Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Mendag Mau Evaluasi Distribusi Minyakita Buntut Volume Disunat

    Mendag Mau Evaluasi Distribusi Minyakita Buntut Volume Disunat

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso akan mengevaluasi lagi alur distribusi Minyakita. Hal ini dilakukan karena banyak temuan Minyakita dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan volume 1 liter dikurangi.

    “Ke depan kita akan atur semua, mulai dari distribusinya, repackernya, D1 D2, HET-nya kita evaluasi semua,” kata Budi di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Untuk diketahui, alur distribusi Minyakita terpantau dalam Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH). Sistem itu digunakan pemerintah untuk memetakan rantai distribusi dan harga minyak goreng, khususnya Minyakita.

    Budi menjelaskan, pengawasan dan evaluasi terus dilakukan oleh pemerintah. Kemudian, temuan-temuan terkait pelanggaran Minyakita muncul setelah pihaknya memperketat pengawasan pada momen Natal dan Tahun Baru 2025.

    “Kemudian kita temukan memang beberapa misalnya ada bundling ya, kemudian juga harga di atas HET. Baru ditemukan takaran yang tidak sesuai itu tanggal 24 Januari di Tangerang,” ungkapnya.

    “Jadi itu terus, sebenarnya pengawasan reguler terus dilakukan, karena apa? Karena kan kita juga ada Satgas Pangan, kemudian kita ada Dinas,” tambahnya.

    Hal ini dikatakan usai melakukan pertemuan dengan Ombudsman RI. Dalam pertemuan itu, Ombudsman RI menyampaikan temuannya terkait pelanggaran penjualan Minyakita hingga pengurangan takaran.

    Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika melaporkan temuan pelanggaran distribusi dan HET Minyakita. Pihaknya melakukan uji dari 63 sampel dari 6 provinsi, Jakarta, Bengkulu, Sumatera Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Banten.

    “Dari 63 sampel, ada 24 sampel yang volume atau takarannya itu kurang dari yang seharusnya. Dan khususnya lagi, ada sekitar 5 pelaku usaha yang melakukan pengurangannya itu luar biasa di atas 30 sampai dengan 270 mililiter,” ungkapnya.

    Berdasarkan penelusuran di 6 provinsi itu, harga Minyakita berada di atas HET. Yeka merinci, HET Minyakita dari produsen ke D1 Rp 13.500/liter, D1 ke D2 Rp 14.000, D2 ke pengecer Rp 14.500, pengecer jual ke konsumen Rp 15.700.

    Sementara yang ditemukan Ombudsman RI, harga Minyakita di pasaran Rp 16.000/liter sampai Rp 19.000/liter. Untuk itu, dia mengusulkan Kemendag melakukan evaluasi terhadap distribusi hingga HET Minyakita.

    “Oleh karena itu kata kuncinya Simirah harus dievaluasi agar lebih transparan sehingga semua pelaku usaha bisa mendapatkan akses. Karena sebetulnya tadi keterangan Pak Menteri Minyakita ini adalah produk yang sangat laris di lapangan,” pungkasnya.

    (ada/ara)

  • Mendag siap lakukan evaluasi Minyakita secara menyeluruh

    Mendag siap lakukan evaluasi Minyakita secara menyeluruh

    Ke depan kita akan atur semua, mulai dari distribusinya, termasuk repacker-nya kemudian D1 (distributor 1), D2, dan HET-nya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengevaluasi secara menyeluruh terkait dengan distribusi, pengaturan dan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita.

    “Ke depan kita akan atur semua, mulai dari distribusinya, termasuk repacker-nya kemudian D1 (distributor 1), D2, dan HET-nya. Kita evaluasi semua,” ujar Budi usai melakukan pertemuan dengan Ketua Ombudsman RI Mokhamad Najih di kantor Kemendag, Jakarta, Jumat.

    Budi menyampaikan, sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan para pengemas atau repacker Minyakita. Berdasarkan hasil diskusi, Budi mengatakan bahwa tidak semua pengemas melakukan kecurangan.

