Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Heboh Beras dan Minyak Goreng Disunat, Zulhas Minta Pelaku Dipenjara

    Heboh Beras dan Minyak Goreng Disunat, Zulhas Minta Pelaku Dipenjara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta agar pelaku usaha yang melakukan pengurangan takaran bahan pangan, mulai dari beras hingga minyak goreng untuk segera ditindak dan dimasukkan ke bui alias penjara.

    “Kalau ada yang nyuri-nyuri ukuran, minyak, beras, apa saja, masukin penjara,” ujarnya, usai rapat koordinasi (rakor) jagung di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Pernyataan Zulhas merespons video yang berlalu-lalang di media sosial terkait pengurangan beras hingga minyak goreng.

    Teranyar, media sosial digegerkan dengan video temuan beras kemasan 5 kilogram yang tak sesuai label kemasan. Dalam unggah video itu, warganet menimbang beras kemasan yang bertuliskan 5 kilogram itu menggunakan timbangan berat, namun hasilnya tak sesuai.

    Dalam catatan Bisnis, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso sebelumnya menyatakan pihaknya mendukung adanya pengawasan langsung di lapangan terhadap beras, termasuk beras kemasan 5 kilogram.

    Sutarto juga meminta agar pemerintah tidak tebang pilih jika ditemukan ada pihak yang melakukan kecurangan terhadap volume beras 5 kilogram.

    “Siapa saja yang melanggar agar ditindak sesuai dengan peraturan,” katanya kepada Bisnis, Kamis (20/3/2025).

    Dia pun meminta agar pemerintah, termasuk Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menyelidiki lebih lanjut dalang yang melakukan kecurangan beras. Pasalnya, kata dia, rantai pasok gabah relatif panjang.

    “Karena pelaku bisnis atau rantai pasok gabah relatif panjang, mulai dari produsen ke distributor ke sub distributor dan ke pengecer,” ucapnya. 

    Adapun Kemendag mengungkapkan terdapat sembilan pelaku usaha beras yang dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis imbas adanya pengurangan isi beras kemasan 5 kilogram sepanjang 2025.

    Mereka tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bangka Tengah.

    “Sekarang 2025 ada 9 [pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif],” tuturnya. 

    Rinciannya, pelaku usaha yang mengurangi volume beras berasal dari daerah Kendal Jawa Tengah, Jakarta Selatan, Kediri Jawa Timur, Pangkalan Baru Bangka Tengah, Pangkalpinang, Lumajang Jawa Timur, Mojokerto Jawa Timur, dan Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

    Berdasarkan data hasil pengawasan Kemendag dari Februari—Maret 2025 yang diterima Bisnis, sebanyak 28,27% dari 21 produk beras kemasan 5 kilogram tidak sesuai dengan ketentuan di label. Sisanya, sebanyak 72,73% beras sesuai dengan kemasan atau berisi 5 kilogram.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan bahwa pihaknya tengah menindaklanjuti hasil pengawasan itu.

    “Kami sedang tindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tuturnya. 

    Meski demikian, Kemendag menyebut angka penurunan beras yang tak sesuai ketentuan itu mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

    Jika dirinci, sebanyak 96,55% dari 29 produk beras yang tidak sesuai dengan ketentuan pada 2023. Di tahun berikutnya, Kemendag mencatat ada 50% dari 36 produk beras yang tak sesuai dengan ketentuan.

    “Tahun 2023 sebanyak 96,55% [beras] tidak sesuai ketentuan, tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 50% tidak sesuai ketentuan, dan tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 28,27% tidak sesuai ketentuan,” terangnya.

