Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Respons Tarif AS, Kemendag Bidik Pasar Alternatif Nontradisional

    Respons Tarif AS, Kemendag Bidik Pasar Alternatif Nontradisional

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencari pasar alternatif merespons kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia.

    Saat ini sudah dijajaki pasar nontradisional, antara lain melalui kerja sama dagang Indonesia-Canada melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

    Pasar nontradisional adalah yang tidak termasuk dalam kategori pasar tradisional atau pasar modern yang sudah dikenal. Pasar nontradisional sering kali merujuk pada pasar yang belum sepenuhnya digarap atau merupakan pasar baru yang sedang dikembangkan, seperti pasar-pasar di negara berkembang atau pasar yang belum banyak dikenal oleh produsen atau pedagang.

    “Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama bisa ditandatangani, ini bisa jadi pasar alternatif yang sangat menjanjikan yang didukung fasilitasi tarif dan nontarif di kawasan Amerika Utara,” kata Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono dalam keterangan di Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Selain itu, lanjut dia, pasar lain yang akan dibidik yakni Arab Saudi. Dikatakan, negara ini merupakan pasar yang potensial, dibuktikan dari neraca perdagangan ekspor RI ke Arab Saudi yang sebelumnya defisit menjadi surplus.

    Kemendag juga menargetkan rampungnya pembahasan perjanjian dagang dengan Tunisia, salah satu negara di kawasan Afrika Utara. “Menurut hemat kami ini akan menjadi peluang yang besar kepada produk-produk yang berasal dari Indonesia untuk bisa dipasarkan di kawasan negara-negara Magribi,” ujar Djatmiko.

    Indonesia juga akan menyelesaikan perundingan kerja sama dagang dengan Peru. Menurutnya, Peru menjadi salah satu negara berkembang yang cukup progresif dan akan menjadi pasar yang menjanjikan untuk produk Indonesia.

    Kemudian, pemerintah juga masih menargetkan penyelesaian perjanjian dagang dengan Indonesia-Uni Eropa CEPA. Selain itu, pihaknya juga menargetkan penyelesain perjanjian dagang dengan Eurasia pada tahun ini.

    “Eurasia ini custom union, terdiri dari Rusia, Belarus, Kazakhstan, Tiri Istanbul. Ini juga punya potensi yang luar biasa besar, kalau kita bisa memiliki perjanjian-perjanjian Eurasia, akan memasukkan kita ke kawasan Eropa Timur dan sebagian dari kawasan Asia Tengah,” ujarnya memungkasi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • China Ancam Negara yang Negosiasi Tarif Trump, Begini Tanggapan Pemerintah

    China Ancam Negara yang Negosiasi Tarif Trump, Begini Tanggapan Pemerintah

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan RI buka suara terkait adanya peringatan ancaman dari China kepada negara-negara yang tengah melakukan negosiasi kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donal Trump yang berpotensi merugikan kepentingannya. Bahkan China menyatakan akan melakukan tindakan balasan kepada negara-negara tersebut jika dinilai merugikannya.

    Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan Pemerintah Indonesia akan tetap menjalankan kegiatan perdagangan dengan mitra-mitra lainnya seperti seperti dengan AS dan China di tengah memanasnya perang dagang kedua negara tersebut.

    “Kita tetap melakukan kegiatan perdagangan dengan mitra-mitra kita lainnya seperti biasa yang kita lakukan. Jadi kita tidak melakukan tindakan balasan,” kata Djatmiko di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Terkait ancaman balasan dari China kepada negara yang melakukan negosiasi dengan AS jika dinilai merugikan China, Djatmiko percaya Indonesia dan China sama-sama menjunjung tinggi prinsip perdagangan multilateral dan menghormati hak serta kewajiban masing-masing negara dalam hubungan dagang internasional.

    “Terkait dengan pemerintah China, saya rasa Indonesia dan China juga kita sama-sama menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdagangan multilateral dan kita saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing,” katanya.

    “Jadi saya tidak bisa berspekulasi apa yang akan terjadi ke depan, yang pasti Indonesia akan tetap memastikan bahwa kegiatan perdagangan dengan mitra dagang kita tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

    Djatmiko menambahkan, jika ada isu terkait hal tersebut di lapangan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan isu tersebut melalui jalur diplomasi.

    “Kalaupun ada isu di lapangan, selalu akan kita selesaikan di forum diplomasi,” katanya.

    Sebelumnya, China mengancam dan bakal melakukan tindakan balasan kepada negara-negara yang tengah melakukan negosiasi terkait kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berpotensi merugikan kepentingannya. Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan China merespon rencana Presiden AS Donald Trump yang akan menggunakan negosiasi tarif untuk menekan mitra dagang AS agar membatasi hubungan mereka dengan Tiongkok.

    “Tiongkok dengan tegas menentang pihak mana pun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan Tiongkok. Jika hal itu terjadi, Tiongkok tidak akan menerimanya dan akan mengambil tindakan balasan secara tegas dan sepadan,” kata Kementerian Perdagangan Tiongkok dikutip CNBC, Senin (21/4/2025).

    Kementerian Perdagangan China mengatakan AS telah melakukan penyalahgunaan kebijakan tarif terhadap semua mitra dagangnya dengan dalih kesetaraan, namun memaksa semua pihak memulai negosiasi tarif resiprokal dengan mereka. Menurutnya, jika tren ini terus berlanjut, perdagangan internasional akan kembali pada hukum rimba.

    Pernyataan itu juga menggambarkan Tiongkok sebagai pihak yang bersedia bekerja sama dengan semua negara dan membela keadilan dan kejujuran internasional.

