Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Dampak Tarif AS ke Industri Padat Karya Indonesia, Pemerintah Siapkan Antisipasi

    Dampak Tarif AS ke Industri Padat Karya Indonesia, Pemerintah Siapkan Antisipasi

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah terus berupaya melindungi industri padat karya dari dampak kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS). Industri padat karya tidak hanya berfokus pada ekspor, tetapi juga memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia.

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan keprihatinannya terhadap kebijakan tarif tersebut. “Kami prihatin terhadap dampak tarif resiprokal AS terhadap industri padat karya, meliputi tekstil dan garmen, alas kaki, serta industri kelapa sawit dan produk turunannya,” ujarnya dalam acara “Public Forum: Regional Response to Trump 2.0” di Jakarta, Kamis (10/4/2025).

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Ia menjelaskan bahwa industri padat karya juga punya peran penting dalam pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan para menteri untuk menyiapkan strategi jangka panjang menghadapi kebijakan AS tersebut.

    Strategi yang disiapkan pemerintah berfokus pada penguatan diplomasi, kerja sama regional, dan diversifikasi pasar ekspor agar Indonesia tidak bergantung pada satu negara tujuan.

    “Kami menghargai hubungan bilateral dan perdagangan dengan Amerika Serikat. Kami pun meyakini bahwa dialog terbuka adalah jalan terbaik untuk menghindari meningkatnya ketegangan perdagangan untuk kemudian hari,” ujar Dyah Roro.

    Melalui dialog tersebut, pemerintah ingin memperjelas cakupan kebijakan tarif resiprokal AS sekaligus membahas dampaknya. “Kerugian tidak hanya untuk eksportir Indonesia, tetapi juga untuk importir dan konsumen di Amerika Serikat,” tambahnya.

    Perluas pasar ekspor

    Dyah menyampaikan, Indonesia kini aktif memperluas pasar ekspor ke beberapa negara seperti Kanada, Uni Eropa, Iran, Jepang, dan Peru. Negara-negara tersebut dianggap penting untuk membuka akses pasar baru.

    Langkah tersebut ditandai dengan finalisasi beberapa perjanjian perdagangan bebas, yaitu Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), dan Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement (II-PTA).

    Pasar Kanada dinilai potensial karena meningkatnya permintaan terhadap produk halal, makanan laut, hasil pertanian, dan tekstil dari Indonesia. Sementara itu, kerja sama dengan Peru dianggap sebagai pintu masuk ke pasar Amerika Latin.

    Di wilayah Amerika Latin, Indonesia berpeluang memperluas ekspor produk seperti kelapa sawit, karet, farmasi, makanan olahan, dan tekstil. “Tak kalah penting, juga ada Indonesia-EU CEPA. Ini kerja sama perdagangan yang paling ambisius,” kata Dyah.

    Uni Eropa, dengan proyeksi PDB mencapai 18,6 triliun dolar AS, merupakan salah satu pasar konsumen terbesar di dunia. Indonesia menargetkan peningkatan ekspor produk furnitur, tekstil, energi terbarukan, dan produk ramah lingkungan melalui kerja sama ini.

    Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia menjalin kemitraan ekonomi dengan Jepang. Menurut Dyah, Jepang masih sangat bergantung pada impor bahan baku dan barang setengah jadi. “Ini menjadi peluang yang ingin kami eksplor lebih jauh,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh Nasional 12 April 2025

    Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh Nasional 12 April 2025

    Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dalam beberapa hari terakhir terlihat silih berganti mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) di Solo, Jawa Tengah, pada momen Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menko Pangan Zulkifli Hasan, seluruhnya tampak nyaman menjalin komunikasi dengan Jokowi.
    Dalam kunjungan itu, tak sedikit dari mereka yang masih menyebut Jokowi sebagai “bos”, kendati kini berada di bawah kepemimpinan Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    Fenomena ini pun memunculkan kembali perbincangan soal dua magnet pengaruh dalam satu kabinet.
    Dalam hal ini, Prabowo sebagai kepala negara aktif. Sementara, Jokowi sebagai mantan presiden yang masih memiliki daya tarik politik serta kedekatan personal dengan sejumlah menteri.
    Kunjungan para menteri tak hanya untuk bersilaturahmi. Mereka juga membahas program kementerian, bahkan meminta restu dan masukan dari Jokowi.
    Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kesan “
    matahari kembar
    ” dalam pemerintahan Prabowo.
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Jokowi sebagai bos saat mengunjungi Presiden ke-7 RI itu di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (11/4/2025) siang.
    Kunjungan dilakukan secara bergantian, dimulai dengan Trenggono yang terlebih dahulu bertemu dengan Jokowi.
    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” kata Trenggono.
    Dalam pertemuan tersebut, menurut Trenggono, salah satu arahan yang diberikan berkaitan dengan kemajuan dalam memimpin KKP.
    Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi.
    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat karena sudah masih jadi menteri kesehatan kan,” ungkap Budi setelah pertemuan.
    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi juga telah berkunjung ke Solo pada libur Lebaran kedua, Selasa (1/4/2025).
    Dalam kunjungan tersebut, Budi berbincang mengenai program Koperasi Desa Merah Putih.
    “Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memang merupakan instrumen untuk memberantas rentenir tengkulak yang menyengsarakan masyarakat. Ya, tadi saya sampaikan,” ujarnya saat diwawancarai setelah bertemu Jokowi.
    Budi mengungkapkan bahwa Jokowi juga berpesan agar program Kopdes Merah Putih dilaksanakan dengan hati-hati, agar menjadi salah satu instrumen untuk kemajuan masyarakat desa.
    “Beliau sangat concern dengan kemajuan masyarakat desa,” jelas Budi.
    “Pokoknya beliau terus memberi yang terbaik, pikiran-pikiran, dan saran untuk kemajuan Indonesia,” lanjutnya.
    Setelahnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, dan keluarga juga menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025) malam.
    “Datang bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi Presiden RI ke-7 di kediaman dalam rangka Hari Raya,” kata Bahlil saat ditemui usai pertemuan.
    Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut bahwa hubungannya dengan Jokowi layaknya hubungan antara guru dan murid, yang telah terjalin sejak awal ia menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
    “Saya kan muridnya Bapak Presiden Jokowi dari waktu saya anggota kabinet pertama. Saya menjadi anggota kabinet dan banyak dinasihati untuk bagaimana membangun negara ke depan,” jelasnya.
    Sehari setelahnya, giliran Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).
    Terkait isi pertemuan dengan Jokowi, Zulhas mengaku pertemuan ini bentuk silaturahmi pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Zulhas menjelaskan selama pertemuan juga membicarakan banyak hal. Mengingat, Zulhas merupakan menteri perdagangan saat Jokowi menjabat.
    “Lebaran kan, saya kan menterinya bapak. Ya, banyak dibimbing dulu 2 tahun dipercaya beliau sama Ibu. Masa Lebaran saja saya enggak datang,” jelasnya.
    “Silaturahmi, ya tentu ada situasi-situasi terakhir ekonomi dan sebagainya ya
    silaturahmi Lebaran
    ,” lanjutnya.
    Politikus PKS Mardani Ali Sera menanggapi kunjungan khusus sejumlah menteri Presiden Prabowo ke kediaman Jokowi di Solo pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Dia menilai silaturahmi Lebaran sah saja dilakukan oleh semua pihak.
    Namun, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan justru memunculkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan.
    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).
    Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.
    Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” pungkasnya.
    Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan dua menteri di Kabinet Merah Putih yang menyebut Jokowi dengan sebutan bos bisa dianggap tidak elok.
    Sebab, kepala negara yang saat ini adalah Presiden RI Prabowo Subianto, bukan Jokowi.
    “Ya, di mata publik dinilai offset dan bahkan juga bisa dinilai kurang elok karena saat ini ya presidennya itu adalah Pak Prabowo Subianto, bukan yang lain,” kata Adi saat dihubungi, Jumat.
    Adi menilai Trenggono dan Budi memang bisa menyebut Jokowi sebagai bosnya sebagai bentuk terima kasih.
    Apalagi, dua orang ini pertama kali menjadi menteri di era Jokowi dan dilanjutkan di saat Prabowo memimpin Indonesia.
    Menurutnya, sebutan bos itu adalah ungkapan syukur dan terima kasih meskipun Jokowi tak lagi jadi presiden.
    “Sebenarnya sah saja kedua menteri itu bilang Pak Jokowi adalah bosnya ya sebagai ekspresi bentuk terima kasih, karena keduanya memang di era Pak Jokowi mendapatkan posisi yang cukup strategis, itu tidak ada bantahan,” ucap dia.
    Akan tetapi, pemerintahan saat ini sudah berganti dengan era Presiden Prabowo. Sementara menteri adalah pembantu dari presiden.
    Dosen dari UIN ini pun khawatir pernyataan Trenggono dan Budi menimbulkan polemik adanya matahari kembar.
    “Karena sampai hari ini kan publik masih tak berhenti berspekulasi soal adanya matahari kembar, itu dikhawatirkan dengan adanya pernyataan bos selain Pak Prabowo justru makin mempertebal bahwa sebenarnya ya menteri-menteri di kabinet saat ini punya bos lain selain Pak Prabowo,” kata Adi.
    Oleh karenanya, ia mengimbau para menteri di Kabinet Presiden Prabowo untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan ke publik.
    “Mestinya hati-hati, pejabat publik itu statement-statementnya kerap dinilai oleh publik,” ucap Adi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Di Depan Menteri Ekonomi ASEAN, Indonesia Tegaskan Pilih Jalur Negosiasi Tarif dengan AS – Halaman all

    Di Depan Menteri Ekonomi ASEAN, Indonesia Tegaskan Pilih Jalur Negosiasi Tarif dengan AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia memilih jalur diplomasi dan negosiasi untuk menyikapi penetapan tarif unilateral oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia sebesar 32 persen.

    Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso di Pertemuan Khusus Para Menteri Ekonomi ASEAN (Special ASEAN Economic Minister Meeting) yang dilaksanakan secara daring pada Kamis (10/4/2025).

    Menurut Budi, pemberian tarif balasan hanya akan mengeskalasi situasi dan merugikan masyarakat serta negara-negara yang terlibat.

    Kini, kebijakan yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada 2 April tersebut telah ditangguhkan implementasinya oleh Pemerintah AS pada 9 April 2025.

    “Indonesia tetap berkomitmen penuh untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi demi mencari solusi saling menguntungkan,” katanya dikutip dari siaran pers pada Sabtu (12/4/2025).

    Budi juga menyatakan Indonesia berkomitmen untuk berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan terkait.

    Di antaranya dengan industri dalam negeri, asosiasi perdagangan, pakar ekonomi, dan organisasi perdagangan internasional.

    Koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dinilai perlu untuk membagun posisi negosiasi yang komprehensif dan terpadu.

