Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Irjen Ribut Hari Wibowo Lulusan Akpol Tahun Berapa? Salah Satu Kapolda Angkatan Termuda

    Irjen Ribut Hari Wibowo Lulusan Akpol Tahun Berapa? Salah Satu Kapolda Angkatan Termuda

    loading…

    Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menjadi sorotan terkait video klarifikasi band Sukatani. Bahkan, banyak orang penasaran terhadap latar belakang jenderal polisi bintang 2 itu. Foto: Ist

    JAKARTA – Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menjadi sorotan terkait video klarifikasi band Sukatani. Bahkan, banyak orang penasaran terhadap latar belakang jenderal polisi bintang 2 itu.

    Irjen Ribut belum lama ini menuai kontroversi setelah pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mendorong Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memeriksa Kapolda Jateng.

    Pemeriksaan itu disebabkan munculnya permintaan maaf band Sukatani asal Purbalingga atas lagunya berjudul Bayar Bayar Bayar. Permintaan maaf karena dua personel band punk tersebut diduga mendapat intimidasi dari anggota Ditressiber Polda Jateng.

    Diketahui, Ribut diangkat sebagai Kapolda Jateng menggantikan Ahmad Luthfi yang dipromosikan menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan kemudian saat ini menjabat Gubernur Jawa Tengah.

    Penunjukan Ribut menjadi Kapolda Jateng didasarkan akan pengalamannya yang cukup banyak di wilayah hukum Polda Jateng. Dia pernah menjabat Kapolres Salatiga (2014), Kapolres Tegal (2015), dan Kapolresta Surakarta (2017).

    Irjen Ribut Hari Wibowo Angkatan Akpol 1996Ribut yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1996 ini membuatnya menjadi salah satu Irjen termuda yang menjabat Kapolda.

    Dalam daftar Kapolda yang aktif menjabat saat ini berasal dari angkatan 1989, 1990, 1991, dan 1993.

    Kapolda dari Akpol 1996 lainnya yakni Jhonny Edison Isir yang menjabat Kapolda Papua Barat. Adapun lulusan Akpol 1995, Alfred Papare menjabat Kapolda Papua Tengah.

    Selain Ribut dan Jhonny Edison Isir, lulusan Akpol 1996 yang telah menyandang pangkat Irjen yakni Herry Heryawan yang kini bertugas sebagai Staf Khusus Menteri Dalam Negeri.

    Sebagai Pati Polri bintang 2 Ribut memiliki riwayat pendidikan mumpuni. Setelah lulus Akpol, dia melanjutkan pendidikannya ke PTIK hingga lulus tahun 2004.

    Dia juga menyelesaikan pendidikan di Sespimmen (2010) dan Sespimti (2020). Pria asal Magetan ini juga mengikuti beberapa pelatihan seperti Daspa Lantas (1997), Kibi Elementary (1997), Kibi Advance (1998), serta Assessment Kapolres (2013).

    (jon)

  • Masyarakat Kian Melek Kripto, BLK 2025 Buka Wawasan Investasi Digital – Halaman all

    Masyarakat Kian Melek Kripto, BLK 2025 Buka Wawasan Investasi Digital – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lebih dari 10.000 peserta mengikuti rangkaian edukasi nasional terkait kripto dalam Bulan Literasi Kripto (BLK) 2025 yang berlangsung dari 3 hingga 27 Februari 2025. 

    Antusiasme tinggi masyarakat terhadap acara ini menunjukkan bahwa minat terhadap aset digital semakin berkembang pesat di Indonesia.

    Acara BLK 2025 yang mengusung tema Bijak Berinvestasi: Bangun Masa Depan Sejak Dini resmi dibuka pada 3 Februari 2025 di Jakarta dan dihadiri lebih dari 400 peserta dalam seremoni pembukaan. 

    Acara ini menampilkan diskusi panel interaktif yang membahas perkembangan industri blockchain, regulasi, serta strategi investasi yang aman bagi masyarakat.

