Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Pengamat: Respons Cepat Presiden Prabowo atas Kebijakan Tarif Trump Jaga Stabilitas Ekonomi RI – Halaman all

    Pengamat: Respons Cepat Presiden Prabowo atas Kebijakan Tarif Trump Jaga Stabilitas Ekonomi RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Ekonomi dan Perbankan dari Binus University, M. Doddy Ariefianto, menilai langkah cepat yang diambil Presiden RI Prabowo Subianto dalam merespons kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan sentimen positif terhadap perekonomian nasional.

    “Terdapat sentimen positif di bursa saham Indonesia (IHSG) dalam beberapa hari terakhir ini. Faktornya adalah, melunaknya Trump’s tariffs policy. Di samping itu, gercepnya Presiden (Prabowo) terhadap Trump Policy (yang mengambil langkah non-konfrontatif) serta fokus kepada ekonomi,” ungkap Doddy kepada wartawan, Selasa (15/4/2025).

    Doddy menambahkan, salah satu langkah konkret yang menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam merespons dinamika global pasca-Lebaran adalah menggelar sarasehan bersama para ekonom dan pengamat pasar.

    “Pasca lebaran kemarin salah satu agenda awal Presiden adalah sarasehan dengan para ekonom-pengamat pasar. Hal ini menunjukkan bagaimana Presiden sangat fokus dan tanggap terhadap kondisi pasar,” lanjutnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh pakar ekonomi, keuangan, dan manajemen Panji Irawan. 

    Ia menilai lonjakan sentimen positif di pasar juga dipicu oleh sikap Presiden Prabowo Subianto yang sigap dalam menanggapi kebijakan tarif impor baru Trump.

    Menurut Panji, Prabowo telah mengambil langkah-langkah strategis yang tepat, salah satunya dengan mengirim tiga menterinya ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi langsung terkait kebijakan tarif yang diumumkan Trump. 

    Selain itu, Prabowo juga memperluas komunikasi dan diplomasi ke berbagai negara, mulai dari Perdana Menteri Malaysia hingga para pemimpin negara di Timur Tengah.

    “Adapun inisiatif menjelaskan strategi dan eksekusinya secara langsung dan holistik, plus dihadiri komponen kunci penyelenggara negara sebagaimana dilakukan pada 8 April 2025 terbukti efektif menetralisir dinamika pasar modal dan memberi pemahaman utuh kepada investors,” jelas Panji.

    Panji menyebut, langkah diplomatik yang dilakukan Prabowo sangat potensial membuka jalan bagi kerja sama dagang yang lebih luas, terutama di tengah tekanan global akibat kebijakan proteksionis.

    “The good thing is, pemerintahan Prabowo memiliki inisiatif membangun yang diracik sesuai dengan strength dan opportunity di masyarakat dan negara. Ekspansi diperlukan agar RI terus tumbuh,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Panji juga menyarankan agar pemerintah secara aktif mencari negara-negara tujuan ekspor baru sebagai upaya antisipasi terhadap potensi hambatan dagang dari negara yang memasang tarif tinggi seperti AS.

    “Kolaborasi antar otoritas moneter, fiskal dan jasa keuangan untuk menggarap peta potensi alternatif ekspor yang dapat dimanfaatkan eksportir dan pemerintah (a/l Kemendag, Kemenlu) untuk mendapatkan alternatif tujuan ekspor baru,” tambahnya.

    Ia menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam mengoptimalkan devisa hasil ekspor, serta perlunya pendekatan aktif dari Bank Indonesia terhadap pasar perbankan guna menciptakan transaksi valas yang lebih efisien antara eksportir dan importir.

    “Mapping pelaku pasar valas dan potensi volume transaksi valas (buyer dan seller), secara historis sudah ada polanya sehingga dapat dikelola. Policy DHE dan instrumen penempatannya dapat didesain atraktif,” tutur Panji.

    Dalam menghadapi krisis global yang penuh ketidakpastian, Panji menggarisbawahi pentingnya kerja sama pragmatis dan kompak antara pemerintah dan sektor swasta, untuk menciptakan peluang kerja sama bisnis baik di dalam negeri maupun secara global.

  • Negosiasi Tarif dengan AS, Airlangga: Indonesia Dorong Hasil Konkret

    Negosiasi Tarif dengan AS, Airlangga: Indonesia Dorong Hasil Konkret

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah segera memulai negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan bea impor 32% yang dikenakan terhadap produk Indonesia. Indonesia akan mendorong agar negosiasi dengan AS menghasilkan kesepakatan yang konkret.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Indonesia mengutamakan hasil nyata dalam proses lobi yang akan dilakukan tim negosiator di Washington DC.

    “Kemarin Indonesia menyampaikan keinginan agar pertemuan ini menghasilkan sesuatu yang bersifat konkret. Specific outcome itu lebih penting,” ujar Airlangga di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Menurut Airlangga, pengalaman dalam berbagai perjanjian sebelumnya menunjukkan bahwa pertemuan dagang internasional tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan. Ia menuturkan, dibutuhkan dua hingga tiga putaran negosiasi tarif AS, mulai dari kesepakatan awal hingga tahap penyusunan dokumen resmi.

    Dalam lawatan ke Washington, Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia membuka kemungkinan untuk melanjutkan kerja sama dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas terbatas atau limited Free Trade Agreement (FTA).

