Kementrian Lembaga: Kemendag

  • IHSG Hari Ini Rabu 9 April 2025 Dibuka Kembali Melemah Dihantam Krisis Eksternal

    IHSG Hari Ini Rabu 9 April 2025 Dibuka Kembali Melemah Dihantam Krisis Eksternal

    PIKIRAN RAKYAT – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali dibuka di zona merah pada perdagangan Rabu pagi 9 April 2025, menandakan tekanan di pasar modal Indonesia masih belum mereda pasca kejutannya kemarin.

    Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG dibuka melemah 17,70 poin atau 0,30 persen ke posisi 5.978,44. Sementara itu, indeks LQ45—yang mencerminkan performa 45 saham unggulan—juga turun tipis 1,00 poin atau 0,15 persen ke posisi 666,77.

    Melanjutkan Tren Pelemahan Sehari Sebelumnya

    Pada penutupan perdagangan Selasa 8 April 2025, IHSG mengalami penurunan tajam sebesar 514 poin atau 7,9 persen ke level 5.996. Saat itu, sebanyak 710 saham melemah, hanya 33 saham yang naik, dan 215 stagnan.

    Tim Analis Pilarmas Investindo Sekuritas menyebut bahwa pelemahan IHSG disebabkan oleh kurangnya respons konkret pemerintah terhadap kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    “Di dalam negeri, IHSG ditutup melemah cukup dalam. Tanggapan pemerintah terkait pengenaan tarif oleh AS belum memenuhi ekspektasi pasar,” ucap tim analis Pilarmas dalam risetnya.

    Sektor saham yang mengalami penurunan paling tajam adalah bahan baku sebesar 10,55 persen, diikuti oleh sektor finansial dan sektor energi. Saham-saham seperti INCO, MAPI, SMGR, MDKA, dan MBMA mendominasi daftar penurunan LQ45.

    Volume transaksi cukup tinggi, yakni 22,38 miliar lembar saham diperdagangkan dalam 1,42 juta kali transaksi, dengan nilai total Rp20,94 triliun. Meski demikian, kapitalisasi pasar menyusut menjadi Rp10,28 triliun.

    Dinamika Eksternal Masih Bayangi Pasar

    Gejolak pasar saham Indonesia masih dipicu oleh kebijakan tarif tinggi dari pemerintah AS. Pada pekan ini, Trump mengumumkan rencana tarif 50 persen terhadap produk impor Tiongkok dan Indonesia, jika negara-negara tersebut tidak mencabut bea masuk terhadap barang-barang AS.

    “Tiongkok dengan tegas menolak ultimatum Trump yang disebutnya sebagai ‘pemerasan’. Tiongkok menegaskan akan membela kepentingan nasionalnya,” ujar Pilarmas Investindo dalam analisanya.

    Ketegangan antara dua raksasa ekonomi dunia ini memperburuk sentimen global, yang turut menyeret indeks saham di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

    Pilihan Jalur Negosiasi, Pasar Internasional Menilai Positif

    Pengamat pasar sekaligus Founder Stocknow.id, Hendra Wardana, menyatakan bahwa langkah pemerintah Indonesia yang memilih jalur negosiasi ketimbang retaliasi dalam menghadapi kebijakan tarif AS menjadi sinyal positif bagi pasar.

    “Rencana pemerintah untuk memilih jalur negosiasi, bukan retaliasi, dinilai positif pasar internasional karena menunjukkan Indonesia tetap terbuka terhadap investasi dan menjaga stabilitas jangka panjang,” ujar Hendra saat dihubungi di Jakarta, Rabu 9 April 2025.

    Menurutnya, beberapa strategi negosiasi telah disiapkan pemerintah Indonesia, antara lain:

    Relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT), Evaluasi larangan terbatas (lartas) untuk barang ekspor/impor AS, Peningkatan impor produk agrikultur dan energi dari AS, termasuk minyak dan gas (migas), Insentif fiskal dan non-fiskal, seperti pengurangan bea masuk, PPh impor, dan PPN impor.

    “Relaksasi aturan TKDN untuk sektor ICT, evaluasi larangan terbatas (lartas), hingga rencana peningkatan impor produk agrikultur dari AS adalah bagian dari strategi negosiasi yang disiapkan pemerintah,” tutur Hendra.

    Diplomasi Jadi Kunci Stabilitas Pasar

    Sementara itu, menurut informasi dari Kementerian Perdagangan, pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan paket diplomasi dalam bentuk proposal konkret untuk dibahas bersama U.S. Trade Representative (USTR) di Washington D.C. Salah satu usulannya adalah revitalisasi Trade & Investment Framework Agreement (TIFA) antara Indonesia dan AS.

