Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Kapolri Buka Peluang Tol Gratis di Puncak Arus Balik Lebaran Nasional 31 Maret 2025

    Kapolri Buka Peluang Tol Gratis di Puncak Arus Balik Lebaran Nasional 31 Maret 2025

    Kapolri Buka Peluang Tol Gratis di Puncak Arus Balik Lebaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membuka peluang adanya
    pembebasan tarif tol
    (gratis) di sejumlah daerah saat puncak arus balik nanti.
    Pembebasan tarif tol
    ini mungkin diberlakukan jika kondisi tol terpantau sangat padat.
    “Pada saat arus balik, apabila memang jalur sangat padat, mungkin juga akan dilakukan pembebasan tarif di wilayah-wilayah tol tertentu, seperti misalnya Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan).”
    Demikian ujar Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat konferensi pers di Lobi Gedung Promotor Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (30/3/2025).
    Namun, kata dia, skema pembebasan tarif ini masih akan didiskusikan lebih lanjut dengan sejumlah lembaga dan pihak terkait.
    Kapolri memprediksi, puncak
    arus balik Lebaran 2025
    akan berlangsung pada 5-7 April 2025.
    Dia menyampaikan, Pemerintah sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi arus balik, mulai dari diskon tarif tol hingga sejumlah rekayasa lalu lintas.
    “Pemerintah tentunya melakukan berbagai macam strategi, mulai dari diskon tarif tol, diskon tiket pesawat, termasuk juga mempersiapkan pengaturan rekayasa, mulai dari
    one way
    kemudian
    contra flow
    ,” lanjut Sigit.
    Untuk saat ini, Kapolri meminta jajarannya untuk bersiap-siap menghadapi lonjakan pemudik usai halal bihalal Idul Fitri 1446 H atau H+1 Lebaran.
    “Kemudian, biasanya ini juga akan ada lonjakan, pas kegiatan halal-bihalal akan terjadi lonjakan, baik di hari H maupun H+1 ini biasanya masih ada,” ujar Kapolri.
    Sigit mengatakan, berdasarkan prediksi dari Pemerintah, masih ada sekitar 20 persen pemudik yang belum melakukan perjalanan.
    Tahun ini, Pemerintah memprediksi ada 2,1 juta pemudik yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman mereka.
    “Dari prediksi 2,1 juta masyarakat yang akan mudik, saat ini masih tersisa 20 persen,” lanjut Sigit.
    Dalam rapat koordinasi malam ini, hadir juga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi.
    Lalu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono, serta jajaran Polda Metro Jaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertama Setelah 5 Tahun Tiba-Tiba Mendag China, Jepang-Korsel Bertemu

    Pertama Setelah 5 Tahun Tiba-Tiba Mendag China, Jepang-Korsel Bertemu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Selatan, China, dan Jepang menggelar dialog ekonomi pertama mereka dalam lima tahun guna memperkuat kerja sama perdagangan regional pada Minggu, (30/3/2025). Kerja sama ini diambil menyusul meningkatnya tekanan ekonomi imbas kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Seoul, Beijing, dan Tokyo merupakan mitra dagang utama AS, sekalipun mereka sering berselisih terkait berbagai isu, termasuk sengketa teritorial dan pelepasan air limbah dari pembangkit nuklir Fukushima yang rusak di Jepang.

    Dalam pertemuan tersebut, ketiga menteri perdagangan (Mendag) negara sepakat untuk bekerja sama secara erat dalam pembicaraan yang komprehensif dan berstandar tinggi, terkait perjanjian perdagangan bebas Korea Selatan-Jepang-China untuk mendorong perdagangan regional dan global.

    “Perlu memperkuat implementasi RCEP, yang diikuti oleh ketiga negara, serta menciptakan kerangka kerja untuk memperluas kerja sama perdagangan melalui negosiasi FTA Korea-China-Jepang,” kata Menteri Perdagangan Korea Selatan, Ahn Duk-geun, merujuk pada Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) dikutip dari CNBC.COM, Minggu (30/3/2025).

    Para menteri bertemu menjelang pengumuman Trump pada hari Rabu tentang lebih banyak tarif dalam apa yang disebutnya sebagai “hari pembebasan”, yang mengguncang kemitraan perdagangan Washington.

