Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Geliat Distributor Usai iPhone 16 Series Kantongi Sertifikasi Komdigi

    Geliat Distributor Usai iPhone 16 Series Kantongi Sertifikasi Komdigi

    Jakarta –

    Setelah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan sertifikasi postel untuk PT Apple Indonesia, sejumlah distributor resmi Apple di Tanah Air mulai bersiap memasarkan iPhone 16. Bisa jadi buat HP lebaran?

    Berdasarkan pantauan di situs resmi Blibli.com dan HelloStore.id, promosi iPhone 16 kembali muncul setelah sempat ditampilkan sekitar enam bulan lalu, saat perangkat ini pertama kali dirilis secara global. Namun, hingga kini belum ada informasi lebih lanjut di kedua situs tersebut.

    Adapun biasanya, mitra resmi Apple di Indonesia ini menawarkan berbagai promo menarik, seperti promo yang sangat menguntungkan untuk pelanggan berbentuk perlindungan ekstra 12 bulan yang tidak dimiliki oleh Partner Apple lainnya dan skema cicilan untuk para pecinta produk Apple.

    Awalnya, baru tiga iPhone yang mengantongi restu Komdigi, yakni iPhone 16 Plus (A3290), iPhone 16 Pro (A3293) dan iPhone 16 Pro Max (A3296). Sementara iPhone 16 dan 16e sempat belum muncul.

    Namun kepada detikINET, Menkomdigi Meutya Hafid memastikan bahwa pada saat ini, seluruh varian iPhone 16 Series sudah mendapatkan sertifikasi sehingga siap untuk diedarkan di pasar Indonesia.

    Sertifikasi untuk iPhone telah diterbitkan Kemkomdigi, A3293 iPhone 16 Pro, A3290 iPhone 16 Plus, A3296 iPhone 16 Pro Max, A3287 iPhone 16, A3409 iPhone 16e,” sebut Meutya dalam pesan singkat.

    “Dari kita sudah terbit semua untuk PT Apple Indonesia. Dengan demikian tipe-tipe tersebut sudah dapat beredar di Indonesia,” lanjut Menkomdigi.

    Meski belum ada kepastian kapan iPhone 16 Series akan resmi dijual di Indonesia, Apple kini telah memenuhi dua syarat utama untuk pemasaran, yaitu Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan sertifikasi postel. Dengan ini, harapan konsumen untuk segera memiliki iPhone 16 semakin terbuka.

    Namun, menurut Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, Apple masih harus menyelesaikan beberapa persyaratan tambahan. Salah satunya adalah memperoleh Tanda Pendaftaran Produk Impor (TPPI) agar bisa mendapatkan nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) dari Central Equipment Identity Register (CEIR). Sertifikasi ini juga menjadi syarat bagi Apple untuk memperoleh izin impor dari Kementerian Perdagangan.

    Sebelumnya, pada 7 Maret 2025, Apple telah mengantongi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan nilai 40% dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Proses sertifikasi Postel yang menjadi syarat terakhir dari Komdigi juga telah rampung.

    Perjalanan iPhone 16 Series menuju pasar Indonesia memang tak mudah. Sebelumnya, Apple sempat terhambat karena belum memenuhi komitmen investasi periode 2020-2023.

    Namun, setelah negosiasi panjang dengan pemerintah Indonesia, Apple akhirnya menyepakati investasi senilai USD 160 juta untuk membangun fasilitas riset dan inovasi di Tanah Air. Kesepakatan ini membuka jalan bagi penerbitan sertifikat TKDN dan Postel yang dinanti-nanti.

    “Kami senang bisa memperluas investasi di Indonesia dan membawa produk inovatif kami, termasuk iPhone 16 Series, ke konsumen di sini,” kata perwakilan Apple dalam keterangan resmi beberapa waktu lalu.

