Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Perlu tegakkan HaKI respon AS soroti bajakan di Mangga Dua

    Perlu tegakkan HaKI respon AS soroti bajakan di Mangga Dua

    Menteri Perdagangan Budi Santoso setelah acara Aksi Konsumen Cerdas Indonesia di Plataran Sarinah, Minggu. ANTARA/ Muhammad Heriyanto.

    Mendag: Perlu tegakkan HaKI respon AS soroti bajakan di Mangga Dua
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 20 April 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa perlunya penegakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di tengah maraknya peredaran barang- barang bajakan (ilegal) di Indonesia. Hal itu Menteri Budi di Pelataran Sarinah Jakarta, Minggu menanggapi adanya sorotan dari Amerika Serikat (AS) terhadap sentra barang bajakan dan palsu di Pasar Mangga Dua, Jakarta yang menjadi salah satu penghambat hubungan dagang antara Indonesia dengan AS.

    “Pada prinsipnya, memang Amerika Serikat (AS) juga pengen HAKI segala macam itu kan memang harus ditegakkan. Masalah itu nanti kita cek dulu,” ujar Menteri Budi.

    Tidak hanya ke AS, menurutnya, penegakan HaKI perlu dilakukan saat kerja sama dengan negara manapun.

    “Pada prinsipnya dengan AS atau dengan negara manapun, seperti itu harus ditegakkan,” ujar Menteri Budi.

    Terkait rencana sidak ke Pasar Mangga Dua, pihaknya memastikan selama ini terus melakukan pengawasan secara rutin terhadap barang- barang ilegal yang beredar di masyarakat.

    “Sebenarnya kita pengawasan reguler, rutin terus dilakukan. Kemarin, dua hari yang lalu, kita juga ada penyitaan barang-barang yang ilegal itu, jadi terus kita berjalan,” ujar Menteri Budi.

    Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Kemendag Moga Simatupang menjelaskan bahwa yang memiliki hak untuk melaporkan terkait HaKI, yaitu produsen atau pemegang merek.

    “Kalau merek, itu harus produsennya atau pemegang merek yang melaporkan ke pihak berwenang. Di Dirjen (Direktorat Jenderal) HAKI,” ujar Moga.

    Ia menjelaskan bahwa terkait masalah tersebut masuknya ke Delik Aduan.

    “Itu sifatnya Delik Aduan. Kalau pemalsuan merek dan lain sebagainya itu delik aduan. Jadi produsen atau pemegang merek yang harus laporkan,” ujar Moga.

    Laporan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), Pasar Mangga Dua terus menerus berada dalam daftar pantauan prioritas dan Tinjauan Pasar Terkenal untuk Pemalsuan dan Pembajakan Tahun 2024, bersama dengan beberapa pasar daring Indonesia.

    Menurut USTR, kurangnya penegakan hukum RI terkait HKI masih menjadi masalah, AS mendesak Indonesia untuk memanfaatkan gugus tugas penegakan HKI guna meningkatkan kerja sama penegakan hukum di antara lembaga dan kementerian penegak hukum terkait.

    “Amerika Serikat juga terus mendorong Indonesia untuk menyediakan sistem perlindungan yang efektif terhadap penggunaan komersial yang tidak adil,” tertulis dalam dokumen USTR.

    Lewat laporan itu, AS juga khawatir Undang-Undang (UU) Paten tahun 2016 telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga persyaratan tersebut dapat dipenuhi melalui impor atau pemberian lisensi.

    Sumber : Antara

  • Alarm Bahaya! Tarif Impor AS Bisa Sampai 47%, Produk Indonesia Terancam Kalah Saing

    Alarm Bahaya! Tarif Impor AS Bisa Sampai 47%, Produk Indonesia Terancam Kalah Saing

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa tarif impor Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia bisa mencapai 47% untuk sejumlah komoditas. Padahal, sebelumnya, tarif yang dikenakan hanya 32% saat kebijakan tarif resiprokal diumumkan.

    Airlangga menjelaskan, meskipun AS memberikan diskon sementara menjadi 10% selama 90 hari, produk seperti tekstil dan garmen asal Indonesia tetap terkena tarif tambahan sebesar 10–37%. Jika ditotal, tarif yang harus dibayar bisa mencapai 20–47%.