    Sejak memulai pembicaraan pada tahun 2012, ketiga negara belum mencapai kemajuan yang signifikan dalam kesepakatan perdagangan bebas trilateral.

    RCEP, yang mulai berlaku pada tahun 2022 merupakan kerangka perdagangan yang melibatkan 15 negara di kawasan Asia-Pasifik dengan tujuan menurunkan hambatan perdagangan.

    Trump mengumumkan tarif impor sebesar 25% untuk mobil dan suku cadang otomotif pekan lalu, sebuah kebijakan yang dapat merugikan perusahaan. Utamanya bagi produsen mobil Asia, yang merupakan salah satu eksportir kendaraan terbesar ke AS.

    Berdasarkan data dari S&P, setelah Meksiko, Korea Selatan merupakan eksportir kendaraan terbesar ke Amerika Serikat, diikuti oleh Jepang. Para menteri sepakat untuk mengadakan pertemuan menteri berikutnya di Jepang.

    (dce)

  • Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Tembakau yang Jadi Sektor Padat Karya

    Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Tembakau yang Jadi Sektor Padat Karya

    Jakarta –

    Industri tembakau di dalam negeri menjadi salah satu sektor padat karya. Selain itu industri tembakau dan olahannya juga mampu menciptakan jutaan lapangan kerja bagi masyarakat.

    Karena itu dibutuhkan koordinasi antara kementerian dan lembaga yang terkait dengan industri tembakau seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan kebijakan yang berimbang sebelum mengesahkan rancangan tersebut.

    Mengingat industri tembakau merupakan industri yang kompleks di Tanah Air dan melibatkan banyak tenaga kerja serta sektor lain yang saling berkaitan.

    Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Prof. Hikmahanto Juwana mengungkapkan pemerintah juga diminta untuk menjaga kedaulatan dan kebebasan dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal.

    Keputusan Amerika Serikat (AS) keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjadi topik hangat, diikuti oleh beberapa negara yang mengikuti jejak AS untuk melepas afiliasinya dari WHO. Keluarnya AS sebagai pemberi dana terbesar menimbulkan berbagai pertanyaan baru terkait kebijakan yang dibentuk melalui WHO, salah satunya Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

    Aturan global tersebut telah menjadi landasan dari wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) di Indonesia. Dengan adanya keputusan berbagai negara keluar dari WHO, muncul spekulasi dan pertanyaan mengenai kredibilitas kebijakan WHO untuk tetap dijalankan di negara-negara lain.

    Hikmahanto menjelaskan bahwa FCTC berprinsip untuk mengatur negara produsen tembakau di seluruh dunia agar tunduk terhadap batasan-batasan penggunaan tembakau. Mirisnya, perjanjian FCTC ini diinisiasi oleh negara-negara non-produsen tembakau yang disinyalir menunggangi isu kesehatan untuk mematikan industri strategis di negara seperti di Indonesia.

    “Bila dicermati, intervensi saat ini dilakukan melalui perjanjian internasional yang apabila sudah ikut, maka negara tersebut memiliki kewajiban untuk mentransformasikan ikatan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional,” tuturnya.

    Hikmahanto berpendapat bahwa FCTC seharusnya menjadi tidak relevan lagi setelah keluarnya AS dari WHO. Ini menunjukkan bahwa WHO tidak seharusnya menjadi otoritas tertinggi bagi negara-negara yang tergabung untuk menjalankan kebijakannya. Dalam hal ini, AS telah mengambil keputusan yang tepat untuk menjaga kedaulatan negaranya.

    Terkait penerapan aturan di Indonesia yang mengadopsi FCTC, Hikmahanto menjelaskan bahwa pemerintah perlu berhati-hati. Indonesia adalah produsen tembakau dengan mata rantai yang besar, di mana industri tembakau menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Selain itu, demi menjaga kedaulatan negara seperti halnya AS, pemerintah harus secara tegas menegakkan kedaulatan dari ancaman intervensi asing, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Pemerintah harus hati-hati dalam menerapkan FCTC di Indonesia, terutama karena negara ini tidak meratifikasi aturan global tersebut. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi nasional sehingga kebijakan ini menjadi tidak tepat bila diterapkan. Di sinilah pemerintah harus memiliki kebebasan dan kedaulatan negara harus ditegakkan,” tegasnya.