    Kemendag juga menerima masukan-masukan dari para pengemas. Oleh karena itu, ke depan, Kemendag juga akan mengatur soal repacker.

    Lebih lanjut, kata Budi, pengawasan akan terus dilakukan dan diperketat, khususnya menjelang Lebaran 2025.

    Selain itu, bersamaan dengan hal tersebut, Kemendag juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi ini, dilakukan berdasarkan hasil temuan dan pengawasan di lapangan, agar ke depannya kebijakan terkait Minyakita tidak merugikan produsen, distributor, pengecer dan konsumen.

    “Semua itu akan dijadikan bahan referensi, bahan masukan di dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait distribusi dan sebagainya berkaitan dengan Minyakita,” kata Budi.

    Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan bahwa pertemuan dengan Menteri Perdagangan merupakan salah satu fungsi dari Ombudsman untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan pelayanan publik di bidang perdagangan, khususnya Minyakita.

    Najih menyampaikan Ombudsman telah melakukan uji petik atau pengujian atas satuan barang, secara acak di beberapa provinsi, sebagai langkah untuk memberi masukan terkait dengan perlindungan masyarakat.

    “Ini menjadi masukan, saran perbaikan, bagaimana langkah-langkah yang sudah ditempuh, diambil ke depan agar lebih baik lagi, sehingga perlindungan masyarakat terhadap masalah ini bisa teratasi dengan baik,” ujar Najih.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Panen padi Jawa Tengah dinilai paling bagus se-Indonesia 

    Panen padi Jawa Tengah dinilai paling bagus se-Indonesia 

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Panen padi Jawa Tengah dinilai paling bagus se-Indonesia 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 18:07 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menilai, panen padi di Provinsi Jawa Tengah paling bagus se-Indonesia. Untuk itu, pemerintah pusat akan memberikan bantuan pendukung pertanian di wilayah tersebut. 

    “Harganya bagus dan panen padinya paling bagus se Indonesia, itu di  Jawa Tengah,” ucap Zulkifli usai Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis, 20 Maret 2025. 

    Zulkifli menyatakan, data produksi beras nasional pada  Januari–April 2025 diperkirakan mencapai 13,95 juta ton. Menurutnya, angka tersebut merupakan tertinggi sejak tujuh tahun terakhir. Padahal, beras yang dikosumsi dalam rentang waktu tersebut hanya 10,4 juta ton.  

    “Jadi ada kelebihan dari yang kita konsumsi. Ada kelebihan 3,5 juta ton,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Kamis (20/3).

    Menurut dia, capaian itu berkat peran kepala daerah yang memantau langsung panen raya hingga ke desa-desa, serta memastikan kestabilan harga bahan pokok.

    “Betul-betul monitor ya, memandori agar gabah petani bisa terserap dengan baik, dengan harga paling murah Rp6.500, ” tegasnya.

    Khusus Jawa Tengah, perkiraan produksi padi hingga April 2025 diperkirakan sebanyak 4.094.000 ton, dengan luas panen padi  716.236 hektare. Sedangkan target penyerapan gabah petani periode Februari-April 2025 sebanyak 539.479 ton.

    Zulkifli menyatakan, akan mengupayakan pembangunan saluran irigasi di Jateng. Sebab, kondisi irigasi sejumlah daerah masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan. 

    Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah,  Taj Yasin menyampaikan,  terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi irigasi untuk pertanian di wilayahnya. 

    “Dari tahun ke tahun pemerintah pusat juga men-support pemerintahan Jawa Tengah, untuk membangun dan memperbaiki irigasi ke persawahan,” ujarnya.

    Ia  berharap, arahan yang telah diberikan menjadi motivasi bagi Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu daerah penumpu pangan nasional.

    “Tadi disampaikan (juga) oleh Pak Wamentan, bahwa ketersediaan pupuk Insya Allah di Jawa Tengah akan dicukupi,” kata dia. 