    “Meski saat ini tarif 10% untuk 90 hari, di tekstil, garmen, ini kan sudah ada tarif 10–37% maka 10% tambahan bisa 10+10 atau 37+10. Ini concern kita karena ekspor kita biayanya lebih tinggi, karena ini di-sharing kepada pembeli dan juga ke Indonesia sebagai pengirim,” ujar Airlangga, Minggu (20/4/2025).

    Ilustrasi ekspor impor.

    Produk Indonesia kalah saing

    Menurutnya, tarif tinggi ini jauh lebih besar dibandingkan tarif yang dikenakan AS pada negara-negara pesaing Indonesia. Hal ini membuat produk Indonesia kalah bersaing di pasar global, terutama di kawasan Asia Tenggara dan Asia.

    “Kami tegaskan bahwa selama ini yang tarif tidak level playing field diterapkan AS, termasuk dengan negara pesaing kita di ASEAN bisa diberikan adil, dan kita ingin diberikan tarif yang tidak lebih tinggi,” tegasnya.

    Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif dasar sebesar 32% terhadap Indonesia sebagai bagian dari kebijakan tarif resiprokal. Namun, masih ada tambahan tarif lain terhadap produk tertentu yang membuat total tarif menjadi lebih tinggi.

    Dalam pertemuan negosiasi antara Indonesia dan AS, kedua negara sepakat untuk membentuk tim teknis gabungan dari United States Trade Representative (USTR) dan Kementerian Perdagangan untuk membahas tarif ini lebih lanjut.

    Airlangga menyebut bahwa kedua pihak telah menyepakati kerangka atau framework perjanjian kerja sama. Perjanjian ini akan mencakup kemitraan di bidang perdagangan, investasi, mineral penting, serta penguatan rantai pasok.

    “Kami berharap dalam 60 hari, kerangka tersebut bisa ditindaklanjuti dalam bentuk format perjanjian yang disetujui antara Indonesia dan Amerika Serikat,” pungkasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mendag Temui Pengusaha demi Turunkan Harga Kelapa, tapi Belum Ada Hasil

    Mendag Temui Pengusaha demi Turunkan Harga Kelapa, tapi Belum Ada Hasil

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mencari upaya untuk menurunkan harga kelapa bulat. Harga kelapa bulat sempat mencapai Rp 25.000/butir.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pihaknya telah bertemu dengan pelaku usaha dalam negeri dan eksportir untuk mencari jalan solusi. Sayangnya, pertemuan tersebut belum menemukan kesepakatan dari kedua pihak.

    “Nah sekarang kita mau cari solusinya. Kemarin sudah ketemu. Sudah kita temukan antara eksportir dengan pelaku usaha industri. Tapi belum ada kesepakatan. Kita cari nanti solusinya yang terbaik,” katanya saat ditemui di Sarinah Mall, Jakarta Pusat, Minggu (20/5/2025).

    Menurut Budi, salah satu penyebab harga kelapa melambung tinggi lantaran permintaan ekspor yang tinggi. Dia pun menyebut harga kelapa dunia saat ini tengah naik. Untuk itu, banyak pengusaha ekspor atau eksportir lebih memilih mengekspor.

    Terkait usulan penghentian ekspor kelapa yang sempat diajukan oleh Kementerian Perindustrian, Budi menyebut hal itu perlu dibahas lebih lanjut oleh para pengusaha, termasuk eksportir. Dia menekankan agar jangan sampai ada pihak yang dirugikan.

    “Nah itu salah satunya dalam rangka itu kita ketemu dulu. Sebelum dibahas lebih lanjut ya. Jadi biar tahu maunya seperti apa. Jangan sampai nanti salah satu dirugikan misalnya. Kita temukan dulu ya. Kemarin udah tapi belum sepakat,” terang Budi.

    Dalam pantauan detikcom pada Jumat, (11/4) lalu, harga kelapa bulat atau parut mengalami lonjakan yang signifikan. Salah seorang penjual kelapa parut di Pasar Rawa Bebek, Usin, mengatakan harga satu butir kelapa bisa mencapai Rp 25.000, tergantung ukuran.

    Padahal saat kondisi normal, kelapa parut dijual dengan harga Rp 10.000-15.000 per butir. Artinya untuk kelapa ukuran kecil, harga mengalami kenaikan dua kali lipat.

    “Sekarang Rp 20.000-25.000, tergantung ukurannya, kalau yang kecil ya Rp 20.000, kalau yang gede Rp 25.000. Kalau lagi normal yang gede paling Rp 15.000, yang kecil Rp 10.000,” kata Usin saat ditemui detikcom di lokasi, Jumat (11/4/2025).

