Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Usai Minyakita, Kini Ada Temuan Takaran Beras Dikurangi

    Usai Minyakita, Kini Ada Temuan Takaran Beras Dikurangi

    Jakarta

    Belum usai masalah volume Minyakita yang dikurangi. Kini, kasus yang sama terjadi pada beras.

    Berdasarkan data Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), sejak 2023 ditemukan puluhan produk beras yang takarannya tidak sesuai label kemasan. Tahun ini pun ditemukan 9 pelaku usaha yang mengurangi takaran beras.

    “(Jumlah perusahaan beras disanksi administratif) di 2025 aja, ada 9,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang, di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Moga mengatakan kesembilan pelaku usaha itu telah disanksi administratif berupa teguran tertulis. Adapun asal daerah kesembilan pelaku usaha itu dari Kabupaten Kendal, Gatot Subroto Jakarta Selatan, Kabupaten Kediri Jawa Timur, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Lumajang, Mojokerto Jawa Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Kediri.

    Berdasarkan data Kemendag, sejak 2023 juga telah ditemukan puluhan produk beras yang takarannya tidak sesuai ketentuan. Seperti pada 2023 ditemukan 29 produk, 2024 sebanyak 36 produk, dan 2025 sebanyak 21 produk.

    Untuk mengurangi pelanggaran itu, Kemendag dan Perum Bulog memanggil 74 anggota Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) untuk diberikan edukasi pengemasan. Dalam pertemuan itu, juga dipanggil 274 pelaku usaha Minyakita.

    “Kita edukasi baik beras maupun Minyakita ya. Beras itu datang dari penggilingan itu 74 yang hadir dan minyak kita itu 274 orang, bagaimana sih mengemas yang benar,” terangnya.

    Apabila pelaku usaha tetap melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda dan sampai dengan pencabutan izin usaha.

    Sebelumnya, juga sempat viral video di Youtube Short adanya warga yang memperlihatkan beras yang tak sesuai dengan takarannya, di mana pada kemasannya tertulis 5 kg, namun saat ditimbang beras tersebut hanya 4 kg.

    “Usai Minyakita, kini Beras 5kg dicek Warga Isinya hanya 4 Kg !!?” tulis deskripsi pada tayangan video YouTube Short pada akun @*******yanto.

    Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang juga telah menyampaikan pihaknya sudah mengetahui adanya beras yang tak sesuai dengan takaran tersebut. Dia menyebut, persoalan tersebut saat ini sedang diproses oleh Bareskrim Polri.

    “Sudah, kita sudah dengar. Itu sedang diproses sama Bareskrim Polri,” kata Moga saat ditemui di SPBU 34.167.12 Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Rabu (19/3/2025).

    (ada/ara)

  • Mendag Budi Santoso Ungkap Penyebab Harga Kelapa Bulat Melonjak – Halaman all

    Mendag Budi Santoso Ungkap Penyebab Harga Kelapa Bulat Melonjak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan kemungkinan penyebab melonjaknya kelapa bulat di pasaran.

    Budi Santoso merespon soal kenaikan harga kelapa bulat jelang Lebaran. Di Pasar Senen jakarta Pusat kenaikan harga kelapa bulat bisa mencapai 50 persen, yakni dari Rp 10 ribu naik menjadi Rp 15 ribu. 

    Menurut pria yang akrab disapa Busan ini, kenaikan harga kelapa bulat satu di antaranya karena adanya permintaan ekspor.

    “Kelapa itu kan banyak permintaan ekspor juga, terus industri di dalam negeri juga banyak yang minta,” ujar Busan di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Industri dalam negeri banyak ekspor, sehingga menjadi kesulitan untuk mendapatkan kelapa bulat. Busan menjelaskan mengenai langkah pemerintah untuk mengantisipasi dan menstabilkan harga kelapa bulat di pasaran.

    Pemerintah, kata dia, akan melakukan evaluasi bersama-sama, dari sisi industri, dari sisi eskportir, hingga petani. Kenaikan harga kelapa bulat, ucap Busan, disebabkan oleh jumlah ekspor yang bertambah.

    “Oh, ya mungkin permintaan ekspornya makin tambah,” kata Busan.

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI), Soepri Hadiono, mengatakan kenaikan harga kelapa bulat dan santan di berbagai daerah tidak dinikmati oleh petani kelapa.

    “Kenaikan harga kelapa tidak dinikmati oleh petani, melainkan oleh eksportir yang menjual kelapa tanpa izin dan tanpa memberikan kontribusi yang adil bagi Indonesia,” ujar Soepri dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025).

    Saat Ramadan dan menjelang Lebaran, pemberitaan terkait kenaikan harga dan kelangkaan kelapa semakin masif, membebani ibu rumah tangga, pelaku UMKM, serta pengusaha katering dan restoran yang menggunakan kelapa sebagai bahan dasar.

    Menurut dia, kelangkaan kelapa bulat berdampak besar pada industri kelapa di Indonesia. Banyak industri tidak dapat berproduksi secara maksimal karena kekurangan bahan baku, bahkan beberapa telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menghentikan produksi.

  • Ombudsman Lapor Mendag, Lima Pelaku Usaha Kurangi Takaran Minyakita – Halaman all

    Ombudsman Lapor Mendag, Lima Pelaku Usaha Kurangi Takaran Minyakita – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ombudsman RI melaporkan ke Menteri Perdagangan Budi Santoso hasil temuan mereka terkait adanya lima pelaku usaha melakukan pengurangan takaran Minyakita.

    “Temuan ini setelah Ombudsman melakukan uji petik,” ujar Yeka di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Yeka memaparkan, uji petik dilakukan di enam provinsi, yakni Jakarta, Bengkulu, Sumatera Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Banten.

    Dari temuan Ombudsman, ucap Yeka, terdapat lima pelaku usaha melakukan pengurangan isi Minyakita.

    “Jadi di atas 30 mililiter sampai dengan 270 mililiter,” kata Yeka.