    Selama BLK 2025 berlangsung, berbagai sesi edukasi menyoroti pentingnya perlindungan konsumen, tren investasi, serta inovasi dalam sistem pembayaran digital yang semakin memudahkan transaksi aset kripto.

    Ketua Asosiasi Perdagangan Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Robby, menegaskan bahwa tingginya partisipasi dalam acara ini mencerminkan peningkatan minat masyarakat dalam bertransaksi kripto.

    “Kegiatan ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia semakin melek aset digital. Mereka tidak hanya ingin memahami cara investasi yang aman, tetapi juga melihat kripto sebagai peluang finansial yang menjanjikan,” ujar Robby dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

    Edukasi nasional digelar di 12 kota besar mulai Medan, Tangerang, Pontianak, Palangkaraya, Palembang, Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Semarang, Surabaya, Denpasar dan Makassar dengan lebih dari 70 kegiatan edukasi.

    Dikatakannya, acara BLK 2025 bertujuan meningkatkan literasi kripto agar masyarakat dapat memahami ekosistem aset digital serta mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas dan aman.

    Subani, Direktur Utama PT Bursa Komoditi Nusantara atau Central Finansial X (CFX) mengatakan, minat masyarakat terhadap transaksi kripto didukung oleh peningkatan jumlah akun pengguna yang kini telah mencapai lebih dari 22 juta. 

    Hal ini menunjukkan bahwa aset digital semakin diterima sebagai bagian dari sistem keuangan modern di Indonesia.

    “Tren adopsi ke depannya dapat dilihat dari peningkatan jumlah akun. Sekarang sudah lebih dari 22 juta, dan kita perkirakan akan terus tumbuh,” kata Subani. 

    Selain tingginya minat, aspek edukasi dan regulasi juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan transaksi aset digital.

    Penyelenggaraan BLK 2025 menghadirkan diskusi panel yang dipandu oleh Asih Karnengsih, Direktur Eksekutif Aspakrindo-ABI, dengan menghadirkan para ahli dari berbagai sektor, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indodax, Bareskrim Polri, serta Xendit.

    Pembahasan meliputi regulasi kripto, perlindungan konsumen, serta peran sistem pembayaran digital dalam mendukung transaksi yang lebih aman dan efisien.

    Didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), BLK 2025 bertujuan menciptakan ekosistem kripto yang lebih inklusif, aman, dan terpercaya.

    “Kami melihat peran regulasi yang semakin kuat dapat membantu masyarakat lebih percaya diri dalam bertransaksi aset digital,” tambah Robby.

    Sebagai penutup, Closing Ceremony & Konferensi Pers BLK 2025 diadakan pada 27 Februari 2025 di Makara Art Center, Universitas Indonesia, Depok dengan menghadirkan diskusi seputar arah regulasi kripto dan inovasi industri, dengan pembicara utama Djoko Kurnijanto, Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan IAKD OJK, serta Dimas Utomo, Sekretaris Jendral Aspakrindo-ABI.

  • Meriahkan Lebaran, 600 Mal di Indonesia Bakal Gelar Diskon hingga 70 Persen – Halaman all

    Meriahkan Lebaran, 600 Mal di Indonesia Bakal Gelar Diskon hingga 70 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menyambut Lebaran 2025, hampir 600 mal di Indonesia akan menggelar pesta diskon melalui program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran.

    Program BINA Lebaran akan diluncurkan secara resmi pada 14 Maret oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama menteri Kabinet Merah Putih lainnya di Lippo Mall Nusantara, Jakarta Selatan.

    “BINA Lebaran ini [menghadirkan diskon] 70 persen dalam rangka menyambut Lebaran,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso di Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).

    Budi mengatakan, transaksi pada program BINA Lebaran ini ditargetkan meningkat 15 persen dari sebelumnya, yaitu dari Rp 25 triliun ke Rp 36 triliun.

    Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Iduansjah mengatakan, program BINA Lebaran merupakan upaya agar menjaga masyarakat tetap belanja di Indonesia saja.

    “Di Indonesia semua ada, semua lengkap, barang bersaing. Mal-mal yang ikut hampir 600 mal,” kata Budihardjo.

