Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Mendag: Indonesia berkomitmen tempuh jalur diplomasi hadapi tarif AS

    Mendag: Indonesia berkomitmen tempuh jalur diplomasi hadapi tarif AS

    Indonesia tetap berkomitmen penuh untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi demi mencari solusi saling menguntungkan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, Indonesia berkomitmen untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi, merespons penerapan tarif unilateral Amerika Serikat (AS).

    Pernyataan tersebut disampaikan Budi dalam Pertemuan Khusus Para Menteri Ekonomi ASEAN (Special ASEAN Economic Minister Meeting) secara daring pada Kamis (10/4).

    Ia menyebut, Pemerintah Indonesia memilih pendekatan ini untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Menurutnya, pemberian tarif balasan akan mengeskalasi situasi dan hanya akan merugikan masyarakat serta negara-negara yang terlibat.

    “Indonesia tetap berkomitmen penuh untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi demi mencari solusi saling menguntungkan,” kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Budi mengatakan, Indonesia juga berkomitmen untuk berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan terkait, termasuk industri dalam negeri, asosiasi perdagangan, pakar ekonomi, dan organisasi perdagangan internasional untuk membangun posisi negosiasi yang komprehensif dan terpadu.

    Budi turut memberikan masukan terkait sikap yang dapat diambil ASEAN sebagai satu kawasan yang solid. Menurutnya, ASEAN harus merespons ancaman dari berbagai hambatan perdagangan dengan tepat.

    Untuk itu, ia menyarankan agar respons ASEAN berfokus pada upaya membangun kepercayaan diri tiap negara anggota, baik dari sudut pandang domestik maupun sebagai kawasan.

    Beberapa upaya yang disampaikan Budi terkait tarif unilateral AS adalah pertama, menghindari tindakan retaliasi atau proteksionis.

    Selanjutnya, memperkuat komitmen ASEAN terhadap keterbukaan melalui reformasi nasional dan koordinasi regional. Upaya ketiga, memastikan ASEAN menolak kesepakatan bilateral yang berpotensi mengikis persatuan antarnegara anggota.

    Berikutnya, terus mengupayakan kerja sama dengan semua mitra dagang ASEAN, termasuk memaksimalkan implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

    “Indonesia mendukung hubungan ekonomi ASEAN-AS yang lebih kuat. Hal ini harus dapat kita lakukan dari posisi yang koheren secara regional dan secara strategis otonom,” ucapnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Intervensi BI bikin kurs rupiah kembali stabil

    Intervensi BI bikin kurs rupiah kembali stabil

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Analis: Intervensi BI bikin kurs rupiah kembali stabil
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 17:46 WIB

    Elshinta.com – Pengamat mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap, intervensi Bank Indonesia (BI) terhadap nilai tukar (kurs) rupiah di pasar domestik membuat mata uang Indonesia stabil kembali.

    “Guna menenangkan pasar Bank Indonesia terus melakukan triple intervensi di perdagangan DNDF (Domestic Non Deliverable Forward) yaitu pasar valas, obligasi, dan repo, sehingga pelemahan rupiah bisa diantisipasi secara kontinyu (dan) rupiah kembali stabil, walaupun pasar global sedang tidak baik-baik saja,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Triple intervention atau tiga intervensi tersebut antara lain intervensi di pasar valuta asing (valas) pada transaksi spot dan DNDF, serta Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

    Optimalisasi instrumen triple intervention dalam rangka memastikan kecukupan likuiditas valas untuk kebutuhan perbankan dan dunia usaha serta menjaga keyakinan pelaku pasar.

    Selain itu, sentimen lain terhadap kurs rupiah berasal dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatatkan perekonomian Indonesia mengalami inflasi 1,03 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada Maret 2025.

    Secara year-on-year (yoy), pada Maret 2025 terjadi inflasi sebesar 1,03 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,13 pada Maret 2024 menjadi 107,22 pada Maret 2025.

    Di sisi lain, kurs rupiah dipengaruhi pula sentimen dari pemberlakuan tarif impor tambahan sebesar 50 persen dari Amerika Serikat (AS) terhadap barang-barang dari China.