    Uji petik, kata Yeka, melakukan beberapa penilaian, yakni volume, kesesuaian terkait harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700, dan kesesuaian atribut pelabelan.

    Hasil temuan itu, telah diserahkan ke Kementerian Perdagangan untuk ditindaklanjuti. Yeka berujar, Ombudsman menyarankan Kemendag untuk melakukan evaluasi.

    “Baik dalam penerapan HET, distribusi Minyakita hingga Sistem Informasi Minyak Goreng Curah,” terang Yeka.

    Simirah harus dievaluasi agar lebih transparan. Hal ini dirasa perlu dilakukan agar seluruh pelaku usaha bisa mendapatkan akses.

    “Karena sebetulnya tadi keterangan menurut Pak Menteri Minyakita ini adalah produk yang sangat laris di lapangan,” tutur Yeka.

    Temuan

    Ombudsman RI menyampaikan hasil temuan uji petik pengawasan Minyakita di 6 Provinsi kepada Menteri Perdagangan Budi Santoso, Jumat (21/3/2025) di Kantor Kementerian Perdagangan.

    Hasilnya, sebanyak 24 dari 65 sampel atau 36,92 persen, terjadi pengurangan volume Minyakita dengan kisaran 10-270 mililiter. Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menyampaikan pertemuan dengan Menteri Perdagangan untuk menyampaikan saran perbaikan terkait pengawasan dan distribusi Minyakita.

    “Kali ini kami fokus pengawasan Minyakita. Kami melakukan uji petik di 6 provinsi yaitu Jakarta, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Kalsel dan Sumatra Barat,” ujarnya.

    Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menjelaskan pasa 16-18 Maret, pihaknya melakukan uji petik untuk menguji kesesuaian volume, Harga Eceran Tertinggi (HET) dan atribut pelabelan pada produk Minyakita di 6 provinsi.

    “Dari 65 sampel, ada 24 sampel ada yg volumenya kurang dari seharusnya. Ada 5 pelaku usaha yang melakukan pengurangan volume di atas 30-270 mililiter,” ucap Yeka.

    Para pelaku usaha ini nama-namanya telah disampaikan kepada Kementerian Perdagangan. Kemudian terkait HET, Ombudsman menyatakan seluruh sampel uji petik menunjukkan Minyakita di atas HET Rp 15.700 dengan rata-rata harga sebesar Rp 17.769.

    Harga terendah terpantau di Bengkulu dan Kalimantan Selatan sebesar Rp 16.000 tercatat di Bengkulu. Sedangkan harga tertinggi Minyakita di Banten dan Bogor mencapai Rp 19.000. Yeka meminta Kementerian Perdagangan untuk melakukan evaluasi mengenai margin sebesar Rp 500 yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Pembagian margin ini perlu dievaluasi. Jangan-jangan margin Rp 500 ini terlalu kaku. Misalnya dari sisi kewilayahannya belum efisien. Simirah (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah) harus dievaluasi,” tegas Yeka.

    Beberapa saran perbaikan Ombudsman di antaranya penguatan aspek pengawasan dengan meningkatkan pengawasan terhadap produsen dan distributor Minyakita untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar yang telah ditetapkan.

    Kedua, menegakkan sanksi keras terhadap produsen dan distributor yang terbukti melanggar regulasi serta memperketat izin edar bagi produsen dan distributor dengan memperhatikan transparansi dan kepatuhan terhadap standar volume kemasan.

    Selain itu, Ombudsman juga memberikan saran perbaikan dalam hal peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Yakni dengan melakukan evaluasi terkait rantai distribusi dan kebijakan harga produk agar sesuai dengan HET dan terjangkau oleh masyarakat. Kedua, memastikan labelisasi kemasan Minyakita jelas dan akurat agar konsumen dapat mengetahui dengan pasti jumlah dan kualitas produk yang dibeli.

    Terakhir, Ombudsman juga menyarankan agar dapat diupayakan kompensasi yang adil bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat praktik menyimpang oleh produsen atau distributor.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa temuan Ombudsman terkait Minyakita semakin memperkuat temuan Kemendag di lapangan. Pihaknya akan menjadikan temuan Ombudsman sebagai salah satu bahan referensi dalam pembuatan kebijakan.

  • Ombudsman Sampaikan ke Mendag Hasil Temuan Isi Minyakita Disunat 270 Mililiter – Halaman all

    Ombudsman Sampaikan ke Mendag Hasil Temuan Isi Minyakita Disunat 270 Mililiter – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ombudsman RI menyampaikan hasil temuan uji petik pengawasan Minyakita di 6 Provinsi kepada Menteri Perdagangan Budi Santoso, Jumat (21/3/2025) di Kantor Kementerian Perdagangan.

    Hasilnya, sebanyak 24 dari 65 sampel atau 36,92 persen, terjadi pengurangan volume Minyakita dengan kisaran 10-270 mililiter. 

    Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyampaikan pertemuan dengan Menteri Perdagangan untuk menyampaikan saran perbaikan terkait pengawasan dan distribusi Minyakita.

    “Kali ini kami fokus pengawasan Minyakita. Kami melakukan uji petik di 6 provinsi yaitu Jakarta, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Kalsel dan Sumatra Barat,” ujarnya di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menjelaskan pasa 16-18 Maret, pihaknya melakukan uji petik untuk menguji kesesuaian volume, Harga Eceran Tertinggi (HET) dan atribut pelabelan pada produk Minyakita di 6 provinsi.

    “Dari 65 sampel, ada 24 sampel ada yg volumenya kurang dari seharusnya. Ada 5 pelaku usaha yang melakukan pengurangan volume di atas 30-270 mililiter,” ucap Yeka.

    Para pelaku usaha ini nama-namanya telah disampaikan kepada Kementerian Perdagangan. Kemudian terkait HET, Ombudsman menyatakan seluruh sampel uji petik menunjukkan Minyakita di atas HET Rp 15.700 dengan rata-rata harga sebesar Rp 17.769.