    Selain itu, pemerintah juga siap mengambil langkah strategis untuk melakukan revitalisasi kerja sama dagang dengan AS melalui perjanjian TIFA (trade and investment framework agreement).

    Langkah-langkah ini telah termuat dalam non-paper proposal yang telah disiapkan Indonesia untuk negosiasi dengan AS, terkait tarif, non-tariff measures (NTMs), kerja sama perdagangan dan investasi, hingga sektor keuangan.

    Lebih lanjut terkait tarif Presiden AS Donald Trump, Airlangga mengatakan bahwa Indonesia mengusulkan agar fokus negosiasi diarahkan pada hasil-hasil yang spesifik dan pragmatis, sehingga kedua negara dapat segera merasakan manfaat dari kerja sama ekonomi yang dijalin.

    “Jadi artinya specific outcome itu lebih penting,” tegas Airlangga.

    Tim lobi tingkat tinggi Indonesia akan melakukan negosiasi dengan otoritas AS pada 16-23 April 2025. Delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Menko Airlangga, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Dalam pertemuan penting itu, delegasi Indonesia akan bertemu berbagai pejabat tinggi AS, termasuk perwakilan dari United States Trade Representative (USTR), Kementerian Perdagangan (Secretary of Commerce), Kementerian Luar Negeri (Secretary of State), dan Kementerian Keuangan AS (Secretary of Treasury) untuk membahas tarif AS.
     

  • Negosiasi Tarif dengan AS, Airlangga: Indonesia Dorong Hasil Konkret

    Demi Kepentingan Nasional, Indonesia Siap Negosiasi Tarif dengan AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan langkah strategis dalam menghadapi kebijakan tarif impor tinggi dari Amerika Serikat (AS).

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, tim negosiasi Indonesia akan bergerak dengan prinsip menjaga kepentingan nasional sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Negosiasi sebaik-baiknya demi kepentingan nasional,” kata Menko Airlangga di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Airlangga menekankan, Presiden Prabowo telah memberikan arahan jelas kepada tim lobi agar proses negosiasi dilakukan sebaik-baiknya demi mengamankan kepentingan ekonomi Indonesia di tengah dinamika hubungan dagang global.

    Sebelum keberangkatan tim lobi ke AS, berbagai persiapan telah dilakukan oleh tim lobi yang terdiri dari sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

    “Kemarin sudah ada rapat dengan seluruh kementerian dan saya juga sudah melaporkannya ke Bapak Presiden,” ungkap Airlangga.

    Ia menambahkan, diskusi awal telah digelar secara daring antara pihak Indonesia dengan Kementerian Perdagangan AS (Secretary of Commerce). Dalam pertemuan itu turut dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan serta Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu.

    “Yang intinya kita bahas mengenai framework apa yang diharapkan oleh Amerika dan apa yang diharapkan oleh Indonesia,” papar Airlangga.

    Dalam lawatan ke Washington DC, Airlangga menyebut bahwa tim lobi Indonesia dijadwalkan bertemu dengan berbagai pihak penting, termasuk USTR (United States Trade Representative) dan dan Kementerian Keuangan AS (Secretary of Treasury).

    Selain itu, dialog juga akan dibuka dengan sejumlah asosiasi bisnis yang mendukung posisi Indonesia, seperti US-ASEAN Business Council dan USINDO.

    Diketahui, Presiden AS Donald Trump akan menerapkan tarif impor tinggi terhadap sejumlah produk asing, termasuk dari Indonesia yang akan dikenakan tarif 32%. Namun, Trump telah mengumumkan penundaan pemberlakukan tarif resiprokal terhadap negara-negara mitra dagang selama 90 hari, kecuali China.

    Sebagai respons atas tarif impor AS, Presiden Prabowo telah mengutus tim lobi tingkat tinggi yang akan bernegosiasi dengan AS pada 16-23 April 2025. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menko Airlangga, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Langkah-langkah untuk negosiasi tarif AS ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas perdagangan dan memastikan akses produk Indonesia di pasar global tetap kompetitif, khususnya di AS.

  • Presiden berpesan kepada Airlangga negosiasi sebaik-baiknya untuk RI

    Presiden berpesan kepada Airlangga negosiasi sebaik-baiknya untuk RI

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada tim negosiasi tarif untuk bernegosiasi sebaik-baiknya dengan Amerika Serikat (AS) untuk kepentingan nasional.

    “Pesan (Presiden), negosiasi sebaik-baiknya untuk kepentingan nasional,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Menko Airlangga bakal memimpin tim negosiasi yang terdiri atas dua menteri lainnya yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk berunding mengenai tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia. Perundingan itu dijadwalkan berlangsung di Washington D. C., AS, pada 16–23 April 2025.

    Airlangga menyebut Menlu Sugiono telah tiba lebih dulu di di AS dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga akan bertolak ke AS, selain untuk ikut berunding dengan Pemerintah AS soal tarif, juga untuk menghadiri Spring Meeting Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington D. C., pada 21–26 April.

    Airlangga bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (14/4) malam juga telah rapat melalui sambungan konferensi video dengan Menteri Perdagangan AS Howard W. Lutnick. Dalam pertemuan itu, ada pula Anggota DEN Mari Elka Pangestu.

