Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Trump Sesumbar, Klaim Sejumlah Negara Mulai Menjilat AS agar Dapat Kortingan Tarif Dagang – Halaman all

    Trump Sesumbar, Klaim Sejumlah Negara Mulai Menjilat AS agar Dapat Kortingan Tarif Dagang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sesumbar, menyatakan bahwa sejumlah negara mulai mendekati dirinya demi mendapat kortingan tarif impor.

    Pernyataan tersebut  dilontarkan Trump dalam pidato di acara Partai Republik pada Selasa (8/4/2025) malam.

    “Negara-negara ini membujuk kita, menjilat saya,” kata Trump, seperti dikutip CNN International.

    “Mereka mengatakan ‘Tolong, Pak. Mari buat kesepakatan. Saya akan melakukan apapun. Saya akan melakukan apa saja, Pak’,” ucapnya, mencemooh para pemimpin negara yang membujuknya.

    Lebih lanjut dalam kesempatan itu, Trump juga menyindir para kader Partai Republik yang mendesak agar Kongres AS ikut turun tangan terkait pemungutan tarif sejumlah negara.

    Trump menyebut bahwa Kongres tak akan mampu bernegosiasi layaknya dia.

    “Biar saya tegaskan, kalian tidak bisa bernegosiasi seperti yang saya lakukan,” kata Trump.

    Adapun tarif impor diterapkan lantaran negara-negara lain telah memperlakukan AS “dengan buruk” karena mengenakan tarif yang tidak proporsional pada impor AS yang ia sebut sebagai “kecurangan”.

    Sebagai balasannya, Presiden Trump mengenakan tarif kepada negara-negara lain.

    Agar terhindar dari kebijakan tersebut negara lain harus membayar sejumlah ‘uang’ demi mencabut tarif yang sangat tinggi.

    Trump menggambarkan uang itu digambarkan sebagai obat yang bisa menahan pertumpahan darah lebih lanjut di pasar keuangan global.

    “Jadi, tarif tersebut tidak akan berlaku secara timbal balik. Saya bisa saja melakukan itu, ya, tetapi akan sulit bagi banyak negara,” kata Trump, dikutip dari Al Jazeera.

    “Kami tidak ingin melakukan itu.” imbuhnya.

    Gedung Putih menegaskan bahwa pintu untuk negosiasi perdagangan baru terbuka lebar, namun pihaknya tidak bisa menjamin rumus pasti untuk mendapatkan keringanan bea masuk.

    70 Negara Rayu AS

    Imbas kebijakan tarif diberlakukan, kini semua barang yang tidak dibuat di Amerika Serikat akan dikenakan pajak tambahan.

    Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan biaya barang yang akan dijual ke pasar AS.

    Apabila kenaikan biaya terus terjadi akibatnya, produsen di luar Amerika akan mengalami penurunan dalam volume ekspor mereka, menambah beban suatu negara di tengah ancaman resesi dan gejolak ekonomi pasar global.

    Kekhawatiran ini yang mendorong puluhan negara untuk berbondong-bondong mengajukan negosiasi tarif impor ke pejabat AS. 

    Setidaknya sudah ada 70 negara yang mulai merayu AS agar dapat mengajukan negosiasi tarif impor yang diberlakukan Presiden Donald Trump.

    Pernyataan itu diungkap  Menteri Keuangan Scott Bessent tepat setelah pemerintahan Trump mengumumkan kebijakan tarif impor mulai dari 10 persen ke 180 negara di seluruh dunia.

    Terbaru, Pemerintah Indonesia dilaporkan tengah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bertandang ke Gedung Putih, usai Presiden AS Donald Trump menjatuhkan tarif impor tinggi sebesar 32 persen kepada barang-barang Indonesia.

    Tak hanya Indonesia, sejumlah negara di Asia termasuk India yang terkena tarif baru Trump juga berupaya keras melobi AS agar memangkas kebijakannya.

    Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India mengatakan dalam sebuah pernyataan pada bahwa mereka sedang melangsungkan penyelesaian cepat lewat Perjanjian Perdagangan Bilateral multisektoral yang saling menguntungkan dengan AS, pasca Trump memberlakukan tarif impor 26 persen kepada New Delhi.

    Meski Trump memberlakukan tarif impor 26 persen, namun Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India menegaskan bahwa negaranya akan “tetap berhubungan” dengan AS terkait tarif terbaru Trump.

