Kementrian Lembaga: Kemendag

  • H-2 Lebaran 2025, Harga Bawang Putih di Pasar Jaksel Tembus Rp 60 Ribu Per Kg – Halaman all

    H-2 Lebaran 2025, Harga Bawang Putih di Pasar Jaksel Tembus Rp 60 Ribu Per Kg – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua hari menjelang Lebaran 2025, harga bawang putih di beberapa pasar di Jakarta Selatan terpantau naik.

    Hasil penelusuran Tribunnews di Pasar Mede di Fatmawati, Jakarta Selatan, pada Sabtu (29/3/2025), harga bawang putih dibanderol Rp 48 ribu per kilogram.

    Menurut pengakuan seorang pedagang bernama Mulyadi, kenaikan harga bawang putih ini telah terjadi sejak tiga hari yang lalu.

    “Harga bawang putih naik. Biasanya Rp 40 ribu sampai Rp 44 ribu,” katanya ketika ditemui Tribunnews.

    Mulyadi menduga larangan angkutan berat melintas ketika periode mudik Lebaran ini menjadi alasan harga bawang putih naik. Akibat kebijakan ini, pasokan tidak bisa tersalurkan secara baik.

    Pembeli bawang putih disebut Mulyadi sudah mewajari kenaikan harga ini karena bertepatan dengan momen Lebaran. Ia pun belum bisa memprediksi kapan harga bawang putih akan turun.

    “Mungkin setelah Lebaran turun harganya. Kadang setelah Lebaran juga naik. Orang juga tidak protes. Kecuali kalau harganya naik saat tidak Lebaran, baru protes,” ujar Mulyadi.

    Pedagang lainnya bernama Lili juga mengamini perkataan Mulyadi. Harga bawang putih tengah mengalami kenaikan beberapa hari ke belakang.

    Lili menjual bawang putih Rp 55 ribu per kilogram. Biasanya, ia menjualnya di bawah itu.

    “Bawang putih Rp 55 ribu. Harganya naik. Biasanya Rp 50 ribu. Sudah 3-4 hari ini naiknya,” katanya.

    Di pasar lainnya, yaitu di Pasar Cipete Selatan, harga bawang putih juga terpantau mengalami kenaikan.

    Siti, salah seorang pedagang di pasar tersebut, menjual bawang putih per kilogram sebesar Rp 60 ribu.

    “Bawang putih lagi naik. Harganya Rp 60 ribu. Biasanya Rp 55 ribu. Karena mau Lebaran naik,” ujarnya.

    Berdasarkan data SP2KP Kementerian Perdagangan, rata-rata harga bawang putih honan secara nasional selama sepekan ke belakang mengalami kenaikan.

    Selama 20 hingga 27 Maret 2025, harganya mengalami kenaikan sebesar 0,65 persen dari Rp 46 ribu ke Rp 46.300. Harga ini sudah jauh di atas harga acuan penjualan (HAP) yang ditentukan pemerintah, yaitu Rp 38 ribu per kg.

     

  • Dikit Lagi Lebaran, Harga Bawang Putih di Pasar Jaksel Melonjak Jadi Rp60 Ribu per Kg – Halaman all

    Dikit Lagi Lebaran, Harga Bawang Putih di Pasar Jaksel Melonjak Jadi Rp60 Ribu per Kg – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua hari menjelang Lebaran 2025, warga bawang putih di beberapa pasar di Jakarta Selatan (Jaksel) terpantau mengalami kenaikan.

    Hasil penelusuran Tribunnews di Pasar Mede, Fatmawati, Jakarta Selatan, pada Sabtu (29/3/2025), harga bawang putih dibanderol Rp 48 ribu per kilogram.

    Menurut pengakuan seorang pedagang bernama Mulyadi, kenaikan harga bawang putih ini telah terjadi sejak tiga hari yang lalu.

    “Harga bawang putih naik. Biasanya Rp 40 ribu sampai Rp 44 ribu,” katanya ketika ditemui Tribunnews.

    Mulyadi menduga larangan angkutan berat melintas ketika periode mudik Lebaran ini menjadi alasan harga bawang putih naik. Akibat kebijakan ini, pasokan tidak bisa tersalurkan secara baik.

    Pembeli bawang putih disebut Mulyadi sudah mewajari kenaikan harga ini karena bertepatan dengan momen Lebaran. Ia pun belum bisa memprediksi kapan harga bawang putih akan turun.

