Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Mendag Akui Rasio Pengusaha RI Tertinggal Jauh dari Singapura

    Mendag Akui Rasio Pengusaha RI Tertinggal Jauh dari Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui rasio kewirausahaan Indonesia tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia hingga Singapura.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan saat ini, rasio kewirausahaan yang ditorehkan Indonesia masih di angka 3,57%. Padahal, Budi menyebut untuk menjadi negara maju diperlukan rasio kewirausahaan dua digit atau di kisaran 10%–12%.

    “Sementara Malaysia, Thailand di atas 4%, Singapura 8,6% dan untuk menjadi negara maju rasio kewirausahaan adalah 10–12%,” kata Budi dalam acara peluncuran Indonesia Licensing and Franchising Expo Tahun 2025 (ILFEX 2025) di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Di sisi lain, Budi menjelaskan bahwa rasio kewirausahaan juga penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, sehingga rasio ini perlu ditingkatkan.

    Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), Budi menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia pada 2024 mencapai 5,03% yang didorong oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 54,04%.

    Sementara dari sisi perdagangan, Indonesia terus mencatat kinerja positif yang surplus neraca perdagangan selama lima tahun berturut-turut dengan nilai kumulatif adalah sebesar US$31,04 miliar pada 2024.

    Lebih lanjut,Budi menuturkan pemerintah harus mengejar rasio kewirausahaan dengan berbagai cara untuk meningkatkan kompetensi para UMKM.

    “Kemendag berkomitmen terus untuk mendukung pengembangan kewirausahaan nasional, antara lain melalui penguatan brand dan merek lokal dan kemitraan usaha berbasis waralaba dan lisensi,” tuturnya.

    Apalagi, lanjut dia, waralaba memiliki potensi yang luas di Indonesia. Berdasarkan laporan kegiatan usaha 2024, waralaba di Indonesia mampu menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 97.872 orang dengan total omzet mencapai Rp143,25 triliun, serta jumlah gerai yang dikelola sendiri sebanyak 34.503 gerai dan yang diwaralabakan sebanyak 17.786 gerai.

    “Hingga Februari 2025, Kementerian Perdagangan mencatat ada 157 pemberi waralaba dalam negeri dan 154 pemberi waralaba luar negeri,” tuturnya.

    Jika dibedah menurut sektor, Budi menyampaikan industri makanan dan minuman atau food & beverage (F&B) masih mendominasi dengan komposisi 47,77%, diikuti jasa kecantikan, pendidikan non-formal, retail, dan lainnya.

    “Dengan demikian, potensi perkembangan waralaba lokal kami berharap pameran ILFAC 2025 dapat menjadi wadah dan sarana yang baik untuk promosi berbagai konsep bisnis,” tandasnya.

  • Mendag Pastikan Revisi Permendag 8/2024 soal Impor Libatkan Pelaku Usaha

    Mendag Pastikan Revisi Permendag 8/2024 soal Impor Libatkan Pelaku Usaha

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut revisi terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor masih dalam proses.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan revisi Permendag 8/2024 harus melibatkan kementerian/lembaga terkait hingga para pelaku usaha sehingga kebijakan impor tepat sasaran. Alhasil, revisi beleid ini masih terus bergulir dan membutuhkan waktu.

    “Setiap perubahan Permendag impor, terutama Permendag 8, itu kan juga melibatkan pelaku usaha. Jadi industri hulu hilir, kemudian importir harus ketemu dulu. Jadi kita harus cari solusi yang tepat, seperti apa kebijakan impornya. Jadi perlu waktu,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Lebih lanjut, Budi menyampaikan rampungnya Permendag 8/2024 akan tergantung dari hasil pembahasan, termasuk poin komoditas yang tengah dibahas dan perlu diformulasikan ulang.

    “[Permendag 8/2024 rampung] nanti tergantung hasil pembahasannya. Hasil pembahasannya berapa lama, mudah-mudahan bisa cepat, dan komoditasnya ya nanti kita lihat juga,” ujarnya.

