Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Rieke Diah PDIP: Mendag Harus Segera Respons Perang Dagang Trump – Page 3

    Rieke Diah PDIP: Mendag Harus Segera Respons Perang Dagang Trump – Page 3

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif dagang yang lebih luas pada Rabu, 2 April 2025. Hal ini sebagai upaya untuk mengganti perdagangan bebas dengan perdagagan yang adil.

    Mengutip Strait Times, Kamis (3/4/2025), dalam kebijakan ekonomi Donald Trump yang paling ambisius membuat AS kembali jaya. Ia mengumumkan tarif 10 persen untuk semua barang yang masuk ke AS dari mana saja di dunia termasuk Singapura.

    Trump juga mengenakan tarif timbal balik atau resiprokal yang besar sedikitnya 60 mitra dagang. Hal ini dilakukan kepada negara yang kenakan bea masuk sangat tinggi pada produk-produk AS.

    Beban terberat jatuh pada ekonomi Asia dengan tarif tertinggi sebesar 49 persen dikenakan kepada Kamboja. Sementara Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen.

    Padahal, Amerika Serikat sering kali menjadi salah satu negara penyumbang surplus terbesar neraca perdagangan Indonesia.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia pada Februari 2025 mengalami surplus perdagangan barang dengan beberapa negara dan tiga terbesar diantaranya adalah dengan Amerika Serikat (AS) yang mencapai surplus USD 1,57 miliar, dengan India mengalami surplus sebesar USD 1,27 miliar, dan dengan Filipina USD 0,75 miliar.

    Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, komoditas penyumbang surplus terbesar pada Februari 2025 dengan Amerika Serikat yang didorong oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, komoditas pakaian dan aksesorisnya yang berupa rajutan, serta alas kaki.

    Sama halnya pada Januari 2025, Indonesia mengalami surplus perdagangan barang dengan Amerika Serikat dengan nilai yang mencapai USD1,58 miliar.

    Amalia menyampaikan, dengan Amerika Serikat surplus perdagangan pada Januari 2025 didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, pakaian dan aksesorisnya (rajutan), dan alas kaki.

    Sementara, untuk dilihat perkembangan nilai ekspor nonmigas Indonesia dengan Amerika Serikat pada periode Januari hingga Februari 2025 mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    Untuk periode Januari-Februari 2025, nilai ekspor nonmigas Indonesia dengan Amerika Serikat mencapai USD4,68 miliar, sedangkan pada periode yang sama tahun 2024 mencapai USD4,09 miliar.

  • Vietnam Desak AS Tunda Tarif Impor, Tempuh Jalur Diplomasi

    Vietnam Desak AS Tunda Tarif Impor, Tempuh Jalur Diplomasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Vietnam meminta Amerika Serikat menangguhkan rencana pengenaan tarif sebesar 46% terhadap produk-produk impor asal Vietnam dan membuka ruang untuk negosiasi lebih lanjut.

    Melansir Bloomberg, Jumat (4/4/2025), Kementerian Perdagangan Vietnam menyampaikan nota diplomatik segera setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif impor minimum 10% terhadap seluruh negara pengekspor ke AS, serta tarif tambahan terhadap sekitar 60 negara. Vietnam termasuk yang terkena tarif tertinggi dalam kebijakan baru ini.

    Kementerian Perdagangan juga mendorong agar Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nguyen Hong Dien segera melakukan pembicaraan langsung melalui sambungan telepon dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, sebagaimana tercantum dalam pernyataan resmi di laman pemerintah.

    Dalam dokumen tersebut, Kepala Departemen Pengembangan Pasar Luar Negeri Ta Hoang Linh mengatakan masih ada ruang untuk diskusi dan negosiasi. Ia menegaskan bahwa barang-barang Vietnam yang diekspor ke AS bersaing dengan produk dari negara lain, bukan langsung dengan produk domestik AS.

    Untuk memperkuat upaya diplomasi, Vietnam juga berencana mengirim delegasi tambahan akhir pekan ini ke Washington, dipimpin Wakil Perdana Menteri Ho Duc Phoc.