    “Pak Luhut sudah bicara dengan Secretary of Commerce (Menteri Perdagangan AS), nanti kami tindaklanjuti lagi di Washington,” kata Airlangga.

    Airlangga mengatakan dalam pertemuan daring Senin malam dengan Lutnick dua pihak berdiskusi membahas isu-isu secara global, dan teknisnya bakal dibahas lebih rinci saat delegasi Pemerintah AS dan tim negosiasi dari Pemerintah RI bertemu secara tatap muka di Washington.

    “Kami akan bicara dengan beberapa pihak, termasuk dengan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS) dengan menteri keuangan AS, kemudian juga akan bertemu dengan asosiasi-asosiasi yang like-minded, yang sependapat dengan Indonesia, ada US-ASEAN, ada USINDO, ada berbagai asosiasi bisnis yang ada di Washington,” kata Menko Airlangga saat jumpa pers di Istana Kepresidenan.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal/timbal balik kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang efektif berlaku tiga hari setelah diumumkan.

    Kebijakan Trump itu diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif resiprokal untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

    Dari kebijakan terbaru AS itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    Walaupun demikian, Presiden Trump pada 9 April 2025 mengumumkan jeda selama 90 hari untuk penerapan tarif impor resiprokal itu kepada sebagian besar negara, kecuali China. Indonesia masuk dalam kelompok negara yang mendapatkan jeda selama 3 bulan penuh itu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • AS Dalam Bahaya, Trump Diminta Segera Bertindak

    AS Dalam Bahaya, Trump Diminta Segera Bertindak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tujuh senator AS dari Partai Republik mengirim surat ke Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, terkait pembatasan akses chip AI di pasar global yang ditetapkan pemerintahan Joe Biden dan mulai berlaku bulan depan, tepatnya 15 Mei 2025.

    Surat tersebut meminta pemerintahan Donald Trump untuk menghapus kebijakan dari pemerintahan Biden. Pasalnya, pembatasan akses chip AI secara global dikhawatirkan akan mengancam kepemimpinan AS di sektor AI.

    “Setiap hari, aturan ini membuat perusahaan-perusahaan AS dilanda ketidakpastian, menghambat investasi, dan berisiko menghilangkan kemitraan global kritis yang tidak bisa dikembalikan dengan mudah,” tertera dalam surat tersebut, dikutip dari Reuters, Selasa (15/4/2025).

    Senator Republik yang menandatanganinya adalah Pete Ricketts, Tommy Tuberville, Thom Tillis, Markwayne Mullin, Ted Budd, Roger Wicker, dan Eric Schmitt.

    “Kami meminta [pemerintahan Donald Trump] menghapus aturan ini dan mengajukan alternatif yang efektif untuk mencegah Komunis China menangkap peluang di pasar global dalam memimpin teknologi AI. Alternatif tersebut tidak boleh mengorbankan kepentingan AS,” kata surat tersebut.

    Kementerian Perdagangan tidak segera merespons permintaan komentar.

    Surat ini menunjukkan perbedaan opini di Partai Republik. Ada yang menginginkan relaksasi dalam pengetatan akses chip AI asal AS ke pasar global. Namun, ada pula yang memprioritaskan potensi bahaya jika China dapat mengakses chip AI asal AS.

    Surat dari 7 senator juga menanggapi struktur aturan pengetatan akses chip AI asal AS yang dibagi dalam 3 kelompok (tier). Hanya ada 18 negara yang berada di tier 1 dan diberikan kemudahan untuk mengakses chip AI asal AS.

    Namun, negara-negara dalam Tier 1 ini harus mematuhi regulasi yang dinilai membebankan proses penjualan chip AI. Surat itu juga mempertanyakan kenapa ada beberama mitra, seperti Israel, yang tidak masuk dalam Tier 1.

    Selanjutnya, disebutkan bahwa mayoritas negara masuk ke Tier 2. Artinya, ada batasan pembelian dan proses lisensi yang harus dipenuhi jika ingin membeli chip AI asal AS.

    Untuk Tier 3 yang benar-benar diblokir untuk mengakses chip AI asal AS disebut sudah tepat sasaran. China masuk dalam daftar negara Tier 3.

    Dengan banyaknya birokrasi aturan untuk Tier 1 dan 2, para senator menilai hal ini akan menyulitkan perusahaan AS. Selain itu, pemerintah AS juga akan susah untuk memantau penegakkannya.

    Salah satu poin yang ditekankan jika aturan ini tetap berlanjut, negara yang masuk Tier 2 dikhawatirkan akan beralih bermitra dengan China yang regulasinya tidak ribet dan lebih murah.

    (fab/fab)

  • Trump Longgarkan Tarif Ponsel dan Chip China, tapi Apa Benar Bebas Pungutan? – Halaman all

    Trump Longgarkan Tarif Ponsel dan Chip China, tapi Apa Benar Bebas Pungutan? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali memicu kebingungan soal tarif perdagangan dengan Tiongkok.

    Tiga hari setelah pemerintahannya mengumumkan pengecualian terhadap sejumlah barang elektronik dari tarif, Trump justru mengancam akan mengenakan bea baru.

    Telepon pintar, laptop, flash drive, dan beberapa produk teknologi lainnya dikecualikan dari tarif yang diberlakukan sejak Rabu (2/4/2025).