    Ia mengatakan, selain produk UMKM, produk dari merek global juga akan hadir ikut meramaikan.

    Lebih lanjut, Budihardjo ingin program ini bisa meningkatkan perputaran uang di dalam negeri selama Lebaran.

    “Ada juga merek-merek global akan memberikan diskon. Kami ingin fokus di dalam negeri agar bisa menaikkan perputaran uang selama Lebaran dikarenakan momentum ini sangat penting,” kata Budihardjo.

  • Kebijakan Larangan Truk ODOL Melintas di Jalan Raya Efektif Berlaku Usai Lebaran 2025 – Halaman all

    Kebijakan Larangan Truk ODOL Melintas di Jalan Raya Efektif Berlaku Usai Lebaran 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, penerapan larangan truk Over Dimension Over Load (ODOL) melintas akan mulai berlaku setelah Lebaran 2025 atau pada April 2025 mendatang.

    Menurut Dudy, saat ini truk-truk besar masih diperlukan utamanya pada momen Lebaran 2025 untuk distribusi barang.

    “Itu operasi untuk truk ODOL dan yang turut berpartisipasi dari kepolisian. Kami belum masif karena memang suasana bulan Ramadan, kami juga tahu pada saat ramadan distribusi barang cukup tinggi,” kata Dudy dalam Media Briefing di Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025).

    Menhub Dudy menegaskan bahwa pada periode ini truk-truk besar masih diperbolehkan untuk melintas. Namun, dia juga bersama Kepolisian dan Pemerintah Daerah terkait melakukan sidak di beberapa wilayah.

    Terlebih lagi, penerapan larangan ODOL ini sejatinya melanjutkan komitmen di tahun 2023 yakni Zero ODOL. Kementerian Perhubungan pun turut menggandeng Kementerian dan Lembaga lain untuk turut mendukung penerapan ini.

    “Tapi pesan yang ingin kami sampaikan bahwa pada penyelenggara angkutan darat khususnya, kita sudah mulai serius lagi terhadap penanganan masalah ODOL Ini pesan yang kami sampaikan kepada para penyelenggara,” jelasnya.

    Di sisi lain, Menhub Dudy bilang bahwa Kemenhub tengah memperjuangkan kewenangan untuk bisa mencabut izin usaha atau menindak truk ODOL. Sebab kata dia, perizinan itu sepenuhnya kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    “Saat ini kami tidak punya kewenangan untuk mencabut izin usahanya atau menindak. Karena perizinan sekarang di proses BKPM sesuai dengan ketentuan di UU Ciptaker,” papar Dudy.

    “Tapi kami sudah menyampaikan kepada BKPM khususnya bahwa kedepannya kami ingin supaya bahwa apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan ODOL ke arah pelanggaran, maka kami punya bisa untuk mencabut izin usaha dari perusahaan tersebut. Khususnya apabila kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyepakati implementasi penuh kebijakan Zero Over Dimension Overload (ODOL).

    Kedua menteri menyepakati untuk segera melaksanakan penerapan Zero ODOL di lapangan tanpa tahapan tambahan.
    Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi logistik nasional.

    “Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Perindustrian. Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati bahwa penerapan Zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan,” ujar Menhub Dudy dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

    Menhub Dudy menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait kendaraan ODOL telah didengar oleh pemerintah, dan langkah konkret segera diambil untuk mengatasinya.

    “Apa yang menjadi keluhan masyarakat, kami dari pemerintah sangat mendengar. Ini adalah wujud dari komitmen kami untuk memastikan keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat,” ucap dia.

    “Oleh karena itu, kami sepakat bahwa penerapan Zero ODOL akan segera kita laksanakan tanpa tahapan lagi,” sambungnya.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, sebagai bagian dari tanggung jawab sektor industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

    “Kami selalu mendukung penerapan Peraturan Zero ODOL. Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan juga termasuk di sektor industri,” jelas Menperin Agus Gumiwang.

    Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho memastikan akan menindak truk over dimension over loading atau ODOL.