    “Vietnam menyesalkan keputusan pemerintah AS dalam mengenakan tarif balasan terhadap ekspor Vietnam,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Pham Thu Hang.

    Perdana Menteri Pham Minh Chinh sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan tarif tersebut tidak sejalan dengan hubungan baik kedua negara, dan telah menginstruksikan pembentukan satuan tugas khusus untuk merespons dengan cepat dinamika terbaru.

    Langkah tarif ini berisiko mengganggu ambisi Vietnam untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi minimal 8% tahun ini, apalagi AS merupakan pasar ekspor terbesar bagi negara tersebut. Namun Chinh menegaskan bahwa target pertumbuhan tetap belum diubah.

    Laporan terbaru Kantor Perwakilan Dagang AS menyebut bahwa rata-rata tarif impor Vietnam mecapai 9,4%. Kementerian Keuangan Vietnam menambahkan bahwa sebagian besar produk AS yang masuk ke Vietnam dikenai tarif lebih rendah dari 15%, jauh di bawah kalkulasi 46% yang diumumkan.

    Direktur Eksekutif Kamar Dagang Amerika Adam Sitkoff meyakini dialog dan negosiasi antara AS dan Vietnam akan terus berlanjut hingga mencapai kesepakatan.

    “Kalau negara-negara bisa menemukan cara untuk mencapai kesepakatan dengan Presiden Trump, maka kebijakan bisa saja berubah,” tutupnya.

  • Amazon dan Pendiri OnlyFans Ikut Bersaing untuk Membeli TikTok Saat Tenggat Waktu Semakin Dekat

    Amazon dan Pendiri OnlyFans Ikut Bersaing untuk Membeli TikTok Saat Tenggat Waktu Semakin Dekat

    JAKARTA – Menjelang tenggat waktu akhir pekan bagi TikTok untuk menemukan pembeli, jumlah peminat untuk mengakuisisi platform media sosial video pendek asal China tersebut semakin bertambah.

    Amazon  dan, secara terpisah, sebuah konsorsium yang dipimpin oleh pendiri OnlyFans, Tim Stokely, menjadi pihak terbaru yang mengajukan tawaran untuk membeli TikTok. Aplikasi ini harus mencapai kesepakatan dengan pembeli non-China sebelum 5 April atau menghadapi larangan di Amerika Serikat.

    Pejabat AS telah menyuarakan kekhawatiran tentang keamanan data terkait hubungan TikTok dengan China, meskipun TikTok dan induknya, ByteDance, telah membantah tuduhan tersebut. Pejabat pemerintahan Trump dijadwalkan bertemu pada Rabu 2 April untuk membahas berbagai opsi terkait masa depan TikTok.

    Startup Zoop, yang dijalankan oleh Stokely dan telah bermitra dengan sebuah yayasan cryptocurrency, mengajukan rencana akuisisi TikTok pada tahap akhir, seperti yang dikonfirmasi oleh kedua pihak kepada Reuters pada hari Rabu.

    Seorang pejabat pemerintahan AS mengonfirmasi bahwa Amazon telah mengirim surat resmi kepada Wakil Presiden, JD Vance, dan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, terkait tawarannya untuk membeli TikTok. Namun, Amazon menolak memberikan komentar lebih lanjut, sementara TikTok dan ByteDance belum merespons permintaan konfirmasi dari media.

    Saham Amazon naik sekitar 2% setelah berita tentang tawaran TikTok ini muncul, menandakan sinyal positif dari pasar.

    Amazon dan Ambisi di Media Sosial

    Amazon telah lama bercita-cita membangun jaringan media sosial sendiri untuk meningkatkan penjualan dan menarik lebih banyak pengguna muda. Raksasa e-commerce ini sebelumnya mengakuisisi platform video langsung Twitch pada tahun 2014 seharga hampir  1 miliar dolar AS (16,56 triliun) dan situs ulasan buku Goodreads pada tahun 2013.

    Selain itu, Amazon juga sempat mengembangkan serta menguji fitur berbasis video pendek mirip TikTok yang disebut Inspire, tetapi akhirnya ditutup awal tahun ini.

