Kementrian Lembaga: Kemendag

Jelang TikTok Di-banned di AS, Trump Buka Suara

Jakarta –

Donald Trump akan mempertimbangkan ‘proposal akhir’ atas penjualan operasional TikTok di Amerika Serikat (AS), karena tenggat waktu bagi aplikasi asal China tersebut untuk menemukan pembeli semakin dekat.

Gedung Putih sedang menyelesaikan rencana untuk kesepakatan yang melibatkan investor AS, kemungkinan termasuk perusahaan teknologi Oracle dan perusahaan ekuitas swasta Blackstone. Bahkan menurut beberapa laporan, Amazon telah mengajukan tawaran pada menit terakhir untuk membeli aplikasi media sosial populer tersebut.

ByteDance, induk perusahaan TikTok yang berkantor pusat di Beijing, memiliki waktu hingga Sabtu, 5 April 2025 untuk menjual unit aplikasinya di AS. Jika tidak, TikTok akan di-banned atau dilarang di negara tersebut, berdasarkan perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden AS.

Dikutip dari Reuters, transaksi potensial tersebut, yang dilaporkan sebagai proposal final, akan melibatkan investor baru seperti Blackstone yang bergabung dengan pemegang saham non-China yang ada di ByteDance dalam menyediakan modal segar untuk mengajukan penawaran atas bisnis tersebut.

Wakil presiden AS, JD Vance, menteri perdagangan, Howard Lutnick, penasihat keamanan nasional, Mike Waltz, dan direktur intelijen nasional, Tulsi Gabbard, bertemu di Ruang Oval pada Rabu (2/4) untuk membahas masalah tersebut.

Dalam penjualan TikTok yang diawasi ketat, Gedung Putih memainkan peran sebagai bank investasi, dengan Vance yang menjalankan lelang.

Pemegang saham ByteDance yang bukan warga negara China saat ini dipimpin oleh firma perdagangan AS Susquehanna International Group dan firma ekuitas swasta General Atlantic.

Pada hari Minggu (30/3), Trump mengatakan kesepakatan dengan ByteDance untuk menjual aplikasi video pendek yang digunakan oleh 170 juta warga AS itu akan tercapai sebelum tenggat waktu hari Sabtu (5/4).

“Kami memiliki banyak pembeli potensial. Ada minat yang sangat besar terhadap TikTok. Saya ingin TikTok tetap eksis,” kata Trump kepada wartawan di Air Force One.

Trump tengah bersiap mengumumkan tarif global pada hari yang disebutnya sebagai ‘hari pembebasan’. Minggu lalu, ia mengatakan bersedia mengurangi tarif pada China untuk menyelesaikan kesepakatan TikTok.

Trump menetapkan batas waktu pada Januari bagi TikTok untuk menemukan pembeli non-China atas dasar keamanan nasional, yang akan mulai berlaku bulan itu berdasarkan undang-undang tahun 2024.

Perusahaan modal ventura AS Andreessen Horowitz juga tengah berdiskusi untuk berinvestasi di TikTok sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.

Sementara Amazon, dilaporkan telah menambahkan namanya ke dalam daftar calon pembeli, melalui surat penawaran yang dikirimkannya kepada Vance dan Lutnick. New York Times melaporkan bahwa orang-orang yang terlibat dalam negosiasi tersebut tampaknya tidak menganggap serius tawaran tersebut.

Pembicaraan tentang masa depan TikTok berpusat di sekitar rencana investor non-China terbesar di ByteDance untuk meningkatkan kepemilikan mereka dan mengakuisisi operasional aplikasi video pendek itu di AS.

Bulan lalu, Trump mengatakan pemerintahannya sedang berhubungan dengan empat kelompok berbeda mengenai kesepakatan TikTok yang prospektif, tanpa mengidentifikasi mereka.

Sementara itu, Amazon menolak berkomentar. TikTok, Blackstone, Oracle, dan Andreessen Horowitz juga belum memberikan komentar terkait pemberitaan ini.

(rns/rns)

03/04/2025 17:10
Industri Tekstil Indonesia Paling Terdampak Kebijakan Tarif Trump

Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah sektor industri, termasuk industri pakaian jadi dan tekstil di Indonesia paling terdampak kebijakan tarif baru yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Presiden Donald Trump diketahui menargetkan beberapa negara, termasuk mitra dagang utamanya, seperti Indonesia terkait penerapan tarif baru ini.

“Sektor padat karya, seperti pakaian jadi dan tekstil diperkirakan makin terpuruk. Sebagian besar brand internasional yang ada di Indonesia punya pasar besar di AS,” kata Direktur Eksekutif Center Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada Beritasatu.com, Kamis (3/4/2025).

“Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah order atau pemesanan ke pabrik Indonesia,” sambungnya.

Tak hanya itu, dampak buruk lainnya adalah Indonesia akan semakin diserbu produk-produk tekstil impor dari negara lain, seperti China, Vietnam dan Kamboja.