    Pengecualian ini memberikan napas lega bagi perusahaan teknologi AS, seperti Apple dan Nvidia yang sangat bergantung pada manufaktur China.

    Saham keduanya langsung naik setelah pemberitahuan resmi dirilis oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS pada Jumat (11/4/2025).

    Namun, pengumuman lanjutan pada Senin (14/4/2025) justru memicu kritik terhadap Trump.

    Para pengamat dan lawan politiknya menuduhnya tidak konsisten dan mencabut banyak tarif tinggi yang sebelumnya diberlakukan terhadap Tiongkok.

    Padahal, tarif yang dicabut itu hanyalah sebagian dari serangkaian bea masuk yang dikenakan dalam perang dagang antara AS dan China.

    Perang tarif ini sudah dimulai sejak masa jabatan pertama Trump dan berlanjut saat Presiden Joe Biden menjabat, dengan tarif tambahan terhadap barang-barang dari China.

    Lalu, apakah benar barang elektronik China kini bebas dari tarif AS?

    Barang Apa Saja yang Dikecualikan?

    Pada Jumat (11/4/2025), pemerintahan Trump mengeluarkan daftar produk yang dikecualikan dari tarif.

    Produk tersebut termasuk komputer, laptop, disk drive, peralatan pemrosesan data otomatis, ponsel pintar, kartu memori, modem, router, layar panel datar, dan perangkat semikonduktor.

    Kebanyakan dari barang-barang ini tidak diproduksi di dalam negeri, melainkan di Tiongkok.

    Tarif yang dikenakan sebelumnya dinaikkan secara bertahap: dari 20 persen pada 2 April, menjadi 54 persen, lalu 104 persen pada 3 April, hingga mencapai 145 persen pada 4 April.

    Menurut analisis firma keuangan Capital Economics, pengecualian ini mencakup 23 persen dari total impor AS dari China.

    Firma tersebut menyebut langkah itu sebagai “bantuan yang baik” bagi CEO Apple, Tim Cook.

    Apa Kata Trump?

    Pada Minggu (13/4/2025), Trump membantah bahwa ia telah meringankan beban tarif untuk China.

    “TIDAK ADA SEORANG PUN yang ‘lepas dari tanggung jawab’ atas Neraca Perdagangan yang tidak adil,” tulisnya di platform media sosial Truth.

    Trump menuduh Tiongkok sebagai negara yang “memperlakukan kita dengan paling buruk”.

    Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, menjelaskan bahwa pengecualian tarif ini bersifat sementara.

    Menurutnya, barang elektronik China memang dibebaskan dari tarif awal 2 April, tapi akan tetap menghadapi bea masuk baru yang sedang dipersiapkan.

    “Barang elektronik dikecualikan dari tarif timbal balik, tetapi masih termasuk dalam tarif semikonduktor yang akan diberlakukan satu atau dua bulan lagi,” kata Lutnick kepada ABC News.

    Trump bahkan mengumumkan bahwa ia akan mengenakan tarif baru terhadap semikonduktor dari China pada hari Senin.

    Apakah Barang Elektronik China Benar-Benar Bebas Tarif?

    Tidak.

    Pengecualian yang diumumkan hanya berlaku untuk tarif tambahan yang diberlakukan sejak 2 April.

    Barang-barang seperti iPhone dan laptop masih menghadapi tarif dasar sebesar 20 persen.

    Tarif itu diberlakukan Trump secara bertahap sejak 20 Januari, saat ia menjabat kembali, hingga 2 April.

    Tarif atas semikonduktor yang diumumkan pada Jumat juga bukan pembebasan total.

    Faktanya, tarif 50 persen terhadap semikonduktor dari China yang diberlakukan oleh Presiden Biden pada 1 Januari masih berlaku.

    Trump belum mencabut tarif itu.

    Sebagian besar perangkat elektronik menggunakan semikonduktor ini, sehingga tetap terdampak.

    Selain itu, sanksi era Biden terhadap perusahaan semikonduktor China juga masih berlaku, membatasi akses mereka terhadap chip kelas atas.

    Langkah Trump Selanjutnya

    Trump menyatakan akan meluncurkan “Investigasi Tarif Keamanan Nasional” terhadap rantai pasokan semikonduktor.

    Ia menuding China terlalu dominan dalam rantai pasokan global.

    Pada 2023–2024, China mengekspor chip senilai $647 juta ke AS, menurut Observatory of Economic Complexity.

    Direktur Dewan Ekonomi Nasional, Kevin Hassett, menyatakan AS akan meninjau apakah impor semikonduktor membahayakan keamanan nasional.

    “Semikonduktor adalah bagian penting dari banyak peralatan pertahanan,” kata Hassett kepada CNN.

    Ia merujuk pada Pasal 232 dari Undang-Undang Perluasan Perdagangan AS, yang memberi presiden kewenangan membatasi impor untuk alasan keamanan nasional.

    Bagaimana Kondisi Perang Dagang Saat Ini?

    Tarif terhadap barang elektronik dan semikonduktor hanyalah bagian dari perang dagang AS-China yang semakin memanas sejak 2 April.

    China membalas dengan mengenakan tarif 125 persen terhadap barang-barang AS.