    Persaingan Sengit untuk Akuisisi TikTok

    Bulan lalu, Presiden Trump mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah berkomunikasi dengan empat kelompok berbeda yang tertarik untuk membeli TikTok, meskipun ia tidak menyebutkan nama-nama mereka.

    Menurut laporan Reuters pekan lalu, firma ekuitas swasta Blackstone  sedang berdiskusi untuk bergabung dengan pemegang saham non-China ByteDance, termasuk Susquehanna International Group dan General Atlantic, untuk memberikan modal baru guna mengajukan tawaran akuisisi TikTok di AS.

    Selain itu, perusahaan modal ventura AS, Andreessen Horowitz, juga sedang dalam pembicaraan untuk menambahkan pendanaan dari luar guna membantu akuisisi saham TikTok milik investor China. Langkah ini merupakan bagian dari tawaran yang dipimpin oleh Oracle dan sejumlah investor Amerika lainnya untuk mengambil alih TikTok dari ByteDance, menurut laporan Financial Times pada Selasa.

    Pembicaraan yang dipimpin Gedung Putih berfokus pada rencana memisahkan TikTok menjadi entitas AS dengan mengurangi kepemilikan investor China menjadi kurang dari 20%, sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh hukum AS.

    The New York Times pertama kali melaporkan bahwa Amazon terlibat dalam proses akuisisi TikTok pada Rabu. Namun, beberapa pihak yang terlibat dalam negosiasi dilaporkan tidak menganggap tawaran Amazon sebagai pesaing serius, menurut laporan The Times.

    Masa depan TikTok, yang kini digunakan oleh hampir setengah dari seluruh penduduk AS, masih belum pasti sejak diberlakukannya undang-undang tahun 2024 yang mewajibkan ByteDance melepas kepemilikan TikTok sebelum 19 Januari 2025.

    Pejabat Washington menilai kepemilikan ByteDance atas TikTok membuatnya tunduk pada pemerintah China, sehingga Beijing dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk menjalankan operasi propaganda terhadap AS dan mengumpulkan data warga Amerika.

  • RI Siapkan Strategi Hadapi Kebijakan Tarif Impor 32 Persen oleh Donald Trump – Halaman all

    RI Siapkan Strategi Hadapi Kebijakan Tarif Impor 32 Persen oleh Donald Trump – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Pemerintah Indonesia buka suara dalam hal penetapan tarif impor barang-barang ke Amerika Serikat sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen.

    Kenaikan tarif resiprokal itu akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025.

    Melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI), Indonesia menyampaikan keterangan resmi sebagai berikut seperti dikutip Tribunnews.com pada Kamis (3/4/2025).

    Indonesia menilai, pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS, dimana selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

    Karena itu, pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

    Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.

    “Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) ditengah gejolak pasar keuangan global paska pengumuman tarif resiprokal AS. Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” tulis keterangan tersebut.

    Sejak awal tahun ini, Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

    Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS.

    Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

    Sebelumnya Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier. 

    Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim invetasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas.

    Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS.

    Diketahui Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif impor terbaru itu pada hari Rabu, 2 April 2025 waktu Amerika Serikat atau Kamis pagi waktu Jakarta.

    Total ada 60 negara yang terkena aturan tarif itu.

    Korea Selatan Melawan

    Korea Selatan langsung merespons kebijakan Donald Trump yang mengenakan tarif resiprokal sebesar 25 persen.

    Penjabat Presiden Korea Selatan Han Duck-soo meminta menteri perindustriannya untuk menganalisis isi tarif dan secara aktif bernegosiasi dengan Washington untuk meminimalkan dampaknya.

    “Ketika perang dagang global sudah menjadi kenyataan, pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengatasi krisis perdagangan,” kata Han dalam pertemuan dengan menteri keuangan dan pejabat tinggi lainnya, dikutip dari Reuters pada Kamis (3/4/2025).

    Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan Ahn Duk-geun menyebut pihaknya menyesalkan adanya tarif impor resiprokal ini.

