Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Howard Lutnick menyatakan, pemerintahnya memutuskan untuk menunda pemberlakuan tarif tinggi bagi sejumlah negara, terkecuali China, karena Amerika ingin memberikan kesempatan bagi banyak negara untuk bernegosiasi.
Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Kamis, 10/04/2025) berikut ini.
Jakarta –
Akibat tekanan krisis pasar global, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara mendadak menangguhkan tarifnya kepada sebagian besar negara dalam rentang 90 hari.
Namun, hal itu tidak berlaku untuk Cina, yang justru ditambah Trump menjadi 125%. Hal itu merespons Beijing yang membalas menaikkan tarif impor AS menjadi 84%.
Sementara, Uni Eropa (UE) telah menyetujui untuk melanjutkan tarif balasan terhadap AS, sebagai respons atas pungutan impor baja dan aluminium. Hanya saja, Brussels belum menanggapi pengumuman Trump terbaru soal pemberlakuan tarif 20% untuk semua impor dari UE.
Bagaimana dampak penundaan tarif ini terhadap Indonesia?
IHSG melambung ke zona hijau
Dilansir dari detik.com, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melambung pada pembukaan perdagangan Kamis (10/04) pagi waktu Indonesia. IHSG mulai merangkak di zona hijau dan bertengger di level 6.200-an.
Disebutkan juga bahwa perdagangan Kamis (10/04) ini IHSG sempat mencapai level tertingginya di angka 6.310,82, dengan level terendahnya dilaporkan bernilai 6.268,92. Jumlah volume transaksi tercatat 1,4 miliar dengan turnover mencapai Rp1,2 triliun. Sementara jumlah frekuensi transaksi tercatat sebanyak 46.331 kali.
Sebanyak 374 saham dilaporkan menguat, 26 melemah dan 96 stagnan.
Kata pemerintah Jerman
Dalam sebuah wawancara dengan lembaga penyiaran RTL, calon Kanselir Jerman, Friedrich Merz, mengatakan kalau penangguhan tarif yang dilakukan Trump selama 90 hari tersebut menunjukkan bahwa tindakan kolektif Eropa dalam perdagangan memberikan dampak positif.
“Orang-orang bertekad untuk mempertahankan diri dan ini mencontohkan bahwa persatuan akan sangat membantu,” kata Merz setelah Partai Konservatif CDU yang dipimpinnya meresmikan kesepakatan koalisi dengan Partai Sosial Demokrat SPD untuk membentuk pemerintahan.
Kemudian, Merz juga menyerukan hubungan perdagangan bebas dengan AS. “Mari kita semua menetapkan tarif 0% untuk perdagangan transAtlantik, dan kemudian masalahnya akan terpecahkan,” sambung Merz.
Kanada respons jeda tarif
Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney mengungkap bahwa jeda tarif resiprokal ini merupakan “penangguhan hukuman yang disambut baik ekonomi global,” dalam sebuah unggahan di media sosialnya para Rabu (09/10).
“Seperti yang sudah disepakati oleh Presiden Trump dan saya, Presiden AS dan Perdana Menteri Kanada akan memulai negosiasi soal hubungan ekonomi dan keamanan yang baru segera setelah pemilihan federal,” tulis Carney di akun X.
“Sebagai bagian dari pengumuman hari ini, presiden telah mengisyaratkan bahwa AS akan terlibat dalam negosiasi bilateral dengan sejumlah negara lain. Hal ini kemungkinan akan menghasilkan restrukturisasi fundamental dari sistem perdagangan dunia.”
Imbauan untuk negosiasi lanjutan
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Prancis, Lauren Saint-Martin menyebut bahwa Eropa berkeinginan untuk menghindari eskalasi dalam perang dagang melawan AS.
“Kami tidak pernah menginginkan tarif tersebut meningkat. Kami meyakini bahwa sebuah perang tarif akan berbahaya bagi semua pihak,” kata dia kepada jurnalis saat melakukan kunjungan resmi ke Indonesia, Rabu (09/10).
Saint-Martin mengimbau perlu adanya negosiasi lanjutan dengan Washington untuk mencari sebuah solusi.
“Di bawah naungan Komisi Eropa, kita harus melanjutkan dialog dan negosiasi dengan pemerintah AS supaya mencapai tujuan yang paling positif,” paparnya.
Cina ajukan keluhan ke WTO
Cina dilaporkan mengajukan keluhan baru secara resmi ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organisation/WTO) pada Rabu (09/04) setelah AS meningkatkan tarif impor Cina menjadi 104%.
“Situasi ini telah meningkat secara berbahaya… Sebagai salah satu anggota yang terkena dampak, Cina menyatakan keprihatinan besar dan menentang tegas langkah yang sembrono ini,” kata perwakilan Cina untuk WTO dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.
Beijing menuduh AS telah melanggar aturan WTO dan mengatakan bahwa hal itu merusak sistem perdagangan multilateral. Cina telah meminta WTO untuk mempelajari dampak tarif terhadap perdagangan global dan melaporkan temuannya kepada negara anggota.
“Tarif resiprokal bukanlah, dan tidak akan pernah menjadi obat untuk ketidakseimbangan perdagangan. Justru, mereka akan jadi bumerang, merugikan AS sendiri,” isi peringatan Beijing.
Beberapa negara turut angkat bicara dalam pertemuan WTO, yang juga berargumen bahwa tarif tersebut melanggar aturan perdagangan internasional.
Baca artikel selengkapnya: IHSG Dibuka Melesat ke Zona Hijau Usai Trump Tunda Tarif Impor 32%
Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris
Penulis adaptasi: Muhammad Hanafi
Pemeriksa: Prihardani Purba
(ita/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina Jakarta Wijayanto Samirin berpendapat, penghapusan kuota impor beberapa komoditas seperti yang diinginkan Presiden RI Prabowo Subianto bertujuan mengakhiri kelangkaan barang di pasar.
“Presiden ingin mengakhiri dominasi sistem kuota yang seringkali menyebabkan kelangkaan barang sehingga menyebabkan harga tinggi di dalam negeri dan seringkali menjadi ajang kongkalingkong,” kata Wijayanto saat dihubungi Tribunnews, Kamis (10/4/2025).
Menurut Wijayanto, pembukaan keran impor ini dilakukan Presiden Prabowo bukan diperuntukkan semua komoditas. Melainkan, komoditas-komoditas yang tidak bisa dihasilkan dalam negeri misalnya gandum dan jagung.
Meski begitu, Wijayanto meyakini bahwa pemerintah akan menutup keran impor bagi komoditas yang diproduksi dalam negeri.
“Kompetisi ini diharapkan membuat konsumen di dalam negeri akan mendapatkan harga terbaik,” jelas dia.
“Untuk produk-produk yang kita bisa memproduksi di dalam negeri, saya yakin Pemerintah tidak akan membuka keran impor, kalaupun dibuka akan sangat terbatas dengan tetap mempertimbangkan produsen dalam negeri,” imbuhnya menegaskan.
Pada forum Sarasehan Ekonomi bertajuk “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan” yang diselenggarakan di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4) kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada jajaran para menteri untuk membuka kuota impor kepada pelaku usaha.
“Saya minta Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan tidak usah ada kuota-kuota. Siapa mau impor daging, silahkan boleh impor.”
“Mau impor apa silahkan buka saja. Terakhir kita (konsumen) juga pandai kok. Bikin kuota-kuota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk yang hanya boleh impor, enak saja,” tutur Prabowo.
Presiden juga meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk menghilangkan batasan menyoal kuota impor.
Terutama, pertimbangan kuota impor untuk produk-produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Meski begitu, orang nomor satu di Indonesia tersebut tetap memberikan syarat bagi para calon pengusaha yang akan impor barang ke Tanah Air tanpa kuota.
“Siapa yang mampu dan siapa yang mau impor silakan. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh. Itu salah satu upaya kita untuk merampingkan dan memudahkan iklim usaha,” ungkapnya.
Di sisi lain, melalui kebijakan ini Prabowo juga ingin menjaga kemudahan iklim investasi di dalam negeri dan mempermudah akses pengusaha.
“Bikin supaya pengusaha merasa dimudahkan. Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan, dia boleh cari untung tidak masalah, tetapi kita juga meminta para pengusaha bayar pajak yang benar.”
“Jangan pelihara dua atau tiga buku,” kata Prabowo.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia meminta dukungan Pemerintah Prancis dalam percepatan penyelesaian perundingan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/I-EU CEPA).
Permintaan itu dilayangkan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso ketika menerima kedatangan Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri dan Warga Prancis di Luar Negeri, Laurent Saint-Martin, di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
“Indonesia berharap Prancis dapat memberikan dukungannya dalam mendorong penyelesaian Perundingan Indonesia-EU CEPA,” kata Budi dikutip dari siaran pers pada Kamis (10/4/2025).