    Langkah serupa juga dilakukan pemerintah Vietnam, pasca Trump menghantam ekonomi Vietnam dengan tarif 46 persen pemimpin Vietnam mulai Gerak cepat, melobi Donald Trump untuk mengurangi tarif.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Kerja Sama Sektor Transportasi, Prancis Lirik Proyek BRT Medan hingga LRT Bandung

    Kerja Sama Sektor Transportasi, Prancis Lirik Proyek BRT Medan hingga LRT Bandung

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Prancis menyatakan ketertarikannya untuk memperdalam kerja sama di sektor transportasi Indonesia, mencakup moda darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

    Hal ini disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri Perdagangan Prancis Laurent Saint-Martin di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Diskusi kedua pihak juga membahas pengembangan sumber daya manusia, khususnya pelatihan, pendidikan vokasi, serta kerja sama akademik di institusi pendidikan transportasi di bawah Kementerian Perhubungan.

    Pada sektor transportasi darat, Prancis tertarik berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur dan layanan transportasi umum di wilayah perkotaan. Proyek Bus Rapid Transit (BRT) di Medan dan Bandung menjadi salah satu fokus pembahasan untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas perkotaan.

    Kerja sama juga dijajaki di sektor maritim melalui pembaruan nota kesepahaman Certificate of Recognition (COR). MoU tersebut diharapkan berkembang menjadi pengakuan timbal balik terhadap sertifikasi pelaut antara Indonesia dan Prancis.

    “Dengan mengakui sertifikasi kedua negara akan mendorong peluang tenaga kerja, memperkuat kerja sama maritim, meningkatkan manfaat ekonomi bagi kedua negara, serta mendukung efisiensi dan keselamatan operasional industri pelayaran global,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

    Di sektor penerbangan, dibahas perpanjangan perjanjian kerja sama teknis serta peluang modernisasi peralatan navigasi penerbangan di wilayah udara barat Indonesia. Pemerintah mendorong pelaku industri Prancis untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan oleh AirNav Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

    Sementara itu, pada sektor perkeretaapian, Prancis menyatakan minat terhadap sejumlah proyek, termasuk pengembangan jaringan kereta Bandung, elektrifikasi lintas Padalarang–Cicalengka, dan percepatan rencana pembangunan LRT Bandung.

    Untuk pengembangan SDM, dibahas kerja sama program magister di bidang Air Navigation Services Management di Toulouse serta pelatihan serupa yang dapat diselenggarakan di Indonesia.

  • Perang Dagang AS-China Panas! Ketakutan Resesi Meningkat

    Perang Dagang AS-China Panas! Ketakutan Resesi Meningkat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tensi perang dagang meningkat setelah China mengumumkan tarif balasan sebesar 84% kepada AS. Serangan tarif terbaru Trump mulai berlaku pada puluhan mitra dagang pada hari Rabu (9/4/2025), termasuk bea masuk sebesar 104% atas impor produk China. 

    Kebijakan Trump ini memicu pembalasan yang lebih hebat dari China. Hal ini memicu kekhawatiran resesi di level global. 

    Beijing awalnya berencana untuk menanggapi dengan tarif sebesar 34% atas impor produk AS mulai pukul 16.01 GMT hari ini, tetapi Kementerian Keuangan China mengatakan sekarang akan menaikkan tarif menjadi 84%, setelah Trump secara dramatis menaikkan bea masuknya sendiri atas impor dari China.

    “Peningkatan tarif terhadap China oleh Amerika Serikat hanya menumpuk kesalahan di atas kesalahan (dan) sangat melanggar hak dan kepentingan China yang sah,” kata kementerian tersebut, dikutip dari AFP, Rabu (9/4/2025).

    “Langkah-langkah Washington sangat merusak sistem perdagangan multilateral yang berbasis pada aturan,” ungkap Kementerian Keuangan China.

    Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Perdagangan Beijing juga mengatakan akan memasukkan enam perusahaan kecerdasan buatan Amerika ke dalam daftar hitam, termasuk Shield AI dan Sierra Nevada Corp.

    Trump tidak langsung bereaksi terhadap serangan balik China, tetapi ia meminta perusahaan untuk mulai pindah ke Amerika Serikat guna menghindari tarif.