    “Mungkin setelah Lebaran turun harganya. Kadang setelah Lebaran juga naik. Orang juga tidak protes. Kecuali kalau harganya naik saat tidak Lebaran, baru protes,” ujar Mulyadi.

    Pedagang lainnya bernama Lili juga mengamini perkataan Mulyadi. Harga bawang putih tengah mengalami kenaikan beberapa hari ke belakang.

    Lili membanderol bawang putih per kilogramnya sebesar Rp 55 ribu. Biasanya, ia menjualnya di bawah itu.

    “Bawang putih Rp 55 ribu. Harganya naik. Biasanya Rp 50 ribu. Sudah 3-4 hari ini naiknya,” katanya.

    Di pasar lainnya, yaitu di Pasar Cipete Selatan, harga bawang putih juga terpantau mengalami kenaikan.

    Siti, salah seorang pedagang di pasar tersebut, menjual bawang putih per kilogram sebesar Rp 60 ribu.

    “Bawang putih lagi naik. Harganya Rp 60 ribu. Biasanya Rp 55 ribu. Karena mau Lebaran naik,” ujarnya.

    Berdasarkan data SP2KP Kementerian Perdagangan, rata-rata harga bawang putih honan secara nasional selama sepekan ke belakang mengalami kenaikan.

    Selama 20 hingga 27 Maret 2025, harganya mengalami kenaikan sebesar 0,65 persen dari Rp 46 ribu ke Rp 46.300. Harga ini sudah jauh di atas harga acuan penjualan (HAP) yang ditentukan pemerintah, yaitu Rp 38 ribu per kg.

  • Harga Kakao Turun di April 2025 akibat Musim Panen, HPE Ikut Anjlok

    Harga Kakao Turun di April 2025 akibat Musim Panen, HPE Ikut Anjlok

    JAKARTA – Kakao menjadi salah satu komoditas penting dalam perdagangan internasional, dengan harga yang berfluktuasi akibat berbagai faktor seperti musim panen dan kondisi pasar global.

    Pada April 2025, harga referensi (HR) biji kakao mengalami penurunan sebesar 2.067,02 dolar AS menjadi 8.327,85 dolar AS per metrik ton (MT), yang disebabkan oleh musim panen di negara-negara produsen utama.

    Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, menyatakan bahwa hal ini berdampak pada penurunan harga patokan ekspor (HPE) biji kakao pada April 2025 menjadi 7.895 dolar AS per MT, turun 2.016 dolar AS atau sekitar 20,34 persen dibandingkan dengan periode Maret.

    “Penurunan HR dan HPE biji kakao disebabkan oleh meningkatnya produksi akibat musim panen di negara-negara penghasil utama seperti Nigeria dan Pantai Gading,” ujar Isy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Sementara itu, harga patokan ekspor (HPE) untuk produk kulit pada April 2025 tetap stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, beberapa jenis produk kayu mengalami kenaikan harga.

    Beberapa produk kayu yang mengalami peningkatan harga antara lain kayu veneer dari hutan tanaman serta kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 mm2 dari jenis meranti, rimba campuran, serta berbagai jenis kayu dari hutan tanaman seperti pinus, gemelina, balsa, dan eukaliptus.

    Sebaliknya, harga beberapa jenis kayu mengalami penurunan, termasuk kayu veneer dari hutan alam, wooden sheet for packing box, wood in chips or particle, chipwood, serta kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 mm2 dari jenis eboni, jati, dan dari hutan tanaman seperti akasia, sengon, karet, serta sungkai.

    Penetapan HPE biji kakao, HPE produk kulit, dan HPE produk kayu diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 446 Tahun 2025 mengenai Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang dikenakan Bea Keluar.

    Namun, meskipun harga biji kakao mengalami penurunan, bea keluar (BK) untuk komoditas ini tetap ditetapkan sebesar 15 persen sesuai dengan Kolom 4 Lampiran Huruf B pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024.

  • Wamen ESDM Minta Pemudik Tak Ragukan Kualitas BBM Pertamina

    Wamen ESDM Minta Pemudik Tak Ragukan Kualitas BBM Pertamina

    Bisnis.com, CIREBON – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan pemudik tidak perlu khawatir terkait kualitas dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang didistribusikan oleh Pertamina. 

