Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Manuver Vietnam di Tengah Tekanan Perang Dagang Make America Great Again

    Manuver Vietnam di Tengah Tekanan Perang Dagang Make America Great Again

    Bisnis.com, JAKARTA – Pejabat tinggi perdagangan Vietnam akan bertolak ke Amerika untuk meyakinkan tim Presiden Donald Trump agar negaranya tidak dikenakan tarif bea masuk tinggi. 

    Negara itu menjanjikan akan mengatur ulang perdagangan dengan Amerika Serikat. Upaya tersebut dilakukan untuk menghindari tarif yang dapat mengguncang ekonomi Vietnam yang ditopang oleh ekspor.

    Melansir Bloomberg pada Kamis (13/3/2025), Menteri Perdagangan Nguyen Hong Dien akan bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, serta Perwakilan Dagang AS, untuk membahas perjanjian perdagangan bilateral. Sumber Bloomberg yang meminta untuk tidak disebutkan namanya menyebut diskusi bilateral akan mencakup kesepakatan energi, pencegahan penipuan asal produk, dan penghindaran tarif.

    Seperti diketahui, Amerika Serikat (AS) mengalami defisit perdagangan sebesar US$123,5 miliar dengan Vietnam pada 2024, menurut Kantor USTR. Devisit jumbo itu menjadi perhatian Amerika di tengah agenda America First Trump. Dalam agenda itu, bea masuk tinggi menjadi strategi untuk memperbaiki apa yang dianggapnya sebagai kebijakan perdagangan yang tidak adil.

    Defisit perdagangan dengan Vietnam adalah yang tertinggi ketiga bagi AS, setelah China dan Meksiko. Sebagian dari hal tersebut disebabkan oleh perusahaan-perusahaan China memanfaatkan negara itu untuk menghindari tarif. 

    Vietnam menyalip Jepang sebagai tujuan ekspor terbesar ketiga China untuk pertama kalinya pada tahun 2024, menempatkan negara tersebut di garis depan konflik ekonomi antara kedua negara adikuasa tersebut.

    Vietnam mencantumkan China dan AS sebagai dua mitra dagang utamanya dan berupaya menjaga hubungan baik dengan keduanya, yang menguntungkan ekonominya. Negara Asia Tenggara tersebut merupakan salah satu dari sejumlah negara yang mengirim utusan ke AS untuk meminta pengecualian dari kemungkinan tarif.

    “Pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya diinginkan AS dari Vietnam,” kata Le Hong Hiep, seorang peneliti senior di Program Studi Vietnam di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura. Ini dapat mencakup kerja sama dalam produksi tanah jarang, imbuh Hiep. 

    Vietnam memiliki cadangan mineral tanah jarang terbesar kedua di dunia dengan sekitar 22 juta ton, tepat di belakang China, menurut Survei Geologi AS. 

    Mineral tersebut menjadi fokus karena Trump telah memintanya dari Ukraina sebagai imbalan atas dukungan Amerika untuk Kyiv saat negara itu melawan pasukan Rusia yang menyerbu. Tanah jarang merupakan salah satu bahan mentah paling penting di planet ini, tertanam dalam teknologi yang menopang kehidupan modern.

    Vietnam juga berusaha menenangkan pemerintahan Trump dengan janji untuk membeli barang-barang mahal dari AS seperti pesawat terbang, gas alam cair, dan produk-produk berteknologi tinggi.

    Perdana Menteri Pham Minh Chinh telah mendesak para pejabatnya untuk memberikan lampu hijau bagi layanan satelit Starlink milik Elon Musk dan bahkan mengatakan bahwa dia bersedia bermain golf sepanjang hari dengan Trump jika itu akan membantu.

    Bulan lalu, Vietnam mengatakan bahwa mereka “siap untuk membuka pasarnya” bagi barang-barang Amerika dan menyambut investor AS untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek energi dan pertambangan.

    Kesepakatan untuk membeli LNG dari AS telah dibicarakan selama bertahun-tahun, karena negara tersebut berupaya untuk menjauh dari bahan bakar fosil lainnya. Namun, jika kesepakatan tercapai, mungkin akan ada penundaan sebelum Vietnam dapat mulai mengimpor LNG AS karena tantangan logistik dan infrastruktur.