    “Saat ini, diplomat Indonesia telah menjalin komunikasi dengan USTR, yang tengah menunggu proposal konkret dari Indonesia,” ujar Hendra.

    Langkah ini dianggap sebagai upaya penting untuk memulihkan kepercayaan investor dan mengembalikan stabilitas pasar saham dalam negeri yang sempat terpuruk dalam dua hari terakhir.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Respons Kemendag Usai Prabowo Minta Kuota Impor Dihapus

    Respons Kemendag Usai Prabowo Minta Kuota Impor Dihapus

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menghilangkan kuota impor terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag sekaligus Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim mengatakan penghapusan kuota impor yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dilakukan dengan seimbang, baik hulu maupun hilir.

    “Nanti dengan kepentingan hulu dan hilir itu yang nanti harus seimbang,” kata Isy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (9//4/2025).

    Isy menjelaskan bahwa nantinya pemerintah harus mempertimbangkan dan menghitung kebutuhan dari dalam negeri jika keran importasi dibuka.

    “Jadi nanti mana kala itu untuk kepentingan, misalkan, kepentingan hulu, untuk kepentingan industri, untuk kepentingan produksi dalam negeri. Nah, itu yang harus dipertimbangkan, dihitung betul-betul berapa kebutuhan [dalam negeri],” terangnya.

    Sebab, Isy menyampaikan bahwa pada prinsipnya komoditas pangan di dalam neraca komoditas tergantung dari produksi nasional dan konsumsi nasional.

    “Nah kekurangannya itu tentu diimpor,” imbuhnya.

    Kendati demikian, Isy mengaku belum bisa menyampaikan komoditas mana saja yang akan dihilangkan kuota impornya. Namun yang jelas, saat ini dalam neraca komoditas, seperti garam, gula konsumsi, daging, hingga ikan membutuhkan importasi.

    Isy menambahkan keran importasi sejatinya dibutuhkan sepanjang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, misalnya kapas.

    “Sepanjang itu untuk kebutuhan bahan baku misalkan, dipenuhi saja, aman,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Perintah Kepala Negara itu disampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B. Pandjaitan.

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Prabowo juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor.

    “Siapa mau impor daging, silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” pungkasnya.

  • Penghapusan Kuota Impor, Bola Panas di Tangan Airlangga

    Penghapusan Kuota Impor, Bola Panas di Tangan Airlangga

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunggu keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto menghapus kuota impor, utamanya komoditas yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.

    Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menyampaikan, sejauh ini pemerintah belum membahas secara teknis mengenai arahan tersebut. 

    “Kalau itu nanti keputusan di Menko [Airlangga Hartarto] dulu kan, itu masih belum dibahas teknis seperti apa,” kata Isy kepada wartawan di Kantor Kemendag, Rabu (9/4/2025).

    Isy menuturkan, Indonesia memiliki neraca komoditas yang menjadi acuan kebijakan pemerintah dalam melakukan ekspor dan impor. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.7/2025 tentang Neraca Komoditas.

    Untuk itu, kementerian/lembaga terkait perlu membahas lebih lanjut mengenai rencana penghapusan kuota impor. Mengingat, kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan kebutuhan di hulu dan hilir.

    “Prinsipnya di neraca komoditas itu kan berapa produksi nasional kemudian berapa konsumsi nasional, kekurangannya itu diimpor,” ujarnya.

    Lantaran belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai arahan Kepala Negara, Isy belum dapat membeberkan komoditas apa saja yang dihapus kuota impornya.

    Sejauh ini, Isy menyebut sudah ada beberapa komoditas yang dihapus kuota impornya, seperti garam, gula konsumsi, daging, dan ikan, sebagaimana telah disepakati dalam neraca komoditas.

    “Kan sekarang yang sudah disepakati di neraca komoditas mulai dari garam, gula konsumsi, daging, kemudian ikan,” pungkasnya. 

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghapus kuota impor. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

    Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan. 

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor. 

    “Siapa mau impor daging silahkan, siapa saja boleh impor. Silahkan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” ujarnya.

  • Prabowo Mau Cabut Permendag No 8/2024, Begini Respons Kemendag

    Prabowo Mau Cabut Permendag No 8/2024, Begini Respons Kemendag

    Jakarta, CNBC Indonesia Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor kembali menuai sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap mencabutnya jika terbukti tidak menguntungkan bangsa.

    Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Isy Karim angkat bicara. Ia mengatakan, Permendag 8/2024 saat ini masih dalam proses peninjauan bersama berbagai kementerian dan lembaga (K/L).

    “Sebenarnya Permendag 8/2024 itu kan posisinya sekarang seperti waktu hasil rapat kita bersama K/L. Sekarang posisinya memang sedang direview. Dan kita sepanjang ini sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan K/L dan pelaku usaha,” kata Isy Karim saat ditemui di Auditorium Kemendag, Rabu (9/4/2025).

    Menanggapi ancaman pencabutan dari Presiden Prabowo, Isy menyebut proses peninjauan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut banyak kepentingan lintas sektor.

    “Ya ini kan sepanjang yang saya sampaikan, kita perlu pembahasan. Perlu pembahasan antar K/L. Kemarin sudah bicara dengan Pak Sesmenko Perekonomian ya, untuk segera dilakukan review-nya seperti apa,” jelasnya.

    Ia menjelaskan, Permendag 8/2024 tidak berdiri sendiri. Aturan ini menyentuh banyak sektor hulu dan hilir, sehingga perlu sinergi dari kementerian lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

    “Kan itu bukan hanya Permendag. Itu kan K/L lain juga banyak, hulunya tuh ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian Perindustrian, ada KKP. Jadi di Permendag 8/2024 itu kan bukan sekadar… Ada Pertek, dari KLHK juga ada. Jadi berbagai K/L, kepentingan-kepentingan sektoral itu yang harus dipertemukan kembali,” jelasnya.

    Saat ditanya apakah pembahasan ihwal nasib revisi Permendag 8/2024 bisa ngebut agar sesuai dengan jadwal Prabowo usai lawatan ke Amerika Serikat (AS), Isy menyatakan proses perumusan kebijakan butuh tahapan panjang.

    “Kalau penyusunan peraturan itu kan step-nya banyak ya. Mulai dari FGD… Ini kan hulu dan hilir. Kita ingin antara hulu dan hilir itu harus seimbang. Tidak hanya untuk kepentingan hulunya, tidak hanya untuk kepentingan hilir. Nah ini yang mempertemukan hulu-hilir kan memang tidak mudah. Jadi ini yang perlu waktu,” katanya.

    Lantas, apakah Presiden Prabowo sudah memberi tenggat waktu? Menurut Isy, keputusan akhir tetap menunggu hasil pembahasan lintas K/L.

    “Ya nantinya tergantung pertemuannya nanti, hasil pertemuan antar K/L ini seperti apa,” kata Isy.

    Sementara soal kemungkinan laporan langsung ke presiden setelah Prabowo kembali, Isy menyebut hal itu akan dilakukan setelah pembahasan awal di level kementerian.

    “Kalau lapor ke Presiden kan tentu… sebelum itu pasti akan ada pembicaraan antar K/L dulu ya, di bawah Menko. Supaya nanti ini seperti apa, baru dibawa ke Presiden,” pungkasnya.

    Adapun nasib Permendag 8/2024 saat ini masih dalam perdebatan. Apakah bakal direvisi sesuai dengan rencana sebelumnya, atau justru dicabut seperti perintah Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta (8/4/2025) kemarin.

    Sebelumnya, di hadapan Presiden Prabowo yang hadir langsung dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah diminta segera merevisi atau mencabut aturan impor, Permendag No 8/2024.

    “Ketika barang China tersendat karena kebijakan Trump, maka dia akan lari mencari pasar selain Amerika, termasuk ke Indonesia. Kai sudah mengusulkan revisi Permendag No 8/2024, dan sudah minta ke pak Zulhas (Mendag era Jokowi, Zulkifli Hasan). Tapi sampai sekarang aturan itu tidak dicabut-cabut, ada apa? Kalau dicabut segera bisa menurunkan tekanan akibat kebijakan Trump,”ucapnya.

    Presiden Prabowo pun merespons positif usulan Said Iqbal itu.

    “Terima kasih atas saran pak Iqbal, saya kira saran Anda sangat baik. Terima kasih sudah melobi AFL-CIO. Sekarang saya minta ya, Permendag No 8, masalahnya apa? Segera lapor ke saya habis ini. Kalau itu tidak menguntungkan kita secara bangsa, ya sudah cabut saja deh. Menseneg coba segera ya. (Saya akan tanda tangan) begitu saya kembali dari luar negeri,” kata Prabowo.