Pasalnya, negara-negara tersebut akan mengincar pasar alternatif selain AS setelah negeri Paman Sam itu menerapkan kebijakan tarif impor.

Terlebih, revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang merupakan perubahan ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor masih belum rampung.

“Kita bakal dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China karena mereka incar pasar alternatif. Permendag Nomor 8 Tahun 2024 belum juga direvisi, jadi ekspor sulit, impor akan menekan pemain tekstil pakaian jadi domestik,” bebernya.

Bhima melanjutkan, sektor lain yang terdampak dari adanya kebijakan tarif Trump tersebut adalah otomotif dan elektronik.

Pada periode tahun 2019-2023, pertumbuhan ekspor produk tersebut rata-rata sekitar 11% per tahun. Dengan demikian, pertumbuhan ekspor Indonesia akan menyusut.

“Dengan tarif resiprokal 32%, sektor otomotif dan elektronik Indonesia diujung tanduk,” papar Bhima.

Berdasarkan catatan Celios, total ekspor produk otomotif Indonesia ke AS pada tahun 2023, yakni sekitar US$ 280,4 juta atau setara Rp 4,64 triliun (asumsi kurs Rp 16.600).

“Konsumen AS menanggung tarif dengan harga pembelian kendaraan yang lebih mahal, yang kemudian penjualan kendaraan bermotor turun di AS,” ungkapnya.

Bhima mengungkapkan, produsen otomotif Indonesia tidak semudah itu untuk bisa shifting ke pasar domestik. Pasalnya, spesifikasi kendaraan dengan yang diekspor berbeda.

Hal ini dapat mengakibatkan PHK dan penurunan kapasitas produksi akan terjadi di semua industri otomotif di dalam negeri.

Bhima mengatakan, selain industri otomotif, komponen elektronik buatan dalam negeri juga akan terdampak kebijakan tarif baru Trump ini. Bukan tanpa alasan, produsen elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor memiliki keterkaitan.

03/04/2025 16:33
Industri Tekstil Indonesia Terancam Imbas Tarif Donald Trump – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menilai kebijakan kenaikan tarif yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan berdampak terhadap sektor padat karya antara lain tekstil dan pakaian jadi Indonesia.

“Sektor padat karya seperti pakaian jadi dan tekstil diperkirakan makin terpuruk,” kata Bhima kepada Liputan6.com, Kamis (3/4/2025).

Lantaran, sebagian besar merek internasional yang memproduksi di Indonesia memiliki pasar utama di AS. Jika tarif impor ke AS meningkat, merek-merek ini kemungkinan besar akan mengurangi jumlah pesanan dari pabrik-pabrik di Indonesia.

“Sebagian besar brand internasional yang ada di Indonesia, punya pasar besar di AS. Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah order/ pemesanan ke pabrik Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, di dalam negeri, industri tekstil dan pakaian jadi juga menghadapi ancaman dari produk impor, terutama dari Vietnam, Kamboja, dan China yang berusaha mencari pasar alternatif.

“Di dalam negeri, kita bakal dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China karena mereka incar pasar alternatif,” katanya.

Dia menilai, regulasi yang belum direvisi, seperti Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, membuat ekspor semakin sulit, sementara impor semakin menekan pemain domestik. Oleh karena itu, diperlukan perubahan kebijakan yang cepat untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan eksternal ini.

“Permendag 8/2024 belum juga di revisi, jadi ekspor sulit, impor akan menekan pemain tekstil pakaian jadi domestik. Ini harus diubah regulasi nya secepatnya,” ujarnya.

03/04/2025 16:02
Donald Trump Kenakan Tarif 32 Persen pada Barang Impor dari Indonesia, Apa Dampaknya? – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan kebijakan tarif impor barang dari luar negeri.

Kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff itu diberlakukan lewat perintah eksekutif yang dikeluarkan pada hari Rabu (3/4/2025).

Trump meyakini kebijakan tarif ini diperlukan guna menangani kesetidakimbangan perdagangan dan melindungi industri AS. Namun, kebijakan Trump itu disebut mengguncang dunia.

BBC melaporkan sejumlah negara hanya dikenai tarif dasar 10 persen yang berlaku mulai 5 April. Negara-negara ini misalnya Inggris, Singapura, Brasil, Australia, Selandia Baru, Turki, Kolombia, Argentina, El Salvador, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Negara lainnya dikenai tarif jauh besar, misalnya Vietnam (46 persen), Thailand (36 persen), Jepang (24 persen), Kamboja (49 persen), Afrika Selatan (30 persen), Tiongkok (54 persen), dan Taiwan (32 persen).

Indonesia dikenai 32 persen

Indonesia turut terdampak oleh kebijakan tarif yang dikeluarkan Trump. Barang impor dari Indonesia akan dikenai tarif 32 persen.

Lalu, dampaknya bagi Indonesia?