    Menurutnya, pemerintah telah melakukan berbagai langkah pengawasan dan antisipasi untuk menjamin kelancaran suplai energi, terutama menjelang perayaan Idul Fitri.

    “Kami ingin menegaskan bahwa baik dari segi kualitas maupun ketersediaan, BBM dan LPG di seluruh wilayah Indonesia tetap terjaga. Pemerintah bersama Pertamina dan lembaga terkait terus melakukan pengawasan rutin, sehingga masyarakat tidak perlu ragu,” ujar Yuliot di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).

    Menurut Yuliot, pengawasan terhadap BBM dan LPG dilakukan secara ketat mulai dari tahap pengiriman hingga distribusi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). 

    Pemerintah, melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta terkait lainnya rutin melakukan inspeksi untuk memastikan BBM yang sampai ke tangan konsumen memiliki kualitas sesuai standar.

    Ia juga menambahkan, sistem pengawasan ini menjadi bukti kualitas BBM yang dijual di SPBU tidak perlu diragukan.

    “Kami selalu meminta laporan berkala dari Pertamina terkait hasil pengecekan. Bahkan, bukan hanya BPH Migas yang melakukan pengawasan, tetapi juga kementerian dan lembaga lain. Untuk pengukuran volume, misalnya, ada keterlibatan Kementerian Perdagangan yang melakukan tera terhadap alat ukur di SPBU,” jelasnya.

    Menghadapi lonjakan permintaan selama periode mudik IdulFitri 2025, Kementerian ESDM telah menginstruksikan Pertamina untuk meningkatkan ketersediaan stok BBM dan LPG. 

    Menurut Yuliot, pemerintah telah melakukan simulasi kebutuhan energi selama periode libur panjang dan menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi kendala di lapangan.

    “Kami sudah menghitung peningkatan konsumsi selama Idul Fitri, dan untuk itu stok BBM dan LPG telah ditambah. Stok LPG, misalnya, dinaikkan sekitar 10% dari kebutuhan harian. Langkah ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan pasokan yang cukup, meskipun permintaan meningkat drastis,” ungkapnya.

    Sebagai bagian dari strategi pengamanan energi selama Lebaran, pemerintah juga bekerja sama dengan Pertamina untuk memastikan keberadaan SPBU siaga di jalur-jalur utama mudik. Sejumlah SPBU akan beroperasi 24 jam penuh guna melayani kebutuhan pemudik.

    Selain itu, pemerintah juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kendala terkait ketersediaan atau kualitas BBM dan LPG. 

    “Kami memastikan ada SPBU siaga yang tetap buka selama 24 jam di jalur utama, terutama di ruas tol dan jalan nasional. Ini penting agar pemudik tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan BBM selama perjalanan,” kata Yuliot.

    Menurut Yuliot, pemerintah tidak hanya berfokus pada pasokan BBM dan LPG selama momen tertentu saja, tetapi juga memiliki strategi jangka panjang untuk memastikan ketahanan energi nasional.

    “Kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak benar terkait ketersediaan dan kualitas BBM maupun LPG. Pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang optimal untuk menjamin kebutuhan energi masyarakat,” pungkasnya.

  • Lebaran 2025, Wamen ESDM Jamin Pasokan Hingga Kualitas BBM Aman Sesuai Standar

    Lebaran 2025, Wamen ESDM Jamin Pasokan Hingga Kualitas BBM Aman Sesuai Standar

    “Setiap pagi dilakukan pengecekan, baik warna, berat jenis, maupun dispenser. Untuk volume, ada dua pengecekan, yakni kapasitas 20 liter dan 1 liter. Toleransi dari Kementerian ESDM adalah 100, tetapi standar Pertamina 60. Dari hasil pengecekan tadi, hanya 30, jauh lebih baik dari standar yang ada,” ujarnya.  

    Yuliot menuturkan terkait LPG, pemerintah telah menambah stok sekitar 10 persen dari kebutuhan harian untuk mengantisipasi lonjakan permintaan selama Idul Fitri.

    Menurut dia, pengecekan kualitas BBM dan LPG juga dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Pertamina, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Kementerian Perdagangan melalui proses tera.  

    “Kami sudah meningkatkan stok dan suplai LPG serta mengantisipasi hambatan distribusi, seperti kemacetan atau bencana alam, agar pasokan tetap terjaga,” katanya.  

