Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • 66 Distributor dan Pengecer Minyakita Langgar Aturan, Izin Terancam Dicabut – Page 3

    66 Distributor dan Pengecer Minyakita Langgar Aturan, Izin Terancam Dicabut – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggencarkan pengawasan distribusi minyak goreng Minyakita untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, terutama saat Ramadan dan menjelang Idulfitri 2025. Pada November 2024 hingga 12 Maret 2025, Kemendag telah mengawasi 316 pelaku usaha di 23 provinsi.

    “Dari hasil pengawasan tersebut, sebanyak 66 pelaku usaha di tingkat distributor dan pengecer terbukti melanggar aturan dan telah dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kemendag, Moga Simatupang, dalam keterangan tertulis, Selasa (18/3/2025).

    Beberapa modus pelanggaran yang ditemukan antara lain penjualan Minyakita di atas domestic price obligation (DPO) dan harga eceran tertinggi (HET).

    “Selain itu juga penjualan Minyakita antar-pengecer, bukan langsung ke konsumen akhir, yang memperpanjang rantai distribusi sehingga harga di tingkat konsumen melebihi HET; serta tidak adanya pembatasan penjualan oleh pengecer yang menyebabkan distribusi Minyakita tidak merata,” sambung Moga.

    Modus pelanggaran lainnya meliputi pelaku usaha yang tidak memiliki tanda daftar gudang (TDG) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) perdagangan yang sesuai. Kemudian, pelaku usaha yang tidak memberikan data dan informasi kepada petugas pengawas. Berikutnya, pelaku usaha yang mengemas atau memproduksi Minyakita dengan volume yang lebih sedikit dari takaran yang tertera pada label kemasan.

    Selanjutnya, apabila ditemukan kembali melanggar, maka sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, produsen/repacker yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi lanjutan setelah teguran tertulis, berupa penarikan barang dari distribusi.

    Jika masih terus melanggar, sanksi dapat ditingkatkan menjadi penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, dan/atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

  • Siap-Siap! RI Bakal Kedatangan 200 Ribu Ton Gula Mentah Impor

    Siap-Siap! RI Bakal Kedatangan 200 Ribu Ton Gula Mentah Impor

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah telah mengeluarkan izin impor 200 ribu ton gula kristal mentah (GKM) atau raw sugar sebagai bagian dari cadangan pangan nasional. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengonfirmasi, izin tersebut telah diterbitkan dan impor sedang dalam proses.

    Adapun untuk asal impornya, Budi menyebut India, Brasil, hingga Amerika Latin yang akan memasok 200 ribu ton GKM ke Indonesia.

    “Sudah keluar izinnya. Seingat saya, kemarin dari India, Brasil, dan Amerika Latin. Izinnya sudah lama terbit, sejak neraca komoditas selesai,” kata Budi saat ditemui di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2025).

    Meskipun izin impor telah diberikan, Budi belum bisa mengungkapkan secara rinci berapa kuota impor dari masing-masing negara. Ia hanya menegaskan, proses pengiriman gula saat ini sedang berlangsung.

    “Sekarang sedang diproses, nanti dicek lagi sudah sampai di mana, karena ada tahap-tahap yang harus dilalui,” ujarnya.

    Foto: Gula kristal mentah (raw sugar) impor (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Gula kristal mentah (raw sugar) impor (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    Alasan Dibukanya Impor Gula

    Keputusan impor gula diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 12 Februari 2025 lalu. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menjelaskan, impor dilakukan bukan karena kekurangan produksi, tetapi untuk menjaga stok cadangan pangan pemerintah (CPP), terutama menjelang Ramadan dan Lebaran.

    “Importasi bukan dalam bentuk GKP (gula kristal putih), tidak langsung begitu. Yang jadi catatan adalah importasi yang dilakukan ini hanya untuk CPP. Kita mau menaikkan stok level yang dipegang pemerintah. Bukan karena kekurangan produksi, karena kita masih cukup sekitar 4 sampai 5 bulan. Namun kita tidak boleh ambil risiko untuk CPP,” jelas Arief dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).