    Sementara itu, ekspor China ke AS kini dikenakan tarif sebesar 145 persen, kecuali untuk produk yang dikecualikan.

    Negara-negara lain telah bernegosiasi untuk menghindari tarif tinggi AS.

    Namun, China tidak termasuk dalam kesepakatan yang memberikan jeda 90 hari tersebut.

    Trump menyebut gejolak pasar saham sebagai konsekuensi “jangka pendek” dari pengaturan ulang perdagangan global.

    Namun, para analis memperkirakan inflasi akan meningkat.

    Mereka menilai pengecualian tarif pada Jumat menunjukkan pemerintah mulai menyadari dampak buruk tarif terhadap produsen dan konsumen AS.

    Apple adalah contoh nyata.

    Sekitar 90 persen iPhone dirakit di Tiongkok melalui mitra lokalnya, Foxconn.

    Sebanyak 80 persen produk Apple berasal dari China.

    Kelompok pelobi yang mewakili Intel, Nvidia, dan perusahaan teknologi lainnya terus mendorong Washington untuk mencapai kesepakatan dagang.

    Sektor Lain yang Terdampak

    Pada Maret lalu, Trump memberlakukan tarif 25 persen pada impor baja dan aluminium dari semua negara, termasuk China.

    China adalah produsen baja dan aluminium terbesar di dunia.

    Meskipun ekspor bajanya ke AS hanya 4,1 persen dari total produksi nasional, ekspor aluminium mencapai 16 persen.

    Pada 3 April, AS juga menerapkan tarif 25 persen terhadap mobil impor.

    Ekspor mobil China ke AS hanya 2 persen dari total impor mobil AS, atau sekitar 0,4 persen dari penjualan mobil 2024, menurut S&P.

    Namun, karena produsen mobil China terlibat dalam rantai pasokan global, tarif itu tetap berdampak signifikan.

    Mulai 3 Mei, tarif 25 persen juga berlaku untuk semua suku cadang mobil impor.

    Meski pemerintah Trump menyarankan warga AS membeli mobil buatan dalam negeri, para ahli memperingatkan bahwa tidak ada mobil yang sepenuhnya bebas dari komponen impor.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Pengusaha Sebut Impor Garam Industri untuk Pangan Sulit Disetop, Ini Alasannya

    Pengusaha Sebut Impor Garam Industri untuk Pangan Sulit Disetop, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Adhi Lukman menyebut impor garam untuk industri sulit untuk disetop. Ia mengatakan produksi dalam negeri belum mencukupi, sehingga tetap memerlukan impor.

    Hal ini menanggapi Presiden Prabowo Subianto yang mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 17 Tahun Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

    “Tapi kami sudah melakukan koordinasi dengan PT Garam, dengan yang lain, ketersediaannya belum mencukupi. Apa yang dibutuhkan, spesifikasi apa yang dibutuhkan oleh industri makanan dan minuman,” kata dia ditemui di Ayana Midplaza Jakarta, Senin (14/4/2025) malam.

    Meski begitu, pada dasarnya pengusaha mendukung upaya pemerintah untuk mendorong produksi garam dalam negeri. Namun, pemerintah disebut perlu menghitung berapa kebutuhan dan produksi dalam negeri.

    “Kalau yang misalnya untuk bikin penggaraman ikan asin, untuk kecap mungkin masih bisa. Tapi untuk produk-produk yang bubuk, yang kering itu masih belum bisa,” lanjutnya.

    Pihaknya berharap pemerintah tetap dapat mengeluarkan izin impor sebagai bentuk relaksasi jika memang produksi dalam negeri belum mencukupi. Ia juga mengingatkan bahwa produksi garam rawan tergantung pada cuaca.

    “Pernah satu tahun itu produksi tidak sampai 100 ribu ton itu pernah. Padahal kebutuhan kita garam itu termasuk alkali, klorida, semua itu hampir 4 jutaan kan. Kalau cuma produksi tidak sampai 100 ribu ton, kita mau bagaimana? Kalau misalnya tidak boleh impor,” terangnya.

    Pihaknya mengaku telah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai langkah menindaklanjuti aturan tersebut. Dalam pembicaraan itu, pengusaha meminta adanya relaksasi impor untuk kondisi tertentu.

    “Relaksasi apabila dengan kondisi tertentu, tidak dimungkinkan ketersediaan dalam negeri. Pemerintah bisa memutuskan untuk memberikan izin,” ucapnya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto ingin agar Indonesia bisa melakukan swasembada garam. Hal ini ditegaskan Prabowo dengan meneken Perpres nomor 17 tahun 2025 soal Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang diteken pada 27 Maret 2025 yang lalu.

    Beleid ini menitikberatkan untuk meningkatkan usaha pergaraman dalam negeri dan melanjutkan pembangunan usaha pergaraman nasional secara terpadu dan berkesinambungan. Prabowo juga memasang target ambisius agar swasembada garam bisa direngkuh Indonesia paling lambat tahun 2027.

    “Pembangunan Pergaraman Nasional bertujuan untuk mewujudkan Swasembada Garam Nasional pada tahun 2027,” tulis pasal 2 ayat 1.