    Budi kemudian turut memberikan masukan terkait sikap yang dapat diambil ASEAN sebagai satu kawasan yang solid.

    Menurutnya, ASEAN harus merespons ancaman dari berbagai hambatan perdagangan dengan tepat.

    Budi menyarankan agar respons ASEAN berfokus pada upaya membangun kepercayaan diri tiap negara anggota, baik dari sudut pandang domestik maupun sebagai kawasan.

    Beberapa upaya yang disampaikan Budi terkait tarif unilateral AS adalah pertama, menghindari tindakan retaliasi atau proteksionis.

    Kedua, memperkuat komitmen ASEAN terhadap keterbukaan melalui reformasi nasional dan koordinasi regional.

    Ketiga, memastikan ASEAN menolak kesepakatan bilateral yang berpotensi mengikis persatuan antarnegara anggota.

    Keempat, terus mengupayakan kerja sama dengan semua mitra dagang ASEAN, termasuk memaksimalkan implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

    Budi pun menyatakan Indonesia mendukung hubungan ekonomi ASEAN-AS yang lebih kuat. Hal itu dapat dilakukan dari posisi yang koheren secara regional dan secara strategis otonom.

    “Hanya dengan persatuan dan kerja sama yang baik di antara negara ASEAN, suara ASEAN akan didengar dan dipertimbangkan, sebagaimana pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto dalam kunjungan ke Malaysia beberapa waktu yang lalu untuk mendukung ASEAN 2025 yang diketuai Malaysia,” ujar Budi.

    ASEAN Sepakat Tak Balas Krputusan AS

    Pertemuan Khusus Para Menteri Ekonomi ASEAN menghasilkan Pernyataan Bersama Para Menteri
    Ekonomi ASEAN.

    Para Menteri menyampaikan keinginan bersama untuk menjalin dialog yang jujur dan konstruktif dengan AS terkait masalah-masalah perdagangan.

    Komunikasi dan kolaborasi yang terbuka dinilai akan sangat penting untuk memastikan hubungan yang seimbang dan berkelanjutan.

    Dengan semangat tersebut, ASEAN berkomitmen untuk tidak mengenakan tindakan balasan.

    Para Menteri Ekonomi ASEAN juga berkomitmen untuk menjaga kepentingan ekonomi ASEAN serta hubungan dagang yang kuat dan saling menguntungkan dengan AS.

    Secara khusus, ASEAN menegaskan kembali kesiapan untuk bekerja sama dengan AS di bawah ASEAN-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) dan Rencana Kerja Expanded Economic Engagement (E3).

    Kerja sama itu dalam rangka mengeksplorasi solusi yang dapat diterima bersama pada isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

    ASEAN juga menegaskan kembali dukungannya terhadap sistem perdagangan multilateral yang memberi kepastian, transparan, bebas, adil, inklusif, berkelanjutan, dan berbasis aturan (rule-based) dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai intinya.

    Kemudian, ASEAN akan tetap teguh memperdalam integrasi ekonomi regional, sehingga dapat menangkap berbagai peluang di tengah ketidakpastian.

    ASEAN akan terus berkomitmen melanjutkan inisiatif-inisiatif penting seperti upgrading ASEAN Trade-In-Goods Agreement (ATIGA) dan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).  

  • Ciptakan Pengusaha Berdaya Saing Global, UMKM Songket Binaan BRI Sukses Tembus Pasar Internasional

    Ciptakan Pengusaha Berdaya Saing Global, UMKM Songket Binaan BRI Sukses Tembus Pasar Internasional

    Guna memperluas usahanya, Fitri bergabung dalam program BRI UMKM EXPO(RT) pada tahun 2023. Melalui berbagai program pemberdayaan UMKM, Fitri merasakan manfaat besar dalam pengembangan usaha, baik dari sisi pemasaran, penjualan, hingga perluasan jaringan bisnis.

    “Alhamdulillah, program pembinaan dari BRI sangat membantu kami dalam meningkatkan skala bisnis. Tidak hanya melalui pameran, tetapi juga pelatihan dan business matching yang membuka peluang kerja sama lebih luas,” ujar Fitri saat mengikuti ajang BRI UMKM EXPO(RT) 2025 di ICE BSD, Tangerang.

    BRI UMKM EXPO(RT) menjadi salah satu platform penting bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk mereka ke pasar yang lebih luas, termasuk buyer internasional. Selain itu, BRI juga memberikan fasilitas bagi peserta, mulai dari akomodasi hingga pendampingan bisnis. Fitri mengungkapkan bahwa pengalaman mengikuti acara ini sejak 2023 telah memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan Unici Songket.

    Selain partisipasi dalam pameran, Fitri juga mendapatkan pelatihan digitalisasi bisnis. Dengan bimbingan dari BRI, Ia mulai mengoptimalkan pemasaran di berbagai marketplace seperti Lazada, Blibli, dan Tokopedia. Langkah ini semakin meningkatkan daya saing dan eksposur produknya di pasar online.

    Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menegaskan komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Tahun ini, BRI UMKM EXPO(RT) diikuti oleh 1.000 UMKM terpilih, meningkat dari 700 peserta pada tahun sebelumnya. BRI juga terus memperluas akses pasar ekspor bagi UMKM binaannya melalui program business matching bersama Kementerian Perdagangan yang secara rutin terus dilakukan.

  • Xi Jinping Kunjungi Vietnam, Malaysia, dan Kamboja usai Tarif Trump, Indonesia Gak Diajak?