  • Mendagri Minta Pemda Gelontorkan Bansos Jelang Idul Fitri, agar Daya Beli Masyarakat Meningkat

    Mendagri Minta Pemda Gelontorkan Bansos Jelang Idul Fitri, agar Daya Beli Masyarakat Meningkat

    Mendagri Minta Pemda Gelontorkan Bansos Jelang Idul Fitri, agar Daya Beli Masyarakat Meningkat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri RI
    Tito Karnavian
    meminta pemerintah daerah (Pemda) menggelontorkan
    bantuan sosial
    jelang hari raya
    Idul Fitri
    1446 Hijriah/2025 Masehi.
    Tito mengatakan, penggelontoran bansos ini penting dilakukan untuk memperkuat
    daya beli masyarakat
    .
    “Tolong juga daerah-daerah menjelang Lebaran ini digelontorkan bansos, baik tunai maupun non-tunai, barang misalnya kepada masyarakat agar daya beli masyarakat meningkat,” kata Tito, dalam keterangannya, Senin (24/3/2025).
    Tito mengatakan, bansos yang bisa digelontorkan dapat berupa tunai maupun non-tunai untuk masyarakat yang membutuhkan.
    Selain itu, mantan Kapolri ini juga meminta agar para kepala daerah di seluruh Indonesia melakukan rapat internal untuk optimalisasi pendapatan daerah.
    Dengan optimalisasi tersebut, Pemda dapat memberikan stimulus positif bagi perekonomian daerah dan memperkuat daya beli masyarakat.
    “Agar target pendapatan betul-betul bisa optimal dan tolong jangan disimpan (anggarannya), belanjakan agar ada uang yang beredar di masyarakat, sehingga dapat memicu juga swasta dan memperkuat daya beli masyarakat,” ujar dia.
    Mendagri juga memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan menjelang Lebaran relatif terkendali.
    Terlebih, saat ini mendekati panen raya beras dan jagung. Hal ini tentunya akan membuat
    ketersediaan pangan
    tercukupi.
    “Intinya bahwa jelang Lebaran ini kesiapan pangan kita cukup,” ujar dia.
    Tito juga menyoroti sejumlah komoditas yang perlu diperhatikan berbagai pihak terkait.
    Hal ini seperti adanya kenaikan harga minyak goreng di beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian, Mendagri juga menyoroti persoalan bawang putih.
    Dia berharap, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dapat segera mengatasi persoalan tersebut.
    Dirinya juga mendorong agar gerakan menanam digalakkan untuk mendukung produksi cabai rawit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AS Bakal Kunjungi India, Bahas Nasib Perdagangan di Tengah Kekhawatiran Tarif Trump

    AS Bakal Kunjungi India, Bahas Nasib Perdagangan di Tengah Kekhawatiran Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Delegasi pejabat dari Amerika Serikat/AS akan mengunjungi India pada 25 Maret hingga 29 Maret 2025 untuk melakukan pembicaraan perdagangan dengan para pejabat India. 

    Seorang juru bicara kedutaan besar AS mengatakan hal tersebut, di mana Asisten Perwakilan Dagang AS untuk Asia Selatan dan Tengah Brendan Lynch akan memimpin rombongan ini.

    “Kunjungan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Amerika Serikat untuk memajukan hubungan dagang yang produktif dan seimbang dengan India,” kata juru bicara tersebut, dikutipi dari Reuters, Senin (24/3/2025).

    Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan memberlakukan tarif-tarif timbal-balik alias retaliasi mulai 2 April terhadap berbagai negara, menyebabkan kekhawatiran di antara para eksportir India.

    Sumber pemerintah menyampaikan bahwa India memiliki “harapan yang jelas” bahwa pemerintahan Trump dapat membebaskannya dari tarif-tarif timbal balik ketika kedua negara melanjutkan pembicaraan mengenai pakta perdagangan bilateral.

    Sumber tersebut mengatakan bahwa Wakil Presiden AS, J. D. Vance, juga akan mengunjungi India pada April mendatang. 

    Beberapa kelompok industri telah memperingatkan pemerintah India bahwa mengurangi tarif pada produk-produk industri di bawah tekanan AS dapat menyebabkan masuknya barang-barang Cina yang lebih murah, yang mengakibatkan dumping dan merugikan para produsen dalam negeri.