    Foto: Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Isy Karim saat ditemui di Auditorium Kemendag, Rabu (9/4/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Isy Karim saat ditemui di Auditorium Kemendag, Rabu (9/4/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    (dce)

  • Soal Revisi Permendag 8/2024 dan Kuota Impor, Mendag Budi akan Bertemu Prabowo Terlebih Dahulu – Halaman all

    Soal Revisi Permendag 8/2024 dan Kuota Impor, Mendag Budi akan Bertemu Prabowo Terlebih Dahulu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto menginginkan kuota impor yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat ditiadakan. Hal tersebut diumumkan dalam Sarasehan Ekonomi di Jakarta.

    Dengan peniadaan kuota impor, artinya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, harus mengalami perubahan.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso, menyampaikan pihaknya akan bertemu dengan Presiden Prabowo terlebih dahulu untuk pembahasan lebih lanjut.

    “Nanti kita minta arahan lebih lanjut, saya mau minta arahan lebih lanjut. Kami juga ingin menjelaskan dulu Permendag 8 itu apa,” tutur Budi usai Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).

    Selain memperjelas mengenai Permendag 8, Mendag juga akan melaporkan mengenai berbagai kuota impor yang saat ini ada.

    “Nanti saya jelaskan (kuota). Presiden menyampaikan supaya saya lapor dulu. Jadi saya lapor dulu, saya jelaskan Permendag 8,” imbuhnya.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Isy Karim, menjelaskan Permendag 8 saat ini tengah ditahap revisi dan bukan dicabut.

    “Kalau direvisi iya, waktu rapat terakhir di four season akan direvisi. Revisi itu sedang berjalan. Nanti apakah hasilnya direvisi atau tidak, nanti lihatlah,” ucap Isy.

    Menyoal kuota impor yang dibuka seluas-luasnya untuk hajat hidup orang banyak, Isy menyatakan masih akan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian.

    “Nanti dikoordinir dari Kemenko, sama Pak Dida,” ungkap Isy.

  • Menyikapi Perang Tarif Trump

    Menyikapi Perang Tarif Trump

    Jakarta

    Pada 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penerapan tarif impor baru yang signifikan terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini menetapkan tarif sebesar 10% untuk semua barang impor, dengan tarif tambahan yang lebih tinggi bagi beberapa negara tertentu.

    Indonesia, sebagai salah satu mitra dagang AS, dikenakan tarif tambahan sebesar 32%. Langkah ini diambil dengan alasan untuk melindungi industri domestik AS dan mengurangi defisit perdagangan.

    Di balik tujuan untuk melindungi industri dalam negeri Amerika, ada efek domino yang bisa sampai ke kantong dan dapur masyarakat Indonesia. Apa sebenarnya yang sedang terjadi, dan bagaimana kita bisa menyikapinya?

    Apa Itu Perang Tarif?

    Bayangkan Anda jualan sepatu ke luar negeri, lalu tiba-tiba negara tujuan pembeli Anda menambah biaya masuk barang dari Indonesia. Akibatnya, harga sepatu Anda jadi mahal di sana dan orang-orang mulai enggan beli. Inilah yang disebut perang tarif.

    Dengan kata lain, perang tarif adalah kondisi ketika negara saling menaikkan biaya untuk barang-barang yang mereka impor dari satu sama lain. Barang dari luar negeri jadi lebih mahal, agar produk lokal lebih dipilih konsumen. Tapi, ketika negara besar seperti AS melakukannya ke banyak negara sekaligus, gelombangnya bisa sangat luas. Ekspor Indonesia ke AS, misalnya, bisa langsung terpengaruh.

    Dampak Mulai Terasa

    Beberapa sektor industri akan mengalami penurunan pesanan. Misalnya, di sektor tekstil dan alas kaki—dua komoditas unggulan ekspor ke AS—permintaan akan berkurang. Beberapa pabrik diprediksi akan mengurangi jam kerja atau merumahkan karyawan secara bergilir.

    Tidak Langsung Tetapi Tetap Terasa

    Efek lain yang mungkin tidak langsung terlihat adalah membanjirnya barang-barang dari negara lain ke Indonesia. Ketika produk dari China dan Vietnam makin sulit masuk ke AS, mereka mencari pasar alternatif—salah satunya ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ini bisa membuat persaingan di pasar dalam negeri makin ketat, terutama bagi pelaku usaha kecil.

    Bukan hanya sektor perdagangan, dunia investasi juga mulai cemas. Data BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi asing turun 6,2% pada kuartal pertama 2025. Investor cenderung bersikap “wait and see”, menunggu apakah situasi ini membaik atau justru makin rumit.