    Xi Jinping Kunjungi Vietnam, Malaysia, dan Kamboja usai Tarif Trump, Indonesia Gak Diajak?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden China, Xi Jinping akan memulai tur tiga negara di Asia Tenggara guna memperkuat hubungan dengan beberapa negara tetangga terdekat. Adakah nama Indonesia?

    Kepala Negara Tiongkok itu berkeliling di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat (AS). Tur Xi akan dimulai pekan depan, yang merupakan perjalanan luar negeri pertamanya tahun ini.

    Xi dijadwalkan berkunjung ke Vietnam pada 14–15 April 2025, sedang Malaysia dan Kamboja pada 15–18 April 2025, demikian menurut laporan kantor berita pemerintah Xinhua, Jumat, 11 April 2025.

    Tiongkok, yang dikenai tarif sebesar 145 persen oleh Amerika Serikat sejak Presiden Donald Trump menjabat tahun ini, kini bergerak cepat untuk mempererat hubungan dengan negara-negara lain, yang juga terdampak oleh kebijakan perdagangan keras Washington.

    Sejumlah negara yang turut terkena tarif balasan dari Trump antara lain, Kamboja sebesar 49 persen, Vietnam 46 persen, dan Malaysia 24 persen.

    Ketiganya terpantau telah mulai menjalin komunikasi dengan AS untuk meminta keringanan. Sementara itu, Tiongkok tetap berada di luar jalur negosiasi bilateral, sebab Beijing dan Washington memang memiliki sejarah rivalitas panjang.

    Kunjungan bilateral yang jarang terjadi ini menjadi momen diplomasi pribadi berprofil tinggi bagi Presiden Xi.

    Untuk itu, awal pekan ini, Presiden Tiongkok tersebut berjanji untuk memperdalam “kerja sama menyeluruh” dengan negara-negara tetangga Tiongkok.

    Kantor berita Xinhua menyebutkan, Tiongkok dan Malaysia ibarat ‘partikel air yang mengalir tak dapat diputuskan’, dan Kamboja adalah “sahabat karib” China.

    Pada hari-hari sebelum dan sesudah tarif balasan dari Trump mulai diberlakukan, 9 April 2025, yang sebagian besar kini telah ditangguhkan, kecuali untuk Tiongkok, Beijing sudah mulai mendorong blok-blok kawasan di seluruh dunia untuk bersatu dalam menentang kebijakan AS.

    China Temui Juga Arab Saudi dan Afrika Selatan

    Kunjungan Xi ke Vietnam dilakukan atas undangan Presiden Luong Cuong, demikian disampaikan pihak Beijing. Xi terakhir kali mengunjungi Vietnam pada Desember 2023.

    Vietnam selama ini menjalankan pendekatan ‘diplomasi bambu’ alias dua kaki, berusaha menjaga hubungan baik baik dengan Tiongkok maupun Amerika Serikat.

    Negara ini berbagi kekhawatiran dengan AS mengenai semakin agresifnya tindakan Beijing di wilayah Laut China Selatan yang disengketakan, meskipun tetap memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Tiongkok.

    Di sisi lain, Kunjungan Xi ke Malaysia akan berlangsung pada 15 hingga 17 April, menurut pengumuman resmi pemerintah Malaysia pekan ini.

    “Kunjungan Xi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempererat hubungan dagang dengan berbagai negara termasuk Tiongkok,” kata Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil.

    Pada Kamis pekan depan, Xi dijadwalkan bertolak ke Kamboja, salah satu sekutu terkuat Tiongkok di Asia Tenggara, di mana pengaruh Beijing terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, sebelum mengakhiri lawatannya Jumat mendatang.

    Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao juga telah mengadakan pertemuan virtual dengan mitranya dari Uni Eropa, Malaysia, serta Arab Saudi dan Afrika Selatan.

    Dalam keterangan resmi maupun pemberitaan media lokal Tiongkok, sama sekali tak ada keterangan Indonesia masuk menjadi bagian dari ‘negara tetangga’ yang ditargetkan Xi. Baik sebagai kepastian maupun wacana. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kementerian ESDM belum berencana impor LNG dari AS

    Kementerian ESDM belum berencana impor LNG dari AS

    Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana (tengah) dalam penutupan posko nasional di BPH Migas, Jakarta, Jumat (11/4/2025). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

    Kementerian ESDM belum berencana impor LNG dari AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 April 2025 – 16:38 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan bahwa Indonesia belum berencana mengimpor liquefied natural gas (LNG) dari Amerika Serikat, sebab produksi dalam negeri masih memenuhi kebutuhan nasional.

    “Untuk tiga bulan pertama ini, kita sudah berhasil memastikan suplai-suplai LNG di dalam negeri itu dengan mengoptimalkan produksi yang ada di dalam negeri,” ucap Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana ketika ditemui setelah penutupan posko nasional di BPH Migas, Jakarta, Jumat (11/4).

    Meskipun berhasil memenuhi kebutuhan dalam negeri pada tiga bulan ke belakang, Dadan tidak menampik adanya tantangan ihwal ketersediaan LNG.

    Perhitungan kini, tutur Dadan, memang masih terdapat tantangan dari sisi suplai nasional untuk memenuhi peningkatan konsumsi LNG di Indonesia.

    Selain itu, Dadan juga menyampaikan bahwa sebagian dari LNG yang diproduksi di dalam negeri bertujuan untuk diekspor.

    Tantangan pemerintah kini adalah bagaimana Indonesia bisa mengoptimalkan ketersediaan LNG di dalam negeri sambil menghormati kontrak-kontrak ekspor LNG yang sudah ada.

