Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Mendag Budi Santoso Tegaskan Harga Minyakita Tak Boleh Melebihi HET

    Mendag Budi Santoso Tegaskan Harga Minyakita Tak Boleh Melebihi HET

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan harga Minyakita di masyarakat atau pasar tradisional tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi (HET). Menurut Budi, hal tersebut sudah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) pada 26 Februari 2025 lalu.

    “Selian itu disepakati juga distribusi dan penyaluran minyakita difokuskan pada pengecer di pasar seluruh Indonesia,” ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Budi mengatakan pihaknya sudah menyiapkan langkah agar ketersediaan Minyakita di masyarakat terjamin saat Ramadan serta Lebaran 2025. Bahkan, kata Budi, produsen Minyakita juga sudah diminta untuk menggenjot pasokan dua kali lipat.

    “Kami sudah panggil seluruh produsen dan mereka sepakat untuk memasok dua kali lipat,” tandas Budi.

    Budi mengungkapkan, Kementerian Perdagangan juga telah menerbitkan surat pada 28 Februari 2025 dengan memerintahkan produsen minyak goreng untuk meningkatkan penyaluran pasokan Minyakita sebanyak dua kali lipat, selama hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2025.

    Lebih lanjut, Budi mengatakan pihaknya melakukan pengawasan untuk memastikan kelancaran distribusi, ketersediaan, dan kesesuaian HET Minyakita. Kemendag berkerja sama dengan Satgas Pangan Polri, 38 Pemda, dan 4 balai pengawasan tertib niaga.

    “Lalu, menginstruksikan kepada asosiasi pelaku usaha industri kelapa sawit serta produsen minyak goreng untuk tidak melakukan bundling Minyakita,” pungkas Budi.

  • Pemerintah Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Serangkaian Kebijakan Strategis – Halaman all

    Pemerintah Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Serangkaian Kebijakan Strategis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan mencapai target yang telah ditetapkan melalui serangkaian kebijakan strategis. 

    Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen yang tercantum dalam APBN 2025.

    Pemerintah juga fokus pada implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, mulai dari penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga stimulus khusus untuk periode Ramadan dan Lebaran.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut disusun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memastikan stabilitas makroekonomi.

    “Pemerintah akan terus memantau perkembangan konsumsi individu dan peningkatan mobilitas masyarakat pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Nyepi dan Lebaran, yang diperkirakan akan menggerakkan aktivitas ekonomi pada Triwulan I-2025,” kata Airlangga dalam rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar pada Kamis (27/2/2025).

    Rapat ini dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, serta perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya.

    Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Rapat Koordinasi Terbatas pada 17 Februari 2025 di Istana Negara terkait pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

    Terdapat beberapa fenomena siklus pada sisi penawaran maupun permintaan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025.

    Dari sisi penawaran, peningkatan produksi industri non-migas, seperti industri makanan dan minuman serta tekstil, diantisipasi untuk memenuhi lonjakan permintaan selama periode Ramadan dan Lebaran. 

    Selain itu, konsumsi listrik selama Ramadan diperkirakan akan meningkat, dan sektor perdagangan besar serta eceran juga diharapkan tumbuh berkat dorongan supply domestik. 

    Dari sisi permintaan, puncak konsumsi rumah tangga selama Ramadan 2025 menjadi salah satu motor penggerak utama.

    Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta akan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan insentif listrik untuk menjaga penurunan nilai konsumsi listrik turut membantu masyarakat mengelola pengeluaran selama periode Ramadan.

    Optimalisasi Penyaluran Bansos

    Pemerintah memaksimalkan penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan penyerapan gabah/beras petani. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 triliun untuk pencairan PKH Tahap I tahun 2025. 

    Penyaluran pencairan PKH difokuskan melalui PT Pos Indonesia dan Himbara, dengan prioritas memastikan bantuan tepat sasaran serta mendukung daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

    Selain itu, Pemerintah juga menambahkan anggaran sebesar Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog untuk menyerap beras sebanyak 3 juta ton hingga April 2025. Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras, memastikan ketersediaan stok pangan nasional, serta mendukung penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Program tersebut diharapkan dapat membantu menstabilkan harga pangan serta memperkuat daya beli masyarakat selama periode Ramadan dan Lebaran.

    Pencairan THR bagi ASN dan Pekerja Swasta

    Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan dicairkan tepat waktu, dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran dan bagi pekerja swasta paling lambat 1 minggu sebelum Lebaran. 

    Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa.

    Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025.

    Stimulus HBKN Ramadan & Lebaran Idulfitri 1446 H/2025 M

    1. Diskon Harga Tiket Pesawat: Pemerintah memberikan diskon harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi melalui insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 6?serta kebijakan lainnya, dengan estimasi penurunan harga tiket mencapai 13,2% – 14% yang berlaku pada periode HBKN 25 Maret s.d. 7 April 2025. Program tersebut bertujuan untuk mendukung pergerakan sekitar 180 juta orang, termasuk 110 juta wisatawan selama periode Lebaran. Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan maskapai nasional untuk memastikan ketersediaan kursi penerbangan yang memadai serta menjaga stabilitas harga tiket bagi masyarakat.

    2. Diskon Tarif Tol: Pemberian diskon tarif tol sebesar 20% untuk perjalanan jarak jauh selama periode mudik diharapkan dapat menekan biaya transportasi serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Diskon ini berlaku untuk ruas tol utama yang menjadi jalur mudik. Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan melakukan koordinasi intensif untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, termasuk penyediaan rest area yang memadai dan layanan informasi real-time bagi para pemudik.

    3. Program Diskon Belanja: Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan meluncurkan program diskon belanja seperti Program Friday Mubarak yang berlangsung pada 28 Februari–28 Maret 2025 di berbagai ritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

    Program tersebut mencakup bazar UMKM untuk komoditas minyak goreng, gula pasir, dan sembako lainnya serta berbagai promo harian dan spesial setiap Jumat, dengan target transaksi mencapai Rp75–77 triliun. 