    Sebagai bagian dari sikap yang lebih tegas bulan ini, Tiongkok membalas tarif AS dengan memberlakukan tarif 125% terhadap impor barang-barang asal Amerika. Beijing juga membatasi ekspor mineral penting dan memasukkan beberapa, terutama perusahaan AS yang lebih kecil, ke dalam daftar hitam yang membatasi kerja sama mereka dengan perusahaan Tiongkok.

    Presiden Tiongkok Xi Jinping minggu lalu mengunjungi Vietnam, Malaysia, dan Kamboja dalam perjalanan luar negerinya yang pertama di tahun 2025. Dalam pernyataan resmi usai pertemuan dengan para pemimpin ketiga negara tersebut, Xi menyerukan kerja sama untuk menentang tarif dan penindasan sepihak.

    Sejak Trump pertama kali memberlakukan tarif terhadap Tiongkok pada masa jabatan pertamanya, negara Asia tersebut meningkatkan perdagangan dengan Asia Tenggara, yang kini menjadi mitra dagang regional terbesar Tiongkok. Meski begitu, AS tetap menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok secara negara tunggal.

    Pekan lalu, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengganti kepala negosiator perdagangan internasionalnya dengan Li Chenggang, yang kini juga menjabat sebagai wakil menteri dan sebelumnya merupakan duta besar Tiongkok untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tiongkok juga telah mengajukan gugatan terhadap AS di WTO terkait kenaikan tarif terbaru yang diberlakukan oleh Trump.

    (rrd/rrd)

  • BPOM RI Terima 26 Ribu Aduan Sepanjang 2024, Terbanyak Soal Kosmetik

    BPOM RI Terima 26 Ribu Aduan Sepanjang 2024, Terbanyak Soal Kosmetik

    Jakarta –

    Sepanjang tahun 2024, Unit Layanan Pengaduan Konsumen Pusat dan Contact Center HALOBPOM 1500533 menerima 26.903 laporan dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berupa permintaan informasi sebanyak 25.737 layanan (95,67 persen), sedangkan 1.166 layanan (4,33 persen) merupakan pengaduan terkait obat dan makanan.

    Tingginya angka akses layanan ini mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam mencari informasi dan melaporkan permasalahan seputar obat dan makanan.

    BPOM terus berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Pusat dan Contact Center HALOBPOM 1500533. Pengaduan dari masyarakat tidak hanya menjadi sarana penyampaian keluhan, tetapi juga berperan sebagai sistem peringatan dini (early warning system) dalam pengawasan obat dan makanan.

    Partisipasi masyarakat memungkinkan potensi permasalahan dalam pelayanan publik terdeteksi lebih cepat, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance).

    Kepala BPOM Prof Dr Taruna Ikrar menegaskan pihaknya terus meningkatkan layanan pengaduan dan informasi untuk memastikan efektivitas pengawasan dan perlindungan masyarakat.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak sungkan menghubungi Contact Center HALOBPOM di 1500533 jika menemukan produk obat dan makanan yang dicurigai tidak sesuai regulasi,” tegasnya di Kantor BPOM pada Rabu (26/3/2025).

    Prof Ikrar juga mengimbau agar berani melaporkan jika ada oknum pegawai BPOM yang menyalahi aturan.

    “Segera laporkan, karena ini bagian dari pengawasan publik yang harus kita perkuat bersama. Selain itu, layanan ini juga bertujuan memberikan informasi yang tepat bagi pelaku usaha dalam proses registrasi produk mereka. Sekali lagi, laporkan jika ada hal yang tidak baik terkait obat dan makanan,” imbuhnya.

    Semua jajaran BPOM juga harus mampu memberikan layanan yang cepat dan tepat, serta berupaya menyelesaikan tindak lanjut pengaduan secara cepat, tepat, dan tuntas sesuai dengan jangka waktu penyelesaian.

    Penyampaian pengaduan oleh masyarakat merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan khususnya subsistem pengawasan oleh masyarakat, serta peningkatan keberdayaan dan perlindungan konsumen yang lebih optimal.

    Berdasarkan data tahun 2024, mayoritas pengguna layanan adalah perempuan (60,34 persen), sedangkan laki-laki mencakup 39,66 persen. Dari sisi profesi, pelaku usaha merupakan kelompok pengguna terbesar dengan persentase 61,68 persen, yang mencerminkan tingginya kebutuhan informasi terkait regulasi dan prosedur usaha di sektor obat dan makanan.

    Topik layanan informasi yang paling banyak dicari adalah proses pendaftaran atau registrasi (37,13 persen) dan sertifikasi (29,60 persen). Secara spesifik, permintaan informasi mengenai registrasi pangan olahan menjadi yang tertinggi (38,20 persen), diikuti oleh notifikasi kosmetik (20,81 persen).

    Permintaan informasi ini meningkat seiring dengan inovasi pengembangan sistem registrasi pangan olahan berbasis risiko (e-reg RBA) serta perubahan sistem notifikasi kosmetik dari notifkos.pom.go.id menjadi registrasi.pom.go.id. Inovasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses bagi pelaku usaha, meskipun implementasinya di awal masih memerlukan adaptasi.

    Sementara pengaduan pelayanan publik terbanyak berasal dari aplikasi notifikasi kosmetik (34,24 persen), terutama terkait kendala dalam pembuatan akun, pembaruan data badan usaha, prosedur pendaftaran subperusahaan, serta verifikasi pengajuan notifikasi kosmetik.

    Pendaftaran pangan olahan melalui aplikasi e-reg RBA menjadi sumber pengaduan terbesar kedua (32,43 persen), dengan kendala utama terkait status pendaftaran, verifikasi akun, serta timeline penyelesaian dalam sistem aplikasi.