    Menteri Perdagangan Piyush Goyal menghabiskan hampir satu minggu di Amerika Serikat pada awal bulan ini untuk melakukan pembicaraan perdagangan.

    Selama kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke AS bulan lalu, kedua negara ini sepakat untuk bekerja pada tahap pertama dari kesepakatan perdagangan pada musim gugur 2025, dengan target mencapai US$500 miliar dalam perdagangan bilateral pada 2030.

    India dan AS terlibat dalam diskusi untuk menyelesaikan isu-isu terkait tarif dan menyelesaikan kerangka kerja untuk pakta perdagangan bilateral, Randhir Jaiswal, juru bicara kementerian luar negeri India, mengatakan minggu lalu.

    “Kami menghargai keterlibatan kami yang sedang berlangsung dengan Pemerintah India dalam hal perdagangan dan investasi dan berharap untuk melanjutkan diskusi-diskusi ini dengan cara yang konstruktif, adil, dan berwawasan ke depan,” ujar juru bicara kedutaan besar AS.

    Adapun, India menjadi salah satu negara yang menikmati surplus perdagangan dengan AS, meski tak sebanyak China maupun Meksiko. 

    India menerima surplus US$49,5 miliar pada 2024, lebih besar ketimbang surplus yang dirasakan Indonesia senilai US$19,3 miliar. Secara peringkat, India berada di posisi ke-10 penikmat surplus terbesar, sementara Indonesia di posisi 15. 

  • Mendagri imbau pemda perkuat daya beli masyarakat jelang Idul Fitri

    Mendagri imbau pemda perkuat daya beli masyarakat jelang Idul Fitri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (pemda) agar memperkuat daya beli masyarakat menjelang perayaan hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah, diantaranya dapat dilakukan dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos), baik tunai maupun non-tunai kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Tolong juga daerah-daerah menjelang Lebaran ini digelontorkan bansos, baik tunai maupun non-tunai, barang misalnya kepada masyarakat agar daya beli masyarakat meningkat,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Guna memperkuat daya beli masyarakat, Mendagri juga meminta kepala daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan rapat internal untuk mengoptimalkan target pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Dengan demikian, nantinya pemda dapat memberikan stimulus positif bagi perekonomian daerah dan memperkuat daya beli masyarakat.

    “Agar target pendapatan betul-betul bisa optimal dan tolong jangan disimpan [anggarannya], belanjakan agar ada uang yang beredar di masyarakat, sehingga dapat memicu juga swasta dan memperkuat daya beli masyarakat,” ujarnya.

    Selain itu, dirinya juga memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan menjelang Lebaran relatif terkendali. Terlebih, saat ini mendekati panen raya beras dan jagung. Hal ini tentunya akan membuat ketersediaan pangan tercukupi.

    “Intinya bahwa jelang Lebaran ini kesiapan pangan kita cukup,” tambah Tito.

    Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti sejumlah komoditas yang perlu diperhatikan berbagai pihak terkait. Hal ini seperti adanya kenaikan harga minyak goreng di beberapa wilayah di Indonesia.

    Selain itu, Tito juga menyoroti persoalan bawang putih. Dia berharap Kementerian Perdagangan (Kemendag) dapat segera mengatasi persoalan tersebut. Dirinya juga mendorong agar gerakan menanam digalakkan untuk mendukung produksi cabai rawit.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • 5 Sidang Tom Lembong, Eks Mendag Enggartiasto Lukita Disebut Izinkan Impor Gula Tanpa Rakortas Nasional