    Kalau ini terus berlangsung, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melambat. Bank Dunia sudah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa turun dari 5,1% menjadi 4,5% di akhir 2025. Ini berarti lebih sedikit proyek, lebih sedikit lowongan kerja, dan lebih lambatnya perputaran uang di masyarakat.

    Bagaimana Menyikapinya?

    Pemerintah Indonesia menyadari bahwa ketegangan dagang global seperti ini perlu dihadapi dengan kepala dingin. Lewat diplomasi dagang dan kerja sama dengan negara-negara lain seperti India dan Uni Emirat Arab, Indonesia memperluas pasar ekspor agar tidak terlalu tergantung pada satu negara.

    Berbagai strategi juga sedang dijalankan, mulai dari dorongan untuk ekspor produk lokal, insentif bagi industri terdampak, hingga mempermudah akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

    Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis, perbaikan struktural, dan kebijakan deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier, (4/4).

    Melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri, Indonesia juga menempuh jalur diplomatik di WTO dan juga memperkuat negosiasi bilateral melalui ASEAN-US Dialogue.

    Dalam situasi global yang berubah-ubah seperti sekarang, tidak ada satu jawaban tunggal. Tapi banyak hal baik tetap bisa dilakukan bersama.

    Kita bisa mulai dengan saling mendukung—terutama terhadap produk-produk lokal. Ketika kita membeli barang buatan dalam negeri, kita ikut membantu menjaga kelangsungan usaha, lapangan kerja, dan roda ekonomi.

    Dan, yang tak kalah penting, menjaga solidaritas. Banyak inisiatif lokal, koperasi digital, dan gerakan komunitas yang saling membantu dalam kondisi sulit. Di tengah ketidakpastian global, solidaritas dan gotong royong adalah kekuatan besar yang dimiliki masyarakat Indonesia.

    Perang tarif mungkin terdengar seperti isu besar di panggung dunia. Tapi ternyata, dampaknya bisa menyentuh hal-hal yang dekat dengan kita: harga barang, pekerjaan, dan keberlangsungan usaha kecil di lingkungan kita.

    Namun, krisis tidak selalu berarti akhir. Dalam setiap ketidakpastian, selalu ada ruang untuk tumbuh dan beradaptasi. Ketika pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat saling memahami peran masing-masing, jalan keluar akan lebih mudah ditemukan. Kekuatan terbesar Indonesia adalah pada ketangguhan masyarakatnya.

    Dalam dunia yang terus berubah, bukan kekuatan atau ukuran yang menentukan, melainkan kesiapan untuk beradaptasi. Di tengah tantangan global, justru solidaritas lokal menjadi cahaya penuntun. Dari langkah-langkah sederhana di lingkungan kita—mendukung produk dalam negeri, berbagi keterampilan, hingga saling menguatkan—kita sedang menanamkan benih ketahanan jangka panjang.

    Ketika dunia dalam ketidakpastian, Indonesia tetap bergerak. Bukan karena kita terbebas dari tantangan, melainkan karena kita memilih untuk tidak berhenti. Perubahan besar selalu berawal dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan bersama.

    Steph Subanidja dosen Institut Perbanas

    (mmu/mmu)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo Minta Aturan Impor Dicabut, Ini Kata Mendag – Page 3

    Prabowo Minta Aturan Impor Dicabut, Ini Kata Mendag – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan akan melibatkan pelaku usaha dalam penyusunan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 terkait impor tekstil dan produk tekstil.

    “Setiap perubahan permendag impor terutama Permendag Nomor 8 juga melibatkan pelaku usaha,” ujar Budi di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Budi menegaskan, kebijakan yang dicantumkan dalam Permendag tersebut harus memberikan manfaat bagi industri dari hulu hingga hilir. Maka dari itu, pelaku usaha harus dilibatkan dalam pembuatan kebijakan terutama terkait dengan impor.

    Selain pelaku usaha, Mendag Budi menambahkan, revisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 juga melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Hal ini untuk memproses masalah teknis.

    “Jadi industri hulu hilir, kemudian importir harus ketemu dulu. Kita harus mencari solusi yang tepat, seperti apa kebijakan impornya gitu. Ini yang memerlukan waktu,” jelas Mendag Budi.

    Sebelumnya, Mendag Budi Santoso mengungkapkan sedang menyiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Revisi Permendag 8 Tahun 2024 akan dilakukan mengacu pada pengaturan untuk tiap komoditas.