    “Ini adalah waktu yang TEPAT untuk memindahkan PERUSAHAAN Anda ke Amerika Serikat, seperti Apple, dan banyak perusahaan lain, dalam jumlah yang sangat banyak,” kata Trump di platform Truth Social miliknya.

    Tensi perang dagang yang meningkat telah mengerus triliunan dolar kapitalisasi pasar global sejak minggu lalu karena investor khawatir bahwa perang dagang akan memicu resesi.

    Setelah jeda pada hari Selasa (8/4/2025), pasar saham kembali dalam mode panik, dengan indeks Nikkei Tokyo ditutup hampir empat persen lebih rendah pada hari Rabu. Paris dan Frankfurt merosot 4% dalam perdagangan sore sementara London turun 3,5%. Ekuitas AS diperkirakan akan dibuka dengan lebih banyak kerugian.

    Bank of England memperingatkan risiko terhadap “stabilitas keuangan Inggris” dari meningkatnya ketegangan geopolitik, termasuk dampak dari tarif AS. Italia bersiap untuk memangkas setengah perkiraan pertumbuhan 2025, menjadi 0,6% dari 1,2%, menurut sumber pemerintah. Sementara itu, Spanyol juga akan menurunkan prospeknya.

    Bank sentral di India dan Selandia Baru memangkas suku bunga untuk meningkatkan ekonomi mereka dalam menghadapi tarif. Harga minyak turun di bawah US$ 60 per barel, level terendah dalam empat tahun.

    (haa/haa)

  • Disorot Prabowo, Kuota Impor Ternyata Jadi ‘Bancakan’ Pejabat Nakal

    Disorot Prabowo, Kuota Impor Ternyata Jadi ‘Bancakan’ Pejabat Nakal

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kementerian atau lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan.

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo.

    Prabowo juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor.

    “Siapa mau impor daging, silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” pungkasnya.

    Adapun, dalam perjalanannya, peraturan kuota impor ini kerap disalahgunakan oleh pejabat terkait. Alhasil, perbuatan itu telah merugikan keuangan negara.

    Dalam catatan Bisnis, setidaknya ada sejumlah kasus korupsi yang berkaitan dengan beberapa komoditas bahan pangan hingga baja.

    Kasus Impor Gula

    Dalam kasus impor gula, Kejagung menetapkan eks Mendag Tom Lembong dan mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI, Charles Sitorus.

    Berdasarkan perannya, Tom diduga memberikan izin kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih pada 2015 untuk pemenuhan kuota gula nasional.

    Hanya saja, menurut Kejagung, kala itu Indonesia tengah mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor.

    Pada 2016, izin impor gula juga dikeluarkan Tom ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu. Namun, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan atas pemberian izin tersebut.

    Adapun, Kejagung juga menetapkan sembilan bos perusahaan swasta sebagai tersangka dalam kasus importasi gula tersebut. Sementara itu, Kejagung mengungkap bahwa kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp578 miliar.

    Kasus Impor Besi dan Baja

    Kasus ini bermula dari penyelidikan perkara dugaan tindak pidana impor baja untuk PSN (Pembangunan Strategis Nasional) 2016-2017.

    Indikasi awalnya, setelah proyek pembangunan selesai, proses impor baja dan besi itu terus terjadi bahkan, kuota impornya pun melebihi batas.

    Setelah ditelusuri, Kejagung menemukan enam perusahaan importir yang diduga mengimpor besi dan baja menggunakan surat penjelasan untuk pengecualian impor tanpa Perizinan Impor (PI). 

    Perusahaan importir tersebut adalah PT Bangun Era Sejahtera (PT BES), PT Duta Sari Sejahtera (PT DSS), PT Inti Sumber Bajasakti (PT IB), PT Jaya Arya Kemuning (PT JAK), PT Perwira Adhitama Sejati (PT PAS), dan PT Prasasti Metal Utama (PT PMU).

    Keenam importir tersebut melakukan permohonan penerbitan surat penjelasan dengan alasan kebutuhan proyek pembangunan jalan dan jembatan. 

    Mereka juga beralasan bahwa proyek tersebut dilakukan atas perjanjian kerja sama dengan beberapa perusahaan plat merah, yaitu PT Nindya Karya, PT Pertamina Gas, PT Waskita Karya, dan PT Wijaya Karya.