    Secara total, tarif pemerintah Amerika terhadap barang impor dari China mencapai 104 persen yang terdiri dari bea tambahan impor sebesar 20 persen, tarif resiprokal 34 persen, dan tarif tambahan pada hari ini sebesar 50 persen.

    “Tiongkok sejauh ini tidak menunjukkan niat untuk mundur, dengan Kementerian Perdagangan berjanji untuk berjuang sampai akhir dengan AS atas peningkatan tarifnya. Pasar juga berspekulasi bahwa Tiongkok membuang kepemilikan yang besar atas obligasi pemerintah AS, yang menyebabkan lonjakan besar dalam imbal hasil,” ungkap Ibrahim.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta menguat sebesar 18 poin atau 0,11 persen menjadi Rp16.873 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.891 per dolar AS.

    Adapun Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini justru melemah ke level Rp16.943 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.849 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Penghapusan Kuota Impor Berpotensi Picu PHK Massal

    Penghapusan Kuota Impor Berpotensi Picu PHK Massal

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewanti-wanti potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal jikaiPresiden Prabowo Subianto merealisasikan penghapusan kuota impor komoditas, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengkhawatirkan penghapusan kuota impor yang diperintahkan Presiden Prabowo justru akan menghancurkan industri dalam negeri.

    “Kalau kemudian malah dikurangi kontrol impornya dengan menghapus kuota impor, bisa jadi semakin besar permasalahan yang dihadapi oleh industri-industri, terutama yang rentan yang selama ini sudah banyak PHK,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

    Jika menengok Satu Data Ketenagakerjaan, dikutip pada Rabu (9/4/2025), terdapat 18.610 orang tenaga kerja ter-PHK sepanjang Januari—Februari 2025. Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sekitar 57,37% dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan.

    Faisal menyebut salah satu badai PHK yang melanda industri disebabkan karena tidak adanya sinkronisasi kebijakan perdagangan yang menyelamatkan market share dalam negeri.

    Dia mengatakan, alternatif menekan defisit neraca perdagangan Amerika Serikat (AS) ke Indonesia dengan menghapus kuota impor justru lebih berpotensi mengancam domestik.

    “Karena kalau kita melihat justru kita selama ini banyak masalahnya justru adalah di bagaimana mengatur pasar domestik dan persaingan dengan produk impor,” ujarnya.

    Menurutnya, alangkah lebih bijak jika pemerintah mengganti alternatif lain alih-alih menghapus kuota impor seperti yang diperintahkan Kepala Negara RI.

    “Semestinya bukan sekadar semata-mata menghapus kuota impor, tetapi memilih alternatif impor kontrol yang lebih efektif dan yang lebih sedikit dampak buruknya atau efek samping,” ungkapnya.

    Untuk itu, Faisal menyarankan agar pemerintah mengganti dengan alternatif kuota yang lebih baik, yakni dengan instrumen non tarif lainnya yang lebih efektif dan lebih sedikit efek sampingnya.

    Misalnya saja, sambung dia, dengan mengambil tindakan safeguard (pengamanan perdagangan) hingga pengenaan standar halal maupun keamanan. Dia menyebut penetapan standar ini umumnya dilakukan negara maju untuk menjaga keamanan konsumen atau dampak terhadap lingkungan.

    “Karena kuota impor itu memang rawan terhadap penyalahgunaan atau preferensi pemberian kuota pada kelompok-kelompok importir tertentu, misalkan yang punya lobi kuat, kedekatan lebih erat dengan pengambil keputusan atau kebijakan,” pungkasnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Perintah Kepala negara itu disampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B. Pandjaitan.

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Selain itu, Prabowo juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor.

    “Siapa mau impor daging, silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” tandasnya.

  • China Melunak, Buka Pintu Negosiasi Akhiri Perang Dagang dengan Trump – Halaman all

    China Melunak, Buka Pintu Negosiasi Akhiri Perang Dagang dengan Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah China dilaporkan sepakat untuk melakukan negosiasi dengan Presiden AS Donald Trump mengenai penerapan tarif impor.

    Hal tersebut diungkap Presiden China Xi Jinping melalui Juru bicara Kementerian Perdagangan China, He Yongqian, Kamis (10/4/2025).