    Harga terendah terpantau di Bengkulu dan Kalimantan Selatan sebesar Rp 16.000 tercatat di Bengkulu. Sedangkan harga tertinggi Minyakita di Banten dan Bogor mencapai Rp 19.000. Yeka meminta Kementerian Perdagangan untuk melakukan evaluasi mengenai margin sebesar Rp 500 yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Pembagian margin ini perlu dievaluasi. Jangan-jangan margin Rp 500 ini terlalu kaku. Misalnya dari sisi kewilayahannya belum efisien. Simirah (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah) harus dievaluasi,” tegas Yeka.

    Beberapa saran perbaikan Ombudsman di antaranya penguatan aspek pengawasan dengan meningkatkan pengawasan terhadap produsen dan distributor Minyakita untuk memastikan produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar yang telah ditetapkan.

    Kedua, menegakkan sanksi keras terhadap produsen dan distributor yang terbukti melanggar regulasi serta memperketat izin edar bagi produsen dan distributor dengan memperhatikan transparansi dan kepatuhan terhadap standar volume kemasan.

    Selain itu, Ombudsman juga memberikan saran perbaikan dalam hal peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Yakni dengan melakukan evaluasi terkait rantai distribusi dan kebijakan harga produk agar sesuai dengan HET dan terjangkau oleh masyarakat. Kedua, memastikan labelisasi kemasan Minyakita jelas dan akurat agar konsumen dapat mengetahui dengan pasti jumlah dan kualitas produk yang dibeli.

    Terakhir, Ombudsman juga menyarankan agar dapat diupayakan kompensasi yang adil bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat praktik menyimpang oleh produsen atau distributor.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa temuan Ombudsman terkait Minyakita semakin memperkuat temuan Kemendag di lapangan. Pihaknya akan menjadikan temuan Ombudsman sebagai salah satu bahan referensi dalam pembuatan kebijakan.

    Polri Tangani 12 Laporan Kasus Minyakita

    Dittipideksus Bareskrim Polri menyampaikan, ada 12 laporan yang sedang ditangani terkait penyimpangan produk Minyakita.

    Wadirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Samsu Arifin mengatakan, 7 dari 12 laporan tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

    “Untuk kasus Minyakita, sampai hari ini sudah ada 12 laporan polisi yang sedang ditangani oleh Polri. Kemudian 7 masih dalam tahap penyelidikan,” kata Samsu, kepada wartawan usai kegiatan Dialog Publik Divisi Humas Polri, di Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

    Dari hasil penyelidikan tersebut, Samsu menuturkan, pihaknya berhasil mengamankan 11 orang tersangka.

    “Jumlah tersangka 11. Ini sudah diproses baik di Bareskrim Polda Jawa Barat, Banten, Gorontalo, dan Jawa Timur,” jelasnya.

    Sementara itu, ia menyebut, pihak kepolisian terus mengikuti perkembangan mengenai bahan kebutuhan pokok, terutama dalam tahapan hari besar keagamaan nasional (HBKN).

    Menurutnya, di waktu-waktu yang demikian, potensi terjadinya penyimpangan-penyimpangan produk pangan selalu terjadi.

    “(HKBN) sehingga potensi terjadinya penyimpangan-penyimpangan, baik dalam takaran, ukuran, harga, ini selalu terjadi,” ungkap Samsu.

    Sebelumnya, jajaran Satgas Pangan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat membongkar kasus peredaran MinyaKita yang tidak sesuai takaran. 

    Hal itu terungkap setelah pihak kepolisian menggerebek MinyaKita di wilayah Kavling DKI, Jalan Ulim Nomor 11, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (12/3/2025).

    Sebanyak 1.600 karton dengan total 19.200 kemasan MinyaKita berhasil disita.

    Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi menuturkan ada dua tersangka yang berhasil diamankan, yakni RS dan IH yang merupakan Direktur Utama dan Operator pabrik.

    “Diduga dalam proses pengemasan ukuran 1 liter, PT Jaya Batavia Globalindo melakukan pengisian tidak sesuai dengan berat kemasan, melainkan hanya terisi 800 mL sampai 850 mL,” kata Twedi, Rabu, (19/3/2025).

    Menurutnya, pengungkapan tersebut dilakukan setelah adanya laporan warga yang merasa dirugikan dengan penjualan MinyaKita yang tak sesuai takaran.

    Saat penggeledahan dilakukan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti.

    Mulai dari mesin filling, mesin sealer, mesin untuk pengepakan, hingga tanki-tanki minyak dengan berbagai ukuran. 

    Yakni, ukuran 1.000 liter dan 5.000 liter.

    Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah kartu timbang terkait pengiriman MinyaKita ke berbagai daerah di Jabodetabek.

    Diketahui, surat tersebut dikirim oleh kedua tersangka kepada sejumlah sopir sejak tanggal 10 Maret 2025 hingga 8 Maret 2025.

    Rata-rata, tersangka RS dan IH melakukan pengiriman sebanyak 200 – 800 karton tiap satu kali jalan.

    “Kemudian (polisi temukan) pouch plastik, kantong plastik ukuran 1 liter, sebanyak 140 kardus dengan isi 1 kardusnya 1.500 lembar. Jadi total pouch plastiknya sebanyak 210.000 lembar,” kata Twedi.

    “Kardus MinyaKita yang belum terpakai sebanyak 10.000 lembar,” imbuhnya.

    Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pendustrian Pasal 120 dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 3 miliar rupiah. 

    Kemudian, keduanya juga dikenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat 1 huruf A, B, C.

    Keduanya terancam pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

  • Ini arahan lengkap Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna jelang Idul Fitri

    Ini arahan lengkap Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna jelang Idul Fitri

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ini arahan lengkap Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna jelang Idul Fitri
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Maret 2025 – 20:36 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto, yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta dihadiri seluruh jajaran dari Kabinet Merah Putih, mengadakan Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025.