Menurut Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, kebijakan itu berdampak signifikan terhadap perekonomian, terutama bagi eksportir.

“Kebijakan ini secara khusus memukul produk-produk yang selama ini bersaing ketat dengan barang produksi lokal AS, seperti barang elektronik, mesin, bahan kimia, kosmetik, obat-obatan, besi, baja, serta sejumlah besar produk pertanian,” ujar Josua, Kamis (3/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

Josua menyebut tarif impor tinggi ini bakal menambah biaya ekspor bagi produsen dan eksportir Indonesia. Oleh karena itu, tarif tersebut akanmengurangi daya saing produk Indonesia di pasar AS.

Lalu, Josua mengatakan sektor manufaktur berbasis teknologi, misalnya elektronik, otomotif, besi, dan baja diperkirakan bakal menghadapi tekanan besar. Itu karena produk-produk tersebut sangat sensitif terhadap kenaikan harga jual akibat tarif impor yang tinggi.

Menurut Josua, dampaknya bagi eksportir Indonesia diperkirakan cukup besar lantaran AS adalah salah satu pasar ekspor utama.

INDEF: Pemerintah perlu bernegosiasi

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha Maghfiruha Rachbini, mengatakan pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan dengan AS setelah kebijakan tarif timbal balik.

“Pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan dengan AS dengan segera agar dapat meminimalkan atau mengurangi dampak tarif bagi produk ekspor Indonesia ke AS,” kata Eisha kepada wartawan, Kamis.

Menurutnya, kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial, dalam memitigasi dampak dari perang dagang dengan AS.

Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan perjanjian dagang secara bilateral dan multilateral, Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), serta inisiasi perjanjian kerja sama dengan negara nontradisional untuk mendorong ekspor produk terdampak.

“Misalnya, produk tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan. Sehingga, pelaku ekspor dan industri terdampak dapat mengalihkan pasar ekspor,” kata dia.

Menurut Eisha, pemerintah perlu memberikan kebijakan Insentif keuangan, subsidi, dan keringanan pajak yang dapat membantu bisnis mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan permintaan akibat dampak tarif dan perang dagang AS.

“Selain itu, investasi dalam kemajuan teknologi dan inovasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, sebagai upaya dalam jangka panjang.”

Pemerintah batal menggelar konpers

Sementara itu, pemerintah Indonesia batal menggelar konferensi pers (konpers) untuk menanggapi kebijakan Trump mengenakan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk-produk Indonesia.

Konpers yang awalnya akan digelar secara daring itu seharusnya diadakan pada Kamis pukul 10.45 WIB.

Dari undangan yang tersebar di antara awak media, konpers ini akan dihadiri oleh lima narasumber dari Kabinet Merah Putih.

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri Perdagangan, Budi Santoso; Menteri Luar Negeri, Sugiono; dan Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza.

Ketika waktu menunjukkan pukul 11.00 WIB, konpers tak kunjung dimulai. Sekitar 17 menit setelah itu, muncul pengumuman di kolom chat, konpers telah dibatalkan.

(Tribunnews/Febri/Dennis Destryawan/Endrapta/Kompas.com/Agustinus Rangga)

03/04/2025 15:19
Terpukul Tarif Trump, Negara Asia Tenggara Siap Berunding dengan AS

Jakarta, Beritasatu.com – Enam dari sembilan negara di Asia Tenggara terpukul akibat kenaikan tarif yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada Rabu (2/4/2025), dengan besaran antara 32% hingga 49%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Uni Eropa yang hanya dikenakan tarif 20%.

Pemerintah Vietnam mengatakan akan membentuk gugus tugas dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya dan berencana untuk berunding dengan AS karena merasa terpukul akibat kebijakan tarif Trump.

Negara-negara seperti Vietnam dan Thailand merupakan eksportir besar ke AS, mendapat keuntungan ketika produsen Tiongkok dan internasional memindahkan produksi ke negara mereka untuk menghindari tarif yang dikenakan Trump pada Tiongkok selama masa jabatan pertamanya.

Vietnam dikenakan tarif sebesar 46% dan berada dalam posisi rentan karena menjadi lokasi utama bagi perusahaan besar seperti Apple dan Samsung Electronics dalam mendirikan pabrik manufaktur skala besar.

Total ekspor Vietnam ke AS mencapai US$ 142 miliar pada tahun 2024, hampir 30% dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut.

Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh memerintahkan satuan tugas untuk menangani situasi ini setelah rapat kabinet darurat diselenggarakan pada Kamis (3/4/2025) pagi.

Ia mencatat target pertumbuhan 8% untuk negara itu tetap tidak berubah tahun ini.

Leif Schneider, kepala firma hukum internasional Luther di Vietnam, menyatakan bahwa model pertumbuhan berbasis ekspor Vietnam telah sukses menarik banyak perusahaan multinasional. Namun, kebijakan tarif Trump dapat menghambat model tersebut.

Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengatakan, ia berharap dapat menurunkan tarif 37% yang dikenakan pada negaranya.

“Kita harus bernegosiasi dan membahas perinciannya. Tidak boleh membiarkannya sampai meleset dari target PDB kita,” tegasnya, dikutip dari Reuters.

Pertumbuhan ekonomi Thailand diketahui tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, yakni tumbuh sekitar 2,5% pada tahun lalu, tertahan akibat melonjaknya utang rumah tangga.

Pada tahun ini, negara Gajah Putih itu berharap dapat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3%.

Menteri Perdagangan Thailand Pichai Naripathaphan menuturkan pihaknya siap untuk bernegosiasi dengan AS.

Kemudian, Malaysia yang diketahui dikenakan tarif sebesar 24% mengumumkan tidak akan mengajukan tarif balasan dan secara aktif bekerja sama dengan otoritas AS untuk mencari solusi yang akan menegakkan semangat perdagangan yang bebas dan adil.

Negara Asia Tenggara lainnya, Kamboja dikenakan tarif 49% yang berisiko merugikan industri garmen dan alas kaki, serta menggagalkan harapan negara itu untuk menarik investasi yang berpindah dari negara lain.

Seorang konsultan investasi yang enggan disebutkan namanya menilai, situasi ini sangat serius bagi perekonomian Kamboja.

Menurutnya, tidak ada apa pun yang dapat ditawarkan Kamboja sebagai alat bernegosiasi dengan AS untuk menentang kebijakan tarif Trump.

03/04/2025 14:45
Serikat Buruh: Daya Beli Melemah saat Momen Lebaran karena PHK Massal Terus Terjadi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat melihat melemahnya daya beli masyarakat saat momen Lebaran disebabkan terus terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

“PHK massal terjadi sejak 2024. Tidak heran daya beli melemah,” ujar Mirah saat dihubungi, Kamis (3/4/2025).

Mirah menekankan, PHK terhadap para pekera memperlambat berputarnya roda perekonomian. Ditambah, lanjut dia, para pekerja juga cenderung mempersiapkan dana mereka untuk anak-anak masuk sekolah.

“Jadi memang PHK yang menimpa para pekerja buruh berpengaruh kuat terhadap daya beli,” tutur Mirah.

Karena itu, pemerintah diminta untuk menginstruksikan para pengusaha untuk tidak mudah melakukan PHK terhadap para buruh. Selain itu, juga menerapkan kebijakan-kebijakan yang tidak membuat sulit pengusaha hingga pekerjanya.

“Pemerintah seharusnya memberikan peringatan tidak memberi PHK di tengah situasi ini, apalagi Presiden sudah meminta tidak ada PHK,” terang Mirah.

Sebelumnya, data dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebanyak 44.069 buruh yang ter-PHK pada Januari-Februari 2025 dari 37 perusahaan. 37 perusahaan tersebut ada yang menutup pabriknya, pailit, dalam PKPU, efisiensi, dan relokasi.

Beberapa informasi perusahaan besar yang tutup misalnya, Sritex Group dengan total karyawan ter-PHK sebanyak 11.025 buruh, PT Yamaha Music Piano 1.110 buruh PHK, PT Sanken Indonesia 900 butuh PHK, hingga PT Victory Ching Luh 2.000 PHK.

Sedangkan, CORE Indonesia mengungkapkan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah semakin terhimpit jelang Lebaran 2025.

Dalam laporan CORE Indonesia yang berjudul Awas Anomali Konsumsi Jelang Lebaran 2025, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tingkat konsumsi masyarakat tidak menunjukkan gairah meski telah menjelang Lebaran.

Secara langsung, pelemahan konsumsi ini dapat dilihat dari tidak nampaknya tren berbelanja untuk kebutuhan Ramadhan dan Lebaran. Bahkan CORE Indonesia melihat hingga pekan ketiga Ramadhan, konsumsi rumah tangga masih lesu. Sebaliknya, ada sinyal kuat bahwa kelompok rumah tangga menengah ke bawah mengerem belanja.

CORE berpendapat gejala anomali konsumsi rumah tangga menjelang Lebaran ini terlihat dari tren deflasi pada awal 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat Indonesia mengalami deflasi pada Februari 2025. Deflasi Februari tercatat secara tahunan sebesar 0,09 persen, bulanan sebesar 0,48 persen, dan juga secara tahun berjalan atau year-to-date sebesar 1,24 persen.

Faktor terbesar penyumbang deflasi berasal dari kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, yang dipicu oleh insentif diskon tarif listrik 50 persen pada Januari-Februari 2025 lalu.

Kendati demikian, CORE melihat adanya kejanggalan. Deflasi Februari 2025 tidak hanya terjadi pada kelompok pengeluaran tersebut, melainkan juga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, dengan andil deflasi 0,12 persen secara bulanan.