    Terdapat juga program BINA Lebaran yang dijadwalkan pada 14–30 Maret 2025 dan akan digelar serentak di pusat perbelanjaan, mall, serta gerai anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI). Program tersebut menargetkan transaksi hingga Rp30 triliun. Selain itu, terdapat program lainnya seperti Bazaar Ramadhan dan Pasar Malam, Belanja Online Produk Lokal, dimana semua program tersebut diharapkan bisa mendorong konsumsi masyarakat dan meningkatkan penjualan UMKM secara signifikan.

    4. Program Pariwisata Mudik Lebaran: Pemerintah akan mengintegrasikan program pariwisata dengan momen mudik Lebaran melalui promosi destinasi wisata lokal, penyediaan paket wisata terjangkau, dan peningkatan fasilitas pariwisata di jalur-jalur mudik utama. 

    Pemerintah bersama BUMN, turut menyambut antusiasme wisatawan lokal dengan berbagai program insentif dan kolaborasi bersama pelaku industri pariwisata. Tujuan program tersebut juga untuk memastikan kenyamanan wisatawan lokal saat berwisata di destinasi tujuan mudik masing-masing serta mendorong peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    5. Stabilisasi Harga Pangan: Pemerintah bersama BUMN berupaya menjaga stabilitas harga pangan pokok menjelang Ramadan dan Lebaran 2025 dengan menggelar operasi pasar secara masif. Langkah tersebut melibatkan Perum Bulog, Perkebunan Nusantara, dan ID FOOD dalam penyediaan minyak goreng, gula konsumsi, daging kerbau beku, serta beras dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET). 

    Operasi pasar ini dilaksanakan di seluruh Indonesia melalui kantor PT Pos Indonesia mulai 24 Februari hingga 29 Maret 2025. Melalui langkah tersebut, Pemerintah berharap dapat menjaga ketersediaan pangan, menekan inflasi, dan melindungi daya beli masyarakat selama periode puncak konsumsi.

    Paket Stimulus Ekonomi

    1. Diskon Tarif Listrik: Diskon tarif listrik yang telah berjalan pada Januari dan Februari 2025, diberikan untuk menekan biaya hidup masyarakat serta mendukung konsumsi listrik rumah tangga dan industri kecil. Stimulus tersebut diharapkan turut membantu masyarakat mengelola pengeluaran selama periode Ramadan.

    2. PPN DTP Pembelian Properti dan Otomotif (EV): Pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian properti dan kendaraan listrik (EV). Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong sektor properti dan otomotif sebagai penggerak utama ekonomi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta mempercepat transisi ke energi bersih.

    3. PPnBM DTP Otomotif (EV dan Hybrid): Pemberian insentif berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan listrik dan hybrid diharapkan dapat mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan serta memperkuat industri otomotif nasional.

    4. PPh DTP Sektor Padat Karya: Insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) diberikan bagi sektor padat karya untuk mempertahankan daya saing industri dalam negeri. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan ekspor, serta menjaga stabilitas sektor industri di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    5. Stimulus Perpajakan dalam Kegiatan Usaha Bulion: Sinkronisasi aturan perpajakan khususnya pungutan PPh 22 atas transaksi penjualan antara produsen emas dan bullion bank. Stimulus diharapkan dapat meningkatan daya tarik serta mendukung pengembangan ekosistem kegiatan usaha bulion.

    Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

    Pemerintah akan mengoptimalkan penyaluran KUR dengan tujuan untuk memperkuat daya saing UMKM serta mendorong konsumsi dan investasi domestik guna mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025.

    Realisasi KUR pada periode Januari 2025 hingga 21 Februari 2025 telah mencapai Rp28,73 triliun atau sekitar 9,99?ri target tahun 2025 yang sebesar Rp287,47 triliun, dan telah diberikan kepada 531.148 debitur di berbagai sektor produktif.

    Pemerintah menargetkan hingga 31 Maret 2025, KUR dapat tersalur sebanyak Rp55,4 triliun.

    Penyaluran KUR difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian, termasuk sektor pertanian, perdagangan, dan manufaktur, serta mendukung transformasi ekonomi berbasis digital bagi UMKM.

     

  • Trump Jual Visa ‘Kartu Emas’, Apa Itu?

    Trump Jual Visa ‘Kartu Emas’, Apa Itu?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menawarkan visa “kartu emas” bagi warga negara asing yang kaya dan ingin menjadi warga negara AS. Visa itu bisa ditebus seharga Rp82 miliar (US$5 juta).

    “Mereka akan kaya dan sukses, dan mereka akan menghabiskan banyak uang, membayar banyak pajak, serta mempekerjakan banyak orang. Kami pikir ini akan sangat sukses,” kata Trump di Gedung Putih, pada Selasa (25/02) lalu.

    Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, mengatakan bahwa “kartu emas” yang diusulkan akan menggantikan skema visa EB-5 yang menawarkan visa kepada investor asing.

    Apa yang diusulkan Trump?

    Trump sama sekali tidak menyebutkan bahwa orang yang menerima visa tersebut harus menciptakan lapangan kerja. “Yang berhak adalah orang-orang dengan uang,” katanya.

    Meskipun jumlah visa EB-5 dibatasi, Trump ingin agar pemerintahannya menjual 10 juta “kartu emas” guna mengurangi defisit. Dia mengatakan visa tersebut “bisa menjadi luar biasa, mungkin akan sangat fantastis.”

    “Ini adalah jalur menuju kewarganegaraan bagi orang-orang kaya atau orang-orang yang bertalenta, sehingga orang-orang kaya bisa membayar agar orang-orang bertalenta bisa masuk. Para perusahaan akan membayar agar orang-orang bisa masuk dan memiliki status jangka panjang di negara ini,” katanya.

    Ketika ditanya oleh wartawan apakah warga Rusia yang kaya bisa memenuhi syarat, Trump menjawab: “Ya, mungkin. Saya mengenal beberapa oligarki Rusia yang merupakan orang-orang baik.”