    Agus menyampaikan, pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait sudah sering melakukan sosialisasi mengenai truk ODOL. Namun, masih ditemui bahwa truk ODOL menjadi penyebab kecelakaan.

    “Saya akan rapat koordinasi bagaimana solusi untuk melakukan tindakan yang tepat. Jadi overload kita tindak, over dimensi kita tindak,” ujar Agus usai acara di Kantor Jasa Raharja, Jakarta, Senin (17/2/2025) lalu.

    Menurut Agus, Korlantas akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, serta Kementerian Perdagangan, untuk menerapkan tindakan yang tepat.

    “Karena ini kaitannya dengan logistik, tetapi memang hasil analisa dan evaluasi ketika terjadi kecelakaan, khususnya kendaraan berat, itu diduga memang banyak yang over dimensi dan overload, ini menjadi perhatian kita semua,” tutur Agus.

  • Program Bina Lebaran Mulai 14 Maret, Bakal Ada Diskon hingga 70 Persen di Berbagai Mal Indonesia

    Program Bina Lebaran Mulai 14 Maret, Bakal Ada Diskon hingga 70 Persen di Berbagai Mal Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com –  Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong masyarakat untuk dapat berbelanja produk-produk di pasar dalam negeri, terlebih saat ini terdapat momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Lebaran 2025. 

    Untuk menggairahkan minat tersebut, Kemendag bersama sejumlah stakeholder terkait menggelar program Belanja di Indonesia Aja (Bina) edisi Lebaran dengan memberikan diskon hingga 70%.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, dari program tersebut dapat memperoleh barang-barang kebutuhan dengan harga lebih murah. Kedua, produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) punya peluang besar untuk makin terserap.

    “Menyambut Idulfitri, ada program Bina Lebaran yang nanti akan di-launching pada 14 Maret di Lippo Mall Nusantara Semanggi,” ungkap pria yang akrab disapa Busan dalam konferensi pers Kampanye Program Bina di Sarinah, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Program Bina Lebaran dengan beragam diskon dijadwalkan berlangsung pada 14-30 Maret 2025. Bina Lebaran digelar secara serentak di 600 mal, pusat perbelanjaan, serta berbagai gerai anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) yang ada di stasiun dan bandara di seluruh provinsi di Indonesia.

    Bina Lebaran terdiri atas program belanja di mal untuk produk makanan dan minuman di kafe dan restoran, bahan pokok, fesyen, elektronik, kebutuhan harian, dan lain-lain. Adapun promo ritel yang akan ditawarkan mencakup penawaran diskon hingga 70%.

    Bina Lebaran juga dimeriahkan Bazar Ramadan Bina di mal untuk produk UMKM dan merek lokal. Program ini diselenggarakan Hippindo dan APPBI, bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pariwisata, dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

  • Mendag Budi Ungkap Fakta di Balik Viral Minyakita Dijual 750 ML

    Mendag Budi Ungkap Fakta di Balik Viral Minyakita Dijual 750 ML

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara mengenai viral video di media sosial TikTok soal volume Minyakita yang dijual hanya sebanyak 750 mililiter (ml). Padahal, Minyakita yang dijual semestinya berisi 1 liter.

    Budi mengatakan oknum produsen yang menjual Minyakita tak sesuai takaran itu sudah ditindaklanjuti dan dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH).

    “Sudah ditindaklanjuti. Sebenarnya itu, si produsen itu juga pernah kita, yang dulu penumpukan barang itu. Jadi itu mungkin video lama, tapi sudah kita laporkan juga ke polisi,” kata Budi saat ditemui di Sarinah, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Dia menegaskan video yang beredar itu merupakan video lama dan sudah dilakukan penindakan. Di mana, produsen yang menjual Minyakita dengan volume 750 ml ini merupakan oknum yang sama, yakni PT Navyta Nabati Indonesia (NNI) yang berlokasi di Tangerang.

    “Navyta Nabati Indonesia. Ya betul, yang pernah kita datangi itu. Tapi sekarang sudah ditindaklanjuti ke polisi, ya,” ujarnya.