“Padahal, menjelang bulan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya, kelompok makanan, minuman dan tembakau selalu menyumbang inflasi, meskipun dorongan kenaikan harga biasanya tertahan oleh musim panen yang sudah dimulai pada bulan Februari di beberapa daerah di Indonesia,” tulis laporan CORE.

Januari-Februari 40.000 Buruh Kehilangan Pekerjaan

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi di Indonesia terutama di sektor industri dan sudah memakan korban 40.000 buruh kehilangan pekerjaan dalam dua bulan pertama (Januari-Februari) 2025 ini.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan kasus PHK buruh paling banyak terjadi di kawasan Jawa Barat, DKI Jakarta dan Tangerang.

“(PHK) sudah ada angkanya ya, terutama Jakarta dan Jawa Barat yang paling banyak. Jadi Januari dan Februari ini sudah sekitar 40.000,” ujarnya dikutip Kompas.com di Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Bob menambahkan, Apindo mendapatkan data PHK itu dari jumlah pekerja yang mencairkan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi pencairan uang jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

Menurut dia, tahun 2024 lalu ada 250.000 orang yang dirumahkan, kemmudian di Januari dan Februari 2025 ini sekitar 40.000. “Data yang kita peroleh dari BPJS. PHK ada di Jawa Barat, DKI, Tangerang,” kata Bob Azam.

Bob belum bisa memastikan jumlah tersebut sudah termasuk gelombang PHK dari raksasa tekstil Sritex Grup. Dia menegaskan, buruh yang di-PHK di periode Januari-Februari 2025, mayoritas berasal dari industri padat karya.

Sebelumya, Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan angka PHK PT Sritex Group mencapai 11.025 orang. Angka tersebut merupakan jumlah kumulatif sejak Agustus 2024 hingga Februari 2025.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah membayarkan jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) senilai Rp 90,83 miliar kepada 10.824 pegawai PT Sritex Group yang terkena PHK.

Total 37 Perusahaan Lakukan PHK, Menimpa 44.069 Buruh

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat ada 37 perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya di periode Januari-Februari 2025.

Dari 37 perusahaan tersebut, ada 44.069 buruh atau pekerja sudah terkena PHK.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena ada 13 perusahaan lain dalam proses verifikasi, sehingga total buruh terdampak PHK diperkirakan mencapai 60 ribu orang.

Said tidak mengungkap 13 perusahaan lain yang bakal melakukan PHK. KSPI menyebut banyak buruh yang terkena PHK tidak mendapatkan kepastian soal pesangon dan tunjangan hari raya (THR).

Said Iqbal mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna menyelesaikan permasalahan ini.

“Di mana pemerintah? dan apa yang akan dilakukan pemerintah? yang bisa dipastikan 60 ribu buruh ter-PHK tersebut tidak dibayar THR nya hingga H-7,” ujar Said Iqbal, Minggu (16/3/2025).

PHK Dipicu Turunnya Permintaan Pasar Ekspor
Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda mengatakan, pendorong perusahaan melakukan PHK massal adalah menurunnya permintaan secara global.

Dari sisi permintaan di Amerika dan China mengalami kontraksi yang cukup signifikan.

Di pasar domestik bahkan industri lokal tidak berkembang lantaran adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang memudahkan impor masuk ke dalam negeri.

“Ini yang dinilai bahwa ya produksi kita kalah bersaing dengan barang-barang dari China, dengan harga yang jauh lebih murah. Belum lagi masalah untuk trifhting,” kata Nailul dalam keterangannya di media sosial YouTube Narasi, beberapa waktu lalu.

Nailul mengatakan bahwa daya beli masyarakat yang terkontraksi ini bermula pada periode Mei hingga September 2024, yang mengalami deflasi berturut-turut secara bulanan.

Dia bilang, kedua alasan itulah yang menjadi penyebab perusahaan gulung tikar bahkan menimbulkan PHK massal.

“Nah ini artinya emang dari sisi permintaan ada gangguan di situ yang pada akhirnya menganggu juga dari sisi produksinya,” ucap dia.

“Makanya di tahun 2024 itu banyak produsen-produsen tekstil yang dia gulung tikar karena dua hal tersebut ada dari sisi kebijakan permendag nomor 8 di tahun 2024 dan juga ada di sisi daya beli masyarakat yang memang belum pulih sepenuhnya,” sambungnya.