    Prospek peningkatan impor pertanian AS juga menjadi bahan pertimbangan. Vietnam saat ini merupakan pasar terbesar kesembilan untuk produk pertanian AS, yang mengimpor barang-barang seperti daging sapi, kacang kedelai, dan lebih dari dua juta kotak apel Amerika per tahun, menurut pernyataan kementerian perdagangan bulan lalu.

    Seiring meningkatnya perang dagang antara pemerintahan Trump dengan Beijing, AS dapat berupaya untuk bekerja sama lebih erat dalam menghadapi ancaman dari China, seperti akses Amerika yang lebih besar ke fasilitas angkatan laut Vietnam di Laut Cina Selatan. 

    “Mereka mungkin juga ingin Vietnam membeli senjata Amerika. Itu sejalan dengan tujuan Amerika untuk membendung China, meskipun Vietnam tetap ingin mempertahankan hubungan baik dengan China,”  ujar Hiep.

  • Perang Dagang AS-Eropa Memanas Usai Trump Berlakukan Tarif Impor Baja

    Perang Dagang AS-Eropa Memanas Usai Trump Berlakukan Tarif Impor Baja

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bertekad menerapkan tarif lebih tinggi setelah pemberlakuan pajak impor pada baja dan aluminium yang masuk ke AS memicu balasan dari Uni Eropa (UE) dan Kanada.

    Trump mengatakan “tentu saja” ia akan menanggapi balasan tersebut.

    “Apa pun yang mereka kenakan kepada kami, kami akan mengenakannya kepada mereka,” ujarnya.

    Sebelumnya, Uni Eropa menyatakan bakal mengenakan tarif balasan pada barang-barang AS senilai 26 miliar atau setara Rp441 triliun.

    Tarif tersebut akan diberlakukan sebagian pada 1 April dan berlaku sepenuhnya pada 13 April 2025.

    Presiden Uni Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan dirinya “sangat menyesalkan tindakan ini” dan menambahkan bahwa tarif “buruk bagi bisnis dan lebih buruk lagi untuk konsumen”.

    “Tarif mengganggu rantai pasokan. Tarif menimbulkan ketidakpastian bagi ekonomi. Pekerjaan dipertaruhkan, harga naik, tidak ada yang membutuhkan itu, di kedua belah pihak baik di Uni Eropa maupun AS.”

    Trump berharap pemberlakuan tarif pada baja dan aluminium impor akan meningkatkan produksi baja dan aluminium buatan AS.

    Tapi para kritikus mengatakan hal itu justru bakal menaikkan harga bagi konsumen AS serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Pasalnya pada Senin (10/03) dan Selasa (11/03), pasar AS anjlok yang memicu kekhawatiran bakal terjadi resesi.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Pada Selasa (11/03), Trump mengubah rencananya untuk menggandakan tarif, khususnya kepada Kanada, sebagai tindak lanjut atas keputusan pemerintah daerah Ontario yang menerapkan biaya tambahan pada semua ekspor listrik ke tiga negara bagian AS.

    Adanya penggandaan tarif tersebut membuat semua perusahaan AS yang ingin mendatangkan baja dan aluminium ke Kanada harus membayar pajak sebesar 25%.

    Getty ImagesMenteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, berpidato saat Presiden AS Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif termasuk tarif 25% terhadap impor baja dan aluminium.

    American Iron and Steel Institute (AISI), kelompok yang mewakili produsen baja AS, menyambut baik keputusan Trump tersebut. Mereka bilang tarif akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produksi baja dalam negeri.

    Presiden kelompok itu, Kevin Dempsey, menyebut langkah ini menutup sistem pengecualian dan kuota yang memungkinkan produsen asing terhindar dari tarif.

    “AISI memuji tindakan presiden memperbaiki integritas tarif baja dan menerapkan program yang kuat dan diperbarui untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak adil,” ujar Dempsey.

    AS merupakan importir utama aluminium dan baja. Adapun Kanada, Meksiko, dan Brasil adalah pemasok logam terbesarnya.