    Ia berharap masyarakat dapat melaksanakan perjalanan mudik dengan lancar serta menikmati perayaan Idul Fitri bersama keluarga tanpa kendala dalam ketersediaan energi.

  • Wamen ESDM tinjau kesiapan stok BBM dan LPG di Cirebon jelang Lebaran

    Wamen ESDM tinjau kesiapan stok BBM dan LPG di Cirebon jelang Lebaran

    Kami dari posko sektor energi ingin memastikan kesiapan, ketersediaan, serta suplai BBM, LPG, dan kelistrikan dalam menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah

    Cirebon (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung meninjau kesiapan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) di Cirebon, Jawa Barat, untuk memastikan kecukupan stok energi selama arus mudik serta perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Kami dari posko sektor energi ingin memastikan kesiapan, ketersediaan, serta suplai BBM, LPG, dan kelistrikan dalam menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah,” kata Yuliot di Cirebon, Jumat.

    Ia menyebutkan ketersediaan BBM dan LPG secara nasional dalam kondisi lebih dari cukup, dengan ketahanan stok yang ditingkatkan menjadi 22 hingga 40 hari, tergantung jenisnya.

    Pemerintah, kata dia, telah menambah stok di setiap terminal bahan bakar dan menyiapkan suplai mobile untuk mengantisipasi kemacetan di jalur distribusi.

    “Biasanya ketahanan stok sekitar 20 hari, sekarang sudah kami tingkatkan menjadi 22 hingga 40 hari,” ujarnya.

    Yuliot memastikan kualitas BBM yang didistribusikan pada jalur mudik seperti di Cirebon, sudah sesuai standar berdasarkan hasil pemeriksaan di SPBU Rest Area KM 207A Jalan Tol Palimanan-Kanci (Palikanci).

    Ia menyampaikan pemeriksaan itu dilakukan terhadap warna dan berat jenis setiap jenis BBM, seperti Pertalite, Pertamax, Dexlite, dan Pertamina Dex.

    Selain itu, lanjut dia, akurasi dispenser dan volume pengisian pada SPBU tersebut turut diperiksa guna menjamin layanan yang tepat bagi masyarakat.

    “Setiap pagi dilakukan pengecekan, baik warna, berat jenis, maupun dispenser. Untuk volume, ada dua pengecekan, yakni kapasitas 20 liter dan 1 liter. Toleransi dari Kementerian ESDM adalah 100, tetapi standar Pertamina 60. Dari hasil pengecekan tadi, hanya 30, jauh lebih baik dari standar yang ada,” ujarnya.

    Yuliot menuturkan terkait LPG, pemerintah telah menambah stok sekitar 10 persen dari kebutuhan harian untuk mengantisipasi lonjakan permintaan selama Idul Fitri.

    “Kami sudah meningkatkan stok dan suplai LPG serta mengantisipasi hambatan distribusi, seperti kemacetan atau bencana alam, agar pasokan tetap terjaga,” katanya.

    Menurut dia, pengecekan kualitas BBM dan LPG juga dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Pertamina, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Kementerian Perdagangan melalui proses tera.

    Dengan berbagai langkah tersebut, ia berharap masyarakat dapat melaksanakan perjalanan mudik dengan lancar serta menikmati perayaan Idul Fitri bersama keluarga tanpa kendala dalam ketersediaan energi.

    “Kami ingin masyarakat yakin BBM dan LPG yang mereka gunakan sesuai standar dan tidak perlu ragu akan kualitasnya,” ucap dia.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perbedaan Muhammadiyah, Pemerintah, dan NU dalam Idul Fitri 2025

    Perbedaan Muhammadiyah, Pemerintah, dan NU dalam Idul Fitri 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Sidang Isbat Lebaran 2025 diketahui akan diselenggarakan pada besok hari Sabtu, 29 Maret 2025 di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta.

    Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemendag RI) akan menentukan tanggal resmi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau Lebaran 2025.

    Sidang Isbat akan diawali dengan Seminar Posisi Hilal Awal Syawal 1446 H pada pukul 16.30 WIB sampai dengan menjelang magrib.

    Kemudian, sidang isbat akan digelar sekitar pukul 18.45 WIB yang berlangsung secara tertutup. Hasil sidang isbat akan diumumkan lewat konferensi pers oleh Menteri Agama.