Berikut daftar perusahaan yang telah melakukan PHK dengan total jumlah buruh yang terdampak PHK, kawasan, dan alasan PHK:

1. PT. Daya Mekar Tekstil

Jumlah buruh: 250
Kawasan: KBB
Alasan: Efisiensi

2. PT. Kencana Fajar Mulia

Jumlah buruh: 300
Kawasan: KBB
Alasan: Pabrik tutup

3. PT. Lantai Emas Kemenangan Jaya

Jumlah buruh: 200
Kawasan: Bogor
Alasan: Dalam PKPU

4. PT. Ubin Keramik Kemenangan Jaya

Jumlah buruh: 230
Kawasan: Bogor
Alasan: Dalam PKPU

5. PT. Inopak Packaging

Jumlah buruh: 263
Kawasan: Bogor
Alasan: Pailit

6. PT. Aditec Cakrawityata (Quantum)

Jumlah buruh: 511
Kawasan: Tangerang
Alasan: Pailit

7. PT. Sintra Elektrindo

Jumlah buruh: 58
Kawasan: Bekasi
Alasan: Pailit

8. PT. ISS

Jumlah buruh: 9
Kawasan: Lampung
Alasan: Peralihan perusahaan

9. PT. Parsiantuli Karya Perkasa

Jumlah buruh: 83
Kawasan: Cirebon
Alasan: PHK sepihak

10. PT. Karya Mitra Budi Sentosa

Jumlah buruh: 10.000
Kawasan: Pasuruan, Nganjuk, dan Madiun
Alasan: Pailit

11. PT. Duta Cepat Pakar Perkasa

Jumlah buruh: 1.500
Kawasan: Surabaya
Alasan: Pailit

12. PT. Rama Gloria Sakti

Jumlah buruh: 500
Kawasan: Pasuruan
Alasan: Pailit

13. PT. Milienia Furniture

Jumlah buruh: 300
Kawasan: Pasuruan
Alasan: Pailit

14. PT. Cahaya Indo Persada

Jumlah buruh: 150
Kawasan: Surabaya
Alasan: Pailit

15. PT. Rita Sinar Indah

Jumlah buruh: 100
Kawasan: Surabaya
Alasan: Pailit

16. PT. Nusira

Jumlah buruh: 200
Kawasan: Gresik
Alasan: Pailit

17. PT. Danmatex

Jumlah buruh: 500
Kawasan: Pekalongan
Alasan: Pailit

18. PT. Dupantex

Jumlah buruh: 530
Kawasan: Pekalongan
Alasan: Pailit

19. PT. Jabatex

Jumlah buruh: 500
Kawasan: Tangerang
Alasan: Pailit

20. PT. Master Movenindo

Jumlah buruh: 700
Kawasan: Jakarta Utara
Alasan: Pailit

21. PT. Istana Baladewa

Jumlah buruh: 200
Kawasan: Bandung
Alasan: –

22. PT. Mustika Fortuna Abadi

Jumlah buruh: 3
Kawasan: KBB
Alasan: PHK, proses 5 tahun

23. PT. Ricki Putra Globalindo

Jumlah buruh: 700
Kawasan: Bandung
Alasan: Dalam PKPU

24. PT. Daya Mekar Tekstindo

Jumlah buruh: 16
Kawasan: KBB
Alasan: PHK

25. PT. Fajar Mataram Sedayu

Jumlah buruh: 19
Kawasan: KBB
Alasan: PHK

26. PT. Falmaco Nonwoven Industry

Jumlah buruh: 200
Kawasan: KBB
Alasan: PHK

27. PT. Century Textil (Centex)

Jumlah buruh: 137
Kawasan: Jakarta Timur
Alasan: Efisiensi

28. PT. Sritex

Jumlah buruh: 10.665
Kawasan: Sukoharjo
Alasan: Pailit

29. PT. Bitratex

Jumlah buruh: 2.000
Kawasan: Semarang
Alasan: Pailit

30. PT. Primayuda

Jumlah buruh: 985
Kawasan: Boyolali
Alasan: Pailit

31. PT. Sinar Pantja Djaja

Jumlah buruh: 340
Kawasan: Semarang
Alasan: Pailit

32. PT. Yihong Novatex

Jumlah buruh: 1.500
Kawasan: Cirebon
Alasan: Efisiensi

33. PT. Danbi

Jumlah buruh: 2.000
Kawasan: Garut
Alasan: Pailit

34. PT. Sanken Indonesia

Jumlah buruh: 900
Kawasan: Bekasi
Alasan: Relokasi ke Jepang

35. PT. Yamaha Music Piano

Jumlah buruh: 1.100
Kawasan: Jakarta & Bekasi
Alasan: Relokasi ke China

36. PT. Adis

Jumlah buruh: 1.500
Kawasan: Tangerang
Alasan: Efisiensi

37. PT. Victory Ching Luh

Jumlah buruh: 2.000
Kawasan: Tangerang
Alasan: Efisiensi

03/04/2025 14:10
Langkah China hingga Korea Selatan Hadapi Tarif Dagang Donald Trump – Page 3

Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menuturkan, Ottawa akan melawan tarif “dengan tujuan dan dengan kekuatan” saat pemerintah bersiap untuk serangkaian tindakan balasan yang akan diumumkan pada Kamis pekan ini.

Presiden Korea Selatan Han Duck soo memerintahkan tindakan dukungan darurat untuk industri dan bisnis yang akan terkena dampak termasuk industri otomotif, memerintahkan para pejabat untuk aktif bernegosiasi dengan AS. Hal ini untu meminimalkan dampak pungutan tambahan.