    Sidang kabinet paripurna kedua pada tahun 2025 membahas berbagai persiapan Pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah dengan isi arahan lengkap, sebagai berikut:

    Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
    Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

    Saudara-saudara sekalian terima kasih atas kehadiran saudara-saudara pada Sidang Kabinet Paripurna ini, hari Jumat, 21 Maret 2025.
    Kita adakan Sidang Kabinet Paripurna sebagai persiapan menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah yang akan datang

    Yang saya hormati Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri koordinator, para menteri, para kepala badan, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, Ketua DEN, Gubernur Bank Indonesia yang saya hormati, Ketua OJK, Ketua LPS yang saya hormati yang kita undang hadir di sini

    Tentunya kita sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam, Allah SWT, kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita hadir di sidang kabinet paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat.

    Saudara-saudara sekalian, sore hari ini kita berkumpul untuk membahas persiapan menghadapi Idul Fitri yang akan datang. Kita akan melihat kondisi nyata yang akan kita hadapi dalam sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan ini.

    Sidang Kabinet kita yang terakhir berada pada bulan Januari yang lalu dan banyak hal yang sudah kita laksanakan semenjak Sidang Kabinet Paripurna tersebut. Saudara-saudara sekalian, intinya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras semua menteri dan wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang saya pimpin ini. Di sana sini tentunya sebagai kabinet baru, relatif baru, 130, 140 hari, 150 hari pertama tentunya kita pasti memerlukan waktu penyesuaian.

    Tetapi saya merasakan ada kerja sama yang baik dan ada pekerjaan yang cepat, yang sangat intensif dan sungguh-sungguh dari saudara-saudara sekalian. Ini saya rasakan sebagai pimpinan saudara-saudara. Apa yang sudah kita capai tidak mungkin dilaksanakan tanpa kerja keras kita semua, tanpa kerja keras saudara-saudara sekalian sebagai tim.

    Kita adalah satu tim, tidak mungkin ada keberhasilan tanpa kerja sama tim yang baik. Ya mungkin kita masih prihatin Tim Nasional sepak bola kita belum berhasil, tapi kita yakin pasti akan lebih baik di saat-saat akan datang.

    Ini juga ada tim yang baru, ya kan pelatih baru, tim teknis baru. Jadi saya percaya kita akan mencapai hal yang baik. Sepak bola ini adalah sesuatu yang penting, karena rakyat kita memang merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa mana pun di dunia, termasuk terutama di hal-hal seperti olahraga.

     

     

    Saudara-saudara sekalian, banyak sekali yang sudah kita laksanakan semenjak Sidang Kabinet yang lalu. Mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif.

    Ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Saya juga terus terang saja sangat terkesan dengan banyaknya kebijakan yang bisa kita keluarkan dalam waktu singkat. Dan ini karena kerja keras para menteri, para wakil menteri, para kepala badan.

    Saudara-saudara, salah satu yang utama yang harus saya sampaikan adalah bahwa di saat bulan-bulan ini, apalagi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, kondisi pangan kita aman, kondisi pangan kita cukup terkendali. Saudara-saudara, ini jangan dianggap hal yang ringan. Kita negara keempat terbesar di dunia. Jumlah penduduk kita sangat besar.

    Dan bertahun-tahun kita selalu khawatir dengan keamanan pangan kita. Kita selalu kuatir kita harus impor. Alhamdulillah tahun ini produksinya sangat baik. Dan saya monitor harga-harga sampai hari ini terkendali. Mungkin harga cabai rawit yang agak naik beberapa saat yang lalu, mungkin sekarang sudah mulai turun.

    Tapi saran saya jangan terlalu banyak makan terlalu pedas. Saya waktu muda sukanya pedas sekali sekarang dokter melarang saya makan terlalu pedas. Yang muda-muda silahkan.

    Jadi kita bersyukur, semua pihak yang bekerja keras. Saya mau ucap terima kasih semua pihak di bidang pangan, pertanian yang mendorong hal ini. Pangan adalah yang paling utama.

    Harga saham boleh naik turun, pangan aman, negara aman, saudara-saudara. Saya lihat yang stres harga saham turun hanya beberapa orang di antara saudara-saudara.
    Maruarar, siapa lagi itu? Trenggono, mana Trenggono? Oh duduk sebelah kanan. Mana lagi ya? Kalau Budiman enggak, Budiman tenang aja karena enggak punya saham dia. Ha ha ha Siapa lagi ya? Amran? Enggak, dia enggak main saham dia. Dia enggak main saham, dia enggak main saham. Siapa lagi ini? Rosan. Rosan udah botak jadi enggak apa-apa.

    Jadi demikian saudara-saudara, kemudian kita juga boleh sekarang mulai bangga Makan Bergizi Gratis sudah menjangkau 38 provinsi dan sekarang sudah 2 juta penerima manfaat. Hanya ini masih belum sebetulnya memuaskan saya. Tapi saya mengerti Kepala Badan Gizi Nasional sudah bekerja dengan seluruh jajarannya.

    Ini sudah paling cepat yang kita bisa laksanakan. Dalam Januari, Februari, Maret, dalam 3 bulan mencapai 3 juta penerimaan manfaat. Hanya masalahnya kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat, orang tuanya yang nanya, Pak kami disini belum terima makan bergizi.

    Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya. Mereka dengar di desa sebelah sudah, dia dengar di sekolah sebelah sudah, dia belum bisa. Saya sampaikan, Bu kita berusaha sekeras tenaga, tapi kita tidak mungkin seketika negara kita sangat besar. Mohon sabar.

    Tapi saya minta ya Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif, kreatif. Bagaimana kalau bisa kita percepat? Apa pakai sistem hibrida atau bagaimana? Karena kasian, rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan.

    Tapi terima kasih apa pun terjadi, ini suatu prestasi yang luar biasa. Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita. Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain. Mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius. Dan paling besar usaha kita menangani ini.