    Kementerian Perdagangan akhirnya mengabulkan permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Penjelasan I pada 26 Mei 2020. Padahal, proyek yang dimaksud telah selesai sejak 2018.

    Dalam hal ini, Kejagung telah menetapkan Kepala Seksi Barang Aneka Industri pada Direktorat Impor Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag periode 2018-2020, Tahan Banurea sebagai tersangka.

    Kemudian, dua pihak swasta dan enam korporasi mulai dari PT BES, PT DSS, PT IB, PT JAK, PT PAS dan PT PMU turut menjadi tersangka.

    Adapun, kasus ini telah  mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.060.658.585.069 dan merugikan perekonomian negara Rp 20.005.081.366.339.

    Kasus Impor Garam

    Kasus ini berkaitan dengan pemberian fasilitas impor garam industri pada 2016-2022. Pada intinya, kasus ini para tersangka telah bekerja sama untuk merekayasa data kuota impor garam industri.

    Total, 21 importir dengan kuota impor garam sebanyak 3,7 juta ton atau senilai Rp2 triliun telah diloloskan dalam kasus ini. 

    Dengan demikian, kasus rasuah tersebut telah menyebabkan harga garam menjadi anjlok, dan harga garam lokal tidak dapat bersaing lantaran impor garam yang melimpah tersebut.

    Adapun, dalam kasus ini Muhammad Khayam selaku eks Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Selain Khayam, Fridy Juwono (FJ) selaku mantan Direktur Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kemenperin; Yosi Arfianto (YA) selaku Kepala Sub Direktorat Kimia Farmasi dan Tekstil.

    Kemudian, F Tony Tanduk (FTT) selaku Ketua Asosiasi Industri Pengelola Garam Indonesia, YN selaku Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur dan Sanny Tan (ST) selaku Direktur PT Sumatraco Langgeng Abadi turut menjadi tersangka.

    Kasus ini ditangani KPK. Perkara rasuah ini menyeret eks anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Dhamantra dan pihak swasta.

    Dalam perkara ini, I Nyoman Dhamantra diduga menerima suap senilai Rp2 miliar dari jumlah yang sebelumnya disepakati atau dijanjikan sebesar Rp3,6 miliar terkait pengurusan 20.000 ton kuota izin impor bawang putih dengan kode suap lock quota.

    Alokasi fee yang diterima nantinya diduga sebesar Rp1.700 sampai dengan Rp1.800 untuk setiap kilogram bawang putih yang diimpor ke Indonesia. 

    Uang tersebut diduga diterima dari pemilik PT Cahaya Sakti Agro (PT CSA) Chandry Suanda alias Afung dan pihak swasta Doddy Wahyudi, agar Dhamantra mengurus Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

    Selain Nyoman Dhamantra, Afung dan Doddy, KPK juga menetapkan tersangka lainnya yaitu orang kepercayaan Nyoman bernama Mirawati Basri dan pihak swasta Elviyanto dan Zulfikar.

  • China Tolak Tunduk ke Trump, Bersumpah Siapkan Balasan untuk Hajar Ekonomi AS – Halaman all

    China Tolak Tunduk ke Trump, Bersumpah Siapkan Balasan untuk Hajar Ekonomi AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah China menegaskan bahwa negaranya menolak tunduk atas ancaman Presiden AS Donald Trump.

    “Kami tidak akan menoleransi segala upaya untuk merugikan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan China. Kami akan terus mengambil tindakan tegas dan kuat untuk melindungi hak dan kepentingan sah kami,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, Selasa (8/4/2025)

    Pernyataan itu dilontarkan usai Donald Trump menaikkan tarif tambahan sebesar 50 persen terhadap barang-barang asal Tiongkok.

    Setelah awal Februari kemarin Trump telah mengenakan tarif 10 persen untuk semua barang China tanpa pengecualian, karena menilai China ikut terlibat dalam membantu imigrasi ilegal dan menyelundupkan fentanil ke AS.

    Kemudian pada Maret 2025, Trump kembali mengenakan tarif 20 persen kepada semua barang asal China dengan alasan yang sama.

    Dilanjutkan pada 2 April, Trump mengumumkan kombinasi tarif impor tambahan sebesar 34 persen ke China.

    Dengan total tarif impor tersebut, maka China akan dikenakan tarif impor 104 persen berlaku mulai Rabu (9/4/2025).