    Dia juga menyoroti kenaikan harga gula yang mulai berpengaruh terhadap inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga gula berkontribusi sebesar 1,4% terhadap inflasi nasional.

    “Kita bicara untuk peningkatan CPP, karena CPP gula ini perlu. Tadi harga gula dilaporkan BPS, harganya mulai bergerak naik. Sehingga kita semua memerlukan tambahan berupa raw sugar yang nanti akan diproses untuk CPP,” tambahnya.

    Sebagai catatan, pada Desember 2024 lalu Zulhas mengatakan, mulai tahun 2025 Indonesia tidak akan mengimpor beras konsumsi, gula konsumsi, garam konsumsi, dan jagung untuk pakan ternak.

    Saat itu, Zulhas optimistis produksi pangan nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Misalnya, produksi beras 2025 diproyeksikan mencapai 32 juta ton dengan kebutuhan 31 juta ton. Hal serupa berlaku untuk jagung dan garam, yang diprediksi mengalami surplus.

    Namun, realitas di lapangan membuat pemerintah harus menyesuaikan kebijakan. Keputusan impor gula ini menunjukkan ketahanan pangan nasional masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan stok pangan di tengah meningkatnya permintaan.

    (wur)

  • Data BPS RI Masih Impor Beras, Mendag Mengelak

    Data BPS RI Masih Impor Beras, Mendag Mengelak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan pemerintah tidak membuka keran importasi beras konsumsi sepanjang 2025.

    Hal ini merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan Indonesia masih melakukan importasi komoditas beras hingga Februari 2025.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso (Busan) menyebut importasi beras itu diperuntukkan untuk beras industri dan bukan beras konsumsi.

    “Nggak ada impor [beras konsumsi]. Kan sudah ditetapkan dalam neraca komoditas nggak ada impor beras,” kata Budi seusai meninjau harga pangan di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Lebih lanjut, Budi menegaskan volume importasi beras di tahun ini juga bukan merupakan sisa kuota impor beras di tahun lalu.

    Dia menambahkan bahwa pemerintah melalui Kemendag juga tidak memberikan persetujuan izin impor beras di tahun ini. 

    “Nggak, nggak. Sampai sekarang nggak ada. Kan di neraca komoditas sudah ditetapkan nggak impor,” terangnya.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap Indonesia masih melakukan importasi komoditas beras hingga Februari 2025, meski volume impor beras pada awal 2025 turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Merujuk data BPS, Indonesia pada Januari—Februari 2025 masih mendatangkan beras dari luar negeri sebanyak 95.943 ton atau turun 89,1% dibanding Januari—Februari 2024 yang tercatat sebanyak 880.818 ton.

    “Impor beras di Januari-Februari 2025 jauh lebih rendah dibanding tahun lalu, ini mungkin terkait dengan ketersediaan suplai beras di domestik,” kata Kepala BPS Amalia Widyasanti dalam Rilis BPS, Senin (17/3/2025).

    Secara keseluruhan, sebanyak 95.943 ton beras itu di antaranya berasal dari Myanmar, Thailand, Vietnam, dan India. Secara terperinci, impor beras dari Myanmar sebanyak 16.820 ton, Thailand 17.584 ton, Vietnam 17.870 ton, dan India 26.784 ton.

  • Harga Cabai Masih Mahal Jelang Lebaran, Mendag Bongkar Biang Keroknya – Page 3

    Harga Cabai Masih Mahal Jelang Lebaran, Mendag Bongkar Biang Keroknya – Page 3

    Sementara itu, terjadi sedikit kenaikan pada harga beras medium.

    “Tadi ada kenaikan sedikit, tetapi kan ada SPHB. SPHB kan ini untuk intervensi pasar yang harganya standar Rp12.500 per kilo ya, jadi bisa kita atasi untuk harganya,” Budi merinci.

