Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Prabowo: Bikin Kuota, Hanya Perusahaan A, B, C, D Ditunjuk Boleh Impor, Enak Saja

    Prabowo: Bikin Kuota, Hanya Perusahaan A, B, C, D Ditunjuk Boleh Impor, Enak Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya permainan dalam mekanisme impor komoditas strategis. Impor komoditas sengaja dibuatkan kuota, lalu hanya menunjuk perusahaan tertentu boleh melakukan impor.

    Adanya penunjukan perusahaan tertentu dalam mekanisme impor komoditas diungkapkan Prabowo pada sesi dialog acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025.

    “Siapa mau impor, silakan. Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan. Bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja,” kata Prabowo.

    Salah satu komoditas yang disampaikan oleh Presiden terkait kebijakan kuota impor yakni daging.

    Prabowo pun menginstruksikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk membuka peluang impor komoditas tersebut bagi siapapun.

    Dia mengaku telah menginstruksikan jajaran terkait di pemerintahan untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan.

    “Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo.

    Menurutnya, kebijakan ini bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Kuota impor bakal lebih fleksibel untuk siapa saja yang mampu.

  • Apakah Indonesia terlambat merespons kebijakan tarif Trump?

    Apakah Indonesia terlambat merespons kebijakan tarif Trump?

    Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyarankan Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkret guna melindungi industri dalam negeri akibat penerapan tarif resiprokal AS, Jakarta, Senin (7/4/2025) (ANTARA/Bayu Saputra)

    Apakah Indonesia terlambat merespons kebijakan tarif Trump?
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 08 April 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com –  Respons pemerintah Indonesia terhadap kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump layak diapresiasi dari sisi kehati-hatian, namun juga pantas dikritisi dari sisi kecepatan dan keberanian strategis.

    Ketika Trump memutuskan untuk menaikkan tarif hingga 32 persen terhadap produk ekspor Indonesia, termasuk tekstil, alas kaki, dan komponen elektronik, negara-negara seperti Vietnam dan Thailand bergerak cepat dalam merumuskan respons diplomatik dan proteksi ekonomi.

    Sementara Indonesia, dijadwalkan baru hari ini atau sehari sebelum kebijakan tersebut efektif diberlakukan pada 9 April 2025 untuk menyatakan sikap resmi melalui pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah forum terbuka. Tentu pendekatan diplomatik dan tidak reaktif adalah prinsip bijak dalam tata kelola hubungan internasional.

    Namun dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat, waktu menjadi faktor strategis. Delay dalam menyampaikan sikap resmi bisa memberikan kesan bahwa Indonesia kurang sigap dalam melindungi kepentingan ekonominya, apalagi dalam konteks tarif yang berdampak langsung pada jutaan pekerja sektor manufaktur ekspor.

    Selama ini ada kecenderungan bahwa kecepatan respons pemerintah terhadap disrupsi pasar internasional sangat mempengaruhi persepsi investor dan mitra dagang terhadap kredibilitas negara tersebut. Negara-negara yang umumnya mampu menunjukkan ketegasan dan arah kebijakan yang jelas dalam waktu 48 jam untuk merespons sesuatu, cenderung mengalami penurunan risiko pasar dan peningkatan negosiasi bilateral yang menguntungkan.

    Sebuah studi berjudul “Business resilience: Lessons from government responses to the global COVID-19 crisis” yang diterbitkan dalam International Business Review pada Oktober 2023 oleh Harvey Nguyen, Anh Viet Pham, Man Duy (Marty) Pham, dan Mia Hang Pham, mengeksplorasi ketahanan bisnis di berbagai negara dan faktor-faktor yang memungkinkan perusahaan bertahan dalam menghadapi guncangan ekonomi besar seperti pandemi COVID-19.

    Penelitian ini menyoroti peran penting respons cepat dan efektif dari pemerintah dalam mendukung ketahanan bisnis. Tindakan pemerintah yang tepat waktu, seperti pemberian stimulus ekonomi, bantuan finansial, dan kebijakan pendukung lainnya, terbukti membantu perusahaan dalam mempertahankan operasi dan mengurangi dampak negatif dari krisis.

    Temuan ini menggarisbawahi bahwa kecepatan dan efektivitas respons pemerintah tidak hanya mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan bisnis dan investor terhadap kemampuan negara dalam mengelola krisis.

    Kontes Indonesia

    Dalam konteks Indonesia tentu ini tidak bisa disamakan secara langsung, namun pola yang sama berlaku. Ketika Vietnam langsung mengirimkan tim negosiator ke Washington dan Thailand mengumumkan insentif substitusi pasar ekspor, Indonesia justru tampak terkesan lebih lama berkutat di tahap penyusunan strategi bahkan narasi.

    Implikasinya bukan hanya pada perdagangan, tetapi pada posisi daya tawar Indonesia dalam lanskap global yang semakin bergeser ke arah kompetisi cepat dan real-time. Namun, penting juga dipahami bahwa pendekatan Indonesia menolak opsi retaliasi dan memilih jalur diplomasi tidak dapat serta-merta dianggap sebagai kelemahan.

    Sebagaimana sebelumnya Menko Airlangga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi atas kebijakan tarif dan memilih menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Pendekatan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

    Ini menunjukkan adanya kehendak untuk menjaga hubungan jangka panjang dan stabil dengan mitra dagang utama, dalam hal ini Amerika Serikat. Di sisi lain, keputusan untuk tidak membalas dengan tarif serupa juga mengandung risiko munculnya asumsi bahwa Indonesia akan selalu bersikap lunak terhadap tekanan ekonomi.

    Pendekatan “tidak membalas tapi memperkuat dalam negeri” sebenarnya bisa menjadi strategi efektif jika dilengkapi dengan reformasi regulasi yang nyata dan percepatan diplomasi ekonomi yang terukur.

    Misalnya, reformasi logistik nasional yang masih menjadi hambatan utama daya saing produk ekspor Indonesia. Menurut laporan World Bank Logistics Performance Index 2023, Indonesia masih berada di peringkat 63 dari 139 negara. Bandingkan dengan Vietnam yang berada di posisi 43 dan Thailand di posisi 34.

    Artinya, upaya penguatan ekspor Indonesia seharusnya tidak hanya berhenti pada sektor hilir seperti diplomasi, tetapi harus menyentuh akar struktural yang selama ini menjadi penghambat utama. Selain itu, langkah pemerintah yang paling strategis saat ini bukan hanya merespons kebijakan Trump, tetapi menjadikan momentum ini sebagai lompatan untuk membangun kemandirian industri ekspor.

    Indonesia perlu memanfaatkan krisis tarif ini sebagai peluang untuk membangun konsorsium ekspor kawasan Asia Tenggara yang tidak hanya memperkuat posisi tawar Indonesia, tetapi juga membuka opsi pasar alternatif secara kolektif.

    Dalam studinya berjudul The Importance of Export Diversification for Developing ASEAN Economies, Phi Minh Hong dari ISEAS – Yusof Ishak Institute yang dimuat di ISEAS Perspective No. 2021/80, 2021 menekankan pentingnya diversifikasi ekspor bagi negara-negara berkembang di ASEAN untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan mengurangi volatilitas pendapatan ekspor.