    Dalam rakor tersebut, juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso,  Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Sekretaris Daerah Jateng Sumarno,  Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rudy Heriyanto Adi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jateng terkait, serta diikuti 35 kepala daerah di Jawa Tengah.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wamendag tinjau Pasar Prawirotaman pastikan harga bahan pokok aman

    Wamendag tinjau Pasar Prawirotaman pastikan harga bahan pokok aman

    Hasil pemantauan kami, semuanya masih sesuai harga eceran tertinggi (HET), baik itu daging ayam, kemudian kita juga ngecek MinyaKita

    Yogyakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri meninjau Pasar Prawirotaman, Kota Yogyakarta, Jumat, untuk memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok di wilayah ini aman menjelang Lebaran 2025.

    “Hasil pemantauan kami, semuanya masih sesuai harga eceran tertinggi (HET), baik itu daging ayam, kemudian kita juga ngecek MinyaKita,” ujar Dyah Roro saat ditemui usai memantau harga dan stok sembako di Pasar Prawirotaman.

    Dalam kesempatan itu, Wamendag juga melakukan uji langsung terhadap minyak goreng MinyaKita yang dijual salah satu pedagang untuk memastikan takaran sesuai standar. Dari dua paket yang diperiksa, hasilnya dinyatakan sesuai.

    “Kita mulai dengan ngecek takarannya. Ada sedikit toleransi, 15 mili liter (ml) dan semuanya sesuai. Jadi kita tes tadi ada dua paket MinyaKita. Harapannya semoga kondisi stabil stoknya ada dan masyarakat bisa berbelanja di pasar yang ternyata sangat luar biasa ini,” ujar dia.

    Untuk menjaga stabilitas harga di seluruh Indonesia, menurut Dyah Roro, dirinya berbagi wilayah pemantauan dengan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, tidak hanya di pasar, tetapi juga di pusat distribusi guna memastikan ketersediaan pasokan.

    “Kalaupun ada lonjakan harga kemudian dari segi suplai tidak mencukupi kita tentu mempunyai pemantauan di Jakarta di mana kita bisa melihat di seluruh Indonesia di setiap wilayah itu suplainya seperti apa. Jika diperlukan, kami akan segera berkoordinasi dengan produsen,” ujar dia.

    Meski stok secara umum masih aman, dia mengakui tantangan tetap ada, terutama terkait komoditas yang sensitif terhadap kondisi cuaca seperti cabai.

    “Misalnya seperti cuaca yang mengakibatkan stok cabai kita semakin menurun yang kemudian harga makin meningkat. Jadi ada hal-hal yang di luar kendali kita. Tetapi hasil dari pemantauan kita saat ini semuanya masih tergolong aman khususnya di DIY,” kata dia.

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang juga ikut dalam peninjauan tersebut menyatakan bahwa dua BUMN, yakni Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), telah disiapkan untuk menjaga harga dan pasokan bahan pokok, khususnya minyak goreng dan beras.

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan potensi lonjakan harga kebutuhan pokok di wilayahnya menjelang Lebaran 2025 sudah diantisipasi bersama Bulog Yogyakarta.

    “Barang-barang yang terindikasi akan mempengaruhi inflasi dan harus selalu dijaga, kita sediakan. Di-backup oleh Bulog. Contohnya seperti minyak goreng, kemudian beras, itu semua terkondisi dengan cadangan backup Bulog ya,” ujar Hasto.

    Dia menyebut pemerintah pusat serius menjaga ketahanan pangan, apalagi setelah Presiden RI menggaungkan program swasembada pangan dan beras tahun 2025.

    Namun, menurut Hasto, tantangan yang lebih mengkhawatirkan saat ini justru bukan pada ketersediaan bahan pokok, melainkan menurunnya daya beli masyarakat.