    Adapun terkait poin tekstil, Budi berharap Permendag 8/2024 akan segera rampung dalam waktu dekat. “Mudah-mudahan cepat selesai. Kan kemarin sudah dibahas bareng, terus sekarang secara teknis ini sedang dibuatkan mekanismenya seperti apa,” pungkasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Iman Kustiaman mengatakan bahwa hingga saat ini revisi Permendag 8/2024 masih bergulir.

    “Saat ini progres revisi Permendag 8/2024 tengah bergulir,” kata Iman kepada Bisnis, Jumat (7/3/2025).

    Di samping itu, Iman menyampaikan Kemendag juga telah melakukan pembahasan dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) hingga pelaku usaha terkait revisi Permendag 8/2024.

    “Kemendag telah melakukan pembahasan dengan Kemenperin dan kementerian/lembaga terkait lainnya serta pelaku usaha atau asosiasi hulu dan hilir,” ujarnya.

    Tahapan selanjutnya, Iman menuturkan bahwa sesuai ketentuan PP 29 Tahun 2021 bahwa Jenis Barang yang dibatasi untuk diimpor berdasarkan Peraturan Menteri dapat diubah berdasarkan keputusan rapat koordinasi di tingkat Menko Perekonomian

    “Kemendag telah menyampaikan surat ke Kemenko Bidang Perekonomian untuk dilakukan pembahasan rakortas tingkat Menteri,” ungkapnya.

    Sebelumnya, dalam catatan Bisnis, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menargetkan revisi Permendag 8/2024 akan meluncur pada Februari 2025.

    Kala itu, Mendag Budi mengatakan meluncurnya revisi Permendag 8/2024 akan sangat tergantung dari harmonisasi kementerian/lembaga terkait. Dia menuturkan bahwa hingga saat ini Permendag 8/2024 masih dalam proses.

    Namun, pakaian jadi menjadi salah satu komoditas yang sedang dalam pembahasan dan sudah dilakukan focus group discussion (FGD).

    Setelah pakaian jadi, Budi menyampaikan bahwa poin yang akan direvisi adalah kelompok komoditas singkong. Nantinya, singkong akan masuk ke dalam Permendag yang mengatur tentang kebijakan dan pengaturan impor.

    “Iya-iya, [Permendag 8/2024] direvisi, karena termasuk yang singkong itu. Cuman maksudnya gini, ini kan kita lagi ngomongin bagaimana pengaturan yang pas, tetap direvisi, tapi pasnya seperti apa,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Budi juga menekankan sejatinya dirinya sering mengungkap bahwa Permendag 8/2024 yang mengatur mengenai impor bisa dievaluasi setiap saat.

    “Namun cara mengevaluasinya itu kita mengundang perwakilan dari industri hulu, hilir konsumen melakukan FGD,” tuturnya.

    Untuk itu, lanjut Budi, masih belum dapat dipastikan akan seperti apa hasil dari revisi Permendag 8/2024. “Ini masih pembahasan, terutama untuk pakaian jadi, pakaian jadi masih dibahas,” ungkapnya.

    Dengan adanya revisi Permendag 8/2024, Budi memastikan aturan anyar ini tidak akan melonggarkan pintu masuk produk impor ilegal ke Indonesia. “Jadi aturan semua harus benar, kalau ilegal itu jangan kita kalah ilegal. Aturan harus benar, ya ikut yang benar,” pungkasnya. 

  • Prabowo Marah Besar soal Kasus MinyaKita 1 Liter Disunat!

    Prabowo Marah Besar soal Kasus MinyaKita 1 Liter Disunat!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut marah besar atas praktik kecurangan penjualan MinyaKita yang dikurangi takarannya atau disunat hingga tak sesuai ukuran 1 liter per kemasan. 

    Hal itu diungkap oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    “Ya gimana, masa enggak marah? Yang marah itu enggak hanya Presiden [Prabowo], kita semua juga marah,” ungkap Sudaryono usai menghadiri rapat bersama Presiden. 

    Atas hal tersebut, Sudaryono menyebut Presiden Prabowo berpesan bahwa tidak ada orang yang kebal hukum di Indonesia. 

