Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendag

  • Perintah Xi Jinping, Ecommerce China Berubah Total

    Perintah Xi Jinping, Ecommerce China Berubah Total

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah China memerintahkan platform e-commerce untuk menghentikan kebijakan pengembalian dana (refund) tanpa mengharuskan mengembalikan barang (return). Hal ini dilakukan demi meringankan beban keuangan para pedagang.

    Informasi ini disampaikan oleh dua sumber yang mengetahui langsung kebijakan tersebut. Menurut sumber, pemerintah telah menggelar pertemuan dengan beberapa perusahaan, termasuk PDD Holdings, dan memutuskan bahwa praktik refund tanpa return harus dihentikan paling lambat Juli 2025.

    Setelah periode tersebut, hanya pedagang yang dapat menginisiasi proses refund, bukan lagi platform atau konsumen. Sumber tersebut tidak menyebutkan tanggal spesifik kapan kebijakan ini mulai berlaku.

    Langkah ini diambil untuk mencegah kerugian finansial di kalangan pedagang, terutama di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi di negara tersebut.

    “Tujuannya adalah untuk mencegah melemahnya bisnis pedagang selama masa perlambatan ekonomi,” kata salah satu sumber, dikutip dari Reuters, Rabu (23/4/2025).

    PDD dan rivalnya, JD.com menolak memberikan komentar. Sementara itu, Alibaba Group dan Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar juga belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

    Kebijakan refund tanpa return memang sempat menuai kontroversi. Pada Juli lalu, ratusan orang dilaporkan menggelar aksi protes di kantor platform Temu milik PDD di wilayah selatan China.

    Aksi tersebut mendorong intervensi otoritas, termasuk regulator pasar dan kementerian perdagangan, yang kemudian memerintahkan PDD untuk merevisi kebijakannya.

    Tahun ini, berbagai lembaga pemerintah seperti regulator pasar dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) makin gencar mengkritik apa yang mereka sebut sebagai persaingan tak sehat.

    Pada pertemuan tahunan parlemen Maret lalu, istilah “perbaikan menyeluruh atas persaingan tidak sehat” bahkan dimasukkan ke dalam Laporan Kerja Pemerintah.

    Awalnya, kebijakan refund tanpa return dirancang untuk menguntungkan pembeli dan pedagang dalam beberapa jenis transaksi. PDD mulai memperluas penerapan kebijakan ini sejak 2021, diikuti oleh sejumlah pesaingnya.

    Namun dalam praktiknya, para pedagang, baik yang menjual pakaian hingga peralatan rumah tangga, mengeluhkan bahwa kebijakan ini justru menggerus keuntungan mereka. Para penjual harus menanggung kerugian ganda, yakni kehilangan barang sekaligus uang.

    (fab/fab)

  • Detik-detik Penggeledahan Kamar Ali Mutharom di Jepara, Ditemukan Rp 5,5 M di Koper Dibungkus Karung

    Detik-detik Penggeledahan Kamar Ali Mutharom di Jepara, Ditemukan Rp 5,5 M di Koper Dibungkus Karung

    Detik-detik Penggeledahan Kamar Ali Mutharom di Jepara, Ditemukan Rp 5,5 M di Koper Dibungkus Karung

    TRIBUNJATENG.COM– Detik-detik penggeledahan kamar Ali Mutharom di Jepara, Jawa Tengah.

    Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan dan penyidik menemukan uang Rp 5,5 miliar yang disimpan dalam sebuah koper dibungkus karung.

    Dalam video yang diterima Tribunjateng.com, tampak beberapa orang penyidik memakai rompi melakukan penggeledahan di sebuah kamar.

    Awalnya, penyidik tampak berbincang dengan beberapa orang yang kemudian diketahui sebagai anggota keluarga Ali Mutharom .

    Tak lama kemudian, penyidik memasuki sebuah kamar dan mulai memeriksa area kolong tempat tidur.

    Di sana, seorang wanita terlihat membantu penyidik saat hendak mengambil sebuah benda yang diduga kuat sebagai barang bukti.

    Beberapa saat berselang, penyidik menarik keluar sebuah kardus berukuran cukup besar dari bawah tempat tidur.

    Setelah kardus tersebut dibuka, ditemukan sebuah koper hitam yang tersimpan di dalam karung berwarna putih.

    Ketika koper itu dibuka, terlihat tumpukan uang yang terbungkus rapi dalam dua lapisan plastik berwarna putih dan merah.

    Di waktu yang hampir bersamaan, terdengar suara salah satu petugas sedang berbicara melalui telepon, menyampaikan bahwa uang tersebut telah berhasil ditemukan.

    Uang di bawah kasur Ali Mutharom ()

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan, penggeledahan itu dilakukan pihaknya pada Minggu (13/4/2025) lalu.

    Harli menjelaskan, saat penggeledahan, penyidik menemukan mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok.

    “Jadi kalau kita setarakan di kisaran Rp 5,5 miliar ya,” kata Harli kepada wartawan, Rabu (23/5/2025).

    Lebih jauh ia menerangkan, awalnya saat melakukan penggeledahan di rumah itu, penyidik belum menemukan adanya uang miliaran tersebut.

    Namun disaat bersamaan, penyidik melakukan komunikasi dengan penyidik yang berada di Jakarta untuk menanyakan kepada Ali Mutharom yang saat itu tengah diperiksa di Kejagung.

    “Jadi ketika saudara AM diperiksa disini berkomunikasi dengan keluarga di sana akhirnya itu ditunjukkan dibuka diambil bahwa uang itu ada dibawah tempat tidur,” ucap Harli.

    Terkait hal ini, Harli belum bisa memastikan apakah uang itu sengaja disimpan oleh Ali dibawah kasur dengan tujuan menyembunyikan keberadaannya.

    Ia menduga bahwa uang tersebut hanya Ali Mutharom yang mengetahui sehingga pada saat penyidik lakukan pemggeledahan tidak ditemukan keberadaan uang tersebut.

    “Ya mungkin disimpan disana, tapi karena yang bersangkutan sudah disini kan waktu itu yang disana adalah keluarga ( Ali Mutharom ), nah bisa saja yang mengetahui itu yang bersangkutan. Jadi waktu penyidik kesana itu sepertinya tidak menemukan (barang bukti uang),” katanya.

    Ali Mutharom ()

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus suap pemberian vonis lepas dalam perkara korupsi CPO. 

    Delapan orang itu yakni MAN alias Muhammad Arif Nuryanta, yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Gunawan yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sementara itu Marcella Santoso dan Ariyanto Bakrie berprofesi sebagai advokat. 

    Lalu, tiga hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara itu yakni Djuyamto, Ali Mutharom dan Agam Syarif Baharudin. Serta yang terbaru yakni Muhammad Syafei Head of Social Security Legal PT Wilmar Group.

    Sebelumnya, Ali Mutharom , salah satu hakim yang sebelumnya menangani perkara dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa eks Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.

    Ali Mutharom terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi senilai Rp22,5 miliar, terkait putusan lepas (onslag) untuk tiga korporasi ekspor Crude Palm Oil (CPO).

    Dalam kasus Tom Lembong, Ali Mutharom bertugas sebagai hakim anggota bersama Purwanto S Abdullah, di bawah kepemimpinan hakim ketua Dennie Arsan Fatrika.

    Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan empat tersangka dalam dugaan suap perkara tersebut.

    Empat tersangka tersebut adalah MAN alias Muhammad Arif Nuryanta, yang kini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Gunawan (WG) yang kini merupakan panitera muda di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

    Sementara itu Marcella Santoso (MS) dan Ariyanto (AR) berprofesi sebagai advokat.

    “Penyidik menemukan fakta dan alat bukti bahwa MS dan AR melakukan perbuatan pemberian suap dan atau gratifikasi kepada MAN sebanyak, ya diduga sebanyak Rp60 miliar,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, Sabtu (12/4/2025) malam.

    Abdul Qohar menjelaskan jika suap tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara korporasi sawit soal pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya.

    “Terkait dengan aliran uang, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan (MAN) diduga menerima uang sebesar 60 miliar rupiah,” ujar Abdul Qohar.

    “Untuk pengaturan putusan agar putusan tersebut dinyatakan onslag, dimana penerimaan itu melalui seorang panitera namanya WG,” imbuhnya.

    Putusan onslag tersebut dijatuhkan pada tiga korporasi raksasa itu. Padahal, sebelumnya jaksa menuntut denda dan uang pengganti kerugian negara hingga sekira Rp17 triliun.

    Kekinian, tiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menerima uang senilai Rp 22,5 miliar dalam kasus suap dan gratifikasi vonis lepas atau ontslag terhadap tiga terdakwa korporasi ekspor Crude Palm Oil (CPO).

    Adapun ketiga hakim yang kini berstatus tersangka itu yakni Djuyamto selaku Ketua Majelis Hakim, Agam Syarif Baharudin selaku hakim anggota dan Ali Mutharom sebagai hakim AdHoc.

  • Kemenperin komitmen penguatan industri lokal bagi ketahanan farmalkes

    Kemenperin komitmen penguatan industri lokal bagi ketahanan farmalkes

    Jakarta (ANTARA) – Kemenperin berkomitmen mendorong penguatan industri komponen lokal agar produk USG (ultrasonografi) dapat tumbuh menjadi ekosistem nasional sehingga ketahanan farmasi dan alat kesehatan (farmakes) dapat ditingkatkan.

    Hal itu diutarakan Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Solehan dalam peluncuran dua alat ultrasound oleh GE Healthcare di Jakarta, Rabu.

    Solehan mengatakan bahwa USG sebagai alat elektromedis, memiliki banyak fungsi, mulai dari pemantauan perkembangan janin selama kehamilan hingga mendeteksi masalah pada organ tubuh.

    Oleh karena itu, katanya, keberadaan industri USG ini akan mendukung kemandirian alat kesehatan dalam negeri.

    “Fakta bahwa hari ini industri dalam negeri berhasil menghadirkan produk ini secara mandiri menunjukkan bahwa kemampuan industri nasional kita semakin siap naik kelas. Ke depannya kami akan mendorong agar industri dalam negeri mampu menguasai sejak dari desain awal sebuah produk alat kesehatan,” katanya.

    Dia mengatakan, USG adalah sebuah mesin yang kompleks karena membutuhkan kolaborasi lintas disiplin mulai dari elektronika, permesinan, hingga kedokteran.

    Kemudian, tahapan pengembangan produknya pun panjang, mulai dari desain awal, prototyping, hingga instalasi dan pelatihan terhadap tenaga atau tenaga kesehatan.

    Sejumlah upaya yang dilakukan pihaknya guna membangun ekosistem industri USG, yakni pembentukan hub bahan baku alat kesehatan guna melakukan kajian mengenai penguatan bahan baku.

    Kemudian, melakukan seleksi investasi. Dia mencontohkan, yang dilakukan oleh GE Healthcare adalah salah satu bentuk investasi teknologi tinggi dengan nilai tambah, yang dapat mengisi permintaan pasar domestik bahkan impor.

    Pihaknya juga siap memanfaatkan manufaktur yang cerdas agar kualitas dan efisiensi produksi dapat ditingkatkan.

    Selain itu, Kemenperin juga akan menjalin kolaborasi dengan sektor riset dan pendidikan tinggi, akademisi, agar inovasi dapat terus berlanjut.

    Menurutnya, teknologi tingkat menengah dan tinggi seperti USG ini dapat menghasilkan nilai yang lebih besar dibanding teknologi rendah, sehingga dapat menarik investasi.

    Dia mengutip data Sistem Industri Nasional (SINAS), menunjukkan bahwa kini sudah ada 393 perusahaan alat kesehatan yang terdaftar dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

    Kemudian, data rekapitulasi sertifikat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) menunjukkan, ada 2.505 sertifikat TKDN yang terbit dan masih berlaku untuk produk alat kesehatan.

    “Antara lain produk tempat tidur rumah sakit, hospital bed, bapak ibu sekalian. Alat suntik, syringe, tensimeter, elektromedis, ventilator, dan lain sebagainya dengan nilai TKDN dengan range antara 16,45 persen sampai dengan 92,22 persen.” kata Solehan.

    Menurut Solehan, masih ada sejumlah tantangan yang perlu dijawab, yakni ketersediaan bahan baku lokal khususnya bahan baku medical grade.

    “Kedua juga skala produksi yang harus didorong agar kompetitif secara ekonomis melalui perluasan pasar baik domestik maupun global yang membutuhkan dukungan regulasi seperti TKDN dan promosi bersama,” katanya.

    Oleh karena itu, pihaknya bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan sempat melakukan promosi alat kesehatan di sejumlah negara guna memasarkan produk nasional, serta mencari mitra untuk adopsi teknologi dan kerja sama.

    “Dengan kerja sama yang sudah terjalin antara Kemenperin, industri, Kemenkes, akademisi dan faskes, kami percaya bahwa kebijakan pengembangan industri alat kesehatan sudah berada di jalur yang tepat,” katanya.

    Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden hormati kebijakan tarif Trump, tetapi sebut RI berdikari

    Presiden hormati kebijakan tarif Trump, tetapi sebut RI berdikari

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya menghormati kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump, tetapi Prabowo yakin kepada kemampuan Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri (berdikari).

    Oleh karena itu, seiring dengan berjalannya perundingan antara Indonesia dan AS, Presiden Prabowo menekankan Indonesia juga fokus membangun kemampuannya untuk bertahan, di antaranya dengan mewujudkan ketahanan pangan di dalam negeri.

    “Kita dihantam tarif berapa pun, kita akan berunding dan negosiasi. Kita hormati. Tetapi, kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive, kita akan tambah kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu.

    Presiden melanjutkan dirinya optimistis Indonesia mampu membangun kekuatan di segala bidang, termasuk untuk swasembada pangan dan mencetak banyak lumbung pangan di dalam negeri.

    “Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan berlutut. Kita tidak akan pernah mengemis. Kita tidak akan pernah minta-minta (belas) kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani! Bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani,” kata Presiden.

    Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif impor dasar 10 persen ke seluruh negara, dan tarif impor resiprokal ke sejumlah negara termasuk Indonesia sebesar 32 persen.

    Walaupun demikian, Pemerintah AS saat ini menetapkan moratorium untuk pengenaan tarif resiprokal ke banyak negara, termasuk Indonesia, selama 90 hari.

    Pemerintah RI telah mengutus tim negosiasi untuk berunding mengenai penetapan tarif impor resiprokal itu, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Di Washington D. C., Menko Airlangga bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Kepala Kantor Dagang AS (USTR) Jamieson Greer.

    Delegasi RI, yang dipimpin oleh Menko Airlangga, dan delegasi AS bersepakat untuk membahas negosiasi tarif secara intensif selama 60 hari ke depan terhitung sejak Minggu (20/4). Isu-isu yang dibahas dalam perundingan itu, antara lain mencakup perizinan impor, perdagangan digital dan Customs Duties on Electronic Transmissions (CDET), pre-shipment inspections, kewajiban surveyor, serta ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk sektor industri. Isu lainnya yang dibahas, yaitu implementasi tarif resiprokal, dan penguatan akses pasar kedua negara.

    Dalam pertemuannya dengan Lutnick, Airlangga menyampaikan sejumlah tawaran RI untuk AS, di antaranya Indonesia bersedia membeli LPG, gasoline, minyak mentah dari AS.

    “Indonesia juga berencana untuk membeli produk agrikultur, antara lain gandum, kacang kedelai, susu kacang kedelai, dan Indonesia juga akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika,” kata Airlangga saat jumpa pers di Washington D. C. pada Jumat (18/4) minggu lalu.

    Indonesia menjadi beberapa negara yang diterima oleh AS untuk negosiasi pengenaan tarif resiprokal. Selain Indonesia, AS juga saat ini bernegosiasi dengan Vietnam, Jepang, dan Italia.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Suci Nurhaliza
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Imbas Harga Mahal dan Stok di Dalam Negeri Langka, Pemerintah Bakal Atur Kebijakan Ekspor Kelapa – Halaman all

    Imbas Harga Mahal dan Stok di Dalam Negeri Langka, Pemerintah Bakal Atur Kebijakan Ekspor Kelapa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah disebut akan mengatur kebijakan ekspor kelapa. Langkah ini diambil menyusul kenaikan harga kelapa yang terus terjadi dan makin langkanya stok di pasar dalam negeri.

    Kondisi ini dipicu oleh meningkatnya permintaan global, yang membuat banyak pengusaha lebih memilih mengekspor kelapa ke luar negeri daripada menjualnya di dalam negeri.

    Akibatnya, pasokan kelapa dalam negeri menipis dan harga melonjak tajam.

    Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman menyampaikan bahwa hasil rapat antara pemerintah dan para pemangku kepentingan memutuskan perlunya pengaturan ekspor kelapa.

    Rapat tersebut dihadiri oleh kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kemenko Pangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.

    “Pemerintah akan mengatur kebijakan untuk ekspor kelapa. Apakah itu melalui pembatasan, apakah itu melalui tarif dan sebagainya, ini yang diatur oleh pemerintah,” kata Adhi kepada Tribunnews, dikutip Rabu (23/4/2025).

    Adhi menjelaskan bahwa lonjakan harga kelapa telah menyulitkan pelaku industri. Beberapa bahkan terpaksa menghentikan operasional karena tidak bisa mendapatkan bahan baku.

    Bukan hanya industri, kata Adhi, tetapi konsumen juga terdampak. Di pasar, berdasarkan informasi yang ia terima, harga kelapa sudah tembus Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu per butir.

    Ia mengatakan, saat ini pemerintah masih menunggu usulan dari asosiasi petani kelapa untuk menyusun kebijakan yang diperlukan.

    Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah penetapan pembelian kelapa dari petani dengan harga wajar dan bahkan di atas rata-rata harga normal sebelumnya.

    “Jadi sudah usulkan juga harga pembelian di sekitar Rp 5 ribu dan petani harusnya sudah cukup bagus juga karena sudah jauh di atas harga yang normal atau yang dulu,” ucap Adhi.

    “Sehingga, pengusaha melihat bahwa ini menaikkan nilai jual hasil pertanian, tapi kami juga tidak terlalu berat dalam menghasilkan produk yang berdaya saing dan terjangkau oleh masyarakat,” katanya.

    Sebelumnya, Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) meminta pemerintah memberlakukan moratorium atau penghentian sementara ekspor kelapa selama enam bulan.

    Permintaan ini diajukan menyusul lonjakan harga dan kelangkaan kelapa di pasar dalam negeri.

    Ketua Harian HIPKI Rudy Handiwidjaja menjelaskan bahwa tingginya permintaan global menjadi penyebab utama meningkatnya ekspor kelapa dari Indonesia.

    Hal itu berdampak pada pasokan dalam negeri yang semakin menipis, sekaligus mendorong harga kelapa melonjak tajam.

    “Demand terhadap produk olahan kelapa itu memang lagi trendnya positif. Jadi banyak kelapa yang memang diekspor. Demand produk olahan kelapa meningkat di seluruh dunia. Jadi diekspor kelapa ke China dan Malaysia,” kata Rudy kepada Tribunnews, Senin (21/4/2025).

    Selain faktor ekspor, ia juga mengungkap bahwa menurunnya produksi kelapa akibat kemarau panjang akhir tahun lalu turut memperburuk kondisi.

    Produksi kelapa, kata Rudy, turun hingga 60 persen, yang menyebabkan harga di pasar tradisional kini mencapai Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu per butir.

    Rudy pun mengusulkan moratorium ekspor kelapa selama enam bulan ke depan kepada pemerintah. Ia yakin ini bisa memulihkan produksi dan mengembalikan ketersediaan stok di dalam negeri.

    “Dalam 6 bulan itu kami perkirakan kelapa sudah berbunga lagi. Sekarang yang dipanen itu kelapanya belum benar-benar matang, sudah dipetik untuk mereka ekspor,” ucap Rudy.

    “Jadi kami mengharapkan 6 bulan, harapannya pohon kelapa mulai berbunga agar bisa menjadi buah,” jelasnya.

    Moratorium ini juga dinilai bisa membantu industri pengolahan kelapa di dalam negeri yang kini kesulitan mendapatkan bahan baku.

    Menurut Rudy, perkirakan produksi bisa mulai membaik lagi pada akhir tahun, sekitar September hingga Desember.

    “Perkiraan membaiknya sekitar di akhir tahun. September, Oktober, November, mungkin Desember itu mulai membaiknya,” katanya.

    Ia menyebut telah menyampaikan usulan moratorium kepada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertanian.

    Rudy menyebut pemerintah memberikan respons positif, tetapi mereka tetap perlu melakukan kajian lebih lanjut.

    “Sejauh ini mereka di depan kami ya oke, setuju untuk melakukan moratorium, tapi kan mereka juga perlu ada kajian lebih lanjut. Itu yang mereka sampaikan. Dia bilang kajian perlu proses. Kami industri kan hanya bisa memohon aja kepada pemerintah,” ujar Rudy.  

  • 6 Kejagung Dinilai Kebablasan, Tersangkakan Direktur Jak TV Tanpa Mekanisme UU Pers Nasional

    6 Kejagung Dinilai Kebablasan, Tersangkakan Direktur Jak TV Tanpa Mekanisme UU Pers Nasional

    Kejagung Dinilai Kebablasan, Tersangkakan Direktur Jak TV Tanpa Mekanisme UU Pers
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pakar hukum pidana pada Universitas Trisakti
    Abdul Fickar Hadjar
    menilai,
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) kebablasan karena menetapkan Direktur JAK TV Tian Bahtiar sebagai tersangka tanpa menempuh jalur yang diatur Undang-Undang Dewan Pers.
    Fickar mengatakan, sebelum menetapkan Tian sebagai tersangka karena pemberitaan yang dianggap negatif dan merintangi penyidikan, Kejagung semestinya memberikan
    hak jawab
    sebagaimana diatur UU Pers.
    “Menurut saya ini bablas, nih. Belum ada mekanisme Undang-undang Pers itu dilakukan, Kejaksaan sudah langsung mempidanakan. Ini yang menurut saya agak kebablasan,” kata Fickar dalam program
    Obrolan Neswroom Kompas.com
    , Selasa (22/4/2025).

    Fickar menjelaskan, profesi tertentu seperti pers memiliki aturan mainnya tersendiri yang tercantum dalam UU Pers.
    Ketika pers dianggap melakukan satu tindakan yang merugikan orang lain, baik secara perdata maupun secara pidana melalui pemberitaannya, maka orang tersebut bisa meminta hak jawab kepada redaksi media sebelum menempuh jalur pidana.
    “Dalam pers itu ada Undang-undang Pers. Yang mestinya digunakan oleh semua pihak, siapapun, yang merasa disudutkan, yang merasa dijelek-jelekan oleh pers, pers itu harus memberikan kesempatan untuk pihak yang merasa dirugikan mengajukan jawaban. Itu mestinya mekanismenya seperti itu,” ujar dia.
    Fickar menyebutkan, jalur hukum baru dapat ditempuh setelah masalah tersebut ditangani oleh Dewan Pers.
    Namun, dalam kasus ini, Kejagung pun belum menggunakan hak jawabnya sehingga ia menilai aparat kebablasan.
    Fickar berpandangan, penetapan Tian sebagai tersangka dapat dianggap tidak sah karena Kejagung tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam UU Pers.
    “Jadi menurut saya ini tidak sahnya penetapan tersangka karena ada prosedur yang tidak diikuti. Kalau keberatan terhadap pemberitaan, kalau keberatan terhadap penyiaran, dan sebagainya, itu ada mekanismenya sendiri. Ada hak jawab, ada hak untuk melakukan counter, dan sebagainya,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, Kejagung menetapkan Tian dan dua advokat, Marcella Santoso dan Junaedi Saibih, sebagai tersangka  perintangan penyidikan kasus korupsi PT Timah Tbk, importasi gula di Kementerian Perdagangan, dan ekspor CPO.
    Kejagung menilai ada permufakatan jahat antara ketiganya dengan membangun opini publik lewat berita-berita negatif yang menyudutkan Kejagung.
     
    Menurut Kejagung, berita-berita itu dibuat oleh Tian atas permintaan Marcella dan Junaedi dengan bayaran Rp 478.500.000 yang masuk ke kantong pribadi Tian.
    Modusnya, Marcella dan Junaedi menggelar seminar, talkshow, hingga demonstrasi dengan narasi negatif tekait penanganan perkara oleh Kejagung, lalu diliput dan dipublikasikan oleh Tian.
    Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan menyatakan, proses hukum terhadap Tian menyalahi prosedur karena persoalan mengenai karya-karya jurnalistik semestinya menjadi kewenangan Dewan Pers.
    “Kasus TB (Tian Bahtiar) terkait dengan karya-karya jurnalis. Yang bisa menentukan bahwa karya-karya jurnalis ini adalah negatif, bermasalah, ada konspirasi, ada fitnah, buruk, itu adalah wilayahnya Dewan Pers,” kata Herik saat dihubungi, Selasa (22/4/2025).
    “Jadi, ini adalah kesalahan prosedur yang dilakukan,” imbuh dia.
    Di sisi lain, Komisi Kejaksaan menilai penetapan Tian sebagai tersangka oleh Kejagung didasari adanya pemufakatan jahat yang dibuat bersama seorang pengacara untuk menghalangi jalannya penyidikan sejak awal.
    Terlebih, penyidik menemukan adanya aliran dana ke kantong pribadi petinggi JAK TV tersebut.
    Komjak menyebut penetapan tersangka terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV itu bukan didasari oleh konten pemberitaan negatif yang diduga diolah oleh Tian Bahtiar.
    “Kalau kritik dijadikan skenario hukum berdasarkan pesanan, itu yang menjadi persoalan,” ucap Ketua Komjak Pujiyono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendag Targetkan Perjanjian IEU-CEPA Rampung Semester I/2025

    Kemendag Targetkan Perjanjian IEU-CEPA Rampung Semester I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akan rampung pada semester I/2025.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan perundingan IEU—CEPA akan dikejar sesuai dengan target yang telah dicanangkan.

    “IEU-CEPA kan targetnya semester I [2025], selesai. Mudah-mudahan. Targetnya seperti itu sih, targetnya. Mudah-mudahan tidak meleset,” kata Punto saat ditemui Bisnis seusai acara Editorial Circle ‘Driving responsible growth for palm oil industry’ di UOB Plaza, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Punto menuturkan perundingan IEU—CEPA yang masih bergulir ini harus melalui berbagai pertimbangan, termasuk kepentingan nasional. Namun, dia berharap perundingan yang telah berlangsung selama 9 tahun ini akan mencapai titik temu.

    “[Perundingan] IEU—CEPA itu kan memang gede, ya.  Market size-nya besar. Kemudian untuk kita compete dengan hampir semua negara kan kalau di IEU—CEPA,” terangnya.

    Adapun, jika perundingan IEU—CEPA ini rampung, dia memastikan ekspor sawit dalam negeri bisa masuk ke Uni Eropa.

    “Pasar EU itu sebenarnya aman kok. Aman, banyak kan CPO kita masuk ke sana,” ujarnya.

    Di sisi lain, Punto menyebut pengaturan Uni Eropa (UE) terkait produk bebas deforestrasi atau The European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR) tidak akan mengganggu perdagangan ekspor sawit.

    “Enggak ada masalah. Sebenarnya kan dengan adanya ISPO [Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia/Indonesian Sustainable Palm Oil], ISPO itu sebenarnya dari sisi standar, traceability, dan sebagainya itu jauh lebih bagus. Jadi, pasti kita confident,” tuturnya.

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pemerintah akan dihadapi sederet tantangan jika menuju pasar Uni Eropa yang utamanya berkaitan dengan non-tarif.

    Menurutnya, Indonesia akan dihadapi hambatan perdagangan yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap komoditas tertentu alias non-tariff measures (NTM).

    “Secara umum, sebetulnya kebijakan kita untuk dorong pasar ke Uni Eropa itu banyak dihadapkan pada tantangan hambatan yang paling besar itu hambatan non-tarif,” ujar Faisal kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

    Dia menjelaskan, kebijakan yang diberikan Uni Eropa akan lebih ketat dibandingkan Donald Trump, salah satunya terkait standar lingkungan hingga keamanan.

    “Di sana [Uni Eropa] itu standarnya sangat ketat, standar lingkungan, standar safety, to some extent [sampai batas tertentu] dia lebih ketat daripada Amerika,” tuturnya.

    Untuk itu, Faisal memandang, pemerintah juga harus mendiversifikasi produk dalam negeri yang bisa diekspor dan bisa memenuhi standar Uni Eropa. Mengingat, sengketa dagang sawit Indonesia dengan Uni Eropa juga masih menjadi sorotan.

    “Sekarang kalau bukan sawit terus apa? Nah itu pertanyaannya, jadi jangan sampai kemudian upaya untuk diversifikasinya alih-alih meningkatkan atau meredam penyempitan surplus perdagangan malah nambah jadi defisit,” pungkasnya.

  • Sosok Junaedi Saibih, Advokat Jadi Tersangka Kasus Perintangan Penyidikan, Pernah Bela Rafael Alun – Halaman all

    Sosok Junaedi Saibih, Advokat Jadi Tersangka Kasus Perintangan Penyidikan, Pernah Bela Rafael Alun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan advokat Junaedi Saibih sebagai tersangka atas dugaan merintangi penyidikan dan penuntutan atau obstruction of justice tiga perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

    Junaedi Saibih diduga merintangi mulai dari perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dengan terdakwa tiga korporasi, tata kelola komoditas timah, dan perkara importasi gula yang melibatkan eks Menteri Perdagangan Tom Lembong.

    Selain Junaedi Saibih, Kejagung juga menetapkan advokat lainnya yaitu Marcella Santoso dan Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar dalam kasus serupa.

    Sosok Junaedi Saibih

    SOSOK JUNAEDI SAIBIH – Junaedi Saibih saat menjadi Pengacara Baiquni Wibowo dan Arif Rachman Arifin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (27/2/2023). (Tribunnews.com/Ibriza)

    Junaedi Saibih adalah seorang pengacara yang beberapa kali menangani kasus besar.

    Di antaranya dalam kasus perintangan penyidikan (obstruction of justice) pembunuhan berencana Brigadir Yosua.

    Saat itu, Junaedi Saibih menjadi pengacara eks anak buah Ferdy Sambo yaitu Baiquni Wibowo dan Arif Rachman Arifin.

    Kemudian, Junaedi Saibih juga pernah membela Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

    Saat itu, Rafael Alun terjerat kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    Selain membela Rafael Alun, Junaedi Saibih juga membela Harvey Moeis yang terjerat kasus korupsi pengelolaan timah.

    Mengutip dari situs resminya, pengacara dengan gelar Dr Junaedi Saibih SH MSI LL.M ini biasa disapa Bang Juned.

    Ia adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembinaan Lingkungan Kampus (PLK) Universitas Indonesia (UI) dan Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Mitra Justitia. 

    Junaedi Saibih juga dikenal sebagai staf pengajar di Bidang Studi Hukum Acara Fakultas Hukum UI sejak tahun 2002.

    Ia meraih gelar Sarjana Hukum dan Magister Sains dalam bidang Kajian Eropa Bidang Kekhususan Hukum Eropa dari (UI).

    Sementara gelar Magister Hukum (LLM) didapat Junaedi Saibih dari Universitas Canberra dengan beasiswa Australian Development Scholarship Awards.

    Selanjutnya ia meneruskan pendidikan tingkat Doktor Ilmu Hukum di Universitas Canberra dan menempuh Program Doktor pada Pasca Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

    Pada 2023, Junaedi Saibih lulus dengan predicate summa cum laude.

    Jadi Tersangka

    Kini, Junaedi Saibih ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung bersama dengan  Marcella Santoso. Keduanya disebut membiayai demonstrasi untuk menggagalkan penyidikan sejumlah kasus.

    Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan, upaya perintangan tersebut diduga mereka lakukan dalam penyidikan kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk 2015-2022.

    Tak hanya kasus itu, mereka juga disebut terlibat merintangi penyidikan perkara importasi gula yang menjerat eks Mendag Tom Lembong.

    “Tersangka MS dan JS membiayai demonstrasi-demonstrasi dalam upaya untuk menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian perkara a quo di persidangan,” kata Qohar, dalam konferensi pers, Selasa (22/4/2025).

    Abdul Qohar juga menyebut, Marcella dan Junaedi membiayai kegiatan seminar-seminar, podcast, dan talk show mengenai kasus-kasus tersebut di beberapa media online.

    Kegiatan-kegiatan itu diduga untuk menarasikan secara negatif dalam pemberitaan guna mempengaruhi pembuktian perkara di persidangan.

    “Kemudian diliput oleh tersangka TB dan menyiarkannya melalui JakTV dan akun-akun official JakTV, termasuk di media Tik Tok dan YouTube,” jelasnya.

    Konten-konten negatif tersebut, menurut Qohar, merupakan pesanan langsung dari Marcella dan Junaedi kepada Tian Bahtiar.

    “Tersangka JS membuat narasi-narasi dan opini-opini positif bagi timnya, yaitu MS dan JS.”

    “Kemudian membuat metodologi perhitungan kerugian negara dalam penanganan perkara a quo yang dilakukan Kejaksaan adalah tidak benar dan menyesatkan,” ucapnya.

    Selain itu, keduanya juga sempat memberikan keterangan tidak benar atau palsu saat diinterogasi oleh penyidik.

    Keterangan itu, kata Qohar, berkaitan dengan draft putusan kasus ekspor CPO yang dimana kedua tersangka merupakan kuasa hukum dari tiga terdakwa korporasi.

    Bahkan penyidik Kejagung juga beranggapan, Junaedi dan Marcella telah melakukan perusakan terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi.

    “Keduanya juga termasuk orang yang memberikan informasi palsu atau informasi yang tidak benar selama proses penyidikan,” katanya.

    (Tribunnews.com/Sri Juliati/Ibriza Fasti Ifhami/Fahmi Ramadhan)

  • Penuturan Pedagang Tas KW Super di Mangga Dua yang Pelanggannya Istri Pejabat hingga Artis – Halaman all

    Penuturan Pedagang Tas KW Super di Mangga Dua yang Pelanggannya Istri Pejabat hingga Artis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kawasan Mangga Dua di Jakarta Utara masih menjadi destinasi favorit para pencinta fashion, terutama bagi mereka yang ingin tampil gaya tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.

    Meski era belanja daring makin mendominasi, eksistensi pusat perbelanjaan di kawasan ini tetap kuat, terutama karena satu hal, barang bermerek dengan harga miring.

    Barang-barang yang ditawarkan pun sangat menggoda—mulai dari tas, dompet, hingga sepatu dengan desain yang nyaris identik dengan produk aslinya.

     

    Istilah yang digunakan oleh para pedagang dan pembeli adalah ‘mirror’ atau KW super, yakni replika kelas atas yang sulit dibedakan dari produk orisinal.

    “Kalau di sini memang rata-rata jual barang mirror. Kualitasnya bagus, tampilan juga hampir sama kayak aslinya,” ujar Rio (nama samaran), salah satu pedagang yang telah bertahun-tahun berjualan di kawasan Mangga Dua, saat ditemui pada Senin (21/4/2025).

    Menurut Rio, sebagian besar barang mirror tersebut diimpor dari China dan sudah lama menjadi incaran berbagai kalangan.

    Yang paling sering datang, kata dia, adalah ibu-ibu sosialita, bahkan tak jarang istri pejabat dan beberapa artis ternama turut berbelanja di kios-kios Mangga Dua.

    “Saya pernah lihat ada Mbak N, artis terkenal itu, belanja tas di sini. Banyak juga istri pejabat yang datang diam-diam,” ungkapnya.

    Harga yang jauh lebih terjangkau menjadi alasan utama mengapa barang mirror sangat digemari.

    Rio menyebut, jika tas Hermes asli bisa dihargai hingga Rp 150 juta, versi mirrornya di Mangga Dua bisa didapat hanya dengan Rp 10-15 juta.

    “Barangnya mirip banget, beda tipis lah sama yang asli. Banyak orang nggak bakal bisa bedain,” tambahnya.

    Pada Senin sore itu, suasana di salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Mangga Dua Raya, Pademangan, cukup ramai meski bukan akhir pekan. Gedung berlantai empat tersebut dipenuhi tenant yang menjajakan berbagai barang fashion dari berbagai merek populer.

    Di salah satu lorong yang menjajakan tas dan aksesori wanita, TribunJakarta.com mendatangi sebuah kios yang memajang deretan tas selempang dengan berbagai merek ternama seperti Louis Vuitton, Gucci, dan Prada.

    Seorang pegawai kios dengan ramah menyapa dan langsung menawarkan beberapa pilihan. Ia menjelaskan bahwa seluruh barang yang dijual adalah “mirror”, alias replika kelas atas.

    “Harga beda-beda, ini Gucci Rp 2,8 juta, Prada ini Rp 1,9 juta. Semua barang mirror ya, Bu,” ucapnya sembari menunjukkan tas-tas yang tertata rapi di etalase.

    Meski bukan barang asli, para pembeli tetap menganggap produk mirror ini sebagai alternatif menarik—terutama karena desain, tekstur, dan detailnya dibuat sedemikian rupa hingga menyerupai versi original.

    Mangga Dua pun tetap menjadi “surga belanja” bagi mereka yang ingin tampil mewah tanpa harus merogoh dompet terlalu dalam.

    Meski kerap menimbulkan perdebatan soal etika dan hak cipta, kawasan ini tetap tak kehilangan daya tariknya bagi sebagian besar masyarakat urban Jakarta.

    SUASANA MANGGA DUA – Suasana di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Mangga Dua, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (20/4/2025). Kawasan belanja Mangga Dua tengah disorot setelah Pemerintah Amerika Serikat menyebutnya sebagai salah satu pasar barang bajakan. (TRIBUNJAKARTA.COM/GERALD LEONARDO AGUSTINO)

    Pembeli masih ramai

    Sementara itu pembeli masih ramai mendatangi kawasan belanja Mangga Dua tanpa memedulikan soal keaslian barang yang mereka beli di sana.

    Hal ini pun diamini Ita (30), salah seorang karyawan toko pakaian di ITC Mangga Dua.

    Ia menyebut, meski disebut-sebut menjual barang tiruan, toko-toko di Mangga Dua tetap dipadati pembeli setiap harinya.

    “Saya di sini karyawan. Barang-barang di sini lumayan bagus sih ya, barang-barang impor juga ada di sini, produk lokal juga banyak, bahannya bagus, premium juga,” ujar Ita, Selasa (22/4/2025).

    Ita mengungkapkan, barang-barang terutama pakaian yang dijual di Mangga Dua sangat variatif.

    Sebagian besar yang dijajakan di sana produk buatan lokal, sementara sisanya barang-barang impor.

    Harga yang ditawarkan pun terbilang cukup bersaing, sehingga menjadi daya tarik Mangga Dua untuk selalu ramai didatangi pengunjung.

    “Kalau yang impor biasanya produk luar. Termasuk murah di sini, di bawah rata-rata, ada yang di bawah Rp 100.000, ada yang di atas Rp 100.000,” lanjut Ita.

    Ia menilai, pengunjung tetap banyak berdatangan, terutama dari kalangan masyarakat menengah ke bawah yang mencari pakaian murah dengan kualitas lumayan.

    “Masih banyak orang yang nyari barang ke sini. Menengah ke bawah banyak juga sih yang ke sini, lebaran kemarin ramai kok,” ungkapnya.

    Diberitakan sebelumnya, kawasan perbelanjaan Mangga Dua disebut sebagai pasar barang bajakan oleh Pemerintah Amerika Serikat.

    Hal ini tercantum dalam laporan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers yang dikeluarkan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

    Laporan itu menyebutkan kawasan Mangga Dua terus menerus berada dalam daftar pantauan prioritas dan Tinjauan Pasar Terkenal untuk Pemalsuan dan Pembajakan Tahun 2024.

    Diketahui, dalam laporan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat, Mangga Dua menjadi salah satu lokasi yang ditemui banyak barang dagangan diperdagangkan.

    Laporan itu menyebut Mangga Dua menjadi pasar yang populer untuk berbagai barang palsu, termasuk tas, dompet, mainan, barang berbahan kulit, dan pakaian.

    Dokumen tersebut juga menyatakan, tidak ada penegakkan hukum yang tegas dilakukan oleh pemerintah terkait keberadaan barang bajakan yang dijual bebas.

    “Mangga Dua remains a popular market for a variety of counterfeit goods, including handbags, wallets, toys, leather goods, and apparel. There has been little or no enforcement actions against counterfeit sellers. Stakeholders continue to report that warning letters issued to sellers have been largely ineffective and they raise concerns about the lack of criminal prosecutions. Indonesia should take robust and expanded enforcement actions in this and other markets, including through actions by the IP Enforcement Task Force,” begitu isi halaman 46 dalam dokumen berjudul 2024 Review of Notorious Markets for Counterfeiting dan Piracy.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengeklaim bahwa pemerintah terus mengawasi perdagangan barang-barang ilegal di Mangga Dua yang dikeluhkan pemerintah AS sebagai sarang barang bajakan.

    Kendati melakukan pengawasan, Budi mengaku perlu menyelidiki lebih lanjut tuduhan bahwa Mangga Dua menjadi lokasi perdagangan barang-barang bajakan.

    “Jadi apapun nanti, termasuk yang di Mangga Dua kita akan terus rutin melakukan (pengawasan). Kami kan belum ekspos ya, karena kan kami harus selidiki dulu sebelum benar-benar datanya kita dapat,” kata Budi di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (20/4/2025).

    Budi enggan mengungkap secara detil ketika ditanya penindakan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan selama ini.

    Ia hanya memastikan bahwa perusahaan yang terbukti mendagangkan barang ilegal bakal dijatuhi beragam sanksi, mulai dari penyitaan barang hingga penutupan operasional.

    Budi pun menegaskan, barang ilegal tidak boleh masuk dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

    “Barang ilegal ya baik dari manapun, mau dari negara manapun, kalau itu ilegal, itu kan memang tidak boleh. Ya di aturan kita, di UU kita, di Permendag kita kan melarang barang-barang yang ilegal masuk,” ujar Budi. (TribunJakarta/Gerald)

  • Tarif Impor 32 Persen AS ke Indonesia, Prabowo Tunggu Hasil Negosiasi Airlangga – Halaman all

    Tarif Impor 32 Persen AS ke Indonesia, Prabowo Tunggu Hasil Negosiasi Airlangga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto angkat suara terkait panasnya isu perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). 

    Di tengah ancaman tarif impor resiprokal sebesar 32 persen dari Negeri Paman Sam, Presiden memilih untuk menunggu laporan langsung dari pemimpin delegasi RI, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

    “Saya belum ketemu pak Airlangga. Saya enggak tahu jam berapa dia datang, saya tunggu laporan beliau,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (22/4/2025).

    Ketegangan perdagangan ini bermula dari rencana Amerika Serikat untuk menerapkan tarif impor tinggi terhadap sejumlah produk Indonesia. Kebijakan ini awalnya akan diberlakukan sejak 9 April, namun ditunda selama 90 hari untuk membuka ruang negosiasi.

    Merespons situasi tersebut, Pemerintah Indonesia mengirim Airlangga Hartarto ke AS untuk memimpin perundingan tingkat tinggi. Hasil awalnya cukup menjanjikan, Indonesia dan AS sepakat menyelesaikan negosiasi dalam 60 hari, dengan kerangka kerja yang telah disetujui bersama.

    “Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk menyelesaikan perundingan ini dalam waktu 60 hari dan sudah disepakati kerangka ataupun framework acuannya,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/4/2025).

    Tak hanya membahas tarif, negosiasi ini juga menyentuh aspek strategis lainnya. Indonesia bahkan menawarkan peningkatan impor dari AS, termasuk LPG, fruit oil, gasoline, serta produk-produk pertanian seperti gandum, kedelai, hingga susu kedelai.

    Langkah ini dinilai sebagai strategi diplomasi ekonomi yang cerdas: memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan dagang bilateral sekaligus menjaga kestabilan pasokan dalam negeri.

    Selama kunjungan diplomatik tersebut, delegasi RI telah bertemu dengan sejumlah tokoh penting AS, di antaranya Menteri Perdagangan Howard Lutnick, Wakil Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, serta Menteri Luar Negeri Marco Rubio.