    (acd/acd)

  • Bertemu Mendag AS, Menko Airlangga sampaikan proposal negosiasi tarif

    Bertemu Mendag AS, Menko Airlangga sampaikan proposal negosiasi tarif

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin delegasi Indonesia, melanjutkan upaya negosiasi dengan menemui United States Secretary of Commerce atau Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Howard Lutnick di Washington DC, AS. ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian

    Bertemu Mendag AS, Menko Airlangga sampaikan proposal negosiasi tarif
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 20 April 2025 – 11:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin delegasi Indonesia, melanjutkan upaya negosiasi dengan menemui United States Secretary of Commerce atau Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Howard Lutnick. Pertemuan tersebut dalam rangka menyampaikan proposal negosiasi Indonesia terkait tarif kepada AS.

    “Kami berterima kasih kepada Secretary Lutnick yang memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi tarif dan menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan berimbang,” ujar Menko Airlangga, dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Minggu.

    Indonesia menyampaikan penawaran konkret untuk meningkatkan pembelian dan impor Indonesia dari AS demi menyeimbangkan defisit perdagangan AS, di antaranya pembelian produk energi (crude oil, LPG, dan gasoline). Selain itu, juga peningkatan impor produk pertanian dari AS (soybeans, soybeans meal, dan wheat), yang memang sangat dibutuhkan dan tidak diproduksi di Indonesia.

    Menko Airlangga juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk kerja sama di bidang critical minerals, dukungan investasi AS, serta komitmen untuk menyelesaikan permasalahan non-tariff barrier (NTB) yang menjadi perhatian pihak pengusaha AS di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Lutnick mengapresiasi komitmen dan proposal konkret tersebut dan menilai penawaran dan permintaan Indonesia sangat konkret dan saling menguntungkan bagi kedua negara.

    Ia menyebut hal itu berbeda dengan beberapa negara lain yang juga baru saja mengajukan proposal dan belum diterima oleh pihak AS. Lebih lanjut, Lutnick sependapat dengan rencana target negosiasi yang akan diselesaikan dalam 60 hari ke depan dan menyarankan agar langsung menyusun jadwal pembahasan teknis secara detail dengan pihak DoC dan USTR.

    “Kami mengapresiasi langkah konkret Indonesia untuk melakukan negosiasi tarif. Ke depan, AS dan Indonesia akan terus melanjutkan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan,” ujar Lutnick.

    Tim negosiasi RI yang turut mendampingi Menko Airlangga, di antaranya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, serta Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

    Kemudian, Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono, serta Kuasa Usaha Ad-Interim KBRI Washington DC Ida Bagus Made Bimantara.

    Sebelum Indonesia, ada beberapa negara seperti Jepang dan Argentina yang juga baru bertemu dan melakukan negosiasi mengenai tarif AS itu.Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang langsung diterima oleh Pemerintah AS.

     Terkait dengan kebijakan tarif AS, Presiden Trump telah menugaskan Lutnick bersama dengan Ambassador Greer (USTR) dan Scott Bessent (Secretary of Treasury) sebagai pejabat AS yang bertanggung jawab dan menangani kebijakan tarif perdagangan AS. Department of Commerce (DoC) merupakan kementerian di AS yang bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi dan urusan perdagangan di AS.

    Tugas DoC salah satunya meningkatkan perdagangan internasional dan membantu bisnis AS bersaing di pasar global, serta mempromosikan perdagangan yang adil. Dalam konteks kebijakan tarif AS, DoC yang merumuskan kebijakan besar mengenai tarif (bagian dari kebijakan perdagangan internasional AS), sedangkan untuk pelaksanaan teknis negosiasi tarif menjadi tugas dari USTR.

    Sebelum melakukan pertemuan secara langsung pada Kamis (17/4/2025) di Kantor DoC, Menko Airlangga juga telah melakukan pertemuan secara online melalui Zoom meeting dengan Lutnick, sehingga pertemuan kedua pihak berlangsung sangat cair dan penuh persahabatan, serta berlangsung selama lebih dari 1,5 jam.

    Respons itu menjadi kesempatan baik untuk Indonesia, yang pada pekan pertama pemberlakuan penundaan tarif resiprokal, sudah bisa diterima secara langsung oleh pihak otoritas di AS yaitu USTR dan DoC, serta sudah terjadwal juga dengan Secretary of Treasury.