    Dalam keterangan resminya, He mengatakan bahwa Beijing bersedia bicara dengan AS.

    Namun dengan syarat Washington harus menghormati posisi China, setelah dua negara itu saling balas menaikkan tarif impor.

    “China bersedia berbicara dengan pemerintahan Trump hanya jika dialog dilakukan dengan kesamaan pemahaman dan atas dasar saling menghormati,” ucap He, dikutip dari The New York Times.

    Lebih lanjut He mengatakan China tidak akan menanggapi “tekanan, ancaman, dan pemerasan”.

    Meski China telah menunjukkan itikad baik untuk menggelar pembicaraan dengan AS, akan tetapi He menegaskan bahwa negaranya akan tetap berjuang sampai akhir dalam menghadapi Washington.

    Pernyataan tersebut diungkap karena China menilai kebijakan tarif yang diberlakukan AS terus-menerus mengancam China.

    Oleh sebab itu, China mendesak AS untuk memperbaiki sikapnya dan membatalkan semua tarif unilateral serta menghentikan pemaksaan ekonomi.

    Trump Pukul China Pakai Tarif 125 Persen

    Sebagai informasi, sebelumnya Trump sempat menaikkan tarif impor terhadap produk-produk asal China menjadi 125 persen.

    Tak sampai di situ, Trump juga menegaskan bahwa negaranya tak akan memberi penundaan tarif selama 90 hari untuk China,

    Langkah ini dilakukan menyusul tindakan balasan dari Beijing yang mengenakan tarif 84 persen terhadap produk AS.

    Di mana China berulang kali bersumpah akan “bertarung sampai akhir” dalam perang dagang yang kian memanas antara dua ekonomi terbesar dunia ini.

    Alasan itu yang membuat Trump murka hingga kembali mengerek tarif impor kepada barang-barang asal China.

    “Berdasarkan kurangnya rasa hormat yang ditunjukkan Tiongkok kepada pasar dunia, dengan ini saya menaikkan tarif yang dibebankan kepada Tiongkok oleh AS menjadi 125 persen, berlaku segera,” kata Trump, dikutip dari CNN International.

    Di tengah memanasnya perang dagang antara AS dan China, Trump dengan lantang memuji Presiden China Xi Jinping sebagai sosok yang cerdas.

    “Xi adalah orang yang cerdas dan kita akan mencapai kesepakatan yang sangat bagus,” kata Trump saat diwawancarai wartawan di Ruang Oval, dilansir BBC International.

    Ia mengatakan, Xi adalah orang yang tahu persis apa yang harus dilakukan dan mencintai negaranya.

    Meski saat ini AS dan China tengah terlibat perang dagang, namun Trump yakin Presiden Xi bersedia membuat kesepakatan dengan AS.

    “Dan pada akhirnya akan ada titik temu, saya pikir dia akan ingin membuat kesepakatan. Saya pikir itu akan terjadi. Kita akan mendapat panggilan telepon di beberapa titik, dan semuanya akan siap,” ujar Trump

    “Ini akan menjadi hal yang hebat bagi kita, dunia, dan bagi kemanusiaan,” imbuhnya

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Penghapusan Kuota Impor, Pemerintah Masih Kaji Antarkementerian

    Penghapusan Kuota Impor, Pemerintah Masih Kaji Antarkementerian

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah masih akan melakukan pengkajian yang lebih mendalam terkait arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta menghapus kuota impor. Pembahasan antarkementerian ini perlu dilakukan agar dapat mengetahui teknis implementasinya. 

    Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengungkapkan, kuota impor khususnya komoditas-komoditas strategis saat ini telah diatur dalam neraca komoditas (NK). Jika aturan ini diubah, perlu ada keputusan di tingkat menteri koordinator (Menko). 

    Kebijakan penghapusan kuota impor perlu mempertimbangkan neraca komoditas. Lantaran aspek tersebut menjadi acuan pertimbangan konsumsi, produksi, dan industri nasional.  Kuota itu maksudnya juga ada Peraturan Presiden mengenai neraca komoditas. Perpres mengenai NK itu kan implikasi banyak,” sambungnya. 