    “Kalau sekarang ini yang dirisaukan tuh daya beli yang turun. Kita ini deflasi, daya belinya agak turun. Ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu didukung supaya daya belinya naik. Harapannya sebetulnya pemudik banyak, karena pemudik itu membawa uang ke daerah,” ujar dia.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Freeport Raih Izin Ekspor 1,4 Juta Ton Konsentrat hingga September 2025

    Freeport Raih Izin Ekspor 1,4 Juta Ton Konsentrat hingga September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi memberikan persetujuan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga untuk PT Freeport Indonesia (PTFI).

    Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Andri Gilang Nugraha mengatakan, izin itu diberikan untuk enam bulan.

    Adapun, rentang Waktu enam bulan itu terhitung dari tanggal rekomendasi ekspor Kementerian ESDM terbit, yakni sejak 17 Maret hingga 16 September 2025.

    “Persetujuan Ekspor hanya berlaku selama enam bulan sejak tanggal Rekomendasi Ekspor diterbitkan oleh Kementerian ESDM,” kata Andri kepada Bisnis, Jumat (21/3/2025).

    Andri juga mengatakan kuata ekspor konsentrat tembaga untuk Freeport itu diberikan sebesar 1,4 juta wet ton.

    “Volume ekspor yang diberikan sebesar 1,4 jutaan wet ton,” katanya.

    Andri menyebut Freeport memenuhi syarat untuk mengekspor konsentrat tembaga perusahaan lantaran kondisi force majeur dari smelter mereka di Gresik, Jawa Timur pada Oktober 2024 lalu.

    Hal berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan baru Nomor 9 Tahun 2025 (Permendag 9/2025) tentang Kebijakan Ekspor.

    Terpisah, Presiden Direktur Freeport Tony Wenas sebelumnya menyatakan siap melakukan ekspor, jika rekomendasi telah dikeluarkan Kemendag.

    Tony mengatakan, pihaknya saat ini sudah melakukan pengapalan untuk 150.000 ton hingga 200.000 ton konsentrat per bulan.

    Adapun, konsentrat itu akan diangkut oleh 12 kapal. Dengan kata lain, ketika menteri perdagangan memberikan persetujuan ekspor, kapal-kapal itu tinggal berlayar.  

    “Jadi kalau 6 bulan kira-kira mudah-mudahan bisa mencapai 1,2 juta ton sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Bahlil karena kuotanya kan 1,27 juta, kalau saya tidak salah,” ucap Tony di Gresik, Senin (17/3/2025).

  • Menko Pangan beri bantuan cooling unit untuk tingkatkan produksi susu

    Menko Pangan beri bantuan cooling unit untuk tingkatkan produksi susu

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Menko Pangan beri bantuan cooling unit untuk tingkatkan produksi susu
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke UD Pramono, Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (20/3). Kunjungan menteri yang akrab disapa Zulhas tersebut untuk merealisasikan bantuan mesin cooling atau mesin pendingin susu sapi ke penampungan susu sapi UD Pramono.

    Menteri Zulhas didampingi Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso dan juga anggota DPR RI Muhammad Hatta.

    Zulhas bersama rombongan langsung memberikan bantuan berupa uang tunai untuk pengadaan mesin cooling atau mesin pendingin susu sapi. Bantuan sebesar Rp400 juta tersebut diberikan agar produksi susu sapi di Boyolali meningkat dan terjamin kualitasnya. 

    Dalam kesempatan tersebut Menteri Zulhas juga melakukan dialog dengan pemilik penampungan susu sapi. Setelah memberikan bantuan Zulhas juga melihat dari dekat tempat penampungan susu.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, kunjungan ini menyerahkan bantuan untuk cooling agar produksi susu dapat terus meningkat. 

    “Ini menyerahkan bantuan untuk cooling agar produksi susu meningkat. Setelah ini saya ke Semarang bertemu dengan gubernur, bupati terkait ketahanan pangan.Dan bantuan cooling unit ini diberikan untuk meningkatkan produksi susu sapi.” kata Zulhas seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto, Kamis (20/3). 