    Kemudian salah satu yang luar biasa juga, kita berani meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Konsolidasi semua kekuatan ekonomi yang dimiliki pemerintah Indonesia, semua dana, semua aset BUMN, kita konsolidasikan. Kita ingin mengelola dengan sebaik-baiknya, setransparansi mungkin dengan akuntabilitas yang sangat tinggi.

    Saya beri petunjuk kepada pimpinan Danantara, kalau perlu keputusan-keputusan itu diambil secara hati-hati. Dan kalau perlu tidak perlu terlalu cepat. Ini adalah kekayaan anak dan cucu kita. Harus dijaga dengan baik.

    Dan untuk itu saya minta pengawasan, oversight, penilaian risiko sangat berlapis-lapis. Dan saya minta tokoh-tokoh masyarakat ikut mengawasi. Dan saya tegaskan bahwa setiap saat pekerjaan dan semua kebijakan Danantara ini harus bisa diaudit, harus bisa diawasi, harus bisa dipertanggungjawabkan setiap saat, oleh siapa pun yang menginginkan.

     

     

    Saudara-saudara, tapi ini saya kira adalah terobosan yang sangat besar. Dengan demikian saya yakin manajemen semua aset di bawah Danantara akan lebih baik. Karena kita akan pakai manajemen yang berstandar internasional. Juga dengan beberapa penasihat-penasihat tingkat internasional, kita ingin mengajak.

    Saya juga melihat bahwa kita sudah mulai meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis untuk setiap warga negara. Ini sudah mulai di-roll out dan sudah berjalan. Saya kira ini juga salah satu terobosan saya kira di dunia ya, Menteri Kesehatan, tidak semua negara punya program seperti ini.

    Kemudian kita juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025, yaitu kewajiban menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri. Bagi semua perusahaan yang menerima kredit dari bank pemerintah dan yang menggunakan aset milik negara bersifat HGU atau Hak Pakai itu adalah aset negara.

    Dia terima, dia memanfaatkan aset negara, dia terima kredit, dia wajib hasil usahanya harus disetor di Republik Indonesia. Seratus persen dan minimal waktu 1 tahun. Ini saya diberi laporan kalau sudah berjalan ini akan menambah devisa kita 100 miliar dolar (AS), 1 tahun.

    Karena ini mulai berlaku 1 Maret jadi mungkin tahun ini baru sekitar 80 miliar dolar (AS) yang masuk. Jadi saya ucapkan terima kasih semua pihak yang berhasil sampai Danantara Indonesia diluncurkan. Cek kesehatan juga sudah berjalan dengan baik, devisa hasil ekspor juga berjalan.

    Kemudian kita juga sudah putuskan, kemarin saya resmikan juga peluncuran Bank Emas pertama di Republik Indonesia. Kita memiliki cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, ke-6 terbesar di dunia. Tapi kita baru punya Bank Emas baru tahun ini, berapa minggu lalu saya resmikan.

    Jadi terima kasih semua pihak yang akhirnya kita sekarang punya bullion bank, Bank Emas, sehingga rakyat bisa menyimpan emasnya di Indonesia dan tidak di negara lain. Ada negara lain tidak punya satu pun tambang emas tapi dia punya Bank Emas, kan aneh itu.

    Kemudian saudara-saudara, kami sudah putuskan juga untuk membangun tahun ini. Kita harap segera akan dimulai dibangun 200 sekolah rakyat berasrama. Untuk SD, SMP, SMA berasrama dan ini sekolah berasrama ini diperuntukkan untuk kaum yang kurang mampu, khususnya. Jadi kita dengan ini kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Anak orang kurang mampu, anak orang miskin tidak boleh miskin. Katakanlah bapaknya sekarang pekerjaannya sangat sederhana, dia umpamanya tukang pemulung. Anak dan cucunya tukang pemulung, tidak boleh jadi tukang pemulung. Dia harus kita berdayakan.

    Ini rencana kita dan kita akan bangun tahun ini 200 sekolah berasrama tersebut. Satu sekolah akan terdiri, kita harapkan seribu murid. Mungkin tahun-tahun pertama akan belum sampai seribu, tapi nanti saya berharap ya, Menteri Sosial, Menteri Dikdasmen mungkin dalam 6 bulan bisa mencapai seribu murid masing-masing sekolah? Bisa?

    Bisa? Tahun depan? Tahun depan ya? Tanggal berapa? Dicatet! Loh iya harus bertanggung jawab itu. Rakyat minta hasil yang cepat, saudara-saudara. Ini sangat penting dan yang akan segera kita resmikan 53.

    Yang segera mungkin 3 bulan ini bisa kita resmikan 53 sekolah. Ternyata Kementerian Sosial sudah punya gedung-gedungnya, sudah punya arealnya jadi tinggal kita renovasi sedikit. Kita ingin segera 53, sisanya yang 147 akan segera menyusul.

    Kita harap tiap tahun 200 sehingga dalam 5 tahun, kita minimal akan punya 1 sekolah berasrama di tiap kabupaten. Dan itu harus di tempat-tempat di mana terdapat kantong-kantong kemiskinan. Kita ingin memutus rantai kemiskinan. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya. Dan ini saya yakin bisa kita kerjakan. Nanti Menteri Koordinator Perekonomian, kemudian Menteri Keuangan, kemudian mungkin Menteri Sosial akan sedikit kasih penjelasan singkat.

    Termasuk juga saya minta Ketua LPS menyampaikan kondisi ekonomi secara umum. Sehingga kita dapat gambaran real apa yang telah kita kerjakan. Dan kita akan nanti dapat bayangan betapa besar upaya bangsa Indonesia untuk memberi kesejahteraan kepada rakyatnya

    Dan berkali-kali saya katakan, ini bukan hanya prestasi kita. Ini adalah kerja keras Presiden-Presiden sebelum kita, menteri-menteri kabinet sebelum kita. Tidak ada pembangunan bangsa yang bisa dikerjakan dalam 5-10 tahun.