    Rancangan Permenkes pun bisa menjadi ancaman nyata untuk keberlangsungan sektor tembakau, salah satu sektor padat karya yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat terbatas bersama menteri-menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, Presiden Prabowo meminta untuk menganalisa proyek-proyek yang menciptakan lapangan pekerjaan, seperti industri padat karya.

    Penciptaan lapangan kerja menjadi proyek prioritas yang terus didorong oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Industri tembakau dan olahannya diketahui telah membuka jutaan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, keberlangsungannya semakin terancam dengan munculnya inisiatif kebijakan yang tidak mendukung sektor tersebut.

    (kil/kil)

  • Kecurangan Volume MinyaKita dan Beras 5 kg Bikin Heboh Jelang Lebaran, Konsumen Harus Apa? – Page 3

    Kecurangan Volume MinyaKita dan Beras 5 kg Bikin Heboh Jelang Lebaran, Konsumen Harus Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menjelang bulan Ramadan, masyarakat dihebohkan dengan temuan isi volume MinyaKita yang tak sesuai takaran.

    Beberapa pekan lalu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan perusahaan produsen minyak goreng MinyaKita mengurangi isi kemasan, dengan kemasan 1 liter yang semestinya berisi 1000 mililiter ternyata hanya berisi 750 hingga 800 mililiter.

    Tak lama, sejumlah unggahan media sosial kemudian mengungkap temuan beras kemasan 5 kg dijual tak sesuai dengan takaran. Dilaporkan, timbangan beras kemasan 5 kg tersebut menunjukkan berat asli hanya 4 kg.

    Sejauh ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) telah melakukan penanganan dengan melakukan pemeriksaan di sejumlah pasar, bekerja sama dengan Ombudsman hingga memanggil para pengusaha/repacker.

    Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah menilai, untuk mencegah terulangnya kasus kecurangan volume dalam kemasan pangan, dalam hal ini Minyak Goreng dan Beras, penting bagi Pemerintah untuk mengoptimalkan edukasi dan kesadaran di antara masyarakat.

    “Tidak hanya ke produsen atau pedagang, tetapi juga ke konsumen. Karena jika konsumennya punya literasi yang cukup, dia bisa juga mengadukan pelanggaran yang terjadi,” kata Daid kepada Liputan6.com di Jakarta, dikutip Jumat (28/3/2025).

    Di sisi lain, menurutnya, Pemerintah juga bisa mengoptimalkan proses pengawasan dan penindakan selain pencegahannya.

    “Pengawasan tentu kita punya instrumen Satgas Pangan dan terlebih sekarang struktur kelembagaan yang ada yakni Kementerian Bidang Pangan, Kementerian Pertanian sebagai serta Kementerian Perdagangan. (Mereka) seharusnya lebih compact, lebih mudah ditunjang dalam konteks pengawasan, jadi saya kira itu menjadi satu kekuatan untuk pengawasan,” papar Said.

    Namun, ia juga tidak mengesampingkan kompleksitas dalam mengawasi kualitas produk bahan makanan di pasaran, karena wilayah Indonesia yang sangat luas sehingga masih sulit untuk menjangkau seluruh wilayah.

    “Kita juga paham bahwa ruang dan wilayah kita cukup luas, Indonesia cukup luas sehingga proses pengawasannya dengan Satgas Pangan belum cukup berimbang. Disinilah saya kira perlu melibatkan masyarakat luas untuk terlibat dalam proses pengawasan,” bebernya.

    Jadi ajak masyarakat, berikan mereka channel dan saluran pengaduan supaya lebih terbuka dan bisa disosialisasikan. Supaya semua sama-sama bisa mengawasi,” tambah Said.

     

  • Buntut Korupsi Minyakita saat Ramadan, Ini Sederet PR Industri Minyak Goreng – Page 3

    Buntut Korupsi Minyakita saat Ramadan, Ini Sederet PR Industri Minyak Goreng – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Beberapa pekan lalu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan perusahaan produsen MinyaKita mengurangi isi kemasan, dengan kemasan 1 liter yang semestinya berisi 1000 mililiter ternyata hanya berisi 750 hingga 800 mililiter.