    Zulhas mengatakan, pada tahun ini beras, jagung tidak lagi impor dan kebutuhan jelang lebaran ini stabil. 

    “Saat ini sudah swasembada beras. Maka Beras, jagung tidak lagi impor dan kebutuhan jelang lebaran ini tetap stabil,” katanya di hadapan para petani susu.  

    Zulhas mengutarakan, pada program makan bergizi gratis ini susu belum bisa masuk, karena susu masih 85 persen impor. 

    “Makanya UD Pramono ini yang perlu kita dukung, agar nanti kita tidak lagi impor susu. Kata Bapak Presiden kalau produksi susu kita, MBG baru pakai susu,” jelas dia. 

    Setelah selesai, Menteri Zulhas Hasan langsung meninggalkan lokasi untuk melanjutkan kunjungan kerja ke Semarang.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Soroti Kasus Tom Lembong, Tatak Ujiyati: Tak Punya Motif Jahat

    Soroti Kasus Tom Lembong, Tatak Ujiyati: Tak Punya Motif Jahat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Aktivis Tatak Ujiyati menyoroti kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan 2105-2016, Tom Trikasih Lembong.

    Dari kesaksian terbaru yang menghadirkan pegawai Kementerian Perdagangan, Eko Aprilianto Sudrajat mengungkap kebijakan impor gula telah disampaikan ke Joko Widodo saat itu.

    Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Tom Lembong menanyakan soal surat-surat terkait persetujuan impor apakah telah diketahui presiden dan menteri kabinet saat itu.

    Menanggapi hal ini, Tatak Ujiyati dalam unggahan X miliknya menyebut kasus ini cukup tak masuk akal. Apalagi setelah kesaksian Eko.

    “Kasus Tom Lembong ini kelihatan banget sus. Kebijakan sdh disampaikan presiden, menteri2 lain sudah disurati,” ungkapnya dikutip X Jumat (21/3/2025).

    Bahkan meski Tom Lembong didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 578 miliar, menurut Tatak Tom Lembong sama sekali tidak mengambil keuntungan pribadi.

    Keanehan lain yang disoroti adalah bukti audit dari BPKP yang tidak bisa diakses padahal kasus ini termasuk mega korupsi.

    “TL tdk dapat keuntungan pribadi sepeserpun, bukti audit BPKP yg katanya merugikan negara nggak bisa diakses,” jelasnya.

    Tatak menilai dalam hal ini, tidak ada motif khusus yang dilakukan Tom Lembong seperti yang didakwakan kepadanya.

    “TL tak punya motif jahat sama sekali, yg jd dasar pengenaan pasal pidana,” pungkasnya. (Elva/Fajar).

  • Pengamat Sebut Impor Gula di Masa Tom Lembong Karena Kebutuhan Mendesak

    Pengamat Sebut Impor Gula di Masa Tom Lembong Karena Kebutuhan Mendesak

    loading…

    Terdakwa kasus impor gula Tom Lembong mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/3/2025). FOTO/NUR KHABIBI

    JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempertanyakan kebijakan impor gula mentah (raw sugar) yang dilakukan oleh mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong pada 2015. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (20/3/2025), JPU menilai impor gula seharusnya dilakukan dalam bentuk gula kristal putih (GKP).

    Penasihat hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi menegaskan, kebijakan impor gula mentah justru bertujuan menjaga stabilitas harga gula di dalam negeri. Zaid menjelaskan, impor gula mentah memiliki beberapa keunggulan strategis. Pertama, Indonesia dapat mengolah gula mentah menjadi gula kristal putih (GKP), sehingga menghemat devisa negara.

    Kedua, proses pengolahan gula mentah membuka lapangan pekerjaan baru. “Ketiga, harga jual ke masyarakat akan lebih terjangkau daripada jika kita mengimpor gula kristal putih yang sudah jadi. Ini penting karena harga yang lebih murah bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Zaid dalam keterangannya.