    (agt/fay)

  • Terungkap Modus SPBU Nakal di Bogor: Akali Takaran dari HP

    Terungkap Modus SPBU Nakal di Bogor: Akali Takaran dari HP

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkap modus curang pengusaha SPBU dalam mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak (BBM). Modus ini dilakukan dengan menambahkan perangkat elektronik pada dispenser SPBU di mana melalui perangkat itu takaran BBM bisa dikendalikan melalui handphone.

    Hal tersebut diungkapkan Budi saat melakukan penyegelan SPBU 34.167.12 di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor pada Rabu (19/3/2025). Hadir dalam penyegelan tersebut, Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigadir Jenderal Polisi Nunung Syaifuddin, Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

    “Ditemukan ada kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha SPBU ini dengan memasang perangkat elektronik, yang saya pikir ini bentuknya baru. Jadi perangkat elektronik dipasang pada kabel, disambungkan di pompa ukur, kemudian dibawa ke ruangan yang jauh. Jadi pengurangan atau pengoperasionalannya bisa difungsikan dengan handphone,” katanya.

    Ia mengatakan, ada 4 dispenser SPBU yang digunakan untuk mengakali takaran BBM Pertalite dan Pertamax. BBM yang dikurangi sebesar 750 ml per 20 liter. Dari hitungannya, kerugian per tahun yang dialami masyarakat yang membeli BBM di SPBU mencapai Rp 3,4 miliar.

    “Jadi dengan perangkat elektronik ini maka takaran bensin itu berkurang rata-rata -4% atau setiap 20 liter itu berkurang 750 ml. Sehingga konsumen atau masyarakat dirugikan kira-kira Rp 3,4 miliar dalam setahun,” katanya.

    Lebih lanjut, Budi meminta kepada para pengusaha SPBU agar tidak melakukan praktik-praktik curang yang dapat merugikan masyarakat. Budi mengatakan, pemerintah akan menindak tegas setiap pelanggaran tersebut. Ia juga mengajak peran aktif masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya praktik curang di SPBU.

    “SPBU ini melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Meteorologi Ilegal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemerintah akan tegas untuk melakukan tindakan setiap pelanggaran oleh pengusaha khususnya berkaitan dengan SPBU,” katanya.

    Ditempat yang sama,Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigadir Jenderal Polisi Nunung Syaifuddinmenyampaikan, dari hasil pemeriksaan awal terhadap terduga pelaku kecurangan pada kasus ini diketahui praktik ini berjalan selama dua bulan. Namun, berdasarkan pengecekan lebih lanjut, ia menduga praktik ini memang sengaja direncanakan sejak awal SPBU berdiri.

    “Dari pengecekan dengan Pak Menteri beserta tim, kalau melihat kabel yang tersambung dari mesin pompa ke dalam gudang, tidak mungkin baru dua bulan. Kenapa? Karena tidak ada bekas bongkaran baru untuk penyambungan kabel,” katanya.

    “Artinya kegiatan ini sudah dipersiapkan dari awal. Kecurangan ini memang sudah diniati sejak SPBU ini dioperasionalkan atau berdiri. Walaupun pengakuan calon tersangka ini baru dua bulan Pak Menteri,” tambahnya.

    (acd/acd)

  • SPBU Pertamina Curang Terbongkar Lagi, Kerugian Capai Rp 3,4 Miliar – Page 3

    SPBU Pertamina Curang Terbongkar Lagi, Kerugian Capai Rp 3,4 Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perdagangan (Kemendag), bersama Bareskrim Polri pada Rabu (19/3) menggelar ekspos bersama terhadap SPBU yang didapati melakukan kecurangan pada takaran bensin di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Kerugian tahunan akibat tindakan kecurangan tersebut diperkirakan mencapai Rp 3,4 miliar.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, temuan kecurangan itu berasal dari aduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Polri, dan didalami bersama dengan Kemendag serta pemerintah daerah.

    Budi merinci, kecurangan iru dilakukan oknum pengusaha SPBU dengan memasang perangkat elektronik yang tersambung dengan kabel yang disambungkan di l pompa ukur serta menggunakan sistem remote.

