Viana serta Presiden Institut Geografi dan Statistik Brasil (IBGE) Marcio Pochmann. 

    Sementara pejabat dari Indonesia yang hadir yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri LH Hanif Faisol, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek Brian Yuliarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, hingga Seskab Teddy Indra Wijaya.

    Selanjutnya, kedua pemimpin menuju ruang kredensial untuk sesi foto bersama dan penandatanganan buku tamu serta foto bersama, dilanjutkan pertemuan tête-à-tête di ruang kerja Presiden Prabowo dan pembahasan mengenai Kemitraan Strategis antara kedua negara serta ditutup dengan penandatanganan awal untuk kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) kedua negara.

    Mengingat, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama di sektor perdagangan dan investasi saat kunjungan kenegaraan Prabowo pada Juli 2025 lalu. Salah satunya, agar segera menyelesaikan Perjanjian Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Mercosur (IM-CEPA). Mercosur adalah blok perdagangan di Amerika Selatan yang beranggotakan Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay.

    Saat itu, Kepala Negara juga mendorong kerja sama bilateral melalui peran dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Ia menambahkan, Indonesia terbuka untuk berdiskusi terkait dengan sektor peternakan, pengembangan agrikultur, serta industri pangan.

    Hubungan antara Indonesia dan Brasil memiliki sejarah panjang di dalam hubungan diplomatik yang telah berjalan sejak 1953, kedua negara secara konsisten mempererat kerja sama yang komprehensif di berbagai sektor untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Brasil merupakan mitra strategis Indonesia di kawasan Amerika Latin.

    Peningkatan ekspor Indonesia ke Brasil pun sebesar 9,31% pada 2024 yang menjadi salah satu indikator positif dalam kerja sama yang dapat terus dikembangkan ke depan. Indonesia juga berupaya menjalin kerja sama ekonomi komprehensif dengan blok pasar dagang di Amerika Selatan yang dipimpin Brasil.

    Setelah pembicaraan bilateral, kedua kepala negara menyampaikan pernyataan pers bersama kepada media, menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama bilateral dan mendorong kemitraan.

    Brasil dan Indonesia saat ini juga merupakan anggota aktif dari forum strategis global seperti BRICS, yang menjadi wadah penting dalam kerja sama multilateral negara-negara berkembang.