Secara terpisah, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebutkan tarif Trump sebagai “keputusan yang buruk” dan mengatakan tindakan itu bukanlah “tindakan seorang teman”. Meski ia mengesampingkan kemungkinan menanggapi dengan pungutan balasan terhadap AS.

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan Jepang mengatakan akan membentuk gugus tugas untuk mempelajari dampak tarif baru, yang menurut Trump akan berjumlah 24% untuk Jepang, sambil membiarkan semua opsi di atas meja dalam menanggapi bea masuk yang besar tersebut.

“Kita perlu memutuskan apa yang terbaik bagi Jepang, dan paling efektif, dengan cara yang hati-hati tetapi berani dan cepat,” kata Menteri Perdagangan Yoji Muto dalam sebuah konferensi pers.

Tarif 25% yang diumumkan sebelumnya untuk mobil impor mulai berlaku pada hari Kamis, dengan industri otomotif Jepang diperkirakan akan menjadi salah satu yang paling terpukul karena ketergantungannya pada permintaan dari AS.

Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengatakan pemerintah akan memimpin dalam merancang langkah-langkah jangka pendek untuk menangani dampak pada produsen dan eksportir dari tarif baru 36%, sambil berencana untuk bernegosiasi dengan AS.

Uni Eropa mengatakan sedang mempersiapkan tindakan balasan lebih lanjut jika negosiasi dengan AS gagal, kata Presiden Ursula von der Leyen dalam siaran langsung.

03/04/2025 13:33
Kena Tarif Impor 25 Persen Oleh Donald Trump, Korea Selatan Langsung Nego AS – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Korea Selatan langsung merespons kebijakan Presiden Amerika Serika (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif resiprokal sebesar 25 persen.

Penjabat Presiden Korea Selatan Han Duck-soo meminta menteri perindustriannya untuk menganalisis isi tarif dan secara aktif bernegosiasi dengan Washington untuk meminimalkan dampaknya.

“Ketika perang dagang global sudah menjadi kenyataan, pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengatasi krisis perdagangan,” kata Han dalam pertemuan dengan menteri keuangan dan pejabat tinggi lainnya, dikutip dari Reuters pada Kamis (3/4/2025).

Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan Ahn Duk-geun menyebut pihaknya menyesalkan adanya tarif impor resiprokal ini.

Namun, ia mengatakan Seoul akan terus berkonsultasi bersama para pejabat AS, termasuk yang senior, terkait dengan tarif ini.

Donald Trump dalam pidatonya secara khusus menyoroti Korea Selatan dan Jepang. Ia menyebut mereka sebagai yang terburuk karena melakukan praktik perdagangan tidak adil terhadap Amerika Serikat.

Para analis di Seoul mengatakan penerapan tarif besar-besaran Trump akan memberikan pukulan signifikan terhadap ekonomi Korea Selatan.

“Jelas bahwa produk ekspor utama seperti mobil akan terpukul keras dan ekspor ke AS melalui basis produksi di Vietnam juga akan terpukul keras,” kata Park Sang-hyun, ekonom dari iM Securities.

Adapun Donald Trump juga mengumumkan tarif impor sebesar 46 persen untuk produk dari Vietnam.

Perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan seperti Samsung Electronics dan LG Electronics memiliki basis manufaktur di negara Asia Tenggara tersebut.

Citi memperkirakan tarif baru ini dapat memangkas 0,16 persen dari Produk Domestik Bruto Korea Selatan tahun ini, sehingga membahayakan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen.

03/04/2025 13:22
China Desak AS Batalkan Kebijakan Tarif Impor Baru, Janji Bakal Beri Balasan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – China mendesak Amerika Serikat (AS) untuk segera membatalkan kebijakan tarif impor terbaru mereka.

Diketahui, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan kebijakan impor terbaru kepada produk-produk yang diimpor dari China sebesar 34 persen.

Pengenaan tersebut menambah tarif impor yang sebelumnya sudah ditambah sebesar 20 persen pada awal tahun 2025.

Dengan demikian, total tarif baru untuk produk yang AS impor dari China akan menjadi 54 persen. Ini mendekati angka 60 persen yang pernah direncanakan Donald Trump saat kampanye Pemilihan Presiden AS.

“Langkah AS mengabaikan keseimbangan kepentingan yang dicapai dalam negosiasi perdagangan multilateral selama bertahun-tahun dan fakta bahwa AS telah lama mendapat manfaat besar dari perdagangan internasional,” tulis Kementerian Perdagangan China dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters pada Kamis (3/4/2025).

China berjanji mengambil tindakan balasan atas kebijakan tarif impor ini untuk melindungi kepentingan mereka.

“China dengan tegas menentang kebijakan tarif impor terbaru ini dan akan mengambil tindakan balasan untuk melindungi hak dan kepentingan kami,” kata Kementerian Perdagangan China.