    Pembangunan bangsa Indonesia ini adalah perjuangan lama. Mulai dari tahun 1945 dan seterusnya ada naik dan turun, ada krisis, ada hambatan, ada gangguan-gangguan negara asing. Berkali-kali. Kita tidak mau menyalahkan siapa pun, tapi kita sering diganggu.

    Kita harus sekarang belajar dari sejarah. Kita harus belajar, dan sekarang kita semua, semua unsur harus berjiwa besar. Kita atasi perbedaan dengan musyawarah, kita terima kritik dengan besar hati, tapi kita jangan mau diadu domba. Kita harus bekerja dengan baik untuk rakyat kita.

     

     

    Saudara-saudara, kemudian salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbentuk berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis-berbasis lain.

    Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi. Dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar, keyakinan kami.

    Saudara-saudara, kita juga berhasil bekerja sama dengan swasta sehingga THR bagi pekerja swasta, BUMN dan BUMD bisa diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

    Tahun ini pemerintah juga menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang untuk pertama kalinya akan menerima bonus Hari Raya. Ini karena kerja sama juga dengan pengusaha-pengusaha swasta. Saya mendengar mereka akan terima kurang lebih 1 juta tiap pekerjaan.

    Tapi saya mengimbau pengusaha swastanya, kalau bisa ya ditambah lah. Ini mengimbau, kalau mengimbau kan boleh, tidak ada paksaan kan? Tapi kalau Presiden mengimbau ya, menghimbau. Wartawan ya harus garis bawahi.

    Karena pengusaha harus tahu, kalau masa yang bagus dia untung-untung ya dia juga harus memperhatikan para pekerjanya. Justru para pekerja ini yang memberi keuntungan bagi dia.

    Juga THR dan gaji ke-13 bagi 9,4 juta aparatur negara. Ini sudah kita umumkan. Juga untuk membantu masyarakat, kita berhasil untuk menurunkan harga tiket pesawat dalam negeri mencapai 13 persen penurunan. Ini berlaku untuk periode penerbangan 24 Maret 2025 sampai 7 April 2025.

    Nanti Presiden juga akan menghimbau, kalau bisa ditambah. Tapi menghimbau. Ini sudah luar biasa. Kemudian penurunan tarif jalan tol sebesar 20 persen di berbagai ruas jalur mudik selama 2 minggu.

    Juga diskon 25 persen penurunan harga untuk tiket kereta api sesuai tanggal yang ditentukan. Juga saya ucapkan terima kasih, beberapa kementerian/lembaga mengeluarkan kebijakan untuk membantu mengurangi beban masyarakat dengan memberi bantuan mudik gratis hingga juga ada diskon mencapai 50 persen untuk provider seluler dari Kementerian Komdigi. Saya kira dengan demikian persiapan mudik saya harap benar-benar disiapkan dengan baik.

    Kemudian alur lalu lintas dijamin harus berjalan lancar melalui jalur darat, kereta api, udara, dan laut. Tentunya Menteri Perhubungan yang akan leading dalam pengendalian dan koordinasi hal ini semua. Menteri Perdagangan memantau terus ketersediaan bahan pangan dan harga bahan pokok.

    Juga kita antisipasi bahwa di sektor pariwisata ini juga akan meningkat dan perlu antisipasi dari Menteri Pariwisata hal-hal yang harus disiapkan. Tentunya segi keamanan Polri, TNI, BIN, Kemenhub, BUMN, dan kementerian lain ikut semuanya membantu untuk memantau keamanan. Di bidang industri dan tenaga kerja juga berjalan baik.

    Saya juga minta pelayanan publik terutama semua rumah sakit harus siap. Semua fasilitas kesehatan, juga sektor perbankan disiapkan dengan baik. Peringatan dan informasi cuaca saya juga mohon terus masyarakat diberi informasi terus menerus.

    Saudara-saudara sekalian saya kira demikian pengarahan saya, petunjuk-petunjuk saya tentang persiapan ke arah Hari Idul Fitri. Tapi pada garis besarnya saya ucapkan terima kasih kepada semua menteri, semua kepala badan yang telah bekerja keras. Dan saya kira untuk yang terbuka sudah selesai.

    Terima kasih, media sekarang adalah paparan dan pengarahan tertutup untuk konsumsi kita sendiri dalam rangka persiapan ke depan. Terima kasih, saudara-saudara sekalian.

    Sumber : Antara

  • ITPC buka peluang produk furnitur Indonesia ke pasar Meksiko

    ITPC buka peluang produk furnitur Indonesia ke pasar Meksiko

    Dengan besarnya industri pariwisata di Meksiko, sektor perhotelan juga bertumbuh pesat dengan maraknya pembangunan hotel, resor, restoran, dan spa. Pertumbuhan ini membuka peluang produk furnitur Indonesia untuk dapat diekspor ke Meksiko

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Mexico City melakukan pertemuan presentasi bisnis (business pitching) dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang bergerak di sektor furnitur.

    Pertemuan ini bertujuan memperkenalkan produk furnitur UMKM kepada Perwakilan Perdagangan (Perwadag), sekaligus untuk Perwadag memberikan gambaran peluang ekspor produk furnitur di pasar Meksiko.

    Kepala ITPC Mexico City Sunny Andrian mengatakan, Meksiko merupakan negara dengan industri pariwisata yang berkembang pesat. Pada 2024, Meksiko menerima lebih dari 45 juta wisatawan mancanegara dengan total pendapatan 32,9 miliar dolar AS (INEGI, 2025).

    “Dengan besarnya industri pariwisata di Meksiko, sektor perhotelan juga bertumbuh pesat dengan maraknya pembangunan hotel, resor, restoran, dan spa. Pertumbuhan ini membuka peluang produk furnitur Indonesia untuk dapat diekspor ke Meksiko,” ujar Sunny dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Meski demikian, produk furnitur Indonesia juga menghadapi persaingan ketat, baik dari pasar domestik maupun produk impor dari negara lainnya.