    ‘Tidak ada pengecualian’

    Sejumlah negara turut menanggapi perang dagang antara AS dan Uni Eropa.

    Menteri Perdagangan Inggris, Jonathan Reynolds, mengatakan ia kecewa dan “semua opsi yang tersedia” siap ditindaklanjuti demi kepentingan nasional.

    Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyebut keputusan pemerintahan Trump melanjutkan tarif baru tersebut “sama sekali tidak bisa dibenarkan”.

    Albanese yang telah berusaha untuk mendapatkan pengecualian tarif, berkata Australia tidak akan mengenakan bea balasan, lantaran langkah itu bakal meningkatkan harga bagi konsumen Australia.

    Baca juga:

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. (Getty Images)

    Sementara itu, Menteri Energi Kanada Jonathan Wilkinson, mengatakan kepada CNN bahwa negaranya akan membalas, tetapi di sisi lain Kanada tidak ingin meningkatkan ketegangan.

    Kanada adalah salah satu mitra dagang terdekat Amerika dan pengekspor baja serta aluminium terbesar ke AS.

    Pada 2018, selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden, Trump mengenakan tarif impor sebesar 25% untuk baja dan 10% aluminium. Tapi pengecualian akhirnya berhasil dinegosiasikan ke banyak negara.

    Kali ini pemerintahan Trump telah mengisyaratkan tidak akan ada pengecualian.

    Baja untuk Inggris

    Direktur Jenderal UK Steel, Gareth Stace, juga menuturkan langkah AS “sangat mengecewakan”.

    Ia bilang beberapa kontrak perusahaan baja telah dibatalkan atau ditunda, seraya menambahkan bahwa pelanggan di AS harus membayar pajak tambahan sebesar Pound 100 juta atau setara Rp2,1 triliun per tahun.

    Dia juga berkata bahwa ia sependapat dengan Trump tentang kekhawatiran soal baja murah yang membanjiri pasar. Namun Gareth mendesak Trump untuk bekerja sama dengan Inggris daripada saling bertentangan.

    “Tentunya Presiden Trump menyadari bahwa kami adalah temannya, bukan musuh, dan pelanggan kami yang berharga di AS adalah mitra kami, mereka bukan musuh kami,” ujarnya.

    Kebijakan tarif, sambungnya, “sangat memukul kami” pada saat impor baja ke Inggris meningkat dan industri sedang “berjuang dengan harga energi”.

    Karenanya, dia mengimbau pemerintah Inggris untuk “segera meningkatkan dan memperkuat pertahanan perdagangan” seperti yang telah dilakukan Uni Eropa “untuk memastikan baja yang tidak dikirim ke AS” tidak membanjiri pasar Inggris dan untuk menegosiasikan pengecualian dari tarif AS.

    Kekhawatiran resesi

    Michael DiMarino mengelola Linda Tool, sebuah perusahaan di Brooklyn yang membuat suku cadang untuk industri kedirgantaraan.

    Semua yang dibuatnya melibatkan bahan baku baja, yang sebagian besar berasal dari pabrik-pabrik di Amerika.

    “Jika saya menetapkan harga yang lebih tinggi, saya harus menerapkannya kepada pelanggan saya,” tutur DiMarino, sambil menambahkan bahwa dia mendukung seruan untuk meningkatkan produksi di AS, namun memperingatkan bahwa langkah-langkah Presiden Trump bisa menjadi bumerang.

    American Automotive Policy Council, sebuah kelompok yang mewakili perusahaan raksasa mobil seperti Ford, General Motors, dan Stellantis, juga menyuarakan kekhawatiran serupa.

    Baca juga:

    Petugas menyiapkan pesawat Boeing 777-300ER Emirates. (Getty Images)

    Presiden organisasi itu, Matt Blunt, mengatakan mereka “khawatir bahwa pencabutan pengecualian khusus untuk Kanada dan Meksiko bakal menambah biaya yang signifikan” bagi pemasok pembuat mobil.

    Beberapa ekonom juga memperingatkan tarif bisa membantu industri baja dan aluminium AS, tetapi merugikan ekonomi secara lebih luas.