    Sumber : Antara

  • Pemberantasan Barang Bajakan, Celios Pesimistis: Banyak Pintu Masuk di Perbatasan

    Pemberantasan Barang Bajakan, Celios Pesimistis: Banyak Pintu Masuk di Perbatasan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyebut barang bajakan yang masih menjamur di Indonesia akan sulit untuk diberantas, termasuk di kawasan Mangga Dua, Jakarta, yang tengah disorot Amerika Serikat (AS). Terlalu banyak pintu masih di perbatasan. 

    Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan sulitnya memberantas barang bajakan di Tanah Air lantaran pintu masuk di jalur perbatasan yang juga tersebar.

    Terlebih, Bhima mengungkap ada sekitar Rp291 triliun peredaran barang palsu pada 2022 silam. Porsinya setara 10% dari total produk domestik bruto (PDB) sektor perdagangan besar dan eceran.

    “Barang bajakan masih sulit diberantas, karena pintu masuk barang ilegal di perbatasan cukup banyak,” kata Bhima kepada Bisnis, Minggu (20/4/2025).

    Selain itu, Bhima juga menyebut terdapat permasalahan pengawasan pada barang bajakan yang diproduksi di dalam negeri. Ditambah, kondisi daya beli yang terbatas membuat masyarakat lebih condong memilih barang bajakan.

    “Konsumen dengan daya beli yang terbatas memang memilih barang bajakan dibanding barang asli,” ujarnya.

    Untuk itu, menurut Bhima, langkah yang harus diambil dan ditangani pemerintah adalah dengan memperketat pengawasan masuknya barang impor ilegal di kawasan pabean hingga perbatasan atau jalur tikus.

    Bhima menambahkan, pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda untuk membeli barang asli.

    Di samping itu, Bhima menyarankan agar pemerintah memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin usaha kepada pedagang dan produsen yang menjual barang bajakan.

    “Sanksi kepada pedagang dan produsen barang palsu di dalam negeri, misalnya pencabutan izin usaha hingga pidana,” ujarnya.

    Sebelumnya, Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan (Kemendag) Ronald Jenri Silalahi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga seiring adanya isu yang disorot AS terkait barang bajakan di Mangga Dua, Jakarta.

    “Kementerian perdagangan selalu bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan pengawasan barang yang beredar yang tidak ketentuan sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangannya,” ujar Ronald kepada Bisnis, Minggu (20/4/2025).

    Dia menjelaskan, koordinasi ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa (Permendag 69/2018).

    Berdasarkan Permendag 69/2018, ruang lingkup pengawasan terdiri dari standar, label, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan, dan klausula baku.

    Kemendag juga akan bekerja sama dengan kementerian terkait dalam menangani permasalahan yang menyangkut hak cipta.

    “Kementerian Perdagangan juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Hak Cipta,” ujarnya.

  • Pujian Mendag AS usai RI Mau ‘Buka-bukaan’ Demi Tarif Trump Turun

    Pujian Mendag AS usai RI Mau ‘Buka-bukaan’ Demi Tarif Trump Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menilai proposal negosiasi tarif perdagangan dari Indonesia berbeda dari negara lain yang juga sudah mengajukan proposal.

    Lutnick sendiri menerima delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Washington DC, AS pada Sabtu (19/4/2025) waktu setempat.

    Dalam kesempatan itu, Airlangga resmi menyerahkan proposal tawaran negosiasi ulang penerapan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump kepada Indonesia sebesar 32%.

    Lutnick mengapresiasi proposal Indonesia yang konkret. Dia menilai tawaran dan permintaan Indonesia bisa saling menguntungkan kedua negara.

    Oleh sebab itu, Lutnick sepakat untuk menyelamatkan negosiasi dalam 60 hari ke depan dan menyarankan langsung menyusun jadwal pembahasan teknis.

    “Kami mengapresiasi langkah konkret Indonesia untuk melakukan negosiasi tarif. Ke depan, AS dan Indonesia akan terus melanjutkan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan,” jelas Lutnick dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Minggu (20/4/2025).

    Trump sendiri telah menugaskan Lutnick bersama dengan pejabat Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) Duta Besar Jamieson Greer (USTR) dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent untuk menangani kebijakan tarif perdagangan Negeri Paman Sam tersebut.