    Selain itu, Kementerian Perdagangan juga menemukan adanya kecurangan pada penjualan minyak goreng MinyaKita yang berlaku dengan harga diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui skema bundling.

    Pengamat Pangan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Khudori mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor terjadinya kecurangan pada volume kemasan MinyaKita, serta penjualan yang dipatok melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Seperti diketahui, HET MinyaKita saat ini berada di Rp15.700/liter, mulai berlaku pada 14 Agustus 2024. HET ini naik dari HET sebelumnya sebesar Rp14.000/liter.

    “Mengapa ada perusahaan menyunat isi MinyaKita? Dugaan saya, karena biaya pokok produksi sudah jauh melampaui HET,” kata Khudori dalam keterangannya di Bekasi, dikutip Jumat (28/3/2025).

    Khudori menyebut, harga bahan baku minyak goreng sawit atau CPO dalam negeri selama 6 bulan terakhir telah mencapai kisaran Rp15.000-16.000 per kg.

    Angka konversi CPO ke minyak goreng 68,28% dan 1 liter setara 0,8 kg. Maka dari itu, untuk memproduksi MinyaKita seharga Rp15.700/liter harga CPO maksimal Rp13.400/kg.

    “Ini baru menghitung bahan baku CPO. Belum memperhitungkan biaya mengolah, biaya distribusi, dan margin keuntungan usaha. Kalau ketiga komponen itu diperhitungkan, sudah barang tentu harga CPO harus lebih rendah lagi,” jelas Khudori.

    Artinya, dengan tingkat harga CPO saat ini dan keharusan produsen MinyaKita menjual ke Distributor 1 (D1) maksimal sebesar Rp13.500/liter, Khudori melihat, sulit untuk memproduksi dan menjual minyak goreng tanpa kerugian. “Pengusaha mana yang kuat jika terus merugi? Usaha mana yang sustain bila harus jual di bawah harga produksi,” ucapnya.

    “Jika tidak ada koreksi kebijakan, ada dua yang berkemungkinan terjadi. Pertama, produsen menjual MinyaKita sesuai Harga Eceran Tertinggi tapi mengorbankan kualitas. Menyunat isi kemasan bisa dimasukkan dalam konteks mengorbankan kualitas. Kedua, produsen tetap memproduksi MinyaKita sesuai kualitas (termasuk tidak menyunat isi) tetapi menjual dengan harga di atas HET,” sambungnya.

    Kedua tindakan tersebut tentu menunjukkan adanya pelanggaran. Namun hal ini menjadi dilema karena pengusaha perlu mempertahankan kelangsungnya usahanya.

    “Tetapi kalau aturan yang ada tidak memungkinkan usaha eksis dan sustain tanpa melanggar aturan, yang patut disalahkan pengusaha atau pembuat regulasi? Atau keduanya?,” ucap Khudori.

     

  • Bertemu Puluhan CEO, Xi Jinping Janjikan China yang Terbuka dan Stabil

    Bertemu Puluhan CEO, Xi Jinping Janjikan China yang Terbuka dan Stabil

    JAKARTA – Presiden China Xi Jinping menjanjikan keterbukaan dan stabilitas di China saat bertemu dengan puluhan pemimpin perusahaan multinasional di Beijing pada Jumat (28/3).

    Dia mengatakan negaranya telah mencatat pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, meningkatkan kemajuan teknologi, serta mendorong reformasi dan keterbukaan.

    “Semua ini menunjukkan bahwa bisnis asing berperan penting dalam upaya modernisasi China,” kata Xi dilansir ANTARA, Sabtu, 29 Maret.

    Pertemuan di Balai Besar Rakyat itu dihadiri lebih dari 40 CEO perusahaan multinasional, termasuk FedEx, Mercedes-Benz, HSBC, Hitachi, dan Aramco.

    “Investor asing telah berkembang pesat dan secara umum menikmati keuntungan yang besar, mendapatkan hasil yang saling menguntungkan, dan menjalin persahabatan yang erat dengan masyarakat China,” kata Xi.