    Selain itu, belum jelas juga berapa lama pemegang visa kartu emas harus menunggu untuk memperoleh kewarganegaraan.

    Pemegang kartu hijau (green card)termasuk penerima manfaat dari inisiatif EB-5 saat inibiasanya harus tinggal sebagai penduduk tetap yang sah di AS selama lima tahun sebelum memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan.

    Kongres menentukan kualifikasi untuk kewarganegaraan AS, tetapi Trump mengeklaim bahwa “kartu emas” tidak memerlukan persetujuan kongres.

    Rincian dari kartu emas ini akan dirilis dalam dua minggu, tambahnya.

    Mengapa mengganti skema EB-5?

    Getty ImagesMenteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan “visa emas” Trump akan menggantikan skema visa investor EB-5 yang telah berlaku selama 35 tahun.

    Menurut Lutnick, “program EB-5… penuh dengan omong kosong, kepura-puraan, dan penipuan. Itu adalah cara untuk mendapatkan green card dengan harga murah. Jadi Presiden berkata, daripada memiliki program EB-5 yang konyol seperti ini, kami akan mengakhiri program EB-5 ini.”

    Kongres AS menetapkan skema EB-5 sejak 1990 untuk menarik investasi asing. Skema ini memungkinkan individu untuk memenuhi syarat dengan berinvestasi sekitar Rp16 miliar (US$1 juta) dalam bisnis yang menciptakan setidaknya 10 pekerjaan.

    Dalam program ini, investor langsung menerima green card jalur menuju kewarganegaraan di masa depan sebagai imbalan atas investasi mereka.

    Sebaliknya, sebagian besar pemohon kartu hijau harus menunggu waktu yang bervariasi mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun untuk mendapatkan status penduduk tetap.

    Baca juga:

    Program EB-5 dibatasi hingga 10.000 visa per tahun, dengan 3.000 dicadangkan untuk investor di area dengan pengangguran tinggi, menurut Departemen Luar Negeri AS.

    Tujuannya adalah untuk “merangsang ekonomi AS melalui penciptaan lapangan kerja dan investasi modal oleh investor asing,” menurut Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS.

    Pada periode 12 bulan yang berakhir pada 30 September 2022, sekitar 8.000 orang memperoleh visa investor, menurut Buku Tahunan Statistik Imigrasi versi terbaru dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.

    Selain itu, pada 2021, Layanan Penelitian Kongres AS menemukan bahwa visa EB-5 “menimbulkan risiko penipuan” dibandingkan dengan visa imigran lainnya.

    “Risiko semacam itu terkait dengan kesulitan memverifikasi bahwa dana investor diperoleh secara sah dan dengan potensi visa untuk mendapatkan keuntungan moneter yang besar, yang dapat memotivasi individu untuk mengambil keuntungan dari investor dan membuat visa rentan terhadap kesan favoritisme,” kata laporan itu.

    Bagaimana skema serupa di negara lain?

    Getty ImagesVisa dan paspor emas populer di kalangan orang kaya.

    Skema serupa juga umum dilakukan di seluruh dunia.

    Skema “visa emas” menawarkan hak bagi warga asing kaya untuk tinggal dan bekerja di negara lain sebagai imbalan atas investasi besar yang mereka tanamkan.

    Ada juga skema “paspor emas,” yang populer di beberapa negara Karibia. Paspor ini melalui mengizinkan orang-orang kaya untuk mendapatkan semua hak dan kebebasan sebagai warga negara, termasuk hak untuk bekerja dan memilih (pemilu) di negara tempat mereka mengajukan permohonan.

    Henley & Partners, sebuah firma penasihat yang berbasis di Inggris, melaporkan bahwa lebih dari 100 negara menawarkan “visa emas” kepada individu kaya, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Spanyol, Yunani, Malta, Australia, Kanada, dan Italia.

    Namun, program-program ini telah menuai kritik dan pengawasan yang semakin ketat.

    “[Program ini] dapat membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing secara langsung, tetapi juga menarik bagi para penjahat dan pejabat korup yang berusaha menghindari hukuman dan mencuci hasil kejahatan yang mencapai miliaran dolar,” menurut laporan yang diterbitkan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada 2023.

    Transparency International, LSM global yang berfokus untuk melawan korupsi di lebih dari 100 negara, memperingatkan bahwa skema di Uni Eropa “bukan tentang investasi atau migrasi tetapi tentang melayani kepentingan-kepentingan korup.”

    Kritik juga datang dari berbagai badan Uni Eropa. Pada 2022, Komite Kebebasan Sipil, Kehakiman, dan Urusan Dalam Negeri Uni Eropa memberikan suara mereka untuk melarang paspor emas dan meminta negara-negara ketiga dengan akses bebas visa ke Uni Eropa untuk menghentikan skema paspor emas mereka.

    Kekhawatiran ini telah menyebabkan beberapa negara Eropa, termasuk Inggris, Spanyol, Belanda, dan Yunani, mencabut program visa emas mereka dalam beberapa tahun terakhir.

    Spanyol, misalnya, menghapus program “visa emas” yang dibuat pada 2013, yang memberikan visa kepada investor sebagai imbalan atas pembelian properti senilai 500.000 ($525.000) atau lebih. Batas waktu untuk pengajuan terakhir adalah 3 April 2025.

    Tahun lalu, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Snchez, mengatakan niat pemerintahnya untuk menghapus skema ini adalah untuk “menjamin bahwa perumahan adalah hak dan bukan sekadar subjek spekulasi bisnis.”

    Sebuah studi tentang visa emas Uni Eropa oleh London School of Economics and Political Science di Inggris dan Harvard University di AS juga mempertanyakan alasan ekonomi dari skema ini, dengan kesimpulan bahwa skema tersebut hanya mewakili “proposisi kecil” dari investasi asing dengan dampak ekonomi yang “tidak signifikan”.