    “Mulai hari Rabu, total tarif rata-rata ekspor China ke AS akan melonjak hingga hampir 125 persen,” dikutip pernyataan Gedung Putih.

    Meski diancam tarif tinggi, namun China terlihat tetap tak gentar.

    Lewat Kementerian Perdagangan, Pemerintah China menyatakan tekad akan terus melawan tarif Trump.

    “Ancaman AS untuk menaikkan tarif terhadap China adalah kesalahan fatal, yang sekali lagi mengungkap sifat pemerasan AS,” tegas Juru Bicara Kementerian Perdagangan dikutip dari CNBC International.

    “China tidak akan pernah menerimanya. Jika AS bersikeras dengan caranya sendiri, China akan berjuang sampai akhir,” imbuhnya.

    China Gertak Balik AS

    Merespons tarif impor Trump, China lantas mengumumkan pengenaan tarif tambahan sebesar 34 persen atas barang-barang asal AS, selain tarif yang sudah berlaku saat ini.

    Langkah itu seolah menegaskan kembali tekad China untuk menyerang di tengah perang dagang yang meningkat pesat.

    Terlebih saat ini China merupakan pemegang kunci kekuatan ekonomi global oleh karena itu untuk mengatasi tantangan harus pemerintah berjanji akan terus membela hak pembangunan, serta integritas ekonominya.

    Sebagai informasi, sejak tahun lalu China menjadi negara kedua sumber impor AS. China memasok barang-barang dengan total harga 439 miliar dolar AS atau sekitar Rp7.440 triliun.

    Sementara AS hanya mengekspor barang dengan nilai total 144 miliar dolar AS atau Rp2.400 triliun ke China pada 2024.

    Meskipun Trump berulang kali mengklaim kenaikan tarif akan membantu menghasilkan pendapatan bagi pemerintah AS, mengurangi defisit perdagangan, dan merevitalisasi manufaktur AS.

    Namun pada kenyataannya penerapan tarif 125 persen ke China berdampak negatif terhadap saham-saham AS.

    Pada Rabu pagi, saham-saham AS mengalami penurunan pada penutupan.

    Seperti Turun S&P 550 turun 1,57 persen ke kisaran 4.982,77. Disusul Dow Jones Industrial Average (DJIA) yang ikut anjlok 0,84 persen ke 37.645,59.

    Sementara Nasdaq Composite (IXIC) merosot 2,15 persen ke 15.267,91.

    Industri Film AS Terdampak

    Lebih lanjut selain memberlakukan tarif balasan, China turut melarang penayangan semua film dari Amerika Serikat.

    Upaya ini dilakukan sebagai respons kebijakan tarif impor yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

     The Independent mencatat Industri film AS di China merupakan pasar yang cukup besar.

    Pada 2024, film-film Hollywood meraup sekitar 585 juta dollar AS atau sekitar Rp 9,9 triliun di pasar China, setara 3,5 persen dari total box office China.

    Dengan total keuntungan yang fantastis ini industri film dianggap penting bagi surplus perdagangan AS dengan China, mengingat film-film dari China kurang diminati di pasar internasional.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Prabowo Minta Pintu Impor Dibuka Lebar, Kemendag akan Seimbangkan Keperluan Hulu dan Hilir – Halaman all

    Prabowo Minta Pintu Impor Dibuka Lebar, Kemendag akan Seimbangkan Keperluan Hulu dan Hilir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian dan lembaga terkait untuk membuka kuota impor seluas-luasnya guna memudahkan industri.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Isy Karim, menyampaikan meski nantinya kuota impor dibuka lebar, namun harus tetap seimbang dari kebutuhan industri hulu dan hilir.

    “Kepentingan hulu dan hilir itu yang nanti harus seimbang. Jadi nanti mana kala itu untuk kepentingan misalkan kepentingan hulu, untuk kepentingan industri, untuk kepentingan itu juga harus kepentingan produksi dalam negeri. Itu yang harus dipertimbangkan, dihitung betul-betul berapa sih kebutuhannya,” ungkap Isy ditemui usai acara Halal Bihalal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Pada dasarnya, Isy menyebut, penentuan kuota impor berdasarkan Neraca Komoditas (NK) yang dibutuhkan oleh industri, agar tetap seimbang.

    Misalnya, berapa kebutuhan produksi industri secara nasional, dipertemukan dengan demand dari pasar domestik hingga akhirnya jika ada selisih baru menggunakan barang dari luar.

    “Prinsipnya di neraca komoditas, berapa produksi nasional, kemudian berapa konsumsi nasional, kekurangannya itu diimpor,” terangnya.

    Menyoal barang apa yang menjadi konsen penerapan kuota impor, Isy menjelaskan jenisnya tetap berpegang pada neraca komoditas itu sendiri.

    Akan tetapi, menyoal perluasan kuota impor seperti yang disampaikan Presiden Prabowo untuk dibuka seluas-luasnya, Kemendag belum mendapatkan informasi lebih rinci mengenai jenis produknya.

    “Saya belum bisa menyampaikan apa saja komoditasnya. Kalau yang di dalam NK sekarang yang sudah sepakat mulai dari garam, gula konsumsi, daging, kemudian ikan dan daging,” ungkapnya.

  • Negosiasi Tarif Impor, Indonesia Akan Genjot Impor Komoditas dari AS

    Negosiasi Tarif Impor, Indonesia Akan Genjot Impor Komoditas dari AS

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah berencana menyeimbangkan neraca dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS). Beberapa komoditas yang didorong untuk peningkatan impor, yakni liquefied natural gas (LNG), liquefied petroleum gas (LPG), hingga komoditas pangan seperti kedelai.

    Pemerintah juga akan mengkaji kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk komoditas yang diekspor oleh AS. Salah satu sektor yang akan mengalami perombakan kebijakan TKDN adalah Information and Communication Technology (ICT) seperti produk dari General Electric (GE), Apple, Oracle dan Microsoft.

    “Pemerintah juga melakukan deregulasi non-tariff measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS (GE, Apple, Oracle, dan Microsoft), serta evaluasi lartas (Import License), hingga percepatan halal. Kemudian balancing terhadap Neraca Perdagangan dengan AS melalui pembelian produk agriculture dari AS seperti Soya Bean (kedelai), pembelian peralatan engineering, pembelian LPG, LNG, dan Migas oleh Pertamina,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 9 April 2025.

    Langkah selanjutnya, kata Airlangga, pemerintah menyiapkan insentif fiskal atau nonfiskal, untuk mendorong impor dari AS dan menjaga daya saing ekspor ke AS. 

    “Pemerintah kini tengah melakukan upaya negosiasi terkait adanya kebijakan tarif impor AS kepada Indonesia. Salah satu bagian kesepakatan dari negosiasi,” katanya. 

    Diungkapkan, risiko ketidakpastian ekonomi global pada 2025 cenderung tinggi dan berasal dari instabilitas geopolitik, proteksionisme negara maju yang memengaruhi rantai pasok dan perdagangan global, serta pengetatan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi yang masih tinggi. 

    Kondisi tersebut juga kian diwarnai dengan kebijakan tarif resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat. Adanya kebijakan tarif impor tersebut meniimbulkan sejumlah dampak, mulai dari gejolak pasar keuangan ekonomi global yang ditandai fluktuasi bursa saham dunia dan pelemahan mata uang emerging markets, terganggunya perdagangan dunia yang ditandai dengan terganggunya rantai pasok global dan penurunan volume perdagangan dunia. 

    Hal tersebut menekan harga komoditas global seperti crued oil dan brent, serta perlambatan ekonomi kawasan dan dunia yang ditandai dengan penurunan konsumsi global dan penundaan investasi perusahaan. 

    Sebagai bentuk respons atas kebijakan tersebut, sejumlah negara telah memutuskan mengambil sejumlah strategi. Seperti China yang menetapkan tarif balasan (retaliasi) sebesar 34%, Vietnam yang meminta penundaan penerapan tarif dan melakukan negosiasi, Thailand yang akan melakukan negosiasi serta mempertimbangkan diversifikasi pasar. 

    Pemerintah Indonesia telah memutuskan berbagai langkah strategis di antaranya melalui jalur negosiasi dengan mempertimbangkan AS sebagai mitra strategis. Salah satu jalur negosiasi tersebut yakni melalui revitalisasi Perjanjian Kerjasama Perdagangan dan Investasi (TIFA). 

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menagatakan, rencananya Airlangga bakal berangkat minggu depan dengan membawa menu-menu negosiasi. Pemerintah mengantisipasi ancaman kepada industri dalam negeri dan berdiskusi langsung dengan asosiasi-asosiasi dan menerima banyak masukan dari para pelaku usaha tersebut.