    Namun, ia mengatakan Seoul akan terus berkonsultasi bersama para pejabat AS, termasuk yang senior, terkait dengan tarif ini.

    Donald Trump dalam pidatonya secara khusus menyoroti Korea Selatan dan Jepang.

    Ia menyebut mereka sebagai yang terburuk karena melakukan praktik perdagangan tidak adil terhadap Amerika Serikat.

  • Respons Tarif Impor Trump, Menteri Kabinet Merah Putih Langsung Rapat

    Respons Tarif Impor Trump, Menteri Kabinet Merah Putih Langsung Rapat

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih melakukan rapat kerja setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara termasuk beberapa mitra dagang terdekatnya.

    Langkah AS ini berisiko memicu perang dagang yang berpotensi merugikan perekonomian global. Oleh karenanya, kementerian yang berkaitan dengan perekonomian dan juga Kementerian Luar Negeri langsung mendiskusikan adanya kebijakan tersebut.

    Hal ini diketahui melalui informasi Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso yang terlihat tengah melakukan rapat bersama sejumlah menteri secara daring. Beberapa menteri yang terlihat, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

    “Hari ini pemerintah bergerak cepat berkoordinasi dan berkomunikasi antarkementerian dan lembaga terkait, untuk menyikapi kebijakan pemberlakuan Tarif Trump 2.0 pada 2 April 2025,” ungkap Mendag Budi Santoso dalam akun media sosial pribadinya, Kamis (3/4/2025).

    Dirinya mengungkapkan, rapat yang dilakukan olehnya dan beberapa instansi terkait dapat memberikan jalan terbaik, agar kebijakan Trump 2.0 tak terlalu memberikan dampak negatif untuk perekonomian di Tanah Air.

    “Agar langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia tetap terukur dan berdampak positif ekonomi Indonesia,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara termasuk beberapa mitra dagang terdekat AS. Langkah ini berisiko memicu perang dagang yang berpotensi merugikan perekonomian global.

    Dalam pidato di Taman Mawar Gedung Putih dengan latar belakang bendera AS, Trump menerapkan tarif impor tinggi terhadap China dan Uni Eropa. Ia menyebutnya hari itu sebagai “hari pembebasan”.

    Trump menampilkan grafik daftar pungutan, mengeklaim kebijakan tarif impor ini lebih rendah dibandingkan tarif yang dikenakan negara-negara lain terhadap produk ekspor AS.

    Pengumuman tarif Trump ini disambut sorak-sorai dari para pekerja industri baja, minyak, dan gas yang hadir dalam acara tersebut.
     

  • Pasar RI Diprediksi Bakal Banjir Tekstil dari Vietnam hingga Kamboja Akibat Kebijakan Tarif Impor AS – Halaman all

    Pasar RI Diprediksi Bakal Banjir Tekstil dari Vietnam hingga Kamboja Akibat Kebijakan Tarif Impor AS – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sektor padat karya RI seperti pakaian jadi, tekstil, dan alas kaki diperkirakan akan makin terpuruk akibat kebijakan tarif impor timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’ dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia sebesar 32 persen.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudistira mengatakan, sebagian besar brand internasional yang ada di Indonesia memiliki pasar besar di AS.

    Ia menyebut pada 2024 untuk pakaian jadi ekspor ke AS porsinya 61,4 persen dan alas kaki sebesar 33,8 persen. 

    “Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah order atau pemesanan ke pabrik Indonesia,” kata Bhima kepada Tribunnews, Kamis (3/4/2025).

    Sementara itu, di dalam negeri, Indonesia akan dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China karena mereka juga mengincar pasar alternatif.

    Diketahui, China juga dikenai tarif impor resiprokal sebesar 34 persen, Vietnam 46 persen, dan Kamboja 49 persen.

    Bhima mengatakan, di tengah potensi banjirnya tekstil dari ketiga negara tersebut, ada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang belum kunjung direvisi.

    Permendag 8/2024 telah lama dituding sebagai biang kerok naiknya angka impor TPT.