    Sebuah investigasi oleh Organized Crime and Corruption Reporting Projectjaringan jurnalis investigasi duniayang diterbitkan pada Oktober 2023 juga mengungkapkan bahwa seorang mantan kolonel Libya yang dituduh melakukan kejahatan perang dan seorang pengusaha Turki yang dijatuhi hukuman penjara di negaranya dapat membeli paspor Dominika melalui skema ini.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 8 Duduk Perkara Jaksa Tilap Rp 11,5 M Uang Barang Bukti Kasus Robot Trading Fahrenheit Megapolitan

    8 Duduk Perkara Jaksa Tilap Rp 11,5 M Uang Barang Bukti Kasus Robot Trading Fahrenheit Megapolitan

    Duduk Perkara Jaksa Tilap Rp 11,5 M Uang Barang Bukti Kasus Robot Trading Fahrenheit
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan jaksa penuntut umum (JPU)
    Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
    , Azam Akhmad Akhsya, jadi tersangka dalam kasus penilapan uang barang bukti senilai Rp 11,5 miliar.
    Azam diduga menilap uang Rp 11,5 miliar ketika mengembalikan barang bukti kasus investasi bodong
    Robot Trading Fahrenheit
    .
    Uang tersebut merupakan milik korban
    penipuan investasi bodong
    yang dilakukan oleh platform Robot Trading Fahrenheit.
    Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta Patris Yusrian Jaya mengungkapkan, Azam ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 27 Februari 2025.
    “Atas tindak pidana korupsi berupa suap tersebut, Penyidik Kejati DKI telah memeriksa beberapa pihak pada tanggal 24 Februari, yaitu satu orang oknum Jaksa inisial AZ telah ditetapkan sebagai tersangka,” ucap Yusrian, Kamis (27/2/2025) malam.
     Tak sampai di situ, kuasa hukum korban penipuan berinisial BG dan OS juga telah ditahan dan berstatus sebagai tersangka.
    Azam dijerat Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 Huruf e, Pasal 12B dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Sementara itu, BG disangkakan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan Pasal 13 dari undang-undang yang sama.
    Penipuan investasi bodong
    Robot Trading Fahrenheit ini bermula dari serangkaian laporan ke Bareskrim Polri pada 2022.
    Di antara para korban terdapat aktor terkenal, Chris Ryan. Ia melapor kepada Bareskrim mengenai penipuan yang dialaminya melalui platform Fahrenheit pada 15 Maret 2022.
    Dalam laporannya, ia menyebut, pihak Fahrenheit diduga menghilangkan uang yang telah disetor oleh para anggota aplikasi, dengan total kerugian yang diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.
    “Mereka dengan sengaja selama satu jam me-
    margin-call
    -kan, me-
    loss
    -kan. Semua investasi hilang dan itu diduga sampai Rp 5 triliun dari keseluruhan korban,” seperti yang dikutip dari
    Kompas.com
    pada Selasa (15/3/2022).
    Chris mengaku terjun ke dunia
    robot trading
    ini karena ingin mencari tambahan penghasilan di tengah pandemi Covid-19.
    Padahal, seluruh kegiatan Fahrenheit telah ditutup sejak Desember 2021 oleh Satgas Waspada Investasi (SWI).
    Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga menyatakan telah memblokir platfrom aplikasi Fahrenheit bersama 1.222 situs web lainnya, pada Februaro 2022.
    Diperkirakan saat itu, jumlah korban mencapai 80 orang dengan kerugian perorangan, yakni Chris sekitar Rp 40 miliar.
    Atas kasus ini, polisi menetapkan Hendry Susanto sebagai tersangka penipuan pada Senin (21/3/2022) malam.
    Dalam skenario yang lebih luas, Azam yang saat itu menjabat sebagai JPU Kejari Jakarta Barat bertanggung jawab atas eksekusi pengembalian barang bukti perkara yang mencapai Rp 61,4 miliar kepada 1.500 korban.
    Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Azam seharusnya mengembalikan uang tersebut kepada korban pada 23 Desember 2023.
    Namun, kuasa hukum korban, BG dan OS, berusaha membujuk Azam untuk memanipulasi jumlah uang yang dikembalikan kepada korban demi mendapatkan bagian.
    “Mereka menilap uang barang bukti sekitar Rp 23,2 miliar dengan kalkulasi AZ menerima setengah bagiannya atau Rp 11,5 miliar,” ungkap Patris Yusrian Jaya.
    Artinya, ketiga tersangka hanya mengembalikan uang kepada korban sekitar Rp 38,2 miliar.
    Pada operasinya, penilapan dilakukan berangsur dengan kesepakatan saling bagi kepada setiap penasehat hukum.
    “Manipulasi pengembalian barang bukti ini, yaitu (pertama) sebesar Rp 17 miliar dibagi dua dengan OS, masing-masing mendapatkan Rp 8,5 miliar,” lanjut Patris.
    Pengembalian barang bukti selanjutnya dilakukan bersama BG, di mana Rp 38 miliar dimanipulasi menjadi Rp 6 miliar dan dibagi rata dengan Azam.
    Uang yang menjadi bagian Azam pun kemudian ditransfer ke rekening salah satu honorer di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.
    Diketahui bahwa setelah kasus ini, Azam dimutasi menjadi Kasi Intel di Kejaksaan Negeri Landak, Kalimantan Barat.
    “Saudara AZ, uang ini digunakan untuk kepentingan pribadi, membeli aset, dan sebagian lagi masuk ke rekening istrinya,” terang Patris.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kebijakan HGBT Berlanjut, Kadin dan Inaplas Sebut Industri Nasional Bisa Makin Kompetitif – Halaman all

    Kebijakan HGBT Berlanjut, Kadin dan Inaplas Sebut Industri Nasional Bisa Makin Kompetitif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melanjutkan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dengan skema baru bagi tujuh sektor industri, yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

    Sebanyak 253 pengguna industri kini dapat menikmati kebijakan harga gas bumi yang lebih kompetitif.

