Yusril Perkirakan Jumlah Penerima Amnesti dan Abolisi Jilid II Akan Lebih Banyak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan kemungkinan jumlah penerima amnesti dan abolisi jilid II bakal lebih banyak dari jilid I pada bulan Agustus 2025.
Diketahui, pemerintah berencana kembali memberikan
abolisi
,
amnesti
, dan rehabilitasi kepada sejumlah pihak yang terjerat perkara pidana. Sedangkan, pada Agustus 2025, Presiden Prabowo memberikan
amnesti dan abolisi
kepada 1.179 orang.
Menurut
Yusril
, perkiraan jumlah penerima bertambah karena akan terdapat beberapa kriteria terbaru dan ada wacana penambahan pemberian rehabilitasi.
“Nanti barangkali lebih dari jumlah sebelumnya. Harapan kami seperti itu,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/11/2025), dikutip dari
Antaranews
.
Namun, Yusril mengaku, belum bisa mengungkapkan perihal jumlah pasti narapidana yang akan diberikan amnesti, abolisi, maupun rehabilitasi. Sebab, pihaknya akan melakukan kajian dan verifikasi sebelum nama-nama calon penerima diserahkan ke Presiden Prabowo.
Selain itu, keputusan juga berada di tangan Presiden Prabowo, serta hasil pertimbangan dari DPR RI.
“Mungkin sejumlah nama akan diajukan kepada Pak Presiden tapi kan tentu beliau akan pertimbangkan mana yang mungkin ada yang beliau setuju, mungkin tidak setuju. Itu sepenuhnya adalah kewenangannya Pak Presiden dalam mengambil keputusan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan, pihaknya tengah mengkaji rencana pemberian amnesti kepada narapidana yang merupakan pengguna dan pengedar narkoba dalam skala kecil.
Sementara untuk penerima abolisi, menurut dia, terdapat kemungkinan diberikan kepada tersangka maupun terdakwa yang masih dalam proses hukum atau dalam putusan yang belum inkracht atau berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu, Yusril menyebut, kemungkinan pemberian rehabilitasi terhadap para narapidana yang telah menerima amnesti sebelumnya.
“Jadi, kemungkinan orangnya diberi amnesti sekaligus dikasih rehabilitasi, itu mungkin,” kata Yusril.
Sebagaimana diketahui, pada 1 Agustus 2025, Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada 1.178 orang. Salah satunya, terdakwa kasus suap Harun Masiku, Hasto Kristiyanto.
Usai mendapat amnesti, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut resmi dibebaskan dari Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih.
Sebelumnya, Hasto dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam kasus suap Harun Masiku.
Kemudian, pada hari yang sama, Prabowo memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.
Sama seperti Hasto, Tom Lembong langsung bebas dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur, usai mendapatkan abolisi dari Prabowo.
Sebelumnya, Tom Lembong diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan dijatuhi hukuman pidana 4,5 tahun penjara dan denda Rp 750 miliar subsidair enam bulan kurungan.
Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Tom Lembong terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait kebijakan importasi Gula di Kemendag, sebagaimana dakwaan primair jaksa penuntut umum, yakni Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Hanya saja, dalam putusannya, majelis hakim tidak menjatuhkan pidana uang pengganti karena Tom Lembong dinilai menikmati hasil tindak pidana korupsi dari kebijakan importasi gula di Kemendag tahun 2015-2016.
“Kepada terdakwa tidak dikenakan ketentuan Pasal 18 Ayat 1 Huruf b UU Tipikor karena faktanya terdakwa tidak memeroleh harta benda dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa,” kata hakim anggota Alfis Setiawan dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta pada 18 Juli 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Kemendag
-
/data/photo/2025/11/13/6915d0cc8a39a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Yusril Perkirakan Jumlah Penerima Amnesti dan Abolisi Jilid II Akan Lebih Banyak")
Yusril Perkirakan Jumlah Penerima Amnesti dan Abolisi Jilid II Akan Lebih Banyak
-
Mendag RI Budi Santoso Kunjungi Pasar Sememi Surabaya, Bawa Misi Kebersihan Pasar Tradisional
Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Budi Santoso, mengunjungi Waste Station atau bank sampah daur ulang di Pasar Sememi, Kecamatan Benowo, Surabaya, Kamis (13/11/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari kolaborasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mewujudkan pasar tradisional yang memiliki bank sampah mandiri dan berkelanjutan. Tujuannya, menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung.