    “Pertama adalah kita melihat juga bagaimana kemampuan dari pelaku usaha kita. Kalau kita lihat top 10 dari ekspor kita ke Amerika, nomor satu kan elektronik, nomor dua itu TPT, nomor tiga itu sepatu dan sebagainya,” sebut Febrio.

    Jadi pengusaha juga sudah memiliki cara untuk menavigasi ini. Dan ketika mereka melakukan navigasi itu mereka juga berkonsultasi dengan pemerintah.

    “Sehingga apa yang mereka lakukan itu di-share ke kita. Apa yang akan kita siapkan untuk negosiasi minggu depan dipimpin oleh Pak Menko. Itu juga menjadi satu paket yang bersama. Sehingga memang harapannya nanti negosiasinya berjalan dengan lengkap, baik dari pemerintah dan juga pelaku usaha,” katanya.

    Namun, pemerintah tidak menyiapkan mekanisme baru, melainkan yang sudah ada, di antaranya Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Jika ada kekhawatiran bahwa terjadi dumping, maka sudah ada mekanismenya di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan juga di Kementerian Keuangan.

    “Yang tadi kita juga sampaikan ke teman-teman pengusaha terutama adalah kita akan melakukan percepatan proses. Jadi supaya begitu ada indikasi dengan situasi seperti sekarang, kita berharap proses yang kita lakukan untuk melindungi industri dalam negeri itu kebijakannya tidak lama untuk keluarnya,” ujar Febrio.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sekjen Kemendag Sebut Revisi Permendag 8/2025 Bukan Hanya Soal Pertek Maupun Kuota Impor – Halaman all

    Sekjen Kemendag Sebut Revisi Permendag 8/2025 Bukan Hanya Soal Pertek Maupun Kuota Impor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Isy Karim, mengingatkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, bukan hanya pertimbangan teknis (pertek) maupun kuota impor.

    Oleh karenanya, pembahasan mengenai revisi Permendag 8 tersebut menjadi cukup panjang. Terlebih dari permintaan Presiden Prabowo Subianto khusus pertek ditiadakan dan kuota impor dibuka seluas-luasnya.

    “Jadi di Permendag 8 itu bukan sekedar, ada Pertek. Tapi juga dari K/L (Kementerian/Lembaga). Jadi berbagai K/L, kepentingan-kepentingan sektoral itu yang mungkin harus dipertemukan kembali,” tutur Isy ditemui usai acara Halal Bihalal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Oleh karenanya, penyusunan peraturan maupun kebijakan baru memiliki berbagai langkah, dimulai dari Forum Group Discussion (FGD) berbagai kementerian hulu hingga hilir.

    Kementerian Perdagangan ingin aturan revisi dari Permendag 8 harus mempertemukan keseimbangan dari kebutuhan hulu hingga hilir.

    “Permendag 8 itu kita ingin antara hulu dan hilir itu harus seimbang. Tidak hanya untuk kepentingan hulunya, tidak hanya untuk kepentingan hilir. Hulu dan hilir harus seimbang. Ini yang mempertemukan hulu-hilir memang tidak mudah. Jadi ini yang mungkin perlu waktu,” terangnya.

    Hasil revisi Permendag 8 yang didalamnya ada pertek dan pengaturan kuota impor akan sangat tergantung kepada hasil pertemuan antara kementerian dan lembaga.

    “Nanti tergantung pertemuannya nanti, hasil pertemuan antar K/L. Ada pembicaraan dulu antar-K/L dulu, di kawan Kemenko, supaya nanti ininya seperti apa, baru kita lapor Presiden gitu,” jelas Isy.

  • Prabowo Minta Kuota Impor Dihapus, Kemendag Sebut Perlu Dibahas Lintas Instansi

    Prabowo Minta Kuota Impor Dihapus, Kemendag Sebut Perlu Dibahas Lintas Instansi

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara soal arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kuota impor dihapus. Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan kebijakan kuota impor perlu dibahas dengan kementerian dan lembaga (K/L) di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Kebijakan kuota impor atau neraca komoditas (NK) tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang perubahan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas. Jadi, perlu pembahasan lebih luas jika kebijakan itu harus dihapus.