    “Siapapun yang melanggar, apalagi merugikan rakyat banyak harus dengan tegas lah. Dengan adanya tindakan tegas ini akan ada efek jera, orang juga enggak akan ngulangi, yang mau niat tidak akan meneruskannya,” kata pria yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu. 

    Untuk diketahui, penjualan MinyaKita kemasan 1 liter yang dikurangi takarannya menjadi 750 ml menyita perhatian masyarakat. Kini, aparat penegak hukum pun telah melakukan penindakan atas praktik kecurangan tersebut. 

    Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan tersangka perseorangan berinisial AWI yang merupakan pemilik dan penanggung jawab gudang produksi MinyaKita di Jalan Tole Iskandar Depok oleh PT ARN dan PT MSI. Lokasi gudang tersebut sebelumnya milik PT AEGA.

    “Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan satu orang sebagai tersangka dengan inisial AWI yang berperan sebagai pemilik dan penanggung jawab kegiatan usaha di gudang,” terang Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf, Selasa (11/3/2025).

    Adapun Menteri Perdagangan Budi Santoso sebelumnya mengatakan oknum produsen yang menjual Minyakita tak sesuai takaran itu sudah ditindaklanjuti dan dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH).

    “Sudah ditindaklanjuti. Sebenarnya itu, si produsen itu juga pernah kita, yang dulu penumpukan barang itu. Jadi itu mungkin video lama, tapi sudah kita laporkan juga ke polisi,” kata Budi saat ditemui di Sarinah, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Dia menegaskan video yang beredar itu merupakan video lama dan sudah dilakukan penindakan. Di mana, produsen yang menjual Minyakita dengan volume 750 ml ini merupakan oknum yang sama, yakni PT Navyta Nabati Indonesia (NNI) yang berlokasi di Tangerang.

    “Navyta Nabati Indonesia. Ya betul, yang pernah kita datangi itu. Tapi sekarang sudah ditindaklanjuti ke polisi, ya,” ujarnya.

  • Kemendag temukan indikasi penggunaan minyak non-DMO untuk MinyaKita

    Kemendag temukan indikasi penggunaan minyak non-DMO untuk MinyaKita

    Dengan mengurangi volume isi, harga non-DMO disamakan dengan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menyampaikan ditemukan indikasi sejumlah pelaku usaha menjual MinyaKita menggunakan minyak goreng non-domestic market obligation (DMO) dan mengurangi isi takaran.

    Hal ini disampaikan Moga saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri di PT Jujur Sentosa, Tangerang, Banten dan PT Binamas Karya Fausta Jakarta Utara, hari ini.

    “Dengan mengurangi volume isi, harga non-DMO disamakan dengan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita. Saat ini, barang bukti sudah disita Bareskrim,” ujar Moga dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Minyak non-DMO merupakan minyak goreng yang didistribusikan oleh produsen, dan bukan berasal dari pelaku usaha yang mendapat insentif dari pengajuan hak ekspor.

    Moga mengatakan bagi pelaku usaha yang mengurangi takaran di luar batas toleransi, dapat dikenakan sanksi lima tahun penjara atau denda Rp2 miliar. Hal ini diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan Polri akan terus berkoordinasi serta melakukan pengawasan ke beberapa daerah lainnya.

    “Selain untuk memastikan kesesuaian produk, pengawasan juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok untuk mencegah adanya kelangkaan, terutama menjelang Lebaran,” kata Moga.

    Moga menyampaikan seluruh pemangku kepentingan produk MinyaKita diharapkan selalu menaati ketentuan yang berlaku, termasuk mengenai kesesuaian isi kemasan dan harga sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

    Sementara itu, Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf menjelaskan Satgas Pangan Polri Pusat dan Daerah terus melakukan pengawasan bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Dinas yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia.

    Lebih lanjut, apabila ditemukan pelanggaran, akan dilakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini dilakukan guna melindungi masyarakat serta terlaksananya perdagangan yang adil.

