Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • DPR RI: Oknum Mainkan Timbangan Gabah, Bulog Harus Bertindak!

    DPR RI: Oknum Mainkan Timbangan Gabah, Bulog Harus Bertindak!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memang telah menetapkan harga minimum gabah Rp6.500 per kilogram. Namun, petani mengeluhkan permainan pedagang saat menimbang gabah hasil panen.

    Hal ini juga menjadi sorotan dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama Bulog di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.

    Anggota Komisi VI DPR RI, Ismail Bachtiar, mengatakan bahwa harga gabah kering panen di Sulsel saat panen perdana di 2025 ini sudah sesuai dengan standar pemerintah yakni Rp6.500 per kilogram.

    “Alhamdulillah Sulsel sebagai salah satu daerah penopang padi dan beras setelah panen perdana di Januari dan Februari. Alhamdulillah harga gabah kering panen sudah sesuai standar Rp6.500 per kilogram,” ucap legislator PKS ini.

    Ismail menyoroti masalah yang dialami oleh para petani di Sulsel. Yakni, banyaknya oknum yang melakukan permainan dengan memotong hasil timbangan gabah.

    “Tapi masalahnya tidak selesai. Ini butuh pengawasan ekstra ketat Pak, karena ternyata dibawah banyak oknum yang memainkan timbangan. Harga sudah standar, timbangan pula yang dimainkan,” beber pria kelahiran Bone ini.

    Ismail meminta kepada Bulog untuk melakukan pengawasan ketat terhadap oknum uang yang memainkan hasil timbangan gabah petani. “Tolong Bulog dalam rangka melakukan pengawasan pastikan ini dilakukan secara ketat,” tegas mantan anggota DPRD Sulsel ini.

    “Maka tolong Pak Kepala Bulog yang baru tegas dengan mereka semua, kalau ada yang coba main-main. Sikat saja Pak,” tutupnya.

  • Komisi VI DPR Minta Mendag Responsif terhadap Gejolak Harga Pangan

    Komisi VI DPR Minta Mendag Responsif terhadap Gejolak Harga Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi VI DPR  menggelar rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmi di Jakarta pada Senin (3/3/2025). Raker tersebut membahas soal kenaikan sejumlah bahan pangan yang terjadi sejak sebelum Ramadan 2025.

    Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto dalam raker tersebut meminta agar Kemendag memiliki program yang lebih terstruktur dan mampu menjaga kestabilan harga pangan sepanjang tahun, terutama saat bulan suci Ramadan.

    “Saya berkomunikasi dengan masyarakat dan juga menghubungi beberapa pasar di kecamatan. Hasilnya, beberapa bahan pangan mengalami kenaikan harga, seperti minyak goreng yang naik hingga Rp 20.000 per liter dan gula pasir yang mencapai Rp 19.000,” ujar Firnando saat raker.

    Dia berharap Mendag Budi Santoso lebih responsif terhadap gejolak harga pangan yang sudah mulai terlihat jauh sebelum Ramadan.

    “Meskipun Pak Mendag sudah menindaklanjuti masalah harga melalui Rakortas pada 26 Februari 2025, program yang disiapkan terlalu dekat dengan bulan Ramadan, yang dimulai pada 1 Maret 2025,” ujarnya.

    Selain itu, Firnando menyoroti kesiapan Kemendag dalam mengatur harga komoditas dan memastikan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri 2025.

    “Program yang ada saat ini tidak cukup efektif dalam meredam lonjakan harga. Kami berharap ada program yang lebih cepat dan dapat memastikan kestabilan harga bahan pokok selama bulan Ramadan, mulai dari hari pertama hingga akhir bulan,” tambah Firnando.

    Sementara itu, Mendag Budi Santoso mengeklaim menjelang Ramadan dan Lebaran Idulfitri 2025, harga barang kebutuhan pokok di seluruh Indonesia cenderung relatif stabil. Pemerintah, kata Budi, tetap mewaspadai beberapa komoditas yang secara historis mengalami lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan atau puasa Ramadan, seperti beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, dan bawang putih.