    Meskipun menghadapi berbagai tantangan, BPOM terus berupaya meningkatkan efektivitas layanan dengan sistem yang lebih terintegrasi. Hingga akhir 2024, seluruh layanan pengaduan dan informasi telah ditindaklanjuti dengan tingkat penyelesaian yang sangat tinggi.

    Sebanyak 99,95 persen permintaan informasi telah ditindaklanjuti, dengan 99,81 persen di antaranya selesai sesuai dengan service level agreement (SLA) dalam waktu maksimal 5 hari kerja. Dari total pengaduan yang masuk, 93,83 persen telah selesai ditindaklanjuti, sementara 6,17 persen lainnya masih dalam proses penyelesaian.

    Tindak lanjut ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

    Dari pengaduan yang telah ditangani, 94,85 persen berhasil diselesaikan sesuai SLA, sementara 5,15 persen pengaduan lainnya masih dalam proses penyelesaian. Pengaduan masyarakat didominasi oleh topik kosmetik ilegal (41,90 persen) dan pangan ilegal (18,41 persen), selain obat tradisional, suplemen kesehatan, obat ilegal, serta pengaduan terkait sarana produksi dan peredaran yang tidak memenuhi ketentuan.

    Pengaduan ini juga terkait dengan penerbitan beberapa informasi BPOM mengenai kosmetik ilegal dan/atau yang mengandung bahan berbahaya atau dilarang, baik berdasarkan hasil pengawasan BPOM maupun kerja sama lintas sektor. Kerja sama ini melibatkan Kementerian Perdagangan dan beberapa instansi lain dalam kerangka Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor.

    “Hal ini disebabkan karena Kami membutuhkan penelusuran atau investigasi lebih mendalam, seperti pengawasan langsung di lapangan dan operasi intelijen yang melibatkan kerja pusat dan unit pelaksana teknis di daerah, karena pengaduan berasal dari berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Tindak lanjut ini juga termasuk melakukan pemantauan atau operasi siber,” kata Prof Ikrar.

    Kepala BPOM juga mengharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan akan terus meningkat ke depannya. BPOM juga akan meningkatkan berbagai upaya pemberantasan produk obat dan makanan ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya/dilarang melalui inspeksi rutin, insidental, operasi intelijen, dan operasi siber hingga ke hulu untuk dapat memutus rantai peredaran produk ilegal.

    Capaian dalam pengelolaan pengaduan dan informasi ini mencerminkan komitmen BPOM dalam memberikan pelayanan yang cepat dan responsif, sekaligus menunjukkan tantangan dalam menangani kasus yang membutuhkan investigasi lebih kompleks.

    Ke depan, BPOM akan terus melakukan penguatan sistem layanan pengaduan dan informasi demi mendukung pengawasan obat dan makanan yang lebih optimal serta memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat.

  • Banyak Diekspor Bikin Harga Kelapa Melonjak, Begini Datanya

    Banyak Diekspor Bikin Harga Kelapa Melonjak, Begini Datanya

    Jakarta –

    Harga kelapa bulat mengalami peningkatan signifikan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut penyebab kenaikan itu karena pasokan lebih banyak diekspor, sehingga stok di dalam negeri berkurang.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang Januari-Maret 2025, ekspor untuk kelapa yang masih dalam kulit mencapai US$ 45,6 juta.

    “Lalu ekspor kopra (daging buah kelapa dikeringkan) itu US$ 5,9 juta. Dibandingkan Januari-Maret 2024 ada penurunan,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS, Senin (21/4/2025).

    Dikutip dari laman Informasi Pangan Jakarta harga kelapa kupas tertinggi berada di Pasar Induk Kramat Jadi Rp 20.000/kg, sementara terendah Pasar Mayestik Rp 10.000/kg.

    Beberapa waktu lalu, seperti pantauan detikcom, Jumat (11/4), harga kelapa bulat atau parut mengalami lonjakan yang signifikan. Salah seorang penjual kelapa parut di Pasar Rawa Bebek, Usin, mengatakan harga satu butir kelapa bisa mencapai Rp 25.000, tergantung ukuran.

    Padahal saat kondisi normal, kelapa parut dijual dengan harga Rp 10.000-15.000 per butir. Artinya untuk kelapa ukuran kecil, harga mengalami kenaikan dua kali lipat.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan salah satu penyebab harga kelapa melambung tinggi lantaran permintaan ekspor yang tinggi. Dia menyebut harga kelapa di luar negeri saat ini tengah naik.

    Sementara, pelaku usaha dalam negeri membeli harga yang lebih murah ke eksportir. Untuk itu, banyak pengusaha ekspor atau eksportir lebih memilih mengekspor.

    “Itu kan kelapa naik harganya kan karena ekspor, ekspor dari China jadi harga naik. Sementara industri dalam negeri kan belinya dengan harga murah sehingga eksportir kan lebih suka berjual. Jadinya langka gitu kan,” kata Budi saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (20/5/2025).

    (kil/kil)

  • Kelapa di Dalam Negeri Langka dan Mahal, Mendag Budi Sebut Akibat Pengusaha Milih Ekspor – Halaman all

    Kelapa di Dalam Negeri Langka dan Mahal, Mendag Budi Sebut Akibat Pengusaha Milih Ekspor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkap alasan harga kelapa di pasaran mahal dan stoknya langka.

    Menurut dia, saat ini pengusaha memilih mengekspor kelapa karena permintaan dari global sedang meningkat, terutama dari China.

    Dengan permintaan global sedang meningkat, sedangkan harga jual di dalam negeri murah, pengusaha akhirnya memilih menjualnya ke luar negeri.

    “Itu kelapa naik harganya karena ekspor. Ekspor ke China, jadi harganya naik. Sementara industri dalam negeri kan belinya dengan harga murah, sehingga eksportir kan lebih suka berjual. Jadinya langka gitu kan. Nah sekarang kami mau cari solusinya,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, dikutip Senin (21/4/2025).

    Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan sudah mempertemukan eksportir dengan pelaku usaha industri.

    Dalam pertemuan tersebut, moratorium ekspor menjadi satu dari sekian pembahasan. Budi mengatakan pemerintah dan pengusaha tengah mencari solusi terbaik.

    “Kami ketemu dulu biar tahu maunya seperti apa. Jangan sampai nanti salah satu dirugikan. Kemarin sudah [bertemu], tetapi belum ada kesepakatan. Nanti kami cari solusi yang terbaik,” ujar Budi.

    Belakangan ini, kenaikan harga kelapa sedang menjadi sorotan. Di Pasar Kejambon, Tegal, Jawa Tengah, harga kelapa parut melambung tinggi hingga Rp 40 ribu per kg.

    “Mahal banget, padahal ini buat jualan. Satu kilogram harganya Rp 40 ribu, padahal biasanya Rp 7.000- Rp 8.000,” kata Kasmini, warga Mejasem Tegal, kepada tribunjateng.com, Selasa (15/4/2025).

    Pedagang kelapa parut, Somirin (70) mengungkapkan, kelapa hingga saat ini masih langka.

    Ia sendiri kekurangan stok. Dari yang biasanya sebulan bisa menstok sampai 1.000 butir, kini pengiriman per 200 butir jika ada.

    “Malah lebih mahal sekarang. Saya lebaran jual Rp 35 ribu per kilogram, sekarang Rp 40 ribu per kilogram. Untuk yang per butir harganya Rp 20 ribu,” ungkapnya.

    Somirin mengatakan, kenaikan harga ini sudah bertahan dua bulan sejak sebelum Ramadan.

    Saat normal harga kelapa parut per kilogramnya hanya Rp 20 ribu.

    Kemudian yang dijual per butir hanya sekira Rp 8.500- Rp 9.000.

    “Penjualan di masyarakat juga menurun. Saya biasanya jual 100 butir per hari, kini hanya sekira 70 butir,” jelasnya.

    Sementara itu, di Purwakarta, Jawa Barat, kelapa parut biasanya dijual seharga Rp8 ribu per butir, kini kelapa parut ukuran besar menembus angka Rp25 ribu per butir.

    Kenaikan harga ini tak hanya dikeluhkan pembeli, tapi juga pedagang yang mengalami penurunan omzet drastis hingga 50 persen.

    Pantauan Tribunjabar.id di Pasar Rebo, Rabu (16/42025), menunjukkan lonjakan harga yang sudah mulai terasa sejak menjelang Lebaran, namun kini kian tak terkendali.

    Pembeli, terutama pelaku UMKM seperti penjual kue tradisional, kelimpungan karena tak bisa mengurangi penggunaan kelapa demi menjaga kualitas rasa.

    “Mau tidak mau tetap beli meski mahal. Kalau takaran dikurangi, rasa kue bisa berubah dan pelanggan kecewa,” ujar Yayah, salah satu penjual kue di Purwakarta, Rabu (16/4/2025).

    Menurut pedagang, mahalnya harga kelapa parut disebabkan oleh minimnya pasokan.

    Mereka harus bersaing dengan sesama pedagang, bandar, hingga pabrik pengolahan yang juga membutuhkan kelapa dalam jumlah besar.

    Saat ini, kelapa ukuran kecil dijual Rp15 ribu per butir, sementara ukuran besar tembus Rp25 ribu.

    “Biasanya bisa jual sampai 700 butir per hari, sekarang maksimal cuma 400. Omset turun hampir setengahnya,” kata Sopyan, pedagang kelapa di Pasar Rebo.

    Baik pedagang maupun pembeli berharap harga kelapa segera kembali stabil agar roda usaha dan konsumsi masyarakat tidak terganggu lebih lama. 

  • 7 Menteri-Wamen Prabowo Jadi Pengurus DPP PAN, Simak Daftar Lengkapnya

    7 Menteri-Wamen Prabowo Jadi Pengurus DPP PAN, Simak Daftar Lengkapnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional merilis susunan pengurus terbaru periode 2024-2029. Terdapat sejumlah menteri dan wakil menteri yang masuk ke dalam kepengurusan tersebut.

    Susunan pengurus terbaru itu terungkap dalam acara ‘Halalbihalal dan Pengumuman Susunan Kepengurusan DPP PAN’ di Rumah DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).

    Posisi ketua umum dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Kemudian pos waketum diisi oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.

    Sosok-sosok lain yang menjadi waketum adalah Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay, Anggota Komisi III DPR Nazaruddin Dek Gam, Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 Priyo Budi Santoso.

    Kemudian untuk Badan Pemenangan Pemilu, Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi mengkoordinasi wilayah Kalimantan, sedangkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengkoordinasi wilayah Banten, Papua, Maluku. Sementara Menteri Perdagangan Budi Santoso mengkoordinasi wilayah DKI Jakarta, Sumatra, dan Yogyakarta.