    “Jadi pengurangan atau pengoperasionalan ini bisa dilakukan dengan sistem remote yang difungsikan dengan handphone. Jadi nanti ada aplikasi yang ada di handphone itu bisa dipungsikan, kapan takaran ini akan berkurang atau berfungsi atau kapan tidak berfungsi,” ungkap Mendag Budi di SPBU Cijujung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/3/2025).

    “Jadi dengan perangkat elektronik ini maka takaran bensin itu rata-rata berkurang 4 persen atau setiap 20 liter berkurang 750 mililiter, sehingga konsumen atau masyarakat dirugikan. Kira-kira dalam setahun rugi Rp 3,4 miliar,” bebernya.

    Diproses Polisi

    Budi menyampaikan, SPBU tersebut kini telah disita dan akan ditinjau lebih lanjut oleh kepolisian.

    “Kami menghimbau kepada pengusaha SPBU Pertamina yang berkaitan dengan takaran, ukuran dan alat timbangan agar tidak melakukan praktek seperti ini lagi,” tuturnya.

    “Karena tindakan ini merugikan masyarakat, merugikan konsumen dan pemerintah akan bertindak tegas setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha,” ucap Budi.

     

  • RI Pasang Kuda-kuda Hadapi Dampak Kebijakan Impor-Ekspor AS

    RI Pasang Kuda-kuda Hadapi Dampak Kebijakan Impor-Ekspor AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah dalam menghadapi kebijakan impor Amerika Serikat. Kendati tidak terlalu berdampak, Indonesia terus melakukan pertemuan guna memperkuat hubungan perdagangan Indonesia – Amerika Serikat.

    Diketahui Trump saat ini menerapkan tarif tinggi bagi sejumlah produk yang masuk ke AS. Besaran tarif beragam mulai dari 25%. Terbaru, Trump mengancam akan mengenakan tarif 200% untuk produk minuman keras.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut bahwa Presiden AS Trump tengah melihat negara yang menjadi penyumbang defisit terbesar bagi Negeri Paman Sam. Adapun Indonesia menempati urutan ke-15.

    Dengan kondisi tersebut, Budi meyakini posisi Indonesia masih cukup aman. Pemerintah juga terus memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dengan menyambangi kedutaan besar AS beberapa waktu lalu. Dari kunjungan tersebut, Kemendag mendapat informasi penting terkait dengan kebijakan impor tarif AS.

    “Dubes AS sudah ngasih kisi-kisi negara, kira-kira kenapa negara lain harus dikenakan, penyebabnya apa sudah dikasih kisi-kisi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Budi mengungkap bahwa Indonesia harus terus menjaga hubungan perdagangan dengan Amerika agar terjalin baik.  Dia menambahkan, pemerintah juga harus mengantisipasi terlebih dahulu kebijakan tarif Trump.

    “Kita antisipasi dulu kebijakan Trump ini yang kebijakan mengenai tariff and reciprocal plan, kita lagi antisipasi apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kita lagi mencoba, jangan sampai nanti kita kena dampaknya,” tuturnya.

    Dalam catatan Bisnis, Mendag Budi menyatakan bahwa pemerintah harus tetap menjaga pasar AS yang sudah masuk ke Indonesia. Dengan begitu, akses pasar Indonesia ke AS juga tidak akan diganggu.

    Mendag Budi SantosoPerbesar

    “Tadi kami sudah berdiskusi panjang lebar dengan Dubes AS. Komunikasi kita dengan AS mungkin tidak seefektif komunikasi kita misalnya dengan Jepang atau negara ASEAN. Sehingga kami tadi sampaikan jangan sampai ada isu-isu negatif tentang Indonesia, tentang investasi, tentang perdagangan,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Dalam waktu dekat, Budi mengeklaim Kemendag akan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha lokal dan AS agar terdapat kesamaan persepsi. Sehingga, Indonesia tidak terkena dampak dari kebijakan tariff Trump.