    “Kami akan terus memantau pasokan dan harga pangan khususnya beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, dan bawang putih, kerap mengalami inflasi saat bulan puasa dan Lebaran,” ujar Budi.

  • Firnando Minta Kemendag Punya Program Jelas selama Ramadan 2025

    Firnando Minta Kemendag Punya Program Jelas selama Ramadan 2025

    loading…

    Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto meminta pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) punya program jelas sepanjang tahun terkhusus selama bulan suci Ramadan 2025. Foto/Dok DPR

    JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto meminta pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) punya program jelas sepanjang tahun terkhusus selama bulan suci Ramadan 2025. Dia meminta Kemendag bisa menstabilkan harga pangan.

    Alasannya, kata dia, agar masyarakat bawah tidak selalu berkeluh kesah dengan kenaikan harga bahan pokok setiap menjelang Ramadan hingga Idulfitri. Politikus muda Partai Golkar ini mengaku sebelum rapat kerja telah memantau Daerah Pemilihannya, Jawa Tengah I yang meliputi Kabupaten Kendal, Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

    “Saya berdiskusi dengan masyarakat, dan sekaligus menelepon beberapa pasar di kecamatan. Ternyata hasilnya, beberapa bahan pangan, naik. Misalnya, minyak goreng naik sampai Rp20.000, lalu gula pasir Rp19.000, dan lain-lainnya,” ujar Firnando saat rapat kerja dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dan Dirut Perum Bulog Novi Helmy Prasetya di Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Dirinya mengakui kinerja Mendag Budi Santoso lambat merespons gejolak harga pangan di lapangan, padahal kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok sudah naik jauh sebelum Ramadan. “Nah, Pak Mendag menindaklanjuti dengan Rakortas soal gejolak harga itu pada 26 Februari 2025, jadi program bapak ini sangat mepet sekali dengan Bulan Ramadan (1446 H), 1 Maret 2025,” tuturnya.

    Firnando pun menyoroti, harga komoditas dan kesiapan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang Bulan Ramadan dan Idulfitri 2025. “Program Bapak ini tidak berlaku cepat. Padahal kami berharap ada program yang berlaku cepat meredam harga selama Ramadan. Jadi hari pertama, kedua hingga satu bulan penuh, harga kebutuhan pokok bisa stabil,” pungkasnya.

    (rca)

  • Anggota Komisi VI DPR Firnando Ganinduto Minta Kemendag Punya Program Jelas Stabilkan Harga Pangan – Halaman all

    Anggota Komisi VI DPR Firnando Ganinduto Minta Kemendag Punya Program Jelas Stabilkan Harga Pangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) memiliki program yang jelas dan bisa menstabilkan harga pangan ini sepanjang tahun terkhusus saat bulan suci Ramadan 2025.

    Firnando meminta hal tersebut agar masyarakat bawah tidak selalu berkeluh kesah dengan kenaikan harga bahan pokok setiap menjelang Ramadhan hingga Idul Fitri.

    Politisi muda Partai Golkar ini mengaku sebelum rapat kerja telah melakukan pemantauan lapangan, terutama di Daerah Pemilihannya, Jawa Tengah I (Kabupaten Kendal, Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang).

    “Saya berdiskusi dengan masyarakat, dan sekaligus menelpon beberapa pasar di Kecamatan. Ternyata hasilnya, beberapa bahan pangan, naik. Misalnya, Minyak goreng naik sampai Rp20.000, lalu Gula pasir Rp19.000. dan lain-lainnya,” kata Firnando saat  Rapat kerja dengan Menteri Perdagangan, Budi Santoso dan Dirut Perum Bulog Mayjen TNI, Novi Helmi di Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Lebih lanjut, Firnando mengakui, jika kinerja Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso yang dinilai lambat merespon gejolak harga pangan di lapangan, padahal kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok sudah naik jauh sebelum Ramadhan.