    Berikut Daftar Susunan Pengurus DPP PAN 2024-2029:

    Ketua Umum: Zulkifli Hasan

    Wakil Ketua Umum:
    Viva Yoga Mauladi
    Yandri Susanto
    Zita Anjani
    Eddy Soeparno
    Saleh Partaonan Daulay
    Nazaruddin Dek Gam
    Sakti Wahyu Trenggono
    Priyo Budi Santoso

    Sekretaris Jenderal: Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio)

    Bendahara Umum: Pangeran Kherul Saleh

    Badan Pemenangan Pemilu

    1. Wilayah Banten Papua Maluku: Yandri Susanto
    2. Wilayah Jabar Jatim NTT NTB Bali: Bima Arya Sugiarto
    3. Wilayah Jawa Tengah: Sakti Wahyu Trenggono
    4. Wilayah Kalimantan: Dudy Purwaghandi
    5. Wilayah Sulawesi: Ashabul Kahfi
    6. Wilayah DKI Jakarta Sumatra Yogyakarta: Budi Santoso

    Badan Pengawas dan Disiplin Partai
    Ketua: Putri Zulkifli Hasan
    Wakil Ketua: Irvan

    Badan Strategis dan Komunikasi Partai
    Ketua: Zita Anjani

    Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan
    Ketua: Viva Yoga Mauladi
    Wakil Ketua: Tedi Kurniawan

    Badan Pencalegan
    Ketua: Desy Ratnasari

    Badan Advokasi
    Ketua: Sarifuddin Sudding
    Wakil Ketua: Endang Agustina

    Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
    Ketua: Lula Kamal
    Wakil Ketua: Nisya Ahmad

    BSN (Badan Saksi Nasional)
    Ketua: Erwin Izharuddin

    Badan Pengkaderan dan Amanat Academy
    Ketua: Saleh Daulay
    Wakil Ketua: Arizal Tom Liwafa

    Badan Sosial
    Ketua: A. Bakri
    Wakil Ketua: Farah Putri Nahlia

    Badan Pendidikan Nasional
    Ketua: Dewi Coryati

    Badan Pemberdayaan Bantu Desa
    Ketua: Intan Fauzi
    Wakil Ketua: Herry Dermawan

    Badan Luar Negeri
    Ketua: Eddy Soeparno
    Wakil Ketua: Surya Utama (Uya Kuya)

    Badan Sayap Partai
    Ketua: Slamet Aryadi

    Badan Pengembangan Seni dan Budaya
    Ketua: Sigit Purnomo (Pasha Ungu)

    Badan Kepemudaan dan Olahraga
    Ketua: Verrel Bramastya
    Wakil Ketua: Abdul Hakim Bafagih

    Badan Instruktur Nasional
    Ketua: Didik J Rachbini

    Badan Tenaga Kerja
    Ketua: Muazzim Akbar

    Badan Hubungan Antar Lembaga
    Ketua: Priyo Budi Santoso
    Wakil Ketua: Simon Petrus Kamlasi

    Artikel selengkapnya >>> Klik di sini

    (miq/miq)

  • AS Sumbang Surplus Dagang Terbesar ke RI pada Maret 2025

    AS Sumbang Surplus Dagang Terbesar ke RI pada Maret 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Amerika Serikat menjadi negara yang memberi surplus perdagangan terbesar dengan Indonesia pada Maret 2025, meski ada ancaman tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan surplus perdagangan nonmigas Indonesia dengan AS senilai US$1,98 miliar.

    Surplus tersebut lebih besar dari bulan sebelumnya atau Februari 2025, yang mana AS menyumbang surplus perdagangan ke Indonesia sebesar US$1,57 miliar.

    “Komoditas penyumbang surplus terbesar dengan Amerika seperti biasa ini didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagian [US$465 juta], alas kaki [US$239,7 juta], dan lemak dan minyak hewan nabati [US$238,7 juta],” ungkap Amalia dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

    Negara selanjutnya yang penyumbang surplus perdagangan terbesar ke Indonesia adalah India yaitu sebesar US$1,04 miliar, yang kemudian diikuti oleh Filipina yaitu sebesar US$714,1 juta.

    Di sisi lain, Indonesia juga mengalami defisit perdagangan dengan beberapa negara. Tiga negara penyumbang defisit terbesar yaitu China (US$1,11 miliar), Australia (US$353,2 juta) dan Thailand (US$195,4 miliar).

    Sementara itu, secara keseluruhan BPS mengumumkan neraca perdagangan tercatat surplus senilai US$4,33 miliar pada Maret 2025. Amalia mengatakan nilai surplus tersebut naik US$1,23 miliar secara bulanan. “Indonesia mencatatkan surplus 59 bulan beruntun sejak Mei 2020,” ujarnya.

    Amalia menyebutkan surplus ditopang komoditas nonmigas dengan surplus perdagangan senilai US$6 miliar. Sejumlah komoditas pendorong surplus antara lain lemak dan hewan minyak nabati, bahan bakan mineral, serta besi dan baja.

    “Pada saat yang sama, neraca perdagangan migas defisit US$1,67 miliar dengan komoditas penyumbang defisit adalah hasil minyak dan minyak mentah,” jelasnya.

    Sebagai informasi, pemerintah sendiri sedang melakukan negosiasi tarif resiprokal Trump. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi menyerahkan proposal tawaran negosiasi ulang penerapan tarif resiprokal yang dikenakan ke Indonesia sebesar 32% ke Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick di Washington DC, AS pada Sabtu (19/4/2025) waktu setempat.

    Airlangga menyampaikan Indonesia menawarkan untuk meningkatkan pembelian dan impor barang AS agar menyeimbangkan defisit perdagangan antar kedua negara. Memang, Indonesia merupakan negara penyumbang defisit terbesar ke-15 ke neraca perdagangan AS pada tahun lalu.

  • Delegasi RI Tindaklanjuti Bahas Teknis dengan USTR, Sepakat Tuntaskan Negosiasi Tarif dalam 60 Hari – Halaman all

    Delegasi RI Tindaklanjuti Bahas Teknis dengan USTR, Sepakat Tuntaskan Negosiasi Tarif dalam 60 Hari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim negoisasi teknis Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah bertemu dengan pihak USTR, bersama Ambassador Jamieson Greer pada Kamis (17/4/2025).

    Pada pertemuan tingkat Menteri tersebut, kedua pihak telah sepakat untuk segera membahas secara intensif proses negosiasi tarif dan menyiapkan kerangka kerja sama.