    Mendag Budi juga menyebut proses hukum PT NNI masih berjalan. Adapun, dia memastikan Minyakita yang beredar di masyarakat sudah sesuai takaran, yakni 1 liter.

    “Itu sudah nggak ada [Minyakita dengan takaran kurang dari 1 liter]. Sudah nggak beredar lagi, yang lainnya normal. 1 liter normal, HET Rp15.700 [per liter],” terangnya.

    Dalam unggahan di akun Instagram resmi Kemendag, dikutip pada Rabu (5/3/2025), pemerintah melalui Kemendag melakukan ekspose dan mengamankan hasil pengawasan distribusi Minyakita yang dilakukan di PT Navyta Nabati Indonesia (NNI) di Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat (24/1/2025).

    PT NNI melakukan beberapa pelanggaran yang menyebabkan kenaikan harga Minyakita di sejumlah wilayah. Adapun, Minyakita produksi PT NNI ini telah dijual kepada pedagang di wilayah provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

    Melalui unggahan itu, Mendag Budi mengungkap Minyakita milik PT NNI dijual tidak mencapai 1 liter. Bahkan, harganya dijual Rp15.500 per liter. Padahal, seharusnya sebagai distributor tingkat 2, Minyakita dijual Rp14.500 per liter.

    “Sehingga, nanti ke pengecer atau ke konsumen menjadi mahal. Menjadi Rp17.000 per liter, padahal seharusnya [harga] sampai ke konsumen itu hanya Rp15.700 per liter,” ujar Mendag Budi.

    Selain itu, PT NNI juga tidak memiliki izin edar BPOM dan izin KBLI 82–920 (izin melakukan aktivitas pengemasan), serta memalsukan surat rekomendasi izin edar dari Kemendag.

    Menindaklanjuti hal ini, Kemendag telah mengamankan 7.800 botol dan 275 dus produk Minyakita isi 12 liter dalam kemasan pouch.

  • Anies Baswedan Bakal Hadiri Sidang Perdana Tom Lembong Besok

    Anies Baswedan Bakal Hadiri Sidang Perdana Tom Lembong Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dikabarkan akan menghadiri sidang perdana tersangka kasus korupsi impor gula, eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.

    Tom Lembong dan Anies belakangan memiliki hubungan cukup dekat. Pada Pilpres 2024 lalu, Tom Lembong cukup kritis terhadap pemerintah dan terlibat cukup intens di Timnas Anies Baswedan.

    Penasihat Hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir mengemukakan kehadiran Anies dalam sidang perdana itu merupakan bentuk dukungan terhadap kliennya

    “Iya [rencananya hadir], beliau mau men-support Pak Tom,” ujar Ari kepada wartawan, Rabu (5/3/2025).

    Ari menambahkan bahwa, Anies yang merupakan teman dekat Tom Lembong, hadir ke persidangan tanpa kepentingan atau urusan politis apapun. 

    “Ya sebagai sahabat tentunya kita hargai lah, kan persahabatan itu tidak hanya lagi dalam kondisi punya kepentingan, keperluan, saat lagi susah ada yang ikut memberikan semangat,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Tom Lembong dan Charles Sitorus ditetapkan sebagai tersangka pada (29/10/2024). Berdasarkan perannya, Tom diduga mengizinkan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih pada 2015.

    Hanya saja, menurut Kejagung, kala itu Indonesia tengah mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor.

    Pada 2016, izin impor gula juga dikeluarkan Tom ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu. Namun, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan atas pemberian izin tersebut.

    Teranyar, Kejagung menetapkan sembilan bos perusahaan swasta sebagai tersangka dalam kasus importasi gula tersebut. Adapun, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp578 miliar.

  • Viral di Medsos Minyakita 1 Liter Hanya Terisi 750 ml, Ini Faktanya Kata Mendag Budi – Halaman all

    Viral di Medsos Minyakita 1 Liter Hanya Terisi 750 ml, Ini Faktanya Kata Mendag Budi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara mengenai video viral di media sosial (medsos) yang menunjukkan Minyakita yang dijual dengan kemasan 1 liter hanya berisikan 750 mililiter.