    5 Sidang Tom Lembong, Eks Mendag Enggartiasto Lukita Disebut Izinkan Impor Gula Tanpa Rakortas Nasional

    Sidang Tom Lembong, Eks Mendag Enggartiasto Lukita Disebut Izinkan Impor Gula Tanpa Rakortas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Eks Menteri Perdagangan
    Engartiasto Lukita
    disebut dalam sidang dugaan korupsi importasi gula dengan terdakwa Thomas Trikasih Lembong atau
    Tom Lembong
    di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025).
    Hal itu diungkap saat kuasa hukum Tom Lembong mencecar saksi dari Kepala Subdirektorat Barang Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kemendag, Susy Herawati, soal izin impor yang dilakukan di era Engartiasto.
    Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Susy disebut menyatakan adanya izin impor yang dibuat tanpa rapat koordinasi terbatas (Rakortas) antar kementerian.
    “Kenapa persetujuan impor tidak memenuhi persyaratan, salah satunya dalam hal ini karena tidak ada rakortas, namun tetap diterbitkan dalam hal ini saudara Engartiasto Lukita dalam hal ini sebagai berikut. Apakah hal ini, saudara saksi menerangkan dengan sebenar-benarnya?” ujar kuasa hukum Tom Lembong.
    “Iya,” jawab Susy singkat.
    Susy kemudian menjelaskan, kebijakan itu dibuat di tahun 2017 dan merupakan perintah pimpinan, dalam hal ini Direktur Perdagangan Luar Negeri, Kemendag.
    “Berjenjang, saya perintah dari direktur, tapi saya sudah sampaikan dari kondisi ketidakadaan rakortas tadi,” kata Susy lagi.
    “Karena di sini saudara menjawab, namun pada saat itu direktur impor menyampaikan kepada saya, agar permohonan persetujuan tersebut tetap mesti diproses karena hal tersebut menurut direktur impor merupakan instruksi dari menag bapak Engartiasto Lukita, dengan alasan kewenangan tersebut adalah diskresi dan kewenangan menteri,” kata kuasa hukum Tom Lembong.
    “Pada saat itu, seperti itu,” jawab Susy.
    “Apa yang saksi maksudkan diskresi dan kewenangan menteri?” tanya PH Tom.
    “Saya sampaikan kepada pimpinan saya bahwa ini tidak memenuhi, kemudian bapak direktur mengatakan ini perintah bapak menteri,” imbuh Susy.
    Dalam dakwaan kasus ini, Tom Lembong disebut tidak melakukan pengendalian atas distribusi gula dalam rangka pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula yang seharusnya dilakukan oleh BUMN melalui operasi pasar dan/atau pasar murah.
    Tom disebut tidak menunjuk perusahaan BUMN untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, tetapi menunjuk Induk Koperasi Kartika (Inkopkar), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (Puskopol), dan Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI-Polri.
    Jaksa juga menyebutkan, Tom menerbitkan surat persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) tanpa dasar rapat koordinasi antarkementerian.
    Kemudian, menurut Jaksa, tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, Tom Lembong memberikan surat Pengakuan Impor/Persetujuan Impor GKM.
    Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain ataupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 578 miliar saat melaksanakan kebijakan importasi gula untuk kebutuhan pangan nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Malaysia Perketat Regulasi Pengiriman Chip Nvidia Usai Ditekan AS

    Malaysia Perketat Regulasi Pengiriman Chip Nvidia Usai Ditekan AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Malaysia berencana untuk memperketat regulasi semikonduktor (chip) Nvidia setelah menerima tekanan dari Amerika Serikat (AS). 

    Melansir dari Reuters, Senin (24/3/2025) hal ini dilakukan untuk menghentikan aliran chip yang digunakan dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) ke China

    Dalam laporan yang diterbitkan oleh Financial Times pada Minggu, Menteri Perdagangan Malaysia, Zafrul Aziz, mengonfirmasi bahwa AS telah meminta negara tersebut untuk lebih cermat memantau pergerakan chip Nvidia kelas atas yang masuk ke Malaysia. AS mencurigai bahwa banyak chip tersebut akhirnya berakhir di China.