    “Jangan sampai nanti yang muncul justru isu-isu negatif, terus akhirnya kita dapat imbas dari kebijakan Trump,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mewanti-wanti dampak perang dagang lewat kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Sikap waspada ini tetap diperlukan meski manufaktur nasional berada pada fase ekspansif.

    Pemulihan manufaktur RI tercerminkan dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur pada Februari 2025 yang ekspansi di level 53,6 atau naik 1,7 poin dari bulan sebelumnya 51,9 pada Januari. Sebelumnya, pada periode Juli-November 2024, PMI manufaktur RI yang berada di bawah batas indeks 50. 

    “Kita mengalami dampak kontraktif, tetapi rebound, global juga sudah mulai pulih, Indonesia pulihnya lebih tajam dan lebih cepat dari sisi perbandingan peers maupun global,” kata Sri Mulyani dalam dalam konferensi pers APBN KiTa Maret 2025, Kamis (13/3/2025). 

    Meski tidak langsung, Indonesia disebut tetap harus berwaspada lantaran kebijakan tarif diberlakukan kepada negara yang surplus dagang ke AS. Adapun, Indonesia tercatat berada di posisi ke-15 negara yang surplus dagang terhadap Amerika senilai US$19,3 miliar. 

    Artinya, Indonesia menjadi salah satu negara yang memicu defisit perdagangan AS pada 2024. Sri Mulyani menyebut PMI manufaktur Indonesia menunjukkan tingkat ekspansi tinggi di tengah kondisi kecemasan negara-negara lain yang juga berpotensi terkena kebijakan tarif seperti China, Vietnam, dan lainnya. 

    “Ini menjadi landasan bahwa terlepas dari berbagai banyaknya perang di bidang ekonomi melalui penerapan tarif, dan tarifnya itu enggak hanya 5%, naiknya 25% jadi itu syok untuk kegiatan manufaktur. Tapi Indonesia mampu rebound recover dari PMI kita di level 53,6 ini mungkin paling sama bullish-nya itu sekarang dengan India di 56,3,” tuturnya. 

    Menkeu Sri MulyaniPerbesar

    Lebih lanjut, dia menerangkan, saat ini hampir seluruh negara mengalami dampak aktivitas manufaktur yang dipengaruhi gangguan rantai pasok dan risiko pengenaan tarif impor ke AS, khususnya untuk bahan baku. 

    Menkeu RI itu juga menyoroti berbagai negara yang kontraksi mendalam di negara-negara Eropa yang telah terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir seperti Jerman (46,5), Perancis (45,8). 

  • Ternyata Ini Penyebab Oknum Pengusaha Sunat Volume MinyaKita – Page 3

    Ternyata Ini Penyebab Oknum Pengusaha Sunat Volume MinyaKita – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan sejumlah penyebab terjadinya kecurangan dalam volume Minyakita oleh oknum pengemasan (repacker).

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan bahwa terdapat keterbatasan akses pada minyak goreng dari skema Domestic Market Obligation (DMO).

    Sebagai informasi, DMO adalah kebijakan yang harus dipatuhi eksportir untuk mendapatkan hak ekspor, maka harus memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    “Bisa jadi para repacker-repacket yang mengurangi volume itu tidak mendapatkan minyak DMO,” ujar Iqbal di Kemendag, Jakarta Pusat, Selasa (18/3).

    “Ada 1-2 repacker yang melakukan kekurangan volume, juga ada yang lisensinya dialihkan ke pihak lain, itu kan melanggar aturan,” bebernya.

    Iqbal menjelaskan, distribusi minyak goreng rakyat bergantung pada kesepakatan bisnis ke bisnis (B2B) antara produsen dan repacker. Prosedur ini sendiri bersifat komersial.

    Karena itu, tidak semua repacker bisa mendapatkan akses ke minyak DMO. Kondisi ini yang memungkinkan mereka untuk mencari cara lain melanjutkan distribusi Minyakita, salah satunya dengan mengurangi volume.

    “Mengapa mereka tidak mendapat minyak DMO? Karena tergantung produsennya, mau kerja sama dengan repacker yang mana,” jelas Iqbal.