    Studi ini juga mencatat bahwa negara-negara dengan diversifikasi ekspor yang lebih tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Sebuah studi yang patut untuk menjadi acuan untuk memperluas pasar ekspor Indonesia.

    Membangun narasi

    Langkah lain yang patut dipertimbangkan adalah mempercepat harmonisasi standar produk ekspor Indonesia dengan pasar non-AS, termasuk Uni Eropa dan negara-negara BRICS. Harmonisasi ini memerlukan peran aktif Kementerian Perdagangan, BPOM, dan Lembaga Standardisasi Nasional untuk bergerak cepat dan koordinatif.

    Dalam situasi di mana satu pintu mulai tertutup, jangan hanya menunggu dibukakan, tapi mulailah membangun rumah dagang sendiri di tempat lain. Penting pula diingat bahwa dalam era ekonomi politik global saat ini, narasi menjadi alat kekuatan tersendiri.

    Pemerintah Indonesia juga perlu membangun narasi yang kuat di hadapan publik internasional, bahwa sikap “tidak membalas” bukan bentuk kelemahan, tetapi posisi strategis berdasarkan prinsip kemitraan yang setara dan respek terhadap hukum internasional. Namun narasi ini tidak akan hidup tanpa langkah konkret di lapangan yang dirasakan langsung oleh pelaku ekspor, UMKM, dan buruh pabrik yang terancam kehilangan pasar.

    Sikap resmi Presiden Prabowo yang akan disampaikan hari ini harus menjadi titik awal bukan akhir. Ia harus segera diikuti dengan langkah-langkah teknokratis yang konkret dan terukur. Diplomasi tingkat tinggi harus dilengkapi dengan aktivasi jalur ekonomi tingkat menengah, termasuk memperkuat kapasitas negosiasi duta besar di negara tujuan ekspor.

    Reformasi regulasi juga harus menyasar pada percepatan perizinan ekspor, transparansi rantai pasok, dan insentif fiskal berbasis performa ekspor. Sebagai negara dengan populasi besar dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia tidak boleh hanya menjadi reaktif dalam setiap perubahan kebijakan internasional.

    Indonesia harus menjadi bagian dari arsitek ekonomi global baru yang lebih adil dan berkelanjutan. Saatnya Indonesia berhenti bersikap seperti anak yang dimarahi, lalu diam. Sudah waktunya negeri ini berbicara lantang, cerdas, dan dengan solusi yang kuat.

    Sumber : Antara

  • 12 Fakta Terbaru Perang Dagang: Trump Ancam Tarif China 104%-AS Resesi

    12 Fakta Terbaru Perang Dagang: Trump Ancam Tarif China 104%-AS Resesi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berhasil membuat gaduh dunia pekan lalu lewat penetapan tarif tinggi untuk setiap negara, termasuk Indonesia. RI akan dikenai tarif resiprokal atau timbal balik hingga 32% akibat besarnya defisit AS ke Indonesia.

    Kebijakan tarif Trump memicu ketidakpastian global hingga saling serang perang dagang. Dampak yang dapat dirasakan rupiah diperkirakan akan besar mulai dari kaburnya investor asing di pasar keuangan Tanah Air hingga gejolak eksternal yang tinggi.

    Berikut fakta lainnya terkait tarif Trump terhadap negara di dunia, seperti dihimpun CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Selasa (8/4/2025).

    1.Trump Berlakukan Tarif Resiprokal ke RI Cs Besok

    Trump akan tetap memberlakukan kebijakan tarif resiprokal alias tarif timbal balik untuk produk impor dari berbagai negara Rabu, 9 April esok. Ini pun tidak terkecuali produk dari Indonesia.

    Melansir CNBC International, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengungkapkan Pemerintahan Trump akan tetap teguh dalam tarif timbal baliknya pada mitra dagang utama AS. Bahkan dalam menghadapi aksi jual di pasar saham global.

    Aksi jual di bursa saham AS dan di seluruh dunia kompak terjadi setelah Trump mengumumkan tarif baru pada 2 April waktu setempat. Selain bea masuk dasar 10% pada semua barang impor, Trump mengumumkan pungutan yang lebih tinggi pada impor dari 57 negara, yang akan diberlakukan mulai 9 April 2025 mendatang.

    “Tarif akan tetap berlaku. Dia mengumumkannya, dan dia tidak bercanda. Tarif akan datang. Tentu saja mereka (berlaku),” kata Lutnick.

    “Tidak ada penundaan. Mereka pasti akan tetap di tempat selama berhari-hari dan berminggu-minggu. Presiden perlu mengatur ulang perdagangan global. Semua orang memiliki surplus perdagangan dan kita memiliki defisit perdagangan,” tambahnya.

    2.Trump Ancam China, Kena Tarif 104%

    Trump mengatakan akan mengenakan tarif tambahan sebesar 50% atas impor dari China jika Beijing tidak mencabut kebijakan tarif balasannya pada Selasa. China ini terjadi, tarif barang China di AS akan menjadi 104%.

    Ancaman yang dirilis melalui platform Truth Social ini menandai eskalasi terbaru dari konflik dagang yang telah menyebabkan kejatuhan pasar saham global selama tiga hari berturut-turut, sejak Trump mengumumkan perang tarif terhadap mitra dagang AS pekan lalu. Sebelumnya 2 April, Gedung Putih mengumumkan pengenaan tarif 34% terhadap impor dari China, yang kemudian dibalas Beijing dengan memberlakukan tarif yang sama terhadap barang-barang asal AS.

    “China memberlakukan kenaikan tarif sebesar 34% meskipun saya telah memperingatkan bahwa setiap negara yang membalas terhadap AS dengan menerapkan tarif tambahan akan segera dikenai tarif baru yang jauh lebih tinggi, di atas tarif yang telah diberlakukan sebelumnya,” tulis Trump dalam pernyataannya.

    “Jika China tidak menarik kembali kenaikan tarif sebesar 34% tersebut, yang datang di atas praktik perdagangan abusive mereka selama bertahun-tahun, AS akan mengenakan tarif TAMBAHAN sebesar 50% yang mulai berlaku pada 9 April 2025,” tegas Trump.

    “Selain itu, seluruh pembicaraan dengan China terkait permintaan pertemuan mereka akan dihentikan!” tulisnya. “Negosiasi dengan negara-negara lain yang juga meminta pertemuan akan langsung dimulai.”

    Sebelumnya, AS sudah memberikan tarif 10% ke barang China, 5 April. Barang China juga sudah dikenai tarif 20% di awal tahun ini.

    3.Eropa Siapkan Tarif Balasan 25% untuk AS

    Komisi Eropa mengajukan tarif balasan sebesar 25% terhadap berbagai produk asal AS. Langkah ini merupakan respons langsung atas kebijakan tarif Trump terhadap baja dan aluminium dari Eropa, yang dinilai oleh Uni Eropa sebagai tindakan proteksionis sepihak yang merugikan hubungan dagang jangka panjang.

    Menurut dokumen yang diperoleh Reuters, Komisi Eropa menetapkan bahwa sebagian tarif tersebut akan mulai berlaku pada 16 Mei. Sementara sisanya akan diterapkan pada 1 Desember.

    Produk-produk yang dikenai tarif sangat beragam, mulai dari berlian, telur, benang gigi, sosis, hingga unggas. Adapun tarif untuk produk seperti almond dan kedelai akan diberlakukan pada Desember.

    Kepala urusan perdagangan Uni Eropa, Maros Sefcovic, membei penjelasan. Ia menyatakan bahwa meskipun tarif balasan ini dirancang untuk memberikan tekanan, nilainya diperkirakan akan lebih kecil dari estimasi awal sebesar 26 miliar euro.

    “Langkah ini menunjukkan komitmen kami untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan perdagangan internasional tanpa memperkeruh situasi yang sudah tegang,” ujar Sefcovic, dilansir Reuters pada Selasa.

    Namun demikian, Komisi Eropa telah menghapus beberapa produk sensitif dari daftar awal yang disusun pada Maret lalu. Produk-produk seperti bourbon, wine, dan produk susu dicoret dari daftar tersebut setelah Trump mengancam akan menerapkan tarif balasan sebesar 200% terhadap minuman beralkohol dari Eropa jika tarif terhadap bourbon diberlakukan.

    4.Risiko Resesi AS Meningkat Pasca Tarif Trump

    Raksasa perbankan Goldman Sachs telah menaikkan prakiraan resiko resesi di AS sebanyak dua kali pada pekan lalu. Hal ini terjadi setelah Trump menjatuhkan tarif kepada seluruh negara dunia.

    Mengutip Reuters, Goldman awalnya menaikkan estimasinya dari 20% menjadi 35% awal pekan lalu karena kekhawatiran bahwa tarif yang direncanakan Trump akan mengguncang ekonomi global. Beberapa hari kemudian, Trump mengumumkan bea masuk yang lebih tinggi dari yang diperkirakan, yang telah memicu aksi jual di pasar global.

    Kemudian pada Minggu, Goldman kembali menaikkan peluang resesi AS menjadi 45% dari 35%. Hal ini karena kekhawatiran bahwa tarif tidak hanya akan memicu inflasi AS tetapi juga memicu tindakan pembalasan dari negara-negara lain, seperti yang telah diumumkan China.

    Lembaga itu juga menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi AS untuk tahun 2025. Dari sebelumnya 1,5% menjadi 1,3%.

    Goldman sebelumnya memperkirakan bank sentral, Federal Reserve (The Fed/Fed), akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin masing-masing dalam tiga pertemuan berturut-turut. Namun, sekarang lembaga keuangan itu melihat peluang yang besar akan adanya pemangkasan suku bunga pertama pada bulan Juni, bukan Juli.

    Senada dengan Goldman, setidaknya tujuh bank investasi terkemuka telah menaikkan perkiraan risiko resesi mereka. JPMorgan memperkirakan kemungkinan resesi AS dan global sebesar 60%, dengan kontraksi dalam ekonomi AS 0,3%, secara triwulanan.

    Dari sisi kebijakan moneter, JPMorgan memperkirakan adanya penurunan suku bunga di setiap pertemuan Fed pada tahun 2025 mulai bulan Juni mendatang. Raksasa perbankan itu juga meramal adanya penurunan lagi pada Januari yang akan menaikkan kisaran tertinggi suku bunga acuan menjadi 3%.

    Sementara itu, Wells Fargo Investment Institute (WFII) memperkirakan pertumbuhan 1% dalam ekonomi AS setelah tarif. WFII juga memperkirakan tiga kali penurunan suku bunga di tahun ini.

    5.Tarif Trump Jadi Bumerang ke Jet Tempur F-47 AS

    Pembalasanan China atas tarif Trump mulai memukul industri pertahanan dan kedirgantaraan Negeri Paman Sam. Beijing mulai mengambil langkah untuk mengenakan tarif 34% atas barang AS serta mengekang ekspor mineral tanah jarang atau rare earth, termasuk pada itrium, yang penting bagi mesin jet tempur.

    Kementerian Perdagangan China mengatakan tujuh kategori logam tanah jarang sedang dan berat, termasuk samarium, gadolinium, terbium, disprosium, lutetium, skandium, dan barang-barang terkait itrium akan masuk dalam daftar ini. Surat kabar pemerintah China, Global Times, juga mengumumkan kontrol ekspor pada barang-barang yang terkait dengan tungsten, telurium, bismut, molibdenum, dan indium.

    Sumber industri mengatakan kepada Reuters bahwa langkah Beijing ini menjadi perhatian bagi beberapa produsen kedirgantaraan dan pertahanan AS. Hal ini karena ketergantungan pabrikan Negeri Paman Sam pada itrium asal China.

    “China membuat daftar itu secara strategis. Mereka memilih hal-hal yang penting bagi ekonomi AS,” kata direktur American Rare Earths, Mel Sanderson, seperti dilansir Newsweek.

    Langkah balasan China ini terjadi hanya dua minggu setelah Trump mengumumkan bahwa Boeing telah mendapatkan kontrak untuk mengembangkan F-47 yang dirancang untuk menggantikan F-22 Raptor dan menjadi tulang punggung armada generasi berikutnya Angkatan Udara AS.

    “Pesawat siluman seperti F-47 bergantung pada unsur tanah jarang seperti neodymium, praseodymium, dysprosium, dan terbium untuk magnet, aktuator, dan sistem radar berkinerja tinggi,” menurut konsultan SFA Oxford.

    6.Nilai Tukar Dolar AS Dibuka Tembus Rp 16.850

    Nilai tukar rupiah ambles terhadap dolar AS di tengah ketidakpastian global hingga saling serang perang dagang. Merujuk Refinitiv, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Selasa dibuka pada posisi Rp16.850/US$, rupiah atau melemah 1,78%.

    Depresiasi pada rupiah hari ini berbanding terbalik dengan penutupan perdagangan 27 Maret 2025 yang menguat 0,12%. Sementara indeks dolar AS (DXY) tercatat melemah 0,21% ke angka 103,04.

    7.IHSG Dibuka Langsung Trading Halt

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka turun 9,19% atau 598,56 ke 5.912,06. Ini terjadi usai libur panjang lebaran, akibat sentimen negatif tarif dagang Presiden AS, Donald Trump.

    Hampir semua saham-saham berkapitalisasi besar mengalami jatuh yang dalam pada pembukaan perdagangan pagi ini. Indeks LQ45 tercatat jatuh 11,31% atau 83,05 poin ke 651,46.

    Akibatnya, pada perdagangan pagi ini, IHSG dibuka langsung mengalami trading halt karena turun 9,19%. Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa langsung melakukan tindakan pembekuan sementara perdagangan (trading halt) sistem perdagangan pukul 09:00:00 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS).

    “Perdagangan akan dilanjutkan pada pukul 09:30:00 waktu JATS tanpa ada perubahan jadwal perdagangan. Tindakan ini dilakukan karena terdapat penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencapai 8%,” ujar Kautsar Primadi Nurachmad, selaku Sekretaris Perusahaan BEI, dålam pernyataannya.

    Dia mengatakan, BEI melakukan upaya ini dalam rangka menjaga perdagangan saham agar senantiasa teratur, wajar, dan efisien sesuai dengan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan diatur lebih lanjut pada Surat Keputusan Direksi BEI nomor Kep-00002/BEI/04-2025.

    8. Raksasa Teknologi Tumbang Akibat Tarif Trump

    Kebijakan tarif resiprokal baru yang diumumkan Trump berdampak besar pada sektor teknologi. Setidaknya saham tujuh perusahaan anjlok dan menghapus US$2 triliun (Rp 33.700 triliun) dari nilai gabungannya.

    Reuters melaporkan saham Tesla dibuka ambles 7% menjadi US$223 (Rp 3,7 juta). Ini menjadi penurunan paling besar di antara 7 raksasa teknologi yang dijuluki ‘The Magnificent 7’.

    Saham Apple merosot 4,8%. Sementara perusahaan lainnya, Alphabet (induk perusahaan Google), Microsoft, Amazon, Meta (induk Instagram, Facebook, dan WhatsApp) serta Nvidia menurun antara 1,5% hingga 4,8%.

    Hal ini terjadi karena investor khawatir adanya dampak perang tarif global dari kebijakan Trump. Analis Dan Ives mengatakan akan adanya ‘bencana ekonomi tarif’.

    Ives menjelaskan Apple memiliki dampak paling besar dari kebijakan ini. Khususnya karena sebagian besar iPhone dirakit di China.

    Saat masa jabatan pertama Trump, Apple mendapatkan pengecualian kebijakan tarif AS pada China. Namun para analis ragu perusahaan akan mendapatkan hal serupa.

    Dampaknya akan terasa pada harga iPhone. Misalnya akan sulit memproduksi harga awal model Pro dengan nilai US$1.000 untuk memproduksi smartphone di AS.

    “Menurut kamu, konsep iPhone di AS tidak mungkin dilakukan dengan US$1.000. Harga akan naik drastis membuat sulit dipahami,” ucap Ives.

    Dukungan Elon Musk, CEO Tesla, pada Trump dan politik sayap kanan Eropa juga menjadi tantangan sendiri bagi perusahaan mobil listrik. Karena menurut Ives, menimbulkan krisis merek bagi Tesla.

    9.Singapura Respons Tarif Trump

    Singapura akan membentuk gugus tugas nasional untuk mendukung bisnis dan pekerja. Ini menjadi tanggapan atas tarif baru AS yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi lapangan kerja dan upah di negeri itu.

    Pernyataan disampaikan PM Lawrence Wong, Selasa. Gugus tugas, yang diketuai oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Industri Gan Kim Yong, akan mencakup perwakilan dari badan ekonomi Singapura, Federasi Bisnis Singapura, Federasi Pengusaha Nasional Singapura, dan Kongres Serikat Buruh Nasional.

    Mengutip Channel News Asia (CNA), Wong di parlemen melaporkan bahwa gugus tugas akan membantu bisnis dan pekerja mengatasi ketidakpastian langsung, memperkuat ketahanan, dan beradaptasi dengan lanskap ekonomi baru. Tarif tersebut diperkirakan akan meredam pertumbuhan global dalam waktu dekat, yang akan memukul permintaan eksternal untuk sektor-sektor yang bergantung pada ekspor Singapura seperti manufaktur dan perdagangan grosir.

    “Ketidakpastian global dan sentimen yang menurun, juga akan berdampak pada beberapa industri jasa, termasuk keuangan dan asuransi,” tambah pria yang pernah menjabat sebagai menteri keuangan Singapura itu.

    “Meskipun Singapura mungkin atau mungkin tidak mengalami resesi tahun ini, ekonominya akan terdampak secara signifikan,” tambahnya.

    Di sisi lain, Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura sedang meninjau perkiraan pertumbuhannya tahun 2025 sebesar 1 hingga 3%. Ada kemungkinan revisi ke bawah.

    “Pertumbuhan yang lebih lambat akan berarti lebih sedikit kesempatan kerja dan kenaikan upah yang lebih kecil bagi pekerja,” katanya.

    “Dan jika lebih banyak perusahaan menghadapi kesulitan atau merelokasi operasinya kembali ke AS, akan ada lebih banyak pemutusan hubungan kerja dan kehilangan pekerjaan,” tambahnya.

    Wong mengatakan tarif tersebut mengonfirmasi kenyataan pahit. Bahwa era globalisasi berbasis aturan dan perdagangan bebas telah berakhir.

    10.Vietnam Beli Semua Barang AS

    Pemerintah Vietnam pada Selasa menegaskan langkahnya ke tarif Trump. Negeri itu akan membeli lebih banyak barang AS termasuk produk keamanan dan pertahanan.

    Ini dilakukan guna menunda tarif besar yang akan diberlakukan Washington besok, Rabu. Negara produsen utama Asia Tenggara itu akan dikenai bea masuk sebesar 46%.

    PM Vietnam telah meminta Trump untuk menunda penerapan tarif setidaknya selama 45 hari untuk memberi waktu bagi perundingan. Pham Minh Chinh mengatakan Vietnam akan mendekati dan bernegosiasi dengan Amerika untuk mencapai kesepakatan bilateral, “bergerak menuju neraca perdagangan yang berkelanjutan”.

    “Mereka juga akan terus membeli lebih banyak produk AS yang kuat dan diminati Vietnam, termasuk produk yang terkait dengan keamanan dan pertahanan; mendorong pengiriman awal kontrak perdagangan pesawat,” tulis AFP menyebut laman media lokal.

    Sebelumnya Pemimpin Tertinggi Vietnam, To Lam juga telah mengirim surat kepada Trump untuk meminta penundaan tarif. Menurut salinan yang dilihat oleh AFP, Lam mengatakan bahwa ia telah menunjuk Wakil Perdana Menteri Ho Duc Phoc untuk bertindak sebagai kontak utama dengan pihak AS mengenai masalah tersebut, dengan tujuan mencapai kesepakatan sesegera mungkin.

    Ia juga berharap dapat bertemu Trump di Washington pada akhir Mei untuk menyelesaikan masalah tersebut. Trump sendiri membenarkan pembicaraan dengan Lam seraya menyebutnya dialog yang sangat produktif.

    “Langkah-langkah tersebut mengancam akan merusak secara signifikan model pertumbuhan Vietnam saat ini, yang sangat bergantung pada ekspor ke AS,” kata analis risiko negara senior di firma riset BMI, Sayaka Shiba.

    Ia mengatakan bahwa, dalam skenario terburuk, Vietnam dapat mengalami penurunan produk domestik bruto (PDB) tahun ini hingga 3%. Bursa Vietnam tak melakukan perdagangan Senin namun turun sekitar 6% pada Selasa ini.

    11.Malaysia Mulai Dialog ke Trump

    Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyebut negaranya akan segera mengirim para pejabat ke AS. Mereka akan memulai dialog terkait tarif Trump.

    Hal ini disampaikan Anwar dalam Konferensi Investasi Asean (AIC) 2025. Ia menyebut perdagangan Malaysia dengan AS telah lama menjadi model keuntungan bersama namun tarif dapat berakhir merugikan semua pihak.

    “Namun, kami tidak percaya pada diplomasi megafon,” ujarnya menyinggung AS yang menetapkan tarif 24% untuk barang-barang Malaysia yang masuk ke negara itu.

    “Sebagai bagian dari diplomasi lunak kami untuk keterlibatan yang tenang, kami akan mengirim para pejabat ke Washington untuk memulai proses dialog,” muat The Star.

    Di sisi lain, Anwar mengatakan Malaysia akan beradaptasi seperti biasanya. Ia menyebut negaranya bermaksud untuk tetap menjadi mitra dagang yang setia dengan AS tapi tetap akan melakukan apa pun untuk melindungi kepentingan ekonominya sendiri.

    “Angin mungkin berubah, tetapi kita tidak akan terombang-ambing. Strategi diversifikasi perdagangan kami sudah mulai berkembang pesat,” katanya.

    “Ini termasuk terlibat secara proaktif dengan Amerika Serikat untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan dan pada saat yang sama, mendiversifikasi dan memperkuat hubungan kami dengan semua pasar perdagangan utama di seluruh Uni Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika,” tambahnya.

    “Upaya-upaya ini tidak terjadi begitu saja. Upaya-upaya ini berlangsung di tengah meningkatnya ketidakpastian, yang melampaui pilihan kebijakan satu negara mana pun.”

    Anwar mencatat bahwa globalisasi, yang dulunya dianggap terus maju, kini tampaknya mundur dengan bangkitnya kembali proteksionisme, rantai pasokan yang dikonfigurasi ulang, dan multilateralisme yang semakin dibicarakan di masa lalu. Ia mengatakan bahwa dalam lingkungan ini, ASEAN menonjol sebagai mercusuar harapan dan kepositifan karena blok tersebut tetap berkomitmen secara luas terhadap keterbukaan, kerja sama, dan keberlanjutan kelembagaan.

    “Total perdagangan barang kita mencapai US$3,5 triliun. Namun, angka ini tidak dijamin. Dengan rentetan tarif yang melanda dunia dengan cepat dan dahsyat, kita menyaksikan terkikisnya tatanan global. Oleh karena itu, ASEAN harus lebih mengandalkan dirinya sendiri,” katanya.

    “Kita harus bergerak melampaui retorika menuju eksekusi. Liberalisasi tarif di kawasan ini sebagian besar telah selesai, tetapi penyelarasan regulasi, logistik lintas batas, dan konektivitas digital masih belum selesai,” jelasnya.

    Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Anwar menyebut Malaysia akan memprioritaskan revitalisasi platform strategis seperti ASEAN Plus Three sebagai mekanisme ketahanan ekonomi. Ia mengatakan tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump bukanlah tantangan pertama bagi multilateralisme, dan juga bukan yang terakhir.

    “Jika ASEAN dapat menahan diri dengan tetap terbuka, pragmatis, dan kohesif, ASEAN mungkin akan menjadi salah satu negara terakhir yang percaya pada dunia yang bekerja lebih baik jika bekerja sama,” ujarnya.

    12.AS Sebenarnya Sudah Resesi

    Amerika Serikat (AS) diyakini sudah masuk ke jurang resesi. Hal ini dikatakan oleh CEO perusahaan investasi publik dan swasta dengan aset US$11 triliun pada akhir tahun 2024, BlackRock, Larry Fink.

    Ia mengatakan banyak pemimpin bisnis percaya ekonomi Paman Sam sudah mengalami penurunan yang signifikan. Pernyataannya itu berdasarkan pendapat pemimpin bisnis AS yang ia temui.

    “Kebanyakan CEO yang saya ajak bicara akan mengatakan bahwa kita mungkin sedang mengalami resesi saat ini,” tegas Fink di sebuah acara untuk Economic Club of New York, dikutip CNBC International, Selasa.

    “Seorang CEO secara khusus mengatakan bahwa industri penerbangan adalah burung di tambang batu bara- burung kenari di tambang batu bara- dan saya diberitahu bahwa burung kenari itu sudah sakit,” tambah Fink.

    Ia juga mengatakan bahwa kebijakan tarif Presiden Donald Trump dapat memberikan tekanan ke atas pada inflasi. Bahkan mempersulit Federal Reserve (The Fed/Fed) untuk memangkas suku bunga, yang sering dilakukan bank sentral selama resesi.

    “Gagasan bahwa Federal Reserve akan melonggarkan kebijakan empat kali tahun ini, saya tidak melihat peluang itu,” ujarnya.

    “Saya jauh lebih khawatir bahwa kita dapat mengalami inflasi tinggi yang akan menaikkan suku bunga jauh lebih tinggi daripada saat ini,” jelasnya.

    Menurut alat CME FedWatch, penetapan harga di pasar berjangka dana federal saat ini menunjukan banyak pihak memperkirakan bank sentral akan menurunkan suku bunga acuannya setidaknya 1 poin persentase pada akhir tahun. Ini dapat berupa empat kali pemotongan sebesar 0,25 poin persentase.

    (sef/sef)

  • Prabowo Minta Cabut Permendag Nomor 8, Mendag Mau Jelaskan Dulu

    Prabowo Minta Cabut Permendag Nomor 8, Mendag Mau Jelaskan Dulu

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bakal meminta waktu bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk menjelaskan isi dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Hal ini menindaklanjuti arahan Prabowo untuk mencabut Permendag tersebut jika tidak menguntungkan Indonesia.

    “Tadi kan presiden menyampaikan supaya saya lapor dulu. Jadi saya lapor dulu, saya jelaskan Permendag 8,” kata Memdag saat ditemui usai Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Mendag mengatakan laporan tersebut berkaitan dengan jumlah kuota impor yang bakal dibuka seluas-luasnya bakal berdampak seperti apa bagi produk dalam negeri.

    Setelah menjelaskan isi Permendag tersebut, kemudian ia bakal meminta arahan kepada Presiden terkait jumlah yang bakal diperbolehkan untuk impor.

    “Makanya nanti kita minta arahan lebih lanjut, saya mau minta arahan lebih lanjut,” kata Budi.

    Sebagai informasi, dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri tersebut Prabowo meminta Permendag nomor 8 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dicabut, jika memang tidak menguntungkan Indonesia.

    Pernyataan ini merespons pertanyaan Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang mengatakan Permendag 8 menjadi biang kerok banyak PHK di Indonesia.

    “Pak Iqbal, saya kira saran anda itu sangat baik. Sekarang saya minta ya, Permendag nomor 8 masalahnya apa. Segera lapor ke saya. Kalau itu tidak menguntungkan kita secara bangsa, ya sudah cabut aja deh,” katanya.

    Prabowo pun meminta kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk segera mempercepat proses dicabutnya Permendag tersebut. Bahkan jika perlu sudah ada tindaklanjutnya setelah ia pulang dalam perjalanan dinas luar negeri nantinya.

    “Mensekneg coba segera ya. Kalau perlu besok sudah saya taruh tangan. Tapi enggak, enggak. Saya berangkat keluar negeri. Nanti begitu saya kembali ya,” katanya.

    Sebagai informasi, Pemerintah tengah melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan aturan utama yang direvisi terkait dengan sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

    Budi mengatakan revisi aturan tersebut masih dalam pembahasan dengan antar Kementerian/Lembaga. Karena revisi aturan tersebut perlu persetujuan dari semua K/L terkait.

    “Jadi Permendag 8, sedang kita bahas terus, memang sudah mudah-mudahan cepat selesai ya (revisinya). Jadi kita evaluasi, kemudian prosesnya sebenarnya masih proses ini aja, ada beberapa yang antar KL yang harus ada kesepakatan,” kata dia ditemui di Kementerian Perdagangan, Kamis (27/2/2025).

    Budi juga menyebut dalam revisi diutamakan terkait aturan impor pakaian jadi. Nantinya, juga akan bertahap sektor mana saja yang akan juga diperketat impornya.

    “Ya jadi bertahap dulu ya. Kita selesaikan dulu kan yang TPT bagian tadi kan belum. Sebenarnya ini yang terkait dengan pakaian jadi, khususnya pakaian jadi ya,” terangnya.

    (hns/hns)

  • Coretax hingga PPh Impor, Ini Jurus Sri Mulyani Hadapi Tekanan Tarif AS

    Coretax hingga PPh Impor, Ini Jurus Sri Mulyani Hadapi Tekanan Tarif AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap langkah-langkah deregulasi dan reformasi perpajakan yang akan ditempuh pemerintah untuk meminimalkan beban tarif Amerika Serikat (AS).

    Dia menuturkan, salah satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia adalah peningkatan layanan sistem Coretax. Sri Mulyani mengatakan, saat ini proses pemeriksaan keberatan semakin dipercepat, termasuk validasi dari instansi melalui layanan.

    “Hal tersebut akan membuat dokumentasi menjadi lebih mudah, sehingga proses, termasuk restitusi, menjadi jauh lebih cepat. Karena ini termasuk salah satu yang menjadi potensi komplain yang muncul dari US Trade Representative terhadap Indonesia,” katanya dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Sri Mulyani menuturkan, peningkatan layanan sistem Coretax sangat penting bagi dunia usaha karena hal tersebut berkaitan dengan arus kas dan kegiatan-kegiatan bisnis perusahaan.

    Selanjutnya, pemeriksaan pajak akan diperpendek waktunya dari 12 bulan menjadi 6 bulan. Sementara itu, pemeriksaan wajib pajak yang bersifat kelompok dan transfer pricing, yang selama ini membutuhkan 2 tahun, kini dipangkas menjadi hanya 10 bulan.

    Kemudian, untuk restitusi pajak, wajib pajak orang pribadi di bawah Rp100 juta diberikan pengembalian tanpa pemeriksaan. Selain itu, penelitian dan validasi pengembalian lebih bayar PPN otomatis dilakukan oleh Coretax.

    Dia mengatakan, perbaikan administrasi perpajakan dan kepabeanan tersebut dapat mengurangi beban tarif hingga 2%.

    Dia melanjutkan, pada sisi penyederhanaan perizinan dan tata niaga impor, Indonesia melakukan perbaikan proses perizinan berbasis data sesuai supply-demand. Indonesia juga akan melakukan pergeseran pengawasan dari border ke post-border.

    Selanjutnya, pemerintah juga telah menggunakan ekosistem logistik nasional atau National Logistics Ecosystem (NLE). Sri Mulyani menuturkan, semua transaksi logistik melalui digital technology akan menurunkan waktu dan biaya logistik.

    Dia menuturkan, saat ini sebanyak 53 pelabuhan dan 7 bandara sudah terkoneksi dengan NLE, sehingga seluruh transaksi telah dilakukan secara digital dan jauh lebih cepat.

    Selain itu, pemerintah juga menyesuaikan tarif PPh impor untuk produk-produk tertentu seperti elektronik, seluler, laptop, dan lainnya. Dia mengatakan, penyesuaian itu akan menurunkan PPh impor dari 2,5% ke 0,5%.

    Kemudian, Indonesia juga akan menyesuaikan tarif bea masuk produk impor yang sebelumnya antara 5% hingga 10% menjadi 0% sampai 5%. Sri Mulyani menuturkan, penyesuaian bea ini untuk produk-produk yang berasal dari AS yang masuk dalam kategori most favored nation (MFN).

    “Kemudian bea keluar untuk CPO, kita juga akan melakukan penyesuaian sehingga mengurangi beban tarif hingga 5%. Selain itu, trade remedies ini termasuk kebijakan Menteri Perdagangan yang mencakup anti-dumping, imbalan, dan safeguarding dapat dilakukan dan dipercepat hanya dalam waktu 15 hari,” pungkasnya

  • Larangan Air Kemasan Plastik di Bali, Aspadin: Industri Ketar-ketir

    Larangan Air Kemasan Plastik di Bali, Aspadin: Industri Ketar-ketir

    Bisnis.com, DENPASAR – Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) menilai kebijakan Gubernur Bali yang melarang produksi dan penjualan air dalam kemasan plastik di bawah 1 liter akan berdampak negatif ke industri dan perdagangan air minum di Bali.

    Ketua DPD Aspadin Bali Nusa Tenggara, I Gusti Ngurah Warassutha Aryajasse menjelaskan sedang mempelajari secara mendalam terkait Surat Edaran (SE) Gubernur Bali No. 5/2025 tersebut, dan sudah berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian selaku pembina industri melalui DPP Aspadin.

    “Membaca teks SE tersebut ada kata pelarangan produksi dan distribusi, hal ini tentu saja akan berdampak negatif bagi industri dan perdagangan. Kami akan berkomunikasi juga dengan Kementerian perdagangan dan Pemerintah Provinsi Bali terkait hal ini,” jelas Ngurah Warassutha, Selasa (8/4/2025).

    Terkait tujuan Gubernur untuk mengurangi sampah plastik, Aspadin menegaskan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) nasional sangat menaruh perhatian pada masalah lingkungan hidup ini. Faktanya semua kemasan AMDK terutama botol plastiknya adalah kemasan yang tingkat daur ulangnya paling tinggi di Indonesia.

    “Kami juga memiliki tipe kemasan pakai ulang yaitu galon yang sepenuhnya ramah lingkungan. Kami juga terus berinovasi terhadap kemasan kami agar semakin ramah lingkungan. Contohnya botol plastik yang digunakan pada setiap kemasan AMDK saat ini sudah jauh lebih kecil dibandingkan beberapa tahun lalu,” ujar Ngurah.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wayan Koster melarang perusahaan air minum memproduksi air kemasan ukuran kecil di bawah 1 liter dengan tujuan mengurangi sampah plastik dari air kemasan.

    Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur No. 9/2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Dalam SE nya, Koster menyebut lembaga usaha dilarang memproduksi air minum kemasan plastik sekali pakai dengan volume kurang dari 1 liter di wilayah Provinsi Bali.

    Kemudian Koster juga melarang distributor menjual minuman kemasan ukuran kecil. “Setiap distributor atau pemasok dilarang mendistribusikan produk atau minuman kemasan plastik sekali pakai di Wilayah Provinsi Bali,” jelas Koster.

  • Prabowo Minta Pertimbangan Teknis Ditiadakan untuk Permudah Arus Impor Barang – Halaman all

    Prabowo Minta Pertimbangan Teknis Ditiadakan untuk Permudah Arus Impor Barang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Setiap barang yang masuk ke Indonesia, harus memiliki rekomendasi dari kementerian terkait berupa pertimbangan teknis (pertek) untuk bisa masuk ke Indonesia

    Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri untuk menghilangkan pertek untuk memudahkan impor barang dari luar.

    “Saya minta para menteri-menteri jangan ragu-ragu. Saya minta demi rakyat. Kadang-kadang birokrat-birokrat ini ada saja, sudah dikeluarkan Keputusan Presiden dia bikin lagi peraturan teknis (pertek). Kadang-kadang pertek itu lebih galak daripada Keputusan Presiden. Nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek yang diteken oleh kementerian harus se-izin oleh Presiden Republik Indonesia,” kata Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Prabowo berpandangan, bisa jadi dengan kenaikan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi cara agar Indonesia membuat ringkas aturan.

    Selama ini, aturan menyoal impor sering kali dinilai menjadi hambatan untuk industri di dalam negeri untuk memenuhi bahan baku.

    “Bener mungkin kata Pak Purbaya, mungkin sebetulnya Pak Presiden Trump ini membantu kita, dia memaksa kita supaya kita ramping, supaya kita efisien, supaya kita tidak manja. Ini kesempatan, saya minta ada Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan tidak usah ada kuota-kuota. Siapa mau impor daging silahkan boleh impor. Mau impor apa silahkan buka saja. Terakhir kita (konsumen) juga pandai kok. Bikin kuota-kuota, habis itu perusahaan A B C yang hanya ditunjuk yang hanya boleh impor, enak saja,” imbuh Presiden.

    Meski meminta tidak lagi membatasi impor melalui pertek dan kuota, Presiden juga meminta berbagai institusi untuk introspeksi diri.

    “Kita harus introspeksi diri. Institusi-institusi kita harus beres. Dia (institusi) juga harus beres jangan macam-macam lagi cari prosedur yang ada-ada memperlama-lama,” ucapnya.

     

  • Prabowo soal Permendag 8/2024: Kalau Tak Menguntungkan, Cabut!

    Prabowo soal Permendag 8/2024: Kalau Tak Menguntungkan, Cabut!

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk segera melaporkan persoalan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Kepala Negara juga meminta regulasi itu dicabut jika Permendag No.8/2024 dinilai tidak menguntungkan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Prabowo untuk merespons pernyataan Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang menyebut Permendag 8/2024 menjadi biang kerok terjadinya PHK massal.

    “Sekarang saya minta Permendag No.8 masalahnya apa, [Mendag] segera lapor ke saya habis ini. Kalau itu tidak menguntungkan kita secara bangsa, ya sudah cabut aja deh,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dia meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk mempercepat proses tersebut. Bahkan bila perlu, dokumen tersebut sudah dapat ditandatangani usai Prabowo kembali dari perjalanan dinas luar negeri.

    “Di sini ada Mensesneg, coba segera ya, kalau perlu besok sudah saya tanda tangan, tapi engga, besok saya ke luar negeri, nanti begitu saya kembali,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan bahwa pihaknya tengah membahas terkait dengan revisi Permendag 8/2024.

    Mendag menyampaikan, pihaknya saat ini mengubah mekanisme penyusunan aturan, agar regulasi yang diterbitkan nantinya dapat mengakomodir masukan baik dari sisi hulu hingga hilir.

    “Sekarang kami ubah mekanismenya,” kata Budi dalam kunjungannya di Kantor Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (25/3/2025). Budi menuturkan, perubahan Permendag No.8/2024 dilakukan tidak hanya sebatas dari usulan kementerian/lembaga teknis. 

    Dia mengatakan, setelah Kemendag mendapat usulan dari kementerian/lembaga teknis, pihaknya akan mengundang pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama membahas mengenai kebijakan dan pengaturan impor. Misalnya mengenai produk impor pakaian jadi, Kemendag akan memanggil asosiasi pertekstilan hingga asosiasi importir pakaian jadi untuk secara bersama-sama membahas mengenai pengaturan impor pakaian jadi.

    Dia menyebut, mekanisme tersebut sengaja dilakukan agar diskusi dapat berjalan selama proses penyusunan revisi Permendag No.8/2024 sehingga poin-poin yang disepakati nantinya dapat dituang dalam regulasi baru.

    Budi tidak ingin, peraturan yang sudah terbit nantinya kembali diperdebatkan oleh pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, Kemendag tidak ingin buru-buru dalam menerbitkan aturan baru.

    “Itu kenapa kemudian Permendag perubahan ini menjadi [sedikit lama],” ujarnya. 

    Untuk diketahui, Kemendag menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No. 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang berlaku sejak 17 Mei 2024.

    Terdapat 7 poin penting yang tertuang dalam regulasi tersebut. Pertama, terkait dengan relaksasi persyaratan permohonan persetujuan impor (PI) oleh importir pemilik Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) untuk barang komplementer, tes pasar, dan purnajual untuk 18 komoditas yang dibatasi impornya menjadi tanpa memerlukan pertimbangan teknis.

    Kedua, terkait relaksasi aturan impor untuk 11 kelompok komoditas yaitu elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas, katup, bahan baku pelumas, bahan kimia tertentu (1HS), tekstil dan produk tekstil (2 HS), dan barang tekstil sudah jadi lainnya (1 HS).

    Ketiga, mengenai relaksasi pengaturan pengeluaran barang impor khusus untuk komoditas yang tiba di pelabuhan tujuan mulai 10 Maret 2024 sampai 17 Mei 2024 dan tertahan di pelabuhan tujuan. Setidaknya, terdapat 26.000 kontainer yang tertahan di pelabuhan.

    Substansi keempat yakni terkait pengecualian larangan dan pembatasan (lartas) impor barang kiriman komoditas besi, baja, dan produk turunan untuk kegiatan usaha maksimal US$1.500 per pengiriman yang diimpor oleh importir pemilik API-P tanpa batasan frekuensi pengiriman.

    Substansi kelima terkait dengan simplifikasi persyaratan pengajuan surat keterangan untuk pengecualian lartas impor barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan, serta barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk oleh importir pemilik API-P.

    Keenam, terkait dengan penambahan ketentuan pengecualian lartas tidak untuk kegiatan usaha berupa barang kiriman pribadi, dapat diimpor dalam keadaan baru maupun tidak baru, tanpa batasan jenis dan jumlah barang.  Kecuali untuk barang dilarang impor, barang berbahaya, dan kendaraan bermotor tidak diberikan pengecualian lartas impor. 

    Lalu, untuk barang kiriman pribadi berupa telepon seluler, komputer genggam (handheld), dan komputer tablet dari luar daerah pabean ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), paling banyak dua unit per pengiriman.

    Ketujuh, terkait penambahan ketentuan impor barang bawaan pribadi berupa telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet (HKT) dari luar daerah pabean ke dalam KPBPB paling banyak dua unit untuk satu kali kedatangan dalam satu tahun.

  • 8 Rekomendasi Rachmat Gobel Hadapi Tarif Impor Trump

    8 Rekomendasi Rachmat Gobel Hadapi Tarif Impor Trump

    Jakarta: Kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat kembali bikin deg-degan! Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menetapkan tarif impor hingga 32 persen untuk produk-produk dari negara mitra dagang yakni Indonesia.
     
    Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem, Rachmat Gobel, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menjadi ancaman serius bagi ekonomi nasional jika tidak ditangani secara tepat.
     
    “Hanya ada satu kalimat: mari kita jaga dan kita selamatkan Indonesia dari bahaya di depan mata kita,” tegas Gobel dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa, 8 Maret 2025.
     

    Deindustrialisasi hingga PHK Massal
    Menurut mantan Menteri Perdagangan 2014–2015 itu, kondisi ekonomi Indonesia sudah menunjukkan gejala deindustrialisasi, bahkan sebelum kebijakan tarif Trump diberlakukan. Banyak pabrik tutup, dan angka PHK meningkat.

    “Dengan demikian, pengangguran bisa semakin meningkat. Pada sisi lain juga ada kecenderungan nilai rupiah terus melemah terhadap sejumlah mata uang asing,” kata Gobel.

    Ini 8 jurus hadapi serbuan impor dan tarif Trump 
    Gobel tak hanya memberi peringatan, ia juga mengusulkan delapan langkah strategis agar Indonesia tetap tangguh di tengah tekanan global. Ini dia jurus-jurusnya:

    Berikan kemudahan dan deregulasi perizinan bagi yang akan berinvestasi di Indonesia.
    Berikan insentif pajak dan tarif bagi dunia usaha.
    Jaga pintu-pintu masuk Indonesia dari barang selundupan.
    Melarang secara permanen impor tekstil dan produk tekstil bermotif kain tradisional Indonesia seperti batik, tenun, maupun sulam. 
    Melarang secara permanen impor pakaian bekas.
    Pemerintah membantu mencarikan pasar ekspor baru bagi industri Indonesia.
    Pemerintah harus melakukan perundingan dengan pemerintah Amerika Serikat untuk menurunkan tarif.
    Lindungi dan jaga pasar dalam negeri dari serbuan produk impor.

    Pada sisi lain, tambah Gobel, kebijakan Trump tersebut akan membuat semua negara berlomba-lomba memberikan insentif bagi eksportir untuk mencari pasar baru, salah satunya Indonesia. Gobel menegaskan hal itu harus dicegah.
     

    Waspadai serbuan produk asing
    Gobel juga mengingatkan bahwa efek dari kebijakan Trump bisa memicu perang dagang global, dan Indonesia bisa jadi sasaran limpahan produk dari negara seperti Tiongkok dan Vietnam yang kehilangan pasar di AS.
     
    “Barang-barang dari Tiongkok dan Vietnam bisa banjir ke Indonesia. Ini yang harus dicegah. Kita harus melindungi pasar dalam negeri dari serbuan impor, salah satunya melalui penegakan aturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri),” jelas dia.
     
    Gobel juga mengingatkan pemerintah tentang pentingnya menjaga kondisi sosial dengan membangun solidaritas dan kepedulian sosial.
     
    “Mari kita sama-sama menjaga Indonesia. Jadikan momen ini sebagai kebangkitan. Tantangan dan ancaman kita ubah menjadi peluang untuk membangun spirit kebersamaan, cinta Tanah Air, dan perilaku bersih dari korupsi dan nepotisme,” pungkas dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Rupiah melemah dipicu kepastian rencana penerapan tarif resiprokal AS

    Rupiah melemah dipicu kepastian rencana penerapan tarif resiprokal AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah dipicu kepastian rencana penerapan tarif resiprokal AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 April 2025 – 17:58 WIB

    Elshinta.com – Analis Doo Financial Futures Lukman Leong menilai pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipicu pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Amerika Serikat (AS) Howard Lutnick yang memastikan penerapan tarif resiprokal AS tidak akan ditunda.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta melemah sebesar 169 poin atau 1,01 persen menjadi Rp16.822 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.653 per dolar AS.

    “Rupiah tertekan oleh sentimen risk off yang masih sangat kuat dan berlanjut di pasar ekuitas dan mata-mata uang emerging yang masih melemah cukup besar pagi ini. Sentimen risk off dipicu oleh pernyataan Mendag AS yang memastikan tarif tidak akan ditunda,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif sedikitnya 10 persen ke banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terhadap barang-barang yang masuk ke negara tersebut. 

    Pemerintah AS menerapkan tarif impor baru yang terdiri dari tarif timbal balik yang berlaku 5 April dan tarif universal untuk barang masuk pada 9 April 2025.

    Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen. Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.

    Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS. 

    Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen, dan 36 persen.

    Presiden AS mengatakan bahwa tarif timbal balik itu bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri.

    Ia dan para pejabat pemerintahannya berpendapat bahwa AS telah “dirugikan” oleh banyak negara akibat praktik perdagangan yang dianggap tidak adil.

    “Trump juga hanya mau kesepakatan dengan China apabila defisit bisa diselesaikan,” kata Lukman.

    Secara keseluruhan, tarif pemerintah Amerika terhadap barang impor dari China mencapai 54 persen. Sebagai tanggapan, Dewan Negara China mengumumkan pemberlakuan tarif tambahan sebesar 34 persen untuk semua barang dari AS. Keputusan tersebut mulai berlaku pada 10 April.

    Sebelumnya, Trump sudah mengenakan tarif tambahan 25 persen untuk mobil yang diproduksi di luar AS mulai 3 April 2025 dan tarif 25 persen pada seluruh impor baja beserta aluminium.

    Pemerintahan Trump pun telah mengenakan bea tambahan impor sebesar 20 persen terhadap barang-barang asal China. Adapun China pada Februari hingga Maret sudah mengumumkan tarif 15 persen untuk impor batu bara dan produk gas alam cair dari AS. 

    Masih ada juga tarif 10 persen untuk minyak mentah, mesin pertanian, dan mobil bermesin besar.

    Selanjutnya, Beijing menetapkan tarif tambahan hingga 15 persen untuk impor produk pertanian utama AS, termasuk ayam, babi, kedelai, dan daging sapi.

    China tercatat eksportir terbesar kedua AS setelah Meksiko dan pasar ekspor terbesar ketiga AS setelah Kanada dan Meksiko.

    China tercatat mengekspor 426,9 miliar dolar AS ke AS berupa ponsel pintar, furnitur, mainan dan produk lainnya, tetapi juga membeli produk-produk AS seperti semikonduktor, bahan bakar fosil, barang pertanian dan barang lain senilai 147,8 miliar dolar AS.

    “Tekanan pada rupiah masih akan berkelanjutan selama perang dagang masih mengancam. BI (Bank Indonesia) diperkirakan akan terus mengintervensi menjaga rupiah di bawah atau tidak jauh dari Rp17 ribu. Tanpa intervensi, Rp17 ribu tidak akan bisa dipertahankan,” ucap Lukman.

    Sumber : Antara