    “Nah, Pak Mendag menindaklanjuti dengan Rakortas soal gejolak harga itu pada 26 Februari 2025, jadi program bapak ini sangat mepet sekali dengan Bulan Ramadhan (1446 H), 1 Maret 2025,” beber dia.

    Lebih lanjut Firnando menyoroti, harga komoditas dan kesiapan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang Bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025.

    “Program Bapak ini tidak berlaku cepat. Padahal kami berharap ada program yang berlaku cepat meredam harga selama Ramadhan. Jadi hari pertama, kedua hingga satu bulan penuh, harga kebutuhan pokok bisa stabil,” ujar Firnando.

     

  • Sudah Rugi Rp 61,4 Miliar, 1.500 Warga Ditilap Jaksa Rp 11,5 Miliar, Aktor Terkenal Ikut Jadi Korban

    Sudah Rugi Rp 61,4 Miliar, 1.500 Warga Ditilap Jaksa Rp 11,5 Miliar, Aktor Terkenal Ikut Jadi Korban

    TRIBUNJATIM.COM – Sebanyak 1500 warga mengalami kerugian karena tertipu kasus investasi bodong Robot Trading Fahrenheit pada 2022.

    Di antara para korban itu juga terdapat seorang aktor terkenal yang ikut merugi.

    Kasus investasi bodong Robot Trading Fahrenheit itu dilaporkan beulang kali oleh para korban dengan serangkaian laporan ke Bareskrim Polri pada 2022.

    Kemudian, kasus ini akhirnya disidangkan di Pengadilan hingga akhirnya terungkap adanya ‘main belakang’ antara Jaksa dan terdakwa.

    Mantan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Azam Akhmad Akhsya, jadi tersangka dalam kasus penilapan uang barang bukti senilai Rp 11,5 miliar.

    Azam diduga menilap uang Rp 11,5 miliar ketika mengembalikan barang bukti kasus investasi bodong Robot Trading Fahrenheit.

    Uang tersebut merupakan milik korban penipuan investasi bodong yang dilakukan oleh platform Robot Trading Fahrenheit.

    Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta Patris Yusrian Jaya mengungkapkan, Azam ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 27 Februari 2025.

    “Atas tindak pidana korupsi berupa suap tersebut, Penyidik Kejati DKI telah memeriksa beberapa pihak pada tanggal 24 Februari, yaitu satu orang oknum Jaksa inisial AZ telah ditetapkan sebagai tersangka,” ucap Yusrian, Kamis (27/2/2025) malam, seperti dikutip TribunJatim.com dari Kompas.com, Senin (3/3/2025).

     Tak sampai di situ, kuasa hukum korban penipuan berinisial BG dan OS juga telah ditahan dan berstatus sebagai tersangka.

    Azam dijerat Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 Huruf e, Pasal 12B dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara itu, BG disangkakan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan Pasal 13 dari undang-undang yang sama.

    Di antara para korban terdapat aktor terkenal, Chris Ryan.

    Ia melapor kepada Bareskrim mengenai penipuan yang dialaminya melalui platform Fahrenheit pada 15 Maret 2022.

    Dalam laporannya, ia menyebut, pihak Fahrenheit diduga menghilangkan uang yang telah disetor oleh para anggota aplikasi, dengan total kerugian yang diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.

    PENIPUAN – Ilustrasi uang tunai. (DOK. UNSPLASH)

    “Mereka dengan sengaja selama satu jam me-margin-call-kan, me-loss-kan. Semua investasi hilang dan itu diduga sampai Rp 5 triliun dari keseluruhan korban,” seperti yang dikutip dari Kompas.com pada Selasa (15/3/2022).

    Chris mengaku terjun ke dunia robot trading ini karena ingin mencari tambahan penghasilan di tengah pandemi Covid-19.

    Padahal, seluruh kegiatan Fahrenheit telah ditutup sejak Desember 2021 oleh Satgas Waspada Investasi (SWI).

    Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga menyatakan telah memblokir platfrom aplikasi Fahrenheit bersama 1.222 situs web lainnya, pada Februaro 2022.