     

    Harga Cabai Rawit Merah Tembus Hampir Rp 150 ribu per kg saat Ramadan 2025

    Harga komoditas pangan saat Ramadan sebagian masih mengalami kenaikan, misalnya untuk beras, bawang putih, hingga komoditas cabai yang tembus di atas Rp 100.000 per kg.

    Dikutip dari Panel Harga Badan Pangan, Kamis (6/3/2025), harga beras di sejumlah daerah mengalami kenaikan di atas Harga Acuan Penjualan (HAP), misalnya di Papua Barat di kisaran Rp 18.556 per kg, Papua Tengah Rp 18.417 per kg.

    Kemudian, untuk Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Papua Barat Daya, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Maluku, Bali, Riau, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, harga beras dijual di kisaran Rp 16.200 – Rp 17.940 per kg.

     

  • Mendag: Harga Daging Ayam, Sapi dan Telur Stabil – Page 3

    Mendag: Harga Daging Ayam, Sapi dan Telur Stabil – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan bahwa harga pangan di pasar tradisional terkendali menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025. Saat ini kondisi pasokan sejumlah pangan stabil sehingga tidak mendongkrak harga.

    Hal itu disampaikan Budi Santoso usai meninjau Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Selasa (18 /3/2025).

    Sejumlah harga-harga pangan yang terkendali ini mencakup daging ayam, daging sapi, hingga telur ayam dan minyak goreng.

    “Harga daging ayam tadi Rp 35.000, dari acuannya Rp 40.000, jadi harganya normal ya di bawah harga acuan.Kemudian daging sapi juga di bawah harga acuan Rp 140.000, tadi harganya Rp 135.000,” ungkap Budi kepada media di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Sementara itu, terjadi sedikit kenaikan pada harga beras medium.

    “Tadi ada kenaikan sedikit, tetapi kan ada SPHB. SPHB kan ini untuk intervensi pasar yang harganya standar Rp 12.500 per kilo ya, jadi bisa kita atasi untuk harganya,” Budi merinci.

    Sementara itu, harga telur ayam juga stabil di kisaran Rp 27.000 per kilo, dari harga acuan Rp 30.000. Adapun harga MinyaKita yang sesuai dengan HET sebesar Rp 15.700.

    “Jadi harga terkendali, pasokan stabil. Kita jaga terus sampai lebaran ini. Tidak perlu khawatir ya Pemerintah akan selalu menjaga stabilisasi harga,” imbuhnya.

    Harga Cabai Naik

    Namun, Mendag Budi melihat, harga cabai masih tinggi di sejumlah daerah.

    Kondisi ini mengingat faktor cuaca yang belum cukup mendukung kualitas cabai.

    “Masih sedikit (tinggi) ya harganya. Tadi kami komunikasi dengan petani di Kediri dimana harga cabai hari ini per kilo Rp83.000. Ini terjadi karena kan kemarin sempat turun terus naik lagi pasokannya, karena hujan dan sebagainya yang kurang bagus untuk panen cabai,” jelas Mendag Budi.

    “Memang harga cabai ini naik turun ya, mudah-mudahan sih nanti kalau cuaca ada bagus, hasil panennya juga bagus… apalagi ini sudah dekat lebaran,” tuturnya.

  • Mendag Tinjau Harga Pangan, Daging Sapi Rp135.000 per Kilogram di Bawah HAP

    Mendag Tinjau Harga Pangan, Daging Sapi Rp135.000 per Kilogram di Bawah HAP

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeklaim harga pangan pokok terjangkau di hari ke-18 Ramadan, termasuk harga daging sapi murni yang dibanderol Rp135.000 per kilogram di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa daging sapi di Pasar Senen dibanderol di harga Rp135.000 per kilogram. Harganya berbeda tipis dari harga acuan penjualan (HAP) nasional harga daging sapi murni yang dibanderol Rp140.000 per kilogram.

    “Kemudian daging sapi juga di bawah harga acuan Rp140.000 [per kilogram], tadi harganya Rp135.000 [per kilogram],” kata Budi seusai meninjau harga pangan di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Sementara itu, harga daging ayam dipatok Rp35.000 per kilogram dari HAP nasional yang di level Rp40.000 per kilogram. “Jadi [daging ayam] harganya normal, ya, di bawah harga acuan,” imbuhnya.