    Dirinya melanjutkan, terdapat sejumlah komoditas strategis yang diatur dalam neraca komoditas Perpres Nomor 32 Tahun 2022, seperti beras, gula, daging, dan garam. Namun, untuk bahan baku penolong tidak diatur dalam neraca komoditas. 

    “Jadi ini kan perlu dibahas secara lebih luas lagi. Yang dimaksud kuota itu kan banyak,” papar Isy. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengarahkan agar kepala lmbaga dan menteri-menteri terkait untuk dapat segera membahas terkait menghilangkan kuota impor. “Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor, terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Presiden.

  • Apindo Bali Berharap Gubernur Bali Kaji Ulang  Pelarangan Produksi AMDK di Bawah 1 Liter – Halaman all

    Apindo Bali Berharap Gubernur Bali Kaji Ulang  Pelarangan Produksi AMDK di Bawah 1 Liter – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BALI  – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bali menyayangkan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali, I Wayan Koster yang melarang produksi air minum dalam kemasan (AMDK) di bawah satu liter. 

    Selain merugikan pengusahanya, pelarangan itu juga bisa berdampak kepada perekonomian masyarakat yang menjual produk-produk tersebut.

    “Kalau kita lihat tujuan dan maksudnya pelarangan itu memang baik, itu kan SE mengenai sampah. Tetapi, yang disayangkan kenapa harus melarang produksi air mineral yang di bawah satu liter. Ini kan sudah sangat mengintervensi atau sudah masuk ke ranah makanan dan minuman,” ujar Ketua Apindo Bali, I Nengah Nurlaba dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

    Menurutnya, SE Gubernur Koster itu akan mengganggu keberlangsungan usaha industri-industri AMDK yang ada di Bali, baik besar maupun industri kecil. 

    “Saya pun berharap dalam audiensi yang dilakukan Pemprov Bali dan pengusaha AMDK Bali pada 11 April nanti ada sebuah solusi yang baik. Bahkan saya berharap Pemprov Bali mau mengkaji ulang kebijakannya itu,” katanya.

    Dia juga berharap Gubernur Koster bisa lebih bijak lagi terkait Surat Edarannya itu. “Bijak lah untuk mempertimbangkan lagi kebijakannya supaya tidak ada pihak-pihak seperti pengusaha UMKM dan juga pedagang-pedagang masyarakat yang nantinya terimbas karena kebijakan tersebut,” tukasnya.

    Dikutip dari Tribun Bali, Wayan Koster,  menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.

    Poin utamanya adalah pembatasan pemakaian plastik sekali pakai, di antaranya dengan melarang peredaran air mineral kemasan plastik dibawah 1 liter dan penggunaan tas kresek di pasar tradisional.  

    SE ini pada Minggu 6 April 2025 kemarin. Salah satu poin SE tersebut, adalah Larangan dan Pengawasan pada setiap lembaga usaha dilarang memproduksi air minum kemasan plastik sekali pakai. 

    Pada SE tersebut, Gubernur Bali, Wayan Koster akui penanganan sampah di Provinsi Bali belum berjalan dengan optimal, yang berdampak negatif terhadap ekosistem alam, manusia, dan kebudayaan Bali sehingga sudah sangat mendesak diberlakukan, kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, yang dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Bali tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.

    Terlebih, Bali merupakan destinasi utama pariwisata dunia yang harus memberi kenyamanan bagi wisatawan guna mewujudkan pariwisata Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat.

    Aspadin Keberatan

    Sebelumnya, Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut. 

    Ketua Umum DPP Aspadin, Rachmat Hidayat mengatakan masih mempelajari isi SE Gubernur Koster. Namun, menurutnya, pelarangan produksi dan distribusi air kemasan plastik di bawah satu liter akan memberi dampak negatif bagi industri.

    “Membaca teks SE tersebut ada kata pelarangan produksi dan distribusi. Hal ini tentu saja akan berdampak negatif bagi industri dan perdagangan,” ucapnya.

    Meski demikian, Aspadin menyatakan tetap peduli terhadap isu lingkungan. Rachmat menyebut kemasan AMDK saat ini memiliki tingkat daur ulang paling tinggi di Indonesia, dan produsen terus berinovasi agar lebih ramah lingkungan.