    Diperkirakan saat itu, jumlah korban mencapai 80 orang dengan kerugian perorangan, yakni Chris sekitar Rp 40 miliar.

    Atas kasus ini, polisi menetapkan Hendry Susanto sebagai tersangka penipuan pada Senin (21/3/2022) malam.

    Dalam skenario yang lebih luas, Azam yang saat itu menjabat sebagai JPU Kejari Jakarta Barat bertanggung jawab atas eksekusi pengembalian barang bukti perkara yang mencapai Rp 61,4 miliar kepada 1.500 korban.

    Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Azam seharusnya mengembalikan uang tersebut kepada korban pada 23 Desember 2023.

    Namun, kuasa hukum korban, BG dan OS, berusaha membujuk Azam untuk memanipulasi jumlah uang yang dikembalikan kepada korban demi mendapatkan bagian.

    “Mereka menilap uang barang bukti sekitar Rp 23,2 miliar dengan kalkulasi AZ menerima setengah bagiannya atau Rp 11,5 miliar,” ungkap Patris Yusrian Jaya.

    Artinya, ketiga tersangka hanya mengembalikan uang kepada korban sekitar Rp 38,2 miliar.

    Pada operasinya, penilapan dilakukan berangsur dengan kesepakatan saling bagi kepada setiap penasehat hukum.

    “Manipulasi pengembalian barang bukti ini, yaitu (pertama) sebesar Rp 17 miliar dibagi dua dengan OS, masing-masing mendapatkan Rp 8,5 miliar,” lanjut Patris.

    Pengembalian barang bukti selanjutnya dilakukan bersama BG, di mana Rp 38 miliar dimanipulasi menjadi Rp 6 miliar dan dibagi rata dengan Azam.

    Uang yang menjadi bagian Azam pun kemudian ditransfer ke rekening salah satu honorer di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

    Diketahui bahwa setelah kasus ini, Azam dimutasi menjadi Kasi Intel di Kejaksaan Negeri Landak, Kalimantan Barat.

    “Saudara AZ, uang ini digunakan untuk kepentingan pribadi, membeli aset, dan sebagian lagi masuk ke rekening istrinya,” terang Patris.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Pedagang Jual Bahan Pokok di Atas HET, Mentan Amran: Kami Segel – Halaman all

    Pedagang Jual Bahan Pokok di Atas HET, Mentan Amran: Kami Segel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bakal menyegel lokasi usaha pedagang nakal yang sengaja menaikkan harga bahan pokok di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). 

    Penegasan ini disampaikan seusai adanya keluhan masyarakat soal bahan pokok yang melambung tinggi pada awal Ramadan 2025.

    “Sanksi administrasi bila masih tidak mematuhi aturan disegel,” ujar Amran kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Amran mengatakan kenaikan harga bahan pokok saat Ramadan tidak beralasan. Pasalnya, stok pangan masih aman hingga lebaran berdasarkan data BPS.

    “Kami meminta kepada seluruh pengusaha jangan menaikkan harga pangan di atas HET karena tidak ada alasan dimana produksi khususnya yang strategis beras minyak goreng itu lebih dari cukup stoknya banyak produksinya naik sesuai BPS. Jadi tidak ada alasan pengusaha menaikkan harga,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Amran menambahkan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Polri untuk menindak pedagang nakal yang menjual harga di atas HET.

    “Kami sudah sepakat, kami sudah rapat koordinasi dengan Pak Menko dengan Pak Kapolri koordinasi bilamana ada menaikkan harga di atas HET akan ditindak,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso, mengungkapkan penyebab harga cabai rawit merah yang melonjak tinggi di awal bulan Ramadan.

    Disebutkan Budi, bahwa banyaknya hujan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, membuat pasokan cabai rawit merah menjadi berkurang.

    Hal ini yang menjadi penyebab harga cabai rawit merah melambung tinggi di pasaran.

    Demikian diungkapkan Budi Santoso dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (3/3/2025).