    “Hal ini [tarif] memang melindungi industri [baja dan aluminium] tapi merugikan pengguna di hilir produk mereka dengan membuatnya jadi lebih mahal,” jelas Bill Reinsch, mantan pejabat di Departemen Perdagangan AS.

    Ketakutan akan adanya biaya tambahan ekonomi dari tarif perdagangan Trump telah memicu aksi jual di pasar saham AS dan global yang meningkat pekan ini setelah presiden AS menolak mengesampingkan prediksi terjadinya resesi ekonomi.

    Sementara itu, firma riset Oxford Economics, menyebut dalam sebuah laporan bahwa mereka memperkirakan pertumbuhan AS untuk tahun ini akan turun dari 2,4% menjadi 2%.

    “Meskipun terjadi penurunan, kami masih memperkirakan ekonomi AS masih akan unggul selama beberapa tahun ke depan,” sebut laporan itu.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mendag meminta masyarakat utamakan pakaian produksi dalam negeri

    Mendag meminta masyarakat utamakan pakaian produksi dalam negeri

    Menteri Perdagangan Budi Santoso (kedua kanan) didampingi Ketua Umum ASENSI Susanty Widjaya (ketiga kiri) melihat produk yang dipamerkan saat acara Peluncuran Indonesia Licensing and Franchising Expo (ILFEX) 2025 di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (12/3/2025). . ANTARA FOTO/Fauzan/nz

    Mendag meminta masyarakat utamakan pakaian produksi dalam negeri
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 11:49 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meminta masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dengan mengutamakan produk dalam negeri, terlebih pada Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

    Ia mengimbau agar masyarakat tidak membeli pakaian bekas asal impor yang masuk secara ilegal.

    “Menjelang datangnya Idul Fitri, biasanya konsumsi masyarakat meningkat, baik pangan maupun sandang. Sebaiknya, masyarakat mengutamakan produk dalam negeri dan tidak membeli pakaian bekas, apalagi pakaian bekas asal impor, pakaian bekas asal impor itu ilegal dan berbahaya,” ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Semakin maraknya pakaian bekas asal impor dengan harga jual yang murah dibandingkan produk lokal, kata Budi dapat merugikan industri garmen lokal.

    Selain itu, pakaian bekas dapat berdampak pada kesehatan karena pakaian bekas berpotensi membawa penyakit dari negara asal atau mengandung cemaran seperti kapang/jamur yang dapat menimbulkan gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi, dan infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh.

    Terdapat sejumlah langkah dalam menuntaskan masalah peredaran pakaian bekas asal impor, salah satunya pengawasan yang dilakukan terhadap pakaian bekas yang masuk secara ilegal, namun tidak terkait kegiatan perdagangan pakaian bekas di dalam negeri.

    “Mengingat pakaian bekas telah dilarang impor, diperlukan sinergi dan pengawasan bersama sesuai dengan kewenangannya masing-masing, antara lain dengan Ditjen Bea dan Cukai, Bakamla TNI, Polri di pelabuhan tikus/jalur tidak resmi, termasuk peran serta pemerintah daerah,” jelas Budi.

    Budi juga mendorong industri garmen untuk bermitra dengan industri kecil dan menengah (IKM) dan bermitra bisnis dengan toko pakaian bekas dalam penggunaan produk dalam negeri (pakaian jadi).

    Selain itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengusulkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM agar mendorong pedagang pakaian bekas untuk dapat bersinergi dengan industri garmen dalam negeri dan memberikan kesempatan untuk memanfaatkan program pemerintah di sektor UMKM.

    Lebih lanjut, kewenangan pengawasan Kementerian Perdagangan melalui Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) adalah pengawasan setelah melalui kawasan pabean (post-border).

    Diperlukan sinergi dan koordinasi dengan instansi lain yang berwenang di wilayah perbatasan karena impor pakaian bekas diduga masuk melalui pelabuhan tikus.

    “Selain gencar melakukan pengawasan, Ditjen PKTN juga bersinergi dan melakukan koordinasi terkait penanganan dalam pengawasan pakaian bekas asal impor dengan K/L terkait dan aparat penegak hukum lainnya. Misalnya, pengawasan pakaian bekas oleh Polda Kalimantan Utara,” kata Budi.