    Xi mengatakan China telah menjadi kontributor utama dan jangkar stabilitas bagi pertumbuhan global selama bertahun-tahun serta berkomitmen pada kebijakan nasional untuk membuka diri terhadap dunia.

    “Pintu China akan terbuka lebih lebar,” kata Xi, menegaskan.

    Menurutnya kebijakan China untuk menyambut investasi asing tidak berubah, terlebih ketika negara itu memiliki kelas menengah terbesar dan pasar konsumen terbesar kedua di dunia.

    “China menawarkan potensi besar untuk investasi dan konsumsi,” kata dia.

    Xi menegaskan China memberikan perlakuan yang setara bagi pebisnis lokal dan asing, menegakkan persaingan secara adil, memperkuat komunikasi dengan investor asing, menyediakan banyak kemudahan bagi pebisnis dan investor, dan melindungi hak dan kepentingan mereka.

    “Selain itu China menikmati stabilitas politik, hukum, dan ketertiban sejak lama, bahkan diakui sebagai salah satu negara teraman di dunia,” kata Xi.

    Semua itu, kata dia, menunjukkan China menjadi “panggung” besar bagi pengembangan bisnis, prospek pasar yang luas, kebijakan yang stabil, dan lingkungan yang aman.

    Xi juga menekankan China mendukung multilateralisme, mempromosikan globalisasi ekonomi yang inklusif, dan berkomitmen untuk membangun ekonomi dunia yang terbuka.

    Dia mengungkapkan harapannya agar perusahaan-perusahaan multinasional bisa menjaga sistem perdagangan multilateral, stabilitas rantai industri dan pasokan global, serta melindungi dan memajukan globalisasi ekonomi.

    Dalam keterangan tertulis, sejumlah CEO menyuarakan hal senada China telah berubah dari “made in China” menjadi “kekuatan baru yang produktif dan berkualitas.”

    Mereka menyatakan kesiapannya untuk memperluas kerja sama investasi dan mengembangkan pasar dengan China.

    Data Kementerian Perdagangan menunjukkan nilai investasi asing di China dalam dua bulan pertama 2025 mencapai 171,21 miliar yuan (sekitar US$23,87 miliar) atau turun 20,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

     

  • Harga Daging Ayam di Pasar Jakarta Selatan Stabil, Dibanderol Rp 35 Ribu Per Kg – Halaman all

    Harga Daging Ayam di Pasar Jakarta Selatan Stabil, Dibanderol Rp 35 Ribu Per Kg – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Harga daging ayam di Jakarta Selatan terpantau stabil dua hari menjelang Lebaran 2025.

    Menurut salah seorang pedagang di Pasar Mede, Fatmawati, Jakarta Selatan, bernama Sukiyem, harga daging ayam dibanderol di kisaran Rp 30 ribu hingga Rp 40 ribu per kilogram.

    “Daging ayam Rp 30 ribu, Rp 35 ribu, sampai Rp 40 ribu,” katanya ketika ditemui Tribunnews di lokasi.

    Tidak ada kenaikan harga daging ayam selama beberapa hari ke belakang. Sukiyem mengonfirmasi harganya stabil.

    Di Pasar Cipete Selatan, seorang pedagang bernama Adi juga menjual daging ayam seharga Rp 35 ribu per kilogram.

    Selama bulan Ramadan ini, ia mengatakan harganya stabil, tidak ada kenaikan yang signifikan. Stok juga dipastikan aman.

    “Daging ayam Rp 35 ribu per kilogram. Harganya lagi stabil, enggak terlalu mahal,” ujar Adi.

    Berdasarkan data SP2KP Kementerian Perdagangan, rata-rata harga daging ayam ras secara nasional selama sepekan ke belakang mengalami kenaikan.

    Selama 20 hingga 27 Maret 2025, harganya mengalami kenaikan sebesar 1,58 persen dari Rp 37.900 ke Rp 38.500.

    Meski mengalami kenaikan, harga ini masih di bawah harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen yang ditentukan pemerintah, yaitu Rp 40 ribu per kg.