    Pertemuan Lutnick dan Airlangga berlangsung tak kurang dari 1,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan penawaran untuk meningkatkan pembelian dan impor barang AS agar menyeimbangkan defisit perdagangan antar kedua negara, seperti pembelian produk energi (crude oil, LPG, dan gasoline) serta pertanian (soybeans, soybeans meal, dan wheat).

    Airlangga juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk kerja sama di bidang critical minerals, dukungan investasi di AS, dan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan Non-Tariff Barrier atau hambatan perdagangan non-tarif yang menjadi concern pengusaha AS di Indonesia.

    “Kami berterima kasih kepada Secretary Lutnick yang memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi tarif dan menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan berimbang,” ujar Airlangga.

    Sebelumnya, Airlangga juga telah bertemu dengan pejabat USTR Duta Besar Jamieson Greer di Washington DC, AS pada Kamis (17/04/2025) waktu setempat.

    Selain tawaran kepada AS, pada kesempatan itu Airlangga juga meminta penurunan tarif ekspor ke AS khususnya terhadap ekspor Top-20 produk utama Indonesia. Apalagi, selama ini tarif impor Indonesia lebih tinggi dari beberapa negara kompetitor atau produsen barang sejenis.

    Selanjutnya, Airlangga dan delegasi lainnya dijadwalkan akan bertemu Menteri Keuangan AS Scott Bessent sebagai lanjutan dari proses negosiasi tarif resiprokal Trump.

  • Dorong Negosiasi Tarif AS, Indonesia Tawarkan Impor Energi

    Dorong Negosiasi Tarif AS, Indonesia Tawarkan Impor Energi

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam rangka mendorong negosiasi tarif AS, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Howard Lutnick, di Washington DC.

    Pertemuan ini menjadi lanjutan diplomasi ekonomi Indonesia untuk mendorong perdagangan yang lebih adil dan seimbang dengan Amerika Serikat.

    “Kami berterima kasih kepada Secretary Lutnick yang memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi tarif dan menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan berimbang,” ujar Menko Airlangga dikutip dari Antara, Minggu (20/4/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan proposal konkret dari Indonesia, termasuk peningkatan pembelian komoditas utama dari AS, seperti minyak mentah, LPG, dan bensin, serta produk pertanian, seperti kedelai, tepung kedelai, dan gandum.

    Langkah ini bertujuan untuk mengurangi defisit perdagangan AS dan menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam skema negosiasi tarif AS yang lebih terbuka dan saling menguntungkan.

    Selain itu, Indonesia juga menawarkan kerja sama strategis di sektor mineral kritis, memperluas peluang investasi AS di dalam negeri, serta penyelesaian berbagai hambatan non-tarif (non-tariff barriers) yang sering menjadi keluhan pengusaha AS di Indonesia.

    Howard Lutnick merespons positif proposal tersebut dan menyebut pendekatan Indonesia lebih konkret dibanding negara lain yang juga mengajukan permintaan serupa.

    Ia mendukung target penyelesaian negosiasi tarif AS dalam 60 hari ke depan dan menyarankan pembahasan teknis segera dilakukan antara tim Indonesia dengan pihak DoC dan USTR.

    “Kami sangat menghargai pendekatan proaktif Indonesia. Ini merupakan langkah nyata menuju hubungan dagang yang lebih kuat dan seimbang,” ujar Lutnick.

    Langkah strategis Indonesia ini menjadi sinyal kuat bahwa negara siap berperan lebih aktif dalam negosiasi tarif AS, terlebih setelah kebijakan tarif resiprokal AS mulai diberlakukan. Indonesia termasuk dalam sedikit negara yang langsung diterima otoritas perdagangan AS seperti USTR dan DoC.

    Melalui proses negosiasi tarif AS ini, Indonesia berharap dapat memperkuat posisi dalam perdagangan internasional serta mendorong peningkatan nilai tambah kerja sama ekonomi bilateral secara jangka panjang.

  • AS Beri Kode ‘Lampu Hijau’ Respons Tawaran RI soal Tarif

    AS Beri Kode ‘Lampu Hijau’ Respons Tawaran RI soal Tarif

    Jakarta –

    Delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto baru saja melakukan pertemuan resmi dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat (US Secretary of Commerce) Howard Lutnick untuk membahas langkah negosiasi kebijakan tarif perdagangan Amerika. Barang asal Indonesia sendiri akan terkena tarif hingga 32% untuk bisa masuk dan merambah pasar AS.