“Kalau pasarnya bersih, maka pedagang juga senang, pedagang jadi sehat, pasar tidak bau. Pengunjung pun merasa nyaman berbelanja,” ujar Budi Santoso di lokasi kunjungan.
Melalui program Waste Station ini, berbagai jenis sampah — terutama sampah plastik — akan dikumpulkan dan didaur ulang menjadi bahan baku baru. Budi mengaku senang karena inisiatif ini tidak hanya membantu menjaga lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pasar.
“Pengumpul sampah dari kalangan pedagang bisa mendapatkan uang. Jadi, sampah tidak mubazir. Justru menghasilkan, asalkan dikelola dengan baik — baik itu sampah plastik maupun sampah basah, semuanya punya sistem pengelolaannya,” jelasnya.
Program bernama ‘Rekosistem’ ini akan terus disosialisasikan secara bertahap ke ribuan pasar tradisional di seluruh Indonesia. Menurut Budi, keberhasilan program tersebut akan berdampak ganda: meningkatkan kesejahteraan pedagang sekaligus menjaga kebersihan lingkungan pasar.
“Para pedagang tentu semakin bersemangat karena sampah yang tadinya berceceran kini bisa menghasilkan uang. Lingkungan tetap bersih, ekonomi pun bergerak,” tambah Mendag.
Program bank sampah di Pasar Sememi Surabaya ini diharapkan menjadi percontohan nasional dalam penerapan ekonomi sirkular di pasar tradisional. (rma/kun)
-
Penyelidikan Biang Kerok Kontaminasi Cs-137 Buntu, Satgas Ungkap Alasannya
JAKARTA – Penyelidikan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di kawasan industri Cikande, Serang, Banten, masih menemui jalan buntu.
Pasalnya, sumber kontaminasi Cs-137 di Kawasan Cikande berasal dari scrap metal yang digunakan PT Peter Metal Technology (PMT), namun pabrik tersebut telah ditutup sejak lama.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kontaminasi Cs-137 Bara Krishna Hasibuan mengungkapkan, hingga kini pihaknya belum dapat menelusuri asal usul scrap metal yang digunakan oleh PT Peter Metal Technology (PMT).
Bara mengatakan berdasarkan hasil penelusuran Satgas, tidak ditemukan rekomendasi impor dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Persetujuan Impor (PI) Kementerian Perdagangan scrap metal atas nama PMT.
“Kita cek juga di data Kementerian Perindustrian mereka tidak pernah mengeluarkan Pertek, Pertimbangan Teknis. Jadi, kalau ada alat-alat berat itu sebelum dilakukan importasi, sebelum persetujuan impor dikeluarkan Kementerian Perdagangan,” ujar Bara dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu, 12 November.
“Salah satu syarat utama adalah mereka harus mendapatkan Pertimbangan Teknis dari Kementerian Perindustrian disamping juga ada rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup,” sambungnya.
Akibatnya, lanjut Bara, pihaknya belum dapat menelusuri asal dari scrap metal yang disebut sebagai sumber kontaminasi radioaktif Cs-137 di kawasan industri Cikande itu.
Bara bilang, investigasi yang dilakukan Bareskrim Polri juga tidak dapat menemukan asal usul radiasi tersebut.
Karena kendala itu juga, Satgas belum bisa mewawancarai pihak manajemen PMT.
“Kita belum bisa mewawancarai pemilik maupun pihak manajemen dari PT Peter Metal itu. Untuk betul-betul bisa melakukan root cause analysis secara menyeluruh ya kita harus bisa mengetahui dari mana mendapatkan scrap metal itu,” jelasnya.
Kata Bara, ada dua dugaan asal scrap metal yang digunakan PMT yakni dari impor ilegal dan dalam negeri. Namun, Bara mengaku belum dapat berasumsi lebih jauh lagi.
“Kemungkinan juga mereka membeli dari sumber di dalam negeri atau mereka mungkin kalau memang melakukan importasi secara ilegal, tapi kita tidak tahu. Kita tidak boleh melakukan asumsi karena tentu saja sekarang ini kami serahkan kepada pihak Bareskrim yang sedang melakukan investigasi,” ucapnya.
-
Pengusaha Baja Minta Alat Deteksi Radioaktif Dipasang di Border Bea Cukai
Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) mengusulkan agar pemasangan alat pendeteksi radiasi atau radiation portal monitor (RPM) dilakukan di area perbatasan atau border yang berada di bawah pengawasan Bea Cukai.
Usulan tersebut disampaikan menyusul kebijakan pemerintah yang mewajibkan pelaku industri peleburan logam memasang alat pendeteksi radioaktif di masing-masing fasilitas usaha.
Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan bahwa langkah pemerintah untuk memperketat pengawasan bahan baku logam, terutama scrap impor, sebenarnya dapat dipahami. Namun, pemasangan alat deteksi seharusnya dilakukan di titik masuk barang, bukan di area industri.
“Kami bisa pasang alat pendeteksi itu, tapi seharusnya ini dipasang di border sehingga kalau ada apa-apa, ketahuan ada radioaktif, bisa langsung di re-export,” ujar Harry dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR, Rabu (12/11/2025).
Harry menjelaskan, kebutuhan bahan baku menjadi tantangan utama industri baja nasional untuk menuju produksi baja hijau (green steel).
Indonesia saat ini mengimpor sekitar 1,2 juta ton scrap setiap tahun, sementara pasokan domestik hanya mampu memenuhi 30%—40% kebutuhan.
Namun, pasokan scrap impor sempat terhambat setelah muncul temuan material radioaktif pada salah satu perusahaan peleburan di Cikande, Banten, yakni PT Peter Metal Technology (PMT). Dampaknya, impor scrap langsung dihentikan sementara waktu.
“Kami memahami situasi yang terjadi di Cikande, akibatnya scrap itu disetop. Kami sudah melayangkan surat ke Kemenperin, KLHK, dan Kemendag, dan sudah direspons. Kami diberi waktu 3 bulan untuk memasang alat RPM atau CSSM sebagai detektor radioaktif,” ungkapnya.
Meski demikian, Harry menekankan bahwa proses pengadaan alat tersebut memerlukan waktu. Dia mengungkap pihaknya tidak menolak untuk memasang alat deteksi tersebut.
Namun, secara waktu, pemasangan di kawasan industri dinilai akan terlambat apabila ditemukan unsur radioaktif setelah scrap tiba di area industri. Menurut Harry, kondisi itu membuat perusahaan tidak bisa lagi mengekspor kembali material yang terkontaminasi.
“Kalau radioaktifnya ditemukan di pabrik anggota kami, itu sudah tidak bisa di-re-export. Solusinya adalah dikubur. Kalau dikubur berarti radioaktif itu ditanam di bumi Indonesia, bukan dikembalikan ke negara asal. Ini yang kami khawatirkan,” jelasnya.
Harry menambahkan, sebenarnya Bea Cukai telah memiliki alat pendeteksi radioaktif di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, fasilitas itu dinilai belum mencukupi karena belum tersedia di seluruh pelabuhan tempat scrap impor masuk.
“Bea Cukai memang punya di Priok, tapi apakah alat itu aktif 24 jam dan apakah semua scrap diperiksa? Karena scrap tidak hanya masuk lewat Priok, ada pelabuhan lain yang belum punya alat itu,” imbuhnya.
Sementara itu, berdasarkan edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), perusahaan peleburan diwajibkan memasang alat deteksi radioaktif sebelum dapat kembali mengimpor scrap. IISIA menilai kebijakan ini perlu penyesuaian agar tidak menghambat aktivitas industri.
“Kalau harus pasang dulu baru boleh impor lagi, berarti selama alat dipasang, produksi berhenti. Dampaknya bukan hanya ke perusahaan, tapi juga ke karyawan. Untungnya sekarang sudah diperpanjang waktunya,” pungkasnya.
-
Wamendag Roro dorong kolaborasi lintas sektor perkuat sistem logistik
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam memperkuat ekosistem logistik nasional yang efisien, tangguh, dan berdaya saing.
Menurut Roro, kolaborasi lintas sektor merupakan kunci untuk mewujudkan sistem logistik yang terintegrasi dan mendukung kelancaran arus perdagangan nasional maupun internasional.
“Logistik bukan sekadar sektor pendukung, tetapi menjadi tulang punggung perdagangan nasional. Tingkat efisiensi logistik juga menentukan daya saing harga produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional,” ujar Roro dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Pemerintah berkomitmen untuk mengawal reformasi logistik nasional. Tidak hanya itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan terus memperkuat konektivitas perdagangan antarwilayah, efisiensi distribusi, serta daya saing logistik nasional.
Kemendag juga terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem rantai pasok yang efisien dan berkelanjutan. Logistik yang tangguh akan memperkuat struktur perdagangan Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Roro mengatakan setiap pihak memiliki peran yang saling terkait dalam menjaga kelancaran perdagangan. Ia menekankan bahwa kestabilan harga dan pasokan tidak akan tercapai apabila arus barang terhambat.
Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat rantai pasok dalam negeri.
Saat ini, pemerintah terus memperkuat konektivitas multimoda yang menghubungkan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Hal tersebut ditunjukkan melalui upaya modernisasi pelabuhan, bandara, pelabuhan daratan (dry port), dan depo kontainer yang dilakukan bersamaan dengan digitalisasi sistem logistik seperti e-manifest, e-invoice, e-tracking, dan e-payment.
Tidak sampai di situ, melalui penerapan Indonesia National Single Window (INSW) yang terintegrasi dengan 18 kementerian dan lembaga, proses ekspor-impor kini menjadi lebih efisien dan transparan.
Pemerintah Indonesia juga terus memperluas akses pasar di tengah kondisi geopolitik global yang dinamis. Indonesia terus memperkuat kemitraan ekonomi internasional guna memperluas peluang ekspor dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.
“Sejumlah langkah konkret telah dilakukan pemerintah, mulai dari ratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Kanada, penyelesaian perundingan Indonesia-Peru CEPA, serta penandatangan perundingan Indonesia-European Union CEPA. Upaya ini dilakukan untuk membuka akses Indonesia ke pasar-pasar baru yang potensial,” imbuh Roro.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Ritel Modern dan UMKM: Antara Peluang Kemitraan dan Ancaman Dominasi
Bisnis.com, JAKARTA — Kemitraan antara ritel modern dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menjadi sorotan. Di satu sisi, kerja sama ini membuka peluang bagi produk lokal untuk menembus pasar yang lebih luas.
Di sisi lain, ekspansi masif jaringan minimarket modern seperti Alfamart dan Indomaret dinilai berpotensi menekan ruang tumbuh usaha kecil dan toko tradisional.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menegaskan, peluang UMKM untuk bermitra dengan jaringan ritel modern saat ini terbuka lebar.
Bahkan, menurutnya, peritel besar memberikan sejumlah kelonggaran pembayaran bagi UMKM dibandingkan pemasok besar.
Namun, ia menekankan bahwa kemitraan ini hanya akan berkelanjutan jika pelaku UMKM mampu menjaga mutu dan kontinuitas pasokan.
“Mutu dan kualitas harus tetap terjaga. Selain itu, kontinuitas juga penting. Jangan sampai hari ini barang tersedia, tetapi dua minggu kemudian habis,” ujar Solihin di sela acara Hari Ritel Nasional 2025 di Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).
Produk UMKM yang paling banyak menghiasi rak-rak ritel modern saat ini adalah makanan dan minuman. Solihin menilai, untuk memperluas pasar, UMKM perlu meningkatkan standar masa kedaluwarsa produknya.
Bahkan, sambungnya, di beberapa negara, produk yang diperdagangkan harus memiliki masa kedaluwarsa minimal satu tahun. Sementara itu, produk UMKM kita rata-rata hanya enam hingga delapan bulan.
Menteri Perdagangan Budi Santoso turut menegaskan pentingnya peran jaringan ritel modern dalam memperkuat distribusi produk dalam negeri. Menurutnya, pola kemitraan yang telah berjalan selama satu dekade terakhir perlu diperluas, bukan dibatasi.
“Apabila produk UMKM diterima pasar domestik, ini menjadi salah satu cara untuk menahan laju impor,” ujar Budi.
Data Kementerian Perdagangan menunjukkan, rata-rata porsi produk UMKM di ritel modern saat ini mencapai 15%, namun di beberapa wilayah Jakarta, proporsinya bahkan telah meningkat hingga 80%, terutama untuk kategori makanan dan minuman.
“Kalau produk UMKM diterima di dalam negeri dan bisa bersaing, itu bukti kita mulai mengonsumsi produk buatan sendiri,” tegas Budi.
Kekhawatiran atas Dominasi Minimarket
Meski kemitraan dengan ritel modern dianggap membawa manfaat, sejumlah pihak tetap menyuarakan kekhawatiran. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai ekspansi besar-besaran jaringan minimarket bisa ‘membunuh’ ekonomi rakyat.
“Ritel raksasa seperti Indomaret dan Alfamart yang masuk ke kampung-kampung berpotensi membunuh para pelaku UMKM,” ujar Muhaimin.
Sebagai respons, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan rantai bisnis berkeadilan guna melindungi pelaku usaha kecil. Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Leontinus Alpha Edison menjelaskan, kebijakan ini bukan bentuk pelarangan, melainkan upaya menciptakan ekosistem yang lebih adil dan inklusif.
“Pemerintah tidak sedang mematikan Indomaret dan Alfamart, tetapi berupaya melakukan pemerataan rantai bisnis yang adil,” jelas Leon.
Ia mengingatkan bahwa banyak toko kecil terancam gulung tikar akibat keterbatasan modal dan akses.
“Jangan hanya hitung berapa orang yang bekerja di Alfamart dan Indomaret, tapi hitung juga berapa toko kecil yang mati,” ujarnya.
Data Aprindo mencatat, hingga akhir 2025 jumlah gerai Indomaret mencapai sekitar 24.141 unit, sementara Alfamart memiliki sekitar 20.120 unit di seluruh Indonesia. Kedua jaringan itu masih menargetkan ekspansi agresif dengan penambahan sekitar 1.000 gerai baru per tahun.
Menata Ulang Ekosistem Ritel
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai langkah perlindungan terhadap UMKM perlu disertai kebijakan yang realistis. Ia menyebut, ritel modern harus diatur lebih ketat terutama dalam hal izin dan distribusi, agar pertumbuhan minimarket tidak menekan toko tradisional.
“Kalau dibiarkan bebas, sulit bagi usaha tradisional berkembang. Perlu pengaturan soal jarak dan distribusi agar lebih seimbang,” kata Faisal.
Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat rantai pasok ritel tradisional dan memberikan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM, mulai dari manajemen toko, tampilan produk, hingga pelayanan pelanggan.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin berpendapat bahwa pengaturan ekspansi ritel modern harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu iklim investasi.
“Pembatasan ekspansi memang perlu, tapi jangan sampai menimbulkan ketidakpastian investasi,” ujarnya.
Menurutnya, solusi terbaik adalah melibatkan UMKM dalam rantai pasok ritel modern, bukan menutup gerai yang sudah ada. Dengan begitu, pelaku kecil tetap mendapat ruang tumbuh, sementara jaringan ritel besar tetap berkontribusi terhadap perekonomian.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Edy Misero menilai kehadiran ritel modern tidak seharusnya dipandang negatif. Menurutnya, jaringan minimarket justru membuka ruang pemasaran baru bagi produk UMKM, menyerap tenaga kerja lokal, dan memberikan kemudahan bagi konsumen.
“Hadirnya ritel besar seperti Alfamart dan Indomaret juga memberikan ruang kepada produk-produk UMKM untuk dipasarkan,” ujar Edy.
Ia menambahkan, segmen pasar yang dilayani berbeda. Masyarakat menengah ke atas lebih banyak berbelanja di ritel modern, sedangkan masyarakat menengah ke bawah masih setia di warung kelontong dan warung Madura.
“Warung Madura, misalnya, punya keunggulan seperti operasional 24 jam, margin fleksibel, dan kedekatan dengan pelanggan,” tambahnya.
-
JMFW 2026 Raup US$19,51 Juta, Lampaui Target dan Tunjukkan Daya Saing Modest Fashion Indonesia
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan Budi Santoso secara resmi menutup perhelatan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2026 pada Minggu, (9/11/2025) di Kartika Expo Center, Balai Kartini, Jakarta. Pameran modest fashion berskala internasional yang berlangsung pada 6-9 November ini berhasil mencatatkan total transaksi sebesar US$19,51 juta atau setara Rp 321,88 miliar, melampaui target awal sebesar US$10 juta.
“Total transaksi dari 6-9 November 2025 tercatat sebesar US$19,51 juta atau sekitar Rp 321,88 miliar. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar US$10 juta,” ujar Mendag Busan.
Mendag Busan merinci, transaksi JMFW 2026 berasal dari beberapa sumber, yakni penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) senilai US$15,30 juta, transaksi fairground atau langsung di tempat selama pameran sebesar US$436,28 ribu, dan transaksi hasil business matching senilai US$3,77 juta.
“Sekitar Rp 122,23 miliar atau 37,97 persen dari total transaksi dicatatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Capaian ini tidak hanya mencerminkan kreativitas desainer Indonesia, tetapi juga hasil kerja sama yang solid antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem industri modest fashion nasional,” ungkap Mendag Busan.
Selama empat hari pelaksanaan, JMFW 2026 yang mengusung tema “Essential Lab” dikunjungi oleh 11.459 orang. JMFW 2026 juga diikuti oleh 242 jenama kebanggaan tanah air yang menampilkan beragam karya kreatif dari desainer serta pelaku usaha modest fashion dan industri penunjang fesyen lainnya.
Mendag Busan menyampaikan, JMFW 2026 berhasil menarik perhatian buyer luar negeri, meskipun tahun ini tidak diselenggarakan bersamaan dengan Trade Expo Indonesia (TEI) seperti pada tahun- tahun sebelumnya. Kehadiran para buyer tersebut merupakan hasil penjaringan aktif yang dilakukan oleh perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri serta kerja sama dengan sejumlah jenama peserta JMFW.
“Tahun ini, JMFW kembali membuktikan modest fashion Indonesia memiliki daya tarik kuat di mata dunia. Tercatat, buyer internasional yang hadir dalam JMFW 2026 berasal dari Malaysia, Prancis, Italia, Singapura, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Sudan. Kehadiran mereka menunjukkan besarnya minat pasar global terhadap produk modest fashion Indonesia yang semakin inovatif dan berdaya saing tinggi,” kata Mendag Busan
Mendag Busan mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat kolaborasi dan inovasi. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan JMFW 2026 ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi lintas sektor dapat melahirkan karya dan peluang baru bagi industri fesyen tanah air.
“Tujuan utama JMFW adalah menggaungkan kembali bahwa Indonesia adalah pusat modest fashion dunia. Saya mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat kolaborasi dan inovasi agar tahun depan JMFW dapat terselenggara lebih besar dan berdampak lebih luas,” ujar Mendag Busan.
Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Imam Hartono menyampaikan apresiasinya kepada Kemendag beserta seluruh kementerian, lembaga, dan mitra terkait yang telah bersinergi dengan baik dalam mendorong perkembangan industri modest fashion nasional.
“Modest fashion global saat ini mengalami tren yang positif, Indonesia tidak boleh ketinggalan. Oleh karena itu, kita harus mengambil inisiatif dan memanfaatkan peluang besar ini untuk mendorong peningkatan ekonomi, khususnya di sektor modest fashion,” ujar Imam.
Sementara itu, pemilik jenama Kami, Istafiana Candarini atau Irin, menyampaikan tahun ini merupakan tahun kelimanya bergabung dengan JMFW. Pada pergelaran kali ini, Kami menampilkan koleksi bertajuk “Kami’s Love for Wastra”. Menurutnya, partisipasi dalam JMFW tidak hanya menjadi ajang untuk menampilkan karya, tetapi juga membuka peluang baru.
“Kemarin kami berkesempatan bertemu dengan salah satu buyer dari Milan, Italia yang tertarik pada koleksi sportswear dan basic wear dari Kami. Pertemuan ini masih dalam tahap penjajakan, dan mudah-mudahan bisa berlanjut ke kerja sama,” ujar Irin.
Penutupan JMFW 2025 menampilkan parade fashion show jenama kebanggaan Indonesia yang meliputi Unique Indonesia x Kantor Perwakilan (KPw) BI Jawa Barat, Rumah Kebaya Velga x KPw BI DKI Jakarta, Tarasari x KPw BI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pelanusa x KPw BI Malang, Visa Cottonbatik x KPw BI Solo, Nora Indonesia x KPw BI Malang, Kami, PUTHIC By Nissa Khoirina x KPW BI DIY, dan Nina Nugroho.
JMFW 2026 terlaksana berkat dukungan dan sinergi berbagai pihak, antara lain Bank Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (Disperindag DIY), Sarinah, Pegadaian, PT ΚΑΙ, Bank Syariah Indonesia, Wardah, Shopee Indonesia, Ditali Cipta Kreatif, dan Balai Kartini.
Selanjutnya, Kementerian Perdagangan juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Asia Pacific Rayon, UBS, Google Indonesia, Panasonic, Century Textile Industry, dan Deatextile. Kolaborasi ini turut diperkuat dengan partisipasi Indonesia Fashion Chamber (IFC) dan Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) yang turut berperan penting memajukan industri modest fashion Indonesia.
-
Mendag Dorong Anak Muda Jadi Agregator Ekspor, Bantu UMKM Lokal Mendunia
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengungkap peran penting agregator ekspor sebagai jembatan antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dengan pasar global. Anak muda berpotensi ikut ambil peluang.
Budi menekankan UMKM lokal membutuhkan akses pasar ekspor untuk bisa bertumbuh semakin optimal. Namun, karena mayoritas masih minim pengalaman, mereka butuh bantuan dan pendampingan ketika pitching maupun business matching.
“Kami minta ada pembinanya. Kebanyakan sekarang Bank Himbara, juga dinas dan lembaga, instansi, maupun agregator perorangan. Pembina berperan penting untuk melakukan kurasi,” jelasnya ketika memberikan sambutan dalam acara Anugerah Produk Indonesia (API) 2025, di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta Barat, Selasa (11/11/2025).
Peran para pembina UMKM pun menjadi angin segar buat Kementerian Perdagangan, sebab lewat kurasi mereka, bermacam potensi pasar sekaligus analisis permintaan produk UMKM di negara tujuan ekspor menjadi bisa lebih tepat sasaran.
Terkini, para pembina UMKM juga secara nyata ikut membantu program UMKM Bisa Ekspor Kementerian Perdagangan, sehingga sejak Januari hingga Oktober 2025 telah terealisasi transaksi ekspor sebesar US$130,17 juta yang melibatkan 1.049 UMKM.
“Hampir setiap hari kami ada business matching. Mayoritas UMKM belum pernah ekspor dan belum pernah bertemu buyer. Kenapa para buyer mau membeli? Ternyata selain produknya memang bagus, didampingi pemerintah maupun atase perdagangan, tapi juga karena saat presentasi, mereka itu dibantu oleh para pendamping,” ungkap Budi.
Oleh karena itu, Budi berharap semakin banyak anak muda, terutama mahasiswa, berminat menjadi eksportir, atau setidaknya mau belajar mencari peluang dan buyer di pasar luar negeri.
Kementerian Perdagangan turut mengoptimalkan rencana ini lewat kerja sama dengan lembaga pendidikan, membangun program Desa Bisa Ekspor, juga membuka peluang magang di Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) bagi mahasiswa yang berminat mempelajari pasar ekspor.
“Saya bilang kepada teman-teman mahasiswa, bahkan tidak perlu membuat produk, tapi jadi agregator. Produk kita banyak, UMKM juga banyak, terpenting tahu cara ekspor, tahu pasarnya seperti apa, tahu caranya jualan, kemudian bantu produk UMKM,” ungkapnya.
Budi menekankan banyak UMKM lokal sebenarnya sudah siap go global. Sisanya, tinggal bagaimana menambah pengetahuan, membimbing, juga mengarahkan mereka untuk bisa masuk pasar negara asing dengan percaya diri.
“Makanya Kemendag banyak teman agregator. Mereka sangat membantu kita, dan sangat membantu UMKM kita untuk bisa ekspor ke luar negeri. Kita ingin terus melibatkan UMKM dengan konsep ekonomi kerakyatan,” tutupnya.
-
Aprindo Ungkap Tantangan Produk UMKM Masuk Gerai Ritel Modern
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menegaskan bahwa UMKM yang telah mendistribusikan produknya melalui gerai ritel modern harus menjaga mutu dan keberlanjutan produk tersebut.
Ketua Umum Aprindo, Solihin, menyatakan bahwa peritel telah membuka peluang lebar untuk bermitra dengan UMKM, termasuk memberikan kelonggaran pembayaran dibandingkan dengan supplier dari perusahaan besar.
“Tetapi mutu dan kualitas harus tetap terjaga. Selain itu, kontinuitas juga penting. Jangan sampai hari ini barang tersedia, tetapi dua minggu kemudian habis,” ujar Solihin di sela acara Hari Ritel Nasional 2025 di Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah, khususnya di daerah yang produknya berpotensi diminati oleh konsumen.
Solihin menambahkan bahwa produk UMKM di ritel modern saat ini didominasi oleh makanan dan minuman. Untuk meningkatkan eksposur penjualan produk tersebut, ia menekankan perlunya peningkatan standar masa kedaluwarsa.
“Negara tertentu menetapkan bahwa produk yang diperdagangkan harus memiliki masa kedaluwarsa minimal satu tahun. Sementara itu, rata-rata produk UMKM saat ini memiliki masa kedaluwarsa enam hingga delapan bulan. Oleh karena itu, kami tengah mencari solusi terkait hal ini,” jelas Solihin.
Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan bahwa jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret berperan penting dalam distribusi produk dalam negeri agar dapat bersaing di pasar.
Menurut Budi, pemerintah ingin distribusi produk domestik berjalan optimal, salah satunya melalui kemitraan dengan UMKM. Kemitraan ini dijalin agar ritel modern maupun toko tradisional bisa sama-sama berkembang.
“Apabila produk UMKM diterima pasar domestik, ini menjadi salah satu cara untuk menahan laju impor. Sepuluh tahun lalu, kami sudah memulai pola kemitraan antara ritel modern dengan UMKM. UMKM ini bisa produsen, bisa juga toko tradisional atau kelontong,” kata Budi saat ditemui terpisah.
-
Progam API 2025, Mendag: Dorong Perbaikan Ekonomi Nasional
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaresiasi pelaksanaan program Anugerah Produk Indonesia 2025 yang digelar oleh Bisnis Indonesia Group.
Dalam sambutannya, Budi menyebut program Anugerah Produk Indonesia 2025 bakal mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ini [program API 2025] bagus sekali karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita, baik juga untuk menciptakan ekosistem ekonomi menjadi lebih baik,” jelasnya dalam agenda API 2025 di Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Terlebih, tambah Budi, kondisi perekonomian global juga dalam kondisi yang penuh tantangan. Sehingga, upaya mendorong geliat ekosistem perdagangan dalam negeri menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Budi menyebut, salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong geliat ekonomi nasional yakni melalui peningkatan produk UMKM agar dapat masuk ke sejumlah retail modern hingga masuk pasarr internasional.
Selain itu, Budi juga memastikan bahwa pihaknya telah memiliki sejumlah instrumen kebijakan impor yang diimplementasikan dalam rangka pelindungan pasar dalam negeri.
“Kedua, kita juga punya isntrumen kebijakan impor, kita punya instrumen trade remedies. Jadi, ketika kita ingin selamatkan industri dalam negeri, ada pengamanan [yang dilakukan, seperti] pengenaan bea masuk tambahan apakah itu safe guard anti dumping dan sebagainya,” tambah Budi.
Sementara pada kesempatan yang sama, Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group, Hariyadi B. Sukamdani menjelaskan bahwa Kegiatan Anugerah Produk Indonesia 2025 ini memiliki makna spesial karena diselenggarakan sebagai rangkaian penting dari perayaan ulang tahun ke-40 Bisnis Indonesia.
Dalam penjelasannya, pemberian Anugerah Produk Indonesia bukan sekadar bentuk pengakuan, melainkan representasi konkret tentang bagaimana kekuatan riset dan data mampu memotret daya saing industri nasional secara objektif.
Hariyadi juga menyoroti peran penting Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai andalan ekonomi nasional, baik dari kontribusi terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, maupun kinerja ekspor.
Dia berharap, ajang API 2025 ini turut menjadi penggerak inovasi produk dan jasa UMKM, penguat identitas nasional, serta upaya kolektif untuk membawa produk lokal tampil sejajar di pasar global.
“Acara ini diharapkan turut menjadi penggerak inovasi produk dan jasa UMKM, penguat identities nasional, dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi, serta ikhtiar untuk membawa produk lokal tampil sejajar di pasar global,” pungkasnya.