    Lebih lanjut, Budi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program belanja selama Ramadhan dan Idul Fitri 2025, misalnya Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran.

    Program tersebut dijadwalkan berlangsung pada 14-30 Maret 2025. BINA Lebaran digelar secara serentak oleh anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) di 80 ribu gerai ritel pada 402 mal/pusat perbelanjaan yang berada di 24 provinsi di Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Detik-Detik Mendag Sidak Pabrik Minyakita Nakal Pelaku Sunat Takaran

    Detik-Detik Mendag Sidak Pabrik Minyakita Nakal Pelaku Sunat Takaran

    Moga menegaskan, Kemendag tengah menindaklanjuti kasus ini di pabrik barunya yang berlokasi di Karawang. Ia pun menjelaskan, dalam proses pengawasan, sanksi tidak bisa langsung dijatuhkan kepada pelaku usaha, tetapi harus melalui tahapan seperti gelar perkara, klarifikasi, dan pengumpulan barang bukti. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

  • Kami Hormati Putusan Majelis Hakim

    Kami Hormati Putusan Majelis Hakim

    loading…

    Majelis hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat menerima nota keberatan atau eksepsi kubu Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Foto: Nur Khabibi

    JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat menerima nota keberatan atau eksepsi kubu Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula.

    Tom Lembong yang merupakan mantan Menteri Perdagangan menghormati putusan sela majelis hakim. “Kami tentunya menghormati putusan majelis hakim atas eksepsi yang kami ajukan dan saya pribadi sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan,” ujar Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Dia juga memuji kecepatan majelis hakim menyampaikan putusan sela. “Jadi putusan disampaikan dalam waktu yang cukup singkat, dua hari setelah tanggapan JPU. Jadi saya mengapresiasi pengadilan bergerak secara cepat dan efisien,” katanya.

    Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak nota keberatan atau eksepsi kubu Tom Lembong.

    “Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Denni Arsan Fatrika di ruang sidang, Kamis (13/3/2025).

    “Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Thomas Trikasih Lembong berdasarkan surat dakwaan tersebut,” tambahnya.

    Diketahui, Tom Lembong didakwa telah merugikan negara sebesar Rp578 miliar dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat membacakan surat dakwaan di ruang sidang PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

    “Terdakwa Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan sejak 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara,” kata JPU.

    (jon)

  • Pengadilan Tolak Eksepsi Tom Lembong pada Kasus Korupsi Impor Gula

    Pengadilan Tolak Eksepsi Tom Lembong pada Kasus Korupsi Impor Gula

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula.

    “Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak dapat diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim, Denni Arsan Fatrika, dalam sidang yang digelar pada Kamis (13/3/2025).

    Majelis Hakim menilai keberatan eksepsi Tom Lembong tidak relevan karena sudah menyentuh materi pokok perkara. Selain itu, surat dakwaan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil karena disusun secara lengkap, cermat, dan jelas.

    “Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Thomas Trikasih Lembong berdasarkan surat dakwaan tersebut,” tegas Denni.

    Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Tom Lembong telah merugikan negara sebesar Rp578 miliar dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Dakwaan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis (6/3/2025).

    “Bahwa terdakwa Thomas Trikasih Lembong, saat menjabat sebagai menteri perdagangan Republik Indonesia sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 515,4 miliar dari total kerugian negara sebesar Rp 578,1 miliar,” ungkap JPU di persidangan.

    Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Kasus Tom Lembong ini menjadi sorotan publik karena melibatkan mantan pejabat tinggi negara dalam praktik korupsi yang berdampak luas terhadap perekonomian nasional.

  • Mendag Dorong Produk Indonesia Go Internasional Melalui IFLEX

    Mendag Dorong Produk Indonesia Go Internasional Melalui IFLEX

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong produk-produk asal Indonesia dapat dikenal dan mengembangkan sayap bisnisnya hingga ke pasar internasional.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah, yakni mendukung terselenggaranya Indonesia Licensing and Franchise Export (ILFEX) 2025.

    ILFEX 2025 akan dilaksanakan bersamaan tempat dan waktunya dengan ajang Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 pada 15-19 Oktober 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Budi mengatakan, ILFEX 2025 sejalan dengan tiga program prioritas Kemendag, yaitu pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam program Berani Inovasi Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor).