    Aziz menambahkan bahwa AS ingin memastikan agar server yang memasuki negara itu sampai ke pusat data yang tepat dan tidak dipindahkan ke kapal lain yang dapat mengarahkannya ke tujuan yang tidak sesuai

    “[AS] meminta kami untuk memastikan bahwa kami memantau setiap pengiriman yang datang ke Malaysia jika melibatkan chip Nvidia,” kata Aziz kepada surat kabar tersebut.

    Isu ini muncul seiring dengan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh AS terkait dengan penggunaan chip buatan AS yang dilarang oleh perusahaan AI China, DeepSeek. 

    DeepSeek, dengan performa model AI-nya mengejutkan dunia teknologi pada bulan Januari, diduga menggunakan chip yang tidak boleh diekspor ke China. 

    Malaysia, di sisi lain, sedang menyelidiki apakah hukum setempat dilanggar dalam kasus pengiriman server terkait penipuan yang melibatkan perusahaan Singapura, yang diduga memasok chip Nvidia canggih yang tunduk pada kontrol ekspor AS.

    Kasus tersebut berhubungan dengan transaksi yang diperkirakan senilai US$390 juta, di mana perusahaan-perusahaan Singapura dituduh secara curang mengirimkan server berbasis AS ke Malaysia. 

    Media Singapura menghubungkan kasus ini dengan dugaan transfer chip Nvidia ke perusahaan AI DeepSeek di China, yang semakin memperburuk ketegangan terkait kontrol ekspor teknologi canggih ini.

  • Kemendag dan Kemenekraf Kerja Sama Dukung Pengembangan Produk UMKM

    Kemendag dan Kemenekraf Kerja Sama Dukung Pengembangan Produk UMKM

    JAKARTA – Kementerian Perdangan (Kemendag) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menjalin kerja sama pengembangan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kreatif.

    Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di Jakarta pada Minggu, 23 Maret.

    Kesepakatan ini meliputi beberapa ruang lingkup yang strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Ruang lingkup tersebut, yaitu pengembangan produk kreatif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, fasilitasi pemasaran produk kreatif, fasilitasi perlindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual produk kreatif, serta kegiatan lain yang disepakati kedua pihak.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan MoU ini sebagai langkah strategis peningkatan nilai tambah UMKM. Dia bilang kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat pengembangan UMKM di subsektor produk kreatif sehingga menjadi entitas yang tangguh, inovatif, dan kompetitif di pasar domestik dan global.

    “Bersama Kemenekraf, Kemendag berkolaborasi untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Kesepakatan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk kreatif Indonesia,” kata Budi.

    Budi juga bilang pengembangan produk kreatif di Indonesia merupakan salah satu strategi penting untuk meningkatkan kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional.

    Sektor ekonomi kreatif telah memberikan sumbangan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pada 2024, sektor ekonomi kreatif telah menyumbang sekitar Rp1,53 triliun terhadap PDB nasional.

    Pada tahun tersebut, sambung dia, nilai ekspor ekonomi kreatif mencapai 25,10 miliar dolar AS. Nilai ekspor ekonomi kreatif didominasi empat subsektor utama, yaitu fesyen, kriya, kuliner, dan penerbitan.

    “Ini menunjukkan bahwa produk kreatif Indonesia telah mendapatkan pengakuan dan permintaan yang tinggi di pasar internasional, sekaligus menjadi salah satu pilar penting perekonomian nasional,” ujar Budi.

    Budi mengatakan Kemendag terus membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem ekspor produk kreatif Indonesia. Salah satu kemitraan strategis yang dibangun adalah dengan Kemenekraf.

    Pengembangan produk kreatif yang terintegrasi dengan Program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor merupakan langkah krusial dalam mengakselerasi pertumbuhan UMKM di sektor ekonomi kreatif.