    “Permendag 8/2024 belum juga direvisi. Jadi ekspor sulit, impor akan menekan pemain tekstil pakaian jadi di domestik. Ini harus diubah regulasinya secepatnya,” ucap Bhima.

    Menurut Bhima, sekarang solusinya Indonesia harus ikut mengejar peluang merelokasi pabrik.

    Tidak cukup hanya bersaing dari selisih tarif resiprokal kalau Indonesia lebih rendah dari Vietnam dan Kamboja.

    “Kuncinya di regulasi yang konsisten, efisiensi perizinan, dan tidak ada RUU yang buat gaduh. RUU Polri dan RUU KUHAP ditunda dulu,” kata Bhima.

    “Kesiapan infrastruktur pendukung kawasan industri, sumber energi terbarukan yang memadai untuk pasok listrik ke industri, dan kesiapan sumber daya manusia,” lanjutnya.

    Menurut Bhima, faktor-faktor tersebut jauh lebih penting karena Indonesia sudah tidak bisa mengguyur insentif fiskal berlebihan dengan adanya Global Minimum Tax.

    Kalau sebelumnya bisa menarik investor dengan tax holiday dan tax allowances, sekarang saatnya memperbaiki daya saing yang fundamental.

    “Bank Indonesia masih punya ruang untuk operasi moneter saat cadangan devisa gemuk. BI bahkan bisa turunkan suku bunga acuan 50 bps untuk stimulus sektor riil yang terdampak perang dagang,” ucap Bhima.

    Sebagai informasi, penerapan tarif pada produk-produk ekspor Indonesia ke AS akan berdampak secara langsung.

    Tarif tersebut akan berdampak pada penurunan ekspor Indonesia ke AS secara signifikan.

    Contohnya seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan.

    Secara teori, dengan adanya penerapan tarif, maka akan terjadi trade diversion dari pasar yang berbiaya rendah ke pasar yang berbiaya tinggi.

    Sehingga akan berdampak pada biaya yang tinggi bagi pelaku ekspor untuk komoditas unggulan seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furniture, dan produk pertanian. Dampaknya adalah melambatnya produksi dan lapangan pekerjaan.

    Diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang diberikan tariff reciprocal tersebut, sebesar 32 persen, sementara China (34 persen), EU (20 persen), Vietnam (46 persen), India (26 persen), Jepang (24 persen), Thailand (36 persen), Malaysia (24 persen), Filipina (17 persen), dan Singapura (10 persen).

    Tariff yang diberlakukan untuk Indonesia lebih tinggi dari negara Asia lain seperti Malaysia, Singapura, India, Filipina, dan Jepang.  

  • Perusahaan Jeff Bezos dan Pendiri OnlyFans Saingan Beli TikTok

    Perusahaan Jeff Bezos dan Pendiri OnlyFans Saingan Beli TikTok

    Jakarta, CNBC Indonesia — Jelang batas akhir aplikasi TikTok untuk menemukan pembeli di Amerika Serikat semakin dekat. Kini terdapat berbagai pihak yang mengajukan penawaran untuk aplikasi tersebut.

    Seperti yang diketahui, TikTok punya waktu hingga 5 April 2025 untuk menemukan pembeli dari luar Tiongkok. Jika tidak, aplikasi tersebut akan dilarang dari AS.

    Melansir Reuters, Amazon serta Tim Stokely salah satu pendiri OnlyFans adalah dua pihak terbaru yang tertarik membeli aplikasi TikTok.

    Sebelumnya, pejabat AS mengkhawatirkan TikTok dapat membahayakan keamanan negara karena dimiliki oleh perusahaan China, ByteDance.

    Melalui startup bernama Zoop, Tim Stokely telah bekerja sama dengan perusahaan untuk mengajukan tawaran membeli TikTok.

    Sementara Amazon telah mengirim surat resmi kepada pemerintahan AS terkait ketertarikannya untuk membeli TikTok. Amazon pun telah lama ingin memiliki platform media sosialnya sendiri untuk menarik pengguna muda dan meningkatkan penjualan produknya.

    Sebagai informasi, Amazon telah membeli aplikasi streaming Twitch pada 2014 dan situs ulasan buku Goodreads pada 2013.

    Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengungkapkan bahwa ada empat pihak yang sedang bernegosiasi untuk membeli TikTok. Kendati demikian, ia tidak menjelaskan lebih lanjut siapa saja.

    Diberitakan sebelumnya, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan pihaknya akan menggelar pertemuan untuk membahas permasalahan terkait TikTok.

    Melansir Reuters pada Rabu (2/4/2025), Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mempertimbangkan proposal akhir terkait TikTok pada Rabu menjelang batas waktu 5 April bagi aplikasi tersebut untuk menemukan pembeli non-China atau menghadapi larangan.

    Pejabat tersebut, mengonfirmasi laporan CBS News, mengatakan akan ada pertemuan di Ruang Oval yang melibatkan Wakil Presiden JD Vance, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, penasihat keamanan nasional Mike Waltz, dan Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard.

    (mkh/mkh)

  • Fakta-Fakta soal Tarif Trump: Alasan RI Kena 32% hingga Sektor Terdampak

    Fakta-Fakta soal Tarif Trump: Alasan RI Kena 32% hingga Sektor Terdampak

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi mengumumkan tarif timbal balik ke ratusan negara mitra dagangnya pada Selasa (2/4/2025) waktu setempat. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak kebijakan tersebut.

    Kebijakan ini menetapkan bahwa semua negara akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sedangkan negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

    Alasannya, seperti yang disampaikan dalam banyak pidatonya, Trump ingin mewujudkan anggaran berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

    Berikut Fakta-Fakta Kebijakan Tarif Trump:

    1. Indonesia Kena Tarif 32%

    Indonesia menjadi salah satu negara yang disoroti Trump. AS menganggap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) kurang adil yang diterapkan pemerintah Indonesia tidak adil.

    “Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, dan mulai tahun ini akan mengharuskan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor ke dalam negeri untuk transaksi senilai US$250.000 atau lebih,” tulis keterangan resmi Gedung Putih, dikutip Kamis (3/4/2025).

    Akibatnya, Trump memutuskan menetapkan tarif 32% atas barang-barang impor asal Indonesia.

    2. Lebih Rendah dari Vietnam, Lebih Tinggi dari Malaysia

    Untuk di kawasan Asean, tarif yang dikenakan ke Indonesia (32%) lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia (24%) dan Filipina (17%).

    Sementara itu, Kamboja (49%) menjadi negara dengan tarif timbal balik tertinggi di kawasan Asean, disusul Laos (48%), Vietnam (46%), Myanmar (44%), dan Thailand (36%). Adapun, Singapura menjadi negara di Asean dengan tarif terendah yang dikenakan oleh AS yaitu 10%.

    3. 10 Negara dengan Tarif Tertinggi

    Dari 60 negara lebih yang dikenai tarif Trump, ada sembilan negara yang dikenakan tarif impor jumbo di kisaran 40% hingga 50%. Berikut 10 negara dengan yang Trump kenakan tarif terbesar:

    Lesotho (50%), Kamboja (49%), Laos (48%), Madagaskar (47%), Vietnam (46%), Sri Lanka (44%), Myanmar (44%), Suriah (41%), Mauritius (40%) dan Irak (39%).

    4. Jadwal pemberlakuan

    Meski sudah resmi diumumkan, kebijakan tarif timbal balik Trump tersebut tidak langsung berlaku. Nantinya, kebijakan tarif baru mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 waktu setempat.

    Sementara itu, tarif dasar 10% ke semua negara akan mulai berlaku pada 5 April 2025 pukul 00.01 waktu setempat.

    “Tarif ini akan tetap berlaku sampai Presiden Trump menentukan bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh defisit perdagangan dan perlakuan nontimbal balik yang mendasarinya telah terpenuhi, diselesaikan, atau dikurangi,” tulis keterangan resmi Gedung Putih.