    Video tersebut viral di media sosial TikTok dari unggahan akun @miepejuang dan telah ditonton lebih dari 1,5 juta orang.

    Dalam unggahan tersebut, @miepejuang menuliskan, “Hati Hati Yah saya salah satu korban beli minyak kita bertuliskan 1 Liter pas di tuang cuman 750 ml. Beli di harga 1 liter.”

    Di video yang viral itu, seorang pria menunjukkan kemasan Minyakita 1 liter. Ia juga menunjukkan perusahaan produsen Minyakita tersebut dan terlihat nama PT Navyta Nabati Indonesia (NNI).

    Orang di video itu kemudian membuka Minyakita yang masih tersegel itu, lalu menuangkan semua isinya ke dalam gelas ukur. Hasilnya, Minyakita tersebut ternyata hanya berukuran 750 ml.

    Menanggapi hal tersebut, Budi menduga bahwa itu adalah video lama karena produsen Minyakita tersebut, PT Navyta Nabati Indonesia, sudah pernah ditindak oleh Kemendag.

    Pada Januari 2025, Kemendag pernah melakukan penyegelan terhadap gudang PT Navyta Nabati Indonesia di Kedung Dalem, Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Gudangnya disegel karena perusahaan pengemas ulang (repacker) minyak goreng tersebut ditengarai melakukan beberapa pelanggaran terkait minyak goreng.

    “Sudah kami ditindaklanjuti. Produsen juga pernah kami tindak yang dulu penumpukan barang. Jadi itu mungkin video lama, tapi sudah kami laporkan juga ke polisi,” kata Budi ketika ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).

    Ia memastikan bahwa Minyakita yang isinya hanya 750 ml itu sudah tidak lagi beredar di masyarakat. Proses tindak lanjut oleh kepolisian pun masih berlangsung.

    “Itu sudah tidak ada, sudah tidak beredar lagi. Yang lainnya normal. Satu liter normal. HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp 15.700,” ujar Budi.

    Sebagai tambahan informasi, saat itu ketika melakukan penyegelan, Budi mengungkap ada lebih dari dua pelanggaran yang dilakukan PT Navyta Nabati Indonesia.

    Pelanggaran pertama terkait Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk minyak goreng atau Minyakita telah habis masa berlaku.

    “Namun PT NNI masih memproduksi Minyakita sehingga melanggar peraturan atau ketentuan perundangan yang berlaku. Tidak memiliki izin edar BPOM untuk Minyakita, namun masih memproduksi Minyakita,” kata Budi di Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (24/1/2025).

    Pelanggaran kedua, tidak memiliki KBLI 82920 atau kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk aktivitas pengepakan.

    “Sebagai syarat wajib repacker minyak goreng,” ujar Mendag.

    Pelanggaran ketiga, melakukan pemalsuan surat rekomendasi izin edar yang setelah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, memproduksi Minyakita menggunakan minyak goreng non-DMO.

    “Dan memproduksi Minyakita yang diduga tidak sesuai dengan ukuran yang tertera dalam kemasan yaitu kurang dari 1 liter. Harga yang dijual Rp15.500 kan seharusnya yang dijual itu Rp14.500 ya karena dia repacker atau D2 (distributor lini dua) ya,” tutur Budi.

  • DPR-Kejagung Bahas Kasus Pertamina hingga Tom Lembong Secara Tertutup

    DPR-Kejagung Bahas Kasus Pertamina hingga Tom Lembong Secara Tertutup

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah dengan agenda penanganan perkara-perkara pemberantasan korupsi pada hari ini, Rabu (5/3/2025).

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menyebut rapat ini sebenarnya tindak lanjut dari rapat sebelumnya dengan Jaksa Agung, yang juga membahas beberapa perkara termasuk kasus Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. 

    “Hari ini kita ingin lebih dalam hal banyak perkara-perkara yang memang mencuri perhatian publik, menonjol menjadi pembicaraan publik yang luar biasa, dari banyak penanganan kawan-kawan dari Kejaksaan Agung,” katanya saat membuka rapat, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).