    Melalui program ini, Kemendag memfasilitasi UMKM untuk melakukan presentasi bisnis (pitching) dan penjajakan kerja sama bisnis (business matching) dengan perwakilan perdagangan di 33 negara.

    Pada Januari hingga Februari 2025, Kemendag telah melaksanakan 146 kegiatan business matching, yang mencakup 91 sesi pitching dan 55 pertemuan dengan buyer.

    “Nilai transaksi yang tercatat mencapai 8,77 juta dolar AS, terdiri atas transaksi pembelian senilai 3,35 juta dolar AS dan potensi transaksi senilai 5,42 juta dolar AS,” kata Budi.

    Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan penguatan ekosistem ekonomi kreatif dilakukan melalui kolaborasi Hexahelix, yaitu pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, media massa, dan hukum atau regulasi.

    Lebih lanjut, Riefky bilang ini dilakukan dengan pengembangan riset, pendidikan dan perlindungan kreatifitas. Melalui semangat kolaborasi Hexahelix diharapkan program unggulan Kemenekraf dapat terlaksana optimal sehingga dapat memberikan manfaat sebanyak-banyak bagi penggiat ekonomi kreatif.

    “Kolaborasi melalui kesepahaman ini merupakan langkah konkret dalam memperluas dampak ekonomi kreatif sekaligus menjawab tantangan global dengan pendekatan holistik. Kami berkomitmen bersama Kemendag dalam memperluas akses pasar bagi produk ekonomi kreatif hingga pasar internasional,” kata Riefky.

  • Metro Sepekan: SPBU di Bogor Curangi Takaran, Setahun Raup Untung Rp3,4 Miliar – Page 3

    Metro Sepekan: SPBU di Bogor Curangi Takaran, Setahun Raup Untung Rp3,4 Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Mabes Polri mengungkap kasus manipulasi takaran BBM kepada konsumen di SPBU 34-16712 Jalan Alternatif Sentul, Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Direktur Dittipidter Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan Husni Zaini Harun selaku pengawas SPBU masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

    Ditanya soal keterlibatan pemilik SPBU dalam kasus manipulasi takaran BBM ini, Syaifuddin mengungkapkan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Sampai saat ini, pihaknya telah memeriksa 8 orang saksi, baik dari saksi ahli, pengawas, hingga operator di SPBU itu.

    Sementara itu, unjuk rasa penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI diwarnai kericuhan. Kawasan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat diserang petasan dan dilempari batu oleh massa dari sejumlah elemen.

    Pantauan Liputan6.com, Kamis 20 Maret 2025, massa dari elemen mahasiswa merusak sejumlah fasilitas yang ada di kawasan Gedung DPR/MPR. Aksi mahasiswa itu menyulut keberanian mahasiswa lain.

    Beberapa dari mereka lantas melemparkan batu ke arah kawasan Gedung DPR/MPR Jakpus, yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Tak cuma itu, bunyi petasan juga terdengar nyaring sesahutan menyemarakan aksi unjuk rasa.

    Berita lain yang terpopuler dalam sepekan terakhir dalam sub kanal Megapolitan, News Liputan6.com adalah terkait Kantor Media Tempo mendapat kiriman kepala babi pada 19 Maret 2025. Kiriman itu dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam.

    Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra, kotak itu berisi kepala babi tersebut ditujukan kepada salah satu wartawatinya yang bernama Francisca Christy Rosana alias Cica.

    Merespons hal itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan pihaknya mengutuk keras segala bentuk teror terhadap jurnalis. Tindakan tersebut merupakan bentuk nyata teror dan ancaman terhadap independensi serta kemerdekaan pers.

    Berikut deretan berita metro yang paling banyak dicari pembaca Liputan6.com dalam sepekan terakhir:

    Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Bareskrim Polri menyegel salah satu SPBU di Sentul, Bogor, Jawa Barat. SPBU tersebut disegel lantaran ditemukan adanya kecurangan dalam penjualan bahan bakar.