    Adapun kebutuhan garam nasional yang ditetapkan dalam beleid ini terdiri dari total 13 kebutuhan yang ditetapkan dalam pasal 3 beleid tersebut. Mulai dari garam konsumsi, garam untuk industri aneka pangan, garam untuk industri penyamakan kulit, garam untuk water treatment, garam untuk industri pakan ternak, garam untuk industri pengasinan ikan, garam untuk peternakan dan perkebunan, hingga garam untuk industri sabun dan deterjen.

    Selain itu ada juga garam untuk industri tekstil, garam untuk pengeboran minyak, garam untuk industri kosmetik, garam untuk industri farmasi dan alat kesehatan, dan terakhir garam untuk industri kimia atau chlor alkali.

    (kil/kil)

  • Profil Ali Muhtarom, Hakim Sidang Perkara Tom Lembong yang Jadi Tersangka Suap CPO

    Profil Ali Muhtarom, Hakim Sidang Perkara Tom Lembong yang Jadi Tersangka Suap CPO

    loading…

    Hakim Ali Muhtarom tengah menjadi sorotan publik. Hakim yang menangani perkara Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menjadi tersangka kasus suap penanganan perkara ekspor CPO. Foto: Ist

    JAKARTA – Hakim Ali Muhtarom tengah menjadi sorotan publik. Hakim yang menangani perkara mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menjadi tersangka kasus suap penanganan perkara ekspor Crude Palm Oil (CPO).

    Selain menetapkan tersangka Ali Muhtarom, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga menjadikan 2 hakim yakni Agam Syarif Baharuddin dan Djuyamto sebagai tersangka.

    Kejagung menduga para tersangka menerima suap dari Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta sebesar Rp22,5 miliar. Sambil menunggu proses peradilan, 3 tersangka sementara waktu ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejagung.

    Profil Hakim Ali MuhtaromAli Muhtarom merupakan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di PN Jakarta Pusat. Nomor Induk Pegawai (NIP) yang dimiliki yakni 1972082502201603105.

    Dirangkum dari berbagai sumber, Ali Muhtarom memiliki perjalanan panjang dalam kariernya. Dia pernah bertugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis.

    Soal kekayaan, Ali Muhtarom tercatat mempunyai harta senilai Rp1,3 miliar. Angka tersebut didasarkan dalam laporannya untuk LHKPN KPK pada 21 Januari 2025.

    Kekayaan Ali Muhtarom terdiri atas beberapa aset berbeda di antaranya tanah dan bangunan senilai Rp1,2 miliar serta alat transportasi dan mesin sebesar Rp158 juta.

    Ali juga mempunyai harta bergerak lainnya senilai Rp38.500.000, kas dan setara kas Rp7.050.000. Namun, dia mencantumkan pula utang sebesar Rp150 juta.

    Jalan panjang karier yang dibangun Ali kini tercoreng akibat kasus hukum yang menjeratnya. Dugaan keterlibatannya dalam praktik suap tak hanya mencederai integritas pribadi, tapi juga tamparan bagi institusi peradilan itu sendiri.

    Sebelum ditetapkan tersangka atas kasus dugaan suap CPO, Ali Muhtarom menjadi hakim anggota yang memeriksa dan mengadili kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa Tom Lembong. Setelah penetapan tersangka, Ali diganti dengan Hakim Alfis Setyawan.

    Diketahui, Ali Muhtarom beserta Djuyamto dan Agam Syarief diduga menerima uang suap sebesar Rp22,5 miliar dari total Rp60 miliar. Suap ini berkaitan dengan putusan lepas tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya industri kelapa sawit periode Januari 2021-Maret 2022.

    (jon)

  • Misi Lawatan Prabowo ke Lima Negara, Boyong Investasi atau Cari Restu Evakuasi Warga Gaza?

    Misi Lawatan Prabowo ke Lima Negara, Boyong Investasi atau Cari Restu Evakuasi Warga Gaza?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyudahi perjalanannya dengan membawa sejumlah oleh-oleh kesepakatan usai lawatan ke lima negara dengan tiba di Tanah Air, pada Selasa (15/4/2025).

    Ketibaan Presiden di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

    Di lima negara yakni Uni Emirat Arab (UEA), Republik Turki, Republik Arab Mesir, Qatar, dan Kerajaan Yordania Hasyimiyah, Presiden Ke-8 RI itu telah melakukan pertemuan dengan masing-masing pemimpin negara tersebut.

    Dalam kunjungannya, orang nomor satu di Indonesia itu telah banyak berkonsultasi dan berdiskusi dengan para pemimpin negara dengan pembahasan terkait peningkatan hubungan kerja sama kedua negara dan kondisi geopolitik dan ekonomi global. 

    Selain itu, dalam kunjungan ini belasan dokumen kerja sama telah ditandatangani dan dipertunjukkan di hadapan para pemimpin negara. Kerja sama ini meliputi sejumlah bidang mulai dari peningkatan kerja sama strategis kedua negara, politik, keamanan, kebudayaan, pertanian, pendidikan, hingga keagamaan.

    Di titik pertama, Prabowo dan Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) mendengarkan secara langsung pengumuman delapan Memorandum of Understanding (MoU) dan Letter of Intent (LoI) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua negara. 

    Pengumuman tersebut dilakulan di akhir pertemuan bilateral kedua pemimpin negara yang digelar di Istana Qasr Al Shatie, Abu Dhabi, pada Rabu (9/4/2025).