    “Tadi kita lihat bersama kemasan kantong 1 liter dan 2 liter dituang dan terukur masih sesuai batas toleransi pengukuran. Ke depan, kami terus berdialog dengan pelaku usaha untuk memaksimalkan ukuran sesuai yang tertera di kemasan,” kata Helfi.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Malut dan Jatim buka misi dagang dan investasi di Ternate

    Gubernur Malut dan Jatim buka misi dagang dan investasi di Ternate

    Tetapi, Mbak Khof, tahun depan tolong bantu supaya kami jangan defisit terus ya. Beli lebih banyak dari kami. Kasihan uang kami defisit pergi ke Surabaya terus…,

    Ternate (ANTARA) – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara resmi membuka Misi Dagang dan Investasi antara kedua provinsi di Kota Ternate.

    Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos di Ternate, Rabu menegaskan, pentingnya memperkuat hubungan perdagangan antara Maluku Utara dan Jawa Timur agar lebih berimbang. Selama satu dekade terakhir, neraca perdagangan cenderung surplus di pihak Jawa Timur, sementara Maluku Utara masih mengalami defisit.

    Dia menyebut, acara ini dihadiri berbagai elemen strategis, termasuk Forkopimda Maluku Utara, pengurus Kadin, perwakilan OPD, serta 48 pelaku usaha dari Jawa Timur yang siap bertransaksi dengan mitra bisnis di Maluku Utara.

    Di samping itu, kata dia, sesuai data BPS dan Kementerian Perdagangan, volume perdagangan antara kedua provinsi terus meningkat secara signifikan.

    Pada 2015, perdagangan tercatat sebesar Rp72 miliar dengan surplus Rp68 miliar untuk Jawa Timur. Angka ini melonjak menjadi Rp800 miliar pada 2019, Rp2,2 triliun pada 2020, dan sekitar Rp1 triliun pada 2022–2023 akibat pandemi Covid-19. Tahun 2024, perdagangan diproyeksikan kembali meningkat menjadi Rp1,3 triliun.

    Untuk itu, Gubernur Sherly menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk lokal melalui pengolahan dalam negeri sebelum diekspor.

    Dia menekankan perlunya efisiensi tol laut, penurunan biaya transportasi, serta kemudahan perizinan bagi pelaku usaha guna mendorong ekspor.

    “Saya baru paham, pantas rombongan Jatim makin ramai datang ke sini, naik terus perdagangan dengan Malut,” ujarnya sambil bercanda, disambut tawa hadirin.

    “Tetapi, Mbak Khof, tahun depan tolong bantu supaya kami jangan defisit terus ya. Beli lebih banyak dari kami. Kasihan uang kami defisit pergi ke Surabaya terus,” lanjutnya dengan nada santai.

    Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melihat berbagai produk UKM asal Jatim dan Kota Ternate, Rabu (12/3/2025). ANTARA/Abdul Fatah (Abdul Fatah)

    Saat ini, komoditas utama yang diekspor Maluku Utara ke Jawa Timur meliputi rempah-rempah (biji pala, bunga pala, kapulaga), hasil perikanan (ikan beku, daging ikan), kayu, kelapa, kakao, serta skrap logam (besi dan aluminium).

    Sementara itu, Maluku Utara masih bergantung pada pasokan barang manufaktur, besi dan baja, BBM, serta bahan pangan dari Jawa Timur.

    Sebagai bentuk sinergi lanjutan, Gubernur Sherly mengumumkan bahwa Maluku Utara akan menggelar Misi Dagang Balasan ke Jawa Timur.

    Selain memasarkan produk lokal, delegasi Maluku Utara juga akan mempelajari berbagai sektor unggulan di Jawa Timur, seperti koperasi dan UMKM, pendidikan berbasis digital, serta hilirisasi industri agar produk daerah memiliki nilai tambah lebih tinggi.

    “Mbak Khof, hari ini kami menerima panjenengan dengan tangan terbuka. Tapi jangan kaget ya kalau nanti kami gantian datang ke Jawa Timur dengan rombongan besar! Kami mau jualan, belajar, sambil cari duit di Jatim—tolong dibukakan pintu selebar-lebarnya,” ujar Sherly dengan semangat.