    “Contohnya bobot plastik yang digunakan pada AMDK saat ini sudah jauh lebih kecil dibandingkan beberapa tahun yang lalu,” ujarnya.

    Dia mengatakan Aspadin berencana berdiskusi dengan Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Provinsi Bali untuk mencari solusi terbaik atas kebijakan tersebut.

    “Persoalan di daur ulang ini kami akan mengurangi dulu pelan-pelan dari semua lini. Ke depan bisa dijadikan tradisi di Bali menggunakan tumbler,” pungkasnya. (Eko Sutriyanto) 
     
     
     

  • Jelang Kunjungan Macron, Menkomdigi Terima Mendag Prancis

    Jelang Kunjungan Macron, Menkomdigi Terima Mendag Prancis

    Jakarta –

    Tahun 2025 menandai momen bersejarah Indonesia dan Prancis yang menandakan 75 tahun hubungan diplomasi bilateral di antara keduanya. Sejarah panjang itu ditandai berbagai inisiatif kerja sama yang terjalin bertahun-tahun. Salah satu tonggak capaian menonjol dalam hubungan ini adalah penyelesaian proyek strategis Pusat Data Nasional 1 (PDN-1).

    Setelah dilakukan peletakan batu pertama Oktober 2022, pembangunan PDN-1 rampung dan dilaksanakan Provisional Hand Over (PHO). Guna menjaga keamanan dan keandalan PDN-1, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), dan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai upaya memastikan pelindungan dan integritas data.

    Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri dan Warga Prancis di Luar Negeri, Rabu (9/4/2025), Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyampaikan apresiasi ke Menteri Saint-Martin atas kerja sama dengan Pemerintah Prancis dan perusahaan-perusahaan multinasional Prancis dalam penyelesaian pembangunan proyek ini.

    Tidak hanya mengapresiasi dukungan Pemerintah Prancis dalam proyek PDN-1 saja, Menteri Komdigi juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam bidang teknologi digital sebagai langkah maju dalam mempercepat transformasi digital di kedua negara.

    “Hubungan erat antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Prancis, terutama dalam bidang teknologi digital, menjadi bukti nyata komitmen kedua negara untuk saling mendukung dan mendorong inovasi, dengan kolaborasi yang solid,” ungkapnya dalam keterangan yang diterima detikINET.

    Dengan hubungan baik yang terjalin lama, kedua belah pihak berharap dapat menjajaki lebih banyak peluang kerja sama, memastikan bahwa manfaat dari teknologi dan inovasi dapat dirasakan oleh masyarakat di kedua negara.

    “Prancis dan Indonesia memiliki sejarah yang kuat dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan. Kami percaya bahwa kerja sama di bidang digital akan memperkuat pertukaran pengetahuan dan inovasi yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat kedua negara,” ujar Menteri Laurent Saint-Martin.

    Pertemuan bilateral ini dilakukan sebagai pertemuan pendahulu jelang kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron Mei nanti.

    (agt/fyk)

  • Kemendag melindungi industri padat karya di tengah gejolak tarif AS

    Kemendag melindungi industri padat karya di tengah gejolak tarif AS

    Kami pun meyakini bahwa dialog terbuka adalah jalan terbaik untuk menghindari meningkatnya ketegangan perdagangan untuk kemudian hari.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan bahwa strategi pemerintah menghadapi gejolak tarif timbal balik atau resiprokal Amerika Serikat (AS) bertujuan untuk melindungi industri padat karya, seperti tekstil.

    “Kami prihatin terhadap dampak tarif resiprokal AS terhadap industri padat karya, meliputi tekstil dan garmen, alas kaki, serta industri kelapa sawit dan produk turunannya,” ujar Dyah dalam “Public Forum: Regional Response to Trump 2.0” yang digelar oleh CSIS Indonesia, dipantau dari Jakarta, Kamis.

    Industri padat karya tersebut, kata Dyah, tidak hanya berorientasi kepada ekspor, melainkan penting bagi lanskap ketenagakerjaan Indonesia.

    Selain itu, industri-industri tersebut juga memainkan peran krusial dalam pengembangan wilayah pedesaan.