    Meksiko juga merupakan negara produsen furnitur besar, dengan pasar utama di Amerika Serikat. Selain itu, Meksiko menerapkan tarif yang cukup tinggi terhadap produk furnitur impor.

    Selain persaingan dari produksi domestik, produk impor asal Vietnam dan Malaysia juga memiliki daya saing lebih karena menerima pembebasan bea masuk berkat perjanjian perdagangan Comprehensive and Progressive Agreement for the Transpacific Partnership (CPTPP).

    Demikian pula halnya untuk produk asal negara Amerika Latin lainnya yang telah memiliki perjanjian perdagangan dengan Meksiko.

    “Mengingat Indonesia dan Meksiko belum memiliki perjanjian dagang, maka perlu dicermati lebih lanjut produk apa saja yang memiliki kekhususan dan berdaya saing,” kata Sunny.

    Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, ITPC Mexico City juga menerima kunjungan Konsul Kehormatan Indonesia di Cancun, Oswaldo Antonio Canto Marmol, dengan rekan bisnisnya, Florencio Madariaga dari Konsorsium Madariaga.

    Konsorsium tersebut memiliki beberapa properti hotel, restoran, dan vila. Saat ini, mereka sedang mencari produk furnitur, dekorasi rumah, dan kain asal Indonesia.

    Total perdagangan Indonesia-Meksiko pada Januari 2025 tercatat sebesar 209,6 juta dolar AS atau meningkat 5,58 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Dari nilai tersebut, ekspor Indonesia ke Meksiko tercatat sebesar 183,3 juta dolar AS. Sedangkan, impor Indonesia dari Meksiko tercatat sebesar 26,3 juta dolar AS.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Viral Beras 5 Kg Tak Sesuai Takaran, Bulog: Bukan Punya Kami

    Viral Beras 5 Kg Tak Sesuai Takaran, Bulog: Bukan Punya Kami

    Bisnis.com, KLATEN – Perum Bulog menegaskan bahwa beras dengan kemasan 5 kilogram yang tidak sesuai takaran bukan miliknya.

    “Bukan. Itu bukan punya Bulog. Palsu dan itu beritanya ga benar,” kata Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Marga Taufiq di Klaten, Jumat (21/3/2025).

    Marga memastikan bahwa beras yang diproduksi oleh Bulog pasti sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan dan diawasi dengan ketat.

    “[Takaran] pasti 5 kilo. Kita diawasi semua mata. Bahkan kita sendiri, kalau ada yang ketahuan [curang] begitu, langsung dihukum,” ujarnya.

    Adapun, temuan beras kemasan 5 kilogram yang tak sesuai takaran ini diunggah salah satu warganet di media sosial TikTok. Dalam unggah video itu, beras kemasan yang dimilikinya bertuliskan 5 kilogram.

    Namun, saat dia menimbang dengan timbangan berat badan, beras kemasan 5 kilogram itu hanya berisikan 4 kilogram.

    Menanggapi hal itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap memang masih terdapat ketidaksesuaian ukuran beras sesuai label pada kemasan.

    “Masih terdapat ketidaksesuaian ukuran sesuai label pada kemasan,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang kepada Bisnis, Kamis (20/3/2025).

    Berdasarkan hasil pengawasan yang ditemukan di lapangan sejak Februari—Maret 2025, Moga mengungkap sebanyak 28,27% dari 21 produk beras kemasan 5 kilogram tidak sesuai dengan ketentuan di label. Sisanya, sebanyak 72,73% beras sesuai dengan kemasan atau berisi 5 kilogram.

    Dengan ditemukannya beras kemasan yang tidak sesuai dengan label, Moga menyatakan bahwa Kemendag tengah menindaklanjuti hasil pengawasan itu.

    “Kami sedang tindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

  • Pimpin Sidang Kabinet, Prabowo Pastikan Persiapan Mudik Lebaran 2025

    Pimpin Sidang Kabinet, Prabowo Pastikan Persiapan Mudik Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menyiapkan berbagai kebijakan guna memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menyebut sejumlah langkah strategis yang akan diterapkan untuk membantu masyarakat yang pulang ke kampung halaman.   

    Salah satu kebijakan utama adalah penurunan harga tiket pesawat selama periode 25 Maret—25 April 2025. Selain itu, tarif tol juga akan mendapatkan diskon sebesar 25%, sementara harga tiket Kereta Api Indonesia (KAI) akan mengalami penyesuaian harga di tanggal tertentu.  

    “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa kementerian dan lembaga yang telah membantu masyarakat dengan memberikan program mudik gratis. Selain itu, ada juga diskon 50% untuk layanan seluler dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi),” ujarnya di Kantor Presiden, Jumat (21/3/2025).  

    Selain insentif ekonomi, Prabowo juga memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan publik. dia menekankan bahwa jalur darat, kereta api, dan jalur laut harus dipastikan lancar dengan koordinasi langsung oleh Menteri Perhubungan (Menhub).  

    “Kementerian Perdagangan (Mendag) akan terus memantau ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok, sementara sektor pariwisata juga harus mengantisipasi peningkatan jumlah pemudik,” tambahnya.  

    Lebih lanjut, Prabowo juga menegaskan bahwa aspek keamanan harus menjadi prioritas. Dia meminta semua pihak, termasuk sektor industri dan tenaga kerja, ikut serta dalam menjaga ketertiban.

    Selain itu, kata Prabowo, layanan publik seperti rumah sakit dan sektor perbankan diminta untuk bersiap menghadapi lonjakan kebutuhan masyarakat selama musim mudik.  

    Tak hanya itu, informasi cuaca juga akan terus diperbarui agar masyarakat bisa mendapatkan peringatan dini terkait kondisi perjalanan.

    “Saya mohon masyarakat terus diberi informasi secara terus-menerus agar perjalanan mudik bisa berjalan dengan lancar dan aman,” pungkas Prabowo.