    Sebagai bagian dari misi dagang ini, dilakukan penandatanganan komitmen transaksi perdagangan antara pelaku usaha Jawa Timur dan Maluku Utara. Hingga pukul 12 siang, nilai transaksi telah mencapai Rp450 miliar dan diproyeksikan menembus lebih dari setengah triliun rupiah.

    “Semoga ini menjadi langkah awal untuk terus berkolaborasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, kuat, dan inklusif ,” kata Sherly.

    Untuk itu, dengan komitmen untuk membangun perdagangan yang lebih berimbang, Maluku Utara bertekad meningkatkan ekspor dan mengurangi defisit perdagangan dengan Jawa Timur dalam dua tahun ke depan.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pergerakan dagang bukan hanya soal kemitraan namun kedua pihak saling diuntungkan dari minat perusahaan-perusahaan untuk mengambil hasil perikanan maupun pertanian, apalagi Maluku Utara dikenal dengan rempah-rempahnya.

    “Gerakan misi dagang di Maluku Utara ada partnership yang harus dilakukan. Saya tidak hanya membawa traider tapi juga buyer. Bahkan, dari banyak pra meeting yang dilakukan kemarin mungkin cukup banyak dari Jawa Timur yang tertarik untuk bertransaksi, ujarnya saat ditemui di Ternate.

    Selain pedagang dan perusahaan, menurutnya, ada perputaran ekonomi di Maluku Utara dan Jawa Timur dengan penjualan produk dari pelaku usaha masing-masing. Ia berharap kerja sama akan terus berlanjut agar menarik tumbuhkembangnya para pengusaha pemula.

    “Saya anggap, selain traider dan buyer kedua provinsi ada juga yang kita harapkan bahwa nilai tambah dari produk-produk yang dimiliki oleh daerah. Nilai tambah ini setelah processing akan banyak dilakukan di Jawa Timur,” kata Gubernur Jatim dua periode tersebut.

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tarik Minyakita Tak sesuai Takaran, Mendag Pastikan Stok Cukup

    Tarik Minyakita Tak sesuai Takaran, Mendag Pastikan Stok Cukup

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan ketersediaan stok minyak goreng dengan merek Minyakita di pasar. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, saat ini komoditas bahan pokok tersebut dalam kondisi aman.

    Hal ini diungkapkan Mendag di tengah adanya isu banyaknya produk Minyakita yang ditarik dari pasar, lantaran volumenya kurang, alias tak sampai 1 liter.

    Pria yang akrab disapa Busan ini menjelaskan, tidak semua produk Minyakita yang dijual di pasar volumenya tak sampai 1 liter. Budi memastikan, lebih banyak Minyakita yang volumenya sesuai takaran.

    “Saya yakin tidak semua (produsen) melakukan hal yang salah ya, karena yang beredar di pasar itu juga banyak yang benar,” ungkap Mendag Busan di kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (12/3/2025).

    Dengan adanya penarikan Minyakita di pasar dan adanya penutupan produsen, Mendag memastikan ketersediaan stok untuk masyarakat relatif aman dan terjaga. Hal ini dapat dipastikannya lantaran jumlah produsen Minyakita tak sedikit, terlebih para produsen telah didorong untuk meningkatkan produksinya.

    “Kita memastikan bahwa ketersediaan Minyakita akan ada, tetap ada ya, jadi masyarakat tidak perlu panik,” beber Mendag Budi Santoso.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kemendag menarik produk minyak goreng dengan merek kemasan Minyakita, yang volumenya tak sesuai. Diketahui, terdapat Minyakita yang beredar di pasar, yang ternyata volumenya hanya 750 hingga 800 mililiter saja, alias tak sampai 1 liter.

    Mendag Budi Santoso mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penarikan produk yang tak sesuai itu dari pasaran.

    Awalnya Mendag mengungkapkan, pihaknya terus melakukan penertiban apabila terdapat temuan-temuan yang terbukti melanggar aturan dan merugikan masyarakat. Sebagai contoh, pada Januari 2025 pihaknya telah menyegel distributor Minyakita di Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten yang diduga melakukan sejumlah pelanggaran. Adapun produsen atau perusahaan yang disegel yaitu PT NNI.