    Budi juga mengungkap bahwa penurunan harga telur ayam dibanderol Rp27.000 per kilogram. Adapun, HAP nasional untuk komoditas ini adalah Rp30.000 per kilogram.

    Dia juga meninjau harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dibanderol harga normal, yakni Rp12.500 per kilogram. Dia menyebut kehadiran beras SPHP untuk mengintervensi harga beras di pasar.

    Selain itu, harga minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah, Minyakita di Pasar Senen juga dibanderol sesuai harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter.

    Kendati demikian, Budi mengungkap harga cabai rawit masih mahal atau tembus di kisaran Rp100.000–Rp110.000 per kilogram. Padahal, HAP cabai rawit adalah Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

    Meski begitu, Budi mengeklaim bahwa harga cabai di sentra pemasokan sudah berangsur turun di Kediri, Jawa Timur. “Tadi kami komunikasi dengan petani Kediri, di sana hari ini Rp83.000 [per kilogram],” ungkapnya.

    Budi mengungkap harga aneka cabai yang mengalami fluktuasi disebabkan pasokan komoditas ini dipicu faktor cuaca untuk panen cabai.

    “Memang ini cabai ini naik turun, mudah-mudahan sih nanti kalau itu ada bagus hasil panennya juga bagus. Apalagi ini sudah mendekati lebaran sudah segera turun,” terangnya.

    Namun, Budi menegaskan bahwa harga kebutuhan pangan pokok di pasar terjangkau. “Harga-harga terjangkau dan pasokan terjamin. Jadi tidak perlu khawatir, pemerintah akan selalu menjaga, setidaknya selisih harga dan pasokan kebutuhan pokok menjelang lebaran,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Budi mengungkap bahwa Kemendag harus rutin mengecek harga pasokan seiring mendekati momentum perayaan Hari Raya Idulfitri atau Lebaran. Dia berharap, langkah ini dilakukan untuk menjaga harga bahan pokok terjangkau dan pasokan terjamin.

    “Kami akan terus melakukan pemantauan, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di daerah kita bekerja sama dengan Satgas Pangan, kemudian pemerintahan daerah,” ujarnya.

    Menyitir Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (18/3/2025) pukul 07.55 WIB, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen dibanderol Rp15.444 per kilogram secara nasional.

    Sementara itu, harga rata-rata beras medium seharga Rp13.607 per kilogram. Sedangkan harga rata-rata beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dibanderol Rp12.555 per kilogram.

    Kemudian, harga rata-rata cabai rawit merah dipatok Rp85.463 per kilogram. Untuk rata-rata harga cabai merah keriting dan cabai merah besar masing-masing dipatok adalah Rp48.241 per kilogram dan Rp47.479 per kilogram.

    Panel Harga Bapanas juga menunjukkan harga rata-rata daging ayam ras dipatok Rp35.647 per kilogram atau berada di bawah HAP di level Rp40.000 per kilogram. Sedangkan harga telur ayam ras dibanderol Rp29.665 per kilogram.

  • Tinjau Pasar Senen, Mendag Budi Pastikan Harga Pangan Terkendali – Page 3

    Tinjau Pasar Senen, Mendag Budi Pastikan Harga Pangan Terkendali – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meninjau pasokan pangan dan juga stabilitas harga pangan menjelang hari raya Idul Fitri 2025. Pada hari ini, Mendag Budi meninjau harga pangan di Pasar Senen, Jakarta Pusat.

    Mendag Budi Santoso mengungkapkan, hasil pantauannya menunjukkan harga pangan terkendali dan pasokan terpantau stabil.

    “Jadi harga terkendali, pasokan stabil. Kita jaga terus sampai lebaran ini. Tidak perlu khawatir ya. Pemerintah akan selalu menjaga stabilisasi harga,” ujar Mendag Budi Santoso kepada media di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Harga-harga pangan yang terkendali ini mencakup daging ayam, daging sapi, hingga telur ayam dan minyak goreng.