    Oleh karena itu, untuk mempersiapkan diri dari tarif resiprokal AS, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah memberi instruksi kepada kabinetnya untuk melaksanakan strategi yang berbasis kepada diplomasi, solidaritas regional, dan diversifikasi pasar untuk jangka panjang.

    “Kami menghargai hubungan bilateral dan perdagangan dengan Amerika Serikat. Kami pun meyakini bahwa dialog terbuka adalah jalan terbaik untuk menghindari meningkatnya ketegangan perdagangan untuk kemudian hari,” ujar Dyah Roro.

    Melalui dialog tersebut, Indonesia bertujuan untuk memperjelas cakupan kebijakan tarif resiprokal AS, serta membahas kerugian bersama yang diakibatkan oleh kebijakan tarif tersebut.

    “Kerugian tidak hanya untuk eksportir Indonesia, tetapi juga untuk importir dan konsumen di Amerika Serikat,” kata dia.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    Akan tetapi, pada Rabu (9/4) sore waktu AS, Trump telah mengumumkan penundaan selama 90 hari atas tarif resiprokal ke berbagai negara mitra dagang, namun tetap menaikkan bea masuk kepada China sebesar 125 persen.

    Negara yang rencananya akan dikenakan tarif resiprokal lebih tinggi hanya dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen, yang mana untuk baja, aluminium, dan mobil akan sama.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia agresif perluas pasar ke Kanada, Uni Eropa, hingga Peru

    Indonesia agresif perluas pasar ke Kanada, Uni Eropa, hingga Peru

    Kelima negara tujuan tersebut memainkan peran vital untuk memperluas akses pasar baru bagi Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan bahwa Indonesia secara agresif melakukan diversifikasi pasar atau memperluas jangkauan ekspornya ke Kanada, Uni Eropa, Iran, Jepang, dan Peru.

    “Kelima negara tujuan tersebut memainkan peran vital untuk memperluas akses pasar baru bagi Indonesia,” ucap Dyah dalam “Public Forum: Regional Response to Trump 2.0” yang digelar oleh CSIS Indonesia, dipantau dari Jakarta, Kamis.

    Agresivitas tersebut ditandai oleh finalisasi kesepakatan perdagangan bebas oleh Indonesia, yakni Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA); Indonesia-Peru CEPA; Indonesia-EU CEPA; Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA); dan Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement (II-PTA).

    Perluasan pasar ke Kanada dilatarbelakangi oleh meningkatnya permintaan terhadap produk yang bersertifikat halal, makanan hasil laut, agrikultur, hingga tekstil.

    Terkait kerja sama perdagangan dengan Peru, Indonesia melihatnya sebagai pintu masuk untuk mengakses pasar Amerika Latin. Di kawasan tersebut, kata Dyah, Indonesia bisa memperluas ekspor di sektor kelapa sawit, karet, farmasi, makanan olahan, tekstil, dan lain-lainnya.

    “Tak kalah penting, juga ada Indonesia-EU CEPA. Ini kerja sama perdagangan yang paling ambisius,” kata Dyah.

    Dengan proyeksi PDB sebesar 18,6 triliun dolar AS, Uni Eropa merupakan salah satu pasar konsumen paling maju di dunia. Melalui kerja sama tersebut, Indonesia ingin memperluas ekspor furnitur, tekstil, teknologi energi terbarukan, dan produk ekonomi hijau.

    Untuk perdagangan di kawasan Asia Pasifik, Indonesia menjalin kemitraan ekonomi dengan Jepang. Ekonomi Jepang, tuturnya, masih bergantung dengan impor bahan baku dan barang setengah jadi.

    “Ini menjadi peluang yang ingin kami eksplor lebih jauh,” ucapnya.

    Kemudian, ihwal kerja sama dengan Iran, Dyah menyampaikan negara tersebut menunjukkan permintaan yang kuat terhadap produk halal asal Indonesia, terlepas dari sanksi yang sedang berlangsung.

    Menurut Dyah, melalui kerja sama dengan Iran, pemerintah ingin memastikan adanya pengurangan hambatan tarif yang menciptakan kemudahan berbisnis di kawasan Timur Tengah.

    “Indonesia-Iran PTA menawarkan akses ke pasar yang kompleks namun menjanjikan,” ucap Dyah.