Saat ini, proses perundingan telah sampai pada tahap Ketua Perunding dan masing-masing kelompok kerja mengintensifkan pertemuan untuk menyelesaikan isu-isu runding yang tersisa.
“Kami berharap Indonesia dan Uni Eropa dapat mencapai solusi yang seimbang dan realistis atas isu-isu tersebut,” ujar Budi.
Ia menilai solusi atas isu-isu yang tersisa harus mencakup kesepakatan konkret terhadap langkah-langkah Uni Eropa yang berpotensi menjadi hambatan bagi ekspor Indonesia.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga berharap Uni Eropa dapat membuka akses pasar bagi produk-produk utama Indonesia.
Produk-produk utama Indonesia itu seperti minyak sawit, alas kaki, tekstil, dan produk perikanan.
Dalam pertemuan ini, Budi juga menyampaikan, Indonesia menghargai Uni Eropa yang menunda implementasi Implementasi Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR).
Indonesia tetap meminta Uni Eropa untuk mempertimbangkan kembali setiap regulasi yang memberatkan perdagangan secara tidak perlu.
Selain itu, mempertimbangkan regulasi yang bersifat diskriminatif, serta tidak sejalan dengan aturan dan prinsip-prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
“Oleh karena itu, kedua pihak perlu bekerja sama lebih erat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, secara segera, demi menjaga kesejahteraan ekonomi kita,” ucap Budi.
“Jalur terbaik untuk mencapai hal tersebut adalah melalui penyelesaian Perundingan CEPA,” katanya.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5183347/original/000216700_1744180353-20250409-Mendag_RI-AFP_3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Mendag Minta Uni Eropa Buka Akses Pasar Sawit dan Tekstil RI – Page 3")
Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan Budi Santoso (Mendag Busan) bertemu dengan Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri dan Warga Perancis di Luar Negeri, Laurent Saint-Martin hari ini, untuk mengangkat upaya percepatan penyelesaian perundingan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA).
Mendag Busan mengharapkan dukungan Perancis dalam mendorong terselesaikannya perundingan IEU CEPA tersebut.
“Saat ini, ketua perunding dan masing-masing kelompok kerja sedang mengintensifkan pertemuan untuk menyelesaikan isu-isu runding yang tersisa. Kami juga berharap, Indonesia dan Uni Eropa dapat mencapai solusi yang seimbang dan realistis atas isu-isu tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (10/4/2025).
Lebih lanjut, Mendag juga berharap Uni Eropa membuka akses pasar bagi produk-produk utama Indonesia. “Indonesia juga mengharapkan akses pasar bagi produk-produk utama Indonesia seperti minyak sawit, alas kaki, tekstil, dan produk perikanan,” sebutnya.
Menurut dia, solusi atas isu-isu yang tersisa juga harus mencakup kesepakatan konkret terhadap langkah-langkah Uni Eropa yang berpotensi menjadi hambatan bagi ekspor Indonesia.
Pertemuan turut membahas isu-isu lainnya terkait upaya peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi di sektor-sektor strategis, seperti energi, transportasi, agroindustri, dan pertambangan.
Indonesia dan Perancis sepakat untuk memfasilitasi bisnis kedua negara melalui proyek-proyek kerja sama yang dapat menciptakan peluang usaha baru. Hargai Penundaan Implementasi Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR)
Dalam pertemuan ini, Mendag menyampaikan, Indonesia menghargai Uni Eropa yang menunda implementasi EUDR. Indonesia tetap meminta Uni Eropa untuk mempertimbangkan kembali setiap regulasi yang memberatkan perdagangan secara tidak perlu, bersifat diskriminatif, serta tidak sejalan dengan aturan dan prinsip-prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
“Oleh karena itu, kedua pihak perlu bekerja sama lebih erat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, secara segera, demi menjaga kesejahteraan ekonomi kita. Jalur terbaik untuk mencapai hal tersebut adalah melalui penyelesaian perundingan CEPA,” tuturnya.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2288445/original/030995400_1532331567-Harga-Telur-Ayam3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Terungkap Jawaban ‘Telur atau Ayam Dulu?’, Simak Faktanya! – Page 3")
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan bahwa harga pangan di pasar tradisional terkendali menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025. Saat ini kondisi pasokan sejumlah pangan stabil sehingga tidak mendongkrak harga.