    “Harga daging ayam tadi Rp 35.000, dari acuannya Rp 40.000, jadi harganya normal ya di bawah harga acuan. Kemudian daging sapi juga di bawah harga acuan Rp 140.000, tadi harganya Rp 135.000,” Budi merinci.

    Sementara itu, terjadi sedikit kenaikan pada harga beras medium.

    “Tadi ada kenaikan sedikit, tetapi kan ada SPHB. SPHB kan ini untuk intervensi pasar yang harganya standar Rp 12.500 per kilo ya, jadi bisa kita atasi untuk harganya,” Budi menjelaskan.

    Sementara itu, harga telur ayam juga stabil di kisaran Rp 27.000 per kilo, dari harga acuan Rp 30.000. Adapun harga MinyaKita yang sesuai dengan HET sebesar Rp 15.700.

    Harga Cabai

    Namun, Mendag Budi melihat, harga cabai masih tinggi di sejumlah daerah. Kondisi ini mengingat faktor cuaca yang belum cukup mendukung kualitas cabai.

    “Masih sedikit (tinggi) ya harganya. Tadi kami komunikasi dengan petani di Kediri dimana harga cabai hari ini per kilo Rp 83.000. Ini terjadi karena kan kemarin sempat turun terus naik lagi pasokannya, karena hujan dan sebagainya yang kurang bagus untuk panen cabai,” jelas Mendag Budi.

    “Memang harga cabai ini naik turun ya, mudah-mudahan sih nanti kalau cuaca ada bagus, hasil panennya juga bagus… apalagi ini sudah dekat lebaran,” tuturnya.

  • Profil Dirdik Jampidsus Abdul Qohar, Ungkap Kasus Tom Lembong hingga Suap 3 Hakim PN Surabaya

    Profil Dirdik Jampidsus Abdul Qohar, Ungkap Kasus Tom Lembong hingga Suap 3 Hakim PN Surabaya

    loading…

    Dirdik Jampidsus Abdul Qohar kini memimpin para penyidik pidsus Kejagung dalam pengusutan berbagai kasus korupsi. Foto/Dok. SindoNews

    JAKARTA – Jaksa Abdul Qohar kini memimpin para penyidik pidana khusus (pidsus) Kejagung dalam pengusutan berbagai kasus korupsi. Saat ini posisinya sebagai direktur penyidikan pada Jampidsus atau dirdik Jampidsus.

    Selama menjadi dirdik Jampidsus, telah banyak kasus korupsi besar yang berhasil diungkap. Mulai kasus impor gula yang menjerat eks Menteri Perdagangan Tom Lembong hingga suap tiga hakim PN Surabaya .

    Dalam kasus Tom Lembong, Abdul Qohar mengatakan penetapan seseorang menjadi tersangka tak harus menerima duit hasil korupsi. Karena kebijakan yang dikeluarkan eks mendag saat itu mengakibatkan terjadinya kerugian negara terkait impor gula.

    “Ya inilah (aliran dana) yang sedang kita dalami, karena untuk menetapkan sebagai tersangka ini kan tidak harus seseorang itu mendapat aliran dana,” kata Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).

    Qohar membeberkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya, dalam dua pasal itu dijelaskan bahwa korupsi tidak hanya soal memperkaya diri sendiri.

    “Artinya di dalam dua pasal ini, seseorang tidak harus mendapatkan keuntungan. Ketika memenuhi unsur bahwa dia salah satunya menguntungkan orang lain atau korporasi, akibat perbuatan melawan hukum, akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, karena jabatannya, dia bisa dimintai pertanggungjawaban pidana,” paparnya.

    Selain itu, Abdul Qohar bersama jajaran penyidik Jampidsus berhasil menangkap sejumlah hakim PN Surabaya, dan eks pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricard terkait kasus suap dan gratifikasi yang menjerat terpidana Ronald Tannur.