    Budi menambahkan, Kemendag berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan kewirausahaan nasional. Di antaranya melalui penguatan merek lokal dan kemitraan usaha berbasis waralaba dan lisensi.

    “Dengan potensi dan perkembangan waralaba lokal, kami berharap ILFEX 2025 dapat menjadi wadah dan sarana untuk promosi bagi berbagai konsep bisnis” papar Busan di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    “Terutama, dari merek dan produk lokal Indonesia yang dapat mendorong pengembangan kewirausahaan nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global,” sambungnya.

    Sementara, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Fajarini Puntodewi mengungkapkan, UMKM BISA Ekspor kini tidak hanya produk, tetapi termasuk jasa lisensi dan waralaba.

    ILFEX 2025 yang dinisiasi Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI) bertujuan untuk mendukung 100 lisensi merek dan produk UMKM lokal BISA Ekspor melalui jalur lisensi dan waralaba.

    “Kami menyambut baik inisiasi ini karena selaras dengan misi Kemendag, yaitu Program UMKM BISA Ekspor sehingga tak hanya produk saja yang menjadi fokus utama, tetapi juga akan menghadirkan berbagai bidang jasa khususnya jasa lisensi dan waralaba,” ujar Puntodewi.

    Di lain pihak, Ketua ASENSI Susanty menyampaikan, ILFEX 2025 bertujuan meningkatkan rasio kewirausahaan dan mendukung program pemerintah melalui jalur lisensi dan waralaba.

    “ILFEX 2025 bertujuan mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekosistem lisensi dan waralaba di Indonesia, membangkitkan semangat cinta terhadap merek lokal, memperkuat posisi merek-merek lisensi dan waralaba nasional di pasar domestik maupun internasional,” jelas Susanty terkait produk Indonesia.

  • Hormati Putusan Sela, Tom Lembong Siap Buktikan di Sidang

    Hormati Putusan Sela, Tom Lembong Siap Buktikan di Sidang

    Jakarta –

    Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tidak menerima nota keberatan atau eksepsi yang diajukan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong di kasus dugaan korupsi impor gula. Tom menghormati putusan tersebut.

    “Kami tentunya menghormati putusan majelis hakim atas eksepsi yang kami ajukan,” kata Tom Lembong usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Tom mengapresiasi majelis hakim yang memberikan putusan dua hari setelah jaksa membacakan tanggapan atas eksepsinya. Dia juga mengapresiasi hakim yang mengizinkan pihaknya menerima hasil audit perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dari jaksa pada sidang berikutnya, sebab menurutnya laporan hasil audit tersebut juga merupakan haknya.

    “Tentunya hari ini saya terutama mengapresiasi keputusan majelis hakim bahwa memang laporan audit BPKP yang terkait perkara saya harus segera disampaikan kepada kami sebagai terdakwa, supaya adil, supaya fair, supaya kami punya waktu untuk meneliti dan mempersiapkan pembelaan dan juga tentunya saksi saksi ahli terkait,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Tom mengaku masih kecewa dengan surat dakwaan jaksa. Dia mengatakan surat dakwaan itu tidak mencerminkan realita yang terjadi.

    “Tentunya kami masih tetap kecewa dengan dakwaan yang kualitasnya patut disesalkan, sekali lagi sangat sangat tidak mencerminkan secara akurat realita yang terjadi. Kami tentunya siap untuk membuktikan hal tersebut ke dalam persidangan,” ujarnya

    Tom Lembong pun didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    (yld/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Eksepsi Ditolak, Tom Lembong Hormati Putusan Hakim – Halaman all

    Eksepsi Ditolak, Tom Lembong Hormati Putusan Hakim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula eks Menteri Perdagangan Tom Lembong menghormati putusan hakim yang menolak eksepsinya di persidangan. 

    Meski begitu Tom Lembong mengatakan kecewa dengan kualitas dakwaan JPU kepada dirinya.

    “Kami menghormati putusan majelis hakim  atas eksepsi yang kami ajukan. Dan saya pribadi sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, tindak lanjut yang cepat oleh majelis hakim,” kata Tom Lembong kepada awak media setelah persidangan agenda putusan sela di PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025). 