     

  • Jelang Lebaran, Masyarakat Menghadapi Mahalnya Harga Bawang Putih dan Beras Tak Sesuai Takaran – Halaman all

    Jelang Lebaran, Masyarakat Menghadapi Mahalnya Harga Bawang Putih dan Beras Tak Sesuai Takaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menjelang Lebaran 2025, masyarakat di hadapi mahalnya harga bawang putih dan beras premium tidak sesuai takaran.

    Hasil penelusuran Tribunnews di Pasar Mede, Fatmawati, Jakarta Selatan, pada Sabtu (29/3/2025), harga bawang putih dibanderol Rp 48 ribu per kilogram.

    Menurut pengakuan seorang pedagang bernama Mulyadi, kenaikan harga bawang putih ini telah terjadi sejak tiga hari yang lalu.

    “Harga bawang putih naik. Biasanya Rp 40 ribu sampai Rp 44 ribu,” katanya ketika ditemui Tribunnews.

    Pedagang lainnya bernama Lili juga mengamini perkataan Mulyadi. Harga bawang putih tengah mengalami kenaikan beberapa hari ke belakang.

    Lili membanderol bawang putih per kilogramnya sebesar Rp 55 ribu. Biasanya, ia menjualnya di bawah itu.

    “Bawang putih Rp 55 ribu. Harganya naik. Biasanya Rp 50 ribu. Sudah 3-4 hari ini naiknya,” katanya.

    Di pasar lainnya, yaitu di Pasar Cipete Selatan, harga bawang putih juga terpantau mengalami kenaikan.

    Siti, salah seorang pedagang di pasar tersebut, menjual bawang putih per kilogram sebesar Rp 60 ribu.

    “Bawang putih lagi naik. Harganya Rp 60 ribu. Biasanya Rp 55 ribu. Karena mau Lebaran naik,” ujarnya.

    Berdasarkan data SP2KP Kementerian Perdagangan, rata-rata harga bawang putih honan secara nasional selama sepekan ke belakang mengalami kenaikan.

    Selama 20 hingga 27 Maret 2025, harganya mengalami kenaikan sebesar 0,65 persen dari Rp 46 ribu ke Rp 46.300. Harga ini sudah jauh di atas harga acuan penjualan (HAP) yang ditentukan pemerintah, yaitu Rp 38 ribu per kg.

    Realisasikan Impor

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso akan mendorong importir agar merealisasikan izin impor bawang putih yang mereka miliki, sehingga stok yang masuk ke dalam negeri bisa segera didistribusikan dan bisa menekan harga di pasaran.

    “Ya ini beberapa memang kami push terus untuk realisasi impornya. Kemudian yang sudah masuk sudah didistribusikan. Kami hampir tiap Jumat rapat dengan mereka untuk memperlancar pasokan sampai ke daerah-daerah,” katanya ketika ditemui di Pasar Kebon Kembang Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/3/2025).

    Budi mengatakan telah mengeluarkan seluruh izin impor bawang putih pada tahun ini. Namun, para importir lah yang belum merealisasikannya.

    Budi memaklumi belum terlaksananya realisasi impor bawang putih karena membutuhkan proses. Maka dari itu, ia memastikan akan menggencarkan koordinasi dengan para importir agar bisa segera direalisasikan.

    “Belum semua terealisasi karena mungkin proses impor perlu waktu ya. Jadi kami selalu koordinasi dan realisasinya terus bertambah terus ya. Mudah-mudahan segera normal kembali,” ujarnya.

    Ditemui di tempat sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menjelaskan bahwa realisasi impor memang mempengaruhi harga bawang putih di pasaran.

    Sebagaimana diketahui, impor bawang putih RI 99 persen berasal dari China.

    Importir perlu ditekan agar bisa segera merealisasikan izin impor bawang putih yang sudah mereka kantongi.

    “Realisasi impornya tuh masih relatif kurang banyak, jadi otomatis akan mempengaruhi harga di dalam negeri. Nah [harga] ini akan terkoreksi nanti, mana kala realisasi impor itu sudah sesuai dengan target,” kata Iqbal.

    “Jadi kami akan menekan kepada para importirnya karena kan proses bisnis B2B ini dari importir kepada para distributor,” ujarnya.