    Karena adanya penggunaan minyak komersial dalam produk Minyakita, Iqbal membeberkan. harga di pasaran bisa melonjak hingga kisaran Rp18 ribu per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

    “Karena (harga) minyak komersial tidak diatur. Sedangkan Minyakita, DMO diatur,” imbuhnya.

     

  • Pengusaha Repacker Minyakita Akui Gunakan Minyak Non-DMO, Berujung Pengurangan Takaran – Halaman all

    Pengusaha Repacker Minyakita Akui Gunakan Minyak Non-DMO, Berujung Pengurangan Takaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengusaha pengemas ulang (repacker) Minyakita mengungkap sulitnya mendapatkan minyak goreng hasil Domestic Market Obligation (DMO) untuk diproduksi menjadi Minyakita.

    DMO adalah kewajiban bagi produsen minyak goreng yang ingin mengekspor produknya untuk terlebih dahulu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

    Akibat kesulitan memperoleh minyak DMO, para pengusaha repacker terpaksa menggunakan minyak non-DMO untuk memproduksi Minyakita. Hal ini menyebabkan mereka harus mengurangi takaran pada kemasan yang dijual.

    Sekretaris Jenderal Persatuan Pengusaha Minyak Goreng Kemasan Indonesia (Permikindo) Darmaiyanto mengungkapkan bahwa penggunaan minyak non DMO untuk Minyakita karena mereka tetap harus menjalankan produksi untuk memenuhi permintaan yang tinggi.

    “Kenapa harus kurangi takaran? Itu disebabkan repacker tidak mendapatkan minyak goreng DMO. Maka ya maklum lah, produksi harus berjalan, permintaan tinggi, karyawan wajib digaji, sementara minyak bahan baku DMO-nya tidak ada,” kata Darmaiyanto setelah mengikuti rapat dengan Kementerian Perdagangan, Selasa (18/3/2025).

    Darmaiyanto juga menegaskan bahwa penggunaan minyak goreng non-DMO bukan untuk mencari keuntungan.

    “Maka minyak industri itu diproduksi menjadi Minyakita dan kemudian terjadilah penyesuaian takaran. Tidak ada keuntungan lho,” ujarnya.

    “Keuntungan repacker itu sebenarnya mau minyak mahal, mau minyak murah, mau segala macam minyak, tidak lebih dari Rp 4 ribu per krat atau per lusin,” ucap Darmaiyanto.

    Darmaiyanto memiliki dugaannya sendiri mengapa repacker sulit mendapatkan minyak goreng DMO.

    Ia menduga kesulitan dalam mendapatkan minyak DMO terjadi karena produsen minyak goreng lebih memilih untuk menyuplai minyak hasil DMO mereka ke mitra mereka sendiri.

    Menurut dia, persoalan ini telah direspons secara baik oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dan akan ditangani setelah Lebaran.

    “Perusahaan besar lebih memberikan kepada mitra dan koneksi mereka sendiri. Tadi pak menteri dalam persoalan ini merespon dengan baik. Insyaallah sesudah Lebaran akan dibuat bagaimana caranya menerapkan ini supaya merata,” ucap Darmaiyanto.

  • Kemendag Tinjau Kenaikan Harga Minyakita

    Kemendag Tinjau Kenaikan Harga Minyakita

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengkaji Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan pun mengaku masih belum bisa memastikan apakah harga minyak goreng rakyat ini akan naik atau tetap.

    Perlu diketahui, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, HET Minyakita saat ini ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Iqbal menjelaskan bahwa proses evaluasi ini tidak bisa dilakukan secara sepihak.

    “Kita melibatkan semua pihak, mulai darirepacker, distributor, hingga produsen,” kata Iqbal saat Konferensi Pers di kantor Kemendag, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    “Jadi, keputusan nantinya akan berdasarkan hasil evaluasi bersama,” tambahnya.