    Sebelum masuk ke dalam pembahasan, Rano meminta persetujuan terlebih dahulu apakah rapat hari ini dilakukan tertutup atau terbuka. 

    Dari seluruh fraksi yang dia sebutkan mulai dari Fraksi Gerindra, Golkar, PDI Perjuangan (PDIP), NasDem, PKB, Demokrat, hingga PAN, mereka setuju untuk dilakukan secara tertutup.

    “Karena sebagian besar menginginkan rapat tertutup, kita buat rapat tertutup, kalau nanti ada sesuatu yang sifatnya umum terbuka kita sampaikan nanti kita opsi terbuka. Tapi agenda ini kita putuskan tertutup yaa?” tanyanya kemudian mengetuk pali rapat.

  • Sidang Perdana Kasus Korupsi Impor Gula yang Jerat Eks Mendag Tom Lembong Digelar Kamis Besok – Halaman all

    Sidang Perdana Kasus Korupsi Impor Gula yang Jerat Eks Mendag Tom Lembong Digelar Kamis Besok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong bakal jalani sidang perdana kasus importasi gula di lingkungan Kementerian Perdagangan periode 2015-2016, Kamis (6/3/2025) besok di Pengadilan Tipikor Jakarta.

    Adapun sidang Tom Lembong itu telah teregister dengan nomor perkara: 34/Pid.Sus TPK/2025/PN.Jkt.Pst.

    “Tanggal sidang, Kamis 06 Maret 2025 dengan agenda sidang pertama,” demikian dikutip dari laman SIPP PN Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).

    Sementara itu berdasarkan informasi yang dihimpun, sidang tersebut akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatika dan dua anggota majelis yakni Purwanto S Abdullah serta Ali Muhtarom.

    Sidang Tom akan mulai digelar pukul 09.00 WIB di ruang Mohammad Hatta Ali Pengadilan Tipikor Jakarta.

    Seperti diketahui dalam perkara ini Tom Lembong telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung.

    Selain Tom terdapat 10 orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka mereka adalah TWN selaku Direktur Utama PT AP, WN selaku Presiden Direktur PT AF, HS selaku Direktur Utama PT SUJ dan IS selaku Direktur Utama PT MSI.

    Kemudian ada tersangka TSEP selaku Direktur PT MT, HAT selaku Direktur Utama PT BSI, ASB selaku Direktur Utama PT KTM, HFH selaku Direktur Utama PT BFF dan IS selaku Direktur PT PDSU serta CS selaku Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

    Dalam perkara ini Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar menyatakan, bahwa total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 578 miliar.

    Qohar menyebut total kerugian tersebut kata dia sudah bersifat final setelah pihaknya melakukan proses audit bersama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Ini sudah fiks nyata rill, berdasarkan perhitungan kerugian negara oleh BPKP adalah Rp 578.105.411.622,48 (Rp 578 miliar),” kata Qohar dalam jumpa pers, Senin (20/1/2025).

    Lebih jauh Qohar juga menyatakan, nilai kerugian negara itu bertambah setelah pihaknya kembali menetapkan sembilan orang sebagai tersangka kasus tersebut.

    Adapun berdasarkan perhitungan awal BPKP, diketahui bahwa kerugian negara akibat korupsi impor gula itu yakni senilai Rp 400 miliar.

    “Setelah 9 perusahaan ini masuk semua (ditetapkan tersangka), ternyata kerugianannya lebih dari Rp 400 dan ini sudah final,” kata dia.

    Selain itu Qohar juga merespons tudingan yang sebelumnya dilontarkan kubu Tom Lembong terkait penetapan tersangka.

    Kala itu kubu Tom menuding Kejagung menetapkan tersangka tanpa adanya kerugian negara dalam kasus korupsi impor gula tersebut.

    “Tidak mungkin penyidik menetapkan tersangka itu tanpa ada unsur kerugian keuangan negara,” jelasnya.