    Kedelapan dokumen tersebut terdiri atas empat kerja sama antar-pemerintah (Government to Government/G-to-G) dan empat kerja sama antarpelaku usaha (Business to Business/B-to-B). Kerja sama tersebut mencerminkan semakin eratnya hubungan strategis antara Indonesia dan PEA di berbagai bidang.

    Adapun, empat MoU G-to-G yang diumumkan meliputi pernyataan kerja sama tentang Kemitraan Alam dan Iklim; Lalu, Kelautan dan Perikanan;  Keamanan dan Penanggulangan Terorisme; dan kerja sama di bidang Islam dan wakaf.

    Sementara itu, empat kesepakatan B-to-B yang disampaikan adalah memorandum Saling Pengertian antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI, dengan Al-Ain Farms for Livestock Production PEA tentang Investasi Produksi Susu;

    Tak hanya itu, terdapat nota kesepahaman antara Ninety Degree General Trading LLC dan PT Pindad; kesepakatan prinsip terkait dengan penambahan kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Surya Fotovoltaik Cirata; dan memorandum Saling Pengertian antara PT PLN (Persero) dan Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – MASDAR tentang Rencana Pengembangan PLTS Terapung Jatigede 100 MW.

    Berlabuh ke tujuan berikutnya, Prabowo bersama Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdoğan menyaksikan penandatanganan dan pertukaran sejumlah nota kesepahaman atau MoU dalam kunjungan kenegaraan di Istana Kepresidenan Turkiye, pada Kamis (10/4/2025).

    Sebanyak tiga dokumen kerja sama yang ditandatangani dan dipertukarkan di hadapan kedua kepala negara meliputi memorandum di bidang penanggulangan bencana dan kedaruratan. Lalu, tentang kerja sama di bidang media, hubungan masyarakat, dan komunikasi; serta kerja sama kebudayaan.

    Tak hanya itu, kedua kepala negara juga berkomitmen untuk memperluas akses pasar dan menghapus hambatan-hambatan perdagangan. Presiden Prabowo menekankan pentingnya kekuatan ekonomi dalam meningkatkan posisi tawar negara-negara berkembang di kancah global.

    “Kita harus bersama-sama berkembang sebagai kekuatan ekonomi. Hanya dengan kekuatan ekonomi, suara kita bisa didengar di dunia ini,” tegas Prabowo.

    Prabowo mengatakan bahwa kedua negara sepakat agar para menteri perdagangan segera menyelesaikan preferential trade agreement. Hal tersebut sebagai langkah awal menuju Turki-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

    Di bidang investasi, kedua pemimpin juga menyepakati penyelesaian bilateral investment treaty dalam waktu dekat. Prabowo turut mengundang perusahaan-perusahaan Turki untuk berpartisipasi dalam pengembangan sektor strategis di Indonesia.

    “Saya juga mengundang perusahaan Turki untuk bersama-sama ikut serta dalam pembangunan industri baterai, energi terbarukan, industri pertahanan dan tekstil kelas atas. Saya terbuka agar Turki ikut dalam pembangunan infrastruktur energi di Indonesia,” ujarnya.

    Kepala Negara turut mengapresiasi kontribusi perusahaan konstruksi Turki dalam pembangunan 42 rumah sakit di Indonesia, serta mendorong kerja sama lebih lanjut di bidang kesehatan, termasuk produksi vaksin bersama. Tak hanya itu, Indonesia dan Turki juga akan menjalin kerja sama erat di sektor pertahanan.

    “Kami juga memiliki kesepakatan untuk membuat joint venture yang penting antara perusahaan pertahanan strategis di antara dua negara kita,” tuturnya.

    Selanjutnya, Prabowo Subianto dan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi melakukan penandatanganan Pernyataan Bersama tentang Kemitraan Strategis antara Indonesia dan Mesir di Istana Al Ittihadiya, Kairo, pada Sabtu (12/4/2025).

    Melalui kemitraan strategis ini, Indonesia dan Mesir berkomitmen memperkuat kerja sama di berbagai bidang prioritas. Mulai dari politik, ekonomi, keamanan, pertahanan, hubungan budaya dan pendidikan, serta hubungan antar masyarakat.

    Doha, Qatar menjadi negara ke-4 yang dikunjungi oleh Prabowo. Di sana dia bersama dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, menyaksikan langsung penandatanganan MoU yang digelar dalam pertemuan kedua pemimpin di Istana Amiri Diwan, Doha, Minggu (13/4/2025).

    Dokumen penting yang bertajuk lengkap “Memorandum Saling Pengertian tentang Dialog Strategis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar” dalam memperkuat kerja sama bilateral melalui pembentukan mekanisme Strategic Dialogue (SD) yang diselenggarakan setiap tahun pada tingkat Menteri Luar Negeri. Selain itu, Senior Officials Meeting (SOM) juga akan dilaksanakan sebagai forum persiapan SD, sementara Ad Hoc Working Group dapat dibentuk untuk mengerjakan program-program kerja sama tertentu.

    Dialog Strategis ini bertujuan mendorong kerja sama yang lebih intensif di berbagai bidang strategis. Diantaranya adalah politik, isu-isu internasional dan kawasan, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan energi, pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, olahraga, kepemudaan, pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta kolaborasi di berbagai forum multilateral.