Donald Trump juga telah menandatangani perintah eksekutif yang menutup celah perdagangan yang dikenal sebagai “de minimis” yang memungkinkan produk bernilai rendah dari China dan Hong Kong masuk ke Amerika Serikat tanpa bea.

Sementara itu, kebijakan tarif impor yang dilakukan AS ini juga berlaku pada Indonesia. RI menjadi satu dari 60 negara yang terkena.

Produk yang diekspor dari Indonesia ke AS akan dikenakan tarif sebesar 32 persen.

Dibandingkan negara ASEAN lain, Malaysia dikenakan tarif sebesar 24 persen dan Filipina sebesar 17 persen. Ada juga Singapura yang hanya terkena 10 persen.

Namun, ada juga negara lain yang terkena tarif impor lebih tinggi dari Indonesia seperti Vietnam dan Thailand yang masing-masing dikenai tarif impor 46 persen dan 36 persen.

Kemudian, ada Kamboja yang dikenakan tarif impor sebesar 49 persen dan Laos sebesar 48 persen.

03/04/2025 12:45
Pemerintah RI Tunda Konpers soal Respons Kebijakan Tarif Impor 32 Persen Oleh Donald Trump – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia batal menggelar konferensi pers (konpers) untuk menanggapi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk-produk Indonesia.

Konpers yang awalnya akan digelar secara daring itu seharusnya diadakan pada Kamis (3/4/2025) pukul 10.45 WIB.

Dari undangan yang tersebar di antara awak media, konpers ini akan dihadiri oleh lima narasumber dari Kabinet Merah Putih.

Yaitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.

“Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan melaksanakan Press Conference tentang Respon Terhadap Kebijakan Penerapan Tarif Perdagangan Baru Amerika Serikat Terhadap Negara Mitra,” tulis undangan tersebut.

Tribunnews telah mengakses link Zoom untuk konpers pada pukul 10.40 WIB, tetapi saat itu tidak langsung memasuki ruang Zoom. Peserta konpers lebih dulu memasuki ruang tunggu.

Dari pengumuman di ruang tunggu tersebut, ternyata konpers dijadwalkan mulai pada pukul 11.00 WIB.

Ketika waktu menunjukkan pukul 11.00 WIB, konpers tak kunjung dimulai. Sekitar 17 menit setelah itu, muncul pengumuman di kolom chat bahwa konpers telah dibatalkan.

“Terkait Kebijakan Tarif AS tersebut di atas sangat teknis dengan beragam komoditas sehingga masih memerlukan pembahasan secara komprehensif di tataran masing-masing K/L,” tulis pengumuman tersebut.

“Menimbang hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa press conference tersebut ditunda hingga pemberitahuan selanjutnya. Demikian disampaikan, atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kami ucapkan mohon maaf,” lanjut pengumuman tersebut.

Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif impor terbaru terhadap produk-produk yang mereka impor dari Indonesia sebesar 32 persen.

Keputusan itu diumumkan Trump hari Rabu, 2 April 2025 waktu Amerika Serikat.

Dalam pengumumannya, Trump menyatakan AS mengenakan tarif dasar 10 persen untuk semua produk impor AS.

Total ada 60 negara yang terkena aturan tarif individual Trump yang dihitung sebesar setengah dari tarif dan hambatan lain yang “dibebankan negara-negara tersebut kepada AS.”

“Tidak akan pernah ada transformasi suatu negara seperti transformasi yang terjadi di Amerika Serikat,” kata Trump dalam pernyataan yang ia sampaikan di Rose Garden, Gedung Putih, Rabu (2/4/2025) waktu AS.

Trump menyebut hari pengumuman tarif imbal balik tersebut sebagai Hari Pembebasan.

“Menurut saya, ini adalah salah satu hari terpenting dalam sejarah Amerika. Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kita,” katanya dikutip dari Guardian, Kamis (3/4/2025).

Dalam pengumuman yang dia sebut sebagai ‘Hari Pembebasan’ dan dibagikan di media sosial, Indonesia termasuk negara yang terkena tarif imbal balik Donald Trump dan dikenai tarif impor 32 persen.

Mengutip dari CNBC, Kamis (3/4/2025), AS akan mengenakan tarif timbal balik sebesar 32 persen terhadap Indonesia.

Dibandingkan negara ASEAN lain, tarif imbal balik terhadap Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan tarif imbal balik yang dikenakan AS terhadap Malaysia sebesar 24 persen dan Filipina sebesar 17 persen.

Negara ASEAN lainnya yang terkena tarif imbal balik Trump adalah Singapura tapi cuma kena 10 persen.

Sementara Vietnam dan Thailand masing-masing dikenai tari timbal balik 46 persen dan 36 persen. Sementara, Kamboja dikenakan tarif impor sebesar 49 persen dan Laos sebesar 48 persen.

03/04/2025 12:03