    Salah satu pelanggaran PT NNI yakni produksi Minyakita diduga tidak sesuai dengan ukuran yang tertera dalam kemasan yaitu kurang dari 1 liter.

    Kemudian, terdapat lagi kasus serupa yakni produk Minyakita yang dibuat oleh PT Artha Eka Global Asia, juga volumenya tak sesuai. Sebenarnya Kemendag sudah mengetahui, dan langsung melakukan tindak lanjut.

    Adapun berdasarkan tracing yang dilakukan Kemendag, pabrik tersebut awalnya berada di wilayah Depok, Jawa Barat. Dan saat ini keberadaannya pindah ke wilayah Karawang.

    “Kemudian kami selidiki dan sekarang ketemu perusahaannya pindah di Karawang. Tim Satgas Polri dan Kemendag sedang di Karawang, kita masih menunggu laporannya,” ucap Mendag saat ditemui di Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Untuk produk Minyakita yang volumenya tak sampai 1 liter, Mendag memastikan peredaran telah mulai ditarik dari pasar. “(Produk Minyakita yang volumenya kurang) sudah kita tarik,” sambung Mendag Budi Santoso.

  • Wapres : penguatan pengawasan penting cegah kasus MinyaKita terulang

    Wapres : penguatan pengawasan penting cegah kasus MinyaKita terulang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyebutkan bahwa penguatan pengawasan di lapangan penting untuk mencegah terulangnya kasus MinyaKita yang beredar di pasaran namun kurang dari standar yang ditentukan.

    “Nanti ke depan akan kita tindak lanjuti lagi. Monitoring dikuatkan dan kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi,” kata Gibran dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Saat ini menurut Gibran pemerintah sudah menggencarkan pemeriksaan dan pemantauan peredaran minyak goreng MinyaKita di berbagai lokasi, termasuk pasar tradisional dan toko kelontong.

    Hal itu dilakukan guna memastikan produk MinyaKita yang beredar di pasaran didominasi oleh produk yang sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

    “Sudah dilakukan pengecekan-pengecekan dan monitoring di beberapa tempat. Di pasar-pasar tradisional, di toko-toko kelontong, semua,” katanya.

    Terkait dengan temuan kecurangan MinyaKita, hal ini berawal dari sidak yang dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Sabtu (8/3) di daerah Jakarta Selatan.

    Saat itu, ia menyidak pasar di Jalan Raya Jagakarsa dan menemukan bahwa MinyaKita dijual dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya Rp15.700 per liter, namun dijual seharga Rp18.000.

    Selain itu, Mentan juga menemukan bahwa isi kemasan MinyaKita tidak sesuai dengan yang tertera di label, yakni hanya berisi 750 hingga 800 mililiter. Mentan melakukan pembuktian takaran minyak goreng tersebut dengan membeli produk itu kepada para pedagang di pasar tersebut.

    “Ini jelas tidak cukup 1 liter,” ujar Mentan dengan nada tegas saat sidak itu berlangsung.

    Setelah itu, Mentan memerintahkan jajarannya yang ikut dalam sidak agar melakukan penakaran dengan menggunakan gelas takar ukuran 1 liter disaksikan langsung aparat kepolisian dari Satgas Pangan.

    Hal ini membuktikan masih adanya pihak produsen yang mengemas MinyaKita tidak sesuai standar yang berlaku.

    Lebih lanjut Mentan mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dan Kabareskrim Polri termasuk Satgas Pangan untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

    Mentan menegaskan bahwa jika terbukti bersalah, produsen MinyaKita akan dipidanakan dan pabrik mereka akan ditutup.

    “Tidak ada kompromi. Jika terbukti salah, kami minta dipidanakan,” kata Amran.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • 3 Komisi di DPR Tindaklanjuti Temuan Minyakita Disunat dan Dipalsukan

    3 Komisi di DPR Tindaklanjuti Temuan Minyakita Disunat dan Dipalsukan

    3 Komisi di DPR Tindaklanjuti Temuan Minyakita Disunat dan Dipalsukan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua
    DPR RI

    Adies Kadir
    mengungkapkan bahwa tindak lanjut dari polemik pengurangan isi takaran dan
    pemalsuan produk

    Minyakita
    akan dikoordinasikan dengan tiga komisi terkait.
    Menurut Adies, persoalan mengenai Minyakita menjadi tanggung jawab Komisi XII DPR RI yang merupakan mitra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
    “Kemudian juga terkait dengan peredarannya di Kementerian Perdagangan, itu kan di Komisi VI juga. Nanti saya ingin cek kepada pimpinan Komisinya,” ujar Adies, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (12/3/2025).
    Adies menyatakan bahwa temuan kecurangan dalam produksi dan peredaran Minyakita di pasaran saat ini sedang ditangani oleh kepolisian.
    Berdasarkan hasil pendalaman oleh Polri, ditemukan dugaan pemalsuan produk Minyakita yang dijual kepada masyarakat.
    “Sekarang tinggal kita akan mengumpulkan data. Apakah ini hanya ada di wilayah Jabodetabek saja, atau di seluruh wilayah Indonesia, kan itu yang paling penting,” ungkap Adies.
    Dalam upaya penanganan masalah ini, Pimpinan DPR meminta Komisi III DPR RI untuk segera berkoordinasi dengan Polri terkait temuan pelanggaran dalam produksi dan distribusi Minyakita.
    “Jadi, mungkin nanti saya akan koordinasi dengan teman-teman untuk menindaklanjuti itu. Dan kawan-kawan di Komisi III juga bisa berkoordinasi dengan Bareskrim terkait dengan penanganan pemalsuan Minyakita dan juga pengurangan-pengurangan tersebut,” pungkas dia.
    Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya tengah mendalami temuan isi produk minyak goreng
    MinyaKita
    yang disebut tidak sesuai takarannya.
    Penelusuran oleh polisi ini adalah tindak lanjut dari temuan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Jakarta (8/3/2025).
    Dalam sidak tersebut, Amran menemukan bahwa MinyaKita yang seharusnya dijual 1 liter, tapi dalam kemasan tersebut hanya berisi 750-850 mililiter (ml).
    “Kemarin kami turun ke tiga lokasi, saat ini sedang kita lakukan pendalaman dan kemungkinan akan kami lakukan penegakan hukum karena memang ada yang kita dapati dia isinya tidak sesuai kemasan yang satu liter,” kata Sigit kepada wartawan, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).
    “Kemudian ada juga yang menggunakan label MinyaKita sebenarnya palsu, semuanya sedang kita proses,” tambahnya.
    Namun, Menteri Perdagangan Budi Susanto justru mengeklaim sudah tidak ada lagi kecurangan terkait produk MinyaKita.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendag: Omzet bisnis waralaba capai Rp143,25 triliun pada 2024

    Mendag: Omzet bisnis waralaba capai Rp143,25 triliun pada 2024

    Potensi waralaba di Indonesia sangat besar berdasarkan laporan kegiatan usaha tahun 2024

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebutkan total omzet bisnis waralaba di Indonesia pada 2024 mencapai Rp143,25 triliun.

    Dengan omzet yang besar, kata Budi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan kewirausahaan nasional, antara lain melalui penguatan merek lokal, serta kemitraan usaha berbasis waralaba dan lisensi.

    “Potensi waralaba di Indonesia sangat besar berdasarkan laporan kegiatan usaha tahun 2024, waralaba di Indonesia mampu menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 97.872 orang dengan total omzet mencapai Rp143,25 triliun,” ujar Budi dalam peluncuran Indonesia Licensing and Franchising Expo Tahun 2025 di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu.

    Kemendag mencatat hingga Februari 2025, terdapat 157 pemberi waralaba dalam negeri dan 154 pemberi waralaba luar negeri. Dari jumlah tersebut, sektor food & beverage (F&B) masih mendominasi dengan komposisi 47,77 persen diikuti jasa kecantikan, pendidikan non-formal, ritel, dan lainnya.