Hal itu disampaikan Budi Santoso usai meninjau Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Selasa (18 /3/2025).
Sejumlah harga-harga pangan yang terkendali ini mencakup daging ayam, daging sapi, hingga telur ayam dan minyak goreng.
“Harga daging ayam tadi Rp 35.000, dari acuannya Rp 40.000, jadi harganya normal ya di bawah harga acuan.Kemudian daging sapi juga di bawah harga acuan Rp 140.000, tadi harganya Rp 135.000,” ungkap Budi kepada media di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Sementara itu, terjadi sedikit kenaikan pada harga beras medium.
“Tadi ada kenaikan sedikit, tetapi kan ada SPHB. SPHB kan ini untuk intervensi pasar yang harganya standar Rp 12.500 per kilo ya, jadi bisa kita atasi untuk harganya,” Budi merinci.
Sementara itu, harga telur ayam juga stabil di kisaran Rp 27.000 per kilo, dari harga acuan Rp 30.000. Adapun harga MinyaKita yang sesuai dengan HET sebesar Rp 15.700.
“Jadi harga terkendali, pasokan stabil. Kita jaga terus sampai lebaran ini. Tidak perlu khawatir ya Pemerintah akan selalu menjaga stabilisasi harga,” imbuhnya.
Beijing –
Tarif mencekik yang diberlakukan Amerika Serikat ke China, yakni 34% ditambah tarif sebelumnya, membuat China tak tinggal diam. Salah satunya, mereka kian membatasi ekspor mineral tanah jarang ke Negeri Paman Sam.
Beijing mengekang ekspor mineral tambang, magnet permanen dan produk jadi lain. Sumber industri mengatakan langkah Beijing jadi perhatian beberapa produsen kedirgantaraan AS karena mereka bergantung pada sumber daya dari China untuk digunakan dalam industri avionik.
Tindakan balasan China dilakukan hanya dua minggu setelah Trump mengumumkan Boeing mendapat kontrak mengembangkan jet tempur F-47 yang dirancang menggantikan F-22 Raptor dan jadi tulang punggung armada Angkatan Udara AS generasi berikutnya.
China memproduksi sekitar 90% tanah jarang dunia, sekelompok 17 elemen yang digunakan industri pertahanan, kendaraan listrik, energi, dan elektronik. Sebagai pemasok utama tanah jarang AS, langkah China menunjukkan dominasinya atas penambangan dan pemrosesan mineral penting.
China mengumumkan pembatasan ekspor pada mineral tambang dan magnet permanen serta produk jadi lainnya yang akan sulit digantikan. Menurut Congressional Research Service yang dikutip detikINET dari Newsweek, sekitar 5% penggunaan tanah jarang AS digunakan untuk aplikasi pertahanan.
Jet tempur siluman F-35 buatan Lockheed Martin misalnya, menggunakan 920 pon tanah jarang per pesawat dalam sistem peperangan elektroniknya, radar penarget, dan motor listrik yang menggerakkan kemudi pesawat.
Kementerian Perdagangan China mengatakan tujuh kategori tanah jarang sedang dan berat, termasuk samarium, gadolinium, terbium, disprosium, lutetium, skandium, dan barang-barang terkait yttrium akan dibatasi. Media pemerintah, Global Times, juga mengumumkan kontrol ekspor pada barang yang terkait dengan tungsten, telurium, bismut, molibdenum, dan indium.
Yttrium sangat penting untuk pelapis mesin jet suhu tinggi, sistem radar frekuensi tinggi, dan laser presisi. Dipakai pula di lapisan penghalang termal pada bilah turbin untuk mencegah mesin pesawat tidak meleleh di tengah penerbangan
Pesawat siluman seperti F-47 bergantung pada elemen tanah jarang seperti neodymium, praseodymium, dysprosium, dan terbium untuk magnet dan sistem radar kinerja tinggi. Juga dibutuhkan logam seperti titanium, tungsten, dan niobium untuk kekuatan struktural, ketahanan panas, dan fitur siluman.
(fyk/afr)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota impor, utamanya terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak adalah angin segar bagi perbaikan tata kelola impor.
“Momentum ini juga bisa menjadi reformasi menyeluruh atas kebijakan perdagangan internasional Indonesia,” kata Said saat dikonfirmasi pada Rabu (9/4/2025).
Said menekankan pentingnya pendekatan makroekonomi dalam merancang kebijakan impor agar neraca perdagangan tetap dalam kondisi surplus dan cadangan devisa negara tetap terjaga.
“Kebijakan tarif yang dilakukan oleh Presiden Trump saat ini salah satu tujuannya adalah menjaga agar neraca perdagangan mereka tidak defisit kian mendalam,” ujarnya.
Selain itu, dia menyatakan bahwa impor seharusnya bersifat sementara, hanya ketika kebutuhan dalam negeri belum bisa dipenuhi.
Dalam jangka panjang, Indonesia harus bisa memproduksi sendiri kebutuhan tersebut, terutama di sektor strategis seperti pangan dan energi.
Said juga menegaskan, kebijakan impor harus sejalan dengan penguatan industri nasional. Salah satunya adalah meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
“Kita harus belajar dari tergerusnya produk tekstil nasional karena banjirnya produk impor tidak terulang, apalagi terjadi di sektor sektor lainnya,” ucapnya.
Tak hanya itu, Said menekankan pentingnya diversifikasi sumber impor. Ketergantungan pada satu atau dua negara dapat membahayakan stabilitas pasokan.
Oleh karena itu, kata dia, perluasan negara mitra menjadi langkah strategis untuk menjamin keamanan rantai pasok.
Ketua DPP PDIP ini juga mendorong deregulasi kebijakan impor, khususnya untuk pangan dan energi.
Hal ini, menurut Said, diharapkan bisa mempermudah akses masyarakat terhadap komoditas penting tersebut, sekaligus menekan harga agar lebih terjangkau dan tidak membebani fiskal negara.
Lebih lanjut, Said menambahkan bahwa Indonesia telah meratifikasi perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan sedikitnya 18 negara dalam berbagai skema, baik bilateral, regional, maupun multilateral.
“Skema FTA ini harus mampu meningkatkan Revealed Comparative Advantage (RCA) barang-barang Indonesia. Dengan demikian, manfaat kita meratifikasi FTA memberi manfaat scale up perekonomian nasional,” ucapnya.
Diketahui, permintaan penghapusan kuota impor disampaikan Prabowo dalam forum Sarasehan Ekonomi bertajuk “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan” di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Prabowo meminta kepada jajaran para menteri untuk membuka kuota impor kepada pelaku usaha.
“Saya minta Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan tidak usah ada kuota-kuota. Siapa mau impor daging, silahkan boleh impor. Mau impor apa silahkan buka saja. Terakhir kita (konsumen) juga pandai kok. Bikin kuota-kuota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk yang hanya boleh impor, enak saja,” kata Prabowo.
SARASEHAN EKONOMI – Presiden Prabowo Subianto menggelar Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Sarasehan Ekonomi menjadi upaya memperkuat kondisi ekonomi Indonesia di tengah perang tarif perdagangan. (Tangkapan Layar Youtube)
Selain itu, Prabowo juga meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk menghilangkan batasan menyoal kuota impor.
Terlebih, mengenai pertimbangan kuota impor untuk produk-produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Meski begitu, Prabowo tetap memberikan syarat bagi para calon pengusaha yang akan impor barang ke Tanah Air tanpa kuota.
“Siapa yang mampu dan siapa yang mau impor silakan. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh. Itu salah satu upaya kita untuk merampingkan dan memudahkan iklim usaha,” ungkapnya.
Dengan langkah menghilangkan kuota impor, Prabowo ingin menjaga kemudahan iklim investasi di dalam negeri dan mempermudah akses pengusaha.
Sumber foto: https://surl.li/bleknt/elshinta.com.
Tensi pasar global meningkat, Ekonom: Indonesia punya penyangga kuat
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 09 April 2025 – 13:27 WIB
Elshinta.com – Di tengah tensi global meningkat, pasar domestik Indonesia diyakini memiliki penyangga atau buffer yang kuat. Hal ini diungkapkan oleh Andry Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri dalam laporannya pagi ini, Selasa (8/4).
Andry mengatakan penyangga yang kuat dimiliki Indonesia adalah permintaan di dalam negeri yang stabil selama Ramadan dan kesiapan BI untuk intervensi nilai tukar rupiah dengan cadangan devisa yang berada di level baik.
“Meskipun tensi global meningkat, pasar domestik punya buffer kuat lewat intervensi Bank Indonesia (BI) dan kestabilan permintaan domestik selama Ramadan,” kata Andry.
Bank Indonesia diperkirakan akan tetap hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang diproyeksi bergerak di kisaran Rp16.610 hingga Rp16.840 per dolar AS hari ini.
Nilai tukar rupiah pada penutupan 26 Maret lalu menguat tipis sebesar 0,12% ke level Rp16.560 per dolar AS. Sejauh tahun berjalan, rupiah tercatat melemah sebesar 2,84%. Namun penguatan menjelang libur menunjukkan bahwa pelaku pasar masih melihat fundamental domestik secara positif.
Sebelum libur panjang, IHSG ditutup menguat 0,59% ke level 6.510,62 dengan aliran dana asing mencatat net inflow sebesar Rp623,6 miliar. Meskipun IHSG masih terkoreksi 8,04% secara year-to-date, penguatan jelang libur menjadi sinyal positif bahwa pelaku pasar masih menaruh kepercayaan terhadap prospek jangka menengah.
Di pasar obligasi, imbal hasil (yield) surat utang pemerintah tenor 10 tahun dalam rupiah turun signifikan sebesar 12,2 bps menjadi 7,00%. Di saat yang sama, yield obligasi pemerintah dalam dolar AS naik tipis menjadi 5,32%.
Meskipun pasar global sedang bergejolak, pembukaan kembali pasar Indonesia hari ini membawa angin segar dan peluang baru. Dengan kebijakan moneter yang responsif dan fundamental ekonomi yang tetap solid, Indonesia berpeluang menjaga stabilitas dan bahkan menarik keuntungan dari perubahan peta perdagangan global.
“Saat dunia dihantui ketidakpastian, fleksibilitas dan ketahanan domestik justru menjadi nilai jual utama pasar Indonesia,” ujar Andry.
Setelah libur panjang, pasar keuangan Indonesia kembali dibuka hari ini, Selasa dengan ekspektasi positif meskipun dihadapkan pada tantangan eksternal berupa memanasnya tensi perdagangan global. Investor domestik bersiap mencermati arah pasar setelah dinamika global yang sempat mengguncang pasar saham dunia.
Salah satu pemicu utama gejolak global adalah pengumuman Presiden AS Donald Trump terkait kebijakan tarif impor baru. Trump menetapkan tarif dasar sebesar 10% untuk semua impor dan tarif lebih tinggi untuk negara-negara tertentu, seperti Tiongkok (34%), Vietnam (46%), dan Uni Eropa (20%). Langkah ini memicu kekhawatiran akan pecahnya perang dagang baru yang berdampak pada inflasi global dan mendorong naiknya imbal hasil obligasi.
Dalam pernyataannya, Trump menegaskan:
“We can no longer allow unfair trade practices to hurt American workers. A base tariff of 10% is only the beginning.”
(Kami tidak bisa lagi membiarkan praktik dagang yang tidak adil merugikan pekerja Amerika. Tarif dasar 10% hanyalah awal.)
Namun, respons negara-negara terdampak menunjukkan dinamika menarik. Tiongkok merespons dengan memberlakukan tarif 34% untuk semua impor asal AS mulai 10 April. Di sisi lain, Vietnam mengambil pendekatan berbeda.
“We are ready to remove all tariffs on U.S. imports to ensure stability and cooperation.”
(Kami siap menghapus semua tarif atas impor dari AS untuk memastikan stabilitas dan kerja sama.)
Demikian diungkapkan perwakilan Kementerian Perdagangan Vietnam.
Situasi semakin memanas setelah Trump mengancam akan menaikkan tarif menjadi 50% terhadap impor dari Tiongkok jika Negeri Tirai Bambu tidak mencabut tarif balasan mereka sebelum 8 April. Kondisi ini mendorong volatilitas pasar global, namun di sisi lain juga membuka peluang reposisi strategi perdagangan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia
Pasar saham AS sendiri ditutup melemah pada Jumat (7/4), dengan indeks Dow Jones turun 0,91% dan S&P 500 terkoreksi 0,23%, menyusul kekhawatiran atas eskalasi perang dagang. Investor global kini menantikan sejumlah rilis data penting pekan ini, termasuk data inflasi AS (CPI Maret) yang diperkirakan berada di level 2,6% secara tahunan dan inflasi inti 3,0%
Sumber : Elshinta.Com
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Korea Selatan resmi meluncurkan paket pendanaan darurat senilai 3 triliun won atau sekitar US$2 miliar untuk menopang industri otomotif yang terdampak kebijakan tarif impor terbaru dari Amerika Serikat (AS).