    Dyah menjelaskan bahwa perluasan pasar tersebut telah lama menjadi strategi Indonesia, bahkan sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Diversifikasi pasar tersebut, tutur Dyah, merupakan strategi Indonesia untuk memperluas akses pasar, meningkatkan ketahanan perdagangan, dan menjadi stimulasi untuk penciptaan lapangan kerja.

    “Jadi, bukan merespons tarif dari AS, melainkan sudah direncanakan jauh sebelum isu itu bergulir,” kata Dyah.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamentan Jelaskan soal Kuota Impor Mau Dihapus Prabowo

    Wamentan Jelaskan soal Kuota Impor Mau Dihapus Prabowo

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menyentil rumitnya birokrasi di Tanah Air, salah satunya dengan adanya peraturan teknis (pertek) yang dibuat kementerian. Prabowo bilang, pertek kini harus diterbitkan atas izin dirinya. Tujuannya, supaya lebih mudah mengimpor komoditas khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Terkait ini, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan tujuan pemerintah tetap swasembada, baik pangan maupun komoditas lainnya. Jika ada kebutuhan impor, Sudaryono bilang, Presiden tidak menginginkan adanya kuota untuk menghindari celah impor hanya pada segelintir kalangan.

    “Kalau ada kebutuhan impor, itu Pak Presiden tidak mau ada kuota itu maksudnya begini, kuota itu nanti dikasih ke teman-temannya semua. Misal butuh impor daging beku, yang butuh industri, ya sudah industri saja yang impor. Tidak usah ada pihak tertentu dikasih kuota, kemudian dia yang mengatur jumlahnya, dia yang dikasih hak khusus. Itu yang menurut Pak Presiden tidak adil,” ucap Sudaryono selepas rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

    Sudaryono mengelaborasi, hal ini ditujukan supaya rantai distribusinya lebih ringkas dan harga jadi lebih terkendali. Ia menjelaskan, jika ada pihak tertentu yang diberikan kuota, distribusi hingga ke end user atau konsumen cenderung akan mendapatkan penambahan harga.

    “Kalau nanti orang dikasih kuota, dikasih kuota dia jualan lagi, dijual lagi, end-usernya mungkin turunan ketiga keempat, artinya ada penambahan harga. Nah, di situ dianggap tidak efisien. Kalau begitu yang impor langsung saja, tidak usah lewat sini, lewat sana lagi, lewat sini lagi, baru ke si end-usernya aja. Ya sudah, si orang yang perlu ini saja yang kita kasih, dia bisa impor,” elaborasinya.

    Sudaryono juga menjelaskan, pengajuan impor dari asosiasi atau pengusaha bisa langsung diajukan ke kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ini supaya dari segi birokrasi dan harga juga lebih efisien dan terkendali.

    “Bisa ke Kementan dan Kemendag, khususnya ya. Tapi dari situ, sehingga efisien, sehingga harga pangan kita khusus yang impor turun, masyarakat bisa menikmati protein dengan harga yang lebih rendah,” katanya melanjutkan.

    Sudaryono mengatakan pemerintah tetap harus melindungi komoditas dari dalam negeri. Impor bukan berarti dibuka seluas-luasnya dan mematikan industri dalam negeri. Sudaryono bilang, Indonesia harus tetap swasembada dan tetap menjalankan hilirisasi.

    “Bukan berarti dibuka seluas-seluasnya kemudian industri yang di dalam negeri mati, tidak. Kita tetap harus swasembada, yang bisa diproduksi di dalam negeri, diproduksi di dalam negeri. Hilirisasi tetap jalan. Lapangan pekerjaannya ada, industrinya hidup di Indonesia. Tapi yang masih impor, yang impor saja, yang bahan yang harus diimpor oleh misalnya industri obat, misalnya harus impor garam, tidak usah lagi kuota-kuota. Industrinya itu langsung bisa impor barang yang dia perlukan sehingga lebih efisien. Kalau harga beli impornya murah, maka harga jualnya akan lebih murah. Yang menikmati siapa? Rakyat Indonesia,” tandasnya.

    Lihat juga Video Prabowo Minta Kuota Impor Dihapus: Silakan Siapa Saja Boleh

    (fdl/fdl)