    Budi berharap waralaba dan lisensi asal Indonesia juga bisa masuk ke pasar ekspor. Ia juga meminta kepada seluruh pelaku usaha di Indonesia agar dapat memanfaatkan fasilitas jaringan pemasaran global melalui perwakilan perdagangan guna memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan eksistensi merek lokal di kancah internasional.

    “Jadi kita tidak hanya fokus pada ekspor barang, tetapi juga pada ekspor jasa. Jangan sampai kita kalah dengan negara-negara lain,” katanya.

    Pameran Indonesia Licensing dan Franchise Export (ILFEX) 2025 akan dilaksanakan bersamaan dengan Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 pada 15-19 Oktober 2025 di ICE BSD City, Tangerang.

    Mendag berharap, pameran ini dapat berkontribusi dalam mendukung merek dan produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Lokal Berani Inovasi, Siap Adaptasi (Siap) dan Ekspor melalui jalur lisensi dan waralaba.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bulog Pati sebut stok cadangan beras pemerintah aman capai 4.000 ton

    Bulog Pati sebut stok cadangan beras pemerintah aman capai 4.000 ton

    aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Maret-Juli 2025, baik bulan puasa Ramadhan, Lebaran, hingga pasca-Lebaran

    Blora (ANTARA) – Perum Bulog Cabang Pati, Jawa Tengah, memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dalam kondisi aman mencapai 4.000 ton, sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat selama lima bulan mendatang.

    “Stok CBP yang tersimpan di Gudang Bulog Blora saat ini mencapai 4.000 ton, sehingga aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Maret-Juli 2025, baik bulan puasa Ramadhan, Lebaran, hingga pasca-Lebaran,” kata Pimpinan Bulog Cabang Pati Nur Hardiansyah di Blora, Rabu.

    Sesuai arahan Badan Pangan Nasional, kata dia, Bulog bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan instansi terkait melaksanakan pasar murah guna memastikan ketersediaan dan distribusi beras dan harga harga sesuai harga eceran tertinggi (HET) di masyarakat.

    “Kami berkoordinasi dengan berbagai instansi daerah, untuk memantau ketersediaan dan distribusi beras di tengah meningkatnya permintaan selama hari besar keagamaan nasional dan memastikan harga bahan pokok dijual sesuai HET,” ujarnya.

    Selain itu, kata dia, Bulog juga memantau ketersediaan dan harga komoditas pangan yang lain. Di antaranya beras medium, beras premium, beras berlabel stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), gula, tepung, minyak goreng serta lainnya.

    “Untuk sementara, harga kebutuhan pokok relatif stabil. Kami memastikan pasokan komoditas tetap aman, terkendali dan mencukupi bagi masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) Kabupaten Blora memaparkan bulan puasa beberapa komoditas mengalami kenaikan tipis di sejumlah pasar tradisional.

    “Ada beberapa komoditas mengalami kenaikan dan beberapa harga bahan pokok mengalami penurunan,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dindagkop UKM Blora Siti Mas’amah.

    “Harga daging ayam di pertengahan Januari 2025 mencapai Rp34.250 per kilogram (kg), sedangkan 24 Februari 2025 turun menjadi Rp33.500/kg. Sedangkan bawang merah bulan lalu Rp28.666/kg, hari ini dijual Rp28.166 atau turun Rp500, telur ayam ras Januari 2025 mencapai Rp28.000/kg, hari ini (12/3) turun menjadi Rp27.333/kg,” ujarnya.

    Komoditas lainnya, seperti beras medium dijual Rp11.200/kg, sedangkan beras premium dijual Rp13.100/kg.

    Untuk menjaga stabilitas harga, kata dia, setiap hari Dindagkop UKM Blora melakukan pemantauan seluruh harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Sido Makmur Blora dan rutin melakukan sosialisasi baik kepada pedagang maupun masyarakat.

    “Fluktuasi harga bahan pokok merupakan hal biasa, terutama bulan puasa dan Lebaran. Kami juga melakukan kegiatan operasi pasar dan memasukkan ke dalam aplikasi Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui sistem SP2KP untuk menjaga stabilitas harga, secara real time,” ujarnya.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025