  • Kemendag Bakal Evaluasi Ekspor Kelapa Imbas Harga Makin Mahal

    Kemendag Bakal Evaluasi Ekspor Kelapa Imbas Harga Makin Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melakukan evaluasi bersama mulai dari industri, eksportir, hingga petani untuk bisa mengendalikan permintaan kelapa bulat yang menanjak.

    Permintaan yang ekspor yang tinggi disebut menjadi salah satu pendorong harga kelapa yang makin tinggi hingga tembus Rp15.000 per butir selama Ramadan.

    “Kelapa itu kan banyak permintaan ekspor juga. Banyak permintaan ekspor, terus industri di dalam negeri juga banyak minta,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Dalam catatan Bisnis, pedagang kelapa di Pasar Senen, Nurlaela (50) mengaku harga kelapa mencapai Rp15.000 per butir. Namun, sejatinya kenaikan harga kelapa sudah naik sejak tiga bulan terakhir.

    “Ini [kenaikannya] bukan karena lebaran dan puasa, sudah tiga bulan naik duluan kalau kelapa,” ungkap Nurlaela saat ditemui di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Nurlaela menyebut harga kelapa akan kembali melonjak saat H-2 Lebaran di rentang Rp25.000–Rp35.000 per butir, tergantung dari ukuran kelapa.

    Dia mengungkap mahalnya harga kelapa ini lantaran pasokan kelapa dari Sumatra yang tidak turun ke Jawa dan justru diekspor ke Malaysia.

    “Kata bosku, dari Sumatranya [kelapa] nggak turun ke Jawa, diekspor ke Malaysia makanya sulit. Ini [kenaikannya] bukan karena lebaran dan puasa, sudah tiga bulan naik duluan,” bebernya.

    Dia juga mengaku stok kelapa bulat sempat kosong dalam tiga bulan lalu. Alhasil, pedagang tidak bisa menjual kelapa seharga Rp10.000 per butir seperti sebelumnya di hari biasa.

    “Kalau hari biasa [harga kelapa] masih bisa Rp10.000 [per butir], kalau menjelang lebaran semuanya mahal. Sekarang harganya nggak bisa kembali Rp10.000 [per butir], sekarang Rp15.000 [per butir],” ujarnya.

    Jika menengok data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor kelapa di dalam kulit (endocarp) dengan kode HS 08011200 pada Januari—Februari 2025 mencapai 71.077 ton dengan nilai US$30,8 juta. Komoditas ini paling banyak diekspor ke China dan Vietnam.

    BPS mencatat China menjadi negara tujuan utama ekspor kelapa sebanyak 68.065 ton senilai US$29,5 juta, diikuti Vietnam 2.180 ton, Thailand 550 ton, dan Malaysia 280 ton.

    Rinciannya, ekspor kelapa di dalam kulit (endocarp) berfluktuasi sepanjang 2021-2024. Pada 2021 nilai ekspor komoditas ini mencapai US$102,9 juta ton dengan volume sebesar 431.841 ton.

    Ekspor komoditas ini mengalami penurunan, baik secara nilai maupun volume pada 2022, yang masing-masing tercatat sebesar US$65,6 juta dan 288.286 ton.

    Kemudian, ekspor kelapa di dalam kulit (endocarp) mengalami peningkatan pada 2023 yakni sebanyak 380.883 ton dan kembali meningkat di 2024 sebanyak 431.915 ton.

  • Ombudsman menemukan lima pengusaha nakal kurangi isi Minyakita

    Ombudsman menemukan lima pengusaha nakal kurangi isi Minyakita

    Ada sekitar lima pelaku usaha yang melakukan pengurangannya itu luar biasa. Jadi di atas 30 mililiter sampai dengan 270 mililiter.

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman RI menyebut ditemukan lima pelaku usaha yang melakukan pengurangan takaran minyak goreng rakyat (MGR) atau yang dikenal dengan merek Minyakita.

    Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan temuan tersebut didapat setelah melakukan uji petik atau pengukuran satuan barang, di enam provinsi, seperti Jakarta, Bengkulu, Sumatera Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Banten.

    “Ada sekitar lima pelaku usaha yang melakukan pengurangannya itu luar biasa. Jadi di atas 30 mililiter sampai dengan 270 mililiter,” ujar Yeka, di Jakarta, Jumat.

    Yeka menjelaskan dalam uji petik, ada tiga kriteria yang menjadi penilaian yakni kesesuaian terkait volume, kesesuaian terkait harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700, dan kesesuaian atribut pelabelan.

    Lebih lanjut, kata Yeka, nama-nama perusahaan yang melakukan pelanggaran telah diserahkan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Ombudsman mengusulkan agar Kementerian Perdagangan melakukan evaluasi, baik dalam penerapan HET, distribusi Minyakita hingga Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah).

    “Kuncinya Simirah harus dievaluasi agar lebih transparan, sehingga semua pelaku usaha bisa mendapatkan akses. Karena sebetulnya tadi keterangan menurut Pak Menteri (Budi Santoso) Minyakita ini adalah produk yang sangat laris di lapangan,” kata Yeka.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengevaluasi secara menyeluruh terkait dengan distribusi, pengaturan dan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita.

    “Ke depan kita akan atur semua, mulai dari distribusinya, termasuk repacker-nya kemudian D1 (distributor 1), D2, dan HET-nya. Kita evaluasi semua,” ujar Budi, usai melakukan pertemuan dengan Ketua Ombudsman RI Mokhamad Najih, di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat.

    Budi menyampaikan, sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan para pengemas atau repacker Minyakita. Berdasarkan hasil diskusi, Budi mengatakan bahwa tidak semua pengemas melakukan kecurangan.

    Kemendag juga menerima masukan-masukan dari para pengemas. Oleh karena itu, ke depan, Kemendag juga akan mengatur soal repacker.

    Lebih lanjut, kata Budi, pengawasan akan terus dilakukan dan diperketat, khususnya menjelang Lebaran 2025.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025