    Tak hanya itu, hasil konkret lain dari pertemuan itu adalah komitmen Qatar menanamkan investasi senilai US$2 miliar atau sekitar Rp33,6 triliun melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

    Terakhir, Prabowo dan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein menyaksikan langsung penandatanganan empat MoU strategis antara Indonesia dan Kerajaan Yordania Hasyimiyah yang berlangsung di Istana Al Husseiniya, Amman, Senin (14/4/2025). 

    Empat dokumen kerja sama yang ditandatangani dalam kesempatan tersebut adalah persetujuan kerja sama di bidang pertahanan, pertanian, bidang pendidikan, dan keagamaan dan wakaf.

    “Kami membahas peningkatan kerja sama di beberapa bidang, bidang pendidikan, sains, teknologi, ekonomi. Ya kan kita disini kita beli banyak fosfat, potash untuk pupuk kita, salah satu termurah di dunia,” pungkas Prabowo.

  • Ciptakan Pengusaha Berdaya Saing Global, UMKM Songket Binaan BRI Sukses Tembus Pasar Dunia

    Ciptakan Pengusaha Berdaya Saing Global, UMKM Songket Binaan BRI Sukses Tembus Pasar Dunia

    SILUNGKANG – Keindahan kain songket, salah satu warisan budaya Indonesia, terus dijaga dan dikembangkan oleh generasi penerus. Salah satunya adalah Unici Songket Silungkang, usaha tenun asal Sumatera Barat yang sukses menembus pasar nasional hingga internasional. Melalui ketekunan dan inovasi, Unici Songket tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi para perajin lokal.

    Songket telah lama menjadi simbol kemewahan dan identitas budaya, dibuat dengan teknik rumit menggunakan benang emas atau perak. Di Silungkang, Sumatera Barat, para perajin masih mempertahankan metode tradisional dalam setiap helai kain yang mereka produksi. Dari keahlian turun-temurun inilah lahir Unici Songket Silungkang, sebuah brand yang didirikan oleh Fitri pada 2019. Berawal dari pemasaran sederhana di media sosial, kini Unici Songket berkembang pesat berkat strategi digital dan inovasi bisnis yang diterapkan.

    Saat pertama kali memasarkan produk secara online, Fitri melihat respons positif dari pasar. Hal ini mendorongnya untuk lebih serius mengembangkan Unici Songket dengan merekrut perajin dan membuka toko fisik di Sawahlunto, Sumatera Barat. Bahkan, di tengah tantangan pandemi Covid-19, Ia mampu beradaptasi dengan mengalihkan 70% penjualannya ke platform digital seperti Facebook dan Instagram.

    Memasuki 2023, Unici Songket semakin memperluas jangkauan pemasaran melalui e-commerce dan fitur live selling di TikTok Shop. Berkat strategi ini, omzet bulanannya stabil di kisaran Rp 30-50 juta per bulan.

    Guna memperluas usahanya, Fitri bergabung dalam program BRI UMKM EXPO(RT) pada tahun 2023. Melalui berbagai program pemberdayaan UMKM, Fitri merasakan manfaat besar dalam pengembangan usaha, baik dari sisi pemasaran, penjualan, hingga perluasan jaringan bisnis.

    “Alhamdulillah, program pembinaan dari BRI sangat membantu kami dalam meningkatkan skala bisnis. Tidak hanya melalui pameran, tetapi juga pelatihan dan business matching yang membuka peluang kerja sama lebih luas,” ujar Fitri saat mengikuti ajang BRI UMKM EXPO(RT) 2025 di ICE BSD, Tangerang.

    BRI UMKM EXPO(RT) menjadi salah satu platform penting bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk mereka ke pasar yang lebih luas, termasuk buyer internasional. Selain itu, BRI juga memberikan fasilitas bagi peserta, mulai dari akomodasi hingga pendampingan bisnis. Fitri mengungkapkan bahwa pengalaman mengikuti acara ini sejak 2023 telah memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan Unici Songket.

    Selain partisipasi dalam pameran, Fitri juga mendapatkan pelatihan digitalisasi bisnis. Dengan bimbingan dari BRI, Ia mulai mengoptimalkan pemasaran di berbagai marketplace seperti Lazada, Blibli, dan Tokopedia. Langkah ini semakin meningkatkan daya saing dan eksposur produknya di pasar online.

    Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menegaskan komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Tahun ini, BRI UMKM EXPO(RT) diikuti oleh 1.000 UMKM terpilih, meningkat dari 700 peserta pada tahun sebelumnya. BRI juga terus memperluas akses pasar ekspor bagi UMKM binaannya melalui program business matching bersama Kementerian Perdagangan yang secara rutin terus dilakukan.

    “BRI berkomitmen untuk terus mendorong UMKM naik kelas dan berdaya saing global. Melalui berbagai program pemberdayaan seperti pembinaan, pameran, serta dukungan digitalisasi, kami berharap UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Hendy.

    Dengan dukungan yang berkelanjutan, diharapkan semakin banyak UMKM seperti Unici Songket Silungkang yang mampu melestarikan warisan budaya sekaligus menembus pasar dunia. Keberhasilan Fitri menjadi bukti nyata bahwa inovasi, ketekunan, dan sinergi dengan pihak perbankan dapat membawa UMKM ke level yang lebih tinggi. (ADV)