    Komoditas itu terutama untuk pakaian jadi, yang dianggap telah membuat industri tekstil dalam negeri megap-megap, seperti dialami PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).

    “Kita akan selalu review per komoditi. Misalnya pakaian jadi dulu, besok apa, dan sebagainya. Kemarin kan pembahasannya baru pakaian jadi. Jadi kita evaluasi,” ujar Mendag Budi pada Januari 2025.

  • IHSG 9 April 2025 Bakal Lanjutkan Pelemahan? Pasar Tunggu Hasil Negosiasi RI-AS, Tekanan Global Kian Berat

    IHSG 9 April 2025 Bakal Lanjutkan Pelemahan? Pasar Tunggu Hasil Negosiasi RI-AS, Tekanan Global Kian Berat

    PIKIRAN RAKYAT Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali dibuka melemah pada perdagangan Rabu pagi, di tengah ketidakpastian global dan sikap investor yang masih menunggu hasil negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    Sentimen negatif juga diperparah oleh tekanan eksternal dari bursa global yang turut merosot.

    IHSG dibuka turun 17,70 poin atau 0,30 persen ke posisi 5.978,44, menandai lanjutan dari tren pelemahan yang telah terjadi sejak awal pekan. Indeks LQ45 yang berisi saham-saham unggulan juga sempat turun 1,00 poin atau 0,15 persen ke posisi 666,77.

    “IHSG pun diperkirakan masih akan menghadapi tekanan jual pada perdagangan selanjutnya dan berpotensi melanjutkan tren pelemahannya,” ucap Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajian pagi ini di Jakarta.

    Sentimen Dalam Negeri: Kekhawatiran Tarif AS dan Reaksi Pemerintah

    Tekanan di pasar domestik terutama dipicu oleh pengumuman bahwa Indonesia termasuk dalam daftar negara yang akan dikenai tarif balasan tinggi oleh AS, yakni sebesar 32 persen. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari strategi proteksionisme baru pemerintahan Trump, yang memicu kepanikan di kalangan pelaku pasar.

    Sebagai respons, pemerintah Indonesia disebut tengah menyiapkan delegasi tingkat tinggi untuk menggelar negosiasi langsung dengan AS. Sejumlah usulan seperti relaksasi aturan TKDN, deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs), hingga peningkatan impor dari AS telah disiapkan.

    Namun hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari otoritas AS, sementara waktu semakin sempit menuju tenggat pemberlakuan tarif.

    Gejolak Global: Dari AS, China, hingga Eropa

    Dari mancanegara, kondisi pasar juga tengah tidak bersahabat. Di Amerika Serikat, Wall Street ditutup melemah tajam pada perdagangan Selasa 8 April 2025 malam. Investor kehilangan harapan terhadap penundaan penerapan tarif baru oleh AS.

    S&P 500 ditutup anjlok 79,48 poin (1,57%) ke 4.982,77 Dow Jones turun 320,01 poin (0,84%) ke 37.645,59 Nasdaq jatuh 335,35 poin (2,15%) ke 15.267,91

    Kondisi serupa terjadi di Asia. Indeks saham utama regional seperti Nikkei Jepang dan Shanghai Composite China juga mengalami koreksi tajam:

    Nikkei Jepang melemah 820,55 poin (2,49%) Shanghai turun 23,03 poin (0,73%) Kuala Lumpur anjlok 13,46 poin (0,93%) Straits Times Singapura melemah 51,55 poin (1,49%)

    Sementara itu, Gedung Putih telah mengonfirmasi rencana pemberlakuan tarif baru sebesar 104 persen terhadap produk asal China mulai hari ini, Rabu 9 April 2025. Beijing menyebut langkah ini sebagai bentuk “pemerasan” dan menegaskan tidak akan tunduk.

    “Tiongkok tidak akan tunduk pada ancaman pemerasan. Kami akan membela kepentingan nasional kami dengan segala cara,” ujar pernyataan keras dari Kementerian Perdagangan Tiongkok.

    Ketegangan tak berhenti di sana. Di Eropa, Komisi Eropa juga mengusulkan tarif balasan 25 persen terhadap berbagai produk asal AS. Ini merupakan reaksi atas tarif tinggi yang lebih dulu diberlakukan terhadap mobil dan logam asal Eropa.

    Meskipun sempat tertekan selama empat hari berturut-turut, bursa saham Eropa sedikit menguat pada Selasa malam. Namun, investor tetap berhati-hati mengamati reaksi pemerintah masing-masing terhadap kebijakan agresif tarif dari AS.