    Abdul Qohar mengatakan, ibunda Ronald Tannur yakni Meirizka terbukti telah bersekongkol dengan kuasa hukum Ronald, Lisa Rachmat, untuk menyuap para hakim PN Surabaya yang kini ketiga hakim tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

    “Tersangka MW, ibu Ronald, awalnya menghubung LR (Lisa Rachmat) untuk minta yang bersangkutan bersedia menjadi kuasa hukum Ronald Tannur. Lalu LR bertemu dengan tersangka MW di kafe Excelso Surabaya untuk membicarakan peristiwa Ronald,” katanya pada Senin, 4 Desember 2024.

    Lisa menjadi tangan kanan Meirizka sebagai penyambung duit suap untuk hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Meirizka kemudian memberikan uang permulaan senilai Rp 1,5 miliar kepada Lisa. Pengacara itu lalu mengurus semua proses hukum untuk meloloskan Ronald Tannur dari hukuman penjara. Adapun uang haram ini digelontorkan secara bertahap selama proses persidangan perkara itu di PN Surabaya.

    Tak berhenti sampai di situ, pengembangan penyidikan juga menjerat mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar. Zarof ditetapkan sebagai tersangka karena perannya sebagai penghubung antara pengacara Ronald dan hakim agung untuk penanganan perkara kasasi di Mahkamah Agung.

    Abdul Qohar dilantik menjadi dirdik Jampidsus pada 29 Agustus 2024. Sebelumnya dia menjabat direktur penuntutan pada Jampidsus Kejagung. Abdul Qohar pernah menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo pada 18 Oktober 2017. Ia juga sempat menjabat sebagai Wakajati Nusa Tenggara Barat.

    (poe)

  • APNI Minta Revisi Rencana Kenaikan Tarif Royalti Mineral Pertambangan

    APNI Minta Revisi Rencana Kenaikan Tarif Royalti Mineral Pertambangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengumpulkan berbagai masukan dari penambang hingga industri pengolahan dan pemurnian atau smelter mineral terkait dengan permohonan revisi rencana aturan kenaikan tarif royalti mineral pertambangan. 

    Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan pelaku usaha telah mengumpulkan berbagai masukan dari pihaknya yang menilai rencana kenaikan tarif royalti pertambangan amat memberatkan. 

    “Hari ini juga surat akan kita layangkan ke Kementerian ESDM, Kemendag, Kemenkeu, Kemenperin, Kementerian Investasi, Kemenko Ekonomi, Komisi XII, DEN, ada sekitar 12 tembusan sekaligus. Dirjen Minerba hari ini sudah menunggu surat kita, malam akan saya kirimkan, daripada keburu deal,” ujarnya, dalam diskusi Wacana Kenaikan Tarif Royalti Pertambangan, Senin (17/3/2025). 

    Menurutnya, tarif royalti tidak realistis dan progresif karena kenaikan tarif royalti untuk bijih nikel sebesar 14% hingga 19% dan produk olahan (FeNi/NP) sebesar 5% hingga 7% sehingga dinilai tidak mempertimbangkan kondisi riil industri. 

    Terlebih, saat ini harga nikel global terus mengalami penurunan sehingga beban royalti yang meningkat justru menggerus margin usaha yang sudah tipis.

    Ditambah lagi, biaya operasional yang melonjak akibat kenaikan harga biosolar B40, upah minimum (UMR) yang naik sekitar 6,5%), PPN 12%, dan kewajiban DHE ekspor 100% selama 12 bulan.

    Dia menilai hal ini juga berdampak pada industri smelter. Padahal, investasi smelter yang padat modal dan risiko tinggi juga memakan biaya pembangunan mencapai US$1,5 miliar hingga Rp2 miliar per smelter, belum termasuk biaya reklamasi, PNBP, PPM, dan pajak global (Global Minimum Tax) sebesar 15%. 

    Meidy meminta kebijakan tarif royalti yang progresif, realistis, dan berkeadilan dengan mempertimbangkan formula penyesuaian tarif berdasarkan harga komoditas sehingga royalti meningkat hanya ketika harga nikel di atas level tertentu. 