Jika dikonversi ke rupiah, maka nilai insentif tersebut sekitar Rp33,6 triliun (asumsi kurs Rp16.800 per dolar AS). Langkah ini diambil sebagai bentuk respons terhadap kebijakan Presiden AS Donald Trump berupa tarif baru sebesar 25% atas seluruh impor kendaraan ke AS.
Pasalnya, kebijakan Trump tersebut dinilai memberikan tekanan berat pada para produsen otomotif Negeri Ginseng, mengingat Amerika Serikat merupakan pasar ekspor utama bagi sektor tersebut.
“Pemerintah Korea Selatan menyebut paket stimulus ini akan meningkatkan total pembiayaan berbiaya rendah yang tersedia bagi industri otomotif melalui lembaga-lembaga keuangan milik negara, naik 15% menjadi 15 triliun won,” tulis laporan Bloomberg, dikutip Rabu (9/4/2025).
Alhasil, peningkatan bantuan ini diharapkan dapat menjaga likuiditas para pelaku industri, khususnya produsen komponen otomotif skala kecil dan menengah.
Sebagai bagian dari rencana pemulihan ini, Hyundai Motor Co. dan Kia Corp juga akan membentuk program pembiayaan senilai 1 triliun won. Skema tersebut akan melibatkan kolaborasi dengan lembaga keuangan dan dana jaminan kredit, yang ditujukan untuk mempermudah akses terhadap obligasi dan pinjaman bagi para pemasok komponen.
Selain itu, pemerintah juga memperpanjang masa berlaku subsidi pembelian kendaraan listrik hingga akhir tahun ini, guna mendorong permintaan domestik di tengah menurunnya ekspor. Di sisi lain, teknologi kendaraan otonom kini resmi ditetapkan sebagai teknologi strategis nasional dan akan mendapatkan insentif pajak tambahan.
“Tarif impor baru ini diperkirakan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap industri otomotif kami,” ungkap pemerintah Korea Selatan dalam pernyataan resminya.
Diketahui, pada 2024, sektor otomotif menyumbang hampir separuh dari nilai ekspor Korea Selatan ke AS yang mencapai US$70,8 miliar.
Bloomberg Economics mencatat bahwa Korea Selatan saat ini menghadapi kombinasi beban tarif ganda, yakni tarif timbal balik sebesar 25% dan tarif global 25% lainnya yang telah diterapkan untuk produk otomotif, baja dan aluminium.
“Ini merupakan pukulan berat bagi ekonomi yang sangat mengandalkan ekspor,” ujar Analis Bloomberg Economics, Adam Farrar.
Lebih lanjut, Farrar juga memperkirakan bahwa kebijakan tarif ini dapat memangkas ekspor Korea Selatan ke AS hingga 50% dan mengancam sekitar 2,5% dari produk domestik bruto (PDB) nasional.
Sementara itu, Bloomberg Intelligence memproyeksikan dampak langsung terhadap pertumbuhan PDB sebesar 0,1 poin persentase.
Perlu diketahui, Korea Selatan menempati peringkat ketiga sebagai eksportir kendaraan terbesar ke AS, setelah Meksiko dan Jepang, berdasarkan data dari Administrasi Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan AS. Ketergantungan terhadap pasar Amerika menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha dan regulator di Seoul.
Meskipun Presiden Trump telah memuji komitmen Hyundai untuk menginvestasikan hingga US$21 miliar di AS dalam empat tahun ke depan, apresiasi tersebut tampaknya belum cukup untuk menghindarkan Korea Selatan dari kebijakan tarif yang agresif.
Untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut, pemerintah Korea Selatan telah mengutus Menteri Perdagangan Cheong Inkyo ke Washington guna melakukan perundingan bilateral. Tujuannya adalah menegosiasikan kemungkinan keringanan tarif terhadap ekspor otomotif Korea Selatan.
Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah lobi diplomatik tersebut akan membuahkan hasil. Kendati demikian, Trump menyatakan bahwa peluang kesepakatan dagang dengan Korea Selatan tampak menjanjikan usai melakukan pembicaraan via telepon dengan penjabat Presiden Korea Selatan, Han Duck-soo.