    “LNG itu sebagian diekspor, itu perjanjian kontraknya sudah terjadi pada saat sebelumnya (sebelum peningkatan kebutuhan), bukan sekarang. Sekarang, konsumsi kita naik. Ini yang sedang kami coba lakukan,” ucap Dadan.

    Secara ideal, Indonesia ingin meningkatkan kemandirian energi dalam negeri. Oleh karena itu, akan sangat bagus kalau Indonesia memproduksi LNG-nya sendiri dan dimanfaatkan sendiri.

    Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto berencana untuk mengimpor LNG dari Amerika Serikat, sebagai salah satu upaya untuk menyetarakan neraca perdagangan antara Amerika Serikat dengan Indonesia.

    Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, pada 2024 Indonesia mencatatkan surplus perdagangan 14,34 miliar dolar AS dengan Amerika Serikat.

    Surplus itu sebagian besar berasal dari ekspor mesin dan perlengkapan elektrik, pakaian dan aksesori pakaian, serta alas kaki.

    Keinginan menyetarakan neraca perdagangan dilandasi oleh kebijakan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    Akan tetapi, pada Rabu (9/4/2025) sore waktu AS, Trump telah mengumumkan penundaan selama 90 hari atas tarif resiprokal ke berbagai negara mitra dagang, namun tetap menaikkan bea masuk kepada China sebesar 125 persen.

    Negara yang rencananya akan dikenakan tarif resiprokal lebih tinggi hanya dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen, yang mana untuk baja, aluminium, dan mobil akan sama.

    Sumber : Antara

  • Indonesia dan Prancis memperdalam kemitraan sektor transportasi

    Indonesia dan Prancis memperdalam kemitraan sektor transportasi

    Indonesia berkomitmen memperdalam kemitraan sektor transportasi dengan Prancis.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Kementerian Perdagangan Prancis memperdalam kemitraan strategis di sektor transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian, serta penguatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

    ”Indonesia berkomitmen memperdalam kemitraan sektor transportasi dengan Prancis,” kata Menteri Perhubungan (‘Menhub) Dudy Purwagandhi dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Menhub mengaku pembahasan peluang kerja sama sektor transportasi lintas moda tersebut telah dilakukan bersama Menteri Perdagangan Prancis Laurent Saint-Martin di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

    Sejumlah kemitraan dan kerja sama yang dibahas, antara lain terkait sektor transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian, serta penguatan dan pengembangan sumber daya manusia transportasi yang difokuskan pada pendidikan kompetensi, kejuruan, pelatihan, juga pendidikan vokasi di politeknik dan akademi transportasi binaan Kemenhub.

    “Diskusi kali ini untuk memastikan kerja sama yang terjalin akan menghasilkan dampak nyata bagi kedua negara,” ujar Menhub.

    Adapun peluang kerja sama sektor darat yang dibahas adalah peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas transportasi umum di wilayah perkotaan di seluruh Indonesia, serta pembiayaan proyek Bus Rapid Transit (BRT) di Medan dan Bandung yang akan berkontribusi pada sistem transportasi terpadu dan meningkatkan mobilitas.

    Pada sektor perhubungan laut, kerja sama yang dibahas adalah pembaharuan MoU Certificate of Recognition (COR). Saat ini, MoU tersebut terdapat pada kategori 1, sehingga hanya Indonesia yang mengakui sertifikat pelaut Prancis. Ke depan, diharapkan MoU tersebut menjadi kategori 3, sehingga Indonesia dan Prancis saling mengakui.

    ”Dengan mengakui sertifikasi kedua negara akan mendorong peluang tenaga kerja, memperkuat kerja sama maritim, meningkatkan manfaat ekonomi bagi kedua negara, serta mendukung efisiensi dan keselamatan operasional industri pelayaran global,” ujar Menhub pula.

    Untuk sektor perhubungan udara, dibahas perpanjangan kerja sama Technical Cooperation Agreement dan modernisasi peralatan navigasi penerbangan untuk wilayah ruang udara kawasan Barat Indonesia.

    Dudy mendorong industri penerbangan Prancis, untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dan berpartisipasi aktif dalam proses pengadaan mendatang.

    “Proses pengadaan sepenuhnya menjadi kewenangan AirNav Indonesia dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku,” kata Menhub pula.

    Sementara itu, pada sektor perkeretaapian, dibahas potensi kerja sama pada proyek pengembangan Perkeretaapian Bandung, elektrifikasi Padalarang-Cicalengka, serta akselerasi rencana LRT Bandung.

    Terkait pengembangan sumber daya manusia, dibahas terkait program magister pada bidang Air Navigation Services Management yang dilaksanakan di Toulouse, Prancis, dan pelatihan bidang Air Navigation Services di Indonesia.