    Perbedaan Metode Hisab

    1. Pemerintah

    – Metode: Sidang isbat menggunakan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan hilal).

    – Prediksi: Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diprediksi jatuh pada 31 Maret 2025 berdasarkan perhitungan astronomi.

    2. Muhammadiyah

    Organisasi keagamaan ini sudah menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah pada Senin, 31 Maret 2025. Penetapan ini menurut hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

    – Metode: Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal yakni perhitungan astronomi yang cermat guna menentukan awal bulan Hijriah.

    – Sumber: Penetapan ini tertuang dalam Maklumat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025.

    3. NU

    Nahdlatul Ulama (NU) biasanya akan menunggu hasil dari Sidang Isbat yang diselenggarakan Kemenag RI. Lembaga Falakiyah NU sudah memprediksi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah akan jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.

    – Metode: NU biasanya menggunakan metode rukyatul hilal (pengamatan hilal) dan juga mempertimbangkan hasil hisab.

    – NU akan melakukan pengamatan hilal pada 29 Ramadan 1446 H (29 Maret 2025) di berbagai lokasi di Indonesia.

    – Hasil pengamatan hilal ini akan menjadi pertimbangan dalam menentukan tanggal Idul Fitri.

    – Kepastian tanggal Idul Fitri dari NU akan diumumkan usai hasil sidang isbat dari Kemenag.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 3 Komjen Polisi Pemilik Satyalancana Pengabdian 32 Tahun yang Masih Aktif di Polri

    3 Komjen Polisi Pemilik Satyalancana Pengabdian 32 Tahun yang Masih Aktif di Polri

    loading…

    Ada 3 Komjen Polisi pemilik penghargaan Satyalancana Pengabdian 32 Tahun. Salah satunya Wakapolri Komjen Pol Ahmad Dofiri. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Ada 3 Komjen Polisi pemilik penghargaan Satyalancana Pengabdian 32 Tahun. Ketiganya masih aktif di Polri, bahkan salah satunya teman seangkatan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Satyalancana Pengabdian merupakan tanda kehormatan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada anggota kepolisian yang telah menjalankan tugas pokok selama beberapa tahun berturut-turut.

    Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Satyalancana Pengabdian terdiri atas empat kelas berdasarkan lamanya pengabdian, yakni 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, dan 32 tahun.

    Sehingga, penerima penghargaan 32 tahun ini pastilah mereka yang sudah lama berkarier di Korps Bhayangkara. Dibuktikan dari 3 Komjen yang telah mengabdi selama 32 tahun.

    3 Komjen Polisi Pemilik Satyalancana Pengabdian 32 Tahun

    1. Komjen Pol Putu Jayan Danu Putra

    Putu Jayan Danu Putra saat ini menjabat Irjen Kementerian Perdagangan. Dia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1989.

    Jenderal bintang 3 kelahiran Jakarta, 20 November 1967 ini sebelumnya menjabat Wakil Kepala BSSN.

    Dalam riwayat kariernya, Putu Jayan pernah dipercaya menjadi Kapolda Bali tahun 2020, Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat pada 2019, dan Karo Umum Setmilpres tahun 2015.

    2. Komjen Pol Ahmad Dofiri

    Ahmad Dofiri menjabat Wakapolri sejak 11 November 2024. Lulusan terbaik Akpol 1989 itu sebelumnya menjabat Irwasum Polri tahun 2023.

    Dia juga pernah menjadi Kabaintelkam Polri pada 2021. Jenderal bintang 3 asal Indramayu ini juga pernah menjabat Kapolda Jawa Barat tahun 2020 dan Asisten Logistik Kapolri pada 2019.

    3. Komjen Pol Marthinus Hukom

    Marthinus Hukom saat ini menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Dia adalah rekan seangkatan Kapolri yang merupakan jebolan Akpol 1991.

    Sebelum menjabat Kepala BNN, pria asal Maluku Tengah ini pernah menjadi Kepala Densus 88 Antiteror Polri.

    Dia pernah bertugas sebagai Dirintelijen Densus 88 AT tahun 2010, Wakadensusdi tahun 2015, hingga puncaknya menjadi Kepala Densus 88 Antiteror pada tahun 2021.