    5. Alasan RI kena tarif 32%

    Saat ini, produk Indonesia dikenakan tarif impor sekitar 10% di AS. Kendati demikian, beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

    Oleh sebab itu, kenaikan tarif menjadi 32% untuk barang-barang Indonesia ke AS tentu akan berefek besar ke industri Tanah Air. Apalagi, AS merupakan penyumbang surplus perdagangan terbesar pada 2024 yaitu sebesar US$16,8 miliar.

    Belum lagi hampir semua ekspor komoditas utama Indonesia ke AS meningkat pada tahun 2024. Sebagian besar barang Indonesia yang diekspor ke AS adalah juga merupakan hasil manufaktur seperti peralatan listrik, alas kaki, hingga tekstil—bukan komoditas mentah.

    Sementara dari sisi AS, Indonesia merupakan penyumbang defisit terbesar ke-15.

    6. Sektor Terdampak

    Pemerintah Indonesia buka suara atas penerapan tarif impor timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu sore (2/4/2025) waktu setempat. Pemerintah disebut siap mengirim delegasi untuk menemui pejabat pemerintah AS.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam pernyataan resmi mengakui pengenaan tarif timbal balik Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.

    Selama ini, sambungnya, ekspor utama Indonesia ke pasar AS mencakup produk elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit (palm oil), karet, furnitur, serta udang dan produk-produk perikanan laut.

    Susi menjelaskan pemerintah akan menghitung dampak pengenaan tarif baru terhadap sektor-sektor tersebut secara khusus dan perekonomian nasional secara umum. Dia menegaskan pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatifnya.

    Sementara itu, mengacu pada dokumen Komoditas Ekspor Utama Indonesia ke Amerika Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode Januari – Maret 2023, tiga komoditas utama yang menyumbang surplus ialah mesin & perlengkapan listrik, pakaian bukan rajutan dan pakaian rajutan.

    Berikut daftar 10 produk yang paling banyak diekspor ke AS periode Januari – Maret 2023:   

    1. Mesin & perlengkapan listrik (HS 85) : US$1.002,8 juta (share 17,21%) 

    2. Pakaian bukan rajutan (HS 62) : US$552,5 juta (share 9,48%) 

    3. Pakaian rajutan (HS 61) : US$519,0 juta (share 8,91%) 

    4. Alas kaki (HS 64) : US$466,5 juta (share 8,01%) 

    5. Minyak hewani/nabati (HS 15) : US$455,2 juta (share 7,81%) 

    6. Karet dan produk karet (HS 40) : US$428,9 juta (share 7,36%) 

    7. Perabotan (HS 94) : US$338,7 juta (share 5,81%) 

    8. Ikan dan krustasea (HS 03) : US$284,0 juta (share 4,87%) 

    9. Olahan daging dan ikan (HS 16) : US$190,6 juta (share 3,27%) 

    10. Barang dari kulit samak (HS 42) : US$181,3 juta (share 3,11%)

  • Indonesia Dikenakan Tarif Dagang 32 Persen, Bagaimana Langkah Pemerintah RI? – Page 3

    Indonesia Dikenakan Tarif Dagang 32 Persen, Bagaimana Langkah Pemerintah RI? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Indonesia dikenakan tarif dagang sebesar 32 persen. Hal itu diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Trump juga mengenakan tarif timbal balik atau tarif resiprokal yang besar sedikitnya 60 mitra dagang. Hal ini dilakukan kepada negara yang kenakan bea masuk sangat tinggi pada produk-produk AS. Lantas bagaimana respon Pemerintah Indonesia terkait hal tersebut?

    Berdasarkan informasi yang diterima Liputan6.com, Pemerintah akan melaksanakan konferensi pers mengenai respons terhadap Kebijakan Penerapan Tarif Perdagangan Baru Amerika Serikat Terhadap Negara Mitra, yang akan diadakan secara daring atau virtual pada pukul 10.45 WIB. Selain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, konferensi pers tersebut akan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Wakil Menteri Industri Faisol Reza.

    Beberapa saat kemudian, disampaikan acara konferensi pers Respon Terhadap Kebijakan Penerapan Tarif Perdagangan Baru Amerika Serikat Terhadap Negara Mitra dibatalkan. Alasannya dibatalkan, karena mengenai Kebijakan Tarif AS tersebut diatas sangat teknis dengan beragam komoditas, sehingga masih memerlukan pembahasan secara komprehensif di tataran masing-masing K/L.