    Beras Disunat

    Praktik mencurangi timbangan pada beras premium terjadi di Bangkalan, Madura.

    Dari pemeriksaan di lima swalayan di Kota Bangkalan, Dinas Koperasi Bangkalan mendapati kecurangan justru pada takaran beras premium merek Raja Lele.

    “Dalam kegiatan hari ini, kami temukan produk beras kemasan 3 KG dan 5 KG dengan takaran tidak sesuai yang tertera dalam kemasan. Produk beras tersebut bermerek  Raja Lele, diproduksi oleh PT Sumber Pangan Abadi,” ungkap Kepada Bidang Metrologi Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Pemkab Bangkalan, Delly Septiana kepada SURYA.

    Lima toko kawasan kota yang disidak adalah Swalayan Tom N Jerry di Jalan Panglima Sudirman, Zavinsi Toserba di Bangkalan Plaza, Indah Swalayan dan Matahari Swalayan di Jalan KH Moh Kholil, serta Hyfresh di Jalan Halim Perdana Kusuma.  

    “Kami telah mengimbau pimpinan/pemilik toko-toko agar menginformasikan kepada pihak distributor,” tegas Delly.

    Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Cabang Bangkalan, Fathurrahman Said menegaskan, perilaku perusahaan-perusahaan selaku distributor yang mengurangi timbangan atau takaran bahan-bahan kebutuhan masyarakat sangat menciderai hak azasi, harkat, dan martabat manusia. 

    “Hanya satu kata yang pantas, yakni culas! Karena mengurangi takaran itu merupakan perbuatan curang, tidak hanya melanggar undang-undang namun juga dilarang Islam. Naudzubillah,” tegas Fathurrahman.  

    Ia menambahkan, masyarakat dalam hal ini bangsa Indonesia mulai lelah dengan perilaku para pemangku kebijakan yang semakin vulgar menyuguhkan ‘drama-drama’ menjijikkan.

    “Kini muncul perilaku-perilaku tidak fair alias culas dengan mengurangi takaran yang sejatinya memang menjadi hak masyarakat selaku konsumen. Belum lagi urusan konflik sosial dan hukum yang terus menerus menjadi sorotan publik, jujur kami merasa miris atas suguhan kondisi-kondisi yang terjadi. Gaduh sekali negara ini,” pungkasnya. 

  • H-2 Lebaran 2025, Harga Bawang Putih di Pasar Jaksel Tembus Rp 60 Ribu Per Kg – Halaman all

    H-2 Lebaran 2025, Harga Bawang Putih di Pasar Jaksel Tembus Rp 60 Ribu Per Kg – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua hari menjelang Lebaran 2025, harga bawang putih di beberapa pasar di Jakarta Selatan terpantau naik.

    Hasil penelusuran Tribunnews di Pasar Mede di Fatmawati, Jakarta Selatan, pada Sabtu (29/3/2025), harga bawang putih dibanderol Rp 48 ribu per kilogram.

    Menurut pengakuan seorang pedagang bernama Mulyadi, kenaikan harga bawang putih ini telah terjadi sejak tiga hari yang lalu.

    “Harga bawang putih naik. Biasanya Rp 40 ribu sampai Rp 44 ribu,” katanya ketika ditemui Tribunnews.

    Mulyadi menduga larangan angkutan berat melintas ketika periode mudik Lebaran ini menjadi alasan harga bawang putih naik. Akibat kebijakan ini, pasokan tidak bisa tersalurkan secara baik.

    Pembeli bawang putih disebut Mulyadi sudah mewajari kenaikan harga ini karena bertepatan dengan momen Lebaran. Ia pun belum bisa memprediksi kapan harga bawang putih akan turun.

    “Mungkin setelah Lebaran turun harganya. Kadang setelah Lebaran juga naik. Orang juga tidak protes. Kecuali kalau harganya naik saat tidak Lebaran, baru protes,” ujar Mulyadi.

    Pedagang lainnya bernama Lili juga mengamini perkataan Mulyadi. Harga bawang putih tengah mengalami kenaikan beberapa hari ke belakang.