  • Operasi Pasar Menjelang Lebaran, Kemendag Pastikan Harga Stabil

    Operasi Pasar Menjelang Lebaran, Kemendag Pastikan Harga Stabil

    Bantul, Beritasatu.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga menjelang Lebaran 2025 tetap stabil. Kepastian itu diutarakan setelah Kemendag bersama Kementerian Pertanian (Kementan) memperluas operasi pasar melalui kantor pos di seluruh Indonesia di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

    Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok bagi masyarakat, terutama menjelang Lebaran 2025. Salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

    Kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan turut meninjau langsung operasi pasar yang digelar di kantor pos cabang Bantul, Yogyakarta. Selain mendukung pemerintah dalam menyediakan bahan pokok, operasi pasar juga berfungsi untuk mengendalikan kelangkaan dan mencegah kenaikan harga yang tidak wajar.

    “Operasi pasar berjalan dengan lancar, dengan pemantauan di beberapa titik. Ini merupakan bentuk kolaborasi lintas kementerian untuk memastikan masyarakat mendapatkan alternatif harga yang lebih terjangkau,” kata Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti kepada wartawan, Jumat (21/3/2025).

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan, saat ini sudah ada 2.818 kantor pos cabang yang melaksanakan operasi pasar dari target pemerintah sebanyak 4.800. Sementara itu, di Yogyakarta, seluruh kantor pos cabang sudah 100 persen menggelar operasi pasar.

    “Kedepannya, kantor pos cabang ini akan dijadikan pusat distribusi, tempat di mana kebutuhan bahan pokok dijual sesuai harga eceran tertinggi atau bahkan di bawah harga pasar,” ungkapnya.

    Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menambahkan, kantor pos cabang di seluruh Indonesia sudah siap 100 persen untuk menyelenggarakan operasi pasar. Barang yang dijual antara lain beras, gula, minyak, dan bahan pokok lainnya.

    Terkait stok barang, Pos Indonesia memastikan akan melakukan pemesanan barang kepada mitra yang telah ditunjuk oleh pemerintah, sesuai dengan kebutuhan yang ada.

    “Kementerian Pertanian bekerja sama dengan PT Pos Indonesia menggelar operasi pasar serentak mulai 24 Februari hingga 26 Maret 2025. Kegiatan ini dilakukan di kantor pos di seluruh Indonesia untuk memastikan distribusi pangan dapat menjangkau hingga ke desa-desa,” ujarnya.

    Dalam operasi pasar ini, setiap warga dapat membeli kebutuhan pokok seperti minyak (maksimal 2 liter), beras (maksimal 10 kilogram), dan gula (maksimal 2 kilogram) cukup dengan menunjukkan KTP.

    “Harga bahan pokok dalam operasi pasar ini lebih murah daripada harga pasaran untuk menekan inflasi menjelang Lebaran,” pungkas Faizal Rochmad Djoemadi yang memastikan harga tetap stabil menjelang Lebaran 2025.

  • Sengkarut Bisnis Kurir Melawan E-Commerce, Payung Hukum Kapan Terbit?

    Sengkarut Bisnis Kurir Melawan E-Commerce, Payung Hukum Kapan Terbit?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bergerak menanggapi permasalahan yang terjadi di industri jasa kurir yang tengah dihadapkan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh sebagian kecil platform e-commerce.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan dan telah menerima aspirasi dari para pelaku usaha di sektor ini.  

    “Kami sudah dengarkan aspirasinya, kami memantau terus melalui media. Kemarin juga kami terima teman-teman dari asosiasi terkait. Mudah-mudahan sebelum Lebaran kita bisa keluarkan aturan yang lebih berpihak terhadap kurir lokal asli Indonesia. Mohon doanya,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (21/3/2025) malam.  

    Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menekankan pentingnya komunikasi langsung antara platform jasa kurir dengan pemerintah.