    “Menimbang hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa press conference tersebut ‘ditunda’ hingga pemberitahuan selanjutnya. Demikian disampaikan, atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kami ucapkan mohon maaf,” tulis keterangan Humas Kementerian Bidang Perekonomian.

    Mitra AS pun Kena Penerapan Tarif

    Pengecualian berlaku untuk pajak barang dan jasa (GST) Singapura yang berlaku untuk barang impor dan domestik sebesar 9 persen. Selain itu, barang-barang tertentu seperti alkohol dan tembakau dikenakan pajak cukai. Vice President of the Asia Society Policy Insitute and Former Acting Deputy US Trade Representative, Wendy Cutler menuturkan, Asia tampaknya menjadi pihak yang dirugikan.

    “Bahkan mitra FTA AS di kawasan tersebut juga menerima tarif baru dengan tarif Korea Selatan sebesar 25 persen yang sangat tinggi mengingat lebih dari 99 persen ekspor AS ke Korea Selatan masuk bebas bea,” ujar dia mengacu pada perjanjian perdagangan bebas AS-Korea yang mulai berlaku pada 2012.

    “Mitra dagang kami tidak akan melihat tarif ini sebagai “baik” atau dapat dibenarkan dan banyak yang akan mendapatkan tekanan domestik untuk menanggapi dengan tindakan mereka sendiri,” ia menambahkan.

     

  • DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Strategis Terkait Tarif Impor Trump

    DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Strategis Terkait Tarif Impor Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah diminta untuk segera merespons kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menerapkan tarif impor timbal balik (reciprocal tariffs) terhadap Indonesia sebesar 32 persen.

    Menurut anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto, jika tidak segera diantisipasi, kebijakan ini bisa berdampak negatif terhadap industri dalam negeri.

    “Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk melindungi industri nasional yang selama ini bergantung pada ekspor. Amerika Serikat merupakan salah satu tujuan utama ekspor, selain China dan Jepang. Jika tarif ini dibiarkan, beban ekspor akan semakin berat,” ujar Firnando dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/4/2025).

    Salah satu sektor yang berisiko terdampak adalah industri garmen. Banyak perusahaan di sektor ini mengalami kesulitan keuangan, bahkan terancam gulung tikar akibat kesulitan membayar pesangon. Kebijakan perdagangan baru yang diterapkan Amerika Serikat terhadap negara mitra dagangnya berpotensi semakin menghambat ekspor garmen dan memperburuk kondisi industri tersebut.

    “Dampaknya akan sangat besar. Saya pernah menyampaikan kepada menteri perdagangan tarif masuk ke Amerika seharusnya tidak terlalu tinggi, mengingat industri garmen kita memiliki volume ekspor yang cukup besar ke sana,” lanjut Firnando.

    Firnando juga menyoroti tren penurunan ekspor Indonesia, yang dari 2023 ke 2024 mengalami penurunan sekitar 8%. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya upaya serius untuk meningkatkan angka ekspor ke arah positif.

    “Jika pemerintah tidak berhasil menegosiasikan tarif impor timbal balik dengan Amerika Serikat, maka langkah alternatifnya adalah mempertimbangkan relokasi industri ke negara lain yang lebih stabil dan tidak terdampak kebijakan tersebut,” jelasnya.

    Firnando berharap ekspor ke Amerika Serikat dapat terus berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Ia menekankan kenaikan tarif impor sekecil apa pun akan berdampak pada produksi industri nasional. Mengingat Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi terbesar ketiga di dunia serta memiliki daya beli tinggi, maka pasar ini sangat penting untuk dijaga.

    “Indonesia harus bisa menjaga hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat agar ekspor tetap stabil, bahkan meningkat. Kenaikan volume ekspor sekecil apa pun, misalnya 1-2%, akan sangat berarti bagi para pelaku usaha,” tutup Firnando terkait kebijakan tarif impor Trump.