    Zaid juga mengutip keterangan ahli di persidangan yang menyatakan bahwa kebijakan impor gula mentah pada 2015 telah memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menstabilkan harga gula. “Dengan impor gula mentah, harga jual kepada konsumen bisa ditekan lebih rendah, sehingga stabilitas harga gula di pasar dalam negeri tetap terjaga,” ujarnya.

    GKP Tidak Tersedia di Pasar Internasional
    Saksi dari Kementerian Perdagangan Muhammad Yanny, mantan Kasubdit 2 Importasi Produk Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2014-2020), memperkuat argumen Zaid. Yanny menjelaskan, di pasar internasional, istilah Gula Kristal Putih (GKP) tidak dikenal.

    “Di pasar internasional hanya ada raw sugar (gula mentah) dan refined sugar (gula rafinasi). Oleh karena itu, PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) tidak bisa mengimpor GKP karena hanya memiliki API-U (Angka Pengenal Importir Umum), sehingga harus bekerja sama dengan swasta yang memiliki API-P (Angka Pengenal Importir Produsen),” kata Yanny di persidangan.

    Yanny menegaskan, pilihan impor gula mentah (raw sugar) pada saat itu adalah keputusan yang logis mengingat ketiadaan GKP di pasar global. “Istilah GKP tidak ada di luar negeri, jadi pilihannya hanya refined sugar dan raw sugar, yang keduanya tidak bisa langsung disalurkan ke masyarakat,” tambahnya.

    Terpisah, Pengamat Pertanian Khudori menjelaskan, gula di Indonesia memiliki karakteristik unik. Di pasar internasional, gula yang dikenal adalah plantation white sugar, raw sugar, dan refined sugar. “Gula kristal putih (GKP) yang kita kenal di Indonesia, di pasar internasional tidak selalu tersedia. Kalaupun ada, pasarnya kecil dan harus dipesan terlebih dahulu,” ujarnya, Jumat (21/3/2025).

  • Majelis Hakim Larang Sidang Tom Lembong Disiarkan Live, Kenapa? – Page 3

    Majelis Hakim Larang Sidang Tom Lembong Disiarkan Live, Kenapa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat meminta awak media yang meliput kasus korupsi importasi gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong untuk tidak menyiarkan jalannya persidangan secara langsung atau melalui live streaming.

    Hal tersebut disampaikan oleh Hakim Ketua, Dennie Arsan Fatrika saat ingin memulai sidang Tom Lembong dengan agenda pemeriksaan saksi, Kamis (20/3/2025).

    “Di sini juga kami melihat ada rekan-rekan dari media, rekan-rekan wartawan ya, untuk mengingatkan silakan diliput ya,” ujar Hakim Dennie di ruang sidang.

    “Namun mohon maaf jangan melakukan siaran secara live atau langsung ya. bisa dipahami ya teman-teman dari media, dari wartawan,” tambah dia.

    Hanya saja, Dennie tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal larangan awak media menyiarkan proses sidang secara langsung.

     

  • Majelis Hakim Larang Sidang Tom Lembong Disiarkan Live, Kenapa? – Page 3

    Majelis Hakim Larang Sidang Tom Lembong Disiarkan Live, Kenapa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat meminta awak media yang meliput kasus korupsi importasi gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong untuk tidak menyiarkan jalannya persidangan secara langsung atau melalui live streaming.

    Hal tersebut disampaikan oleh Hakim Ketua, Dennie Arsan Fatrika saat ingin memulai sidang Tom Lembong dengan agenda pemeriksaan saksi, Kamis (20/3/2025).

    “Di sini juga kami melihat ada rekan-rekan dari media, rekan-rekan wartawan ya, untuk mengingatkan silakan diliput ya,” ujar Hakim Dennie di ruang sidang.

    “Namun mohon maaf jangan melakukan siaran secara live atau langsung ya. bisa dipahami ya teman-teman dari media, dari wartawan,” tambah dia.

    Hanya saja, Dennie tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal larangan awak media menyiarkan proses sidang secara langsung.