    ”Saya harap diskusi ini akan membuahkan hasil. Kami berkomitmen penuh dan selalu terbuka memperkuat kerja sama transportasi dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku,” kata Menhub Dudy.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Saksikan Malam Ini 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih Dari Aktivis Jadi Wamendag Bersama Anita Dewi dan Wamendag Roro Esti, Hanya di iNews

    Saksikan Malam Ini 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih Dari Aktivis Jadi Wamendag Bersama Anita Dewi dan Wamendag Roro Esti, Hanya di iNews

    loading…

    Saksikan Malam Ini 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih Dari Aktivis Jadi Wamendag Bersama Anita Dewi dan Wamendag Roro Esti, Hanya di iNews

    JAKARTA – iNews kembali menghadirkan program 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih yang mengupas sisi lain para tokoh utama pemerintahan Prabowo-Gibran yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih . Dipandu host spesial Anita Dewi, episode terbaru kali ini mengangkat tema “Dari Aktivis Jadi Wamendag”, menghadirkan sosok inspiratif Dyah Roro Esti Widya Putri, BA., M.Sc., Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

    Roro Esti dikenal luas sebagai aktivis perempuan yang vokal dalam isu keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan ekonomi kerakyatan. Perjalanan panjangnya dari dunia aktivisme hingga akhirnya dipercaya menjadi bagian penting dalam jajaran Kabinet Merah Putih tak lepas dari dedikasi, integritas, dan semangat perubahan yang terus ia bawa.

    Baca Juga: Plus Minus 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Dalam episode malam ini, pemirsa akan diajak menyelami kisah perjuangan Roro Esti sebagai aktivis, hingga saat ia kini duduk di posisi strategis sebagai Wakil Menteri Perdagangan. Bagaimana ia membangun jaringan perjuangan, menghadapi tekanan politik, hingga merumuskan arah kebijakan perdagangan nasional di tengah tantangan global?

    Semua akan dibahas secara lugas dan eksklusif malam ini di 30 Menit Bersama Kabinet Merah Putih, pukul 22.00 WIB, hanya di iNews.

    (zik)

  • Ajang FHA 2025 di Singapura, Indonesia Catatkan Kontrak Ekspor 32,2 Juta Dolar AS – Halaman all

    Ajang FHA 2025 di Singapura, Indonesia Catatkan Kontrak Ekspor 32,2 Juta Dolar AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tengah ketidakpastian perdagangan dunia, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) meningkatkan mempromosikan produk-produk lokal.

    Melalui Pameran Food and Hotel Asia (FHA) tahun 2025 pada 8-11 April di Singapore Expo, Singapura, Paviliun Indonesia mencatat kontrak ekspor hingga 32,2 juta dolar AS.

    Tercatat, ada 35 perusahaan produsen dan eksportir skala UMKM yang ikut serta di Pameran PHA.

    Hasilnya, selama 4 hari, Paviliun Indonesia dikunjungi lebih dari 5.714 orang, dan membukukan 7 kontrak ekspor senilai 32,2 juta dolar AS atau sekitar Rp 542 miliar untuk produk kakao dan cokelat, madu, produk bumbu organik, maupun aneka produk makanan dan minuman (mamin) lainnya.

    Selain 7 kontrak tersebut, terdapat belasan potensi transaksi yang diperkirakan mencapai 11,5 juta dolar AS, atau sekitar Rp 194 miliar untuk produk mie instan, camilan organik, aneka rempah, dan produk mamin lainnya.

    Duta Besar Republik Indonesia di Singapura Suryo Pratomo mengatakan, keikutsertaan Indonesia pada Pameran PHA kali ini merupakan yang terbaik, yang mana capaian fantastis ini tak lepas dari kolaborasi sejumlah pihak.

    “Partisipasi Indonesia pada Pameran FHA tahun 2025 ini merupakan kolaborasi yang membanggakan antara Pemerintah, perbankan BUMN, Bank Indonesia hingga swasta. Menggarisbawahi pentingnya upaya kolaboratif dalam mempromosikan ekspor produk Indonesia,” ujar pria yang akrab disapa Tommy dalam keterangannya, Jumat (11/4/2025).

    Menurutnya, di tengah ketidakpastian perdagangan dunia, Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan harus terus memperkuat promosi bagi eksportir skala UMKM. 

    Mengingat, pendampingan bagi UMKM harus berjalan secara optimal, mulai dari pembinaan, pembiayaan, hingga promosi ke pasar global.

    Di kesempatan yang sama, Atase Perdagangan Republik Indonesia di Singapura Billy Anugrah menyebut, produk mamin masih mendominasi transaksi selama Pameran FHA 2025.

    Kata Billy, produk mamin merupakan salah satu tulang punggung utama industri Indonesia. Kontribusinya bukan kaleng-kaleng, selama 5 tahun terakhir produk mamin menjadi penyokong ekspor Indonesia.

    “Tren ekspor produk mamin Indonesia terus menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 10,55 persen secara tahunan (Year on Year/YoY) di tahun 2024, dan bahkan untuk pasar Singapura, tumbuh 62,3 persen YoY,” urainya.

    Billy memprediksi, tren positif ini masih bisa meningkat dengan mendorong promosi secara keberlanjutan. Tentunya, melalui penguatan kerja sama dengan perbankan, BUMN, dan sektor lainnya untuk membawa industri mamin Indonesia menembus pasar dunia.

  • China Tak Gentar Hadapi Ancaman Tarif Tambahan Trump

    China Tak Gentar Hadapi Ancaman Tarif Tambahan Trump

    Jakarta –

    Perang dagang antara Amerika Serikat dan China tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda, dengan Presiden China Xi Jinping menyerukan Uni Eropa bergabung dengan Beijing menentang “intimidasi” dari AS terkait tarif.

    Beijing mengumumkan tarif sebesar 125% terhadap barang-barang AS pada Jumat (11/04). Jumlah ini naik dari 84% yang diumumkan pada Rabu (09/04) silam.

    Tarif baru China terhadap barang-barang AS ini sama dengan tarif AS saat ini terhadap barang-barang China.

    Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengatakan bahwa ia masih berharap untuk mendapatkan kesepakatan dengan Beijing, dengan mengatakan bahwa kesepakatan itu akan “berakhir dengan hasil yang sangat baik bagi kedua negara”.

    Ketika Trump pertama kali mengumumkan skema pajak impornya, China dikenai tarif resiprokal sebesar 34%. Beijing membalas dengan mengenakan tarif sebesar 34% terhadap barang-barang Amerika.

    AS menanggapi dengan menaikkan tarif mereka hingga total 104%, sehingga China menaikkan tarif mereka menjadi 84%. AS merespons lagi, dan sebagaimana keadaannya saat ini, tarif AS terhadap barang-barang China adalah sebesar 125%.

    Namun tarif AS terhadap Beijing dapat meningkat lebih jauh, hingga 145% untuk beberapa produk karena pungutan sebelumnya telah dikenakan pada perusahaan yang memproduksi fentanil.

    Beijing “dengan tegas menentang dan tidak akan pernah menerima praktik hegemonik dan intimidasi seperti itu,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian kepada wartawan.

    Kementerian Perdagangan China sebelumnya menyebut pungutan tambahan AS tersebut sebagai “kesalahan di atas kesalahan” dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah menerima “aksi pemerasan” AS.

    Sementara itu, Presiden AS menuduh China tidak menghormati AS dan “merampok” AS.

    Dengan kedua negara yang saling membalas pengenaan tarif ini, siapa yang akan mengalah terlebih dahulu?

    “Salah jika berpikir bahwa China akan mundur dan menghapus tarif secara sepihak,” kata Alfredo Montufar-Helu, penasihat senior di China Center di lembaga kajian The Conference Board.

    Baca juga:

    “Langkah seperti itu tidak hanya akan membuat China tampak lemah, tetapi juga akan mendorong AS untuk meminta lebih banyak. Kita sekarang telah mencapai jalan buntu yang kemungkinan akan menyebabkan kesengsaraan ekonomi jangka panjang,” tambahnya.

    Sebagian besar tarif ini akan menghantam ekonomi Asia: tarif untuk Tiongkok akan naik menjadi 54%, tarif untuk Vietnam akan melonjak menjadi 46%, tarif untuk Kamboja mencapai 49%, dan tarif untuk Indonesia menyentuh 32%.

    Para ahli khawatir pemerintah, dunia bisnis, dan investor tidak punya banyak waktu untuk menyesuaikan diri atau bersiap menghadapi ekonomi global yang sangat berbeda.

    Pasar global telah merosot sejak pekan lalu ketika tarif baru yang dikenakan Trump terhadap hampir setiap negara, mulai berlaku.

    Bagaimana China merespons tarif Trump?

    “Tidak ada pemenang dalam perang tarif,” kata Presiden China Xi Jinping setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez Jumat (11/04).

    Ia menyerukan China dan Uni Eropa untuk bersama-sama “menentang praktik intimidasi sepihak”, merujuk pada tarif global besar-besaran yang diberlakukan AS.

    Dia juga menganjurkan agar kedua kekuatan internasional tersebut melanjutkan globalisasi ekonomi.

    “Melawan dunia hanya akan menyebabkan isolasi,” tambahnya.

    Getty Images

    China telah merespons putaran pertama tarif Trump dengan mengenakan tarif balasan pada impor tertentu dari AS, kontrol ekspor pada logam langka, dan penyelidikan antimonopoli terhadap perusahaan-perusahaan AS, termasuk Google.

    China juga telah mengumumkan tarif balasan, tetapi tampaknya juga bersiap menghadapi rasa sakit akibat perang dagang dengan AS.

    China telah membiarkan mata uangnya, yuan, melemah, yang membuat ekspor China lebih menarik. Dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan negara telah membeli saham yang dinilai sejumlah ekonom sebagai langkah menstabilkan pasar.

    Namun, pertikaian antara China dan AS tetap menjadi perhatian utama.

    Getty ImagesKaryawan bekerja di produksi topi yang diekspor ke Amerika Serikat di sebuah pabrik di Suqian, provinsi Jiangsu, Tiongkok timur, pada 7 April 2025. Pasar saham Asia anjlok pada Senin yang suram pada 7 April setelah Tiongkok menghantam Amerika Serikat dengan tarifnya yang tinggi, meningkatkan perang dagang yang ditakutkan banyak orang dapat memicu resesi.

    “Apa yang kita lihat adalah permainan siapa yang dapat menanggung lebih banyak rasa sakit. Kita telah berhenti berbicara tentang rasa untung,” kata Mary Lovely, seorang pakar perdagangan AS-China di Peterson Institute di Washington DC, kepada program Newshour BBC.

    Meskipun ekonominya melambat, China mungkin “sangat bersedia menanggung rasa sakit untuk menghindari menyerah pada tindakan yang mereka yakini sebagai agresi AS”, tambahnya.

    Terguncang oleh krisis pasar properti yang berkepanjangan dan meningkatnya pengangguran, masyarakat Tiongkok tidak banyak berbelanja. Pemerintah daerah yang terlilit utang di China juga telah berjuang untuk meningkatkan investasi atau memperluas jaring pengaman sosial.

    “Tarif memperburuk masalah ini,” kata Andrew Collier, Peneliti Senior di Mossavar-Rahmani Center for Business and Government di Harvard Kennedy School.

    Baca juga:

    Jika ekspor China terpukul, pemasukan negara akan kena dampak yang menyakitkan.