    “Pada prinsipnya adalah karena pasokan yang berkurang karena banyak hujan pada bulan ini,” ujar Budi di Ruang Rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta.

    Menurut data yang dilaporkan Budi dalam rapat itu, harga cabai rawit merah mengalami lonjakan sebesar 23,23 persen secara month to month, yang kini dihargai sekitar Rp81.700 per kilogram.

    “Berdasarkan laporan yang kami terima, cabai rawit merah mengalami kenaikan harga sebesar 23,23 persen menjadi Rp81.700 per kilogram,” ucapnya.

  • Harga cabai naik, Mentan pastikan segera tekan agar turun

    Harga cabai naik, Mentan pastikan segera tekan agar turun

    Kami meminta kepada seluruh pengusaha jangan menaikkan harga pangan di atas HET.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan Pemerintah segera menempuh berbagai cara untuk menekan harga cabai yang selama pekan pertama bulan puasa naik agar turun dan normal kembali.

    Amran lantas mengingatkan pengusaha, termasuk pengusaha cabai, untuk tidak sembarang menaikkan harga cabai, apalagi sampai melewati harga eceran tertinggi (HET).

    “Ya, kami usahakan tekan. Kami meminta kepada seluruh pengusaha jangan menaikkan harga pangan di atas HET,” kata Mentan Amran saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Mentan menegaskan tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk menaikkan harga di atas HET, mengingat produksi sejumlah barang strategis seperti beras dan minyak goreng stoknya relatif cukup.

    “Jadi, tidak ada alasan pengusaha menaikkan harga. Kami sudah sepakat. Kami sudah rapat koordinasi dengan Pak Menko (Menteri Koordinator), dengan Pak Kapolri, koordinasi bilamana ada menaikkan harga di atas HET akan ditindak,” sambung Amran.

    Presiden RI Prabowo Subianto memanggil beberapa menterinya, termasuk menteri koordinator, untuk mengikuti rapat terbatas yang salah satunya membahas harga sejumlah komoditas pangan selama bulan puasa sampai dengan liburan Lebaran 2025.

    Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) menunjukkan harga cabai berbagai jenis di pasaran, mulai dari cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit hijau, hingga cabai rawit merah kompak naik per 3 Maret 2025.

    Rata-rata harga cabai rawit merah di pasar-pasar tradisional tembus Rp100 ribuan per kilogram, sementara untuk cabai rawit hijau rata-rata harganya Rp69.150,00/kg, cabai merah keriting Rp68.350,00/kg, dan cabai merah besar Rp65.550,00/kg. Di beberapa pasar di Lombok Tengah hari ini, harga cabai tembus Rp200 ribu/kg.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkap cabai rawit merah mengalami kenaikan sebesar 23,23 persen menjadi Rp81.700,00/kg (month-to-month).

    “Terkait dengan cabai merah, kami juga sudah berkomunikasi dengan sentra produksi cabai seperti di Magelang, Jawa Timur, dan Sulawesi. Pada prinsipnya adalah pasokan yang berkurang karena banyak hujan pada bulan ini,” kata Mendag saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jadi Biang Kerok Minyakita Mahal, Mendag Ancam Cabut Izin Penjual Ini

    Jadi Biang Kerok Minyakita Mahal, Mendag Ancam Cabut Izin Penjual Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui bahwa harga Minyakita di lapangan sudah melebihi dari harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok R[15.700 per liter. Melambungnya harga Minyakita sudah berlangsung cukup lama.

    “Minyakita benar harga Rp 17.200 harga nasional, jadi mungkin ada yang 20.000/liter, 19.000/liter di pasar. Juga beberapa ada yang Rp 15.700/liter karena kami sering ke pasar, nah kita ada kebijakan Kepmendag 1028/2024,” katanya dalam raker komisi VI DPR RI, Senin (3/3/2025).

    Adapun Ia menyebut dari sisi suplai sebenarnya terjamin karena mekanisme DMO CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng. Kewajiban DMO ini mengharuskan produsen kalau mau ekspor jika tidak memasok ke dalam negeri maka dia tidak bisa ekspor. Nilai DMO ini pun sudah menghitung sesuai kebutuhan Minyakita dalam negeri, sehingga dari sisi suplai tidak masalah.

    Dari sisi harga juga sudah mengatur produsen ke D1 sebesar Rp 13.500/liter, D1 ke D2 sebesar Rp 14 ribu/liter, lalu D2 ke pengecer senilai Rp 14.500/liter sehingga harga konsumen seharusnya di Rp 15.700/liter.

    “Kenapa mahal karena distribusinya. Kami sudah temukan di lapangan D2 ketika menjual ke pengecer ada yang nakal, dengan aturan harus beli sekian, minimal D2 menjual 100 dus, 50 dus, itu ngga mampu dibeli pengecer, sehingga pengecer besar menjual lagi ke pengecer kecil, ngga langsung ke konsumen karena pengecer kecil ngga punya uang, harusnya D2 ke pengecer, jadinya D2 D3 D4 ini diawasi satgas pangan dan pemda,” sebut Budi.

    Lebih jauh, jika ada distributor tetap nakal sehingga membuat harga terus melambung maka pemerintah bakal mencabut izinnya.

    “Kan kita ingatkan, peringatkan dulu. Kalau dia tetap melakukan itu, ya kita cabut izinnya,” ujar Budi.

    Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar meminta Mendag segera menjalankan fungsinya, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjamin kesediaan Minyakita. Salah satu masalah ialah persoalan distribusi kepada masyarakat dan memastikan barang tersebut bisa tiba di masyarakat. Nasril bahkan mengendus ada peran mafia minyak.

    “Jadi kunci distribusi, peran distribusi di D1 D2, perintah ke produsen penghasil minyak, apa disini mafianya atau bagian terafiliasi produsen? isu yang beredar D1 terafiliasi produsen, bahkan kami dengar yang seharusnya D1 pengawasan justru dia jual curah dengan berbeda, sehingga terjadi kelangkaan, dampaknya ketika lebaran terjadi kenaikan harga,” kata Nasril.

    Foto: Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan dan Dirut Perum Bulog, Senin (3/3/2025). (Tangkapan Layar Youtube DPR RI)
    Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan dan Dirut Perum Bulog, Senin (3/3/2025). (Tangkapan Layar Youtube DPR RI)

    (dce)

  • Terungkap! Modus Distributor yang Bikin Harga Minyakita Mahal

    Terungkap! Modus Distributor yang Bikin Harga Minyakita Mahal

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan Budi Santoso buka-bukan tentang penyebab harga Minyakita tinggi di pasaran. Berdasarkan hasil temuan, ada sejumlah distributor nakal yang membuat aturan minimal order sehingga menyulitkan pengecer.

    Adapun Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita sendiri berada di posisi Rp 15.700/liter. Sedangkan di pasaran, harganya cukup bervariasi, melebihi HET tersebut. Berdasarkan data Kemendag, rata-rata nasional harga Minyakita mencapai Rp 17.200/liter.

    Budi menjelaskan, sebetulnya Kementerian Perdagangan telah menetapkan harga Minyakita sesuai tingkatan penjualannya. Misalnya, harga jual dari produsen ke Distributor 1 (D1) harganya Rp 13.500/liter, D1 ke D2 Rp 14.000/liter, D2 ke pengecer Rp 14.500/liter, barulah dari pengecer ke konsumen Rp 15.700/liter.

    “Kenapa harga mahal? Sebenarnya yang utama karena distribusi. Kami sudah menemukan beberapa di lapangan, ini ketika D2 menjual ke pengecer, ada yang nakal dengan membuat aturan minimal harus membeli sekian,” kata Budi, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Ia pun mencontohkan, misalnya D2 menjual Minyakita dengan minimal pembelian 50 sampai dengan100 dus. Kondisi ini membuat sejumlah pengecer tidak mampu membeli, sehingga hanya pengecer besar yang mampu menyerap.

    Alhasil, pengecer kecil tidak dapat melakukan aktivitas penjualan. Untuk mengantisipasi hal ini, akhirnya pengecer kecil membeli produk Minyakita tersebut dari para pengecer besar dengan harga lebih mahal.

    “Akhirnya pengecer besar ini menjual lagi ke pengecer kecil, tidak langsung konsumen karena pengecer ini tidak punya uang,” ujarnya.

    Budi mengatakan, kondisi ini akhirnya menciptakan perpanjangan rantai distributor, bahkan hingga D4, baru kemudian Minyakita dijual ke pengecer, sebelum akhirnya konsumen. Hal inilah yang menyebabkan harganya semakin naik.

    “Seharusnya sampai D2 langsung pengecer, akhirnya ada D2, D3, D4. Ini yang sedang kami awasi selama ini bersama satgas pangan juga pemda,” kata dia.

    Meski terjadi kenaikan harga, Budi memastikan bahwa supaya Minyakita terjamin memenuhi kebutuhan masyarakat di bulan Ramadhan ini. Sebab, pemerintah menerapkan sistem Domestic Market Obligation (DMO) yang membuat produsen berkewajiban untuk menyalurkan suplai ke dalam negeri dulu baru boleh melakukan ekspor Crude Palm Oil (CPO).

    “Minyakita benar Rp 17.200 itu harga nasional. Jadi di pasar mungkin Rp 20.000, Rp 19.000, ada juga beberapa yang Rp 15.700 karena kami memang sering ke pasar. Tapi kita ada kebijakan melalui Permendag, menggunakan sistem DMO. DMO ini sudah kita hitung sesuai kebutuhan Minyakita dalam negeri sehingga sebenarnya dari suplai tidak ada masalah,” ujarnya.

    (shc/kil)

  • Mendag Bakal Cabut Izin Distributor Nakal Buntut Harga Minyakita Mahal

    Mendag Bakal Cabut Izin Distributor Nakal Buntut Harga Minyakita Mahal

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan akan mencabut izin usaha distributor nakal yang membuat harga Minyakita sampai ke pasaran meningkat. Harga Minyakita rata-rata nasional diketahui mencapai Rp 17.200/liter, padahal harga eceran tertinggi (HET) Rp 15.700/liter.

    “Ada (sanksi), kan kita ingatkan, peringatkan dulu. Kalau dia tetap melakukan itu, ya kita cabut izinnya,” kata Budi ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Saat rapat, Budi menjelaskan harga Minyakita dari produsen ke distributor 1 (D1) Rp 13.500/liter, kemudian dari D1 ke distributor 2 (D2) Rp 14.000/liter, dan D2 ke pengecer Rp 14.500/liter, sehingga pengecer bisa menjual ke konsumen Rp 15.700/liter.

    Namun, ada tindakan yang dilakukan D2 sehingga harga di pengecer lebih dari HET. Budi mengungkap, D2 sering kali menjual Minyakita dengan aturan minimal pembelian dalam jumlah besar. Dampaknya, pengecer kecil tidak mampu membeli.

    “Misalnya D2 menjual minimal harus 50 dus, atau 100 dus, yang itu tidak mampu dibeli pengecer, sehingga hanya pengecer besar yang bisa membeli. Akhirnya pengecer besar ini menjual lagi ke pengecer kecil, seharusnya sampai D2 langsung pengecer, akhirnya ada D2, D3, D4,” jelasnya.

    Budi mengakui, harga Minyakita secara rata-rata nasional di level Rp 17.200/liter. Ia menyebut dengan rata-rata itu, menurutnya ada sejumlah pasar dengan harga lebih mahal seperti Rp 19.000/liter dan Rp 20.000/liter.

    “Minyakita benar Rp 17.200 itu harga nasional. Jadi ada di pasar mungkin Rp 20.000, Rp 19.000, ada juga beberapa yang Rp 15.700. Karena kami memang sering ke pasar,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)