    Indonesia ingin menegosiasikan agar tarif sebesar itu bisa turun. Sebab, beberapa produk lain juga terkena tarif proteksionisme lainnya dari AS. Bisa jadi tarif yang diterapkan lebih besar dari 32%. Meski begitu, saat ini tarif 32% yang ditetapkan sebelumnya sedang ditunda pemberlakuannya.

    Respons Lutnick terhadap tawaran Indonesia untuk bernegosiasi dinilai sangat positif. Lutnick disebut sangat mengapresiasi komitmen dan proposal konkret dari Indonesia, dan menilai apa yang ditawarkan dan dimintakan Indonesia ini sangat konkret dan saling menguntungkan kedua negara. Respons ini cukup berbeda dengan beberapa negara lain yang juga baru saja mengajukan proposal, dan belum diterima oleh pihak AS.

    Lutnick juga sependapat dengan rencana target negosiasi yang akan diselesaikan dalam 60 hari ke depan, dan menyarankan agar langsung menyusun jadwal pembahasan teknis secara detail dengan pihak Kementerian Perdagangan AS (US Department of Commerce/DOC) dan juga Kantor Perdagangan AS (US Trade Representative/USTR).

    “Kami mengapresiasi langkah konkret Indonesia untuk melakukan negosiasi tarif. Ke depan, AS dan Indonesia akan terus melanjutkan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan,” ujar Lutnick dalam keterangan resmi Kementerian Perekonomian, dikutip Minggu (20/4/2025).

    Dari Delegasi Indonesia sendiri telah menyampaikan penawaran konkret untuk meningkatkan pembelian dan impor Indonesia dari AS untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS, antara lain pembelian produk energi mulai dari crude oil atau minyak mentah, LPG dan olahan bensin gasoline.

    Indonesia juga menawarkan untuk melakukan peningkatan impor produk pertanian dari AS seperti kedelai, olahan kedelai, dan juga gandum yang memang sangat dibutuhkan dan tidak diproduksi di Indonesia.

    Airlangga menyampaikan komitmen Indonesia untuk kerja sama di bidang critical minerals, dukungan investasi AS dan juga komitmen untuk menyelesaikan permasalahan Non-Tariff Barrier (NTB) yang menjadi concern pihak pengusaha AS di Indonesia.

    “Kami berterima kasih kepada Secretary Lutnick yang memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi tarif dan menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan berimbang,” beber Airlangga.

    Sebagai informasi, dalam kebijakan tarif AS ini, Presiden Donald Trump telah menugaskan pejabat tinggi DOC dan USTR untuk bertanggung jawab menangani kebijakan tarif perdagangan AS. Termasuk menerima negosiasi dari berbagai negara, tak terkecuali Indonesia.

    DOC merupakan kementerian di AS yang bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi dan urusan perdagangan di AS. Tugasnya, meningkatkan perdagangan internasional dan membantu bisnis AS bersaing di pasar global, serta mempromosikan perdagangan yang adil.

    Dalam konteks kebijakan tarif AS, DOC lah yang merumuskan kebijakan besar mengenai tarif yang menjadi bagian dari kebijakan besar perdagangan internasional AS. Sedangkan untuk pelaksanaan teknis negosiasi tarif menjadi tugas dari USTR.

    (acd/acd)

  • Mendag Buka-bukaan Biang Kerok Harga Kelapa Naik Gila-gilaan

    Mendag Buka-bukaan Biang Kerok Harga Kelapa Naik Gila-gilaan

    Jakarta –

    Harga kelapa bulat melambung tinggi di pasar akibat banyak pelaku usaha memilih ekspor. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso.

    Budi mengatakan salah satu penyebab harga kelapa melambung tinggi lantaran permintaan ekspor yang tinggi. Dia menyebut harga kelapa di luar negeri saat ini tengah naik.

    Sementara, pelaku usaha dalam negeri membeli harga yang lebih murah ke eksportir. Untuk itu, banyak pengusaha ekspor atau eksportir lebih memilih mengekspor.

    “Itu kan kelapa naik harganya kan karena ekspor, ekspor dari Cina jadi harga naik. Sementara industri dalam negeri kan belinya dengan harga murah sehingga eksportir kan lebih suka berjual. Jadinya langka gitu kan,” kata Budi saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (20/5/2025).