    Meski demikian, lebih lanjut ddikatakan Iqbal bahwa dengan  harga yang ada saat ini ketersediaan dan distribusi Minyakita sebenarnya tetap stabil. Stok, klaimnya, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    “Distribusinya juga berjalan lancar,” ujarnya.

    Ketika ditanya apakah kenaikan harga bahan baku dapat mempengaruhi kenaikan HET Minyakita, Iqbal menegaskan bahwa harga minyak goreng ini seharusnya tidak bergantung pada harga bahan mentah. Hal ini karena Minyakita diproduksi sebagai bagian dari kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), di mana produsen wajib menyisihkan sebagian minyak sawitnya untuk kebutuhan dalam negeri sebelum mengekspor.

    “Sejak awal, produsen sudah paham bahwa mereka harus menanggung kewajiban DMO. Jadi, tidak seharusnya ada masalah terkait selisih harga,” jelas Iqbal.

    (sef/sef)

  • Kemendag Evaluasi HET Minyakita Rp15.700 per Liter, Bakal Dinaikkan? – Halaman all

    Kemendag Evaluasi HET Minyakita Rp15.700 per Liter, Bakal Dinaikkan? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang mengevaluasi Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng Minyakita sebesar Rp 15.700 per liter.

    Hal itu diungkap Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan usai mengadakan rapat bersama para repacker atau perusahaan pengemas ulang di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

    “Yang namanya kebijakan pasti dievaluasi. Kami juga menyampaikan bahwasannya terkait Minyakita itu kami evaluasi,” katanya.

    Meski sedang mengevaluasi, Iqbal belum bisa mengatakan apakah akan ada kenaikan HET Minyakita atau tidak.

    “Enggak [ada soal kenaikan HET, red]. Sekarang ini masih Rp 15.700. Kami ingin Minyakita itu distribusinya lancar karena stoknya ada gitu. Stoknya itu sangat cukup,” ujar Iqbal.

    Ia mengatakan, dalam mengevaluasi HET Minyakita, Kemendag perlu melibatkan para repacker, distributor, dan produsen.

    Belakangan ini sedang ramai Minyakita yang dijual di pasaran tidak sesuai takaran.

    Sebanyak 12 produsen Minyakita curangi takaran dan tiga modus operandi yang terungkap.

    Pada Jumat (14/3/2025), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali menenmukan Minyakita tidak sesuai takaran.

    Temuan itu didapat saat inspeksi bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) AM Putranto melakukan sidak.

    Sebanyak tujuh perusahaan diduga mengurangi isi minyak goreng kemasan dari 1 liter menjadi hanya 700 ml.

    Kasus penyunatan takaran MinyaKita juga ditemukan saat sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025), dan di Pasar Gede Hardjonagoro, Solo, Selasa (11/3/2025). Saat itu, lima perusahaan yang diduga melakukan praktik serupa.

     

  • Presiden perintahkan KUR lebih banyak untuk sektor produktif

    Presiden perintahkan KUR lebih banyak untuk sektor produktif

    Usaha produktif tentu menjadi penting karena KUR per sektornya, kita lihat pertanian 29 persen, perikanan 1,7 persen, dan industri pengolahan 7,6 persen.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto saat rapat bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memerintahkan kredit usaha rakyat (KUR) lebih banyak untuk sektor-sektor yang produktif.

    Airlangga, selepas bertemu Presiden, menyebut penyaluran KUR saat ini masih didominasi oleh sektor perdagangan 48,4 persen dan jasa 14,2 persen.

    “Usaha produktif tentu menjadi penting karena kredit usaha rakyat (KUR) per sektornya, kita lihat pertanian 29 persen, perikanan 1,7 persen, industri pengolahan 7,6 persen. Bapak Presiden minta agar sektor produktifnya ditingkatkan,” kata Menko Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Oleh karena itu, Airlangga mengatakan bahwa Presiden bakal merevisi keputusan presiden (keppres) yang mengatur soal penyaluran KUR dan terkait dengan Komite Kebijakan KUR atau nama resminya Komite Kebijakan dan Pembiayaan UMKM.

    “Nanti akan ada revisi keppres mengenai KUR, nama komitenya akan membunyikan itu. Jadi, Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha yang Produktif,” katanya Airlangga.

    Menko Perekonomian mengatakan bahwa keppres revisi itu juga akan menambah dua menteri koordinator dalam struktur komite, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

    Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM dibentuk pada tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Keppres Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Komite itu dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala BP2MI (semula BNP2TKI).

    Realisasi penyaluran KUR per 16 Maret 2025 mencapai Rp44,73 triliun kepada 788.237 debitur.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis (16/1), menjelaskan bahwa penyaluran itu mencapai 14,9 persen dari target pada tahun 2025 sebesar Rp300 triliun.

    Dari total KUR yang telah disalurkan, sekitar Rp26,19 triliun atau 58 persen untuk penyaluran sektor produksi.

    Maman menyebut penyaluran KUR terbagi dalam lima kategori, yaitu KUR usaha supermikro, KUR usaha mikro, KUR usaha kecil, KUR usaha khusus, dan KUR penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 200.000 Ton Gula Kristal Mentah (GKM) Impor Segera Masuk RI

    200.000 Ton Gula Kristal Mentah (GKM) Impor Segera Masuk RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pengadaan importasi 200.000 ton gula kristal mentah (GKM) alias raw sugar dalam proses untuk masuk ke pasar Indonesia.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut Kemendag telah mengeluarkan persetujuan izin impor terhadap ratusan ribu ton GKM itu.

    Adapun, negara asal importasi 200.000 ton GKM itu terdiri dari India, Brazil, hingga Amerika Latin. Sayangnya, Budi tak mengungkap secara detail volume masing-masing komoditas tersebut.

    Namun, Budi menyebut bahwa saat ini Kemendag tengah mengecek ulang perjalanan 200.000 ton impor GKM itu untuk masuk ke Tanah Air.

    “Sekarang diproses. Proses, ya kan dicek lagi, sudah sampai di mana, kan diproses lagi barangnya,” ujar Budi seusai meninjau harga pangan di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto sebelumnya menyatakan perusahaan mendapatkan penugasan untuk melakukan pengadaan importasi 200.000 ton GKM untuk stok cadangan pangan pemerintah (CPP).

    Saat itu, Sis Apik mengatakan persetujuan impor gula GKM masih dalam proses. “Sedang proses [persetujuan impor], ID Food yang mengimpor 200.000 ton GKM. Kita harapkan segera [masuk ke Indonesia],” kata Sis saat ditemui seusai konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Dia berharap impor GKM ini akan masuk ke Indonesia paling lambat di awal Mei 2025 mendatang sebagai CPP.

    “Paling nggak itu untuk cadangan pangan pemerintah bisa segera sampai 1 Mei 2025. Mungkin kalau bisa 200.000 ton, kalau nggak bisa bertahap. Paling lambat sebelum 1 Mei datangnya,” ungkapnya.

    Di sisi lain, ID Food juga tengah mencari negara asal impor gula dengan harga yang terjangkau. Terlebih, produksi dalam negeri akan mulai menggiling tebu sekitar Mei dan ID Food berkomitmen menjaga harga di tingkat petani tidak jatuh.

    “Kami saat ini melakukan juga negosiasi [GKM] dari beberapa sumber, mana-mana yang kira-kira available dan harganya juga tidak mahal. Jadi harapannya adalah pada saatnya nanti, harga juga tidak bergejolak,” ujarnya.

    Dalam catatan Bisnis, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menargetkan 200.000 ton GKM impor bisa masuk ke Indonesia sebelum masa panen tebu lokal pada periode April—Mei 2025.

    “April Mei itu tebu lokal panen, fokus tebu lokal. Jadi jangan sampai nanti ada impor [200.000 ton GKM], tebu lokal harganya rendah,” kata Arief di Kantor Bapanas, Jakarta, Rabu (19/2/2025).