    Selanjutnya menargetkan untuk menyelesaikan prosesnya dalam jangka waktu 60 hari ke depan.

    Tim Teknis USTR telah mengundang Tim Teknis RI, Jumat (18/4/2025) dengan mulai membahas pokok isu yang menjadi perhatian Amerika Serikat dan Indonesia.

    Indonesia mengharapkan dapat disepakati format, mekanisme dan jadwal negosiasi dengan target waktu 60 hari.

    Sesuai permintaan Airlangga kepada Ambassador Greer, tenggat waktu 60 hari tersebut adalah penyelesaian pembahasan isu untuk disepakati, sehingga masih terdapat waktu 30 hari dari 90 hari penundaan (pause) untuk implementasi kesepakatan.

    “Pembahasan mencakup pendalaman atas penawaran dan permintaan dari Indonesia, dan penjajakan mengenai format, prosedur, dan tahapan dari proses negosiasi,” kata Airlangga, Senin (21/4/2025).

    Menurutnya, pihak USTR menyambut baik proposal Indonesia, dan saat ini sedang menyusun draft dari working document yang akan memuat cakupan dan substansi negosiasi.

    Beberapa isu pendalaman atas penawaran dan permintaan tersebut mencakup penyelesaian berbagai hambatan non-tarif antara lain perizinan impor, digital trade dan Customs Duties on Electronic Transmissions (CDET), pre-shipment inspections dan kewajiban surveyor, dan local content untuk industri.

    Pembahasan juga mencakup implementasi tarif resiprokal, tarif sektoral dan tarif dasar, dan isu akses pasar.

    “Terkait pembahasan format, prosedur, dan tahapan negosiasi, kedua belah pihak sedang mengkaji dan mempersiapkan masukan berdasarkan tenggat waktu penundaan tarif selama 90 hari, dan mendorong adanya posisi bersama dalam waktu 60 hari,” kata Airlangga.

    Kedua belah pihak mendorong dialog dalam waktu secepat-cepatnya untuk mencapai kesepakatan.

    Tim negosiasi teknis ini melibatkan secara terbatas Kementerian/Lembaga yang secara langsung berkaitan dengan kebijakan tarif perdagangan, terdiri dari Sekretaris Kemenko Perekonomian dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi (Kemenko Perekonomian), Direktur Jenderal Amerika dan Eropa (Kemenlu), Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Kemendag), Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kemenkeu), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan Kuasa Usaha Ad-Interim KBRI Washington DC.

  • Trump Ingin Rebut Dominasi Asia di Manufaktur Chip, China-Taiwan Terancam?

    Trump Ingin Rebut Dominasi Asia di Manufaktur Chip, China-Taiwan Terancam?

    Jakarta –

    Selama bertahun-tahun, AS dinilai “salah langkah” di sektor manufaktur chip sehingga China dan pusat-pusat teknologi Asia lainnya melaju pesat. Hal ini diutarakan Gina Raimondo, bekas Menteri Perdagangan AS, dalam wawancara pada 2021.

    Empat tahun berselang, chip masih menjadi medan pertempuran dalam persaingan AS-China untuk supremasi teknologi.

    Sekarang, Presiden AS Donald Trump ingin mempercepat proses manufaktur yang sangat rumit dan sensitif. Bahkan negara-negara lain butuh waktu puluhan tahun untuk menyempurnakannya.

    Trump berpendapat bahwa kebijakan tarifnya akan membebaskan ekonomi AS dan membawa lapangan kerja kembali ke dalam negeri.

    Namun kenyataannya, sejumlah perusahaan terbesar menghadapi masalah kurangnya pekerja terampil dan kualitas produk yang kurang memuaskan di pabrik-pabrik AS

    Lantas, langkah berbeda apa yang akan diambil Trump?

    Dan, mengingat Taiwan serta wilayah lain di Asia memiliki keunggulan dalam menciptakan chip berpresisi tinggi, mungkinkah AS juga memproduksinya dalam skala besar?

    Rahasia di balik mikrochip

    Kepingan silikon kecil yang dikenal sebagai chip ini sebenarnya ditemukan di AS. Akan tetapi, produksi chip tercanggih dalam skala besar justru berpusat di Asia.

    Secara teknis, proses pembuatan chip begitu mahal dan sangat kompleks.

    Sebagai contoh, sebuah iPhone boleh saja berisi chip yang dirancang di AS, tetapi produksinya dilakukan di Taiwan, Jepang, atau Korea Selatan.

    Bahan baku seperti mineral tanah jarang (rare earth) yang digunakan untuk chip juga sebagian besar ditambang di China.

    Selanjutnya, chip tersebut dikirim ke Vietnam untuk pengemasan, kemudian ke China untuk perakitan dan pengujian, sebelum akhirnya dikapalkan ke AS.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Ekosistem ini sangat terintegrasi, dan telah berkembang selama puluhan tahun.

    Di satu sisi, Trump menyatakan dukungannya kepada industri chip. Di sisi lain, dia juga mengancamnya dengan tarif.

    Trump bahkan mengultimatum pemimpin industri, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), bahwa perusahaan harus membayar pajak 100% jika tidak membangun pabrik di AS.

    Dengan ekosistem yang rumit dan persaingan yang ketat, perusahaan perlu merencanakan biaya yang lebih tinggi dan investasi jangka panjangjauh melampaui masa pemerintahan Trump.

    Perubahan kebijakan yang terus-menerus tidak memberikan kepastian. Sejauh ini, sebagian perusahaan menunjukkan kesediaan untuk berinvestasi di AS.

    Subsidi besar yang diberikan China, Taiwan, Jepang, dan Korsel kepada perusahaan swasta pengembang chip adalah alasan utama keberhasilan mereka di sektor ini.