    Lili menjual bawang putih Rp 55 ribu per kilogram. Biasanya, ia menjualnya di bawah itu.

    “Bawang putih Rp 55 ribu. Harganya naik. Biasanya Rp 50 ribu. Sudah 3-4 hari ini naiknya,” katanya.

    Di pasar lainnya, yaitu di Pasar Cipete Selatan, harga bawang putih juga terpantau mengalami kenaikan.

    Siti, salah seorang pedagang di pasar tersebut, menjual bawang putih per kilogram sebesar Rp 60 ribu.

    “Bawang putih lagi naik. Harganya Rp 60 ribu. Biasanya Rp 55 ribu. Karena mau Lebaran naik,” ujarnya.

    Berdasarkan data SP2KP Kementerian Perdagangan, rata-rata harga bawang putih honan secara nasional selama sepekan ke belakang mengalami kenaikan.

    Selama 20 hingga 27 Maret 2025, harganya mengalami kenaikan sebesar 0,65 persen dari Rp 46 ribu ke Rp 46.300. Harga ini sudah jauh di atas harga acuan penjualan (HAP) yang ditentukan pemerintah, yaitu Rp 38 ribu per kg.

     

  • Dikit Lagi Lebaran, Harga Bawang Putih di Pasar Jaksel Melonjak Jadi Rp60 Ribu per Kg – Halaman all

    Dikit Lagi Lebaran, Harga Bawang Putih di Pasar Jaksel Melonjak Jadi Rp60 Ribu per Kg – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua hari menjelang Lebaran 2025, warga bawang putih di beberapa pasar di Jakarta Selatan (Jaksel) terpantau mengalami kenaikan.

    Hasil penelusuran Tribunnews di Pasar Mede, Fatmawati, Jakarta Selatan, pada Sabtu (29/3/2025), harga bawang putih dibanderol Rp 48 ribu per kilogram.

    Menurut pengakuan seorang pedagang bernama Mulyadi, kenaikan harga bawang putih ini telah terjadi sejak tiga hari yang lalu.

    “Harga bawang putih naik. Biasanya Rp 40 ribu sampai Rp 44 ribu,” katanya ketika ditemui Tribunnews.

    Mulyadi menduga larangan angkutan berat melintas ketika periode mudik Lebaran ini menjadi alasan harga bawang putih naik. Akibat kebijakan ini, pasokan tidak bisa tersalurkan secara baik.

    Pembeli bawang putih disebut Mulyadi sudah mewajari kenaikan harga ini karena bertepatan dengan momen Lebaran. Ia pun belum bisa memprediksi kapan harga bawang putih akan turun.

    “Mungkin setelah Lebaran turun harganya. Kadang setelah Lebaran juga naik. Orang juga tidak protes. Kecuali kalau harganya naik saat tidak Lebaran, baru protes,” ujar Mulyadi.

    Pedagang lainnya bernama Lili juga mengamini perkataan Mulyadi. Harga bawang putih tengah mengalami kenaikan beberapa hari ke belakang.

    Lili membanderol bawang putih per kilogramnya sebesar Rp 55 ribu. Biasanya, ia menjualnya di bawah itu.

    “Bawang putih Rp 55 ribu. Harganya naik. Biasanya Rp 50 ribu. Sudah 3-4 hari ini naiknya,” katanya.

    Di pasar lainnya, yaitu di Pasar Cipete Selatan, harga bawang putih juga terpantau mengalami kenaikan.

    Siti, salah seorang pedagang di pasar tersebut, menjual bawang putih per kilogram sebesar Rp 60 ribu.

    “Bawang putih lagi naik. Harganya Rp 60 ribu. Biasanya Rp 55 ribu. Karena mau Lebaran naik,” ujarnya.

    Berdasarkan data SP2KP Kementerian Perdagangan, rata-rata harga bawang putih honan secara nasional selama sepekan ke belakang mengalami kenaikan.

    Selama 20 hingga 27 Maret 2025, harganya mengalami kenaikan sebesar 0,65 persen dari Rp 46 ribu ke Rp 46.300. Harga ini sudah jauh di atas harga acuan penjualan (HAP) yang ditentukan pemerintah, yaitu Rp 38 ribu per kg.