    “Nah, kalau itu (hapus kuota impor) nanti keputusan di Menko dulu kan. Itu masih belum dibahas teknis seperti apa. Kuota itu maksudnya kan juga ada Perpres mengenai NK kan. Perpres mengenai NK ini tentu kan implikasi kan banyak. NK itu kan amanat dari Undang-undang Cipta Kerja. Jadi, ini kan perlu dibahas secara lebih luas lagi,” kata dia di Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2025).

    Kuota impor yang selama ini diterapkan yakni untuk dua jenis, yakni non-pangan dan pangan. Dalam Perpres 7/2025 komoditas non-pangan yakni gas dan minyak bumi, sedangkan komoditas pangan yakni gula, pergaraman, jagung, beras, daging lembu, perikanan, bawang putih.

    Saat ditanya, komoditas apa yang akan dibebaskan dari kuota, Isy mengaku belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut. Namun, untuk komoditas di luar NK sejauh ini tidak terikat oleh kuota, terutama untuk kebutuhan dalam negeri dan bahan baku produk tertentu.

    “Kalau sepanjang itu bahwa itu adalah untuk importasi untuk bahan baku, bahan penolong. Tentu itu kan juga nggak harus dengan kuota, tapi nanti tergantung kebutuhan dari industri,” jelas Isy yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kemendag.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta aturan kuota impor dihapus untuk produk-produk menyangkut hajat hidup orang banyak. Prabowo menilai seharusnya bagi perusahaan yang mampu untuk impor lebih baik diberikan izin tak perlu banyak birokrasi yang berbelit. Apalagi kebijakan untuk penunjukan importir oleh pemerintah. Dia meminta agar semua pihak diberikan kebebasan untuk impor.

    “Saya kasih perintah hilangkan kebijakan kuota-kuota impor utamanya untuk barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor silakan, bebas,” sebut Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2025).

    Menurutnya kebijakan ini dilakukan untuk memberikan angin segar kepada dunia usaha. Kebutuhan importasi yang mau dilakukan misalnya untuk bahan baku dan sebagainya lebih baik dimudahkan saja.

    “Ini kita upayakan untuk merampingkan memudahkan iklim usaha, bikin supaya pengusaha dimudahkan. Pengusaha itu ciptakan lapangan kerja. Dia adalah pelaku yang paling depan. Oke dia boleh cari untung nggak ada masalah, tapi kita minta pengusaha bayar pajak yang bener,” papar Prabowo.

    (ada/ara)

  • Buka Pintu Impor, Kemendag Sebut Revisi Permendag 8/2024 Tunggu Arahan Menko Airlangga – Halaman all

    Buka Pintu Impor, Kemendag Sebut Revisi Permendag 8/2024 Tunggu Arahan Menko Airlangga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah akan membuka keran impor untuk berbagai barang kebutuhan industri. Aturan yang menyangkut importasi tersebut tertuang dalam Permendag 8.

    Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, sudah sejak tahun kemarin mulai dibahas untuk direvisi.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Isy Karim, menyampaikan hasil rapat dengan Kementerian dan Lembaga lainnya Permendag 8 masih ditinjau.

    “Sekarang posisinya memang sedang direview. Review berjalan panjang, kita sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan K/L dan pelaku usaha. Jadi, sedang direview,” jelas Isy ditemui usai acara Halal Bihalal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Isy memastikan, akan banyak perubahan pada pasal-pasal di Permendag 8 dan hal tersebut masih dibahas dengan berbagai pihak.

    Meski begitu, perubahan yang ada nantinya akan disampaikan terlebih dahulu ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendapatkan arahan.

    “Nantinya memang akan ada-ada perubahan. Itu yang sedang kita bahas bersama. Tapi kita tunggu dulu dari arahan Pak Menko dulu,” ucapnya.

    Menyoal apakah kuota impor yang akan dibuka lebih luas hanya untuk barang dari Amerika atau seluruhnya, Isy masih akan menunggu arahan dari Menko Perekonomian.

    “Kalau itu nanti keputusan di Menko dulu kan itu masih belum dibahas. Kuota itu maksudnya juga ada Perpres mengenai NK (Neraca Komoditas). Perpres mengenai NK itu implikasinya banyak. NK itu amanat dari Undang-undang Cipta Kerja. Jadi ini perlu dibahas secara lebih luas lagi,” kata Isy.