    STOXX 600 naik 2,72% ke 486,91 DAX Jerman naik 2,48% ke 20.280,26 FTSE 100 Inggris naik 2,71% ke 7.910,53 CAC 40 Prancis naik 2,5% ke 7.100,42 Arah Pasar Selanjutnya: Tergantung Diplomasi

    Kondisi pasar saat ini sangat ditentukan oleh hasil diplomasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pelaku pasar akan terus mencermati pernyataan resmi dari Washington D.C. dan kesiapan proposal yang disiapkan oleh delegasi RI.

    “IHSG saat ini sedang berada dalam fase penuh ketidakpastian. Investor wait and see terhadap hasil negosiasi. Jika pemerintah gagal mendapatkan konsesi, tekanan jual bisa berlanjut,” kata Analis Lotus Andalan Sekuritas.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Minta Menterinya Buka Lebar Pintu Impor, Tak Perlu Ada Kuota – Halaman all

    Prabowo Minta Menterinya Buka Lebar Pintu Impor, Tak Perlu Ada Kuota – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta kepada jajaran para menteri untuk membuka kuota impor kepada pelaku usaha.

    Permintaan tersebut disampaikan saat dalam forum Sarasehan Ekonomi bertajuk “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan” diselenggarakan di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    “Saya minta Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan tidak usah ada kuota-kuota. Siapa mau impor daging, silahkan boleh impor. Mau impor apa silahkan buka saja. Terakhir kita (konsumen) juga pandai kok. Bikin kuota-kuota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk yang hanya boleh impor, enak saja,” tutur Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi.

    Selain itu, Presiden juga meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk menghilangkan batasan menyoal kuota impor.

    Terlebih mengenai pertimbangan kuota impor untuk produk-produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Meski begitu, orang nomor satu di Indonesia tersebut tetap memberikan syarat bagi para calon pengusaha yang akan impor barang ke Tanah Air tanpa kuota.

    “Siapa yang mampu dan siapa yang mau impor silakan. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh. Itu salah satu upaya kita untuk merampingkan dan memudahkan iklim usaha,” ungkapnya.

    Dengan langkah menghilangkan kuota impor, Prabowo ingin menjaga kemudahan iklim investasi di dalam negeri dan mempermudah akses pengusaha.

    “Bikin supaya pengusaha merasa dimudahkan. Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan, dia boleh cari untung tidak masalah, tetapi kita juga meminta para pengusaha bayar pajak yang benar. Jangan pelihara dua atau tiga buku,” tutur Presiden Prabowo.

     

  • Panas China vs AS Makin Membara Buntut Komentar Wakilnya Trump

    Panas China vs AS Makin Membara Buntut Komentar Wakilnya Trump

    Jakarta

    Hubungan Amerika Serikat (AS) dan China sudah memanas sejak Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif tambahan untuk barang impor dari China. Hubungan kedua negara itu pun semakin membara usai komentar Wapres AS JD Vance bikin China berang.

    Dilansir CNN, Jumat (4/4), Trump mengumumkan tarif tambahan sebesar 34% pada semua barang China yang diimpor ke AS. Langkah itu bakal memperburuk ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia.

    China menganggap kebijakan Trump merusak hak dan kepentingan China. China pun membalas tarif Trump itu dengan menerapkan tarif 34% bagi barang-barang dari AS yang berlaku pada 10 April 2025.

    “Praktik AS ini tidak sejalan dengan aturan perdagangan internasional, sangat merusak hak dan kepentingan sah China, dan merupakan praktik intimidasi unilateral yang khas,” kata Komisi Tarif Dewan Negara China dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan tarif balasannya.

    Sejak kembali berkuasa pada Januari 2025, Trump telah mengenakan dua tahap bea tambahan 10% pada semua impor dari China. Gedung Putih menganggap langkah itu diperlukan untuk membendung aliran fentanil ilegal dari negara itu ke AS.

    Pada Rabu (2/4), Trump kembali menerapkan tarif tambahan 34% bagi barang-barang China. Artinya, barang-barang dari China yang masuk ke AS akan secara efektif dikenakan tarif sebesar 54%.

    Balasan China terhadap putaran tarif AS terbaru lebih luas daripada tindakan balasan sebelumnya. Beijing telah menanggapi pungutan sebelumnya dengan cepat, tetapi moderat, dengan mengenakan tarif balasan pada impor AS yang ditargetkan termasuk produk pertanian dan bahan bakar, sambil mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan AS tertentu dan meningkatkan kontrol ekspor.