    (jon)

  • Kemendag: Peluang ekspor semen serat selulosa ke Malaysia dibuka lagi

    Kemendag: Peluang ekspor semen serat selulosa ke Malaysia dibuka lagi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Malaysia menghentikan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk cellulose fibre reinforced cement flat and pattern sheet (lembaran semen serat selulosa) asal Indonesia, dan keputusan tersebut berlaku efektif sejak 21 Maret 2025.

    Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim menyebut Indonesia berpotensi menyelamatkan ekspor komoditas serat selulosa ke Malaysia hingga senilai 2,6 juta dolar AS dan membuka peluang bagi produsen eksportir Indonesia untuk memperluas akses pasar ekspornya di Malaysia.

    “Keputusan Malaysia yang mencabut pengenaan BMAD sudah tepat. Pengenaan yang berlaku sejak Maret 2020 ini membuktikan bahwa serat selulosa asal Indonesia tidak merugikan industri di Malaysia. Kami harap, ini menjadi angin segar bagi produsen dan eksportir di Indonesia untuk memperluas akses pasar di Malaysia,” ujar Isy di Jakarta, Jumat.

    Informasi penghentian BMAD diperoleh dari Trade Practices Section, Multilateral Trade Policy and
    Negotiation Division, Ministry of Investment, Trade and Industry Malaysia tertanggal 25 Maret 2025 serta Warta Kerajaan Persekutuan Federal Government Gazette Malaysia.

    Sementara itu, Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Reza Pahlevi Chairul menyatakan Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya terbaik selama masa penyelidikan untuk membebaskan serat selulosa Indonesia dari pengenaan BMAD.

    Upaya ini meliputi koordinasi dengan perusahaan, penyampaian pembelaan secara tertulis, dan konsultasi dengan Otoritas Malaysia, termasuk berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, eksportir, asosiasi, dan pihak-pihak lainnya.

    “Indonesia harus memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan ekspor serat selulosa karena produk Indonesia memiliki potensi daya saing yang kuat di pasar Malaysia,” kata Reza.

    Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) selaku Otoritas Malaysia telah melakukan penyelidikan anti dumping terhadap produk serat selulosa asal Indonesia sejak 26 Juli 2019.

    Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemerintah Malaysia menerapkan BMAD terhadap produk tersebut sebesar 9,14-108,10 persen sejak 21 Maret 2020-20 Maret 2025.

    Pada periode 2019-2023, ekspor serat selulosa Indonesia ke Malaysia mencatatkan tren peningkatan sebesar 15,06 persen.

    Sementara pada 2024, nilai ekspor produk tersebut tercatat sebesar 1,69 juta dolar AS, atau turun 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2,61 juta dolar AS.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

  • Malaysia Cabut Bea Masuk Anti Dumping Semen Serat Selulosa dari Indonesia – Page 3

    Malaysia Cabut Bea Masuk Anti Dumping Semen Serat Selulosa dari Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Malaysia menghentikan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk cellulose fibre reinforced cement flat and pattern sheet (lembaran semen serat selulosa) asal Indonesia. Penghentian Bea Masuk Anti Dumping  ini efektif berlaku pada 21 Maret 2025.

    Informasi penghentian BMAD diperoleh dari Trade Practices Section, Multilateral Trade Policy and Negotiation Division, Ministry of Investment, Trade and Industry Malaysia tertanggal 25 Maret 2025 serta Warta Kerajaan Persekutuan Federal Government Gazette Malaysia.

    Dengan langkah yang dijalankan Malaysia ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memprediksi ekspor serat selulosa Indonesia ke Malaysia akan meningkat. Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim, menyambut baik keputusan Malaysia mencabut pengenaan BMAD produk serat selulosa Indonesia tersebut.

    Dengan keputusan ini, Indonesia berpotensi menyelamatkan ekspor komoditas serat selulosa ke Malaysia hingga senilai USD 2,6 juta dan membuka peluang bagi produsen eksportir Indonesia untuk memperluas akses pasar ekspornya di Malaysia.

    “Keputusan Malaysia yang mencabut pengenaan BMAD sudah tepat. Pengenaan yang berlaku sejak Maret 2020 ini membuktikan bahwa serat selulosa asal Indonesia tidak merugikan industri di Malaysia. Kami harap, ini menjadi angin segar bagi produsen dan eksportir di Indonesia untuk memperluas akses pasar di Malaysia,” ungkap Isy dalam keterangan tertulis, Jumat (28/3/2025).