    Ia melanjutkan putusan tersebut disampaikan dalam waktu yang cukup singkat, dua hari setelah tanggapan dari pada JPU. 

    “Jadi saya mengapresiasi pengadilan bergerak secara cepat dan efisien,” terangnya. 

    Kemudian Tom Lembong juga menyoroti majelis hakim yang ingin memenuhi permintaan pihaknya untuk melihat hasil laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau BPKP. 

    “Tentunya hari ini saya mengapresiasi keputusan majelis hakim bahwa memang laporan audit BPKP terkait perkara saya harus segera disampaikan. Supaya adil agar kami punya waktu untuk meneliti dan mempersiapkan pembelaan,” kata Tom Lembong. 

    “Tentunya kami kecewa dengan dakwaan yang kualitasnya patut disesalkan. Sekali lagi sangat tidak mencerminkan secara akurat, realita yang terjadi dan kami tentunya siap untuk membuktikan hal tersebut dalam persidangan,” tandasnya. 

    Seperti diketahui, Tom Lembong telah menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada 2015-2016.

    Selain Tom Lembong terdapat 10 orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Mereka adalah TWN selaku Direktur Utama PT AP, WN selaku Presiden Direktur PT AF, HS selaku Direktur Utama PT SUJ dan IS selaku Direktur Utama PT MSI.

    Kemudian, ada tersangka TSEP selaku Direktur PT MT, HAT selaku Direktur Utama PT BSI, ASB selaku Direktur Utama PT KTM, HFH selaku Direktur Utama PT BFF dan IS selaku Direktur PT PDSU serta CS selaku Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

    Dalam perkara ini Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar menyatakan, bahwa total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai Rp578 miliar.

    Qohar menyebut total kerugian tersebut sudah bersifat final setelah pihaknya melakukan proses audit bersama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Ini sudah fiks nyata riil, berdasarkan perhitungan kerugian negara oleh BPKP adalah Rp578.105.411.622,48 (Rp 578 miliar),” kata Qohar dalam jumpa pers, Senin (20/1/2025).

  • Kemendag Minta Klarifikasi PT ZPT Terkait Penjualan Motor Listrik – Page 3

    Kemendag Minta Klarifikasi PT ZPT Terkait Penjualan Motor Listrik – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan insentif bagi motor listrik kembali hadir pada 2025 ini. Menurut dia, aturan tersebut sedang dalam tahap finalisasi.

    Insentif ini diharapkan mampu memudahkan masyarakat untuk membeli sepeda motor listrik. Diketahui, pemerintah juga tengah berupaya untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik.

    “Pemerintah sekarang juga sedang dalam proses dan InsyaAllah akan terbit dalam waktu dekat yaitu insentif untuk motor listrik InsyaAllah dalam waktu dekat akan terbit,” kata Agus dalam Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Dia menerangkan, saat ini aturannya sudah masuk tahap finalisasi. Meski begitu, belum ada waktu pasti kapan aturan insentif motor listrik itu berlaku. “Dalam waktu dekat, ini sudah finishing up,” ungkapnya.

    Kendati demikian, Menperin Agus belum mengungkapkan berapa besaran insentif bagi pembelian motor listrik baru tersebut.

    “Masih dihitung, tapi pasti ada. Jadi untuk insentif motor listrik akan keluar dalam waktu dekat,” tegasnya.

    Dipastikan Lanjut

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan subsidi Rp 7 juta untuk motor listrik akan diperpanjang 2025. Insentif ini, kembali diberikan untuk mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

    “Subsidi (motor listrik) harusnya masih tetap,”” jelas Airlangga, disitat dari Antara, ditulis Minggu, 9 Februari 2025. 

    Sementara itu, ketika ditanya terkait kemungkinan keberlanjutan subsidi motor listrik dengan mempertimbangkan kondisi fiskal saat ini. Airlangga menyatakan, program tersebut sudah mendapatkan persetujuan pemerintah sehingga tidak akan mengganggu program lain.

    “Mungkin (untuk diperpanjang), karena sudah setuju semua. Jadi program tidak terganggu,” ujarnya.