    Tarif 54% dari Trump itu lebih tinggi dari yang diprediksi banyak analis. Kini, China juga menambahkan 11 perusahaan AS ke dalam daftar entitas yang tidak dapat diandalkan, termasuk produsen drone, dan menerapkan kontrol ekspor pada 16 perusahaan AS untuk melarang ekspor barang-barang China yang dapat digunakan untuk dua keperluan. Hal itu dilakukan sebagai balasan dari China untuk AS.

    Kementerian Perdagangan China juga mengumumkan penyelidikan antidumping terhadap tabung sinar-X CT medis impor yang berasal dari AS dan India. Selain itu, Beijing juga mengumumkan kontrol ekspor terhadap tujuh jenis mineral tanah jarang ke AS, termasuk samarium, gadolinium, dan terbium.

    Bagaimana dengan komentar Wapres AS yang bikin China berang? Baca halaman selanjutnya.

    Trump Anggap China Panik

    Foto: Donald Trump menerapkan aturan tarif (AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)

    Trump kemudian buka suara soal keputusan China mengenakan tarif 34% untuk semua barang dari AS. Trump menganggap China bermain dengan cara yang salah.

    “China bermain salah,” tulis Trump dengan huruf kapital di akun media sosialnya seperti dilansir Reuters, Sabtu (5/4/2025).

    Dia menganggap China sedang panik. Menurutnya, China tak mampu menerapkan tarif tersebut.

    “Mereka panik, satu hal yang tidak mampu mereka lakukan!” ujarnya.

    Selain soal tarif, Trump juga membanggakan jumlah lapangan kerja di AS yang disebutnya melonjak. Dia mengatakan kebijakannya telah bekerja.

    “Angka pekerjaan yang luar biasa, jauh lebih baik dari yang diharapkan. Itu sudah berhasil. Tetaplah teguh, kita tak boleh kalah!” tulisnya.

    Sebagai informasi, perekrutan di AS melonjak melampaui ekspektasi pada Maret 2025. Departemen Tenaga Kerja AS menyebut ada 228.000 pekerjaan bulan lalu, jauh lebih banyak dari yang diprediksi, yakni 130.000.

    Meski jumlah lapangan pekerjaan naik, tingkat pengangguran naik tipis menjadi 4,2% dari 4,1% pada bulan Februari. Pendapatan per jam rata-rata tumbuh 0,3% pada Maret menjadi USD 36 atau sedikit meningkat dibanding Februari.

    Sektor yang mengalami penambahan pekerjaan antara lain transportasi, kesehatan, sosial dan perdagangan. Namun, situasi tersebut diperkirakan bisa saja berubah seiring penerapan tarif dan juga pemangkasan anggaran serta pegawai pemerintah.

    Komentar Wapres AS Bikin China Berang

    Foto: REUTERS/Brian Snyder

    Terbaru, China mengecam Wakil Presiden (Wapres) Amerika Serikat (AS) JD Vance terkait komentarnya yang mengatakan Washington meminjam uang dari “rakyat jelata China” saat membahas penerapan tarif. Beijing secara terang-terangan menyebut Vance sebagai “bodoh dan tidak sopan”.

    “Posisi China terkait hubungan ekonomi dan perdagangan China-AS telah diperjelas,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, seperti dilansir AFP, Selasa (8/4/2025).

    “Sungguh mengejutkan dan menyedihkan untuk mendengar kata-kata bodoh dan tidak sopan seperti itu dari Wakil Presiden ini,” tegas Lin merujuk pada Vance.

    Komentar Vance yang dikecam China itu disampaikan dalam wawancara dengan Fox News pada Kamis (3/4) lalu, ketika dia membela penerapan tarif oleh AS sebagai penangkal bagi “ekonomi globalis”, yang disebutnya tidak berhasil bagi rakyat biasa di Amerika.

    “Kita meminjam uang dari rakyat jelata China untuk membeli barang-barang yang diproduksi rakyat jelata China tersebut,” ucap Vance dalam wawancara itu.

    Trump meyakini penerapan tarif akan menghidupkan kembali basis manufaktur AS yang hilang, dengan memaksa perusahaan-perusahaan asing untuk relokasi ke wilayah AS, daripada memproduksi barang di luar negeri.

    Namun sebagian besar ekonom mempertanyakan klaim itu dan menyebut tarif Trump diterapkan secara sewenang-wenang.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini