Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Respons Pemerintah RI Soal Ancaman China Terhadap Negara yang Buat Negosiasi Tarif Trump  – Halaman all

    Respons Pemerintah RI Soal Ancaman China Terhadap Negara yang Buat Negosiasi Tarif Trump  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan akan tetap melakukan kegiatan perdagangan dengan mitra lain tanpa melakukan tarif balasan atau resiprokal untuk negara-negara lain.

    Hal tersebut merespons ancaman Pemerintah China terhadap negara-negara yang membuat kesepakatan negosiasi tarif resiprokal, sebagaimana diatur oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Kita tetap melakukan kegiatan perdagangan dengan mitra-mitra kita yang lain sebagaimana biasa kita lakukan,” kata Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono di Kantor Kemendag, dikutip Selasa (22/4/2025).

    “Jadi kita tidak mengambil tindakan balasan ataupun termasuk dengan Amerika yang merupakan perusahaan pemerintah Indonesia,” imbuhnya menegaskan.

    Menurutnya, pemerintah Indonesia dengan China dinilai saling menjunjung tinggi prinsip perdagangan multilateral. Namun, pemerintah Indonesia menghormati penuh hak dan kewajiban dari masing-masing negara itu.

    “Saya tidak bisa berspekulasi apa yang akan terjadi ke depan yang pasti pemerintah Indonesia akan tetap memastikan bahwa kegiatan perdagangan dengan mitra-mitra utama kita itu tetap berjalan dengan sebaik mungkin,” ucap dia.

    “Kalaupun ada isu ya di lapangan selalu akan kita selesaikan di forum diplomasi dan negosiasi perdagangan,” sambungnya.

    Mengutip Kompas, China memperingatkan negara-negara lain agar tidak membuat kesepakatan ekonomi dengan Amerika Serikat jika hal itu justru merugikan. Peringatan ini muncul di tengah memanasnya perang dagang antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia.

    “China menghormati setiap negara yang menyelesaikan perbedaan ekonomi dan perdagangan dengan Amerika Serikat melalui konsultasi yang setara. Tapi China akan dengan tegas menolak kesepakatan apa pun yang dibuat dengan mengorbankan kami,” kata Kementerian Perdagangan China dalam pernyataan resminya, Senin (21/4/2025), seperti dilansir Reuters.

    Beijing juga menegaskan siap membalas jika ada negara yang mengambil langkah seperti itu.

    “China akan mengambil tindakan balasan dengan cara yang tegas dan timbal balik,” ujar juru bicara Kementerian Perdagangan, menanggapi laporan yang menyebut Amerika Serikat berencana menekan negara lain agar membatasi perdagangan dengan China. Sebagai imbalan, Washington menawarkan keringanan tarif.

    Juru bicara Kementerian Perdagangan China menyatakan, Amerika Serikat “telah menyalahgunakan tarif terhadap semua mitra dagangnya dengan dalih ‘kesetaraan’, sekaligus memaksa mereka melakukan negosiasi ‘tarif timbal balik’.” China juga bertekad dan mampu melindungi hak serta kepentingannya sendiri, dan siap memperkuat solidaritas dengan semua negara.

  • Ancaman China buat Negara yang Diam-diam Nego dengan AS

    Ancaman China buat Negara yang Diam-diam Nego dengan AS

    Jakarta –

    China mengancam akan melakukan tindakan balasan terhadap negara-negara yang tengah melakukan negosiasi terkait kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump jika berpotensi merugikan kepentingannya.

    Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan China merespon rencana Presiden AS Donald Trump yang akan menggunakan negosiasi tarif untuk menekan mitra dagang AS agar membatasi hubungan mereka dengan China.

    “China dengan tegas menentang pihak mana pun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan China. Jika hal itu terjadi, China tidak akan menerimanya dan akan mengambil tindakan balasan secara tegas dan sepadan,” kata Kementerian Perdagangan China dikutip CNBC, Senin (21/4/2025).

    Kementerian Perdagangan China mengatakan AS telah melakukan penyalahgunaan kebijakan tarif terhadap semua mitra dagangnya dengan dalih kesetaraan, namun memaksa semua pihak memulai negosiasi tarif resiprokal dengan mereka. Menurutnya, jika tren ini terus berlanjut, perdagangan internasional akan kembali pada hukum rimba.

    Pernyataan itu juga menggambarkan China sebagai pihak yang bersedia bekerja sama dengan semua negara dan membela keadilan dan kejujuran internasional.

    Sebagai bagian dari sikap yang lebih tegas bulan ini, China membalas tarif AS dengan memberlakukan tarif 125% terhadap impor barang-barang asal Amerika. China juga membatasi ekspor mineral penting dan memasukkan beberapa, terutama perusahaan AS yang lebih kecil, ke dalam daftar hitam yang membatasi kerja sama mereka dengan perusahaan China.

    Untuk diketahui, Indonesia kini tengah melakukan negosiasi tarif resiprokal dengan AS. Terkait ancaman balasan dari China terhadap negara-negara yang melakukan negosiasi dengan AS jika dinilai merugikan China, Kementerian Perdagangan RI menyampaikan Pemerintah Indonesia percaya Indonesia dan China sama-sama menjunjung tinggi prinsip perdagangan multilateral dan menghormati hak serta kewajiban masing-masing negara dalam hubungan perdagangan internasional. Sehingga isu tersebut tidak menjadi masalah.

    “Terkait dengan pemerintah China, saya rasa Indonesia dan China juga kita sama-sama menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdagangan multilateral dan kita saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing,” ujar Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, Djatmiko Bris Witjaksono di Kantor Kemendag, Senin (21/4/2025).

    “Jadi saya tidak bisa berspekulasi apa yang akan terjadi ke depan, yang pasti Indonesia akan tetap memastikan bahwa kegiatan perdagangan dengan mitra dagang kita tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

    Djatmiko menambahkan, jika ada isu terkait hal tersebut di lapangan, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan isu tersebut melalui jalur diplomasi.

    “Kalaupun ada isu di lapangan, selalu akan kita selesaikan di forum diplomasi,” katanya.

    (rrd/rrd)

  • China Ancam Negara yang Negosiasi Tarif Trump, Begini Sikap Indonesia!

    China Ancam Negara yang Negosiasi Tarif Trump, Begini Sikap Indonesia!

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia akan tetap menjaga hubungan baik dengan China. Hal itu merespons sikap Tiongkok yang mengancam sejumlah negara yang bernegosiasi kebijakan tarif impor Amerika Serikat dengan Presiden Donald Trump. 

    “Kita tetap melakukan kegiatan berhubungan dengan mitra-mitra kita yang lain. Kita tidak mengambil tindakan balasan termasuk dengan Amerika,” kata Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono Djatmiko di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (21/4/2024).

    Djatmiko mengatakan Pemerintah Indonesia selalu menjunjung tinggi prinsip kerja sama perdagangan multilateral. Indonesia juga selalu menghormati keputusan langkah yang diambil oleh negara-negara mitra, termasuk China.

    Sebelumnya, China mengancam sejumlah negara yang bernegosiasi terkait tarif impor Trump. China akan menyiapkan serangan balasan apabila ada kesepakatan negara-negara mitranya dengan AS yang merugikan kepentingan Tiongkok.

  • Neraca Dagang RI di Tengah Pertarungan 2 Gajah: China Defisit, AS Surplus

    Neraca Dagang RI di Tengah Pertarungan 2 Gajah: China Defisit, AS Surplus

    Bisnis.com, JAKARTA — Perdagangan Indonesia berada di tengah-tengah perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan China. Meski ekspor ke kedua negara memiliki nilai yang sama besar, di atas kertas, berdagang dengan AS menghasilkan surplus, berbanding terbalik saat berdagang dengan China.

    Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan bahwa Amerika Serikat (AS)  menjadi salah satu penyumbang utama surplus neraca perdagangan Indonesia selama 2015 hingga 2025 atau satu dekade terakhir, bersama dengan India dan Filipina.

    Dia mengatakan pihaknya melakukan tinjauan khusus perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat untuk memberikan gambaran yang relevan terkait penerapan tarif resiprokal oleh negara tersebut.

    Apabila dilihat dari neraca dagang, menurut Amalia volume perdagangan dengan AS mengalami tren peningkatan dalam 10 tahun terakhir yang ditopang peningkatan pesat ekspor nonmigas.

    “Surplus neraca perdagangan tertinggi dengan Amerika Serikat terjadi pada tahun 2022, yakni sebesar 16,57 miliar dolar AS (Rp278,54 triliun, kurs Rp16.810),” katanya.

    Defisit China

    Sementara itu, perdagangan Indonesia dengan China mengalami defisit perdagangan nonmigas pada Maret 2025, bahkam menjadi salah satu defisit yang terdalam. 

    Amalia menyampaikan, Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan beberapa negara, dengan China menjadi negara penyumbang defisit perdagangan nonmigas mencapai US$1,11 miliar pada Maret 2025.

    “Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan beberapa negara dan yang terbesar adalah China US$1,11 miliar,” kata Amalia.

    Secara terperinci, Amalia mengungkap bahwa defisit perdagangan dengan China utamanya disumbang oleh mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS 84) yakni -US$1,41 miliar, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) -US$1,30 miliar, dan kendaraan dan bagiannya (HS 87) -US$351 juta.

    Pekerja sedang merakit mesin

    Selain dengan China, Australia dan Thailand menjadi dua negara lainnya sebagai penyumbang defisit terbesar pada Maret 2025. Amalia mengungkap, Australia menyumbang defisit sebesar US$0,35 miliar, dan Thailand US$195 juta pada Maret 2025.

    Untuk Australia, Amalia menuturkan bahwa defisit terbesar dikontribusikan oleh komoditas serealia (HS10) terutama dari komoditas gandum yakni sebesar -US$103 juta, kemudian logam mulia dan perhiasan (HS71) -US$91,2 juta, dan bahan bakar mineral (HS27) -US$83,4 juta.

    Sementara untuk Thailand, BPS mencatat bahwa komoditas penyumbang defisit nonmigas terbesar yakni defisit terbesar dikontribusikan oleh gula dan kembang gula (HS17) -US$96,5 juta, plastik dan barang dari plastik (HS39) -US$68,7 juta, serta mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS84) -US$68,5 juta. 

    Sementara itu, Indonesia tercatat mengalami surplus perdagangan barang pada kelompok nonmigas dengan beberapa negara. Tiga terbesar diantaranya adalah AS US$1,98 miliar, India US$1,04 miliar, Filipina US$714 juta.

    Hubungan RI dengan China dan AS

    Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono menjelaskan bahwa pada dasarnya Indonesia akan tetap membangun hubungan positif dengan sejumlah mitra dagang, termasuk China.

    Pernyataan tersebut juga tanggapan atas pernyataan China yang memperingatkan negara-negara untuk tidak bernegosiasi dengan AS. 

    “Berkait dengan pemerintah RRT [China], saya rasa Indonesia dan RRT juga kita selalu menjunjung tinggi, ya, prinsip perdagangan multilateral. Kita saling menghormati hak dan kewajiban kita masing-masing,” kata Djatmiko dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (21/6/2025).

    Dia juga mengaku enggan berspekulasi mengenai nasib hubungan dagang RI baik dengan Amerika maupun dengan Tiongkok ke depan. 

    Satu hal yang dia pastikan, pada dasarnya pemerintah Indonesia akan menjalin hubungan dengan mitra dagang sebaik mungkin. Djatmiko juga menyebut, pemerintah tidak segan menggelar forum diplomasi dan perdagangan dengan negara-negara mitra.

    “Kalau pun ada isu, ya, di lapangan selalu akan kita selesaikan di forum diplomasi dan negosiasi perdagangan. Tapi nanti praktiknya seperti apa, kita tunggu saja nanti. Karena ini masih perlu dibicarakan antara pemerintah Indonesia dan AS,” pungkasnya. 

    Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah China menegaskan bakal tetap berpegang teguh dengan keputusannya dan menolak untuk melaksanakan negosiasi dengan AS terkait keputusan tarif baru yang dicanangkan Donald Trump. 

    Melansir AFP, pemerintah China tegas bakal menentang negara-negara yang bakal bersepakat negosiasi dengan AS. 

    “Cina dengan tegas menentang pihak mana pun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan Cina,” kata juru bicara Kementerian Perdagangan China.

  • Top 3: Bareskrim Polri Turun Tangan di Kasus Bank DKI – Page 3

    Top 3: Bareskrim Polri Turun Tangan di Kasus Bank DKI – Page 3

    China memperingatkan akan membalas negara-negara yang bekerja sama dengan Amerika Serikat terkait ketegangan atau perang dagang yang kini sedang berlangsung antara kedua negara tersebut.

    Peringatan itu menyusul laporan terkait rencana pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk menggunakan negosiasi tarif untuk menekan mitra-mitranya agar membatasi transaksi mereka dengan China.

    “China dengan tegas menentang pihak mana pun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan China. Jika ini terjadi, China tidak akan menerimanya dan akan dengan tegas mengambil tindakan balasan timbal balik,” kata Kementerian Perdagangan China, dikutip dari CNBC International, Senin (21/4/2025).

    Selengkapnya

  • Barang Bajakan di Mangga Dua hingga QRIS Jadi Hambatan Dagang RI-AS, Solusinya? – Page 3

    Barang Bajakan di Mangga Dua hingga QRIS Jadi Hambatan Dagang RI-AS, Solusinya? – Page 3

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) turut buka suara terkait keluhan Pemerintah Amerika Serikat mengenai peredaran barang palsu di Pasar Mangga Dua yang dinilai melanggar hak kekayaan intelektual (HKI) produk asal Negeri Paman Sam.

    Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia terus berkomitmen menegakkan kebijakan HKI secara konsisten.

    “Ini memang menjadi hal yang rutin dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui USTR yakni memantau situasi dan kondisi pelaksanaan kebijakan HKI di berbagai negara, termasuk Indonesia,” ujar Djatmiko dalam konferensi pers yang disiarkan pada Senin (21/4/2025).

    “Jadi kita tidak luput dari pantauan tersebut. Pemerintah juga tetap berkomitmen menerapkan kebijakan HKI. Kawan-kawan di Direktorat Jenderal HKI juga terus melakukan tindakan penegakan hukum secara aktif,” jelasnya.

    Djatmiko menuturkan bahwa Indonesia secara berkala menyampaikan perkembangan implementasi kebijakan HKI dalam berbagai forum internasional, termasuk di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Jenewa dan World Intellectual Property Organization (WIPO).

    “Pemerintah tetap melakukan berbagai langkah konkret untuk menegakkan aturan terkait HKI,” tegasnya.

    Curhat Pedagang Mangga Dua

    Tak hanya Kemendag yang merespon, para pedagang di Mangga Dua turut mencurahkan isi hatinya mengenai laporan dari AS ini.

    Dari reportase Liputan6.com di Mangga Dua Square, para pedagang memang sudah terbiasa menjual barang-barang impor yang mengatasnamakan merek ternama di dunia, mulai dari tas yang memakai merek Christian Dior, Miu Miu, hingga produk sepatu Nike atau Adidas dengan harga miring.

    Seperti dikemukakan Adi, seorang pedagang tas dan koper asal Medan yang berjualan di ITC Mangga Dua. Ia mengaku bisa bertahan 10 tahun di tempat tersebut lantaran menjual sejumlah barang impor “branded”.

    “Terkhususnya di Mangga Dua, jualannya kan hidup gara-gara barang branded-nya. Kalau dibikin untuk barang lokal sih pasti enggak hidup, enggak bisa ngejual. 99 persen barang impor semua. Kalau misalkan itu ditindak, ya mau jualan apa lagi,” ujarnya kepada Liputan6.com, Senin (21/4/2025).

    Adi mengatakan, barang-barang jualannya didapat dari Hong Kong atau China daratan. “Kalau Hong Kong kebanyakan kayak koper-koper branded. Kalau tas-tas China,” sebut dia.

    Ia pun belum banyak mendengar isu soal Amerika Serikat yang menyoroti Pasar Mangga Dua. Dia lebih memikirkan penjualan barang di pusat perbelanjaan tempatnya berdagang yang kian hari semakin lesu.

    “Gimana ya, mungkinnya di sini udah enggak ada yang berjualan lagi, udah enggak berfungsi lagi. Mau jualan apa lagi, bakal kosong,” ungkap dia.

    Beberapa faktor semisal kehadiran pasar online yang menjual barang serupa, hingga penurunan daya beli masyarakat jadi penyebab.

    “(Pasar online) pasti juga ngaruh, pasti. Mungkin efek ekonomi juga. Ditambah lagi isu-isu seperti ini kan makin parah,” kata Adi.

    Tunggu Pemerintah RI

    Berbeda dengan Adi, seorang pemilik kios yang menjual produk tas dan sepatu wanita bernama Yani mengaku sudah mengetahui sorotan Amerika Serikat terhadap Mangga Dua. Namun, ia belum bisa bersikap apa-apa dan menunggu reaksi dari Pemerintah RI.

    “Ya enggak bersikap apa-apa sih, soalnya kan belum ada tanggapan dari pemerintah juga,” kata Yani kepada Liputan6.com.

    Lebih lanjut, ia turut mengamini kelesuan pasar yang tengah dideritanya. Bahkan momen tahunan seperti Lebaran 2025 kemarin pun tak bisa menggenjot angka penjualan.

    Terbukti dari penjualan tas-tas impor dari China yang ditawarkan kiosnya, hingga brand tersendiri yang diproduksi oleh pabrik milik keluarganya. “Makin lesu sih ini, justru makin sepi sih Lebaran,” ucapnya.

     

  • Tom Lembong Klaim Masyarakat Lebih Suka Gula Lokal karena Lebih Kuning, Ini Kata Eks Pejabat BUMN – Halaman all

    Tom Lembong Klaim Masyarakat Lebih Suka Gula Lokal karena Lebih Kuning, Ini Kata Eks Pejabat BUMN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Eks Menteri Perdagangan Tom Lembong mengklaim bahwa masyarakat Indonesia lebih suka gula lokal karena lebih kuning dan butirannya besar.

    Adapun hal tersebut diungkapkan Tom Lembong dalam sidang lanjutan kasus dirinya dalam dugaan korupsi impor gula Kementerian Perdagangan periode 2015-2016 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/4/2025). 

    “Jadi, apakah benar bahwa yang namanya gula putih atau gula konsumsi Indonesia itu cukup unik, karena lebih kuning dan butirnya lebih besar daripada standar gula pasir di luar?” tanya Tom Lembong kepada saksi Deputi Bidang Usaha Industri Argo dan Farmasi Kementerian BUMN periode 2015-2016, Wahyu Kuncoro di persidangan.

    Wahyu menerangkan memang karakteristik gula yang dihasilkan dari pabrik-pabriknya BUMN itu lebih kuning warnanya dibandingkan gula rafinasi. 

    Ia melanjutkan mengapa gula lokal lebih kuning karena teknologi yang digunakan pabrik gula BUMN, masih menggunakan sulfur untuk memutihkan gula tersebut. 

    “Sementara kalau di luar pabrik-pabrik yang teknologinya maju itu menggunakan karbonasi,” jawab Wahyu.

    Kemudian Tom Lembong mengatakan hal itu menjadi preferensi konsumen Indonesia.

    “Dimana konsumen Indonesia sukanya gula pasir yang butirnya emang besar, kasar, dan lebih kuning?” tanya Tom.

    Wahyu menerangkan belum ada penjelasan ilmiah terkait hal itu.

    “Tapi paling tidak masyarakat itu memahami yang kuning itu lebih manis,” jawab Wahyu.

    “Betul, kami juga dengar begitu,” respon Tom Lembog.

    “Berarti gula putih, gula kristal putih yang dikonsumsi di Indonesia boleh dibilang cukup unik. Hanya Indonesia yang produksi dan hanya pabrik gula BUMN yang memproduksi,” tanya Tom Lembong.

    “Saya tidak mengetahui persisnya. Intinya pabrik gula kami yang di BUMN itu memang outputnya, gulanya itu memang tidak sebagus gula yang diolah di pabrik rafinasi. Satu karena pabriknya tua, kemudian dua teknologinya sudah teknologi tingkatan zaman Belanda, cuman kami ini mengolah tebu rakyat, jadi tadi kristalnya lebih besar, warnanya lebih kuning,” jelas Wahyu.

    “Tapi, gula itu selalu laris kan? Selalu terjual habis kan?” tanya Tom Lembong.

    “Karena supply and demand memang tidak imbang kan Pak Tom. Jadi karena produksinya di BUMN itu hanya 1,6 juta, butuhnya 3 juta, apapun jenisnya ya diserap,” tegas Wahyu.

    Seperti diketahui dalam perkara ini Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 578 miliar dan memperkaya 10 orang akibat menerbitkan perizinan importasi gula periode 2015-2016.

    Adapun hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Dalam dakwaannya, Jaksa menyebut, kerugian negara itu diakibatkan adanya aktivitas impor gula yang dilakukan Tom Lembong dengan menerbitkan izin impor gula kristal mentah periode 2015-2016 kepada 10 perusahaan swasta tanpa adanya persetujuan dari Kementerian Perindustrian.

    Jaksa menyebut Tom telah memberikan izin impor gula kristal mentah kepada:

    Tony Wijaya NG melalui PT Angels Products (AP),
    Then Surianto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene (MT),
    Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usahatama Jaya (SUJ),
    Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry (MSI),
    Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama (PDSU),
    Wisnu Hendra ningrat melalui PT Andalan Furnindo (AF),
    Hendrogiarto A. TiwowMmelalui PT Duta Sugar International (DSI),
    Hans Falita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur (BMM),
    Ali Sandjaja Boedidarmo melalui PT Kebun Tebu Mas (KTM),
    Ramakrishna Prasad Venkatesha Murthy melalui PT Dharmapala Usaha Sukses (DUS).

    “Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian memberikan surat Pengakuan Impor atau Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) periode tahun 2015 sampai dengan periode tahun 2016,” kata Jaksa saat bacakan berkas dakwaan.

    Tom kata Jaksa juga memberikan surat pengakuan sebagai importir kepada sembilan pihak swasta tersebut untuk mengimpor GKM untuk diolah menjadi gula kristal putih (GKP).

    Padahal menurut Jaksa, perusahaan swasta tersebut tidak berhak melakukan mengolah GKM menjadi GKP lantaran perusahaan tersebut merupakan perusahaan gula rafinasi.

    “Padahal mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP), karena perusahaan tersebut merupakan perusahan gula rafinasi,” kata Jaksa.

    Selain itu, Tom Lembong juga didakwa melakukan izin impor GKM untuk diolah menjadi GKP kepada PT AP milik Tony Wijaya di tengah produksi gula kristal putih dalam negeri mencukupi.

    Tak hanya itu, dijelaskan Jaksa, bahwa pemasukan atau realisasi impor Gula Kristal Mentah (GKM) tersebut juga dilakukan pada musim giling.

    Dalam kasus ini, kata jaksa Tom juga melibatkan perusahaan swasta untuk melakukan pengadaan gula kristal putih yang dimana seharusnya hal itu melibatkan perusahaan BUMN.

    “Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak melakukan pengendalian atas distribusi gula dalam rangka pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula yang seharusnya dilakukan oleh BUMN melalui operasi pasar dan atau pasar murah,” jelasnya.

    Dalam dakwaannya, Tom juga dianggap telah memperkaya diri sendiri dan 10 pihak swasta yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Akibat perbuatannya, Tom Lembong menurut Jaksa telah kerugian keuangan negara sebesar Rp578.105.411.622,47 atau Rp 578 Miliar.

    Angka tersebut ditemukan berdasarkan hasil perhitungan dari Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI).

    Tom Lembong diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*)

  • Pengakuan Pedagang Mangga Dua: Tas Hermes Rp 150 Juta di Sini Rp 10 Juta, yang Nyari Istri Pejabat

    Pengakuan Pedagang Mangga Dua: Tas Hermes Rp 150 Juta di Sini Rp 10 Juta, yang Nyari Istri Pejabat

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, PADEMANGAN – Popularitas kawasan belanja Mangga Dua sudah tak perlu lagi diragukan.

    Sejumlah pusat perbelanjaan yang ada di kawasan itu masih menjadi tempat berlabuh bagi para pecinta fashion untuk mencari barang-barang bermerek tapi harganya murah.

    Tak peduli orisinalitasnya, pembeli memburu barang-barang bermerek di Mangga Dua karena pas di kantong, apalagi rupanya identik dengan produk aslinya.

    Barang-barang yang banyak dijajakan di kios-kios di pusat perbelanjaan di Mangga Dua ini disebut “mirror” alias KW super.

    Dengan tampilan yang sangat menyerupai produk aslinya, berbagai barang seperti tas, dompet, hingga sepatu menjadi incaran para perempuan pecinta fashion.

    “Di sini memang banyak barang KW super gitu, orang nyebutnya mirror. Kalau dibilang kualitasnya mah nggak kalah sama yang asli,” ujar Rio (bukan nama sebenarnya), salah satu pedagang yang telah bertahun-tahun berjualan di kawasan tersebut, kepada TribunJakarta.com, Senin (21/4/2025).

    Menurut Rio, tas-tas mewah tiruan itu diimpor dari China dan banyak diminati berbagai kalangan.

    Yang paling sering terlihat ialah ibu-ibu sosialita yang disinyalir merupakan istri pejabat.

    Ada juga beberapa artis yang pernah dilihat Rio tengah berbelanja tas di Mangga Dua.

    “Banyak banget yang ke sini istri pejabat. Artis juga ada. Saya pernah ngeliat ada Mbak N, salah satu artis terkenal itu, belanja tas di sini,” ungkapnya.

    Perbedaan harga yang mencolok menjadi daya tarik utama.

    Rio menyebut, tas Hermes asli yang bisa dibanderol hingga Rp 150 juta, di Mangga Dua harganya bisa 90 persen lebih murah.

    “Kalau aslinya misalnya Hermes bisa Rp 150 juta, paling di sini Rp 10 juta atau Rp 15 juta dapat. Kondisi barangnya jelas mirip banget sama aslinya, impor dari China biasanya,” ucap Rio.

    Pada Senin (21/4/2025) sore, TribunJakarta.com mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan di Mangga Dua, tepatnya yang berlokasi di Jalan Mangga Dua Raya, Pademangan, Jakarta Utara.

    Tak cuma di akhir pekan, nyatanya keramaian pembeli di kawasan belanja Mangga Dua juga terlihat di hari biasa.

    Pusat perbelanjaan itu memiliki empat lantai dan di setiap lantainya terdapat puluhan tenant yang memperdagangkan barang-barang fashion beragam rupa.

    Pada salah satu lantai di pusat perbelanjaan itu, ada sebuah lorong yang di kiri dan kanannya terdapat sejumlah kios yang memperdagangkan tas dan aksesoris wanita.

    Barang-barang di kios-kios itu adalah barang bermerek yang jenamanya sudah populer di kalangan perempuan.

    TribunJakarta.com pun mencoba mendatangi salah satu kios untuk bertanya-tanya soal barang-barang yang dijual di sana.

    Pegawai kios itu pun menawarkan beberapa tas selempang bermerek.

    Ia menawarkan barang dengan merek populer seperti Louis Vuitton (LV), Gucci, hingga Prada.

    Perempuan itu lalu menyebutkan bahwa tas-tas itu merupakan barang “mirror”.

    Dijuluki “mirror”, yang dalam Bahasa Indonesia berarti cermin.

    Maksudnya, produk-produk KW super ini adalah barang yang secara rupa sangat mirip dengan aslinya.

    Harga tas selempang itu pun bervariasi, mulai dari Rp 1,5 hingga Rp 3 juta.

    “Ini barang mirror, beda-beda harganya, kayak ini Gucci Rp 2,8 juta, terus ini ada Prada, Rp 1,9 juta,” ucap salah seorang pegawai kios.

    Diberitakan sebelumnya, kawasan perbelanjaan Mangga Dua disebut sebagai pasar barang bajakan oleh Pemerintah Amerika Serikat.

    Hal ini tercantum dalam laporan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers yang dikeluarkan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

    Laporan itu menyebutkan kawasan Mangga Dua terus menerus berada dalam daftar pantauan prioritas dan Tinjauan Pasar Terkenal untuk Pemalsuan dan Pembajakan Tahun 2024.

    Diketahui, dalam laporan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat, Mangga Dua menjadi salah satu lokasi yang ditemui banyak barang dagangan diperdagangkan.

    Laporan itu menyebut Mangga Dua menjadi pasar yang populer untuk berbagai barang palsu, termasuk tas, dompet, mainan, barang berbahan kulit, dan pakaian.

    Dokumen tersebut juga menyatakan, tidak ada penegakkan hukum yang tegas dilakukan oleh pemerintah terkait keberadaan barang bajakan yang dijual bebas.

    “Mangga Dua remains a popular market for a variety of counterfeit goods, including handbags, wallets, toys, leather goods, and apparel. There has been little or no enforcement actions against counterfeit sellers. Stakeholders continue to report that warning letters issued to sellers have been largely ineffective and they raise concerns about the lack of criminal prosecutions. Indonesia should take robust and expanded enforcement actions in this and other markets, including through actions by the IP Enforcement Task Force,” begitu isi halaman 46 dalam dokumen berjudul 2024 Review of Notorious Markets for Counterfeiting dan Piracy.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengeklaim bahwa pemerintah terus mengawasi perdagangan barang-barang ilegal di Mangga Dua yang dikeluhkan pemerintah AS sebagai sarang barang bajakan.

    Kendati melakukan pengawasan, Budi mengaku perlu menyelidiki lebih lanjut tuduhan bahwa Mangga Dua menjadi lokasi perdagangan barang-barang bajakan.

    “Jadi apapun nanti, termasuk yang di Mangga Dua kita akan terus rutin melakukan (pengawasan). Kami kan belum ekspos ya, karena kan kami harus selidiki dulu sebelum benar-benar datanya kita dapat,” kata Budi di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (20/4/2025).

    Budi enggan mengungkap secara detil ketika ditanya penindakan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan selama ini.

    Ia hanya memastikan bahwa perusahaan yang terbukti mendagangkan barang ilegal bakal dijatuhi beragam sanksi, mulai dari penyitaan barang hingga penutupan operasional.

    Budi pun menegaskan, barang ilegal tidak boleh masuk dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

    “Barang ilegal ya baik dari manapun, mau dari negara manapun, kalau itu ilegal, itu kan memang tidak boleh. Ya di aturan kita, di UU kita, di Permendag kita kan melarang barang-barang yang ilegal masuk,” ujar Budi.
     
     
    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     
     
     

  • Pemerintahan Prabowo pilih jalur negosiasi ketimbang balas tarif Trump – Perbanyak impor produk energi dan agrikultur dari AS – Halaman all

    Pemerintahan Prabowo pilih jalur negosiasi ketimbang balas tarif Trump – Perbanyak impor produk energi dan agrikultur dari AS – Halaman all

    Pemerintah Indonesia secara resmi menawarkan peningkatan pembelian produk energi dan agrikultur dari Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan Indonesia saat Presiden AS Donald Trump menangguhkan kenaikan tarif resiprokal selama 90 hari sejak 10 April.

    Trump mengumumkan menangguhkan kenaikan tarif resiprokal selama 90 hari untuk puluhan negara, termasuk Indonesia. Penundaan ini tidak berlaku untuk China yang mereka anggap menantang kebijakan AS.

    Di tengah situasi ini, Indonesia memilih jalur negosisasi ketimbang membalas menaikan tarif impor dari AS.

    Dalam keterangan terbaru, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia akan membeli produk energi dari AS seperti “LPG, kemudian US crude oil (minyak mentah), dan gasoline (bensin)”.

    “Juga Indonesia berencana untuk terus memberi produk agrikultur, antara lain gandum, soya bean (kedelai), soya bean milk (susu kedelai), dan juga Indonesia akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika,” kata Airlangga, Jumat (18/04).

    Selain itu, Airlangga juga akan memberikan insentif terhadap perusahaan AS yang beroperasi di Indonesia.

    “Indonesia juga menawarkan kerjasama terkait dengan mineral strategis atau critical mineral, dan juga terkait dengan mempermudah, terkait dengan prosedur dari pada impor untuk produk-produk, termasuk produk hortikultura dari Amerika,” tambahnya.

    Airlangga berkata, produk ekspor utama dari Indonesia ke AS seperti garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang “mendapatkan tarif masuk yang lebih tinggi” dibandingkan negara-negara kompetitor.

    Tarif masuk ke AS untuk produk ekspor ini antara 10%-37%. Dengan penangguhan selama 90 hari, maka tetap dikenakan terjadi tarif tambahan 10%.

    “Dengan tambahan 10% ini ekspor kita biayanya lebih tinggi karena tambahan biaya itu diminta oleh para pembeli agar di-sharing dengan Indonesia, bukan pembelinya saja yang membayar pajak tersebut,” tambah Airlangga.

    Ia menambahkan, Indonesia dan AS terus berdiskusi tentang tarif resiprokal ini selama 60 hari ke depan sampai mencapai kesepakatan kedua pihak.

    Dalam keterangan sebelumnya, Airlangga menyampaikan Pemerintahan Prabowo mengambil jalur negosiasi ketimbang membalas tarif resiprokal AS sebesar 32%.

    “Arahan Bapak Presiden, Indonesia memilih jalur negosiasi, karena AS adalah mitra strategis,” ujar Airlangga, Selasa (08/04).

    Airlangga mengakui adanya ketidakpastian ekonomi menyusul pengenaan tarif dasar dan bea masuk atas barang-barang dari lebih 180 negara yang diumumkan Trump beberapa waktu lalu.

    Salah satu poin utama yang disorot Airlangga adalah revitalisasi Perjanjian Kerja Sama Perdagangan dan Investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA).

    Airlangga juga mengatakan Indonesia sudah melakukan pendekatan ke perwakilan diplomatik AS serta berkomunikasi dengan asosiasi pedagang dan pengusaha seperti Kadin dan Apindo.

    Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menggarisbawahi Indonesia sebetulnya punya banyak alternatif untuk mendiversifikasi tujuan ekspor.

    “Dependensi kita terhadap AS tidak terlalu besar dibandingkan [sejumlah] negara-negara lain,” ujarnya.

    Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menyayangkan sikap pemerintah yang disebutnya “tidak berani melakukan retaliasi” sedari awal.

    “Negara manapun semestinya menunjukkan bahwa opsi retaliasi akan selalu on the table [dimungkinkan],” ujar Andri ketika dihubungi BBC News Indonesia pada Selasa (08/04).

    Sementara pengamat ekonomi pembangunan dari Universitas Andalas di Sumatra Barat, Syafruddin Karimi, mengatakan absennya perwakilan diplomatik Indonesia di AS melemahkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi bilateral.

    “Tanpa duta besar yang aktif di Washington, upaya Indonesia untuk menjaga akses pasar ekspor dan meredam dampak proteksionisme Amerika akan selalu tertinggal satu langkah dibanding negara-negara pesaing seperti Vietnam dan Thailand,” ujarnya.

    ‘Menimbulkan ketidakpastian di dunia’

    Dalam pidato pembukanya di sarasehan ekonomi itu, Prabowo menyatakan bahwa goncangan dunia saat ini disebabkan oleh AS yang memberlakukan peningkatan tarif tinggi kepada banyak negara.

    “Banyak negara yang cemas, padahal sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu—dan termasuk saya bertahun-tahun—saya sudah ingatkan mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar Prabowo, pada Selasa (08/04).

    Prabowo menyampaikan bahwa swasembada pangan dan swasembada energi merupakan sasaran utama dari strategi ekonomi pemerintahannya, sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) PBB.

    Dalam sarasehan tersebut, Prabowo mengapresiasi masukan dari sejumlah asosiasi pegiat ekonomi, khususnya mengenai perizinan.

    Dia meminta kepada jajarannya untuk lebih efisien dan mempermudah birokrasi untuk para pegiat ekonomi.

    “Sebetulnya Presiden Trump mungkin membantu kita. Dia memaksa kita, supaya kita ramping, efisien, tidak manja. Ini kesempatan,” ujar Prabowo

     

    Sementara Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menggarisbawahi bahwa dari Indonesia sebetulnya punya banyak alternatif untuk mendiversifikasi tujuan ekspor.

    “Dilihat dari sisi neraca perdagangan, AS adalah yang terbesar kedua. Tapi dibandingkan dengan mitra paling besar, yaitu China, AS tidak jauh berbeda dengan destinasi ekspor lainnya,” ujar Sri Mulyani.

    “Destinasi ekspor kita masih bisa kita diversifikasi. Dependensi kita terhadap AS tidak terlalu besar dibandingkan [sejumlah] negara-negara lain.”

    Sri Mulyani juga mengatakan dampak dari tarif AS saat ini membuat muncul wacana di negara-negara seluruh dunia untuk mencari tujuan ekspor dan investasi alternatif untuk memunculkan “perdagangan tanpa Amerika”.

    Apa yang akan dilakukan pemerintah Indonesia?

    Pemerintah telah menyiapkan langkah diplomasi ekonomi yang terkoordinasi dan komprehensif menanggapi kebijakan AS, sebagaimana diucapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Salah satu fokus utama adalah revitalisasi Perjanjian Kerja Sama Perdagangan dan Investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA) yang ditandatangani pada 1996.

    Di sisi lain, Airlangga mengatakan bergabungnya Indonesia ke New Development Bank (NDB) yang didirikan negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan) membuat Indonesia sudah punya aliansi perekonomian alternatif.

    Airlangga menambahkan wakil perdana menteri Rusia akan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 14 April sehingga membuka peluang pasar Indonesia di negara itu.

    Sebelumnya, sebagaimana dilansir kantor berita Antara, Airlangga pada Senin (07/04) mengatakan negara-negara ASEAN berencana untuk bertemu pada Kamis (10/04) untuk menyamakan sikap.

    “Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, menteri perdagangan juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN,” ujar Airlangga.

    Pemerintah juga akan mengajukan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs), termasuk relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi, ujar Airlangga.

    Selain itu, evaluasi terkait pelarangan dan pembatasan barang ekspor maupun impor AS juga menjadi bagian dari rencana negosiasi.

    Solusi lain yang dipertimbangkan Indonesia adalah meningkatkan impor dan investasi dari AS melalui pembelian minyak dan gas (migas).

    Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal melalui berbagai strategi, seperti penurunan bea masuk, PPh impor, atau PPN impor dengan tujuan mendorong impor dari AS sekaligus mempertahankan daya saing ekspor Indonesia ke negara tersebut.

    Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan AS sebesar US$14,34 miliar (sekitar Rp241 triliun) pada tahun 2024.

    Surplus terbesar Indonesia berasal dari mesin dan perlengkapan elektrik (US$4,18 miliar atau Rp 70,37 triliun), pakaian dan aksesori pakaian (US$2,84 miliar atau Rp47,81 triliun), serta alas kaki (US$2,39 miliar atau Rp40,2 triliun).

    Sementara AS mencatat defisit perdagangan dengan Indonesia sebesar US$17,9 miliar (sekitar Rp301 triliun) pada tahun yang sama.

    Airlangga menambahkan bahwa para diplomat Indonesia telah berkomunikasi dengan U.S Trade Representative, yang saat ini masih menunggu proposal konkret dari pihak Indonesia.

    ‘Tertinggal satu langkah’

    Sejak tahun 2023, Indonesia tidak memiliki Duta Besar untuk Amerika Serikat.

    Posisi itu terakhir kali dipegang Rosan Roeslani yang kemudian ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN pada Juli 2023.

    Pengamat ekonomi pembangunan dari Universitas Andalas di Sumatra Barat, Syafruddin Karimi, mengatakan absennya perwakilan diplomatik Indonesia di AS ini melemahkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi bilateral “di tengah meningkatnya tensi dagang akibat kebijakan tarif Presiden Trump”.

    “Tanpa duta besar yang aktif di Washington, upaya Indonesia untuk menjaga akses pasar ekspor dan meredam dampak proteksionisme Amerika akan selalu tertinggal satu langkah dibanding negara-negara pesaing seperti Vietnam dan Thailand,” ujarnya.

    Di sisi lain, Syafruddin menekankan pentingnya bagi pemerintah Indonesia untuk belajar dari Vietnam yang berupaya melakukan pendekatan bilateral tetapi ditanggapi dingin oleh Gedung Putih.

    Sebelumnya, pemerintah Vietnam meminta penundaan tarif selama 46 hari.

     

    Akan tetapi, penasihat utama Presiden Trump, Peter Navarro, mengatakan kepada Fox News, mitra BBC di AS, bahwa “ini bukan negosiasi” meski kemudian menambahkan pihaknya “selalu bersedia mendengarkan”.

    “Penolakan terhadap Vietnam menunjukkan bahwa Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Trump, mengedepankan strategi proteksionisme yang tidak mudah dinegosiasikan, bahkan dengan mitra dagang utama sekalipun,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Syafruddin menyarankan agar Indonesia tidak hanya mengandalkan diplomasi formal, tetapi juga memperkuat posisi tawar melalui strategi konkret yang mencerminkan kepentingan bersama dan daya saing jangka panjang.

    Dia menekankan perlunya memastikan setiap proposal ke Washington memiliki nilai strategis dan ekonomi yang signifikan, bukan sekadar kompromi politik.

    “Tanpa pendekatan yang cermat dan persiapan matang, Indonesia berisiko mengalami nasib serupa dengan Vietnam: gagal meraih kepercayaan mitra strategis dan kehilangan momentum dalam arena perdagangan global,” ujarnya.

    Terpisah, pengamat ekonomi dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menyayangkan sikap pemerintah yang disebutnya “tidak berani melakukan retaliasi” sedari awal.

    “Negara manapun semestinya menunjukkan bahwa opsi retaliasi akan selalu on the table [dimungkinkan],” ujar Andri ketika dihubungi pada Selasa (08/04).

    Andri menekankan opsi retalisi di sini bukanlah semata ancaman, melainkan benar-benar harus disiapkan Indonesia dengan melakukan diversifikasi mitra dagang menjauh dari AS jika negosiasi tidak imbang.

    Lebih lanjut, Andri menilai Trump menunjukkan ketidaksukaannya terhadap negara mana saja yang berencana untuk melakukan pembalasan tarif terhadap kebijakan perdagangan AS.

    Kebijakan tarif global yang diterapkan Trump didasarkan pada asumsi bahwa negara-negara lain akan bersikap patuh dan memberikan konsesi kepada Amerika Serikat dalam negosiasi untuk menurunkan tarif tersebut, papar Andri.

    Namun, Andri menegaskan langkah tarif ini bersifat merugikan bagi kedua belah pihak yang terlibat.

    Jika negara-negara lain memilih untuk tidak tunduk dan justru melakukan retaliasi, Trump berpotensi besar merugikan perekonomian negaranya sendiri tanpa alasan yang substansial.

    “Ini skenario yang sangat ingin dihindari oleh Trump,” ujar Andri.

    Andri menyoroti pernyataan Trump terhadap respons China terhadap kebijakan tarif AS sebagai contoh.

    Seperti diketahui, Trump dilaporkan mengancam untuk meningkatkan tarif hingga 50?ngan tujuan memaksa Beijing membatalkan langkah pembalasannya.

    “Di sisi lain, ketakutan Trump ini justru menunjukkan bahwa Indonesia tidak pernah boleh melepaskan opsi retaliasi dari meja negosiasi. AS akan mencoba apa saja agar retaliasi tidak dilakukan, dan Indonesia harus paham itu,” ujarnya.

    Andri menggarisbawahi poin dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa Indonesia tidak terlampau dependen terhadap AS.

    “AS memang negara destinasi ekspor kedua terbesar, tapi selisihnya dengan yang terbesar [China] sangat jomplang, sehingga posisi AS ini sebenarnya tidak banyak lebih penting dengan negara mitra dagang lainnya,” ujar Andri.

    “Kalau melihat dari peta mitra dagang Indonesia selama ini, Indonesia masih punya sangat banyak alternatif. Mitra dagang Indonesia masih sangat bisa didiversifikasi sehingga ketergantungan ataupun dependensi terhadap AS sebenarnya tidak terlalu besar.”

    Lebih lanjut, Andri menggaris bawahi pidato Presiden Prabowo yang menyebut “swasembada energi” tetapi bertolak belakang dengan langkah negosiasi Indonesia dengan AS.

    “Sangat lucu ketika presiden berbicara tentang ‘swasembada energi’ namun dalam negosiasi dengan AS, Indonesia diminta untuk membeli lebih banyak minyak mentah dari AS untuk mengurangi surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS,” ujarnya.

    IHSG dan bursa saham Asia alami penurunan drastis

    Pada Selasa (08/04) IHSG menunjukkan tren penurunan di awal perdagangan setelah libur Lebaran.

    Pada pukul 09.01 WIB, IHSG bergerak di posisi 5.912. Posisi ini berarti IHSG melemah 598,55 poin (9,19%) dibanding penutupan sebelumnya pada level 6.510.

    Sesuai dengan ketentuan baru, Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan perdagangan sementara atau trading halt selama 30 menit karena IHSG mengalami penurunan sebanyak 8%.

    Meski demikian, seperti dilansir Kompas.com, IHSG tetap berada di posisi 5.987 atau turun 522,92 poin (8,03%) pada pukul 09:38 WIB setelah trading halt dicabut.

    Seperti diberitakan BBC News sebelumnya, saham di Asia seperti di Shanghai, Tokyo, dan Hong Kong mengalami penurunan drastis pada Senin (07/04).

    Hal ini menyusul kemerosotan saham global pekan lalu setelah Trump mengumumkan tarif baru antara 10?n 46% di sebagian besar negara.

    Bursa saham Nikkei di Jepang ditutup dengan penurunan 7,8%, sementara bursa saham ASX 200 di Australia turun 4,2%.

    Sedangkan bursa saham Kospi di Korea Selatan ditutup 5,6% lebih rendah. Adapun pasar saham Shanghai Composite di China anjlok 7,3?n Indeks saham Taiwan turun drastis sebesar 9,7%.

    Sementara itu, bursa saham Hang Seng turun 12,5?lam penutupan perdagangan saham pada Senin (07/04) sore.

    Langkah Trump ini tidak hanya menyasar rival dagang utama seperti China, tetapi juga sekutu dekat AS seperti Jepang dan Korea Selatan, serta negara-negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi pesat seperti Vietnam.

    Jepang dan Korea Selatan akan menghadapi tarif sebesar 26%, sementara Vietnam, yang oleh Trump disebut sebagai “pelanggar terburuk”, bersiap untuk tarif 46%.

    Negara-negara lain dalam daftar sasaran termasuk Kamboja (49%), Thailand (36%), dan China yang akan dikenai tarif total mencapai 54%.

    Selain tarif tinggi yang menargetkan negara-negara tertentu, AS juga memberlakukan tarif dasar sebesar 10% untuk sejumlah negara lain di kawasan tersebut, termasuk Singapura, Selandia Baru, dan Australia.

    Kebijakan ini memicu kekhawatiran luas akan potensi perang dagang global yang dapat menyeret ekonomi dunia ke dalam perlambatan, atau bahkan resesi.

    Kawasan Asia, yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, dinilai sangat rentan terhadap dampak negatif dari kebijakan AS ini.

  • Temui Kemendag, Eri Cahyadi Kaji Penutupan Perusahaan Milik Jan Hwa Diana Surabaya 21 April 2025

    Temui Kemendag, Eri Cahyadi Kaji Penutupan Perusahaan Milik Jan Hwa Diana Surabaya 21 April 2025

    Temui Kemendag, Eri Cahyadi Kaji Penutupan Perusahaan Milik Jan Hwa Diana
    Editor
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Wali Kota Surabaya
    Eri Cahyadi
    bertemu dengan Kementerian Perdagangan, Senin (21/4/2025).
    Pertemuan ini untuk memastikan sanksi kepada UD Sentosa Seal, di Kawasan Margomulyo Industri II, Asemrowo, Surabaya, yang diduga melakukan
    penahanan ijazah
    terhadap pekerjanya,
    UD Sentosa Seal diduga tidak memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG).
    TDG dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan serta bisa mendelegasikan ke pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
    Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang, ada sejumlah sanksi yang bisa dijatuhkan.
    “Hari ini kami rapat dengan Kementerian [Perdagangan] terkait dengan hal-hal yang ada di Permen (Peraturan Menteri),” kata Cak Eri ditemui di Balai Kota, Senin (21/4/2025).
    Hasil dari pertemuan dengan Kemendag akan menjadi bahan bukti tambahan laporan pidana ke kepolisian, khususnya terkait dengan perizinan.
    “Misalnya, sanksi apa yang bisa diberikan. Sehingga, teman-teman pengacara dan teman-teman pekerja ketika masuk ke kepolisian sudah matang (melengkapi semua bukti),” katanya.
    Pada peraturan tersebut, pemerintah mengatur kewajiban pemilik usaha memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) beserta turunannya.
    Apabila tak memiliki hal tersebut, ada sejumlah sanksi yang diberikan.
    Di antaranya, sanksi penutupan gudang atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sanksi administratif berupa pembekuan TDG, hingga berupa pencabutan izin di bidang perdagangan (Pasal 15).
    “Bisa (menyegel). Sebab pada pasal 3 memang berisi kewajiban memiliki TDG. Kalau tidak memiliki, maka akan ditutup. Namun, tidak disebutkan siapa yang memberikan sanksi menutup. Maka kami rapat sehingga tidak salah penafsiran,” ujar dia.
    Menurut Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini, hal tersebut sekaligus memastikan usaha di Surabaya berjalan sesuai koridor.
    Investor dapat mengembangkan usahanya sedangkan dari sisi karyawan tetap dilindungi.
    “Saya berharap, gudang-gudang dan usaha-usaha lainnya juga jelas. Kalau memang ini gudang, gudangnya siapa? Kalau memang punya CV, CV-nya apa?,” ujar politisi PDI P ini.
    Menurut Wali Kota, penindakan sanksi terhadap peraturan Permendag berjalan seiring dengan laporan di kepolisian.
    Karenanya, pemberian sanksi berupa penyegelan tidak perlu menunggu hasil penyelidikan kepolisian.
    “Ini dua hal yang berbeda. Kalau yang lapor polisi mungkin mengarah ke pidana. Sedangkan kami (Pemkot) mengarah ke perizinan. Ini dua hal yang berbeda namun dalam satu rangkaian perkara,” kata dia.
    Untuk diketahui, polemik menyangkut Sentoso Seal sebagai sebuah usaha yang menahan ijazah para karyawannya terus bergulir.
    Berdasarkan hasil pengecekan terbaru, Perusahaan tersebut diduga belum mengantongi Tanda Daftar Gudang (TDG).
    Padahal, kewajiban perusahaan memiliki TDG diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) RI Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.
    “Hasil penelusuran perangkat daerah terkait Pemkot Surabaya menyatakan bahwa CV Sentoso Seal tidak memiliki izin Tanda Daftar Gudang di Margomulyo. Padahal, TDG ini wajib dimiliki sesuai ketentuan Kementerian Perdagangan (Kemendag),” ujar Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser, Senin (21/4/2025).
    Pada Pasal 4 peraturan yang sama menjelaskan bahwa penerbitan TDG dilakukan Menteri Perdagangan.
    Selanjutnya, Kemendag dapat melimpahkan kepada Bupati/Walikota hingga Kepala Dinas yang membidangi perdagangan atau Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
    Dari hasil pengecekan Pemkot Surabaya, Sentoso Seal hanya memiliki Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) tahun 2012 dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2013.
    “Namun, petugas tidak menemukan data Nomor Induk Berusaha (NIB) dan TDG di Sistem OSS untuk gudang di JI Margomulyo Industri Nomor II/32 (alamat lama JI. Margomulyo Industri II H/14),” katanya.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
    Bertemu Kemendag, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Kaji Sanksi Penutupan Usaha UD Sentosa Seal
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.