    Hal ini menjadi dasar pemikiran Undang-Undang Chips and Sains AS yang disahkan pada tahun 2022 di bawah Presiden Joe Biden.

    AS adalah penemu mikrochip, tetapi produksi saat ini didominasi oleh negara-negara Asia (Getty Images)

    Undang-undang ini bertujuan untuk memindahkan kembali produksi chip ke dalam negeri dan mendiversifikasi rantai pasokan.

    Hal ini dilakukan dengan mengalokasikan hibah, kredit pajak, dan subsidi untuk mendorong manufaktur domestik.

    Sejumlah perusahaan, seperti produsen chip terbesar dunia TSMC dan pembuat ponsel pintar terbesar Samsung, menjadi penerima manfaat utama dari undang-undang tersebut.

    TSMC menerima hibah dan pinjaman sebesar US$6,6 miliar (sekitar Rp110 triliun) untuk pabrik di Arizona. Adapun Samsung diperkirakan menerima US$6 miliar (sekitar Rp100 triliun) untuk fasilitas di Taylor, Texas.

    TSMC bahkan mengumumkan investasi tambahan sebesar US$100 miliar (sekitar Rp1,6 kuadriliun) di AS bersama Trump, di luar US$65 miliar (sekitar Rp1 triliun) yang telah dijanjikan untuk tiga pabrik.

    Baca juga:

    Diversifikasi produksi chip juga menguntungkan TSMC, mengingat China berulang kali mengancam untuk menguasai Taiwan.

    Namun, baik TSMC maupun Samsung menghadapi tantangan dalam investasi mereka.

    Ini termasuk biaya yang melonjak, kesulitan merekrut tenaga kerja terampil, penundaan konstruksi, dan penolakan dari serikat pekerja lokal.

    “Ini bukan sekadar pabrik tempat Anda membuat kotak,” kata Marc Einstein, direktur riset di perusahaan intelijen pasar Counterpoint.

    “Pabrik yang membuat chip adalah lingkungan steril berteknologi tinggi. Pembangunannya membutuhkan waktu bertahun-tahun.”

    Dan meskipun ada investasi dari AS, TSMC menyatakan bahwa sebagian besar produksinya akan tetap berada di Taiwan, terutama untuk chip komputer tercanggihnya.

    Apakah China berupaya mengungguli Taiwan?

    Saat ini, pabrik TSMC di Arizona menghasilkan chip berkualitas tinggi.

    Namun, Chris Miller, penulis buku Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology, berpendapat bahwa “teknologi mereka tertinggal satu generasi dari yang terdepan di Taiwan”.

    “Pertanyaan tentang skala produksi bergantung pada besarnya investasi di AS dibandingkan dengan Taiwan,” ujarnya.

    “Saat ini, Taiwan memiliki kapasitas produksi yang jauh lebih besar.”

    Kenyataannya, Taiwan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangun kapasitas tersebut.

    Meskipun ada ancaman China yang menggelontorkan miliaran dolar untuk mencuri keunggulan Taiwan di sektor ini, industri Taiwan terus berkembang pesat.

    Trump mengancam TSMC dengan pengenaan pajak 100% jika mereka tidak membangun pabrik di Amerika Serikat (Getty Images)

    TSMC adalah pelopor “model foundry”, yaitu ketika pembuat chip mengambil desain dari AS dan memproduksi chip untuk perusahaan lain.

    Memanfaatkan momentum perusahaan rintisan Silicon Valley seperti Apple, Qualcomm, dan Intel, TSMC mampu bersaing dengan raksasa AS dan Jepang.

    Ini karena TSMC punya insinyur terbaik, tenaga kerja sangat terampil, dan pertukaran pengetahuan.

    “Bisakah AS membuat chip dan menciptakan lapangan kerja?” tanya Einstein.

    “Tentu saja, tapi apakah mereka akan mampu membuat chip dengan ukuran nanometer? Kemungkinan tidak.”

    Baca juga:

    Salah satu alasannya adalah kebijakan imigrasi Trump yang berpotensi membatasi kedatangan talenta terampil dari China dan India.

    “Bahkan Elon Musk pun punya masalah imigrasi terkait insinyur Tesla,” kata Einstein.

    Dia merujuk ke dukungan Musk terhadap program visa H-1B AS yang membawa pekerja terampil ke AS.

    “Itu adalah hambatan. Satu-satunya yang mereka bisa lakukan adalah mengubah pendirian mereka tentang imigrasi secara keseluruhan. Anda tidak bisa tiba-tiba memunculkan lulusan PhD.”

    Dampak berantai global

    Meski begitu, Trump malah semakin gencar memberlakukan tarif.

    Dia bahkan memerintahkan investigasi perdagangan atas alasan keamanan nasional terhadap sektor semikonduktor.

    “Ini ibarat batu sandungan besar,” ujar Einstein.

    “Jepang, misalnya, mendasarkan pemulihan ekonominya pada semikonduktor. Yang namanya tarif jelas tidak ada dalam rencana bisnis negara itu.”

    Menurut Miller, dampak jangka panjang bagi industri ini adalah fokus baru pada manufaktur dalam negeri di berbagai wilayah ekonomi kuat dunia: China, Eropa, dan AS.

    Sejumlah perusahaan mungkin mencari pasar baru.

    Getty ImagesTSMC telah berinvestasi dalam manufaktur chip di Amerika

    Raksasa teknologi China, Huawei, contohnya, memperluas bisnisnya ke Eropa dan pasar berkembang termasuk Thailand, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Malaysia, dan banyak negara di Afrika.

    Hal ini mereka lakukan dalam rangka menghadapi kontrol ekspor dan tarif, meskipun margin keuntungan di negara berkembang kecil.

    “Pada akhirnya, China ingin menangmereka harus berinovasi dan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Lihat saja apa yang mereka lakukan dengan Deepseek,” kata Einstein.

    “Jika mereka membuat chip yang lebih baik, semua orang akan beralih ke mereka. Efisiensi biaya adalah sesuatu yang bisa mereka lakukan sekarang. Langkah ke depannya adalah mengembangkan produksi [chip] dengan teknologi super canggih.”

    Baca juga:

    Sementara itu, pusat-pusat manufaktur chip baru mungkin akan bermunculan.

    India, misalnya, dinilai sangat menjanjikan oleh para ahli.

    Mereka berpendapat, India punya peluang lebih besar untuk terintegrasi ke dalam rantai pasokan chip dibandingkan AS.

    Letak lebih strategis, biaya tenaga kerja murah, dan kualitas pendidikan baik.

    India telah menunjukkan kesediaannya untuk menerima manufaktur chip. Namun, mereka menghadapi sejumlah tantangan, seperti pembebasan lahan untuk pabrik dan ketersediaan air.

    Produksi chip membutuhkan air dengan kualitas terbaik dan jumlah yang sangat besar.

    Kartu truf dalam negosiasi

    Getty ImagesJensen Huang, CEO Nvidia, meminta Trump untuk menghapus larangan penjualan chip ke China

    Perusahaan-perusahaan chip sebetulnya tidak sepenuhnya terpojok akibat tarif AS.

    Ketergantungan dan permintaan yang besar akan chip dari perusahaan-perusahaan besar AS seperti Microsoft, Apple, dan Cisco berpotensi menekan Trump untuk mencabut pungutan apa pun pada sektor chip.

    Sejumlah sumber internal meyakini lobi intensif dari CEO Apple Tim Cook berhasil mengamankan pengecualian tarif untuk ponsel pintar, laptop, dan produk elektronik.

    Trump juga dilaporkan mencabut larangan penjualan chip Nvidia ke China sebagai hasil dari lobi.

    Ketika ditanya secara spesifik tentang produk Apple pada hari Senin (14/04) di Oval Office, Trump mengatakan: “Saya orang yang sangat fleksibel.”

    Dia menambahkan, “Mungkin ada hal-hal baru yang akan terjadi. Saya sudah bicara dengan Tim Cook. Baru-baru ini saya membantunya.”

    Trump mengeklaim kebijakan tarifnya akan memulihkan ekonomi AS dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. (Getty Images)

    Menurut Einstein, pada akhirnya Trump hanya ingin membuat kesepakatan.

    Trump dan pemerintahannya paham: membangun pabrik chip yang lebih besar saja tidak menyelesaikan masalah.

    “Menurut saya, pemerintahan Trump melakukan langkah yang sama seperti kepada pemilik TikTok, Bytedance. Mereka ibarat berkata: Anda tidak bisa beroperasi di AS lagi kecuali memberikan sebagian saham ke Oracle atau perusahaan AS lain,” jelas Einstein.

    “TSMC tidak akan pergi ke mana pun, jadi AS ingin memaksa mereka membuat kesepakatan dengan Intel lalu mendapatkan bagian dari keuntungan.

    Namun, model ekosistem semikonduktor Asia memberikan pelajaran berharga: tidak ada satu negara pun yang bisa mengoperasikan industri chip sendirian.

    Dibutuhkan waktu untuk membuat semikonduktor canggih secara efisien dan dalam skala besar.

    Trump mencoba menciptakan industri chip melalui proteksionisme dan isolasi.

    Padahal, yang memungkinkan industri chip berkembang di seluruh Asia adalah kebalikan dari yang dia lakukan: kolaborasi dalam ekonomi global.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Profil Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP yang Kini Jadi Waketum PAN

    Profil Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP yang Kini Jadi Waketum PAN

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Amanat Nasional (PAN) telah mengumumkan struktur kepengurusan yang baru untuk mada bakti 2024-2029. Salah satu nama yang masuk dalam kepengurusan partai berlambang matahari bersinar itu adalah Sakti Wahyu Trenggono.

    Menariknya, tak hanya Sakti Wahyu Trenggono, dalam struktur baru PAN itu juga ada nama Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN.

    Profil Sakti Wahyu Trenggono

    Sakti Wahyu Trenggono lahir di Semarang pada 3 November 1962. Dia merupakan sarjana (S1) Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB), dan S1 School of Information System Universitas Bina Nusantara (Binus University). 

    Pendidikannya dilanjutkan ke jenjang S2 dalam program Magister Manajemen di Institut Teknologi Bandung (ITB). Setelah lulus dari ITB, Trenggono memulai karirnya di PT Astra Honda Motor dan bekerja di perusahaan itu selama 11 tahun. 

    Dia kemudian memiliki perusahaan PT Solusindo Kreasi Pratama (SKP) dan PT Tower Bersama Infrastruktur, dua perusahaan yang bergerak di sektor menara telekomunikasi. Kedua perusahaan tersebut tumbuh menjadi penyedia menara telekomunikasi terbesar di Indonesia. 

    Lalu dia mendirikan PT Teknologi Riset Global (TRG) Investama, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, teknologi, properti, media, dan e-commerce. 

    Selanjutnya, karier politik Sakti Wahyu Trenggono dimulai saat dia bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Dia tercatat sebagai salah satu tokoh dalam tim kampanye pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin, pada Pilpres 2019. 

    Selain itu, Sakti Wahyu Trenggono juga sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) mendampingi Menteri Pertahanan (Menhan) RI saat itu Prabowo Subianto. 

    Diketahui juga, jabatan menteri yang diembannya saat ini bukanlah hal yang baru bagi Trenggono, pasalnya dia sudah pernah dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) periode 2019–2024.