    Kemudian, insentif fiskal untuk smelter, seperti penurunan tarif royalti bagi perusahaan yang telah berinvestasi di hilir.

    “Meninjau ulang skema pajak dan iuran untuk menghindari tumpang-tindih kewajiban (PPN, PPh, PNBP, GST) dan revisi formula HPM bijih nikel untuk memperhitungkan kandungan mineral besi dan kobalt

    Meidy juga berharap pemerintah membuka ruang dialog bersama dengan asosiasi dan pelaku usaha untuk  menyusun skema win-win solution. 

    “Sebagai bentuk komitmen, kami siap menyertakan data teknis dan analisis finansial untuk mendukung usulan penyesuaian kebijakan ini,” terangnya. 

    Ketua Umum APNI Nanan Soekarna berpendapat kenaikan tarif royalti mineral pertambangan juga akan berdampak pada industri pengolahan nikel juga mengaku terancam. 

    “Tadi semua keberatan, mereka penambang yang sudah perhitungkan, jadi berat, belum karena DHE di tahan, kita berharap bisa jadi masukan ke pemerintah untuk jadi pertimbangan,” kata Nanan. 

  • Airlangga: Optimisme Pelaku Ritel Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    Airlangga: Optimisme Pelaku Ritel Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – UMKM terus menjadi penggerak utama perekonomian nasional, menyumbang lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja.

    Dengan lebih dari 64 juta unit usaha yang mencakup 99?ri seluruh bisnis di Indonesia, optimalisasi UMKM menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.

    Selain dukungan dari pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program, sektor swasta juga berperan aktif dalam memajukan UMKM.

    Salah satu inisiatif yang menonjol adalah Sampoerna Retail Community (SRC), yang kini telah bermitra dengan 250 ribu pelaku usaha ritel. Kehadiran SRC diharapkan menjadi kekuatan baru dalam memperkuat sektor ritel Indonesia.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam acara SRC – The Big Idea Forum yang bertajuk Pahlawan Ekonomi Bangsa: Kekuatan UMKM untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8%, menegaskan bahwa optimisme para pelaku ritel sangat penting bagi perekonomian nasional.

    “Kenapa optimisme ini penting? Karena pasar domestik Indonesia memiliki resiliensi yang kuat,” ujarnya, Senin (17/3/2025).

    Airlangga menambahkan bahwa sektor konsumsi masih menjadi pilar utama perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 52?ri total PDB.

    Daya tahan pasar domestik ini juga menjadi faktor utama yang menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

    Sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM, pemerintah terus memperluas akses pembiayaan, salah satunya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Pada 2025, alokasi KUR akan mencapai Rp300 triliun, terutama untuk sektor perdagangan.

    Selain itu, pemerintah juga mendorong mitra produksi SRC agar dapat memperkuat industri manufaktur serta meningkatkan pelatihan bagi para wirausahawan di Tanah Air.

    Dalam kesempatan yang sama, Airlangga turut mengapresiasi kerja sama antara PT SRC Indonesia Sembilan dengan BRI, Bulog, Pos Indonesia, dan Telkomsel.

    Kolaborasi ini diharapkan dapat mempermudah penyediaan paket hemat bagi masyarakat menjelang Idulfitri.

    Ke depan, digitalisasi menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan UMKM. Perluasan sistem pembayaran digital diyakini akan meningkatkan efisiensi serta daya saing pelaku usaha kecil dan menengah.

    Dengan upaya ini, diharapkan UMKM dapat semakin berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dalam satu dekade mendatang.

    Menutup sambutannya, Airlangga menyampaikan optimisme terkait target pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Jumlah toko ritel di Amerika setara dengan 250 ribu SRC saat ini. Kita punya hampir 4 juta ritel, dan jika semua naik kelas, target pertumbuhan 8% yang dicanangkan Presiden bisa kita capai pada 2028-2029,” pungkasnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, CEO Philip Morris International Jacek Olczak, Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk Ivan Cahyadi, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.