    Hingga saat ini belum ada pembicaraan substantif dengan Kementerian Ekonomi Kreatif terkait permasalahan yang dihadapi.  

    “Kami berharap bisa mendengar aspirasi secara langsung agar dapat mendukung kendala-kendala yang dihadapi. Sejauh ini memang komunikasi dilakukan secara parsial, per perusahaan, tapi akan lebih baik jika pendekatannya lebih komprehensif,” katanya.

    Kemenekraf siap mendukung penyelesaian masalah ini, mengingat jasa kurir memiliki peran penting dalam distribusi produk ekonomi kreatif di Indonesia.  

    “Ini kaitannya kan juga ada dengan pegiat-pegiat yang terdistribusi dengan baik selama ini melalui platform tersebut. Jadi kami siap mendukung mencari solusinya,” ucap Teuku.

    Terpisah, Pengamat Transportasi dan Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai pemerintahan harus memikirkan dan memberikan jalan keluar nyata bagi nasib para kurir yang berada di titik nadir akibat perilaku persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh sebagian kecil platform e-commerce.

    “Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto yang memiliki visi besar dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera harusnya bersikap Merah Putih memperjuangkan nasib para kurir, Komdigi harusnya mengatur platform e-commerce karena membuat bisnis kurir tak sehat,” tuturnya.

    Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum terjadi oligopsoni di industri pos, kurir dan logistik nasional akibat dominasi oleh platform ecommerce asing bermodal besar antara lain Shopee (SEA Group), TikTok-Tokopedia (Bytedance) dan Lazada (Alibaba).

    Di sisi lain, platform e-commerce dalam negeri seperti BliBli (Grup Djarum) sudah hampir tidak terdengar, kondisi ini diperparah ketika Bukalapak (EMTEK) baru saja menutup layanan marketplace barang fisiknya.

    Untuk diketahui, ketiga platform e-commerce asing tersebut tidak hanya berbisnis dalam bidang e-commerce, tetapi beberapa tahun terakhir juga sudah melakukan ekspansi vertikal dalam kegiatan pos, kurir dan logistik melalui anak usaha dan affiliasinya.

    Menurut Yayat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menemukan dan menginvestigasi beberapa platform ecommerce besar tersebut dimana telah dinyatakan melakukan monopoli pada pasar jasa pos, kurir dan logistik melalui intervensi algoritmanya baik kepada penjual ataupun pembeli

    Dia menilai persaingan tidak sehat dan tekanan harga dari platform e-commerce ini juga diperkeruh oleh adanya perusahaan pos, kurir dan logistik asing yang melakukan predatory pricing di pasar industri pos, kurir dan logistik nasional.

    Salah satunya, J&T Ekspres yang terafiliasi dengan J&T Global Ekspress, perusahaan China yang berdomisili di Cayman Island dan pada 2023 melakukan penawaran saham perdana kepada publik (IPO) di Hong Kong.

    “Dominasi asing tidak bisa dibantah dan terjadi eksploitasi terhadap kurir. Mereka para kurir tidak punya pilihan. Akibatnya mereka dibayar fluktuatif karena besaran pendapatan mereka adalah volume yang bisa diantarkan,” tutur Yayat. 

    Hal ini terjadi karena perang harga di segment ecommerce yang cenderung berkembang disebabkan perubahan gaya hidup membuat pelaku pos, kurir dan logistik nasional melakukan efisiensi secara ekstrem.

    Menurut Yayat, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang bertanggungjawab terhadap platform digital seharusnya berkolaborasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan merumuskan aturan yang mengatur platform ecommerce yang bergerak di industri pos, kurir dan logistik nasional.

    “Kalau perlu gandeng Pemda, sehingga industri pos, kurir dan logistik bisa lebih mensejahterakan masyarakat. Potensi 15 juta pengiriman per hari dan lebih dari US$2.400 juta per tahun bukan hal kecil dan harusnya disadari Menteri Komdigi,” tuturnya.