    Dalam pantauan detikcom pada Jumat, (11/4) lalu, harga kelapa bulat atau parut mengalami lonjakan yang signifikan. Salah seorang penjual kelapa parut di Pasar Rawa Bebek, Usin, mengatakan harga satu butir kelapa bisa mencapai Rp 25.000, tergantung ukuran.

    Padahal saat kondisi normal, kelapa parut dijual dengan harga Rp 10.000-15.000 per butir. Artinya untuk kelapa ukuran kecil, harga mengalami kenaikan dua kali lipat.

    Untuk itu, Budi menerangkan pihaknya tengah mempertemukan pelaku usaha dalam negeri dengan para eksportir. Sayangnya, hal tersebut belum menemukan titik terang.

    “Sudah kita temukan antara eksportir dengan pelaku usaha industri. Tapi belum ada kesepakatan. Kita cari nanti solusinya yang terbaik,” jelas Budi.

    (acd/acd)

  • Kemendag Bergerak Sikapi Laporan AS soal Barang Bajakan di Mangga Dua

    Kemendag Bergerak Sikapi Laporan AS soal Barang Bajakan di Mangga Dua

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait isu barang bajakan di Mangga Dua, Jakarta, yang disorot Amerika Serikat (AS) dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers.

    Adapun, laporan itu dibuat oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR). Dalam laporannya, AS menyoroti pelanggaran hukum kekayaan intelektual (HKI), barang bajakan, dan hambatan dagang yang masih mengganggu akses pasar di Tanah Air.

    Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kemendag Ronald Jenri Silalahi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga seiring adanya isu yang disorot AS terkait barang bajakan di Mangga Dua.

    “Kementerian perdagangan selalu bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan pengawasan barang yang beredar yang tidak ketentuan sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangannya,” kata Ronald kepada Bisnis, Minggu (20/4/2025).

    Ronald menjelaskan bahwa koordinasi ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa (Permendag 69/2018).

    Berdasarkan Permendag 69/2018, Ronald menuturkan bahwa ruang lingkup pengawasan meliputi standar, label, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan, dan klausula baku.

    Selain itu, Ronald menambahkan Kemendag juga akan bekerja sama dengan kementerian terkait dalam menangani permasalahan yang menyangkut hak cipta.

    “Kementerian Perdagangan juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Hak Cipta,” ujarnya.

    Berdasarkan laporan tahunan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, disebutkan bahwa pembajakan hak cipta yang tersebar luas dan pemalsuan merek dagang (termasuk online dan di pasar fisik) di Indonesia menjadi perhatian utama AS.

    “Pasar Mangga Dua di Jakarta terus terdaftar dalam Tinjauan Pasar Terkenal untuk Pemalsuan dan Pembajakan 2024 [Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy] (Daftar Pasar Terkenal [Notorious Markets List]), bersama dengan beberapa pasar online Indonesia,” demikian yang dikutip dari laporan tersebut, Minggu (20/4/2025).

    USTR mendesak Indonesia untuk memanfaatkan gugus tugas penegakan HKI untuk meningkatkan kerja sama penegakan hukum di antara lembaga penegak hukum dan kementerian yang relevan.

    Di samping itu, AS juga terus mendorong Indonesia untuk menyediakan sistem yang efektif untuk perlindungan terhadap penggunaan komersial yang tidak adil, selain pengungkapan yang tidak sah, dari tes yang dirahasiakan atau data lain yang dihasilkan untuk mendapatkan persetujuan pemasaran untuk produk farmasi dan kimia pertanian.

    Jika menengok laporan 2024 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy, USTR menyebut Mangga Dua yang berlokasi di bilangan Jakarta itu dikenal sebagai pasar yang banyak menjual barang palsu secara bebas.

    “Mangga Dua tetap menjadi pasar populer untuk berbagai barang palsu, termasuk tas tangan, dompet, mainan, barang kulit, dan pakaian. Ada sedikit atau tidak ada tindakan penegakan hukum terhadap penjual palsu,” tulis laporan itu.

    Dalam laporan itu pula USTR menyampaikan para pemangku kepentingan terus melaporkan surat peringatan yang dikeluarkan kepada penjual sebagian besar tidak efektif dan mereka menimbulkan kekhawatiran tentang kurangnya penuntutan pidana.

    “Indonesia harus mengambil tindakan penegakan hukum yang kuat dan diperluas di pasar ini dan pasar lainnya, termasuk melalui tindakan oleh Gugus Tugas Penegakan HKI,” pungkasnya.