    Keberlanjutan kebijakan HGBT ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$7 per MMBTU dan untuk bahan baku sebesar US$6,5 per MMBTU,” ujar Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, beberapa waktu lalu.

    Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Saleh Husin, mengatakan, keputusan ini memberikan kepastian bagi industri dan mendorong daya saing nasional.

    “Kebijakan ini memberikan kepastian bagi industri dan mendorong daya saing nasional,” ujar Saleh dikutip Minggu (2/3/2025).

    Saleh berharap agar insentif ini diperluas ke sektor industri lain yang terdampak biaya energi tinggi, serta diperkuat dengan pengendalian impor barang jadi melalui Neraca Komoditas dan Trade Remedies.

    Menurutnya, dengan langkah ini, industri dalam negeri dapat lebih terlindungi dari gempuran produk impor murah, khususnya dari China, ASEAN, dan negara lainnya, sehingga target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat lebih mudah tercapai.

    “Kami, para pelaku industri dalam negeri, harus dan wajib mendukung kebijakan dan visi Presiden Prabowo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Salah satu langkah untuk mencapainya adalah dengan memastikan industri dalam negeri tumbuh setidaknya 10%,” tuturnya.

    Wakil Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Edi Rivai menyebut, berlanjutnya kebijakan HGBT merupakan langkah strategis dalam memastikan kepastian berusaha bagi industri, serta meningkatkan daya saing sektor petrokimia nasional di tengah persaingan global.

    Menurut Edi, kebijakan ini membantu industri petrokimia Indonesia menjadi lebih kompetitif, terutama dalam menghadapi kondisi over-supply bahan baku dari pasar internasional.

    Dengan harga gas yang lebih kompetitif, industri petrokimia nasional dapat bersaing dengan produsen dari negara-negara yang memiliki harga energi lebih rendah, seperti Timur Tengah, Amerika Serikat, dan China, serta negara-negara dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA).

    Edi menambahkan, kebijakan ini berpotensi meningkatkan ekspor produk petrokimia Indonesia, menggantikan impor, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

    Namun, ia berharap pemerintah juga dapat memperkuat pengendalian bahan baku dan barang jadi yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri, agar tidak terganggu oleh impor murah dan praktik perdagangan tidak sehat.

    “Kami berharap pemerintah khususnya, Kementerian Perindustran dan Perdagangan juga dapat memperkuat kebijakan pengendalian bahan baku dan barang jadi yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri seperti bahan baku plastik LLDPE, Polypropylene, PVC, dan Polystyrene dari gempuran barang impor murah dan praktik unfair trade,” paparnya.

    “Hal ini dapat dilakukan melalui skema usulan baru Neraca Komoditas dan dukungan kelancaran Trade Remedies yang diusulkan Inaplas terhadap penyelidikan anti dumping PP dan safeguard LLDPE sedang berlangsung di KADI dan KPPI Kementerian Perdagangan, sehingga industri dalam negeri mendapatkan perlindungan yang adil dan mampu berkembang lebih pesat,” tambahnya.

    Penetapan HGBT diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri, yang sebelumnya menerima harga gas bumi dalam kisaran US$ 6,75 – 7,75 per MMBTU.

  • Inaplas Bicara Dampak Perpanjangan HGBT ke Industri Petrokimia

    Inaplas Bicara Dampak Perpanjangan HGBT ke Industri Petrokimia

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik (Inaplas) optimistis kebijakan gas murah industri yang mengalir kembali untuk tujuh sektor termasuk petrokimia, dapat mendongkrak kinerja industri yang saat ini tengah tertekan. 

    Hal ini seiring dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang kelanjutan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang diteken pada 26 Februari 2025. 

    Wakil Ketua Inaplas, Edi Rivai mengatakan kebijakan tersebut membantu meningkatkan daya saing industri petrokimia, khususnya dalam menghadapi pasokan bahan baku yang berlebih dari pasar internasional. 

    “Keputusan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan kepastian berusaha bagi industri serta meningkatkan daya saing sektor petrokimia nasional di tengah persaingan global,” kata Edi, Minggu (2/3/2025). 

    Dia menerangkan, dengan harga gas yang lebih kompetitif maka industri petrokimia dapat bersaing dengan produsen dari negara-negara yang memiliki harga energi lebih rendah, misalnya Amerika Serikat, China, Timur Tengah dan negara-negara lain dalam Free Trade Agreement (FTA). 

    Tak sampai disana, HGBT juga berpotensi meningkatkan kinerja ekspor produk petrokimia, meningkatkan subtitusi impor, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. 

    Namun, Edi juga berharap pemerintah dapat memperkuat bahan baku dan barang jadi yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri agar tidak terganggu oleh produk impor murah dan praktik perdagangan yang tidak sehat. 

    “Kami berharap pemerintah khususnya, Kementrian Perindustrian dan Perdagangan juga dapat memperkuat kebijakan pengendalian bahan baku dan barang jadi yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri seperti bahan baku plastik LLDPE, Polypropylene, PVC, dan Polystyrene dari gempuran barang impor murah dan praktik unfair trade,” jelasnya. 

    Dalam hal ini, Inaplas memberikan rekomendasi penerapan mekanisme Neraca Komoditas dan kelancaran proses Trade Remedies seperti penyelidikan anti dumping Polypropylene (PP) dan safeguard inear Low Density Polyethylene (LLDPE) yang sedang berlangsung di Komite Antidumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kementerian Perdagangan.

    “Sehingga industri dalam negeri mendapatkan perlindungan yang adil dan mampu berkembang lebih pesat,” imbuhnya. 

    Sebagaimana diketahui, Kementerian ESDM resmi melanjutkan kebijakan HGBT dengan skema baru untuk tujuh sektor industri yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan. 

    Penetapan HGBT ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri, yang sebelumnya menerima harga gas bumi dalam kisaran US$6,75 – US$7,75 per MMBTU. Sebanyak 253 pengguna industri kini dapat menikmati kebijakan harga gas bumi yang lebih kompetitif.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan hal ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, yang bertujuan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. 

    Pemerintah mengharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu menjaga kestabilan harga produk dalam negeri agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Saleh Husin, mengatakan, keputusan kelanjutan HGBT memberikan kepastian bagi industri dan mendorong daya saing nasional.

    “Tentu manfaatnya sangat besar bagi industri manufaktur dalam negeri sekaligus memberikan kepastian bagi industri dan memperkuat daya saing nasional. Selain itu dalam rangka mendukung penggunaan energi hijau yang bersih dan ramah lingkungan, juga agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk yang sama dari negara lain terutama negara kawasan Asean yang menjadi pesaing kita,” pungkasnya.

  • Industri Tekstil RI Terpuruk, Pakar Desak Kebijakan Impor Diperketat

    Industri Tekstil RI Terpuruk, Pakar Desak Kebijakan Impor Diperketat

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar ketenagakerjaan mendesak pemerintah membatasi impor produk tekstil seiring dengan banyaknya pabrik tekstil yang tumbang di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini.

    Terbaru, perusahaan tekstil raksasa PT Sri Rejeki Isman (SRIL) alias Sritex melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ribuan karyawannya usai diputus pailit.

    Untuk diketahui, Sritex dan tiga anak usahanya resmi tutup atau berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025. Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, Jumat (28/2/2025), total sebanyak 9.604 pekerja Sritex terdampak PHK pada 26 Februari 2025.

    Secara terperinci, PT Sritex Sukoharjo sebanyak 8.504 orang, PT Primayuda Boyolali 956 orang, PT Sinar Panja Jaya Semarang 40 orang, dan PT Bitratex Semarang 104 orang.

    Menanggapi PHK massal yang terjadi di Sritex, Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Trisakti Aloysius Uwiyono menilai pemerintah harus membatasi kebijakan impor sehingga industri tekstil nasional tidak berakhir bangkrut.

    “Kebijakan impor tekstil harus dibatasi sedemikian rupa, sehingga tidak mengakibatkan industri tekstil menjadi pada gulung tikar,” kata Aloysius kepada Bisnis, Minggu (2/3/2025).

    Namun jika hendak mencegah terjadinya PHK pada Industri Tekstil, dia menilai pemerintah harus mengupayakan agar industri tekstil jangan sampai tersungkur alias pailit.

    Apalagi, Aloysius menyebut kejadian PHK massal di industri tekstil akan kembali terulang seperti Sritex jika pemerintah tidak menangani keran impor tekstil.

    “Kejadian di perusahaan Sritex akan terulang kembali jika pintu impor tekstil tidak ditangani secara serius,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, tim kurator mengumumkan bahwa telah terjadi PHK sejak 26 Februari 2025 lantaran perusahaan dalam keadaan pailit. Hal itu disampaikan melalui surat Nomor.299/PAILIT-SSBP/II/2025 tertanggal 26 Februari 2025.

    “…dengan ini memberitahukan kepada nama-nama karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Daftar Terlampir) sejak tanggal 26 Februari 2025 telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dikarenakan perusahaan dalam keadaan pailit,” tulis kurator dalam surat yang diterima Bisnis, dikutip Jumat (28/2/2025).

    Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo Sumarno mengatakan bahwa karyawan Sritex dikenakan PHK per tanggal 26 Februari 2025, terakhir bekerja pada hari Jumat 28 Februari 2025. Adapun, Sritex berhenti beroperasi pada1 Maret 2025.

    Sumarno menyampaikan, terkait pesangon akan menjadi tanggung jawab kurator, sedangkan jaminan hari tua menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan.

    “Jumlah karyawan Sritex yang terkena PHK sebanyak 8.400 orang. Urusan pesangon menjadi tanggung jawab Kurator, sedangkan jaminan hari tua, menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

    Revisi Permendag 8/2024

    Dalam catatan Bisnis, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) akan direvisi dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

    Adapun, revisi Permendag ini ditargetkan akan meluncur pada Februari 2025. Namun, hingga awal Maret, revisi terkait Permendag 8/2024 tak kunjung meluncur.

    Perlu diketahui, Permendag 8/2024 mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa meluncurnya revisi Permendag 8/2024 akan sangat tergantung dari harmonisasi kementerian/lembaga terkait.

    Mendag Budi menuturkan bahwa hingga saat ini Permendag 8/2024 masih dalam proses. Namun, pakaian jadi menjadi salah satu komoditas yang sedang dalam pembahasan dan sudah dilakukan focus group discussion (FGD).

    Setelah pakaian jadi, Budi menyampaikan bahwa poin yang akan direvisi adalah kelompok komoditas singkong. Nantinya, singkong akan masuk ke dalam Permendag yang mengatur tentang kebijakan dan pengaturan impor.

    “Iya-iya, [Permendag 8/2024] direvisi, karena termasuk yang singkong itu. Cuman maksudnya gini, ini kan kita lagi ngomongin bagaimana pengaturan yang pas, tetap direvisi, tapi pasnya seperti apa,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Lebih lanjut, Budi juga menekankan sejatinya dirinya sering mengungkap bahwa Permendag 8/2024 yang mengatur mengenai impor bisa dievaluasi setiap saat.

    “Namun cara mengevaluasinya itu kita mengundang perwakilan dari industri hulu, hilir konsumen melakukan FGD,” imbuhnya.

    Untuk itu, lanjut dia, masih belum dapat dipastikan akan seprti apa hasil dari revisi Permendag 8/2024. “Ini masih pembahasan, terutama untuk pakaian jadi, pakaian jadi masih dibahas,” sambungnya.

    Dengan adanya revisi Permendag 8/2024, Budi memastikan aturan anyar ini tidak akan melonggarkan pintu masuk produk impor ilegal ke Indonesia.

    “Jadi aturan semua harus benar, kalau ilegal itu jangan kita kalah ilegal. Aturan harus benar, ya ikut yang benar,” tandasnya.

  • Tidak Ada Alasan Harga Naik

    Tidak Ada Alasan Harga Naik

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, pada hari kedua Ramadan 2025. Sidak ini bertujuan untuk memastikan stabilitas harga pangan serta menjaga pasokan bahan pokok selama bulan suci Ramadan.

    Dalam kunjungannya, Mentan Amran menemukan harga beras dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). Ia menegaskan kondisi ini tidak dapat dibenarkan, mengingat stok beras nasional dalam kondisi aman.

    “Kami melihat ada kenaikan harga beras sekitar 2% hingga 4%. Kami tegaskan, tidak ada alasan bagi harga untuk naik karena stok kita di gudang mencapai 2 juta ton, jumlah tertinggi dalam lima tahun terakhir,” ujarnya, Minggu (2/3/2025).

    Mentan Amran menekankan produksi pangan nasional mengalami peningkatan signifikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Perinciannya produksi beras meningkat 52% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Kemudian, minyak goreng tetap melimpah karena Indonesia adalah produsen terbesar di dunia. Selain itu, bahan pangan pokok lain juga tersedia dalam jumlah cukup untuk kebutuhan Ramadan dan Idulfitri.

    “Kami minta para pedagang dan distributor untuk tidak menjual di atas HET. Ini membebani masyarakat yang sedang beribadah pada Ramadan 2025,” tambahnya terkait stabilitas harga pangan.

    Dalam sidaknya, Mentan Amran mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengawasi pergerakan harga pangan.

    “Kami sudah berkomunikasi dengan kapolri. Aparat kepolisian telah turun ke lapangan untuk memastikan tidak ada spekulan yang bermain harga. Ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.

    Mentan Amran juga memperingatkan pemerintah akan mengambil tindakan tegas bagi pihak yang masih melanggar aturan. Dia mencontohkan, beberapa gudang yang melanggar aturan telah disegel, termasuk di Jakarta dan Jawa Tengah serta jika ada pedagang yang masih membandel, akan diberikan sanksi hukum.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya stabilitas harga pangan selama Ramadan dan Idulfitri 2025. Menurut dia, pemerintah akan mencegah kenaikan harga yang tidak wajar.

    Selain itu, spekulan yang mencoba memainkan harga akan ditindak tegas. Prabowo bahkan sudah memerintahkan Mentan Amran, Menteri Perdagangan Budi Susanto, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok.

    “Tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan momentum Ramadan untuk mengambil keuntungan berlebihan yang merugikan masyarakat,” tegas Presiden Prabowo.

    Mentan Amran menegaskan stok pangan nasional aman sehingga tidak ada alasan harga naik. Dengan pengawasan ketat dari pemerintah dan kepolisian, diharapkan stabilitas harga pangan tetap terjaga dan masyarakat bisa menjalankan ibadah Ramadan 2025 dengan tenang.

  • Sidak Pasar Induk Cipinang Jaktim, Amran Temui Harga Beras di Atas HET: Jangan Bebani Masyarakat – Halaman all

    Sidak Pasar Induk Cipinang Jaktim, Amran Temui Harga Beras di Atas HET: Jangan Bebani Masyarakat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) kembali turun ke lapangan pada hari kedua Ramadan 2025 untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

    Sidak ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan stabilitas harga pangan selama bulan Ramadhan serta menjaga pasokan agar tetap mencukupi kebutuhan masyarakat.

    Dalam kunjungannya, Mentan Amran menemukan adanya beras yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak dapat dibenarkan, mengingat stok beras nasional saat ini berada dalam posisi aman.

     “Kami melihat ada kenaikan harga beras sekitar 2 hingga 4 persen. Kami tegaskan tidak ada alasan bagi harga untuk naik karena stok kita saat ini di gudang mencapai 2 juta ton, jumlah tertinggi dalam lima tahun terakhir,” ujar Amran, Minggu (2/3/2025).

    Mentan Amran juga menekankan bahwa produksi pangan nasional mengalami peningkatan signifikan sehingga ketersediaan bahan pangan seharusnya tidak menjadi masalah.

    “Produksi kita naik 52 persen berdasarkan data BPS.  Artinya, suplai beras di pasar cukup. Begitu juga dengan minyak goreng, kita adalah produsen terbesar di dunia, jadi tidak ada alasan bagi harga minyak goreng untuk naik,” tegasnya.

    Amran mengingatkan kepada seluruh pelaku usaha, baik distributor maupun pedagang, untuk tidak menjual komoditas pangan di atas HET.

    “Kami mohon kepada seluruh saudara-saudara kami, para pengusaha beras, pengusaha minyak, serta pelaku usaha pangan lainnya di seluruh Indonesia, jangan menjual harga di atas HET. Ini membebani masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kita sudah sepakat ini adalah kebijakan yang diperintahkan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

    Dalam sidak ini, Amran juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepolisian guna mengawasi pergerakan harga pangan di seluruh Indonesia.

    “Kami sudah berkomunikasi dengan Kapolri. Aparat kepolisian telah turun ke lapangan untuk memantau harga-harga pangan dan memastikan tidak ada pihak yang bermain harga. Ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas jika masih ditemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan berlebihan.

     

    “Kami sudah menyegel beberapa tempat yang melanggar aturan. Jika ada yang tetap membandel setelah kita imbau, maka akan kita segel dan tindak sesuai hukum yang berlaku. Ini sudah mulai kita lakukan, termasuk di Jakarta dan Jawa Tengah,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Mentan Amran memastikan bahwa seluruh bahan pangan pokok untuk kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri dalam kondisi aman dan mencukupi.

    “Seluruh komoditas pangan aman. Kami diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk memantau harga dan ketersediaan setiap hari. Tidak ada alasan harga naik karena stok kita banyak dan produksi meningkat. Kami akan terus turun ke lapangan untuk memastikan rakyat bisa beribadah dengan tenang tanpa khawatir dengan lonjakan harga,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya stabilitas harga pangan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

    Prabowo telah menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pertanian untuk memastikan ketersediaan bahan pokok serta mencegah kenaikan harga yang tidak wajar.

    Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan momentum Ramadhan untuk mengambil keuntungan berlebihan yang dapat memberatkan masyarakat.

    Ia juga menekankan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap spekulan yang mencoba memainkan harga pangan selama periode tersebut.
     

  • Perang Dagang Makin Panas, Trump Kaji Penerapan Tarif untuk Impor Kayu

    Perang Dagang Makin Panas, Trump Kaji Penerapan Tarif untuk Impor Kayu

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump memerintahkan penyelidikan perdagangan baru yang dapat menambah tarif impor terhadap produk kayu pada Sabtu (1/3/2025). 

    Melansir Reuters, Minggu (2/3/2025), tarif tambahan tersebut berisiko menambah bea masuk yang sudah ada untuk kayu lunak Kanada dan tarif 25% untuk semua barang Kanada dan Meksiko yang akan diberlakukan pekan depan.

    Dalam penyelidikan tarif baru ketiganya dalam sepekan terakhir, Trump menandatangani memo yang memerintahkan Menteri Perdagangan Howard Lutnick untuk memulai investigasi keamanan nasional terhadap impor kayu AS berdasarkan Pasal 232 dari Undang-Undang (UU) Perluasan Perdagangan 1962. 

    Untuk diketahui, UU Perdagangan ini adalah belied yang juga digunakan Trump untuk memberlakukan tarif impor baja dan aluminium global.

    Penyelidikan ini mencakup produk turunan yang terbuat dari kayu, mencakup perabot seperti lemari dapur. Dalam beberapa produk tersebut, nyatanya terbuat dari kayu AS yang telah diekspor dan diimpor kembali ke AS berupa perabot. 

    Perintah tersebut mengatakan bahwa penyelidikan Departemen Perdagangan harus diselesaikan dalam waktu 270 hari.

    Trump juga memerintahkan langkah-langkah baru dalam waktu 90 hari untuk meningkatkan pasokan kayu dalam negeri dengan menyederhanakan proses perizinan untuk memanen kayu dari lahan publik dan meningkatkan penyelamatan pohon-pohon yang tumbang dari hutan dan saluran air.

    Perintah tersebut menyerukan adanya panduan baru atau pembaruan dari badan yang berwenang untuk memfasilitasi peningkatan produksi kayu, termasuk persetujuan yang lebih cepat untuk proyek-proyek kehutanan di bawah Undang-Undang Spesies Terancam Punah.

    Penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro mengatakan bahwa penyelidikan impor kayu akan menangkal tindakan para eksportir kayu besar seperti Kanada, Jerman, dan Brazil, yang menurutnya “membuang kayu ke pasar kita dengan mengorbankan kemakmuran ekonomi dan keamanan nasional.”

    “Hal itu berhenti hari ini dengan sepasang tindakan Trumpian yang dirancang untuk meningkatkan pasokan dan permintaan kayu dan kayu Amerika,” katanya kepada para wartawan. 

    Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa meningkatnya ketergantungan pada kayu impor merupakan risiko keamanan nasional yang mungkin terjadi, sebagian karena militer AS mengkonsumsi kayu dalam jumlah yang signifikan untuk kegiatan konstruksinya dan karena meningkatnya ketergantungan pada impor untuk komoditas yang memiliki pasokan domestik yang cukup merupakan bahaya bagi ekonomi AS.

    Pejabat tersebut tidak memberikan rincian mengenai tarif yang diusulkan di bawah penyelidikan kayu Pasal 232, tetapi Trump awal bulan ini mengatakan kepada wartawan bahwa ia sedang berpikir untuk mengenakan tarif 25% untuk kayu dan hasil hutan.

    Pejabat tersebut mengatakan bahwa setiap tarif yang dihasilkan dari penyelidikan tersebut akan ditambahkan ke bea masuk anti-dumping dan anti-subsidy duties sebesar 14,5% yang sudah ada untuk kayu lunak Kanada.

    Tarif bertubi-tubi untuk Kanada merupakan hasil dari perselisihan perdagangan yang telah berlangsung lama mengenai biaya tunggul yang rendah di Kanada atas lahan publik, yang menurut Washington merupakan subsidi yang tidak adil. 

    Sebagian besar kayu AS dipanen dari lahan pribadi dengan harga yang ditentukan oleh pasar. Para pembangun rumah telah lama mengkritik tarif tersebut karena menaikkan harga kayu dan berkontribusi pada inflasi harga rumah.

    Pejabat tersebut mengatakan bahwa bea masuk kayu yang baru juga akan menambah ancaman tarif umum AS sebesar 25% untuk semua barang Kanada dan Meksiko, kecuali jika Trump diyakinkan oleh upaya kedua negara tersebut untuk mengamankan perbatasan mereka dan menghentikan perdagangan fentanil.

    Dalam pekan terakhir Februari, Trump setidaknya mengeluarkan tiga kebijakan tarif, termasuk tarif impor kayu. 

    Penyelidikan tarif baru ini mengikuti perintah Trump pada Selasa (25/2/2025) untuk Pasal 232 baru untuk impor tembaga, yang bertujuan untuk membangun kembali produksi logam AS yang sangat penting untuk kendaraan listrik, perangkat keras militer, dan jaringan listrik.

    Sementara pada 21 Februari, Trump memerintahkan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer untuk menghidupkan kembali investigasi yang bertujuan untuk mengenakan tarif impor dari negara-negara yang memungut pajak layanan digital pada perusahaan teknologi AS. 

    Di mana Kanada lagi-lagi akan terancam terkena tarif tersebut, bersama dengan Prancis, Inggris, Italia, Spanyol, Austria, India, dan Turki.