    Ekspor telah lama menjadi faktor utama dalam pertumbuhan eksplosif Tiongkok. Ekspor juga menjadi pendorong signifikan, meskipun negara tersebut mencoba untuk mendiversifikasi ekonominya dengan manufaktur teknologi canggih dan konsumsi domestik yang lebih besar.

    Sulit untuk mengatakan kapan tepatnya tarif “akan berdampak tetapi kemungkinan besar segera,” kata Collier, seraya menambahkan bahwa “[Presiden Xi] menghadapi pilihan yang semakin sulit karena ekonomi yang melambat dan sumber daya yang semakin menipis”.

    Bagaimana dampaknya terhadap AS dan negara lain?

    Namun, bukan hanya China yang akan merasakan dampaknya.

    Menurut Kantor Perwakilan Dagang AS, AS mengimpor barang senilai US$438 miliar dari China pada 2024. Adapun ekspor AS ke China senilai US$143 miliar, sehingga terjadi defisit perdagangan sebesar US$295 miliar.

    Belum jelas bagaimana AS akan menemukan pengganti barang-barang China dalam waktu sesingkat itu.

    Selain pajak atas barang fisik, kedua negara “saling terkait secara ekonomi dalam banyak halada sejumlah besar investasi di kedua belah pihak, banyak perdagangan digital dan aliran data”, kata Deborah Elms, Kepala Kebijakan Perdagangan di Hinrich Foundation di Singapura.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    “Suatu negara hanya dapat mengenakan tarif dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu tertentu. Namun, ada cara lain yang dapat dilakukan kedua negara untuk saling menyerang.”

    “Jadi, mungkin situasinya tidak mungkin menjadi lebih buruk, tetapi ada banyak cara yang dapat dilakukan.”

    Seluruh dunia juga mengamati, untuk melihat ke mana barang-barang impor China yang tidak masuk ke pasar AS akan mengarah.

    Mereka akan berakhir di pasar lain seperti di Asia Tenggara, tambah Elms.

    “Negara-negara ini [berurusan] dengan tarif mereka sendiri dan harus memikirkan di mana lagi kami dapat menjual produk kami?”

    “Jadi kita berada di dunia yang sangat berbeda, dunia yang benar-benar tidak jelas.”

    Bagaimana peluang negosiasi AS-China?

    Dalam sebuah postingan di Truth Social, platform media sosial yang dibuat perusahaan milik Trump, Trump memperingatkan bahwa “semua pembicaraan dengan China mengenai permintaan pertemuan mereka dengan kami [soal tarif] akan dihentikan!”

    Trump mengomentari tindakan balasan China dengan berkata “meskipun saya sudah memperingatkan bahwa negara mana pun yang membalas AS dengan mengenakan tarif tambahan… akan segera dikenai tarif baru yang jauh lebih tinggi”.

    Beijing mengatakan bahwa “menekan atau mengancam China bukanlah cara yang tepat”.

    “Langkah hegemonik AS atas nama ‘timbal balik’ adalah pemenuhan kepentingan egois dengan mengorbankan kepentingan negara lain dan mengutamakan ‘Amerika’ daripada aturan internasional,” kata juru bicara Kedutaan Besar China, Liu Pengyu, dalam sebuah pernyataan.

    Baca juga:

    “Ini adalah langkah khas unilateralisme, proteksionisme, dan intimidasi ekonomi.”

    Dari Gedung Putih, Trump berbicara soal kemungkinan tarif bersifat permanen dan peluang negosiasi.

    “Kita punya utang US$36 triliun [sekitar Rp608 kuadriliun] karena suatu alasan,” katanya, seraya menambahkan bahwa AS akan berbicara dengan China dan negara-negara lain untuk membuat “kesepakatan yang adil dan kesepakatan yang baik”.

    “Sekarang Amerika yang utama,” kata Trump.

    Apa sebenarnya tujuan Trump?

    Ketika Trump memberlakukan tarif kepada sejumlah negara, dua pertanyaan mengemuka: Apa sebenarnya tujuan akhir Trump? Apakah itu sepadan dengan kehancuran ekonomi global?

    Satu teori mencuat bahwa Trump memiliki rencana dengan beberapa penasihat utamanya yang disebut “kesepakatan Mar-a-Lago”.

    Kesepakatan ini bertujuan memaksa mitra dagang Amerika melemahkan dolar AS di bursa mata uang internasional.

    Langkah ini dinilai dapat membuat ekspor Amerika lebih terjangkau bagi pasar luar negeri sekaligus mengurangi nilai cadangan mata uang AS di China.

    Penasihat ekonomi Trump, Stephen Miran, disebut-sebut mendorong rencana ini. Mirran telah membantah bahwa itu adalah kebijakan pemerintahan Trump.

    Teori ini hanya salah satu kemungkinan penjelasan atas kekacauan pasar saham yang sengaja dipicu Trump yang sangat berisiko menurut banyak ekonom terkemuka. Itu bukanlah satu-satunya.

    Sejak Trump mengejutkan dunia dengan rencana tarifnya, pejabat-pejabat Gedung Putih telah berbicara ke media dengan penjelasan yang terkadang bertentangan.

    Trump disebut menerapkan tarif untuk meningkatkan pendapatan dan melindungi industri Amerika atau sebagai alat negosiasi.

    Tarif itu disebut bersifat permanen atau sementara. Tarif itu disebut akan mendorong kesepakatan individual dengan negara lain atau memaksakan beberapa perjanjian multilateral yang besar.

    Saat Trump meneken tarif pada Rabu (09/04) , ia tampak ingin membuat khalayak dunia terus menduga-duga.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini